1
BUPATI ^
\ ;
PACITAN
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 3 1 TAIIUN2009 TENTANG
PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN K A P A L DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN K A P A L DENGAN R A I I M A T T U H A N YANG M A I I A ESA \ Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI PACITAN
a.
bahwa dalam rangka menclptakan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas di perairan, maka perlu adanya Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat Kesempumaan Kapal yang dimiliki oleh masing-masing kapal;
b.
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dlatas. maka guna tertib administrasi dan kelancaraan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan laut dipandang perlu untuk mengatur ketentuan Pengukuran, Pendaftaran, Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecii) dan Sertifikat Kesempumaan Kapal dengan menetapkan dalam suatii Peraturan, i
1.
Undang-Undang Nomor 12Tahun 1950 tentang Pembentiikan Daerali-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor9);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negaia Taliuii 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 teniang Pela\aran (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2008 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.
Peraturan Pemerinlah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapaian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Drusan Pemerintahan Antara Pemerinlah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupalen/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 teniang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Taliun 2007 Nomor 27);
7.
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Futigsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Komunikasi dan [nt'uiiualika Kabupaten Pacitan.
Jalan Jaksa Agung Suprapio ISomor S Pacilan Kode Pos 63512 : Jawa Timur I Telp. (0357) 8S1032 Fax. (0357) 882J72
i Menetapkan
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN K A P A L D A N SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL r
I
BAB I
I
KETENTUAN U M U M
;
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan 2. Bupati adalah Bupati Pacitan 3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan 5. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan pedalaman (Sungal dan Danau) yang berada dalam tentorial Kabupaten Pacitan 6. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim 7. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,' energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 8. Kapal layar dengan pesawat penggerak bantu yang selanjutnya disebut dengan kapal layar adalah kapal dengan layar lengkap sebagai penggerak utama dan dilengkapi dengan pesawat penggerak bantu. ; 9. Perahu layar adalah kapal dengan bangunan sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk berlayar dengan aman. 10. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhan. 11. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonage /GT). 12. Sertifikat kesempumaan kapal adalah surat keterangan kondisl kapal, alat perlengkapan,alat navigasi,alat komunikasi kapal berfimgsi tertentu dengan ketentuan setelah diadakan pemeriksaan flsik kapal yang bersangkutan. 13. Pemeriksan kapal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap nahkoda^uragan kendaraan air/kapal mengenai persyaratan teknis dan laik laut serta pemenuhan administratif. i BAB I I SURAT TANDA KEBANGSAAN K A P A L I
'
Pasal 2
(1) Kapal yang telah didaftar di Indonesia dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan. (2) Surat tanda kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. pas kecii imtuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor kurang dari 7 (
!
Pasal 3
(1) Surat tanda kebangsaan kapal diberikan sebagai dasar bagi kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan. (2) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selalu berada di atas kapal bila sedang berlayar. \
Pasal 4
Surat tanda kebangsaan kapal tidak berlaku lagi j i k a : a. masa berlakunya telah habis; b. kapal bukan lagi kapal Indonesia; c. data kapal yang tercantum dalam surat tanda kebangsaan kapal telah berubah; d. kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau e. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh. .'
BAB I I I
S E R T i n K A T KESEMPURNAAN KAPAL I
Pasal 5
i
(1) Setiap kapal yang dioperasikan perairan harus memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran. (2) Untt^ memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kapal wajib memiliki Sertifikat Kesempumaan Kapal (3) Untuk memperoleh Sertifikat Kesempumaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila dilengkapi persyaratan: a. Foto copy KTP atau akta pendirian perusahaan; b. Surat keterangan tukang/galangan/pacak kapal diketahui Kades dan Camat setempat; c. Surat keterangan Kepemilikan Kapal diketahui Kades dan Camat setempat; d. Data fisik konstruksi bangunan kapal, (4) Sertifikat Kesempumaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun
BAB I V PROSES PERIZINAN Pasal 6 Permohonan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat Kesempumaan Kapal diajukan kepada Bupati Pacitan c.q Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah dltentukan. r 3
Pasal 7 (1) Surat tanda kebangsaan kapal dan Sertifikat Kesempumaan Kapal tidak dapat diterbitkan apabila: a. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkmt berdasarkan penetapan Pengadilan; atau b. akte pendafiaran kapal dibatalkan; c. tidak dipenuhinya salah satu persyaratan yang dltentukan. (2) Penolakan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal dan Sertifikat Kesempumaan Kapal oleh Pejabat yang berweiiang harus diberitahukan secara tertulls kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari keija Pasal 8 Surat tanda kebangsaan kapal dan Sertifikat Kesempumaan Kapal dapat dibatalkan j i k a : a. surat diperoleh secara tidak sah; b. kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; c. akte pendafiaran dibatalkan; atau d. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan.
I
BAB V KEWAJIBAN PEMILIK KAPAL
i
Pasal9
Pemilik Kapal yang telah mendapatkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat Kesempumaan Kapal diwajibkan untuk: ' a. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal atau doniisili pemilik kapal; b. Mengoperasikan kapal yang memenuhi teknik dan laik laut; c. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kapal sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; d. Beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan; e. Mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.. BAB V I KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum dialur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksan;iannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika Kabupatcn Pacitan. Pasatll Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 3 0 • \Z
- 2009
B U P A T I P A C I I AN
II.S U J O N O
;
BABV KEWAJIBAN PEMILIK KAPAL
i
Pasal 9 f
Pemilik Kapal yang telah mendapatkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat Kesempumaan Kapal diwajibkan untuk: j a. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal atau domisili pemilik kapal; b. Mengoperasikan kapal yang memenuhi teknik dan laik laut; c. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kapal sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; d. Beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan; e. Mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakil i
BAB V I K E T E N T U A N PENUTUP Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. 1 Pasal 11 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatarmya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan d i Pacitan Pada Tanggal 30 -12 - 2009 B U P A T I PACITAN Cap. ttd H . SUJONO Diundangkan dl Pacitan Pada tanggal 30 - 1 2 - 2009 SEKRETARIS D A E R A H
Ir. MULVONO. M M Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014 BERITA D A E R A H K A B U P A T E N PACITAN T A H U N 2009 N O M O R 30
