PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama melaksanakan pendidikan, perlu adanya mekanisme dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri; : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 270); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
2
Menetapkan
MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan. 2. Pegawai adalah PNS yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri. 3. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai adalah hasil analisis pemenuhan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi Pegawai. 4. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. 5. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang bewenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. 6. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang. 7. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar dari pejabat yang berwenang. 8. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi. 9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 10. Program Reguler adalah Program Gelar yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri atau sepenuhnya oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri. 11. Program Pertautan adalah Program Gelar yang diselenggarakan sebagian oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri. 12. Penasehat Akademik adalah dosen atau pengajar pada Lembaga Pendidikan dan/atau Program Studi yang membantu memberikan bimbingan dan arahan kepada Pegawai Tugas Belajar atau Pegawai Izin Belajar. 13. Alumni Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi. 14. Alumni Izin Belajar adalah Pegawai Izin Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi. 15. Program Pendayagunaan adalah rangkaian kegiatan Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan Izin Belajar. 16. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar oleh Alumni Tugas Belajar dan/atau Alumni Izin Belajar. 17. Sesi Adaptasi Masuk Kembali adalah kegiatan orientasi dan/atau pengenalan kembali lingkungan kerja kepada Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar. 18. Publikasi Karya Tulis adalah penulisan karya tulis oleh Alumni Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media internal Kementerian Dalam Negeri. 19. Berbagi Pengetahuan adalah presentasi atas Publikasi Karya Tulis oleh Alumni Tugas Belajar atau Pelaporan Hasil Studi oleh Alumni Izin Belajar dalam forum berbagi ide. 20. Kerangka Acuan Kerja proyek Pegawai yang selanjutnya disingkat KAK adalah pedoman pekerjaan Alumni Tugas Belajar yang meliputi perencanaan,
3
21. 22. 23.
24. 25.
pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berdasarkan Publikasi Karya Tulis. Proyek Pegawai adalah implementasi dari KAK yang dilaksanakan oleh Alumni Tugas Belajar yang memiliki manfaat terhadap organisasi. Penempatan Kembali adalah Pengaktifan Alumni Tugas Belajar dalam jabatan dan tugas di satuan kerja. Pengembangan Karier Alumni Tugas Belajar adalah pengelolaan perencanaan karier Alumni Tugas Belajar yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi Pegawai. Pimpinan Satuan Kerja adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan. Satuan Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang di pimpin oleh PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya peraturan menteri ini adalah: a. memberi kesempatan kepada Pegawai mengembangkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya; b. memenuhi kebutuhan organisasi Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai; dan c. mendayagunakan Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar sesuai pengetahuan yang diperoleh dalam mencapai visi dan misi organisasi Kementerian Dalam Negeri. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya peraturan menteri ini adalah: a. mendapatkan Pegawai sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dalam bidang tugasnya; b. meningkatkan kinerja dan profesionalisme Pegawai; dan c. mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar bagi pengembangan organisasi.
(1) (2) (3)
BAB III PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI Pasal 4 Dalam pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar, Kepala Biro Kepegawaian menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil Assessment dan kebutuhan organisasi Kementerian Dalam Negeri. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan diantaranya dalam penugasan Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar.
Pasal 5 Setiap Pegawai memiliki hak yang sama untuk mengembangkan Kompetensi melalui pemberian Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.
4
BAB IV TUGAS BELAJAR Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 6 (1)
(2) (3) (4)
Tugas Belajar terdiri dari: a. Program Reguler dalam negeri; b. Program Reguler luar negeri; dan c. Program Pertautan. Tugas Belajar Program Reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan seluruhnya di dalam negeri bagi Pegawai yang mengikuti program gelar sarjana, magister, doktor, profesi dan/atau spesialis. Tugas Belajar Program Reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan seluruhnya di luar negeri bagi Pegawai yang mengikuti Program Gelar magister dan/atau doktor. Tugas Belajar Program Pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti Program Gelar magister atau doktor.
