WWF Indonesia. Distinct Job Manual

WWF Indonesia

Parardhya Mitra Karti Integrated and Comprehensive Human Resource Management Consultant

Distinct Job Manual Job Name

: Senior Officer Policy and Law

Job Code

:

Job Class

:

Job Family

:

Job Region

: Papua

Superior

: Director Region sahul

Subordinate(s) :

Master Doc.

: [Enter Master Document Number]

This document was prepared by Parardhya Mitra Karti

Job Description Job Mission Pernyataan singkat dan jelas yang bertujuan untuk menjawab mengapa jabatan tersebut ada/diciptakan di organisasi.

Memastikan diterapkannnya atau terlaksana kegiatan advokasi terhadap produk kebijakan ditingkat propinsi dan kabupaten yang berkaitan reformasi kebijakan pada aspek pengelolaan kawasan konservasi, pemanfaatan sumber daya alam (Hutan dan perairan) yang berkelanjutan dan pendidikan hukum kritis bagi publik yang dapat mendukung target dan sasaran konservasi dari program WWF Indonesia pada tingkatan local/regional dan nasional Job Illustration


Terdiri dari beberapa paragraph terstruktur yang menceritakan aktivitas-aktivitas kunci yang dilakukan pemangku jabatan dalam menghasilkan output penting jabatannya

Senior Policy and Law Officer adalah satu jabatan yang ada dalam struktur organisasi WWF Indonesia Region Sahul Papua. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, pemangku jabatan bertanggung jawab langsung ke Direktur Region Sahul. Pemangku jabatan dalam lingkup tugas pokok dan fungsinya akan melakukan tanggungjawabnya pada domain policy advocacy, Communication dan pengembangan team work serta membantu memfasilitasi pemetaan partisipatif di dalam WWF Indonesia Region Sahul. Senior Policy and Law Officer bertanggung jawab untuk menyusun strategi dan desain dari kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dan memastikan diterapkannnya atau terlaksana kegiatan advokasi terhadap produk kebijakan yang berkaitan erat dengan reformasi kebijakan pada aspek Protected Areas, praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan mendorong perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Papua yang dapat mendukung target dan sasaran konservasi dari program WWF Indonesia pada tingkatan local/regional dan nasional Menyusun strategi dan mengembangakan konsep kebijakan yang berkaitan dengan penengelolaan sumber daya alam (Program forest, Marine dan Species) dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sealain itu juga melakukan mempersiapkan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi melalui serangkaian proses pengumpulan informasi , pemahaman dan pengkajian pada tingkat lokal dan nasional yang dikaitkan dengan tujuan, target dan output yang diharapkan oleh WWF berkaitan dengan program konservasi hutan, sumber daya perairan dan species, khususnya species yang hidup di perairan. Hasil kajian tersebut harus dituliskan dalam dokumen kebutuhan kebijakan –Kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan dan rencana strategis dalam yang akan dijadikan sebagai landasan kerja advokasi di tingkat regional dan nasional. Dokumen kebutuhan kebijakan-kebijakan konservasi dan rencana serta strategi implementasinya ini, selanjutnya akan diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan. Senior Policy and Law officer bertanggung jawab untuk memberikan masukan dan pertimbangan

kepada Direktur RegionSahul dalam bentuk strategic planning dan mengembangkan rencana kerja tahunan yang dapat dijadikan acuan dalam kebutuhan kebijakan bagi Program Konservasi (Forest, Marine dan Species) di Papua.


