Wawasan Nusantara sebagai Arah Pembangunan Nasional

Wawasan Nusantara sebagai Arah Pembangunan Nasional Yuliani Sri Widaningasih Program Studi Pendidikan Sejarah PIPS Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Jl. Letjen. S. Humardani No. 1 Sukoharjo 57521 Telp. (0271) 593156 Fax (0271) 591065 Abstrak Wawasan Nusantara merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pandangan geopolitik Indonesia. Jadi Wawasan Indonesia sebagai Wawasan Nasional atau national outlook-nya bangsa Indonesia untuk penyelenggaraan pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan berdasarkan GBHN 1998 memiliki pengertian tentang bagaimana cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya serta Nusantara sebagai tempat tinggalnya. Artinya bahwa kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sebagai kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan keamanan, yang berintikan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta pemerataan pembangunan. Namun sejak era reformasi Negara tidak memiliki GBHN sehingga pemahaman tentang Wawasan Nusantara menjadi kabur, berdampak terhadap rasa persatuan bangsa, pemerataan pengembangan, dan tercabutnya akar budaya bangsa. Kata Kunci

: Wawasan Nusantara, Persatuan dan Kesatuan, Pembangunan.

Pendahuluan Krisis ekonomi dan keuangan yang menghantam Indonesia pada pertengahan 1997 telah menyebabkan keadaan negara dan bangsa Indonesia hingga sekarang menjadi kacau balau. Rakyat kecil khususnya yang belum beruntung semakin runyam dan memprihatinkan. Daya belinya rendah, sementara kesempatan kerja semakin sulit diperoleh sehingga junlah pengangguran semakin meningkat tajam. Penderitaan rakyat kecil terasa semakin berat, sementara golongan menengah keatas masih dapat tidur nyenyak, kesenjangan ekonomi bukan semakin berkurang, tetapi makin melebar, keadaan semacam ini antara lain disebabkan “Salah urus” (miss management) dalam penyelenggaraan Negara. Bermula terjadi krisis mata uang, diikuti krisis ekonomi dan perbankan, selanjutnya terjadi krisis sosial, politik, keamanan, hukum serta krisis kepemimipinan dan mulai menyentuh krisis peradaban. Krisis yang bersifat multi dimensi ini telah merusak citra (image) bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya, bahkan telah menghilangkan sebagian besar kepercayaan masyarakat (the collapse of confidence) (Muhadi, 2011: 6). Kesemuanya itu berakar pada krisis moral atau budaya yang mewabah pada para elite politik, para petinggi pemerintahan baik pusat dan daerah. Para elite politik sibuk memikirkan bagaimana saling menjatuhkan lawan, saling berebut kursi kekuasaan dan saling memanfaatkan kesempatan yang ada (Sunardi, 2000: 7). Pada saat seperti ini ada kebutuhan yang mendesak yakni kepemimpinan yang kuat (strong leadership) di segala lini dan adanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan proses demokratisasi yang sehat.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Wawasan Nusantara bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Secara konseptual Wawasan Nusantara merupakan wawasan nusantara bangsa Indonesia, jadi merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, oleh sebab itu juga dapat dikatakan sebagai wawasan nasional (national outlook) bangsa Indonesia, dapat dijadikan sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan. Namun patut disayangkan bahwa setelah Orde Reformasi, bangsa Indonesia tidak memiliki wawasan nusantara lagi karena tidak memiliki GBHN. Undang-undang Dasar 1945 telah diamandemen pada tahun 2002 s/d 2004, sehingga dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen (Sunardi, 2000: 18). Secara etimologis Wawasan Nusantara berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan atau yang berarti memandang. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Secara garis besar berarti nusa yang terletak diantara dua unsur yang berwujud benua dan lautan. Jadi nusantara menunjukkan letak kepulauan tau pulau antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik (Dwi Winarso, 2006:121). Sebaliknya secara terminologis besar Haluan Negara 1998 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan: kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan bernegara dan berbangsa, artinya bangsa Indonesia melihat dirinya sebagai apa dan harus berbuat bagaimana. Untuk itu itulah kedudukan Wawasan Nusantara (Tap II/MPR 93/UUD’45/P4,GBHN, 2003: 123). Dalam rumusan garis-garis besar Haluan Negara (GBHN), Wawasan Nusantara ialah kebutuhan bangsa dan keutuhan wilayah. Jadi apabila telah memiliki bangsa yang utuh dan bersatu, serta memiliki wilayah utuh dan jelas, maka penyelenggaraan berbangsa, bernegara, pembangunan akan berjalan lancar dan baik dalam mencapai tujuan oleh sebab itu harus menempatkan Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa artinya harus memiliki suatu rumusan yang jelas terhadap apa yang dikehendaki bangsa itu (Tap no II/ MPR/1993.UUD’45/P4, GBHN, 2003: 123). Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketatanegaraan mesti berkiblat kepada struktur sebagai berikut: (a) Landasan Idiil yakni Pancasila dan Pembukaan UUD ’45. (b). Landasan Konstitusi ialah UUD ’45. (c). Landasan Visional adalah Wawasan Nusantara. (d). Landasan Konsepsional yaitu Ketahanan Nasional. (e). Landasan Operasional ialah Dokumen Rencana Pembangunan Munculnya Wawasan Nusantara ada yang melatarkan yakni latar belakang sejarah. Ini sangat penting artinya, sebab dengan memahami sejarah akan mampu memahami sejarah akan mampu mengambil kebijakan yang lebih baik, untuk menentukan langkah-langkah mendatang, sebab sejarah merupakan ajaran filsafat melalui contoh-contoh (History of philosophy Teaching by example). Contoh-contoh yang dimaksud adalah apa yang terjadi di masa lampau dan mengapa itu terjadi serta bagaimana proses kejadian itu terjadi (Muhadi, 2007: 14). Dari cara mengembangkan analisa kejadian masa lampau itulah membuat rencana dan program kenegaraan yang lebih baik, atau lebih populer dikatakan dapat mengambil langkah yang bijaksana. Sayangnya bangsa Indonesia saat ini sudah sangat jauh meninggalkan sejarah bangsanya, sehingga langkah saat ini kehilangan arah (Muhadi, 2007: 19) Adapun faktor historis yang disebut didepan yakni bangsa Indonesia pernah memiliki masa kejayaan meskipun pada saat itu belum dikatakan sebagai bangsa


