SAMBUTAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2013 Jakarta, 30 Januari 2013. Yang kami hormati: 1.
Ketua DPR RI
2.
Bapak Menko Kesra RI
3.
Ibu Menteri Kesehatan RI
4.
Ibu Menteri KPPN/Kepala Bappenas
5.
Bapak Kepala BPS
6.
Kepala Kepolisian RI
7.
Kepala LAN RI
8.
Perwakilan Lembaga Donor
9.
Para Mitra Kerja BKKBN
10. Para Pejabat Eselon I BKKBN dan K/L terkait 11. Para Sesepuh BKKBN 12. Para Kepala SKPD KB Provinsi dan Kab/Kota 13. Para Eselon II BKKBN Pusat dan Provinsi 14. Para Peserta Rakernas, Hadirin yang berbahagia,
Assalamu ‘alaikum wr wb; Selamat Pagi dan Salam Sejahtera, Oom swastiastu,
Pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 di Kantor BKKBN ini dalam kondisi sehat wal‟afiat. Pada kesempatan ini kami laporkan bahwa Edit 29/01/13
1
Rakernas pembangunan KKB ini diikuti oleh kurang lebih 500 orang peserta, terdiri dari para pemangku kepentingan dari K/L terkait dan mitra kerja BKKBN, seluruh SKPD KB propinsi dan sekitar 20% SKPD KB Kabupaten dan Kota. Disamping itu, hadir pula seluruh pejabat struktural dan fungsional BKKBN serta 33 kepala perwakilan BKKBN Propinsi. Rapat kerja ini sangat strategis untuk membahas strategi percepatan untuk mencapai sasaran RKP bidang KKB tahun 2013 guna mensukseskan pencapaian MDGs 2015. Rakernas ini telah didahului dengan Pra-Rakernas untuk membahas hasil-hasil penelitian seperti hasil SDKI 2012 dan evaluasi kinerja BKKBN selama tahun 2012 sehingga dapat dimanfaatkan untuk penetapan strategi akselerasi pemabngunan KKB tahun 2013 ini. Hal yang paling mendasar pada Rakernas tahun ini adalah bagaimana strategi kita dalam mengantisipasi Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 2012) yang menunjukkan indikator kinerja BKKBN yang tercantum dalam dokumen RPJMN dan Renstra BKKBN sampai dengan tahun 2014 masih diperlukan kerja keras dan sungguhsungguh untuk mencapainya. Selanjutnya hal-hal penting yang belum dapat dibahas secara rinci dalam Rakernas ini, akan kami bahas bersama jajaran BKKBN dalam rapat paska Rakernas besok. Bapak Menko dan hadirin yang kami hormati, Hasil Sementara SDKI tahun 2012 menunjukkan bahwa indikator pembangunan KKB yang menjadi tanggung jawab BKKBN seperti TFR, ASFR, CPR dan Unmet need belum sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai pada akhir RPJMN II (2010 – 2014). Target indikator TFR sebesar 2.1 pada tahun 2014 baru tercapai 2.6 pada tahun 2012; Target indikator ASFR 15-19 tahun sebesar 30/1000 wanita pada tahun 2014 baru tercapai 48/1000 wanita; Target Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) sebesar 65 persen pada tahun 2014 tercapai 57,9 persen; sedangkan target unmet need sebesar 5 persen pada tahun 2014 juga baru dicapai sebesar 8,5 persen. Jika kita menyimak hasil sementara SDKI 2012 tersebut, maka kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat untuk meyakinkan masyarakat bahwa program KKB akan mempunyai dampak yang sangat kompleks terhadap kesejahteraan masyarakat. Selama ini, kita sudah merasa bekerja secara maksimal dan dengan Edit 29/01/13
2
semangat yang tinggi selama 10 tahun belakangan ini, namun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. TFR tidak menurun yaitu tetap menunjukkan angka 2,6, sementara angka CPR juga masih konstan (57%) dan unmet need masih diatas angka yang diharapkan, yaitu 8,1% (SDKI 2003, 2007, 2012). Hasil ini juga akan membawa implikasi dari sasaran indikator yang hendak kita capai pada tahun 2014. Namun kita harus tetap optimis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ini kita harus bekerja keras dan cerdas mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 dan MDGs sehingga kita