YAYASAN BHAKTI TRI DHARMA KOSGORO JAKARTA ( KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG ) SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN BHAKTI TRI DHARMA KOSGORO JAKARTA ( KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG )

Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Wisma Kosgoro Lt. 17, Jl. MH. Thamrin No. 53, Jakarta – Pusat. Telp. 021- 31923377. Fax. 021- 3141749 e-mail: [email protected], website: http://madiknas-kosgoro.com

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : KEP-01/YBTD-KOSGORO/II/2012

TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN BHAKTI TRI DHARMA KOSGORO JAKARTA Menimbang

:

1. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan operasional Yayasan Bhakti Tri Dharma KOSGORO di dalam mencapai maksud dan tujuannya diperlukan kelengkapan organisasi yang mengatur tentang teknis kelembagaan, yang belum diatur dalam Anggaran Dasar. 2. bahwa untuk pengaturan teknis kelembagaan dimaksud, disusun ketentuan-ketentuan umum dalam sebuah Anggaran Rumah Tangga Yayasan. 3. bahwa untuk agar memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku menjadi salah satu panduan operasional Yayasan maka Anggaran Rumah Tangga tersebut harus ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Yayasan.

Mengingat

:

1. Akte Nomor: 02,- Notaris Yobana Samial, SH, tertanggal 03 Oktober 2011; 2. Ketetapan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Nomor: AHU – 8215.AH.01.04.Tahun 2011, tertanggal 06 Desember 2011;

. Memperhatikan

:

Saran dan Pendapat serta Putusan dalam Rapat Pleno Yayasan tertanggal 25 Februari 2012. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN BHAKTI TRI DHARMA KOSGORO JAKARTA NOMOR : KEP-01/YBTD-KOSGORO/II/2012 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN BHAKTI TRI DHARMA KOSGORO JAKARTA.

Pertama

:

Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bhakti Tri Dharma KOSGORO Jakarta mengatur ketentuan umum teknis pelaksanaan kegiatan Organisasi yang menjadi salah satu landasan acuan kebijakan Yayasan.

Kedua

:

Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bhakti Tri Dharma KOSGORO Jakarta, sewaktu-waktu dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Yayasan melalui Rapat Pleno yang khusus diadakan untuk itu dan ditetapkan oleh Badan Pembina. 1



Ketiga

:

Lampiran Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kelima

:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Pada tanggal :

J a k a r t a. 25 Februari 2012.

BADAN PEMBINA YAYASAN BHAKTI TRI DHARMA KOSGORO JAKARTA

Ir. SARWONO KUSUMAATMADJA Ketua

2



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : KEP-01/YBTD-KOSGORO/II/2012. TENTANG : ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN BHAKTI TRI DHARMA KOSGORO JAKARTA.

ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN BHAKTI TRI DHARMA KOSGORO BAB – I STATUS DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Status Yayasan Bhakti Tri Dharma KOSGORO adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh orang perorangan yang juga adalah pengurus Majelis Pendidikan Nasional KOSGORO dengan memiliki legalitas sebagai Badan Hukum tersendiri. Pasal 2 Yayasan ini didirikan di Jakarta pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu sebelas (03 – 10 – 2011), dengan Akta Nomor : 02, Notaris Yobana Samial, SH, dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sebelas (06 – 12 – 2011), nomor : AHU – 8215.AH.01.04. Tahun 2011. Berkedudukan di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan bila dipandang perlu dapat menunjuk perwakilan untuk dan atas nama Yayasan di daerah. BAB – II KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 3 1. Kelengkapan organisasi Yayasan terdiri dari : a. Badan Pembina; b. Badan Pengawas; c. Badan Pengurus. 2. Atas persetujuan Badan Pembina, apabila diperlukan Badan Pengurus dapat menunjuk Pejabat Perwakilan di daerah dan Kepala Satuan Pendidikan, yang ketentuannya diatur dalam ketetapan tersendiri. 3



