WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI ARAH DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL NEGARA INDONESIA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PPKn III | 2017

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI ARAH DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL NEGARA INDONESIA Nanang Al Hidayat STIA Setih Setio Muara Bungo [email protected] Abstrak Saat ini globalisasi telah mempengaruhi hampir seluruh subsistem kemasyarakatan di Indonesia yang dapat membawa ke arah negatif, jika terus dibiarkan Indonesia akan kehilangan jati dirinya karena seluruh subsistem dalam ketahanan nasional telah terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Oleh karena itu melihat kepada kondisi tersebut Indonesia harus mampu mawas diri menjaga dari segala hal yang dapat menganggu bahkan merusak perkembangan negara baik dari pengaruh yang datang dari dalam yang disebabkan kemajemukan maupun pengaruh yang datang dari luar yang disebabkan arus globalisasi dan teknologi informasi. Tulisan ini untuk mengetahui bagaimana wawasan nusantara sebagai arah dalam memperkuat ketahanan nasional negara Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil tulisan menunjukan untuk memiliki ketahanan nasional yang kuat agar tidak mudah dipengaruhi oleh hambatan baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar negara Indonesia harus memiliki kekuatan pada seluruh subsistem kemasyarakatan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk memperkuat subsistem kemasyarakatan tersebut Indonesia harus memiliki wawasan nusantara yang mengacu kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kearifan nasional negara Indonesia. Kata kunci: wawasan nusantara, ketahanan nasional, globalisasi.

PENDAHULUAN Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang merupakan negara majemuk yang tersusun atas segala macam perbedaan yang ada di dalamnya baik suku, adat, ras, etnis, budaya, maupun agama, serta sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar juga memiliki kondisi geografis yang berbentuk negara kepulauan. Indonesia sebagai salah satu negara dalam percaturan negara-negara internasional tentu tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh negara-negara lain baik pengaruh yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi, arus informasi sangat cepat, dunia seolah menjadi kampung besar yang sangat mudah terhubung satu sama lain namun bukan berarti menghilangkan batas-batas teritorial. Saat ini globalisasi telah mempengaruhi hampir seluruh subsistem kemasyarakatan

di Indonesia yang dapat membawa ke arah negatif, jika terus dibiarkan Indonesia akan kehilangan jati dirinya karena seluruh subsistem dalam ketahanan nasional telah terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut Mahfud MD mengatakan “globalisasi telah mempengaruhi ketahanan nasional, karena derajat kedaulatan negara bisa menimbulkan reaksi di tubuh internal suatu negara terhadap pemerintahan yang dianggap menjadi kolaborator negara asing, bukan hanya bidang ekonomi tetapi juga di bidang sosial dan politik”. (Mahfud MD, 2010) Oleh karena itu melihat kepada kondisi tersebut Indonesia harus mampu mawas diri menjaga dari segala hal yang dapat menganggu bahkan merusak perkembangan negara baik dari pengaruh yang datang dari dalam yang disebabkan kemajemukan maupun pengaruh yang


datang dari luar yang disebabkan arus globalisasi dan teknologi informasi. Agar Indonesia mampu mewujudkan hal tersebut Indonesia harus memiliki suatu ketahanan nasional yang kuat di semua subsistem kemasyarakatan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk dapat memiliki ketahanan nasional yang kuat Indonesia harus menjalankan atau membangun ketahanan nasional tersebut

berdasarkan wawasan nusantara. Agar semua subsistem di dalam ketahanan nasional menjadi sesuatu yang bersifat positif dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri karena sudah dibuat berdasarkan wawasan nusantara. Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana wawasan nusantara sebagai arah dalam memperkuat ketahanan nasional negara Indonesia?

Landasan Teori 1. Konsep Wawasan Nusantara Wawasan nasional (Wawasan nusantara) memiliki konsepsi kewilayahan, politik maupun ketatanegaraan dan di dalam wawasan nusantara memiliki isi yaitu perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan di bidang sosial budaya maupun satu kesatuan pertahanan keamanan. “Wawasan berasal dari bahasa Jawa “wawas” = melihat, memandang, Seperti terdapat dalam istilah “mawas-muwus” = melihat-mengucap, “mawas diri” melihat diri pribadi. Kata wawasan selain menunjukan “isi” juga melukiskan “cara tinjau” , “ cara penglihatan” dan “cara tanggap inderawi” . Wawasan berarti cara pandang sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup yang berisi dorongandorongan, ransangan-ransangan untuk mewujudkan aspirasi dalam mencapai tujuan hidup. Nusantara berasal dari dua kata yaitu nusa yang berarti pulau dan antar. pulau-pulau yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudra (Pasifik dan Hindia). diartikan sebagai tanah air Indonesia, yaitu kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara dua samudra (Pasifik dan Hindia) dan dua benua (Asia dan Australia). jadi, wawasan nusantara adalah

cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya dengan memperlihatkan kondisi geografis, latar belakang sejarah dan kondisi sosial budayanya dalam rangka ingin mencapai cita-cita serta tujuan nasional. Berdasarkan pengertian wawasan nusantara secara harfiah bahwa kata wawasan dibentuk dari lafal wawas yang berarti pandangan dengan ditambah akhiran -an maka kata wawas menjadi wawasan yang berarti cara pandang yang mengandung makna baik caranya maupun isi substansinya, dan kata nusa berarti pulau dan antar yang berarti berada di tengahtengah dua benua, Asia dan Australia dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Di mana cara pandang itu mengajarkan kepada kita bagaimana membina persatuan dan kesatuan aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mengejar cita-cita dan tujuannya sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya. Di mana cita-cita tersebut dirumuskan atau dijadikan dasar untuk menentukan tujuan nasionalnya. 2. Kedudukan Wawasan Nusantara Setiap bangsa mempunyai wawasan nasionalnya, yaitu cara pandang bangsa untuk menempatkan diri terhadap lingkungannya. Seperti wawasan nusantara pada Indonesia, bagi bangsa Indonesia yang wilayahnya terdiri dari lautan dan terdiri dari banyak pulau serta kedudukannya yang terletak di antara dua benua dan dua samudera sangatlah penting untuk


menentukan wawasannya yang dikenal sebagai wawasan nusantara. Menurut Muhammad, “wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengajarkan kepada kita bagaimana membina persatuan dan kesatuan aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mengejar cita-cita dan tujuannya sebagai ajaran yang diyakini kebenaran itulah maka wawasan nusantara dinamakan sebagai doktrin dasar nasional yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia”. (Muhammad, 2006) Sebenarnya Wawasan Kebangsaan Indonesia sudah dicetuskan oleh seluruh Pemuda Indonesia dalam suatu tekad pada tahun 1928 yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda yang intinya bertekad untuk bersatu dan merdeka dalam wadah sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya untuk menghadapi keadaan negara yang serba sulit sekarang ini kita bangsa Indonesia bangkit bersatu mengatasi masalah bangsa secara bersamasama. Oleh karena itu wawasan nusantara memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara.

3. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUD HANKAM Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu realiasasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun menurut Kaelan, “pembangunan dirinci dalam berbagai macam bidang antara lain POLEKSOSBUD HANKAM. Dalam bidang kenegaraan penjabaran pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci dalam bidang-bidang operasional serta target pencapaiannya”. (Kaelan M.S, 2010) Sehubungan dengan hal di atas Kaelan berpendapat “pembangunan yang merupakan realisasi praksis dalam negara untuk mencapai tujuan seluruh warga harus mendasarkan pada hakekat manusia sebagai subjek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Hakekat manusia adalah monopluralis artinya meliputi berbagai unsur yaitu rohani-jasmani, individumahluk sosial serta manusia sebagai pribadi-mahluk tuhan yang maha esa”. (Kaelan M.S, 2010) Oleh karena itu hakekat manusia sebagai sumber nilai bagi pengembangan POLEKSOSBUD HANKAM. Hal inilah yang sering diungkapkan dalam pelaksanaan pembangunan bahwa pembangunan hakekatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh unsur hakekat manusia

monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia. METODOLOGI PENELITIAN Dalam penelitian penulisan karya ilmiah ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitan yuridis normatif. Dipilihnya tipe penelitian ini ditujukan guna mendapat hal-hal yang bersifat teoritis, prinsip, konsepsi, doktrin. Pendekatan yang digunakan adalah