Bagian Kedua Persyaratan Tugas Belajar Pasal 7 Persyaratan pemberian Tugas Belajar terdiri dari: a. persyaratan umum; b. persyaratan khusus; dan c. persyaratan tambahan. Pasal 8 Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. berstatus PNS; b. telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS; c. sehat jasmani yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter; d. lulus program gelar terakhir dengan nilai indeks prestasi kumulatif (ipk) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4.00 (empat koma nol), yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah dan transkrip nilai terlegalisir; e. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi Pegawai yang baru melaksanakan pindah di Kementerian Dalam Negeri; f. surat pengantar dari sekretaris Satuan Kerja atau kepala biro/pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal; g. rekomendasi Tugas Belajar dari Kepala Biro Kepegawaian; h. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju; i. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan/atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; k. surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri; dan l. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh negara/lembaga pemberi beasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (1)
Pasal 9 Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. untuk program gelar sarjana, usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah sekolah menengah atas, pangkat dan golongan ruang Pengatur Muda (II/a) dan untuk pendidikan program gelar diploma III pangkat dan golongan ruang Pengatur (II/c); b. untuk program gelar magister, usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah sarjana, pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a); dan
5
(2)
c. untuk program gelar doktor/profesi, usia paling tinggi 43 (empat puluh tiga) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah magister dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b). Alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi wajib melaksanakan tugas kembali pada Satuan Kerja setelah selesai menjalankan Tugas Belajar sebelumnya, paling singkat 2 (dua) tahun.
Pasal 10 Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam hal Pegawai mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c, yang meliputi: a. wajib mengikuti program persiapan/pelatihan dengan materi Bahasa Inggris umum; dan b. lulus tes kecakapan/kemampuan Bahasa Inggris level internasional yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan. (1)
(2)
Pasal 11 Pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan/atau Pasal 10 dibebaskan dari jabatannya untuk kemudian ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri. Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR Bagian Kesatu Hak Pegawai Tugas Belajar Pasal 12 Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Tugas Belajar memiliki hak yang meliputi: a. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan hak kepegawaian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. hak lain yang diberikan oleh negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan. Bagian Kedua Kewajiban Pegawai Tugas Belajar Pasal 13 Kewajiban Pegawai Tugas Belajar, meliputi: a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjaga nama baik Negara dan organisasi Kementerian Dalam Negeri; c. menyelesaikan Program Studi; d. bersedia menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan; e. mengirimkan alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik (email), serta nama Penasehat Akademik berikut nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail) kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi; f. Mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh penasehat akademik kepada Kepala Biro Kepegawaian selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan setelah memulai Program Studi; g. Memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada Kepala Biro Kepegawaian melalui penasehat akademik, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi; h. mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian secara periodik; i. memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
6
j. k.
l.
m.
(1)
(2)
(3)
melaporkan kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lambat 15 (lima belas) hari setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar; menyampaikan laporan hasil studi Tugas Belajar kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan: 1) fotocopy ijazah yang dilegalisir; 2) fotocopy transkrip nilai yang dilegalisir; dan 3) hardcopy dan softcopy skripsi/tesis/disertasi/makalah penelitian dengan tema/topik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. memberikan buku literatur berbahasa Inggris kepada perpustakaan Kementerian Dalam Negeri paling sedikit 2 (dua) buku untuk program gelar magister, profesi atau spesialis dan 3 (tiga) buku untuk program gelar doktor yang disesuaikan dengan bidang ilmu; dan menjalankan tugas ikatan dinas pada Kementerian Dalam Negeri paling singkat 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun (2n+1), kecuali bagi Alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan ke jenjang program gelar yang lebih tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). BAB VI PERJANJIAN, JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR Bagian Kesatu Perjanjian Tugas Belajar Pasal 14 Sebelum ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar, Pegawai wajib menandatangani Perjanjian Tugas Belajar yang disetujui dan ditandatangani di atas materai oleh Pegawai Tugas Belajar dan Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Dalam Negeri. Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada: a. Pegawai yang bersangkutan; dan b. Kepala Biro Kepegawaian. Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh keluarga Pegawai (istri/suami/orang tua/wali).
Bagian Kedua Jangka Waktu Tugas Belajar Pasal 15 Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai program gelar yang ditempuh, yaitu: a. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar sarjana; b. paling lama 2 (dua) tahun untuk program gelar magister; dan c. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar doktor.