Indonesia, tetapi menyingkat geopolitiknya masa lalu, sekarang ini serupa meskipun tak sama. Sejarah masa lalu yang gemilang yang dimaksudkan adalah masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit (Muhadi, 2007: 17), juka mampu menggambarkan lukisan masa lalu tersebut, betapa besar kekuasaan, kemegahan dan kemakmuran rakyat dengan memiliki wilayah luas yang lebih kurang seperti wilayah yang dimiliki saat ini. Selain itu wilayah Indonesia juga perbah dijajah asing (Belanda), kendatipun wilayah terpisahpisah, namun menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia wilayah yang tergambar dalam Sumpah Pemuda menggunakan ketentuan/ordomansi 1939, yakni batas teritorial laut hanya 3 mil, namun setelah disepakati dan adanya pengakuan PBB atas deklarasi Djuanda 1957, maka Indonesia menjadi Negara Archipelago State (Dwi Winarno, 2006: 27). Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 diadakan Rativikasi terhadap wilayah teritorial Indonesia. Untuk menguatkan konstitusi Indonesia, dikeluarkan Undang-Undang No. 1 1973, dan pada 1980 pemerintah mengeluarkan Zone Ekonomi Eksklusif, antara lain berisi: Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia 200 mil diukur dari garis pantai laut Indonesia. Tentang Konsepsi Wawasan Nusantara, tetang dalam ketetapan MPR mengenai GBHN sejak 1973 yakni Tap. MPR/No.IV/MPR/1973, dan seterusnya sampai pada Tap. No. II 1998. Intisari Wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut: (a). Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. (b). Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. (c). Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. (d) Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan. dan (Dwi Winarno, 2006: 124) Jika memperhatikan hal-hal tersebut, maka konsep kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, diperlukan suatu harmoni antara kepentingan pusat dan daerah serta antar daerah, sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial yang berakibat fatal. Oleh karena itu konsep terakhir Wawasan Nusantara 1998 yang tertuang dalam Tap. MPR No. 11/1998, sebagai bagian terakhir tentang Wawasan Nusantara apakah tetap dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Negara, sebab setelah GBHN 1998, tidak memiliki GBHN lagi. Agar tidak kehilangan arah dalam penyelenggaraan Negara, sebaiknya Tap MPR No. 11/1998 tersebut dijadikan sebagai acuan. Melihat tujuan dan manfaat tentang Wawasan Nusantara yang demikian besar maka sangat penting untuk dipertahankan karena menyangkut persatuan dan kesatuan segala aspek kehidupan nasional serta untuk kepentingan Internasional. Selain itu hal tersebut juga untuk kepentingan generasi muda yang nantinya akan tampil sebagai pengelola bangsa dan negara Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara warisan para pendahulu hendaknya dijadikan sebagai konsepsi penyelenggara berbangsa dan bernegara karena bernilai strategis, dan jika dimungkinkan untuk dikembangkan tanpa merugikan kepentingan negara lain atau wilayah lain, dan boleh jadi guna menghindari sparatisme yang sangat rawan di negeri kepulauan ini. Pentingnya Wawasan Nusantara bagi Bangsa Indonesia. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa (nation state) dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. (Indonesia sebagai negara maritim memiliki ± 17.508 pulau yang bernama/belum). Keunikan wilayah dan


