RAPAT TEKNIS
TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KPK
SEKTOR KELAUTA N
AMBON, 11 MEI 2015
PENDAHULUAN Beberapa permasalahan dalam tindak lanjut antara lain: 1. Pemahaman akan rencana aksi antar daerah belum sama; 2. Rencana aksi yang lebih rinci belum tersedia; 3. Kegiatan belum dialokasikan pengangarannya 4. Kelembagaan (PIC) belum optimal; 5. Kordinasi dengan K/L atau instansi lain belum optimal; 6. Pelaporan belum tertib; 7. Data tidak tersedia
Bagaimana supaya rencana aksi dapat terkawal dan terimplementasikan sehingga tidak berdampak pada halhal yang tidak diharapkan
REKAPITULASI RENCANA AKSI FOKUS AREA 1. 2. 3. 4.
REKOMENDASI
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut Penataan Izin Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat
TOTAL
PELAPORAN
4 4 6
RENCANA INDIKATOR AKSI PEMDA OUTPUT 6 6 4 4 6 6
5
5
5
19
21
21
Laporan Berkala: • 10 Maret 2015 • 10 Juni 2015 • 10 Desember 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KKP)
PENATAAN RUANG Isu startegis, antara lain: 1. Belum tersedia sistem informasi yang memadai terkait perencanaan dan monitoring pemanfaatan ruang laut; 2. Tidak semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah laut; 3. Kompleksitas permasalahan pengelolaan pulau‐pulau kecil; 4. Tidak terdapat integrasi data spasial untuk penggunaan ruang laut bagi berbagai kepentingan; 5. Belum terdapat mekanisme kadaster laut; 6. Kompleksitas masalah terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut; dan 7. Tidak semua pelabuhan memiliki rencana induk pelabuhan
1
RENCANA AKSI
INDIKATOR OUTPUT
1 Mengidentifikasi 1 Laporan identifikasi kebutuhan kebutuhan informasi informasi tematik untuk kepentingan tematik untuk perencanaan tata ruang laut disertai kepentingan dengan spesifikasi data dan informasi perencanaan lintas yang dibutuhkan. sektor 2 Database informasi tematik terkait 2 Menyusun informasi tematik untuk dengan kelautan kepentingan perencanaan lintas sektor 3 Menyelesaikan rencana 3 Laporan rencana tata ruang wilayah laut tata ruang wilayah laut 4
5
6
HAL‐HAL YANG 1. Informasi HARUS DIPERHATIKAN tematik
2. Database 3. Rencana pengguna an ruang laut berbasis spasial 4. Pengguna an ruang laut Menyelesaikan rencana 4 Laporan rencana penggunaan ruang laut dilengkapi penggunaan ruang laut untuk lintas sektor seperti (Wilayah encana lintas sektor Usaha Pertambangan di Pesisir dan Laut; Alur Laut; Daerah Lingkungan program Kerja Pelabuhan; dll) dan Mengdentifikasi semua 5 Laporan rencana penggunaan ruang laut pengaloka rencana yang disusun oleh lintas sektor dalam bentuk spasial oleh setiap sektor sian MengIntegrasikan 6 Laporan penggunaan ruang laut anggaran
PENATAAN PERIJINAN Isu strategis, antara lain: 1. Proses pengurusan SIUP/SIPI/SIKPI kurang tertib a.l.: bukan sebagai 2.
2
perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan, tidak memiliki NPWP, dll.