harus lebih memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak untuk saling mendukung memperkuat program KKB baik di tingkat pusat, provinsi dan KabupatenKota. Oleh sebab itu, kita menetapkan tema Rakernas Program KKB tahun 2013 adalah “Dengan komitmen Bersama Kita percepat pembangunan KKB menuju pencapaian MDGs 2015”. Kami yakin dengan komitmen yang kuat, semangat dan upaya yang sungguh-sungguh dengan menetapkan strategi-strategi operasional yang lebih fokus serta dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki dan dukungan sumber daya yang ada, Insya Allah sasaran – sasaran tersebut dapat kita capai. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, Pada kesempatan ini kami melaporkan bahwa dari hasil analisis SDKI 2012 dan pengamatan lapangan, kami telah mengidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan dukungan komitmen politis dari Bapak Menko Kesra, Ibu Menteri KPPN/Kepala Bappenas dan Ibu Menteri Kesehatan dan komitmen operasional dari seluruh stake holder yang ada, yaitu: Stagnansi TFR dan CPR memang menjadi catatan merah bagi kinerja BKKBN; Meningkatnya angka kesuburan pada usia remaja yang ditandai dengan peningkatan ASPFR 15-19 tahun; Meningkatnya angka kesuburan remaja dimana ada kecenderungan Pasangan Usia Subur (PUS) muda baik di perkotaan maupun di perdesaan meningkat. Demikian pula terjadi pada masyarakat yang berstatus sosial dan berpendidikan tinggi. Meningkatnya jumlah anak ideal yang ingin dimiliki yang merupakan indikasi bahwa pelembagaan dan pemberdayaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera perlu diperkuat kembali terutama bagi generasi muda penerus bangsa Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Pembinaan Program KKB perlu mendapatkan perhatian serius. Upaya keras untuk mendapatkan peserta KB baru nampaknya belum diimbangi dengan upaya Edit 29/01/13
3
pembinaannya. Akibatnya, kesertaan aktif ber-KB cenderung stagnan dan dampaknya angka kelahiran tidak berubah. Dengan adanya isu-isu tersebut diatas, maka BKKBN akan melakukan penajamanpenajaman strategi penggarapan Program KKB, yaitu: Pertama, Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KKB di 10 propinsi penyangga utama yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.
Fokus dari
penggarapan 10 propinsi ini akan ditekankan kepada penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran, Teknik Kontrasepsi Terkini (CTU) ; menjamin ketersediaan alokon di klinik KKB; mempersiapkan pelayanan KB berkualitas melalui BPJS; penguatan regulasi pelayanan KB di fasyankes dengan merujuk SOP pelayanan statis di luar Klinik, Permendagri dan Permenkes; serta pelatihan teknis bagi PLKB/PKB terutama untuk pembinaan peserta KB aktif. Selain itu kami juga akan meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas pada pasangan usia subur paritas rendah atau PUSMUPAR dengan mengintensifkan pelayanan statis dan pelayanan KB bagi PUS KS II ke atas melalui KB perkotaan dan KB-swasta.
Kedua, Mengembangkan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, melalui penyediaan Informasi kependudukan yang efektif dengan menggunakan SIM yang ada bagi para pengambil kebijakan seperti Presiden, Menteri, DPR, TOGA dan TOMA; Menetapkan Parameter Dasar Pembangunan Kependudukan; Menetapkan format standar profil kependudukan; Menyusun pedoman perhitungan proyeksi penduduk tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota.; Melakukan penghitungan proyeksi penduduk tingkat nasional dan provinsi.; Mengembangkan kebijakan kemitraan yang komprehensif yang menguntungkan kedua belah pihak ; dan Mengembangkan Grand Desain Pengembangan Pusat Studi Kependudukan.