(1) (2) (3)
Bagian Ketiga Perpanjangan Tugas Belajar Pasal 16 Pegawai Tugas Belajar yang tidak menyelesaikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 karena alasan tertentu yang sah, dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar. Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali. Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat; b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian; c. keadaan kahar (force majeure); dan/atau d. alasan lainnya yang berakibat Pegawai Tugas Belajar tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar.
7
(4)
(5)
(1)
(2)
(1) (2)
Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pegawai Tugas Belajar kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tugas Belajar dengan melampirkan persyaratan meliputi: a. surat keterangan alasan perpanjangan Tugas Belajar yang disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian; b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari Penasehat Akademik dan/atau Lembaga Pendidikan tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar; c. jadwal Program Studi selama Tugas Belajar; dan d. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi biaya. Berdasarkan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Biro Kepegawaian dapat menetapkan surat keputusan perpanjangan Tugas Belajar. BAB VII PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI IZIN BELAJAR Bagian Kesatu Persyaratan Izin belajar Pasal 17 Persyaratan pemberian Izin Belajar, meliputi: a. berstatus PNS; b. telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS; c. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi Pegawai yang baru melaksanakan pindah di Kementerian Dalam Negeri; d. bersedia melaksanakan Program Studi di luar jam kerja dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Pegawai, yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pegawai Izin Belajar; e. bersedia untuk menanggung biaya pendidikan secara mandiri, yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pegawai Izin Belajar; f. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan/atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir; h. akreditasi pendidikan paling kurang B (baik) bagi Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Program Studi, dibuktikan dengan fotocopy surat keterangan lembaga pemberi akreditasi pemerintah; i. surat pengantar Izin Belajar dari atasan langsung; dan j. surat rekomendasi Izin Belajar dari Sekretaris Satuan Kerja atau Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal. Pegawai selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan Izin Belajar sebelum masa Program Studi dimulai. Pasal 18 Kepala Biro Kepegawaian menetapkan surat keputusan pemberian Izin Belajar kepada Pegawai, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). Kepala Biro Kepegawaian tidak menerbitkan surat keputusan pemberian Izin Belajar apabila Program Studi yang akan diambil tidak sesuai dengan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
8
Bagian Kedua Hak Pegawai Izin Belajar Pasal 19 Pegawai Izin Belajar memiliki hak: a. menerima gaji; b. kenaikan gaji berkala; c. kenaikan pangkat; dan d. hak kepegawaian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Kewajiban Pegawai Izin Belajar Pasal 20 Pegawai Izin Belajar memiliki kewajiban: a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan Peraturan perundangundangan; b. menjaga nama baik organisasi Kementerian Dalam Negeri; c. mengikuti Program Studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pendidikan; d. melapor kepada Kepala Biro Kepegawaian setelah menyelesaikan Program Studi; dan e. memberikan buku literatur kepada perpustakaan Kementerian Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) buku untuk program gelar sarjana dan program gelar magister, profesi atau spesialis dan 2 (dua) buku untuk program gelar doktor yang disesuaikan dengan bidang ilmu. (1) (2)
Pasal 21 Kepala Biro Kepegawaian dapat mencabut dan membatalkan surat keputusan Izin Belajar berdasarkan usulan dari Sekretaris Satuan Kerja atau Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal. Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Pegawai Izin Belajar melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan melampirkan bukti pendukung.