Senior Marine Policy bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan komunikasi untuk segala bentuk kebijakan konservasi maupun kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dan perencanaan pembangunan dalam WWF Indonesia melalui maintaining dan managing bentuk –bentuk kegiatan kebijakan yang berkaitan dengan lesson learned pada tingkatan local, nasional dalam rangka memperkuat integrasi kebijakan-kebijakan kionservasi dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dalam WWF Indonesia. Senior Officer Policy and Law juga bertanggung jawab memperluas dan menumbuh kembangkan proses pertukaran informasi dan proses pembelajaran kebijakan-kebijakan kepada programprogram thematic lainnya di WWF Indonesia dan bagi para pihak lainnya serta memperkuat hubungan dan pengembangan program yang telah terjalin seperti kepada: Universitas, Instansi Pemerintah, LSM dan sector Swasta. Selain bertanggung jawab menuntaskan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan konservasi Senior Policy and Law Officer juga bertanggung jawab untuk membantu memfasilitasi proses community mapping di Papua . Tugas lain dari Senior Policy and Law Officer adalah memastikan tersedianya informasi-informasi yang berkaitan dengan advokasi dan reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dibidang Kehutanan,kelautan, dan species pada tingkatan local dan nasional. Juga kebijakan tata ruang yang berdasarkan input dari proses-proses pemetaan partisipatif yang dilakukan bersama masyarakat. Memastikan tersedianya laporan –laporan yang berkaitan dengan kebijakan kehutanan, kelautan dan Spesies program dalam bentuk technical progress report yang disampaikan disetiap akhir semester dari kegiatan program, serta update bulanan untuk keperluan internal program Sahul. Dalam menjalankan tugasnya, Senior Policy and Law berkoordinasi, berkonsultasi, dan berbagi informasi secara intensif dengan pihak internal WWF, maupun berbagai pihak eksternal. Pihak internal yang dimaksud adalah Tim Forest, Species, Marine, GIS, data base, finance, Database dan Tim Communication. Sedangkan pihak eksternal meliputi mitra nasional dan lokal ⎯ dari masyarakat lokal hingga pejabat negara pada tingkat direktur. Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah , Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Perguruan Tinggi dan juga dengan pihak swasta. Senior Policy and Law Officer bertugas sebagai representasi dan juga contact person bagi key stakeholders yang terkait dengan isu kebijakan konservasi pada skala Papua dan akan bertindak sebagai penghubungan dengan key stakeholders tersebut . Bentuk laporan yang akan disampaikan kepada Atasan Langsung adalah: • Kajian kemajuan program secara berkala mencakup review dari rencana kerja dan lembar monitor kegiatan;

• • • • •

Back to Office Report(s); Minutes of Meeting(s) dan Action Point(s); Technical Progress Report(s). Informasi kebutuhan dan dukungan kebijakan konservasi kelautan pada tingkat lokal dan nasional Laporan perkembangan kebijakan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah baik ditingkat regional maupun nasional yang berimplikasi terhadap verja WWF.

Menulis artikel minimal 2 artikel selama periode kontrak Job Dimension Besaran-besaran penting yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bobot tanggung jawab utama pemangku jabatan

Sub-ordinates : 2 orang


Lingkup Area : Lokal, Regional, Nasional

Main Responsibility

Key Performance Indicator

Ringkasan dari output penting yang menjadi kewajiban pokok dan melekat bagi pemangku jabatan untuk dipenuhi

Indikator-indikator yang penting dan relevan untuk diukur guna mengetahui tingkat pemenuhan setiap tanggung jawab utama oleh pemangku jabatan

•

1. Memastikan tersusunnya strategi dan desain Kebijakan konservasi untuk program WWF Indonesia Region Sahul yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (Forest, Marine dan Spesies), kebijakan pemerintah dalam mengendalikan perendaran kayu di Indonesia.

•

•

2. Memastikan tersusunnya Masyarakat Adat

PERDASUS • • •

3. Memastikan adanya kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat meliputi ; institusi • pengelolaan dan perijinannya

Tersedianya dokumen strategi dan desain kebijakan konservasi untuk program WWF Indonesia Region Sahul dalam konteks Protected Area, sustainable forest management, kepastian konsesi Kopermas tepat waktu Tersedianya input secara tertulis untuk melengkapi kebijakan perdasus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta revisi UU No 5 tahun 1990.

Adanya notulensi pertemuan penyusunan darft PERDASUS Masyarakat Adat Adanya tim advokasi PERDASUS Masyarakat adat Tersedianya input secara tertulisan mengenai draft PERDASUS Masyarakat Adat. Adanya kebijakan/surat ederan dari instansi teknis mengenai kelembagaan pengelolaan hutan oleh masyarakat. Adanya kebijakan pengelolaan hutan bagi kopermas meliputi; perijinan, jangka waktu

pengelolaan dan standart harga. •


4. Memastikan terlaksananya komunikasi yang baik dengan key stakeholders di tingkat lokal Regional mengenai proses regulasi yang • transparan di sektor konservasi Kehutanan, kelautan dan spesies

Adanya laporan secara tertulis mengenai hubungan kerjasama dengan key stakeholders. Minimal ada dua kebijakan pemerintah yang dihasilkan dan memperhatikan/mengakomodir input yang disampaikan oleh WWF.