Pendekatan konseptual (conceptual approach) Adapun teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan system kartu (card system). Digunakan sistem ini adalah untuk mempermudah menganalisis bahanbahan hukum yang dimaksud. Bahan-bahan hukum itu meliputi :Bahan primer berupa : Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945


dan bahan peraturan lainnya yang dipergunakan dalam rangka mempertajam analisis yang kaitannya dengan subtansi rumusan masalah tersebut di muka; Bahan sekunder yaitu : bahan yang memberikan penjelasan atas bahan primer, berupa: hasilhasil penelitian yang berhubungan dengan wawasan nusantara sebagai arah dalam memperkuat ketahanan nasional negara Indonesia dan pendapat ahli/pakar ilmu berupa : kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN Indonesia sebagai negara berkembang dan sebagai negara yang memiliki segala potensi untuk menjadi negara yang maju sekaligus sebagai negara yang memiliki potensi untuk terpecah belah harus selalu bergerak ke arah yang positif agar dapat menjadi negara yang maju dan menjadi negara yang disegani dalam percaturan negara-negara di asia khususnya dan di dunia pada umumnya. Untuk mewujudkan hak tersebut Indonesia harus memiliki strategi, karena suatu tujuan dapat tercapai hanya dengan perencanaan yang matang, apalagi secara eksplisit tujuan negara Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam alenia ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..”, untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah tetapi tidak juga sulit asal Indonesia memiliki komitmen yang kuat serta sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Faktor yang mempengaruhi kemajuan serta perkembangan negara Indonesia adalah faktor internal dan faktor

hukum khususnya hukum pemerintahan dan bidang lainnya yang berhubungan dengan wawasan nusantara sebagai arah dalam memperkuat ketahanan nasional negara Indonesia, baik dalam bentuk buku, tesis, makalah, dan jurnal; Bahan tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder,

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam negara Indonesia itu sendiri seperti kemajemukan suku, adat, ras, etnis, budaya dan agama serta faktor eksternal yang merupakan faktor yang datang dari luar negara Indonesia seperti arus globalisasi serta perkembangan terknologi informasi yang dapat masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, agar dapat menjadi negara yang maju serta mewujudkan tujuan dan cita-cita negara Indonesia harus memiliki ketahanan nasional yang kuat di semua subsistem kemasyarakatan yaitu dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk memperkuat seluruh subsistem dalam ketahanan nasional tersebut harus memiliki perencanaan yang matang yang pada gilirannya dapat diimplementasikan pada tataran empiris. Agar dapat memiliki suatu perencanaan yang matang di semua subsistem kemasyarakatan harus mengacu kepada rambu yang tepat karena jika sudah salah dalam perencanaan berarti sudah merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketahanan nasional di semua subsistem kemasyarakatan tersebut harus dibuat berdasarkan wawasan nusantara yaitu pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 serta kearifan nasional bangsa Indonesia.


Pembahasan mengenai subsistemsubsistem ketahanan nasional dapat diuraikan pertama: ketahanan nasional dalam bidang ideologi, Ideologi adalah hal yang prinsip yang harus dimiliki oleh setiap negara. Negara tanpa ideologi bagai manusia tanpa jiwa. Artinya, ideologi memiliki kedudukan yang sangat penting pada sebuah negara. Ideologi berada pada tataran filosofis, sehubungan dengan itu Soerjanto Poespowardojo berpendapat “pada hakekatnya ideologi tidak lain adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya”. ( Soerjanto Poespowardojo, 1992) Pada negara Indonesia ideologi yang digunakan adalah ideologi yang terdapat atau terkandung dalam pancasila. Ideologi pancasila adalah ideologi yang mengambil unsur positif pada idelogi liberal dan unsur positif pada ideologi komunis. Unsur positif pada ideologi liberal yaitu penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan unsur positif pada ideologi komunis yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu warga negara. Kedua hal ini diterapkan secara seimbang dalam ideologi pancasila lalu ditambahkan dengan karakteristik asli bangsa Indonesia oleh para founding fathers. Ideologi pancasila memiliki esensi yang baik dan tidak ekstrim serta mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut menurut Soerjanto Poespowardojo “pancasila merupakan ideologi nasional yang meliputi dan memayungi segenap orientasi di dalamnya. Artinya, adanya pandangan hidup-pandangan hidup dalam masyarakat diakui dan dibernarkan untuk berkembang, baik dengan mengeksplisitkan potensi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maupun melalui akulturasi”. ( Soerjanto Poespowardojo, 1992) Oleh karena itu kita sebagai masyarakat