Edit 29/01/13
4
Ketiga, Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melalui peningkatan penggarapan remaja dalam rangka meningkatkan pendewasaan usia perkawinan dan menekan fertilitas pada WUS 15-19 tahun dengan mengintensifkan Program GenRe melalui pembentukan PIK Remaja/PIK Mahasiswa mulai dari tingkat pendidikan SLTP baik melalui jalur masyarakat, pendidikan maupun agama terutama di 10 provinsi penyangga utama.
Strategi ini sangat penting karena 10 tahun ke depan mereka akan menjadi
pasangan usia subur yang potensial untuk menambah jumlah penduduk. Di samping itu, pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak juga merupakan upaya strategis untuk pembinaan peserta KB aktif sekaligus mendidik keluarga untuk memberikan hak-hak anak secara holistik dan komprehensif. Pembinaan peserta
KB
aktif
juga
dilakukan
melalui
pembinaan
ketahanan
keluarga
dan
pemberdayaan ekonomi keluarga, dengan melibatkan keluarga Pra-sejahtera dan Sejahtera I dalam UPPKS. Untuk pelayanan keluarga dalam memperoleh semua informasi tentang perencanaan dan pembinaan keluarga kami akan terus mengembangkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di seluruh Indonesia. Keempat, Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat, melalui perubahan mind set tentang pelembagaan dan pembudayaan “Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui slogan “ Dua Anak Cukup” dan melakukan perubahan fokus advokasi dan KIE dari above the line ke below the line. Dengan demikian informasi yang bersifat edukasi bagi keluarga dalam merencanakan keluarganya dapat tersedia di lini lapangan. Kelima, Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi kependudukan dan KB dengan meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan dengan memperkuat sistem pendataan keluarga, dan melakukan rasionalisasi mekanisme operasional pengendalian lapangan; Keenam, Meningkatkan kapasitas SDM dan penelitian serta pengembangan program KKB, melalui: capacity building bagi pengelola program KKB di kab/kota terutama SKPD KB
sesuai
tupoksinya
dan
memperkuat
serta
fasilitasi
Institusi
Masyarakat
Pedesaan/Perkotaan. Untuk mendukung hal tersebut di atas kami akan meningkatkan kualitas manajemen dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan dan pengelolaan keuangan, menyempurnakan Sistem Tatalaksana Organisasi dan Kelembagaan terutama dalam menyelesaikan tiga Edit 29/01/13
5
produk hukum turunan dari UU No. 52 tahun 2009 dan melakukan penyelarasan produk hukum BKKBN dengan instansi terkait dalam penguatan Program KKB di Kabupaten dan Kota; dan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur dengan cara mengembangkan model zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta mengembangkan sistem monitoring keuangan secara online.
Bapak Menko dan Hadirin yang kami hormati, Pada kesempatan ini, kami akan memberikan penghargaan kepada provinsi terbaik dalam pengelolaan Program KKB. Penghargaan ini diberikan kepada provinsi yang berdasarkan hasil sementara SDKI 2012 memiliki kriteria telah berhasil menurunkan TFR nya dan Provinsi yang telah berhasil mempertahankan angka replacement level yaitu TFR 2,1. Selain itu, juga diberikan penghargaan bagi provinsi yang terbaik dalam advokasi dan KIE. Untuk memperkuat pelaksanaan Program KKB, kami akan melaksanakan 2 (dua) penandatanganan MOU, yaitu: MOU antara BKKBN dengan POLRI dan MOU antara BKKBN dengan LAN RI. Semoga dengan kemitraan ini maka partisipasi masyarakat dalam program KKB semakin baik dan meningkat. Akhirnya kami laporkan bahwa semua peserta Rakernas Pembangunan KKB tahun 2013 siap mengikuti rakernas pada hari ini, untuk itu kami mohon perkenan Bapak Menko Kesra untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi Rakernas Pembangunan KKB tahun 2013. Kepada Ibu Menteri Kesehatan kami mohon perkenannya untuk memberikan pokok-pokok arahan dalam akselerasi revitalisasi KB guna mencapai tujuan MDGs 2015. Demikian yang dapat saya laporkan, semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Wassalammu „alaikum Wr Wb; Jakarta, 30 Januari 2013 Plt. Kepala
Dr. Sudibyo Alimoeso,MA Edit 29/01/13
6