5. Memastikan terlaksananya komunikasi yang • baik dengan Tim Marine, Forest dan Spesies serta Tim Komunikasi di tingkat lokal Regional • dan nasional mengenai proses regulasi advokasi sektor konservasi 7. Memastikan tersedianya laporan sesuai • dengan kewajiban pelaporan WWF

Tersedianya akses kepada key stake holders Adanya strategy advokasi kebijakan bersama berkaitan dengan isu Marine, Spesis dan Forest.

• 8. Memastikan tersedianya DJM dan PMS •

Program updates (internal Marine ) Adanya DJM & PMS bagi staf yang disuvervisi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

bagi staf yang disuvervisi

Ketersediaan Technical Progress Reports Juli-Desember 06 & Januari – Juni 07

Main Authority Hal-hal penting dan relevan yang dapat dilakukan oleh pemangku jabatan untuk pemenuhan tanggung jawab utamanya tanpa memerlukan persetujuan atasan terlebih dahulu

1. Mendapatkan akses informasi yang terkait dengan penyusunan strategi dan desain program, misalkan data budget dan kebijakan organisasi. 2. Mengusulkan anggaran tahunan, mengakses status, dan merealisasikannya sesuai dengan rencana kerja dan dana yang tersedia 3. Menentukan target kebijakan konservasi 4. Menjadi representasi WWF dalam isu yang terkait dengan kebijakan konservasi di Papua dan Irian Jaya Barat. 5. Berkorespondensi, komunikasi, dan berkooordinasi dengan pihak eksternal untuk kepentingan laporan dan pengembangan program kebijakan dan advokasi kebijakan sesuai dengan target WWF Indonesia Region Sahul Program 6. Mengakses informasi pada tematik program lainnya yang berkaitan dengan program Policy and Law WWF Indonesia Region sahul

Job Environment Uraian yang menggambarkan kondisi lingkungan kerja yang dihadapi pemangku jabatan

• • •

Memiliki frekuensi perubahan rencana kebijakan konservasi yang sering berubah sebagai dampak dari belum adanya kesepakatan kebijakan pengelola Kehutanan, kelautan di tingkat pemerintahan Memiliki frekuensi perjalanan ke daerah minimal 1 kali dalam 1 bualn Bekerja dengan komputer minimal 6 jam/hari

Inborn Relationship Within Job Interaksi yang dilakukan oleh pemangku jabatan, selain dengan atasan dan bawahan langsungnya, dalam rangka mendukung kelancaran pemenuhan tanggung jawabnya


Internal:

Forest Tim (coordinatif, informatif),Marine team (coordinative, informatif), finance (coordinative), communication (informative dan coordinative), Database (coordinative & informative), GIS (Coordinative & Invormative) Species Team ( Coordinative and Informative) External:

PHKA – KLH – DKP, , Pemda Provinsi dan Kabupaten , Balai Taman Nasional, Kelompok Masyarakat (DAP), NGO’s, Praktisi Hukum, BKSDA (informative, consultative, coordinative) Perguruan Tinggi/Universitas (consultative) Job Requirements Pre-requisite: • Minimum S-1, Bidang Hukum • familiar dengan isu konservasi dan kebijakannya pengelolaan konservasi berkelanjutan • Berpengalaman minimal 5 tahun dalam bidang kebijakan konservasi, khususnya di Papua Competency requirements: Threshold - Very strong interpersonal skills - Skills & practical experiences in policy advocacy at different levels - Knowledge of relevant conservation policies - Analytical capacities, mainly on policy mapping for Indonesia conservation development, including the decentralized resource management in Indonesia - A postgraduate qualification in Law, resource management or other related subjects. - At least 5 years experience working on conservation issues in Indonesia. - Understanding and or experience working with Indonesian administration. - Experience in project management. - Excellent language skills, written and spoken, in both English and Indonesian. - Advanced reporting skills and good verbal communication capabilities. - Proven ability to work effectively in a team environment with little supervision. Differentiating 1. Communication and Lobbying Skill

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Teamwork Building Analytical and conceptual thinking Decision making Leadership Relationship building Achievement orientation Interpersonal relationship

Job Structure Diagram Posisi jabatan dalam organisasi. Diagram harus digambar sedetil mungkin.

Dir. Reg. Sahul papua Secretary


Field Mgr Transflay Field Mgr Vogelkop Field Mgr Lorentz Field Mgr Species Sorong Field Mgr Tel Cenderawasih

Sen Off Adm/Persn

Koord. Fin & Acct Sen Off Policy & Law

GIS Office Comm Off

Forest Sertf Off

Data Base Office

WWF Indonesia. Distinct Job Manual

Recommend Documents