STANDAR PELAYANAN OPERASI SAR PADA KECELAKAAN KAPAL

STANDAR PELAYANAN OPERASI SAR PADA KECELAKAAN KAPAL A. PENDAHULUAN 1. V i s i Mewujudkan Badan SAR Nasional yang andal, terdepan dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI.

2. M i s i a. Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efisien, serta aman. b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi nasional maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), serta melakukan pemasyarakatan SAR untuk memaksimalkan potensi SAR. c. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan. d. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya. e. Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan sistem informasi SAR sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Tugas pokok) 3. Tugas Badan SAR Nasional memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue). 4. Fungsi a. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: b. Perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang SAR; c. Perumusan kebijakan teknis di bidang SAR; d. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang SAR;

e. f. g. h. i.

Pembinaan, pengerahan dan pengendalian potensi SAR; Pelaksanaan siaga SAR; Pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR; Pengoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR; Pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang SAR; j. Penelitian dan pengembangan di bidang SAR; k. Pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR; l. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR; m. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan SAR Nasional; n. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum; o. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan SAR Nasional; dan p. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR. 5. Jenis pelayanan Siaga SAR dan Operasi SAR pada kecelakaan Kapal B. STANDAR PELAYANAN 1. Pelayanan Siaga SAR pada Kecelakaan Kapal a. Jenis Pelayanan Pelayanan jasa berupa pelaksanaan siaga SAR di Kantor Pusat, Kantor SAR dan Pos SAR. b. Jam Kerja Pelayanan Siaga SAR dilaksanakan selama 24 jam setiap hari. c. Persyaratan Pelayanan 1) Melaporkan kejadian dengan cara: a) Melapor langsung ke Kantor Pusat, Kantor SAR dan Pos SAR; b) Melalui telpon ke Kantor Pusat,Kantor SAR dan Pos SAR; c) Call center 115; d) Email Kantor Pusat dan Kantor SAR. 2) Melaporkan Identitas diri: a) Masyarakat sesuai dengan KTP dan nomor telpon yang bisa dihubungi; b) Instansi Pemerintah/Swasta dan RCC Negara lain menyertakan data diri pelapor dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

3) Menyampaikan informasi kejadian secara jelas mengenai kecelakaan kapal yang dilakukan oleh: a) Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan pelayaran (Ditjen Hubla, Dit. Lalulintas Laut, KSOP, ASDP, dll.) melaporkan tentang :  Penjelasan singkat tentang situasi (Cuaca, Lokasi dan Waktu hubungan terakhir);  Keterangan tentang kapal (Nama, Jenis, Pemilik, Call Sign, Ciri-ciri);  Rencana Pelayaranan (ETD, ETA, Rute);  Keterangan Jumlah POB (Person On Board). b) Instansi Pemerintah lainnya (TNI AL, Bakamla, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Maritim dan Sumber Daya, Polair, dll.) /Swasta dan RCC Negara lain melaporkan tentang:  Penjelasan singkat tentang situasi (Lokasi Kejadian dan Kronologis)  Keterangan tentang pesawat (Nama, Jenis, Pemilik, Call Sign, Ciri-ciri)  Rencana Penerbangan (ATD, ETA, Rute,)  Keterangan Jumlah POB (Person On Board) c) Masyarakat melaporkan tentang:  Penjelasan singkat tentang situasi (Kronologis, Lokasi dan Waktu Kejadian)  Keterangan tentang kapal (Ciri-Ciri kapal) d. Biaya / Tarif Pelayanan Tidak dipungut biaya e. Waktu Penyelesaian Pelayanan 1) Menerima informasi : 5 menit 2) Pengecekan kebenaran berita : 3 menit 3) Meneruskan informasi ke bagian Operasi : 5 menit f. Produk Pelayanan Jasa Pelayanan Penerimaan Informasi Kedaruratan pada Kecelakaan Kapal

g. Prosedur Pelayanan Terdapat 3 (tiga) macam prosedur pelayanan, berdasakan sumber informasi yang diterima oleh Basarnas, yaitu : 1) Laporan dari Instansi pemerintahan yang mempunyai otoritas di bidang perhubungan laut : Ketika Instansi pemerintahan yang mempunyai otoritas di bidang perhubungan laut memperoleh informasi terjadinya kecelakaan maka akan segera melapor ke Kantor Pusat atau pun Kantor SAR yang terdekat. Menjelaskan mengenai kronologis kejadian, data kapal yang mengalami distress, waktu dan lokasi hubungan terakhir, jumlah POB dan rencana pelayaran. Setelah informasi diterima oleh Kantor Pusat atau Kantor SAR akan segera ditindaklanjuti dengan pencarian informasi lebih lanjut mengenai kejadian tersebut, apabila membutuhkan penanganan Operasi Pencarian dan Pertolongan maka akan segera dilaporkan ke Bagian Operasi untuk ditindak lanjuti. 2) Laporan dari Instansi Pemerintah/ Swasta dan RCC Negara Lain : Ketika Instansi Pemerintah/Swasta dan RCC Negara Lain mendapatkan informasi mengenai kejadian Kecelakaan Kapal. Menjelaskan mengenai kronologis kejadian, data kapal yang mengalami distress, jumlah POB dan rencana pelayaran. Setelah informasi diterima oleh Kantor Pusat atau Kantor SAR akan segera ditindaklanjuti dengan pencarian informasi lebih lanjut mengenai kejadian tersebut, apabila membutuhkan penanganan Operasi Pencarian dan Pertolongan maka akan segera dilaporkan ke Bagian Operasi untuk ditindak lanjuti. 3) Laporan dari Masyarakat : Ketika masyarakat melihat adanya Kecelakaan Kapal maka segera melapor ke Call Center Badan SAR Nasional 115 atau ke nomor telepon Kantor SAR atau Pos SAR yang terdekat. Melaporkan mengenai kronologis dan ciri-ciri dari kapal tersebut. Setelah informasi diterima oleh Kantor Pusat atau Kantor SAR akan segera ditindaklanjuti dengan pencarian informasi lebih lanjut mengenai kejadian tersebut, apabila membutuhkan penanganan Operasi Pencarian dan Pertolongan maka akan segera dilaporkan ke Bagian Operasi untuk ditindak lanjuti.

Alur dari pelaporan pada Kecelakaan Kapal bisa dilihat pada flow chart dibawah ini :

h. Kompetensi Petugas Kompetensi petugas SAR dibagi menjadi berdasarkan pelayanan yang diberikan, seperti :

beberapa

bagian

1) Petugas siaga SAR yang mempunyai kompetesi Diklat Dasar SAR atau kehumasan akan melayani pelapor yang datang langsung ke Kantor SAR atau Pos SAR; 2) Petugas Call Center 115 yang sudah memiliki sertifikat operator komunikasi akan melayani telepon dari pelapor yang melapor melalui Call Center 115; 3) Operator komunikasi yang sudah memiliki sertifikat operator komunikasiSAR akan melayani pelaporan melalui Telpon langsung ke Kantor Pusat, Kantor SAR dan Pos SAR 4) Kepala Siaga SAR Harian ataiu asisten Kepala Siaga Harian yang sudah memiliki sertifikat SAR Mission Coordinator atau SAR Planning akan melayani dan merespons pelaporan melalui Email ke Kantor Pusat atau Kantor SAR . i. Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk melakukan pelayanan Siaga SAR pada kecelakaan kapal adalah : 1) Ruang Command Center, lengkap dengan meubelair 2) Pesawat Telepon 3) Mesin Fax 4) Komputer 5) Printer 6) Buku Data Potensi 7) Buku Telpon 8) Jaringan Internet 9) Aplikasi Call Center 10) Aplikasi SAR 11) Radio Komunikasi 12) Jurnal Komunikasi 2. Pelayanan Operasi SAR pada Kecelakaan Kapal a. Jenis Pelayanan Pelayanan jasa berupa pelaksanaan operasi Kapal.