BADAN PEMBINA Pasal 4 PENGERTIAN 1. Untuk pertama kalinya Badan Pembina terdiri atas para pendiri, seperti tercantum pada Akta Notaris; 2. Pendiri secara langsung merupakan anggota dari Badan Pembina yang bersifat tetap; 3. Pembina dapat menambah anggota Pembina untuk jangka waktu tertentu; 4. Pembina yang diangkat memiliki masa bhakti 5 (lima) tahun; 5. Badan Pembina dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota Badan Pembina, di mana kehadiran anggota memenuhi 3/4 (tiga per-empat) dari seluruh jumlah anggota Badan Pembina dan dibantu seorang sekretaris merangkap sebagai anggota. 6. Anggota Badan Pembina yang diangkat memenuhi kriteria yang akan ditetapkan oleh Badan Pembina tetap. Pasal 5 MASA KERJA 1. Masa kerja kepengurusan Badan Pembina setiap periode adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipertimbangkan untuk dipilih kembali dan atau ditetapkan kembali untuk periode selanjutnya; 2. Ketentuan pada ayat (1) pasal (5) tidak termasuk untuk anggota Badan Pembina dengan status sebagai Pendiri; 3. Masa kerja Badan Pembina dengan status Pendiri dapat dan akan berakhir apabila: (a). Berhalangan tetap atau meninggal dunia; (b). Mengundurkan diri atas kemauan sendiri dikarenakan alasan tertentu dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per-empat) anggota Pendiri dalam rapat anggota Pendiri yang khusus dilaksanakan untuk itu; (c). Terkena hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; (d). Status hukum Yayasan telah berakhir dan atau dibubarkan, dan atau berpindah tangan dan atau melebur dengan Yayasan sejenis. 4



4. Masa kerja Badan Pembina dengan status diangkat oleh Pendiri dapat dan akan berakhir apabila : (a). Berhalangan tetap atau meninggal dunia; (b). Mengundurkan diri atas dasar kemauan sendiri; (c). Terkena hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; (d). Diberhentikan karena alasan tertentu; (e). Status hukum Yayasan telah berakhir dan atau dibubarkan, dan atau berpindah tangan, dan atau melebur dengan Yayasan sejenis. 5. Jabatan Badan Pembina dalam kurun masa kerja tidak dapat diwariskan dan atau diserahkan kepada orang lain. 6. Masa kerja Jabatan Ketua Badan Pembina 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya. 7. Apabila Ketua Badan Pembina berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari Badan Pembina harus menetapkan penggantinya. 8. Selama belum ada Ketua Badan Pembina definitif, Badan Pembina menetapkan Pelaksana Tugas Ketua sementara. 9. Ketentuan pergantian, pemilihan dan penetapan Badan Pembina akan diatur dalam Ketetapan tersendiri. Pasal 6 KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN 1. Badan Pembina berkewajiban merumuskan dan menetapkan arah, program kerja dan pengembangan Yayasan. 2. Badan Pembina berkewajiban mengevaluasi dan membina kinerja Badan Pengurus dan Badan Pengawas. 3. Badan Pembina berkewajiban mengangkat, menetapkan dan atau memberhentikan Badan Pengurus dan Badan Pengawas. 4. Badan Pembina berkewenangan memilih, mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Badan Pengurus dan Badan Pengawas. 5. Badan Pembina berkewenangan menerima dan atau menolak dan atau memerintahkan perbaikan atas laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus. 6. Badan Pembina berkewenangan menerima dan atau menolak dan atau memerintahkan perbaikan atas laporan Badan Pengawas terkait kinerja Pengurus. 7. Badan Pembina menyetujui dan atau menolak ajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan. 5



8. Badan Pembina berkewenangan membentuk tim untuk meng-audit keuangan Yayasan dan Satuan Pendidikan serta Unit Usaha lain. 9. Badan Pembina berkewenangan memberi rekomendasi dan catatan atas usulan dan atau pengajuan Yayasan dan atau Satuan Pendidikan yang meminta bergabung dan atau di bawah binaan Yayasan. 10. Badan Pembina berkewenangan membatalkan keputusan-keputusan Badan Pengurus yang tidak sesuai dengan tujuan Yayasan, setelah mendapat laporan Badan Pengawas. BADAN PENGURUS Pasal 7 PENGERTIAN 1. Badan Pengurus adalah orang perorangan yang diangkat berdasarkan keputusan Badan Pembina. 2. Untuk pertama kalinya Badan Pengurus terdiri dari orang perorangan sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris Pendirian Yayasan. 3. Badan Pengurus terdiri dari seorang Ketua atau lebih, seorang sekretaris atau lebih, dan seorang bendahara atau lebih, dan seorang anggota atau lebih. Pasal 8 MASA KERJA 1. Masa kerja Badan Pengurus untuk setiap periode adalah 4 (empat) tahun sekali dan sesudahnya dapat dipertimbangkan untuk dipilih kembali dan ditetapkan kembali. 2. Ketua Badan Pengurus dapat dipilih dan diangkat kembali selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali setelah melewati masa jeda satu kali masa kerja kepengurusan. 3. Masa kerja Badan Pengurus berakhir setelah ada penetapan keputusan Badan Pembina. 4. Masa kerja anggota Badan Pengurus dapat dan akan berakhir apabila : (a). Berhalangan tetap atau meninggal dunia; (b). Mengundurkan diri atas dasar kemauan sendiri; (c). Diberhentikan atas dasar keputusan rapat khusus Badan Pembina; (d). Terkena hukum pidana yang telah memiliki ketetapan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; 6



