PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BPOM
Disampaikan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.243.08.16.3071 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai ASN di Lingkungan BPOM 1
OUTLINE PENDAHULUAN
ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR PELAKSANAAN IZIN BELAJAR PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI PENUTUP
PENDAHULUAN
3
Evaluasi kinerja unit/individu
Kondisi Sumber Daya saat ini (potensi)
Rencana pengembangan unit kerja dan SDM
Target/sasaran kinerja unit/pegawai
Penyusunan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi dan rencana pengembangan karier pegawai
Kebutuhan Jangka Panjang Pendidikan Lanjutan Penyusunan program dan penghitungan anggaran
Non Diklat (CMC dan penugasan)
Kebutuhan Jangka Pendek Pelatihan (Diklat)
Non Diklat (CMC dan penugasan)
Analisis Calon Peserta Pendidikan Lanjutan/Pelatihan
Usulan Calon Peserta Pendidikan Lanjutan/Pelatihan 4
ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
5
Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai terdiri dari 3 proses utama, yaitu: Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi
Kondisi organisasi saat ini
Standar Kompetensi Pegawai
Tantangan eksternal dan internal organisasi
Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi tingkat organisasi dan unit kerja Peta dan Pola Karier Organisasi
Formasi dan Kebutuhan jabatan organisasi
Rencana pengembangan karier organisasi
Kualifikasi pegawai
Rencana Pengembangan Karier Pegawai BPOM Kebutuhan pengembangan kompetensi organisasi
Rencana Pengembangan Karier Pegawai
Profil kompetensi dan kinerja pegawai
Profil potensi dan kepribadian pegawai
Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi untuk masing-masing pegawai Menutup Gap Kompetensi pegawai dengan standar
Pendidikan Lanjutan
Pelatihan
Menyiapkan pegawai untuk promosi dalam jabatan yang lebih tinggi
Penugasan
Coaching, Mentoring, Counseling
6
PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR
7
TUGAS BELAJAR 1.
Tugas belajar diberikan ASN dengan maksud menambah keahlian dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui pendidikan lanjutan dengan gelar, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan biaya negara atau dengan biaya dari pemerintah negara asing, badan internasional, atau badan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Batas usia usulan dan masa tugas belajar maksimal Program
Batas usia usulan (tahun)
Masa Tugas Belajar maksimal
42 tahun
3 Tahun
Sarjana (S1)
41 / 43 tahun (SMA/DIII)
4 Tahun
Magister (S2)
47 tahun
2 Tahun, atau sesuai dg ketentuan di PT
Doktor (S3)
45 tahun
4 Tahun
Diploma III (D3)
3.
Pilihan Program Studi dan Perguruan Tinggi dalam negeri adalah yang telah memiliki akreditasi B (negeri / swasta).
4.
Pilihan Perguruan Tinggi luar negeri harus merupakan Perguruan Tinggi yang memiliki program studi yang mengacu pada daftar Perguruan Tinggi/Program Studi yang diakui oleh Kementerian Ristek dan Dikti dan terakreditasi oleh lembaga yang berwenang dalam menetapkan status akreditasi di Negara setempat serta mempertimbangkan ranking program studi dari lembaga Internasional yang relevan.
5.
Tugas belajar diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan kriteria, kualifikasi, dan administrasi dengan pelaksanaan mengacu kepada alur dan pedoman pemberikan tugas belajar yang berlaku di BPOM
6.
Tugas akhir peserta tugas belajar harus terkait dengan tugas dan fungsi BPOM, serta mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, minimal berupa rekomendasi ilmiah dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di Indonesia 8
TUGAS BELAJAR (Lanjutan) 7.
Peserta tugas belajar berhak atas: Bantuan biaya pendidikan, meliputi : biaya pendidikan, biaya operasional, biaya hidup dan biaya buku Biaya perjalanan dinas ke dan dari tempat pendidikan dengan jumlah hari dibayarkan masimal 2 (dua) hari. Mendapat tunjangan, gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Masa pendidikan dihitung masa kerja
8.
Pejabat struktural dan fungsional yang melaksanakan tugas belajar akan diberhentikan dari jabatannya dan pembayaran tunjangan jabatan akan dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
9.
Peserta tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu bukan atas kelalaiannya, dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 Semester, dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu masimal 1 semester.
10. Peserta tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya yang diakibatkan oleh kelalaian peserta tugas belajar, melakukan pelanggaran disiplin, mengundurkan diri sebagai peserta tugas belajar, tidak melaporkan perkembangan studinya atau tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan masa pengabdian minimal 2 kali masa studi (2n) di unit kerja asal, wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh negara dan/atau penyedia dana pendidikan, ditambah 100%.