Indonesia harus menjunjung tinggi nilainilai yang terdapat dalam ideologi pancasila tersebut jangan sampai ada upaya-upaya perlawanan untuk menggantikan ideologi pancasila dengan ideologi-ideologi lain agar Indonesia memiliki ketahanan nasional yang kuat dalam bidang ideologi. Kedua: ketahanan nasional dalam bidang politik, politik merupakan hal yang sangat penting ada pada suatu negara. Politik menjadi alat atau cara untuk mencapai suatu tujuan khususnya kekuasaan. Setiap negara memiliki penguasa mulai dari level terendah sampai level tertinggi. Politik sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut jika dikaitkan dengan wawasan nusantara merupakan hal yang harus benar-benar dipahami dengan baik. Untuk mewujudkan suatu ketahanan nasional yang kuat di Indonesia dalam bidang politik maka harus memiliki wawasan nusantara di dalam bidang tersebut. Jika merujuk kepada pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara esensi sistem politik yang terkandung dalam pancasila adalah sistem politik demokrasi. Namun perlu dipahami sistem politik demokrasi yang terkandung di dalam pancasila tidaklah sama dengan demokrasi yang ada di Amerika, hal ini berhubungan juga dengan ideologinya. Demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi yang mencerminkan kearifan dan karakteristik masyarakat yang tidak individual serta mengedepankan musyawarah mufakat untuk mengambil suatu keputusan sebagaimana yang tersirat dalam sila ke 4 pancasila. Artinya sistem politik yang tepat untuk Indonesia berdasarkan pancasila adalah demokrasi tidak langsung. Berkaitan dengan hal tersebut Alfian menyatakan “ditinjau dari segi politik, hakekat demokrasi adalah bahwa kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam


mewujudkan kedaulatan rakyat itu berbagai masyarakat atau bangsa memperlihatkan berbagai macam paham yang melandasinya, serta gaya, proses dan prosedur dalam pelasanaannya”. (Alfian, 1992) Oleh karena itu inilah rambu yang harus dipatuhi oleh elit politik yang ada di Indonesia dalam menjalankan kehidupan politik supaya tercipta suatu kondusifitas dan kestabilan politik di Indonesia. Karena sudah dibuat berdasarkan wawasan nusantara yaitu sila ke 4 pancasila agar pada gilirannya dapat memperkuat ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam bidang politik. Ketiga: Ketahanan nasional dalam bidang ekonomi, Perekonomian merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan sebuah negara, semakin kuat tingkat ekonomi sebuah negara maka semakin maju pulalah negara tersebut. Demikian halnya di Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia harus membangun kehidupan ekonominya dengan baik apalagi Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat baik jika dikelola secara benar. Terkait hal tersebut dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dalam rangka memperkuat ketahanan nasional pemerintah dan masyarakat harus memahami terlebih dahulu sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Pancasila secara implisit menentukan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang menjadikan pelaku ekonomi skala mikro kecil, dan menengah sebagai tonggak dalam pembangunan ekonomi di Indonesia bukan pelaku ekonomi besar yang memonopoli perekonomian di Indonesia. Hal inilah yang harus betul-betul dipahami oleh masyarakat khususnya oleh pemerintah. Berkaitan dengan itu Mubyarto berpendapat :

“Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia memiliki esensi pada sila pertama : roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Sila kedua : ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian) sesuai asas-asas kemanusiaan. Sila ketiga : prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Sila keempat : koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama. Sila kelima : adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial”. (Mubyarto, 1992) Berangkat dari sistem ekonomi kerakyatan tersebut harus menjadi acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait bidang ekonomi karena hal itulah yang menjadi wawasan nusantara bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi agar tercipta suatu sistem ekonomi yang kuat yang berpengaruh pula pada ketahanan nasional bangsa Indonesia dan pada gilirannya jika ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi sudah kuat maka akan mempercepat kemajuan negara Indonesia. Keempat: Ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya, Indonesia adalah negara besar yang majemuk. Artinya Indonesia tersusun atas segala macam perbedaan yang ada di dalamnya baik itu suku, ras, adat, etnis, budaya dan agama. Keanekanragaman yang ada di Indonesia ini jika tidak disikapi dengan bijaksana baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dapat menjadi


