TUGAS BELAJAR A. PENGERTIAN Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. B. TUJUAN - memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas serta pengembangan organisasi; - meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian professional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS. C. DASAR HUKUM PERMENDIKNAS 48 TAHUN 2009 D. PERSYARATAN CALON PEGAWAI PELAJAR 1. Dosen PNS dilingkungan Universitas Brawijaya, Yaitu dosen CPNS yang telah diangkat menjadi PNS. 2. Dosen Tetap Non PNS dilingkungan Universitas Brawijaya, minimal telah menjalani masa kerja 2 tahun, dan telah mendapatkan NIK (lulus prajab, lulus evaluasi oleh tim penilai); 3. Sehat jasmani dan rohani 4. Lulus seleksi/ tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan; 5. Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar dari pemberi beasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri; 6. Mendapat persetujuan SEKNEG RI untuk tugas belajar di luar negeri; 7. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung Kajur/Dekan mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya dan linier dengan bidang studi yang dimiliki sebelum. 8. Tidak sedang: - Menjalani cuti di luar tanggungan Negara; - Melaksanakan tugas secara penuh di luar Universitas Brawijaya; - Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; - Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; - Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; - Dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran; - Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar, dan; - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan. 9. Tidak pernah: - Gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya, dan - dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
10. Batas usia maksimal : - 25 tahun untuk Diploma I/sederajat, Diploma II/sederajat, Diploma III/sederajat, Diploma IV/Sarjana. - 37 tahun untuk Magister atau yang setara (untuk sementara maksimal 45 tahun) - 40 tahun untuk Doktor (untuk sementara maksimal 50 tahun) 11. Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin D nomor 1 s.d 10 harus didukung dengan alat bukti yang sah. E. BERKAS PENGAJUAN USUL SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR 1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; 2. Kartu PNS Elektronik (bila sudah ada) 3. SK pengangkatan sebagai CPNS 4. SK pengangkatan sebagai PNS; 5. SK kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; 6. SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan; 7. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; 8. KP4/Model C; 9. Fotocpy Akta nikah; 10.SK diperkerjanan bagi PNS dpk (kalau sebagai PNS dpk); 11.surat rekomendasi dari atasan langsung (Kajur) mengenai bidang studi yang akan ditempuh yaitu linier dengan bidang ilmu sebelumnya ; 12.Surat jaminan pembiayaan tugas belajar, dari Dikti atau sponsor lain; 13.Surat perjanjian tugas belajar bermeterai cukup yang telah ditanda tangani calon pegawai pelajar bersama Pembantu Rektor II; 14.Surat persetujuan dari SEKNEG bagi yang akan tugas belajar ke luar negeri; 15.Surat rekomendasi/keterangan lulus tes masuk dari perguruan tinggi tempat belajar; 16.Surat pernyataan dari Atasan langsung/Pembantu Dekan Ii/Dekan, bahwa calon pegawai pelajar tidak sedang: - Menjalani cuti di luar tanggungan Negara - Melaksanakan tugas secara penuh di luar Universitas Brawijaya - Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; - Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; - Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; - Dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran; - Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar, dan - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan 17.Surat pernyataan dari atasan langsung/Pembantu/Dekan II/Dekan bahwa, calon pegawai pelajar tidak pernah: Gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya, dan dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
18.Berkas nomor 1 s/d 17 dibuat rangkap 3, dan dikirimkan kepada Rektor/Pembantu Rektor II dengan tembusan Kepala Bagian Kepegawaian, dengan surat pengantar dari Dekan/Pembantu Dekan II F.