BAB VIII PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Pasal 22 Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar dapat diberikan penyesuaian kenaikan pangkat apabila memenuhi persyaratan. Pasal 23 Persyaratan bagi Alumni Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi: a. memenuhi masa kerja dalam pangkat yang telah ditentukan, yang dibuktikan dengan surat keputusan dalam pangkat terakhir; dan b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik. Pasal 24 Persyaratan bagi Alumni Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi: a. memenuhi masa kerja dalam pangkat yang telah ditentukan, yang dibuktikan dengan surat keputusan dalam pangkat terakhir; b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan d. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dibuktikan dengan surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
9
Pasal 25 Masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diberikan kepada Alumni Tugas Belajar yang memperoleh ijazah, yaitu: a. sarjana atau diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah diploma III dan/atau yang sederajat, dapat dinaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Pengatur (II/c) paling singkat 1 (satu) tahun; b. sarjana atau diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah pendidikan menegah atas dan/atau yang sederajat dapat dinaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling singkat 1 (satu) tahun; c. magister, program profesi dokter, program profesi apoteker, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah sarjana dan/atau yang sederajat dapat dinaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun; dan d. doktor, program profesi spesialis yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah magister dan/atau yang sederajat dapat dinaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun. Pasal 26 Masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diberikan kepada Alumni Izin Belajar yang memperoleh ijazah, yaitu: a. sarjana muda, diploma III yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah pendidikan menengah atas dapat dinaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Pengatur (II/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Pengatur Muda (II/a) paling singkat 1 (satu) tahun; b. sarjana atau diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah diploma III dapat dinaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) paling singkat 1 (satu) tahun; c. sarjana atau diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah SLTA dapat dinaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling singkat 2 (dua) tahun; d. magister, program profesi dokter, program profesi apoteker, yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah sarjana dan/atau yang sederajat dapat dinaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun; dan e. doktor, program profesi spesialis yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah magister dan/atau yang sederajat dapat dinaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun. Pasal 27 Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi: a. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II diikuti oleh PNS yang memperoleh ijazah diploma II atau diploma III yang akan disesuaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan pangkat dan golongan ruang Pengatur (II/c); b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III diikuti oleh PNS yang memperoleh ijazah diploma IV atau sarjana yang akan disesuaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a); dan c. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat IV diikuti oleh PNS yang memperoleh ijazah magister, program profesi dokter, program profesi apoteker, program profesi spesialis dan/atau doktor yang akan disesuaikan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dan/atau Penata (III/c).
10
Pasal 28 Persyaratan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi: a. fotocopy ijazah yang dilegalisir; b. fotocopy surat keputusan pemberian Izin Belajar; c. laporan akhir atau skripsi; dan d. surat keputusan pangkat terakhir. (1) (2)
(1)
(2)
(1) (2)
(1)
(2)
Pasal 29 Kepala Biro Kepegawaian merencanakan dan menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Hasil pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Pasal 30 Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan materi meliputi: a. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II meliputi: 1) pengetahuan umum; 2) pengetahuan substantif; dan 3) pengetahuan perkantoran. b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat tingkat III dan IV meliputi: 1) pengetahuan umum; 2) pengetahuan substantif; 3) Bahasa Inggris; dan 4) karya tulis. Peserta ujian penyesuaian kenaikan pagkat yang dinyatakan lulus, diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat. BAB IX PROGRAM PENDAYAGUNAAN ALUMNI Pasal 31 Program Pendayagunaan terdiri dari: a. Program Pendayagunaan bagi Alumni Tugas Belajar; dan b. Program Pendayagunaan bagi Alumni Izin Belajar. Kepala Biro Kepegawaian melakukan pembinaan Program Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan organisasi Kementerian Dalam Negeri, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi. Pasal 32 Program Pendayagunaan bagi Alumni Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pelaporan Hasil Studi b. Sesi Adaptasi Masuk Kembali; c. Pelaporan Hasil Studi; d. Publikasi Karya Tulis; e. Berbagi Pengetahuan; f. KAK; dan/atau g. Proyek Pegawai. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian mengkoordinasikan Penempatan Kembali dan Pengembangan Karier Alumni Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Program Pendayagunaan pada Satuan Kerja sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.
Pasal 33 Program Pendayagunaan Alumni Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi: a. Pelaporan Hasil Studi; dan/atau b. Publikasi Karya Tulis
11
Pasal 34 Mekanisme Program Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan berdasarkan pedoman yang akan diatur lebih lanjut. BAB X SANKSI Pasal 35 Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pegawai Izin Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)
(1) (2)
BAB XI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 36 Kepala Biro Kepegawaian melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penugasan Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar, pengelolaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta pengelolaan Program Pendayagunaan Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek: a. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai; b. pelaksanaan penugasan Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar; c. operasionalisasi aplikasi Tugas Belajar dan Izin Belajar; d. ujian penyesuaian kenaikan pangkat; dan e. Program Pendayagunaan. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro Kepegawaian dapat menggunakan jasa tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 37 Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan biaya pendidikan bagi Pegawai Tugas Belajar yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Tata cara dan persyaratan pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut.