9
ALUR USULAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA DARI BPOM SEKRETARIS UTAMA
BIRO UMUM DAN TIM PENATAAN SDM
PIMPINAN UNIT KERJA
CALON PESERTA TUGAS BELAJAR
INSTITUSI PENDIDIKAN
Melakukan pendaftaran pada Institusi pendidkan sesuai dengan ketetapan Sestama
Mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru
Mengajukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan usulan CPTB ke Biro Umum Menetapkan CPTB
Melakukan analisa dan evaluasi usulan CPTB Menginformasikan penetapkan CPTB ke Pimpinan Unit Kerja
Menetapkan SK Tugas Belajar dan Perjanjian Tugas Belajar
Melakukan verifikasi berkas dan menyusun SK Tugas Belajar
Dinyatakan gugur oleh Biro Umum dan/atau Tim Penataan SDM atau dengan pertimbangan tertentu, diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ulang
Meneruskan informasi penetapkan CPTB ke Calon Peserta
Menyampaikan hasil seleksi, perjanjian Tugas Belajar dan usulan penetapan SK Tugas Belajar ke Biro Umum
Menyampaikan hasil seleksi dan Perjanjian Tugas Belajar ke Pimpinan Unit Kerja
Meneruskan hasil seleksi ke Biro Umum
Menyampaikan hasil seleksi ke Pimpinan Unit Kerja
Lulus Seleksi
Tidak Lulus Seleksi
10
ALUR USULAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DENGAN BEASISWA NON BPOM SEKRETARIS UTAMA
Menetapkan CPTB
BIRO UMUM DAN TIM PENATAAN SDM
Melakukan analisa dan evaluasi usulan Calon Peserta Tugas Belajar (CPTB) Menginformasikan penetapkan CPTB ke Pimpinan Unit Kerja
Menetapkan SK Tugas Belajar dan Perjanjian Tugas Belajar
PIMPINAN UNIT KERJA Melakukan evaluasi kesesuaikan usulan dengan kebutuhan dan mengusulkan CPTB ke Biro Umum
Meneruskan informasi penetapkan CPTB ke Calon Peserta
CALON PESERTA TUGAS BELAJAR
PENYANDANG DANA
Mengajukan permohonan Tugas Belajar ke Pimpinan Unit Kerja
Menyebarkan informasi tawaran beasiswa
Melakukan pendaftaran ke Institusi pendidkan dan Penyandang Dana sesuai dengan ketetapan Sestama
Melakukan verifikasi berkas dan menyusun SK Tugas Belajar
Menyampaikan berkas hasil seleksi, perjanjian tugas belajar, jaminan pembiayaan dan usulan penetapan SK Tugas Belajar ke Biro Umum
Menyampaikan hasil seleksi, perjanjian tugas belajar dan surat jaminan pembiayaan ke Pimpinan Unit Kerja
Dinyatakan gugur oleh Biro Umum dan/atau Tim Penataan SDM
Meneruskan hasil seleksi ke Biro Umum
Menyampaikan hasil seleksi ke Pimpinan Unit Kerja
INSTITUSI PENDIDIKAN
Mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru
Mengadakan seleksi penerima beasiswa Lulus Seleksi
Lulus Seleksi
Tidak Lulus
Tidak Lulus
11
ALUR USULAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DENGAN BEASISWA NON BPOM SEKRETARIS UTAMA
Menetapkan CPTB
BIRO UMUM DAN TSPDI
CPTB
PENYANDANG DANA
Mengajukan rencana kebutuhan dan usulan CPTB ke Biro Umum
Mengajukan permohonan Tubel LN ke Pimpinan Unit Kerja
Menyebarkan informasi tawaran beasiswa
Meneruskan informasi penetapkan CPTB ke Calon Peserta
Melakukan pendaftaran ke Institusi pendidkan dan Penyandang Dana sesuai dengan usulan
INSTITUSI PENDIDIKAN LN
BIRO KSLN
SETNEG
Membuat permohonan persetujuan Tubel Luar Negeri ke Sekretariat Negara
Memberikan persetujuan penugasan Tubel ke Luar Negeri
Melakukan analisa dan evaluasi usulan CPTB
Menginformasikan penetapkan CPTB ke Pimpinan Unit Kerja
Mengajukan permohonan Tubel ke Biro Umum dan melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan
Menyampaikan hasil seleksi dan mengajukan permohonan Tubel ke Pimpinan Unit Kerja bagi yang lulus
Meneruskan hasil seleksi ke Biro Umum dan CPTB dinyatakan gugur
Menyampaikan hasil seleksi ke Pimpinan Unit Kerja
Menentukan prioritas/scoring CPTB untuk ditetapkan sebagai peserta Tugas Belajar
Menerbitkan SK Penetapan Peserta Tugas Belajar LN
PIMPINAN UNIT KERJA
Mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru
Mengadakan seleksi penerima beasiswa
Lulus Seleksi
Lulus Seleksi
Tidak Lulus
Tidak Lulus
Melaporkan persetujuan Tubel LN ke Sestama dg tembusan Biro Umum
12
PELAKSANAAN IZIN BELAJAR
13
IZIN BELAJAR 1.