SAR pada Kecelakaan

b. Waktu Pelayanan Pelayanan operasi SAR pada Kecelakaan Kapal dilaksanakan 7 hari dihitung mulai dari waktu pertama pelaporan.

c. Persyaratan Pelayanan Keadaan darurat Kapal bantuan (distress phase)

dinyatakan

pada

tingkat

memerlukan

d. Biaya / Tarif Pelayanan Biaya pelaksanaan operasi SAR selama 7 hari tidak dipungut biaya dan apabila ada permintaan dari Pelapor (Instansi Pemerintah/Swasta atau keluarga korban) untuk memperpanjang waktu pelaksanaan operasi maka biaya Operasi ditanggung oleh pihak pemohon. e. Waktu Penyelesaian Pelayanan  Waktu mobilisasi : 30 menit  Lama pelaksanaan operasi SAR maksimal 7 (hari) f. Produk Pelayanan Jasa Pelayanan Operasi SAR pada Kecelakaan Kapal g. Prosedur Pelayanan 1) Tingkat Kedaruratan : Uncertainly Phase : Ketika Kapal memasuki tahap ini maka pihak terkait melaporkan ke Kantor Pusat Badan SAR Nasional atau Kantor SAR terdekat melalui telepon dan memberikan informasi keadaan Kapal. Alert phase : Ketika Kapal memasuki tahap ini maka pihak terkait melaporkan ke Kantor Pusat Badan SAR Nasional atau Kantor SAR terdekat melalui telepon mengenai keadaan kapal dan memberikan masukan terhadap tindakan lebih lanjut. Distress phase : Pada tahap ini ATC segera melaporkan ke Kantor Pusat dan Kantor SAR terdekat mengenai kronologis kejadian, data kapal yang mengalami distress, waktu dan lokasi hubungan terakhir, jumlah penumpang dan rencana penerbangan. 2) Tahap Penyelenggaraan Operasi SAR pada kecelakaan Kapal a) Tahap menyadari (awareness stage) Merupakan tahap dalam mengumpulkan dan mencatat informasi awal yang meliputi:  identitas pemberi laporan;  jenis musibah;

 lokasi/koordinat musibah; dan  data korban. b) Tahap tindak awal (initial action stage) Tahap tindak awal merupakan tindakan yang dilaksanakan dalam tahap tindak awal terdiri atas:  Mempersiapkan personil Kantor SAR beserta alat utama (alut) SAR untuk menindak lanjuti secara cepat dalam pemenuhan response time pada musibah pelayaran;  bergerak mendekati lokasi musibah;  berkoordinasi segera untuk bantuan SAR;  melaporkan terjadinya musibah penerbangan dan pelayaran serta tindak awal yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan;  menghubungi pemilik maskapai/operator pesawat/kapal yang mengalami musibah;  koordinasi dan konfirmasi detail tentang pesawat/kapal dan crew/ABK yang mengalami musibah;  melaksanakan pencarian dengan preliminary communication (Precom) secara berkala;  koordinasi dengan instansi/orgnisasi potensi SAR untuk menyiapkan unsur SAR;  melaksanakan penunjukan SMC;  melaksanakan pencarian dengan extended communication (excom);  melakukan koordinasi intensif dengan SRU terkait. c) Tahap Perencanaan Operasi SAR (planning stage) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud merupakan tahap pembuatan rencana operasi yang meliputi:  pembuatan rencana pencarian;  pembuatan rencana penyelamatan. d) Tahap Operasi (Operation Stage) Tahap operasi merupakan tindakan yang meliputi:  Melaksanakan briefing kepada SRU;  Memberangkatkan SRU ke area pencarian;  Melaksanakan pencarian elektronik maupun visual sesuai dengan track spacing dan pola pencarian ( search prottern) yang telah ditentukan;  Jika diketemukan korban melakukan dropping peralatan keselamatan (safety equipment) dan logistik sambil menunggu proses evakuasi;  Melaksanakan pertolongan pertama kepada korban yang mengalami musibah;  Melaksanakan evakuasi;

 Mengoordinasikan dan mengendalikan SRU di daerah pencarian;  Melaksanakan penarikan SRU dari erea pencarian;  melaporkan temuan-temuan di area pencarian;  Melaporkan perkembangan kegiatan kegiatan SAR di area pencarian;  Melaksanakan debriefing terhadap SAR yang telah menyelesaikan tugas. e) Tahap Pengakhiran (conclusion stage) Tahap pengakhiran merupakan tindakan yang meliputi:  Pengusulan penutupan operasi SAR kepada Kepala Badan;  Pengendalian SRU kepada instasi/organisasi masing-masing;  Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan operasi SAR;  Penyusunan laporan penyelenggaraan operasi SAR;  Penyelesaian penggantian biaya penyelenggaraan operasi SAR 3) Dukungan dalam pelaksanaan operasi SAR pada Kecelakaan Kapal terdiri dari : a) Unsur SAR/SRU Unsur SAR/SRU merupakan potensi SAR yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan operasi SAR pada Kecelakaan Kapal. b) Pemintaan unsur SAR/SRU Dalam penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan musibah pelayaran SMC atas nama Kepala Badan dan/atau secara langsung dapat meminta bantuan unsur SAR dari instansi/organisai lain, dan potensi yang memiliki kemampuan SAR baik secara teknis, dukungan personil maupun sarana untuk dikoordinasikan dalam penyelenggaraan operasi SAR. c) Prosedur clearance and flight approval Prosedur clearance dan flight approval digunakan pada saat negara lain akan memberikan bantuan unsur SAR udara dalam penyelenggaraan operasi SAR pada kecelakaan Kapal. d) Jaringan komunikasi SAR Dalam pelaksanaan operasi SAR pada kecelakaan Kapal,komunikasi merupakan salah satu faktor utama keberhasilan tugas SMC dalam koordinasi, operasi dan administrasi/logistic, sehingga ditetapkan jaring frekuensi agar fungsi komunikasi dapat mendukung kelancaran penyelenggaran operasi SAR.

e) Maklumat pelayaran Melalui Stasiun Radio Pantai (SROP), SMC dapat meminta bantuan agar kapal yang berada disekitar lokasi musibah/perkiraan musibah untuk membantu melaksanakan pencarian awal secara visual atau menggunakan peralatan elektronik. f) Notice to Airmen Melalui otoritas bandara (ATS), SMC dapat meminta bantuan agar pesawat yang berada disekitar lokasi musibah/perkiraan musibah untuk membantu melaksanakan pencarian awal secara visual atau menggunakan peralatan elektronik. g) Penghentian operasi SAR Kepala Badan SAR Nasional dapat menyatakan penghentian atau selesai terhadap operasi SAR dengan pertimbangan:  seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi;  setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan. h) Penyelenggaraan operasi SAR dapat diperpanjang dan/atau dibuka kembali apabila:  usulan Kepala Kantor SAR disertai data dukung dan informasi yang akurat;  berdasarkan evaluasi SMC terhadap perkembangan penyelenggaraan operasi SAR;  ditemukan tanda-tanda kehidupan atau keberadaan korban musibah atau bencana;  adanya permintaan dari pihak Pemerintah Daerah, perusahaan atau pemilik kapal atau pesawat, dan oleh pihak keluarga yang mengalami musibah atau bencana. i) Pembiayaan penyelenggaraan operasi SAR Pembiayaan penyelenggaraan operasi SAR dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara, serta sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.Potensi/unsur SAR yang melaksanakan operasi SAR atas permintaan Badan SAR Nasional, diberikan penggantian biaya operasi berupa biaya bahan bakar dan permakanan selama operasi SAR.