heterogenitas dapat dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita, sebaiknya juga dapat dengan mudah menumbuhkan perpecahan dan infiltasi pihak luar. Peluang kearah sentritugal (memecah) perlu ditanggulangi sedangkan peluang gerak sentripetal (menyatu) perlu diupayakan secara berkesinambungan (Sunardi, 2004: 35). Dari segi politik (pertama dikemukakan oleh Frederich Ratsel) yang menyatakan bahwa politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara yang bersangkutan. Orang Indonesia pertama yang mengaitkan geopolitik dengan Indonesia adalah Ir. Soekarno (Bung Karno) dalam pidato 1 Juni 1945 (Sunardi, 2004: VIII). Jadi dari segi manapun Wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia karena memiliki nilai sangat strategis. Konsepsi Wawasan Nusantara dibangun diatas geopolitik, dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan serta penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. Ada satu hal yang perlu diingat bahwa meskipun Wawasan Nusantara mengajarkan perlunya kesatuan politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan-keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia, mengenai kekayaan alam daerah perlu adanya interprestasi yang tepat guna menghindari kecemburuan nasional/daerah. Tujuannya ialah untuk mencapai harmoni antara kepentingan pusat dan daerah. Dari segi tujuan, Wawasan Nusantara memiliki tujuan yakni: Pertama, menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, dan kedua terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerja sama dan saling menghormati. Guna mengemban tugas-tugas tersebut diperlukan kepemimpinan (leadership) yang berbudaya, memiliki keahlian praktis (practical skills) serta memiliki wawasan kedepan (vision), sehingga mampu memberikan arah yang jelas dalam membangun masa depan bangsa (Sunardi, 2000: 17). Penutup Para pendiri Republik Indonesia ternyata memiliki kecerdasan emosional (emotional question) yang sangat tinggi yang salah satu pandangannya tentang Wawasan Nusantara guna membangun masa depan bangsa bentuk mencapai harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalannya sekarang adalah bangsa Indonesia GBHN untuk membangun bangsa. Persoalan selanjutnya apakah Wawasan Nusantara masih menjadi acuan pembangunan?. Untuk mencari jawaban, persoalan-persoalan tersebut calon pemimpin bangsa dan generasi penerus perlu mengembangkan diskusidiskusi tentang berbangsa dan bernegara utamanya Wawasan Nusantara untuk format pembangunan sehingga tujuan nasional masyarakat adil makmur yang berdasar Pancasila dan UUD ’45 dapat tercapai. Wawasan Nusantara sekurang-kurangnya dapat memberikan pengertian, wawasan dan acuan dalam pembangunan segala bidang bangsa Indonesia,agar tidak keluar dari rel perjuangan bangsa guna mencapai tujuan. Mari songsong hari esok yang lebih baik.


Daftar Rujukan

Dwi Winarso. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Muhadi MS. 2001. Pengajaran Sejarah Menyongsong Abad 21 Dalam Rangka Memantapkan Nasionalisme. Dalam Widyatama Nomor 3/Tahun XII/2003. . 2007. Kebangkitan Nasional Memelihara dan Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Dalam Widyatama Nomor 2/Tahun XV/2007. Sunardi. 2000. Berpijak Pada Kebudayaan Sendiri Mewujudkan Indonesia Raya. LEMSTRA PDSD. . 2004. Memahami Pancasila Sebagai Idiologi, Dasar Negara, Filosofi Bangsa, dan Perekat Bangsa Indonesia. LEMSTRA PDSD. Tap No. II/MPR/1993. UUD ’45, P4, GBHN. 2003. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departeman Pendidikan & Kebudayaan.


Wawasan Nusantara sebagai Arah Pembangunan Nasional

Recommend Documents