Pasal 38 Pembiayaan penyelenggaraan pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara.
(1) (2)
(1) (2)
BAB XIII KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 39 Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai yang mengikuti program gelar profesi atau spesialis berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai. Tugas Belajar program gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan program gelar profesi atau spesialis yang akan diambil Pasal 40 Pegawai yang pada saat diangkat menjadi calon PNS masih berstatus sebagai mahasiswa pada Lembaga Pendidikan wajib melapor kepada Kepala Biro Kepegawaian. Kepala Biro Kepegawaian dapat memberikan Izin Belajar kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memenuhi persyaratan
12
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dan huruf j. Pasal 41 Pegawai yang pada saat diangkat menjadi calon PNS dan telah memiliki ijazah program gelar yang lebih tinggi dapat diberikan hak kepegawaian, dengan ketentuan: a. diangkat berdasarkan ijazah sekolah menengah atas atau diploma III dan telah memiliki ijazah sarjana dapat mencantumkan gelar setelah menduduki pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a); b. diangkat berdasarkan ijazah sarjana dan telah memiliki ijazah magister atau ijazah spesialis I dapat mencantumkan gelar setelah menduduki pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b); dan c. diangkat berdasarkan ijazah magister dan telah memiliki ijazah doktor dapat mencantumkan gelar setelah menduduki pangkat dan golongan ruang Penata (III/c). Pasal 42 Ketentuan Mengenai: a. Format Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Di Mana Saja Pada Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri Bagi Pegawai Tugas Belajar; b. Format Rekomendasi Tugas Belajar dari Kepala Biro Kepegawaian; c. Format Perjanjian Tugas Belajar; d. Format Usul/Perubahan Rencana Studi Pegawai Tugas Belajar; e. Format Surat Keputusan Pegawai Tugas Belajar; f. Format Surat Keputusan Perpanjangan Tugas Belajar; g. Format Surat Pernyataan Pegawai Izin Belajar; h. Format Surat Rekomendasi Izin Belajar Dari Sekretaris Satuan Kerja atau Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal; i. Format Surat Keputusan Pegawai Izin Belajar; Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
(1)
(2)
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 43 Pegawai yang telah mendapatkan persetujuan Tugas Belajar atau Izin Belajar dan sedang menjalani Tugas Belajar dan Izin Belajar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib mengikuti Program Pendayagunaan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar atau Izin Belajar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dikecualikan dari mengikuti Program Pendayagunaan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini.
13
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 45 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
pengundangan,
dengan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
14 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN
TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI (1) FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI SATUAN KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR Yang bertandatangan di bawah ini: Nama
: ......................................................................................
NIP
: ......................................................................................
Pangkat/Gol
: ......................................................................................
Jabatan
: ......................................................................................
Dengan ini saya menyatakan bahwa, apabila saya diterima sebagai Pegawai Tugas Belajar maka saya bersedia untuk ditempatkan di mana saja pada Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri setelah saya menyelesaikan Program Studi dan mengakhiri masa Tugas Belajar saya. Apabila saya tidak mematuhi pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ………………………. Yang membuat pernyataan, Materai Rp. 6000,(......................................)
15
(2) FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110 Telepon (021) 3458542 Fax. (021) 3458542, Email : www.kemendagri.go.id,
PERJANJIAN TUGAS BELAJAR KEMENTERIAN DALAM NEGERI Yang bertandatangan di bawah ini: Nama
: ............................................................................................................
NIP
: ............................................................................................................
Pangkat/Gol
: ............................................................................................................
Jabatan
: ............................................................................................................
Unit Kerja
: ............................................................................................................