j) OSC (On Scene Coordinator) OSC merupakan pejabat/staf yang ditugaskan oleh SMC untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan operasi SAR dalam suatu area pencarian tertentu, dengan berdasarkan kriteria:  pimpinan SRU yang pertama kali sampai di lokasi dan/atau;  memiliki kemampuan komunikasi yang luas dan waktu operasional yang panjang. k) Posko SAR Dalam hal meningkatkan efektifitas pengerahan dan pengendalian potensi/unsur SAR yang dilibatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan musiabah penerbangan perlu dibentuk posko SAR Alur dari Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Kapal bisa dilihat pada flow chart dibawah ini :

h. Kompetensi Petugas Kompetensi Petugas SAR yang melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Kapal adalah sebagai berikut : 1. SAR Coordinator (SC) SC dijabat langsung oleh Kepala Badan SAR Nasional 2. SAR Mission Coordinator (SMC) a) Ditunjuk langsung oleh SC b) Memiliki sertifikat SAR Mission Coordinator (SMC) c) Memiliki sertifikat SAR Planning 3. Staf SAR Coordinator a) Ditunjuk langsung oleh SAR Coordinator (SC) b) Memiliki kemampuan di bidang Operasi, Komunikasi, Intiligen, Logistik 4. Asisten SAR Mission Coordinator (SMC) a) Ditunjuk langsung oleh SMC b) Memiliki sertifikat SAR Planning c) Memiliki kemampuan di bidang Operasi, Komunikasi, Inteligen, Logistik dan Humas 5. On a) b) c)

Scene Coordinator (OSC) Ditunjuk langsung oleh SMC Pimpinan SRU yang pertama kali sampai di lokasi Memiliki kemampuan komunikasi yang luas operasional yang panjang

dan

waktu

6. Search and Rescue Unit (SRU) a) Memiliki sertifikat Water Rescue b) Memiliki sertifikat Hely Rescue c) Memiliki sertifikat minimal one Star Scuba Diver d) Memiliki kemampuan dasar MFR e) Mampu melaksanakan droping logistic f) Mampu menjadi observer g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan unsur pencarian dan pertolongan darat, laut dan udara. i. Sarana dan Prasarana a) Matra air 1. Rescue Boat 2. HoverCraft 3. Rigid Invlitable Boat 4. Rubber boat 5. Rafting boat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STANDAR PELAYANAN OPERASI SAR PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA A. PENDAHULUAN 1. V i s i Mewujudkan Badan SAR Nasional yang andal, terdepan dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI.


e. f. g. h. i.

Pembinaan, pengerahan dan pengendalian potensi SAR; Pelaksanaan siaga SAR; Pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR; Pengoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR; Pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang SAR; j. Penelitian dan pengembangan di bidang SAR; k. Pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR; l. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR; m. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan SAR Nasional; n. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum; o. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan SAR Nasional; dan p. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR. 5. Jenis pelayanan Siaga SAR dan Operasi SAR pada kecelakaan Pesawat Udara B. STANDAR PELAYANAN 1. Pelayanan Siaga SAR pada Kecelakaan Kapal a. Jenis Pelayanan Pelayanan jasa berupa pelaksanaan siaga SAR di Kantor Pusat, Kantor SAR dan Pos SAR. b. Jam Kerja Pelayanan Siaga SAR dilaksanakan selama 24 jam setiap hari. c. Persyaratan Pelayanan 1) Melaporkan kejadian dengan cara: a) Melapor langsung ke Kantor Pusat, Kantor SAR dan Pos SAR; b) Melalui telpon ke Kantor Pusat,Kantor SAR dan Pos SAR; c) Call center 115; d) Email Kantor Pusat dan Kantor SAR. 2) Melaporkan Identitas diri: a) Masyarakat sesuai dengan KTP dan nomor telpon yang bisa dihubungi; b) Instansi Pemerintah/Swasta dan RCC Negara lain menyertakan data diri pelapor dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

3) Menyampaikan informasi kejadian secara jelas mengenai kecelakaan pesawat udara yang dilakukan oleh: a) ATS melaporkan tentang:  Penjelasan singkat tentang situasi (Cuaca, Lokasi dan Waktu hubungan terakhir);  Keterangan tentang pesawat udara (Nama, Jenis, Pemilik, Call Sign, Ciri-ciri);  Rencana Penerbangan (ETD, ETA, Rute);  Keterangan Jumlah Penumpang. b) Instansi Pemerintah/Swasta dan RCC Negara lain melaporkan tentang:  Penjelasan singkat tentang situasi (Lokasi Kejadian dan Kronologis)  Keterangan tentang pesawat (Nama, Jenis, Pemilik, Call Sign, Ciri-ciri)  Rencana Penerbangan (ATD, ETA, Rute,)  Keterangan Jumlah Penumpang c) Masyarakat melaporkan tentang:  Penjelasan singkat tentang situasi (Kronologis, Lokasi dan Waktu Kejadian)  Keterangan tentang pesawat (Ciri-Ciri pesawat) d. Biaya / Tarif Pelayanan Tidak dipungut biaya e. Waktu Penyelesaian Pelayanan 1) Menerima informasi : 5 menit 2) Pengecekan kebenaran berita : 3 menit 3) Meneruskan informasi ke bagian Operasi : 5 menit f. Produk Pelayanan Jasa Pelayanan Penerimaan Informasi Kedaruratan pada Kecelakaan Pesawat Udara g. Prosedur Pelayanan Terdapat 3 (tiga) macam prosedur pelayanan, berdasakan sumber informasi yang diterima oleh Basarnas, yaitu : 1)

Laporan dari ATS :

Ketika ATS sudah menentukan fase atau tingkat kedaruratan maka ATS segera melapor ke Kantor Pusat ataupun Kantor SAR yg terdekat.Menjelaskan mengenai kronologis kejadian, data pesawat yang mengalami distress, waktu dan lokasi hubungan terakhir, jumlah penumpang dan rencana penerbangan. Setelah informasi diterima oleh Kantor Pusat dan Kantor SAR akan segera ditindaklanjuti dengan pencarian informasi lebih lanjut mengenai kejadian tersebut, apabila membutuhkan penanganan Operasi Pencarian dan Pertolongan maka akan segera dilaporkan ke Bagian Operasi untuk ditindak lanjuti. 2) Laporan dari Instansi Pemerintah/ Swasta dan RCC Negara Lain : Ketika Instansi Pemerintah/Swasta dan RCC Negara Lain mendapatkan informasi mengenai kejadian Kecelakaan Pesawat Udara. Menjelaskan mengenai kronologis kejadian, data pesawat yang