(e). Status hukum Yayasan telah berakhir dan atau dibubarkan, dan atau berpindah tangan, dan atau melebur dengan Yayasan sejenis. 5. Apabila Ketua Badan Pembina berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka dalam waktu 15 (limabelas) hari Badan Pembina harus menetapkan penggantinya. 6. Apabila salah seorang anggota Badan Pengurus berhenti maka Ketua Badan Pengurus dapat mengajukan nama pengganti yang bersangkutan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari dari sejak tanggal hari terakhir masa kerja bersangkutan. Apabila tidak ada pengajuan nama pengganti pada kurun waktu yang ditetapkan maka kepengurusan berlanjut sampai masa kerja kepengurusan berakhir. 7. Ketentuan pergantian, pemilihan dan penetapan Badan Pengurus akan diatur dalam Ketetapan tersendiri. Pasal 9 KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN HAK 1. Badan Pengurus berkewajiban membuat rencana program kerja dan rencana kebutuhan anggaran yayasan tahunan. 2. Badan Pengurus berkewajiban menetapkan, mengkaji pelaksanaan program kerja dan membina kinerja Pejabat Perwakilan, Kepala Satuan Pendidikan dan Unit Usaha lainnya. 3. Badan Pengurus berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang meliputi laporan perkembangan Yayasan secara keseluruhan, Satuan Pendidikan dan Unit Usaha lainnya kepada Badan Pembina, baik mencakup administrasi maupun keuangan. 4. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan konsultasi dengan Badan Pembina sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun berkaitan dengan arah, kebijakan dan rencana pelaksanaan program kerja Badan Pengurus dengan pihak-pihak lain. 5. Badan Pengurus berkewajiban memberikan informasi perkembangan Yayasan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Majelis Pendidikan Nasional KOSGORO. 6. Badan Pengurus berkewajiban mewakili untuk dan atas nama Yayasan menjalin, menandatangani kerjasama dengan pihak-pihak lain, menerima dan menyalurkan bantuan, menyelesaikan persoalan hukum dengan pihak pengadilan, dengan sepengetahuan Badan Pembina. 7. Badan Pengurus berkewajiban untuk dan atas nama Majelis Pendidikan Nasional KOSGORO menerima dan menyalurkan bantuan bagi satuan7



satuan pendidikan KOSGORO yang berhimpun dan berada dalam binaan Majelis Pendidikan Nasional KOSGORO. 8. Badan Pengurus berkewajiban mengalokasikan dana khusus untuk membantu operasional dan kegiatan-kegiatan Majelis Pendidikan Nasional KOSGORO, sesuai kemampuan Yayasan dengan persetujuan Badan Pembina. 9. Badan Pengurus berkewenangan menyeleksi, mengusulkan nama-nama calon Pejabat Perwakilan, Kepala Satuan Pendidikan dan Unit Usaha lainnya, untuk mendapat pertimbangan dan masukan Badan Pembina; 10. Badan Pengurus berkewenangan menetapkan, mengangkat dan atau memberhentikan Pejabat Perwakilan, Kepala Satuan Pendidikan dan Unit Usaha lainnya. 11. Badan Pengurus berkewenangan menerima dan atau menolak usulan dan atau pengajuan Yayasan lain dan atau Satuan Pendidikan yang berminat untuk bergabung dalam pembinaan Yayasan, dengan mempertimbangkan masukan Badan Pembina. 12. Badan Pengurus berkewenangan menyetujui dan atau menolak ajuan rencana anggaran pendapatan dan belanja Pejabat Perwakilan, Satuan Pendidikan dan Unit Usaha lainnya. 13. Badan Pengurus berkewenangan mengelola keuangan Yayasan baik yang bersumber dari Satuan Pendidikan dan atau sumber-sumber lain dengan berpatokan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, kehati-hatian dan keseimbangan 14. Badan Pengurus dapat memperoleh remunerasi dan fasilitas lain guna menunjang efektivitas dan efesiensi kerja sesuai dengan kemampuan Yayasan, yang besarannya ditetapkan oleh Badan Pembina; 15. Badan Pengurus berhak mendapat perlindungan Badan Pembina terhadap kemungkinan campur tangan pihak-pihak lain dan atau pihak internal organisasi atas kebijakan Yayasan. BADAN PENGAWAS Pasal 10 PENGERTIAN 1. Badan Pengawas ada orang perorangan yang angkat berdasarkan keputusan Badan Pembina untuk mengawasi pelaksanaan program kerja oleh Badan Pengurus Yayasan. 2. Untuk pertama kalinya Badan Pengawas terdiri dari orang perorangan sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris Pendirian Yayasan. 8