Dengan
ini
saya
bersedia
untuk
melaksanakan
tugas
belajar
pada
program
studi......................................, di....................................... (nama universitas), yang akan dimulai pada tanggal....................................... , dan berkaitan dengan pemberian tugas belajar dimaksud saya bersedia untuk memenuhi segala kewajiban sebagai pegawai tugas belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya berjanji pula: 1. Mematuhi segala ketentuan, prosedur, dan/atau ketentuan lainnya yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau lembaga pemberi dana beasiswa; 2. Menghindari segala bentuk perbuatan tercela baik sebagi pegawai tugas belajar maupun sebagai anggota masyarakat; 3. Mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh penasehat akademik kepada Kepala Biro Kepegawaian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi; 4. Memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada Kepala Biro Kepegawaian melalui penasehat akademik, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi; 5. Mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian secara periodik; 6. Mengirimkan bahan penilaian prestasi kerja pegawai kepada atasan langsung pada Satuan Kerja asal; 7. Bersedia menerima sanksi apapun dari ...................................... (nama perguruan tinggi) apabila diketemukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ...................................... (nama perguruan tinggi) maupun program studi; 8. Bersedia menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.
16 9. Bersedia mengembalikan seluruh biaya yang timbul dan/atau akan timbul atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar kepada kas negara, Jika (a) terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya; (b) mengundurkan diri sebagai peserta tugas belajar selama masa Tugas Belajar berlangsung; atau (c) mengundurkan diri dari instansi kerja saya selama masa Tugas Belajar; 10. Melaporkan kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berkahir; 11. Menjalankan tugas ikatan dinas pada Kementerian Dalam Negeri paling singkat selama 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun (2n+1) atau 2 (dua) tahun apabila saya melanjutkan Tugas Belajar ke tingkat yang lebih tinggi. 12. Bersedia mengikuti seluruh program pendayagunaan yang menjadi kewajiban pegawai Tugas Belajar; 13. Bersedia mengembalikan seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar ditambah 100% biaya tersebut, apabila dengan sengaja pindah bekerja dan/atau melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain selama belum menyelesaikan tugas ikatan dinas pada Kementerian Dalam Negeri. 14. bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut di atas.
Mengetahui, Kepala Biro Kepegawaian
Jakarta, ............................ Pegawai Tugas Belajar Materai Rp. 6000,-
(.....................................)
(.....................................)
17 (3) FORMAT USUL/PERUBAHAN RENCANA STUDI PEGAWAI TUGAS BELAJAR USUL/PERUBAHAN RENCANA STUDI PEGAWAI TUGAS BELAJAR Program Studi yang
:
Diusulkan/Diubah Program Studi
:
Sebelumnya* Institusi Penyelenggara
:
Jenis Program
:
Lokasi
:
Penjelasan Singkat terkait
:
Program Studi
Alasan Pemilihan Studi
:
Fokus Penelitian
:
Nama Peserta
Jakarta,……………………. Kepala Biro Kepegawaian
(......................................)
(......................................)
*) diisi jika mengajukan usulan perubahan studi
18 (4)
FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM STRATA ... PROGRAM STUDI …………….. UNIVERSITAS ……….. MENTERI DALAM NEGERI Menimbang
: a. …….....................................……................................................... .................................................................................................... b. .................................................................................................... ....................................................................................................
Mengingat
: 1. .................................................................................................... .................................................................................................... 2. .................................................................................................... .................................................................................................... 3. .................................................................................................... .................................................................................................... 4. .................................................................................................... .................................................................................................... 5. .................................................................................................... .................................................................................................... 6. .................................................................................................... .................................................................................................... 7. .................................................................................................... .................................................................................................... MEMUTUSKAN :
19
Menetapkan KESATU:
: Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini : Nama NIP. Pangkat/Gol.Ruang Jabatan
: : : :
.................................................................................................... .................................................................................................... KEDUA:
.................................................................................................... ....................................................................................................
KETIGA:
.................................................................................................... ....................................................................................................
KEEMPAT:
.................................................................................................... ....................................................................................................
KELIMA:
.................................................................................................... ....................................................................................................
KEENAM:
.................................................................................................... ....................................................................................................
KETUJUH:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL
(................................)
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. ............; 2. ........dst.