mengalami

distress,

jumlah

penumpang

dan

rencana

penerbangan. Setelah informasi diterima oleh Kantor Pusat dan Kantor

SAR

informasi

akan

lebih

segera

lanjut

ditindaklanjuti

mengenai

kejadian

dengan

pencarian

tersebut,

apabila

membutuhkan penanganan Operasi Pencarian dan Pertolongan maka akan segera dilaporkan ke Bagian Operasi untuk ditindak lanjuti. 3) Laporan dari Masyarakat : Ketika masyarakat melihat adanya Kecelakaan Pesawat Udara maka masyarakat akan segera melapor ke Call Center Badan SAR Nasional 115 atau ke nomor telepon Kantor SAR dan Pos SAR yang terdekat. Melaporkan mengenai kronologis dan ciri-ciri dari pesawat tersebut. Setelah informasi diterima oleh Kantor Pusat dan Kantor SAR akan segera ditindaklanjuti dengan pencarian informasi

lebih

lanjut

mengenai

kejadian

tersebut,

apabila

membutuhkan penanganan Operasi Pencarian dan Pertolongan

maka akan segera dilaporkan ke Bagian Operasi untuk ditindak lanjuti. Alur dari pelaporan pada Kecelakaan Pesawat Udara bisa dilihat pada flow chart dibawah ini :


beberapa

bagian

1) Petugas siaga SAR yang mempunyai kompetesi Diklat Dasar SAR atau kehumasan akan melayani pelapor yang datang langsung ke Kantor SAR atau Pos SAR; 2) Petugas Call Center 115 yang sudah memiliki sertifikat operator komunikasi akan melayani telepon dari pelapor yang melapor melalui Call Center 115; 3) Operator komunikasi yang sudah memiliki sertifikat operator komunikasi SAR akan melayani pelaporan melalui Telpon langsung ke Kantor Pusat, Kantor SAR dan Pos SAR 4) Kepala Siaga SAR Harian ataiu asisten Kepala Siaga Harian yang sudah memiliki sertifikat SAR Mission Coordinator atau SAR Planning akan melayani dan merespons pelaporan melalui Email ke Kantor Pusat atau Kantor SAR . i. Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk melakukan pelayanan Siaga SAR pada kecelakaan pesawat udara adalah : 1) Ruang Command Center, lengkap dengan meubelair 2) Pesawat Telepon 3) Mesin Fax 4) Komputer 5) Printer 6) Buku Data Potensi 7) Buku Telpon 8) Jaringan Internet 9) Aplikasi Call Center 10) Aplikasi SAR 11) Radio Komunikasi 12) Jurnal Komunikasi

2. Pelayanan Operasi SAR pada Kecelakaan Pesawat Udara a. Jenis Pelayanan Pelayanan jasa berupa pelaksanaan operasi SAR pada Kecelakaan Pesawat Udara.

b. Waktu Pelayanan Pelayanan operasi SAR pada Kecelakaan Kapal Pesawat Udara dilaksanakan 7 (tujuh) hari dihitung mulai dari waktu pertama pelaporan. c. Persyaratan Pelayanan Keadaan darurat Pesawat Udara memerlukan bantuan (distress phase).

dinyatakan

pada

tingkat

d. Biaya / Tarif Pelayanan Biaya pelaksanaan operasi SAR selama 7 hari tidak dipungut biaya dan apabila ada permintaan dari Pelapor (Instansi Pemerintah/Swasta atau keluarga korban) untuk memperpanjang waktu pelaksanaan operasi maka biaya Operasi ditanggung oleh pihak pemohon. e. Waktu Penyelesaian Pelayanan  Waktu mobilisasi : 30 menit  Lama pelaksanaan operasi SAR maksimal 7 (hari) f. Produk Pelayanan Jasa Pelayanan Operasi SAR pada Kecelakaan Pesawat Udara g. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan diberikan berdasar tingkat kedaruratan suatu permasalahan dan tahan penyelenggaraan operasi SAR sebagai berikut 1) Tingkat Kedaruratan : Uncertainly Phase : Ketika Pesawat Udara memasuki tahap ini maka pihak terkait melaporkan ke Kantor Pusat Badan SAR Nasional atau Kantor SAR terdekat melalui telepon dan memberikan informasi keadaan Pesawat Udara. Alert phase : Ketika Pesawat Udara memasuki tahap ini maka pihak terkait melaporkan ke Kantor Pusat Badan SAR Nasional atau Kantor SAR terdekat melalui telepon mengenai keadaan kapal dan memberikan masukan terhadap tindakan lebih lanjut. Distress phase : Pada tahap ini ATC segera melaporkan ke Kantor Pusat dan Kantor SAR terdekat mengenai kronologis kejadian, data pesawat udara

yang mengalami distress, waktu dan lokasi hubungan terakhir, jumlah penumpang dan rencana penerbangan. 2) Tahap Penyelenggaraan Operasi SAR pada kecelakaan Pesawat Udara a) Tahap menyadari (awareness stage) Merupakan tahap dalam mengumpulkan dan mencatat informasi awal yang meliputi:  identitas pemberi laporan;  jenis musibah;  lokasi/koordinat musibah; dan  data korban. b) Tahap tindak awal (initial action stage) Tahap tindak awal merupakan tindakan yang dilaksanakan dalam tahap tindak awal terdiri atas:  Mempersiapkan personil Kantor SAR beserta alat utama (alut) SAR untuk menindak lanjuti secara cepat dalam pemenuhan response time pada kecelakaan pesawat udara;  bergerak mendekati lokasi kecelakaan pesawat udara;  berkoordinasi segera untuk bantuan SAR;  melaporkan terjadinya kecelakaan pesawat udara serta tindak awal yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan;  menghubungi pemilik pesawat udara yang mengalami kecelakaan;  koordinasi dan konfirmasi detail tentang pesawat udara dan crew yang mengalami musibah;  melaksanakan pencarian dengan preliminary communication (Precom) secara berkala;  koordinasi dengan instansi/orgnisasi potensi SAR untuk menyiapkan unsur SAR;  melaksanakan penunjukan SMC;  melaksanakan pencarian dengan extended communication (excom);  melakukan koordinasi intensif dengan SRU terkait. c) Tahap Perencanaan Operasi SAR (planning stage) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud merupakan tahap pembuatan rencana operasi yang meliputi:  pembuatan rencana pencarian;  pembuatan rencana penyelamatan. d) Tahap Operasi (Operation Stage) Tahap operasi merupakan tindakan yang meliputi:  Melaksanakan briefing kepada SRU;

 Memberangkatkan SRU ke area pencarian;  Melaksanakan pencarian elektronik maupun visual sesuai dengan track spacing dan pola pencarian ( search pattern) yang telah ditentukan;  Jika ditemukan korban melakukan dropping peralatan keselamatan (safety equipment) dan logistik sambil menunggu proses evakuasi;  Melaksanakan pertolongan pertama kepada korban yang mengalami musibah;  Melaksanakan evakuasi;  Mengoordinasikan dan mengendalikan SRU di daerah pencarian;  Melaksanakan penarikan SRU dari erea pencarian;  melaporkan temuan-temuan di area pencarian;  Melaporkan perkembangan kegiatan kegiatan SAR di area pencarian;  Melaksanakan debriefing terhadap SAR yang telah menyelesaikan tugas. e) Tahap Pengakhiran (conclusion stage) Tahap pengakhiran merupakan tindakan yang meliputi:  Pengusulan penutupan operasi SAR kepada Kepala Badan;  Pengendalian SRU kepada instasi/organisasi masing-masing;  Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan operasi SAR;  Penyusunan laporan penyelenggaraan operasi SAR;  Penyelesaian penggantian biaya penyelenggaraan operasi SAR 3) Dukungan dalam pelaksanaan Pesawat Udara terdiri dari :

operasi

SAR

pada

Kecelakaan

a) Unsur SAR/SRU Unsur SAR/SRU merupakan potensi SAR yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan operasi SAR pada Kecelakaan Pesawat Udara. b) Pemintaan unsur SAR/SRU Dalam penyelenggaraan operasi SAR pada kecelakaan pesawat udara atas nama Kepala Badan dan/atau secara langsung dapat meminta bantuan unsur SAR dari instansi/organisasi lain, dan potensi yang memiliki kemampuan SAR baik secara teknis, dukungan personil maupun sarana untuk dikoordinasikan dalam penyelenggaraan operasi SAR.