3. Badan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dengan di bantu oleh satu atau lebih anggota Badan Pengawas. Pasal 11 MASA KERJA 1. Masa kerja Badan Pengawas untuk setiap periode adalah 4 (empat) tahun sekali dan sesudahnya dapat dipilih dan ditetapkan kembali. 2. Ketua Badan Pengawas dapat dipilih dan ditetapkan kembali selama 2 (dua) kali berturut-turut, dan sesudahnya dapat dipilih dan ditetapkan kembali setelah melewati masa jeda satu periode kepengurusan. 3. Masa kerja Badan Pengawas berakhir setelah ada penetapan keputusan Badan Pembina; 4. Masa kerja anggota Badan Pengawas dapat dan akan berakhir apabila : (a). Berhalangan tetap atau meninggal dunia; (b). Mengundurkan diri atas dasar kemauan sendiri; (c). Diberhentikan atas dasar keputusan rapat khusus Badan Pembina; (d). Tersangkut kasus hukum yang telah memiliki ketetapan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; (e). Status hukum Yayasan telah berakhir dan atau dibubarkan, dan atau berpindah tangan, dan atau melebur dengan Yayasan sejenis. 5. Apabila Ketua Badan Pengawas berakhir sebelum masa jabatan berakhir maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari sejak tanggal hari terakhir dari masa kerja yang bersangkutan, Badan Pembina harus sudah menetapkan pengganti defenitif Ketua Badan Pengawas; 6. Apabila salah seorang anggota Badan Pengawas berhenti maka Ketua Badan Pengawas dapat mengajukan nama pengganti yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari dari sejak tanggal hari terakhir masa kerja bersangkutan. Apabila tidak ada pengajuan nama pengganti pada kurun waktu yang ditetapkan maka kepengurusan berlanjut sampai masa kerja kepengurusan berakhir; 7. Ketentuan pergantian, pemilihan dan penetapan Badan Pengawas akan diatur dalam Ketetapan tersendiri. Pasal 12 KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN HAK 1. Badan Pengawas berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan atas pelaksanakaan program kerja dan kinerja Badan Pengurus, Pejabat Perwakilan, Satuan Pendidikan dan Unit Usaha lainnya. 9



2. Badan Pengawas berkewajiban untuk melaporkan hasil pemantauan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Badan Pembina. 3. Badan Pengawas memiliki akses seluas-luasnya atas data dari Badan Pengurus, Pejabat Perwakilan dan Satuan Pendidikan serta Unit Usaha lainnya. 4. Badan Pengawas dilengkapi dengan surat pengantar Badan Pengurus di dalam melaksanakan kunjungan kerja ke Pejabat Perwakilan dan Satuan Pendidikan serta Unit Usaha lainnya. 5. Badan Pengawas berkewenangan untuk mendapat penggantian akomodasi dan transportasi pemantauan dan kunjungan kerja, sesuai dengan rencana program kerja yang telah disetujui Badan Pembina dan diketahui Badan Pengurus. PEJABAT PERWAKILAN, KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DAN UNIT USAHA Pasal 13 PENGERTIAN 1. Pejabat Perwakilan adalah orang perorangan yang ditugaskan di daerah untuk membantu pelaksanaan kerja Badan Pengurus. 2. Kepala Satuan Pendidikan adalah satu orang yang ditugaskan untuk mengelola satu Satuan Pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan. 3. Unit Usaha adalah kegiatan usaha Yayasan yang berkaitan dengan usaha jasa di bidang pendidikan selain Satuan Pendidikan. Pasal 14 MASA KERJA 1. Pejabat Perwakilan, Kepala Satuan Pendidikan dan Unit Usaha lainnya, diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus. 2. Masa kerja Pejabat Perwakilan, Kepala Satuan Pendidikan dan Unit Usaha lainnya adalah 4 (empat) tahun; 3. Pejabat Perwakilan, Kepala Satuan Pendidikan dan Unit Usaha lainnya dapat dipilih dan diangkat kembali selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan sesudahnya dapat dipilih dan ditetapkan kembali setelah melewati masa jeda satu periode kepengurusan; 10