BERKAS USUL SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN. 1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; 2. Kartu PNS Elektronik (bila sudah ada) 3. SK pengangkatan sebagai CPNS 4. SK pengangkatan sebagai PNS; 5. SK kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; 6. SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan; 7. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; 8. KP4/Model C; 9. Fotocpy Akta nikah; 10.SK diperkerjanan bagi PNS dpk (kalau sebagai PNS dpk); 11.surat rekomendasi dari atasan langsung (Kajur) mengenai bidang studi yang akan ditempuh yaitu linier dengan bidang ilmu sebelumnya ; 12.Surat jaminan pembiayaan tugas belajar, dari Dikti atau sponsor lain; 13.Surat perjanjian tugas belajar bermeterai cukup yang telah ditanda tangani calon pegawai pelajar bersama Pembantu Rektor II; 14.Surat persetujuan dari SEKNEG bagi yang akan tugas belajar ke luar negeri; 15.Surat rekomendasi/keterangan lulus tes masuk dari perguruan tinggi tempat belajar; 16.Surat pernyataan dari Atasan langsung/Pembantu Dekan Ii/Dekan, bahwa calon pegawai pelajar tidak sedang: - Menjalani cuti di luar tanggungan Negara - Melaksanakan tugas secara penuh di luar Universitas Brawijaya - Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; - Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; - Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; - Dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran; - Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar, dan - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan 17.Surat pernyataan dari atasan langsung/Pembantu/Dekan II/Dekan bahwa, calon pegawai pelajar tidak pernah: Gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya, dan dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya. 18.Surat Keputusan Tugas Belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 19. Berkas nomor 1 s/d 17 tidak perlu dikirimkan lagi karena berkas tersebut telah diambilkan dari berkas usul Tugas Belajar oleh Bagian Kepegawaian.
G. PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR 1. Perpanjangan tugas belajar dapat diberikan kepada pegawai pelajar apabila pegawai pelajar tidak dapat menyelesaiakan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan. 2. Pegawai pelajar sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran herarkhis, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar. 3. Perpanjangan tugas belajar dapat diberikan apabila: a. Keterlambatan terjadi bukan atas kelalaian pegawai pelajar; b. Mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan Dari Sekretaris Negara bagi pegawai pelajar di luar negeri; c. Mendapat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja (Rektor/PRII/Dekan) d. Mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan dari pemberi beasiswa/sponsor/pernyataan bahwa selama perpanjangan biaya tugas belajar ditanggung diri sendiri; e. Menandatangani perjanjian perpanjangan tugas belajar; f. Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun. 4. Berkas Usul Perpanjangan Tugas Belajar a. Surat Rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan Dari Sekretaris Negara bagi pegawai pelajar di luar negeri; b. Surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan dari pemberi beasiswa/sponsor/pernyataan bahwa selama perpanjangan biaya tugas belajar ditanggung diri sendiri; c. Surat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja (Rektor/PRII/Dekan; d. Fotocopy KARPEG yang telah disahkan oleh yang berwenang; e. Fotocopy SK CPNS; f. Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah disahkan oleh yang berwenang; g. Perjanjian perpanjangan pemberian tugas belajar; h. Fotocopy SK Tubel dan SK pembebasan sementara dari jabatan. 5. Berkas sebagaimana dimaksud dalam angka 4 hurup a sampai dengan g dikirimkan ke Rektor/Pembantu Rektor II, tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dengan surat pengantar Dekan/Pembantu Dekan II.
H. PENGAKTIFAN KEMBALI SELESAI TUGAS BELAJAR Pegawai pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai tugas belajar, pegawai pelajar harus melaporkan kepada pimpinan. BERKAS USUL PENGAKTIFAN KEMBALI SELESAI TUGAS BELAJAR 1. Fotocopy KARPEG yang telah disahkan oleh yang berwenang 2. Fotocopy NIP Baru; 3. Fotocopy Surat kenaikan pangkat terakhir; 4. Fotocopy SK jabatan fungsional terakhir, 5. Fotocopy DP3 tahun terakhir 6. Fotocopy Surat persetujuan penugasan keluar negeri dari SEKNEG bagi yang tugas belajar diluar negeri; 7. Laporan tertulis selesai studi dari yang bersangkutan; 8. Fotocopy SK Tugas Belajar 9. Fotocopy SK Pembebasan Sementara dari jabatan; 10. Fotocopy ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Perguruan Tinggi tempat belajar 11.Berkas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 10 dibuat rangkat 2 (dua) dikirimkan ke Rektor/Pembantu Rektor II, tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian dengan surat pengantar Dekan/Pembantu Dekan II.