c) Prosedur clearance and flight approval Prosedur clearance dan flight approval digunakan pada saat negara lain akan memberikan bantuan unsur SAR udara dalam penyelenggaraan operasi SAR pada kecelakaan pesawat udara. d) Jaringan komunikasi SAR Dalam pelaksanaan operasi SAR pada kecelakaan pesawat udara, komunikasi merupakan salah satu faktor utama keberhasilan tugas SMC dalam koordinasi, operasi dan administrasi/logistik, sehingga ditetapkan jaring frekuensi agar fungsi komunikasi dapat mendukung kelancaran penyelenggaran operasi SAR. e) Notice to Airmen Melalui otoritas bandara (ATS), SMC dapat meminta bantuan agar pesawat yang berada disekitar lokasi kecelakaan/perkiraan kecelakaan pesawat udara untuk membantu melaksanakan pencarian awal secara visual atau menggunakan peralatan elektronik. f) Penghentian operasi SAR Kepala Badan SAR Nasional dapat menyatakan penghentian atau selesai terhadap operasi SAR dengan pertimbangan:  seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi;  setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan. g) Penyelenggaraan operasi SAR dapat diperpanjang dan/atau dibuka kembali apabila:  usulan Kepala Kantor SAR disertai data dukung dan informasi yang akurat;  berdasarkan evaluasi SMC terhadap perkembangan penyelenggaraan operasi SAR;  ditemukan tanda-tanda kehidupan atau keberadaan korban kecelakaan pesawat udara;  adanya permintaan dari pihak Pemerintah Daerah, perusahaan atau pemilik kapal atau pesawat, dan oleh pihak keluarga yang mengalami kecelakaan pesawat udara. h) Pembiayaan penyelenggaraan operasi SAR Pembiayaan penyelenggaraan operasi SAR dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara, serta sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.Potensi/unsur SAR yang melaksanakan operasi SAR atas permintaan Badan SAR Nasional, diberikan

penggantian biaya operasi berupa biaya bahan bakar dan permakanan selama operasi SAR. i) OSC (On Scene Coordinator) OSC merupakan pejabat/staf yang ditugaskan oleh SMC untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan operasi SAR dalam suatu area pencarian tertentu, dengan berdasarkan kriteria:  pimpinan SRU yang pertama kali sampai di lokasi dan/atau;  memiliki kemampuan komunikasi yang luas dan waktu operasional yang panjang. j) Posko SAR Dalam hal meningkatkan efektifitas pengerahan dan pengendalian potensi/unsur SAR yang dilibatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan musiabah penerbangan perlu dibentuk posko SAR Alur dari Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara bisa dilihat pada flow chart dibawah ini :

h. Kompetensi Petugas Kompetensi Petugas SAR yang melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara adalah sebagai berikut : 1. SAR Coordinator (SC) SC dijabat langsung oleh Kepala Badan SAR Nasional 2. SAR Mission Coordinator (SMC) a) Ditunjuk langsung oleh SC b) Memiliki sertifikat SAR Mission Coordinator (SMC) c) Memiliki sertifikat SAR Planning 3. Staf SAR Coordinator a) Ditunjuk langsung oleh SAR Coordinator (SC) b) Memiliki kemampuan di bidang Operasi, Komunikasi, Intiligen, Logistik 4. Asisten SAR Mission Coordinator (SMC) a) Ditunjuk langsung oleh SMC b) Memiliki sertifikat SAR Planning c) Memiliki kemampuan di bidang Operasi, Komunikasi, Inteligen, Logistik dan Humas 5. On a) b) c)

Scene Coordinator (OSC) Ditunjuk langsung oleh SMC Pimpinan SRU yang pertama kali sampai di lokasi Memiliki kemampuan komunikasi yang luas operasional yang panjang

dan

waktu

6. Search and Rescue Unit (SRU) a) Memiliki sertifikat Water Rescue b) Memiliki sertifikat Hely Rescue c) Memiliki sertifikat minimal one Star Scuba Diver d) Memiliki kemampuan dasar MFR e) Mampu melaksanakan droping logistic f) Mampu menjadi observer g) Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan unsur pencarian dan pertolongan darat, laut dan udara. i. Sarana dan Prasarana a) Matra darat 1) Rescue truck 2) Rescue car 3) Rapid Development Land SAR Unit 4) Communication mobile 5) Mobil Posko komando


STANDAR PELAYANAN OPERASI SAR PADA BENCANA BANJIR A. PENDAHULUAN 1. V i s i Mewujudkan Badan SAR Nasional yang andal, terdepan dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI.


e. f. g. h. i.

Pembinaan, pengerahan dan pengendalian potensi SAR; Pelaksanaan siaga SAR; Pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR; Pengoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR; Pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang SAR; j. Penelitian dan pengembangan di bidang SAR; k. Pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR; l. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR; m. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan SAR Nasional; n. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum; o. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan SAR Nasional; dan p. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR. 5. Jenis pelayanan Siaga SAR dan Operasi SAR pada Bencana Banjir B. STANDAR PELAYANAN 1. Pelayanan Siaga SAR pada Bencana Banjir a. Jenis Pelayanan Pelayanan jasa berupa pelaksanaan siaga SAR di Kantor Pusat, Kantor SAR dan Pos SAR. b. Waktu Pelayanan Pelayanan Siaga SAR dilaksanakan selama 24 jam setiap hari. c. Persyaratan Pelayanan 1) Melaporkan kejadian dengan cara: a) Melapor langsung ke Kantor Pusat, Kantor SAR dan Pos SAR; b) Melalui telpon ke Kantor Pusat,Kantor SAR dan Pos SAR; c) Call center 115; d) Email Kantor Pusat dan Kantor SAR. 2) Melaporkan Identitas diri: a) Masyarakat sesuai dengan KTP dan nomor telpon yang bisa dihubungi; b) Instansi Pemerintah/Swasta: menyertakan data diri pelapor dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

3) Menyampaikan informasi kejadian secara jelas mengenai bencana banjir yang dilakukan oleh: a) Instansi Pemerintah/Swasta melaporkan tentang :  Penjelasan singkat tentang situasi (Lokasi dan waktu kejadian);  Keterangan jumlah korban;  Upaya yang telah dilaksanakan. b) Masyarakat melaporkan tentang:  Penjelasan singkat tentang situasi (Kronologis, Lokasi dan Waktu Kejadian);  Keterangan jumlah korban. d. Biaya / Tarif Pelayanan Tidak dipungut biaya e. Waktu Penyelesaian Pelayanan 1) Menerima informasi : 5 menit 2) Pengecekan kebenaran berita : 3 menit 3) Meneruskan informasi ke bagian Operasi : 5 menit f. Produk Pelayanan Jasa Pelayanan Penerimaan Informasi Banjir