4. Masa kerja Pejabat Perwakilan, Kepala Satuan Pendidikan dan Unit Usaha lainnya akan berakhir apabila: (a). Berhalangan tetap atau meninggal dunia; (b). Mengundurkan diri atas dasar kemauan sendiri; (c). Diberhentikan atas dasar keputusan Badan Pengurus setelah mendapat persetujuan Badan Pembina; (d). Tersangkut kasus hukum yang telah memiliki ketetapan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; (e). Status hukum Yayasan telah berakhir dan atau dibubarkan, dan atau berpindah tangan, dan atau melebur dengan Yayasan sejenis. 5. Ketentuan pergantian, pemilihan dan penetapan Pejabat Perwakilan, Kepala Satuan Pendidikan dan Unit Usaha lainnya akan diatur dalam Ketetapan tersendiri. Pasal 15 KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN HAK Kewajiban, Kewenangan dan Hak Pejabat Perwakilan dan Satuan Pendidikan serta Unit Usaha lainnya di ataur dalam Ketetapan dan Keputusan Yayasan secara tersendiri. BAB – III RAPAT - RAPAT Pasal 16 RAPAT 1. Keputusan diambil dalam rapat-rapat yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat kelembagaannya. 2. Ketetapan dan atau Keputusan hanya dinyatakan resmi sebagai ketentuan Yayasan dan berlaku apabila diputuskan dalam rapat. 3. Rapat-rapat dilaksanakan dengan menjunjung dan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. 4. Rapat pada masing-masing dan atau gabungan kelengkapan organisasi dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah anggota +1 (plus satu). Apabila secara fisik anggota tidak dapat menghadiri rapat, hak kehadirannya dianggap memenuhi ketentuan persyaratan rapat melalui surat keterangan dan atau pernyataan dari yang bersangkutan. 11



5. Dalam hal rapat Badan Pembina tidak mungkin diselenggarakan, pengambilan keputusan dapat diputuskan melalui korespondensi untuk mencapai persetujuan dari anggota Badan Pembina. 6. rapat harus di buat notulen dan diarsipkan pada kesekretariatan Yayasan. 7. Putusan rapat yang bersifat rahasia dan tidak untuk publikasi hanya boleh diketahui oleh Badan Pembina. 8. Jadwal rapat seluruh Badan Kelengkapan harus diagendakan di sekretariat Yayasan. Pasal 17 JENIS DAN LINGKUP RAPAT 1. Rapat terbagi atas 4 (empat) jenis yang terdiri dari : (a). Rapat Pleno; (b). Rapat Internal Kelengkapan; (c). Rapat Koordinasi; (d). Rapat Khusus. 2. Rapat Pleno adalah : (a). Pengambilan keputusan yang dilaksanakan dengan peserta terdiri dari Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas; (b). Forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi Yayasan; (c). Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun; (d). Diselenggarakan oleh Badan Pembina; (e). Dilaksanakan pada pembahasan Perubahan Akte, AD/ART, Pembubaran dan atau Pengalihan Yayasan, Evaluasi dan Laporan Tahunan Yayasan, Pertanggungjawaban Badan-badan kelengkapan organisasi, Pembahasan hasil rapat khusus dan atau hal lain yang dianggap mendesak dan penting menurut pertimbangan Badan Pembina. 3. Rapat Internal Kelengkapan; (a) Adalah Pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh masingmasing Badan kelengkapan organisasi; (b) Dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun; (c) Ditujukan untuk membahas, mengevaluasi pelaksanaan dan menetapkan program kerja masing-masing Badan dengan mengacu pada program umum Yayasan; 4. Rapat Koordinasi : (a). Adalah rapat yang dilaksanakan lintas kelengkapan organisasi; 12