ancaman terhadap integritas dan keutuhan bangsa Indonesia. Karena semua perbedaan dan kemajemukan tersebut jika tidak diiringi dengan sikap yang bijak seperti ego sektoral dan individualisme serta primordialisme kedaerahan yang sempit dapat menjadi pemicu perpecahan di Indonesia. Sejalan dengan itu Sastrapatedja mengatakan “pancasila harus mampu mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Ini mengimplikasikan kebutuhan akan politik kebudayaan yang didasarkan pada pancasila. Dengan kata lain, untuk menciptakan budaya bangsa yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila diperlukan suatu rekayasa kebudayaan atau suatu strategi kebudayaan”. (M. Sastrapatedja, 1992) Oleh karena itu untuk membangun ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya Indonesia perlu memiliki wawsaan nusantara yang mengacu kepada sila ke 3 pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia baik pemerintah maupun masyarakat harus selalu bersatu dan tidak boleh membedabedakan suku, adat, ras, etnis, budaya dan agama namun justru harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, tenggang rasa, dan kekeluargaan untuk menyikapi semua perbedaan tersebut. Khususnya bagi pemerintah wawasan nusantara ini dapat menjadi strategi dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait sosial budaya. Jika ketahanan nasional Indonesia dalam bidang sosial budaya sudah kuat maka ancaman disintegritas dan perpecahan dapat diminimalisir dan Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dan disegani oleh negaranegara lain. Kelima: Ketahanan nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan, pertahanan dan kemanan merupakan simbol kekuatan sebuah negara. Jika pertahanan dan keamanan suatu negara kuat maka akan

semakin disegani oleh negara lain. Dalam negara Indonesia pertahanan dan keamanan harus betul-betul dijaga dengan baik mengingat Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang tersusun atas pulau besar dan pulau-pulau kecil baik yang sudah bernama maupun yang belum memiliki nama, baik yang sudah berpenghuni maupun yang belum berpenghuni. Dengan kondisi geografis seperti ini Indonesia sangat rentan akan ancaman pertahanan dan keamanan baik ancaman yang datang dari dalam maupun ancaman yang datang dari luar. Oleh karena itu pemerintah harus betul-betul memahami kondisi wilayah Indonesia yang menjadi wawasan nusantara dalam menyusun kebijakan-demi kebijakan terkait masalah pertahanan dan keamanan. Karena dengan memiliki wawasan nusantara dalam bidang ini berarti pemerintah sudah mengambil suatu langkah yang tepat demi menjaga pertahanan dan keamanan. Misanya dalam menentukan kebutuhan TNI dan Polri dilihat berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, dalam menentukan kebutuhan alutsista dilihat berdasarkan kondisi geografis negara. Dengan kuatnya ketahanan nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan maka Indonesia akan menjadi negara yang disegani dan diperhitungkan di kancah negara-negara internasional. Sehubungan dengan itu Saafroedin Bahar berpendapat : “pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ditujukan untuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka menghadapi segala macam ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Di samping itu pembangunan bidang pertahanan keamanan juga ditujukan untuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka mendukung pelaksanaan, mengamankan hasil-hasil serta menjamin


kelanjutan pembangunan (Saafroedin Bahar, 1992)

nasional”.

Oleh karena itu merupakan suatu keniscayaan agar negara Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasional di seluruh subsistem kemasyarakatan dan harus mengacu kepada wawasan nusantara sebagaimana yang terdapat dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kearifan nasional yang ada di Indonesia. Jika seluruh subsistem kemasyarakatan sudah kuat maka dapat meminimalisir adanya intervensi dan intimidasi baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar yang dapat merusak tatanan negara Indonesia dan dapat menganggu intergritas dan persatuan negara Indonesia. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Untuk memiliki ketahanan nasional yang kuat agar tidak mudah dipengaruhi oleh hambatan baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar negara Indonesia harus memiliki kekuatan pada seluruh subsistem kemasyarakatan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, untuk memperkuat subsistem kemasyarakatan tersebut Indonesia harus memiliki wawasan nusantara yang mengacu kepada pancasila, Undang-Udang Dasar 1945, dan kearifan nasional negara Indonesia. Saran Untuk pemerintah perlu melakukan revitalisasi terhadap kebijakan-kebijakan terkait seluruh subsistem kemasyarakatan yang disesuaikan dengan wawasan nusantara negara Indonesia, bagi masyarakat perlu ditingkatkan kembali pemahanan mengenai wawasan nusantara untuk memperkuat rasa nasionalisme agar Indonesia menjadi negara yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh pengaruh

negatif yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar negara.

DAFTAR PUSTAKA Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010. Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Oesman dan Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992. PT Balai Pustaka – LEMHANNAS (Lembaga Ketahanan Nasional). Jakarta 1997. The Free Encyclopedia. Wawasan nusantara, 2012.

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI ARAH DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL NEGARA INDONESIA

Recommend Documents