Kedaruratan pada Bencana

g. Prosedur Pelayanan Terdapat 3 (tiga) macam prosedur pelayanan, berdasakan sumber informasi yang diterima oleh Basarnas, yaitu : 1) Laporan dari Instansi pemerintahan/Swasta: Ketika Instansi Pemerintah/Swasta mendapatkan

informasi

mengenai bencana Banjir,menjelaskan mengenai lokasi dan waktu kejadian, luas wilayah yang terdampak, jumlah korban dan upaya yang telah dilaksanakan. Setelah informasi diterima oleh Kantor Pusat dan Kantor SAR akan segera ditindaklanjuti dengan pencarian informasi lebih lanjut mengenai kejadian tersebut, apabila

membutuhkan

penanganan

Operasi

Pencarian

dan

Pertolongan maka akan segera dilaporkan ke Bagian Operasi untuk ditindak lanjuti. 2) Laporan dari Masyarakat : Ketika masyarakat melihat adanya bencana banjir maka segera melapor ke Call Center Badan SAR Nasional 115 atau ke nomor telepon Kantor SAR dan Pos SAR yang terdekat. Melaporkan mengenai

lokasi

dan

waktu

kejadian,

luas

wilayah

yang

terdampak, jumlah korban dan upaya yang telah dilaksanakan. Setelah informasi diterima oleh Kantor Pusat dan Kantor SAR akan segera ditindaklanjuti dengan pencarian informasi lebih lanjut

mengenai

kejadian

tersebut,

apabila

membutuhkan

penanganan Operasi Pencarian dan Pertolongan maka akan segera dilaporkan ke Bagian Operasi untuk ditindak lanjuti.

Alur dari pelaporan pada Bencana Banjir bisa dilihat pada flow chart dibawah ini :


beberapa

bagian

1) Petugas siaga SAR yang mempunyai kompetensi Diklat Dasar SAR atau kehumasan akan melayani pelapor yang datang langsung ke Kantor SAR atau Pos SAR; 2) Petugas Call Center 115 yang sudah memiliki sertifikat operator komunikasi akan melayani telepon dari pelapor yang melapor melalui Call Center 115; 3) Operator komunikasi yang sudah memiliki sertifikat operator komunikasi SAR akan melayani pelaporan melalui Telpon langsung ke Kantor Pusat, Kantor SAR dan Pos SAR 4) Kepala Siaga SAR Harian atau asisten Kepala Siaga Harian yang sudah memiliki sertifikat SAR Mission Coordinator atau SAR Planning akan melayani dan merespons pelaporan melalui Email ke Kantor Pusat atau Kantor SAR . i. Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk melakukan pelayanan Siaga SAR pada bencana banjir adalah : 1) Ruang Command Center, lengkap dengan meubelair 2) Pesawat Telepon 3) Mesin Fax 4) Komputer 5) Printer 6) Buku Data Potensi 7) Buku Telpon 8) Jaringan Internet 9) Aplikasi Call Center 10) Aplikasi SAR 11) Radio Komunikasi 12) Jurnal Komunikasi 2. Pelayanan Operasi SAR pada Bencana Banjir a. Jenis Pelayanan Pelayanan jasa berupa pelaksanaan operasi Banjir.

SAR pada Bencana

b. Waktu Pelayanan Pelayanan operasi SAR pada Bencana Banjir dilaksanakan 7 (tujuh) hari dihitung mulai dari waktu pertama pelaporan.

c. Persyaratan Pelayanan Keadaan darurat Bencana Banjir dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) Banjir karena intensitas hujan yang tinggi/debit air yang tinggi 2) Banjir bandang 3) Banjir pasang air laut (Rob) d. Biaya / Tarif Pelayanan Biaya pelaksanaan operasi SAR selama 7 hari tidak dipungut biaya dan apabila ada permintaan dari Pelapor (Instansi Pemerintah/Swasta atau keluarga korban) untuk memperpanjang waktu pelaksanaan operasi maka biaya Operasi ditanggung oleh pihak pemohon. e. Waktu Penyelesaian Pelayanan  Waktu mobilisasi : 30 menit  Lama pelaksanaan operasi SAR maksimal 7 (hari) f. Produk Pelayanan Jasa Pelayanan Operasi SAR pada Bencana Banjir g. Prosedur Pelayanan Status keadaan darurat banjir untuk wilayah Indonesia secara umum mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh BPBD/ Pemerintah Daerah setempat. Tingkatan status siaga darurat banjir meliputi: 1) Siaga IV Siaga IV adalah kondisi dimana belum ada peningkatan debit air secara mencolok, tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan pada Status Siaga IV meliputi: a) Tahap menyadari (awareness) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi/organisasi terkait. b) Tahap Tindak Awal (initial action) Pada tahap ini belum dilaksanakan tahapan tindak awal. c) Tahap Perencanaan (planning) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:  pemeliharaan dan pengecekan peralatan pencarian dan pertolongan  dan peralatan komunikasi;  pemeliharaan dan peningkatan kemampuan SDM;  pemantauan informasi terkait potensi banjir di media massa.

d) Tahap Operasi (operation) Pada tahap ini belum dilaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. e) Tahap Pengakhiran (conclusion) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah melakukan pemutakhiran laporan bencana banjir. 2) Siaga III Siaga III adalah kondisi hujan yang menyebabkan terjadinya debit air meningkat di pintu-pintu air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan, tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan pada Status Siaga III meliputi: a)

Tahap menyadari (awareness) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:  menerima dan mengecek laporan tentang terjadinya banjir;  melaporkan terjadinya bencana banjir dan tindak awal yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan SAR Nasional. b) Tahap Tindak Awal (initial action) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:  melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan instansi/ organisasi terkait dengan potensi timbulnya banjir, kemungkinan daerah terdampak, ketinggian permukaan air di lokasi tertentu, perkiraan aliran air sampai di lokasi tertentu, potensi curah hujan, dan lain-lain;  Pemantauan informasi terkait dengan banjir di media massa. c) Tahap Perencanaan (planning) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:  mempersiapkan organisasi operasi pencarian dan pertolongan;  menyiapkan petugas penghubung pencarian dan pentolongan ke  Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir;  menyiapkan sarana dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan  operasi pencarian dan pertolongan;  menyiapkan logistik;  menyiapkan tim Pencarian dan Pertolongan;  mengisi format laporan bencana banjir;  mengaktifkan file operasi pencarian dan pertolongan.

d) Tahap Operasi (operation) Pada tahap ini belum dilaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. e) Tahap Pengakhiran (conclusion) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah melaksanakan pemutakhiran laporan bencana banjir. 3) Siaga II Siaga II adalah kondisi hujan yang menyebabkan debit air mulai meluas, tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan pada Status Siaga II meliputi: a) Tahap menyadari (awareness) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah menerima dan mengecek laporan tentang terjadinya banjir. b) Tahap Tindak Awal (initial action) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:  melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan instansi/ organisasi terkait dengan potensi timbulnya banjir, kemungkinan daerah terdampak, ketinggian permukaan air di lokasi tertentu, perkiraan aliran air sampai di lokasi tertentu, potensi curah, hujan, dan lain-lain;  Melakukan pemantauan informasi terkait dengan banjir di media massa; c) Tahap Perencanaan (planning) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:  membentuk organisasi operasi pencarian dan pertolongan;  menugaskan petugas penghubung pencarian dan pertolongan ke Posko Tanggap Darurat Bencana;  mengkoordinasikan dan mengorganisasikan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang tergabung dalam posko Pencarian dan Pertolongan;  menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan; d) Tahap Operasi (operation) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:  Mengerahkan tim pencarian dan pertolongan ke lokasi bencana;  Memanggil dan menyiapkan personel pencarian dan pertolongan untuk pengerahan berikutnya;

e)

Tahap Pengakhiran (conclusion) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah melakukan pemutakhiran laporan bencana banjir.