(b). Dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu; (c). Rapat Koordinasi Badan Pengurus dengan Satuan Pendidikan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; (d). Dilaksanakan untuk sinkronisasi kegiatan dan program kerja Yayasan. 5. Rapat Khusus; (a). Adalah pengambilan keputusan yang khusus dilaksanakan untuk membahas persoalan dan atau masalah tertentu; (b). Diselenggarakan oleh masing-masing dan atau lintas badan kelengkapan; (c). Dapat diajukan menjadi agenda untuk di bahas lebih lanjut dalam Rapat Pleno, apabila terkait kepentingan bagi pengembangan dan kelanjutan Yayasan. BAB – IV KESEKRETARIATAN Pasal 18 1. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang bertugas mengelola administrasi dan mempersiapkan segala kebutuhan di dalam menunjang kelancaran kegiatan Yayasan. 2. Kepala Sekretariat di bantu oleh satu orang dan atau lebih dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efesiensi kerja. 3. Kepala Sekretariat berada dalam koordinasi kerja dan bertanggungjawab pada Badan Pengurus melalui Sekretaris Badan Pengurus Yayasan. 4. Kepala Kesekretariatan dan staf kesekretariatan bersifat professional. 5. Ketentuan tentang Kesekretariatan diatur dalam Ketetapan Badan Pengurus. 6. Kepala sekretariat diangkat oleh Pengurus Yayasan. 7. Kepala sekretariat dan stafnya berhak mendapatkan remunerasi dan fasilitas pendukung lainnya dalam menunjang kelancaran tugasnya.

13



BAB – V USAHA YAYASAN Pasal 19 KEGIATAN USAHA YAYASAN Kegiatan usaha Yayasan khusus bergerak dalam kegiatan pendidikan, yakni : 1. Mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan percontohan KOSGORO dengan jenis dan jenjang, sesuai dengan ketentuan Pemerintah; 2. Menyelenggarakan Satuan Pendidikan yang menyatakan bergabung di bawah pengelolaan Yayasan; 3. Menyelenggarakan kerjasama dalam pengelolaan satuan pendidikan dan atau lembaga pendidikan tinggi dengan Yayasan lain; 4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, dan pelatihan serta konsultasi pendidikan yang bersifat jangka pendek, baik yang diselenggarakan sendiri dan atau bekerjasama dengan lembaga Pemerintah dan Swasta. 5. Mendirikan Unit Usaha yang sesuai dengan tujuan Yayasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. BAB - VI KERJASAMA KELEMBAGAAN Pasal 20 LEMBAGA PEMERINTAH DAN SWASTA 1. Badan Pengurus untuk dan atas nama Yayasan dapat bekerjasama dengan Lembaga-Lembaga Pemerintah dan atau Swasta, baik di pusat maupun di daerah, untuk kepentingan kemajuan Yayasan dan kepentingan Majelis Pendidikan Nasional KOSGORO dan atau satuan pendidikan binaan Majelis Pendidikan Nasional KOSGORO. 2. Badan Pengurus bertanggungjawab sepenuhnya atas ikatan kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan atau Swasta, baik dari segi aspek yuridis formal maupun hal-hal lain yang terkait dengan kerjasama. 3. Badan Pengurus berkewajiban meminta pendapat, saran dan masukkan Badan Pembina apabila kerjasama dimaksud Yayasan harus menganggarkan pembiayaan khusus.

