RAPAT TINDAK LANJUT PENYUSUNAN PERSYARATAN, TIM TEKNIS DAN STANDAR PELAYANAN
Maksud dan Tujuan 1.
2.
3.
Menyamakan persepsi dan membuat kesepakatan dalam rangka percepatan penyusunan : a. b.
Keputusan Kepala Badan Tentang Persyaratan Keputusan Gubernur Tentang Tim Teknis dan Standar Pelayanan
a. b.
Monitoring Proses Perizinan. Pelaporan Output Perizinan.
Pelatihan singkat penggunaan Aplikasi Simpatik Jabar, untuk kepentingan : Mendapatkan masukan terkait dengan permasalahan (yang akan dibahas secara khusus dengan SKPD terkait) :
1. 2. 3.
4.
Pencabutan UU. No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi. Diberlakukannya kembali UU. No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Surat Dari Kementerian Kesehatan yang masih mensyaratkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Permintaan Kementeria Kelautan dan Perikanan agar Pemprov Jabar menerbitkan aturan pembebasan biaya retribusi untuk Ijin Penangkapan Ikan untuk Kapal dengan bobot 5 – 10 GT Pendelegasian Angka Pengenal Impor (API) dari Kementrian Perdagangan ke BPMPT
Kebijakan Yang Sudah Diterbitkan/ Dalam Proses sebagai Tindak Lanjut Pergub. No. 92/ 2014 • Terbitnya Keputusan Kepala BPMPT Prov. Jabar No : 503/342/PelPer Tentang Penetapan Layanan Perizinan Di Gerai Layanan (Outlet); • Surat Edaran Gubernur Tekait pelaksanaan perizinan yang sudah menjadi urusan Pemerintah Provinsi (Proses Setda Jabar) • Sosialisasi di BKPP Purwakarta dan Garut • Sosialisasi di BKPP Bogor (3 Maret 2015) dan Cirebon (10 Maret 2015)
Masukan SKPD yang masuk
(Draf Kepgub Tim Teknis dan Standar Pelayanan) 1
2
ESDM
3
4
5
6
SP yang masuk Kode Izin Izin Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air 101010 Tanah dalam Daerah Provinsi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum 101080 dalam Daerah Provinsi Izin Operasi (IO) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan 101090 Sendiri yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika pada Jaringan Milik 101010 Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Penerbitan izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha 101011 Dalam Negeri (Saham Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri) Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 102040 untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam Daerah Provinsi
Ket 1 Syarat SP
Syarat dan Dasar Hukum Syarat dan Dasar Hukum
Syarat dan Dasar Hukum
DISKOMINFO
No
2
3
KUMKM
OPD
Syarat dan Dasar Hukum PARIW ISATA Syarat dan Dasar Hukum
Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Cabang (Baru) Izin Galian untuk keperluan penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kabupaten/Kota atau Jalan Provinsi Rekomendasi Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (End To End) Cakupan Provinsi
131031
Syarat dan Dasar Hukum
izin baru
Syarat dan Dasar Hukum
132010
Syarat dan Dasar Hukum
1
Izin Usaha Simpan Pinjam
201010
Syarat dan Dasar Hukum
2
Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
201020
Syarat dan Dasar Hukum
1
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
181060
Syarat dan Dasar Hukum
PERIKANAN
2
3
4
5
6
1 BPLHD 2
Dasar 021010 Hukum, Tim teknis 021011 Dasar Hukum
1 2
021020 Dasar Hukum 021021 Dasar Hukum 021022 Dasar Hukum 21030
21050
21060
Izin Membawa Masuk Bibit Ternak Antar Provinsi/Pulau Izin Membawa Keluar Bibit Ternak Antar Provinsi/Pulau
091020 091030
3
Izin Distributor Obat Hewan
091040
4
Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Provinsi Jawa Barat
091050
Dasar Hukum 5
Rekomendasi Izin Produsen Obat Hewan
092010
6
Rekomendasi Importasi/Eksportasi Obat Hewan
092020
Syarat dan Dasar Hukum
Dasar Hukum
21070
Dasar Hukum
191010
Syarat dan Dasar Hukum
Syarat dan 192010 Dasar Hukum
PETERNAKAN
1
Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Baru) Perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan SIPI Andon (Baru) Perubahan Perpanjangan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 5 sampai dengan 30 GT Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi Penerbitan izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukutan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) Kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas) Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional
7
8 9 10
Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam Wilayah Negara RI Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke luar Wilayah Negara RI Rekomendasi Importasi/Eksportasi Produk Pangan Asal Hewan Rekomendasi Importasi/Eksportasi Produk Hewan Non Pangan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran
Dasar Hukum Dasar Hukum Dasar Hukum Syarat SP Syarat dan Dasar Hukum Syarat dan Dasar Hukum
092030
Dasar Hukum
092040
Dasar Hukum
092050 092060
Dasar Hukum Dasar Hukum Syarat
1 PSDA 2 1 Biro Yansos Setda
2
1 PSDA 2 Disperindag
1
1. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai) (Baru) 2. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan memberikan masukan SOP penandatanganan Naskah Izin Memberi masukan agar tidak dimasukan unsur biro terkait di SK Tim Teknis, namun hanya dilibatkan dalam proses pembahasan Naskah Izin, sebelum di sampaikan ke Gubernur untuk di tandatangani Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan (Rumija); Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan Diluar Ruang Milik Jalan (Rumija) Bidang Perdagangan Dalam Negeri
121010
Dasar Hukum
121020
Dasar Hukum
111010 111020
Syarat, Dasar Hukum, Tim teknis Syarat, Dasar Hukum, Tim teknis Tim Teknis
Hasil Yang Diharapkan 1. Masukan terkait dengan persyaratan, tim teknis dan standar pelayanan sudah masuk paling lambat tanggal 15 Maret 2015, yang diusulaknan melalui surat Kepala SKPD; 2. SKPD mengusulkan user untuk aplikasi SIMPATIK Jabar dapat menggunakannya untuk kepentingan : a. b.
Monitoring perijinan yang masuk sesuai dengan bidangnya, untuk selanjutnya sesegara mungkin menjadwalkan peninjauan lapangan (apabila diperlukan) Cek pelaporan perijinan dan sesegera mungkin menyampaikan masukan apabila ada data laporan yang tidak valid atau up to date
3. Hal Lain : a.
b.
Akan dilaksankan rapat parsial dengan SKPD untuk kasus/ permasalahan tertentu Setiap akhir triwulan atau bulan pertama pada setiap triwulan akan diselenggarakan rapat sinergitas tim teknis.
JALUR KOORDINASI DI BIDANG PELAYANAN PERIJINAN KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIJINAN Koordinator Pengembangan Aplikasi Perijinan
Budi Suharsono
Koordinator Pengembangan Database Perijinan
Sahal Fauzi
Koordinator Elektronik Filling, Dokumentasi dan Distribusi Perizinan/ Dokumen
Yuyus Yusran
Koordinator Kajian Kebijakan/ Regulasi Perizinan dan Sekretariat Tim Teknis
Deni Rusyana
Koordinator Layanan Perizinan Pertanian (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan)
Iing/ Ace
Koordinator Layanan Perizinan Ekonomi (Perizinan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan. KUKM) Koordinator Layanan Perizinan Fisik (Perizinan Kebinamargaan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Permukiman Dan Perumahan) Koordinator Layanan Perizinan Kesehatan, Sosial dan Pariwisata
Ace
Koordinator Layanan Perizinan Perizinan Pendidikan dan Ketenagakerjaan
Dadah Djayasukarna
Koordinator Layanan Perizinan Perhubungan Dan Kominfo (Perizinan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi) Koordinator Layanan Perizinan SDA dan Energi (Perizinan Kehutanan, Lingkungan Hidup dan ESDM)
Irwansyah
Koordinator Gerai Bandung
Chasbunalloh
Koordinator Gerai Barat (Gerai Bogor dan Purwakarta)
Almin Firdaus
Koordinator Gerai Timur (Gerai Cirebon dan Garut)
Thongku Siregar
Koordinator informasi, Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat
Boyke Tristiadi
Unang Maman/ Eko Chandra Yadi Patyadi
Eko Chandra