4) Siaga I Siaga I adalah kondisi hujan dalam waktu enam jam yang menyebabkan debit air tersebut tidak surut maka ditetapkan Siaga I, tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan pada Status Siaga II meliputi: a) Tahap menyadari (awareness) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah enerima dan mengecek laporan tentang perkembangan banjir. b) Tahap Tindak Awal (initial action) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:  melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan instansi/ organisasi terkait dengan potensi timbulnya banjir,kemungkinan daerah terdampak, ketinggian permukaan air di lokasi tertentu, perkiraan aliran air sampai di lokasi tertentu, potensi curah hujan, dan lain-lain;  melakukan pemantauan informasi terkait dengan banjir di media massa. c) Tahap Perencanaan (planning) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah melaksanakan/ membuat rencana operasi pencarian dan pertolongan. d) Tahap Operasi (operation) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:  memberikan briefing kepada Unit Pencarian dan Pertolongan;  melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi;  memanggil dan menyiapkan personel pencarian dan pertolongan  untuk pengerahan berikutnya;  jika ditemukan korban, melakukan dropping peralatan keselamatan (safety equipment) dan logistik, sambil menunggu proses evakuasi;  melaksanakan pertolongan pertama/ evakuasi kepada korban yang mengalami bencana banjir;  melakukan triase;  melaporkan perkembangan kegiatan pencarian dan pertolongan di area pencarian;

e)

 Mengkoordinasikan dan mengendalikan unit pencarian dan pertolongan di area pencarian. Tahap Pengakhiran (conclusion) Pada tahap ini tindakan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencarian dan Pertolongan meliputi:  melaksanakan debriefing terhadap unit pencarian dan pertolongan yang telah menyelesaikan tugas;  mengupdate format laporan bencana banjir;  Mengembalikan Petugas Pencarian dan Pertolongan ke kesatuan masing-masing.

Status Siaga I sampai dengan Siaga IV tidak berlaku untuk banjir rob dan banjir bandang. Bahwa untuk banjir rob dan banjir bandang Status Siaga Darurat Banjir tidak selalu berurutan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap bencana banjir berdasarkan informasi yang diterima tanpa harus mempertimbangkan penetapan status kedaruratan banjir oleh Pemerintah Daerah setempat.

Alur dari Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana Banjir bisa dilihat pada flow chart dibawah ini :

h. Kompetensi Petugas Kompetensi Petugas SAR yang melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana Banjir sebagai leading sector pada sector pencarian dan pertolongan atau pencarian, penyelamatan dan evakuasi adalah sebagai berikut : 1) Koordinator pencarian dan pertolongan Dijabat oleh Kepala Badan SAR Nasional 2) Asisten koordinator pencarian dan pertolongan terdiri dari :  Asisten operasi yang mempunyai kualifikasi teknis SAR dan berpengalaman dalam penyelenggaraan operasi SAR.  Asisten Inteligen yang mempunyai kualifikasi pengetahuandan kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian data dalam penyelenggaraan operasi SAR.  Asisten Komunikasi yang mempunyai kualifikasi di bidang komunikasi pencarian dan pertolongan  Asisten Administrasi dan Logistik mempunyai kualifikasi di bidang sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan operasi SAR. 3) Koordinator misi pencarian dan pertolongan Dijabat oleh kepala kantor SAR setempat 4) Staf Koordinator misi pencarian dan pertolongan terdiri dari :  Staf operasi yang mempunyai kualifikasi SAR Planning dan pengalaman dalam penyelenggaraan operasi SAR  Asisten Inteligen yang mempunyai kualifikasi SAR Planning, berpengalaman dalam pengumpulan dan analisis data untuk proses perencanaan operasi SAR  Asisten Komunikasi yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman dalam penggunaan dan penguasaan alat komunikasi dan elektronika dalam kegiatan operasi SAR  Asisten Administrasi dan logistic mempunyai kualifikasi administrasi SAR dan pengelolaan logistic dalam operasi SAR  Humas mempunyai kualifikasi kehumasan dibidang operasi SAR 5) Petugas Penghubung (liaison officer) Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan petugas SAR di posko SAR dan memfasilitasi petugas SAR, memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama antar petugas SAR di posko SAR. 6) Koordinator Lapangan Memiliki kualifikasi mampu berkoordinasi dan mengendalikan unit SAR.

7) Unit Pencarian dan Pertolongan  Memiliki sertifikat water rescue  Memiliki sertifikat scuba diver  Memiliki kemampuan confined space  Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan SAR air  Memiliki kemampuan dasar MFR i. Sarana dan Prasarana 1) Matra darat a) Rescue truck b) Rescue car c) Rapid Development Land SAR Unit d) Communication mobile e) Mobil Posko komando f) Truck personil g) Ambulance h) Sepeda motor 2) Matra air a) Rubber boat b) Rafting boat c) Peralatan pendukung lainnya 3) Matra udara a) Rotary wing b) Drone 4) PFD a) Life jacket b) Buoyant vest c) Floatation vest d) Hybrid inflatabel e) Ring Buoy; f) Torpedo Buoy; 5) Perlengkapan selam (bila dibutuhkan dalam kondisi tertentu) a) Compressor; b) Tabung selam; c) Weight Belt (pemberat); d) Kompas Selam; e) Buoyency Control Device (BCD); f) Regulator Set; g) Diving Watch; h) Hood; i) Gear Bag;

j) Pisau Penyelam; k) Pelindung kepala; l) Wet Suit; m) Snorkel Masker Fin (SMF); n) Coral Boot. 6) Alat komunikasi (Radio komunikasi, telepon satelit). 7) Alat navigasi. 8) Peralatan lainnya: a) Tali; b) Water proof flash light; c) Water proof Camera; d) Dry bag; e) Water proof Head Lamp; f) Gloves; g) Jaring; h) Helmet. 9) Perlengkapan yang diperlukan untuk perawatan medis dasar, antara lain: a) Responder Bag:  Sarung tangan latex;  Kaca mata;  Stetoskop;  Spygmamometer (Tensi);  Bidai;  Neck Collar;  Mitela;  Perban;  Plester;  Kasa Steril;  Kapas;  Elastical Bandage;  Senter;  Gunting;  Masker;  First Aid Tape;  Alcohol;  Rivanol;  Obat merah;  Emergency blanket; b) c) d) e)

Dolphin Long Spinal Board + Strap; Tandu Basket; Tandu; Long Spinal Board (LSB) dan Strapping;


STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN OPERASI SAR TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (TERSESAT DI GUNUNG/HUTAN) A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga Search and Rescue (SAR); 6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR; dan 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 03 Tahun 2015 tentang Standar Persyaratan Kebutuhan Pencarian dan Pertolongan (Operation Requirement) Badan SAR Nasional. B. PERSYARATAN PERSONEL Personel yang terlibat dalam operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia (tersesat di gunung/hutan) harus memiliki sertifikat kompetensi minimal Diklat SAR Tingkat Dasar serta kompetensi Diklat Lanjutan, antara lain: 1. Diklat Medical First Responder (MFR); 2. Diklat Jungle Rescue; dan 3. Diklat Helly Rescue. C. STANDAR KEBUTUHAN PERALATAN Standar kebutuhan peralatan SAR yang digunakan dalam operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia (tersesat di gunung/hutan) terdiri atas: a. Peralatan SAR secara beregu, meliputi: 1) Navigation kit; 2) Emergency Kit; 3) GPS; 4) Kompas Prisma; 5) Altimeter; 6) HandyTalkie (HT);

7) Tandu Portabel; 8) Tenda Beregu: a) Tipe Dome; b) Kapasitas 4 orang. 9) Mountaineering set: a) Tali kermantel: (1) Panjang Min. 30 meter; (2) Diameter 10 mm; (3) Jenis Statik. b) Karabiner: (1) Jenis Screwgate; (2) Kemampuan Min. 1500 kg; (3) Bahan Alloy; (4) Standar International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA). c) Rescue Pulley; d) Rescue Cender; e) Full Traction; f) Prusik; g) Anchor Sling/ Anchor Strep; h) Figure of 8; i) Autostop; j) In-Panic; k) Ascender Handle; l) Ascender Non Handle; m) Full body Harness. 10) Peralatan Masak; 11) Golok Tebas; 12) Kantong Mayat: a) Bahan Ringan, Kuat, Water Resist b) Warna Hitam 6 b. Peralatan SAR secara perorangan, meliputi: 1) Helm; 2) Goggle; 3) Sarung tangan; 4) Sepatu Lapangan; 5) Geiter; 6) Headlamp; 7) Rain coat; 8) Fly sheet; 9) Individual Tent; 10) Hammock; 11) Kompor lapangan; 12) Hydro Bag;

13) Pisau Multifungsi; 14) Pisau Komando; 15) Peralatan Makan dan Misting; 16) Ransel; 17) Day Pack; 18) Cover Bag; 19) Balaclava; 20) Survival Kit; 21) water purifier; 22) Mountaineering individual set: a) Short Rope min. 5 meter; b) Seat Harness; c) Karabiner; d) Figure of 8; e) Webbing; f) Prusik. D. JUMLAH PERSONEL Jumlah personel yang melaksanakan operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia (tersesat di gunung/hutan) sebanyak 1 (satu) tim rescue yang berjumlah 12 (dua belas) orang personil, terdiri dari: 1. 1 (satu) orang komandan tim; 2. 1 (satu) orang petugas medis; 3. 1 (satu) orang petugas humas; 4. 2 (dua) orang pengemudi; dan 5. 7 (tujuh) orang rescuer. Pelaksanaan operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia (tersesat di gunung/hutan) dapat mengerahkan jumlah personel lebih dari 1 (satu) tim rescue berdasarkan pertimbangan: 1. jumlah korban; dan/atau 2. luas area pencarian. E. JANGKA WAKTU 1. Pelaksanaan Operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia (tersesat di gunung/hutan) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 2. Jangka

waktu

membahayakan

pelaksanaan manusia

Operasi

(tersesat

SAR

di

diperpanjang dan/atau dibuka kembali apabila:

terhadap

gunung/hutan)

kondisi dapat


STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN OPERASI SAR TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (TERJEBAK DI RERUNTUHAN BANGUNAN) A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga Search and Rescue (SAR); 6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR; dan 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 03 Tahun 2015 tentang Standar Persyaratan Kebutuhan Pencarian dan Pertolongan (Operation Requirement) Badan SAR Nasional. B. PERSYARATAN PERSONEL Personel yang terlibat dalam operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia (terjebak di reruntuhan bangunan) harus memiliki sertifikat kompetensi minimal Diklat SAR Tingkat Dasar serta sertifikat kompetensi lainnya terdiri atas: 1. Diklat lanjutan Collapse Structure Search and Rescue (CSSR); 2. Diklat lanjutan Medical First Responder (MFR); dan 3. Diklat spesialis Urban SAR. C. STANDAR KEBUTUHAN PERALATAN Standar kebutuhan peralatan SAR yang digunakan dalam operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia (terjebak di reruntuhan bangunan) terdiri atas: a. Kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan secara beregu meliputi: 1) Emergency Kit; 2) HandyTalkie (HT); 3) Tandu Spinal; 4) Tandu Basket; 5) Tenda Beregu; 6) Rotary Hammer Drill;

7) Chipping Hammer; 8) Chainsaw Wood; 9) Rotary rescue Saw; 10) Wood Circular Saw; 11) Electrik Drill (bor); 12) Came-Along; 13) Shoring; 14) Ramjack; 15) Exhaust Fan; 16) Floodlight; 17) Presure Water Spray; 18) Cribbing; 19) Wedges; 20) Cutting Welder; 21) Generator; 22) Emergency lighting Set; 23) Shooring; 24) Air Bag; 25) Combi cutter; 26) Alat deteksi reruntuhan; 27) Searchcamera; 28) Thermal detector; 29) Sound detector; dan 30) Kantong Mayat: a) Bahan: Ringan, Kuat, Water Resist; b) Warna Hitam. b. Kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan secara Perorangan meliputi: 1) Helm; 2) Goggle; 3) Sarung tangan; 4) Sepatu Lapangan; 5) Headlamp; 6) Rain coat; 7) Hydro Bag; 8) Day Pack; 9) Tali Pandu; 10) Seat Harness; 11) Karabiner; 12) Figure of 8; 13) Webbing; 14) Prusik; 15) Knee pad; 16) Elbow pad;

17) Masker; dan 18) Ear protection. D. JUMLAH PERSONEL Jumlah personel yang melaksanakan operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia (terjebak di reruntuhan bangunan) sebanyak 1 (satu) tim rescue yang berjumlah 12 (dua belas) orang personil, terdiri dari: 1. 1 (satu) orang komandan tim; 2. 1 (satu) orang petugas medis; 3. 1 (satu) orang petugas humas; 4. 2 (dua) orang pengemudi; dan 5. 7 (tujuh) orang rescuer. Pelaksanaan operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia (terjebak di reruntuhan bangunan) dapat mengerahkan jumlah personel lebih dari 1 (satu) tim rescue berdasarkan pertimbangan: 1. jumlah korban; dan/atau 2. luas area pencarian. E. JANGKA WAKTU 1. Pelaksanaan Operasi SAR terhadap kondisi membahayakan manusia (terjebak di reruntuhan bangunan): a. Waktu mobilisasi

: 30 menit

b. Lama pelaksanaan operasi SAR maksimal 7 (hari) 2. Jangka

waktu

pelaksanaan

Operasi

SAR

terhadap

kondisi

membahayakan manusia (terjebak di reruntuhan bangunan) dapat diperpanjang dan/atau dibuka kembali apabila: a. terdapat informasi baru dan/atau tanda-tanda mengenai indikasi ditemukan lokasi atau korban kondisi membahayakan manusia (terjebak di reruntuhan bangunan); b. terdapat permintaan dari keluarga korban; dan c. terdapat perkembangan baru berdasarkan evaluasi SMC terhadap Pelaksanaan Operasi SAR pada kondisi membahayakan manusia (terjebak di reruntuhan bangunan).


STANDAR PELAYANAN OPERASI SAR PADA KECELAKAAN KAPAL

Recommend Documents