Izin diberikan kepada ASN dengan maksud menambah keahlian dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pendidikan lanjutan dengan gelar, biaya ditanggung oleh PNS
yang bersangkutan, dilaksanakan pekerjaan/tugas sehari-hari;
di
luar
jam
kerja
dan
tidak
mengganggu
2.
Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang. Dalam hal suatu daerah tidak ada program studi yang terakreditasi B, dapat mengusulkan izin belajar pada program studi yang terakreditasi C
3.
Izin Belajar diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan kriteria, kualifikasi, dan administrasi dengan pelaksanaan mengacu kepada alur dan pedoman pemberikan tugas belajar yang berlaku di BPOM.
4.
Tugas akhir peserta izin belajar diharapkan terkait dengan tugas dan fungsi BPOM, serta mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, minimal berupa rekomendasi ilmiah dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di Indonesia
14
ALUR USULAN CALON PESERTA IZIN BELAJAR DENGAN BEASISWA NON BPOM SEKRETARIS UTAMA
BIRO UMUM DAN TIM
PIMPINAN UNIT KERJA
CALON PESERTA IZIN BELAJAR
Menetapkan CPIB
Melakukan analisa dan evaluasi usulan CPIB dan menyampaikan ke Sestama
Melakukan evaluasi permohonan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan mengusulkan ke Biro Umum
Mengajukan permohonan izin Belajar ke pimpinan unit kerja
Menginformasikan penetapan CPIB ke Pimpinan Unit Kerja
Meneruskan informas CPIB ke Calon Peserta untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru bagi yang disetujui
Melakukan pendaftaran pada Institusi pendidkan sesuai dengan ketetapan Sestama
Menerbitkan Surat Izin Belajar
Dinyatakan gugur
Melakukan verifikasi berkas dan menyampaikan hasil seleksi serta permohonan penerbitan Surat Izin Belajar ke Biro Umum Meneruskan hasil seleksi Biro Umum
INSTITUSI PENDIDIKAN
Mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru Lulus Seleksi
Menyampaikan hasil seleksi ke Pimpinan Unit Kerja
Tidak Lulus Seleksi
Menyampaikan hasil seleksi ke Pimpinan Unit Kerja
15
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
16
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI Setiap peserta tugas belajar maupun izin belajar wajib menyampaikan laporan perkembangan studi tiap semester dan pada saat akhir pelaksanaan studi kepada kepala biro umum dan pimpinan unit kerja masing-masing.
Setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan pegawainya, meliputi monitoring terkait dengan perkembangan prestasi akademik, keberadaan pegawai dan hambatan yang mungkin dialami pegawainya dalam melaksanakan studinya
Pada akhir pelaksanaan pendidikan, setiap peserta tugas belajar maupun izin belajar wajib memberikan kontribusi terhadap organisasi sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kompetensi yang telah diperolehnya. Kontribusi terhadap organisasi dilakukan melalui kegiatan inovasi dengan fokus untuk memberikan rekomendasi ilmiah dalam pengembangan organisasi, peningkatan kinerja organisasi, perbaikan sistem dan prosedur kerja, dan rekomendasi solusi penyelesaian permasalahan yang dihadapi organisasi maupun unit kerja.
17
PENUTUP
“Orang adalah aset terpenting organisasi” ternyata adalah salah, tetapi “Orang yang tepatlah yang merupakan aset terpenting organisasi”
(Pepatah Lama)
Bagian Pengembangan Pegawai BPOM http://diklatbpom.wordpress.com/ http://pengawasfarmasidanmakanan.wordpress.com/ Email:
[email protected] Telp 021 4252032 18
19