14



4. Pejabat Perwakilan di daerah tidak dapat membuat kesepakatan kerjasama secara yuridis formal untuk dan atas nama Yayasan dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan atau Swasta. Pasal 21 YAYASAN DAN SATUAN PENDIDIKAN 1. Yayasan terbuka bagi masyarakat pendidikan, terutama keluarga besar KOSORO, yang berkeinginan untuk mengembangkan satuan pendidikan di dalam pengelolaan Yayasan; 2. Persetujuan dan atau penolakan terhadap keinginan masyarakat pendidikan untuk dikelola oleh Yayasan dapat diputuskan dalam Rapat Koordinasi antara Badan Pengurus dengan Badan Pembina; 3. Satuan Pendidikan yang akan bergabung dalam pengelolaan Yayasan, di luar yang sudah ada dalam binaan Majelis Pendidikan Nasional KOSGORO, harus dalam keadaan sehat dan baik; 4. Satuan Pendidikan yang telah diterima untuk berada dalam pengelolaan Yayasan harus tunduk pada peraturan dan ketentuan Yayasan; 5. Aturan dan ketentuan tatacara pengajuan, persyaratan dan verifikasi satuan pendidikan bergabung dalam pengelolaan Yayasan, diatur dalam ketetapan tersendiri. BAB – VII HARTA KEKAYAAN DAN KEUANGAN Pasal 22 HARTA KEKAYAAN 1. Harta kekayaan Yayasan adalah seluruh harta yang dikuasai dan dimiliki Yayasan, baik dalam bentuk fisik dan atau non-fisik, berupa benda bergerak dan atau benda tidak bergerak, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. 2. Harta Kekayaan Yayasan tidak termasuk uang pribadi para pendiri yang disetor sebagai modal awal pendirian Yayasan. Uang pribadi dimaksud harus dipisah tersendiri dalam catatan keuangan Yayasan dan menjadi harta kekayaan Yayasan dengan pernyataan surat hibah. 3. Harta kekayaan Yayasan tidak dapat dibagi-bagikan menjadi keuntungan bagi anggota Yayasan melainkan dipergunakan sepenuhnya untuk pengembangan dan kemajuan Yayasan. 15



4. Apabila Yayasan dibubarkan maka harta kekayaan Yayasan akan diatur sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku. 5. Apabila Yayasan dipindahtangankan kepada Yayasan yang sejenis, maka akan diatur sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku. Pasal 23 KEUANGAN 1. Pengelolaan keuangan Yayasan, Satuan Pendidikan serta Unit Usaha Lain harus berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, kehati-hatian dan keseimbangan; 2. Kelengkapan Organisasi harus mengajukan rencana anggaran biaya untuk satu tahun berjalan ke Badan Pembina; 3. Satuan Pendidikan mengajukan usulan rencana anggaran biaya untuk satu tahun berjalan ke Badan Pengurus; 4. Pembahasan usulan rencana anggaran biaya dilaksanakan pada Rapat Pleno, diawali dengan Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus; 5. Usulan pengajuan rencana anggaran biaya untuk satu tahun berikutnya harus sudah masuk selambat-lambatnya pada bulan Februari tahun berjalan dan perbaikan dan atau persetujuan dari Badan Pembina selambat-lambatnya pada awal bulan April tahun berjalan. 6. Penggunaan keuangan Yayasan dikeluarkan sesuai dengan ajuan anggaran yang telah disetujui Badan Pembina dan apabila terdapat rencana penambahan dan atau pengeluaran di luar besaran anggaran yang telah disetujui Badan Pengurus harus menyampaikan pengajuan tambahan untuk mendapat persetujuan Badan Pembina; 7. Semua pengggunaan keuangan Yayasan harus dikelola oleh dan melalui kas Badan Pengurus; 8. Pemasukan keuangan Yayasan bersumber dari : (a). Satuan Pendidikan; (a.1). biaya partisipasi pembangunan gedung; (a.2). biaya fasilitasi sarana pendidikan; (b). Kegiatan usaha pendidikan dan pelatihan dan atau konsultasi pendidikan; (c). Bantuan lembaga Pemerintah dan atau Swasta yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan kerugian kerugian bagi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri; (d). Bantuan dan atau sumbangan orang perorangan yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan kerugian bagi Yayasan; 16



(e). Usaha-usaha lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 9. Pengelolaan keuangan Yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik setiap 1 (satu) tahun dan atau apabila sewaktu-waktu dianggap perlu. Biaya audit dibebankan pada Anggaran Yayasan; 10. Setiap pendapatan dan atau pembebanan dan atau penggunaan keuangan Yayasan harus dibuktikan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah keuangan yang berlaku. BAB – VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 PENUTUP Hal-hal lain yang belum termuat dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam ketentuan dan keputusan tersendiri dan menjadi bagian dari Anggaran Rumah Tangga ini.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Jakarta 25 Februari 2012

YAYASAN BHAKTI TRIDHARMA KOSGORO JAKARTA BADAN PEMBINA,

Ir. SARWONO KUSUMAATMADJA Ketua

17

YAYASAN BHAKTI TRI DHARMA KOSGORO JAKARTA ( KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG ) SURAT KEPUTUSAN

Recommend Documents