Izin Lokasi dan izin Pemanfaatan Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil masih terkendala belum tersedianya Rencana Zonasi WP3K
RENCANA AKSI 7 Melakukan reviu terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi
INDIKATOR OUTPUT
7 Laporan hasil reviu terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan yang memuat antara lain: prosedur/tata cara perizinan; persyaratan yang harus dipenuhi; waktu dan biaya yang dibutuhkan; petugas/bagian dan perannya masing‐masing; titik‐titik yang berpotensi menjadi sumber permasalahan (identifikasi resiko); upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut (upaya mitigasi resiko); dll. 8 Melakukan perbaikan terhadap 8 Laporan kegiatan terhadap perbaikan sistem ketatalaksanaan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan perizinan/hibah/bantuan sosial/hibah/subsidi sosial/subsidi 9 Mengimplementasikan sistem 9 Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem ketatalaksanaan ketatalaksanaan perizinan/bantuan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah sosial/hibah/subsidi yang diperbaharui telah diperbaharui 10 Mengintegrasikan sistem 10 Laporan integrasi sistem ketatalaksanaan ketatalaksanaan perizinan/bantuan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah sosial/hibah/subsidi yang diperbaharui dengan sistem lainnya; telah diperbaharui dengan misalnya sistem perizinan dengan
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
1. Pengisian tabel monitorin g Data‐ data perijinan; 2. Perbaikan system perijinan Sistem yang terintegra si
KEWAJIBAN PARA PIHAK Isu startegis, antara lain: 1. Belum teridentifikasinya setiap jenis kewajiban para pihak terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 2. Tingkat kepatuhan para pihak memenuhi kewajiban masih rendah 3. Koordinasi lintas sektor di daerah masih lemah 4. Belum terdapat sistem data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan perizinan di sektor sumberdaya alam, khususnya untuk aktivitas yang menggunakan ruang pesisir, laut, dan pulau‐pulau kecil
3
RENCANA AKSI 11 Mengidentifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
INDIKATOR OUTPUT
1 Laporan daftar setiap kewajiban 1 para pihak (pemerintah dan pelaku usaha) yang antara lain mencakup kewajiban administrasi; keuangan; teknis; lingkungan; dll yang juga mencakup besar/jenis kewajiban; jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan sanksi yang diberikan jika kewajiban tidak terpenuhi. 12 Mengidentifikasi tingkat 1 Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak 2 pelaksanaan kewajiban oleh para (kepatuhan) pihak 13 Mendorong pelaksanaan 1 Laporan langkah‐langkah untuk kewajiban para pihak yang belum 3 mendorong pelaksanaan kewajiban dipenuhi para pihak 14 Memantau pelaksanaan kewajiban 1 Laporan hasil monitoring para pihak 4 pelaksanaan kewajiban para pihak 15 Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
Laporan per 3 bulan mulai dari daftar kewajiban, evaluasi pelaksanaanm dan tindak lanjutnya (Bappeda, Badan Koordinasi Penataan Ruang 1 Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Daerah/BKPRD, 5 kewajiban oleh para pihak dll.) 1 Laporan tindak lanjut hasil
16 Mengambil langkah‐langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi 6 evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaksanaan kewajiban para pihak oleh para pihak
PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT
4
Isu strategis, antara lain: • Jenis kewajiban para pihak belum sepenuhnya teridentifikasi: • langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hakhak masyarakat belum tersedia • sosialiasi/ edukasi/kampanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat belum optimal • Belum memadainya pemenuhan hak‐hak masyarakat yang ada di laut
RENCANA AKSI
INDIKATOR OUTPUT
17 Mengidentifikasi hak‐hak 17 Laporan hasil identifikasi hak‐hak masyarakat yang ada di laut masyarakat yang ada di laut. Antara lain hak‐hak kepemilikan, sosial, jaminan keamanan, adat, dan konflik yang muncul terkait hak‐hak masyarakat, dll. 18 Laporan hasil rumusan langkah‐ 18 Merumuskan langkah‐ langkah untuk melindungi dan langkah untuk melindungi memenuhi hak‐hak masyarakat dan memenuhi hak‐hak sesuai dengan aturan perundang‐ masyarakat sesuai dengan undangan yang berlaku aturan perundang‐undangan yang berlaku 19 Laporan hasil 19 Melakukan sosialiasi/ sosialiasi/edukasi/kampanye edukasi/kampanye terhadap terhadap langkah‐langkah untuk langkah‐langkah untuk memenuhi hak‐hak masyarakat memenuhi hak‐hak masyarakat 20 Memenuhi hak‐hak 20 Laporan pelaksanaan kegiatan masyarakat pemenuhan hak‐hak masyarakat termasuk pelaksanaan resolusi konflik yang muncul dalam pemenuhan hak‐hak masyarakat. 21 Melakukan monitoring dan 21 Laporan monitoring dan evaluasi evaluasi terhadap atas pelaksanaan pemenuhan hak‐
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
Hak-hak masyarakat yang diatur UU dan yang diatur oleh Perda termasuk resolusi konflik: Mencakup hasil identifikasi, langkahlangkah; disosialisasikan , dan dipenuhi
LANGKAH TINDAK LANJUT 1. 2. 3. 4.
Perlu Manual Teknis Penyusunan Rencana Aksi Asistens oleh Direktorat teknis kepada Pemda Penetapan Penanggung jawab (PIC) di tiap provinsi Koordinasi lanjutan di tingkat daerah untuk penyamaan persepsi dan pemecahan masalah, a.l.: kendala anggaran 5. Inventarisir permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dengan K/L lain 6. Koordinasi dengan KPK terkait Rekapitulasi yang belum menyusun laporan