20 (5)
FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TENTANG PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR PROGRAM .............................................................................................. MENTERI DALAM NEGERI Menimbang
: a. …….....................................…….................................................. ................................................................................................... b.
…….....................................…….................................................. ...................................................................................................
Mengingat
: 1. …….....................................……................................................... .................................................................................................... 2. …….....................................……................................................... .................................................................................................... 3. …….....................................……................................................... .................................................................................................... 4. …….....................................……................................................... .................................................................................................... 5. …….....................................……................................................... .................................................................................................... 6. …….....................................……................................................... .................................................................................................... 7. .................................................................................................... .................................................................................................... MEMUTUSKAN :
21
Menetapkan
:
KESATU
: Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan : .................................................................................................... .....................................................................................................
KEDUA
: .................................................................................................... ....................................................................................................
KETIGA
: .................................................................................................... ....................................................................................................
KEEMPAT
: .................................................................................................... ....................................................................................................
KELIMA
: .................................................................................................... ....................................................................................................
KEENAM
: .................................................................................................... ....................................................................................................
KETUJUH
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL
(................................)
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1.............; 2.........dst.
22 (6)
SURAT REKOMENDASI IZIN BELAJAR DARI SEKRETARIS SATUAN KERJA ATAU KEPALA BIRO/PUSAT PADA SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SATUAN KERJA Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110 Telepon (021) 3458542 Fax. (021) 3458542, Email : www.kemendagri.go.id,
SURAT REKOMENDASI NOMOR: Yang bertandatangan di bawah ini : Nama
: ......................................................................................
NIP
: ......................................................................................
Pangkat/Gol
: ......................................................................................
Jabatan
: ......................................................................................
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada : Nama
: ......................................................................................
NIP
: ......................................................................................
Pangkat/Gol
: ......................................................................................
Jabatan
: ......................................................................................
Bahwa menurut penilaian kami, yang bersangkutan:
1. Memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan prestasi yang baik selama bekerja. 2. Memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir. Sehubungan
dengan
hal
tersebut
diatas,
maka
yang
bersangkutan
layak
untuk
dipertimbangkan menjadi peserta Program Gelar …………………………………………………... Demikian
Surat
Rekomendasi
ini
dibuat,
untuk
selanjutnya
dapat
dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Jakarta, ............................. Sekretaris Satuan Kerja atau Kepala Biro/Pusat Pada Sekretariat Jenderal, (………………………)
23
(7) FORMAT SURAT PERNYATAAN PEGAWAI IZIN BELAJAR SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawahini : Nama
: ......................................................................................
NIP
: ......................................................................................
Pangkat/Gol
: ......................................................................................
Jabatan
: ......................................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya diterima dan ditetapkan sebagai Pegawai Izin Belajar pada program …………….., maka saya bersedia untuk: 1. Mengikuti Kegiatan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugastugas kedinasan; 2. Menanggung
seluruh
biaya
pendidikan
yang
dibebankan
kepada
yang
bersangkutan; 3. Menyampaikan laporan akademik pada setiap periode perkuliahan yang telah diselesaikan; 4. Mengkuti seluruh program pendayagunaan yang menjadi kewajiban pegawai Izin Belajar. Dan apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..............., Yang membuatpernyataan, Materai Rp. 6000,(......................................)
24
(8) FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI IZIN BELAJAR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA IZIN BELAJAR PROGRAM STRATA ... PROGRAM STUDI …………….. UNIVERSITAS ……….. MENTERI DALAM NEGERI Menimbang
: a. …….....................................……............................................... ................................................................................................
b. ................................................................................................ ................................................................................................ Mengingat
: 1.................................................................................................
................................................................................................ 2................................................................................................. ................................................................................................ 3. ................................................................................................ ................................................................................................ 4. ................................................................................................ ................................................................................................ 5. ................................................................................................ ................................................................................................ 6. ................................................................................................ ................................................................................................ 7. ................................................................................................ ................................................................................................ MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
25
KESATU
: Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini : Nama NIP. Pangkat/Gol.Ruang Jabatan
: : : :
.................................................................................................... .................................................................................................... KEDUA
: .................................................................................................... ....................................................................................................
KETUJUH
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL Ub. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
(................................)
