WARTA USAHA. "Apa yang saya lakukan ini karena saking cintanya kepada usaha rotan, sehingga tak membuat saya jera membangun usaha

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH

≡

≡

OPINI

40.

1. Sambutan dari Kepala Pusat Humas Kemendag atas terbitnya edisi ketujuh majalah .

LAPORAN UTAMA

≡

Meretas Jalan Revolusi Deregulasi & Debirokratisasi Pemerintah sedang meretas jalan revolusi perijinan. Semua peraturan yang menjadi beban yang menghambat penguatan daya saing industri nasional dipreteli.

REFLEKSI MEDIA

Persitiwa penting yang terjadi di Kementerian Perdagangan

KOLOM PEDULI

Simak bagaimana pandangan mereka terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Paket Deregulasi di sektor Perdagangan? Bagaiamana Paket Deregulasi Perdagangan dilakukan? Simak juga uraian Edy Putra mengenai seluk beluk deregulasi dan debirokratisasi yang terdapat dalam paket kebijakan ekonomi.

2.

WARTA USAHA

Bertepatan Hari Raya Idul Adha 1436 H, Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong turut memberikan bantuan satu ekor sapi kurban.

≡

"Berdoa sebelum bekerja. Biasanya saya duduk diam di kursi tempat saya bekerja. Saya membiasakan diri seperti itu."

"Apa yang saya lakukan ini karena saking cintanya kepada usaha rotan, sehingga tak membuat saya jera membangun usaha.”

MENYONGSONG

MEA

MENGENAL

LEBIH DEKAT

Media Monitoring Pusat Humas Kementerian Perdagangan mencatat isu pemberitaan terkait isu kebijakan perdagangan sepanjang tahun 2014 dan sepanjang JanuariOktober 2015

≡

Dwika Dasawarsih (Kasubdit Pelayanan Perdagangan)

34.

≡

56.

≡

70.

Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga (Menteri Koperasi dan UKM) 7 Jurus Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Ir. Arlinda, MA

Ketua Tim Deregulasi Perdagangan

TRADE-PEDIA

Sosok ibu murah senyum ini menjadi bagian penting dari keluarnya Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Simak hasil wawancara tim Intra bersama beliau.

72.

≡

TEGAKKAN HAK & KEWAJIBAN ANDA SELAKU KONSUMEN

KIAT

CERDAS

BELI SESUAI KEBUTUHAN, BUKAN KEINGINAN

PASTIKAN PRODUK SESUAI DENGAN STANDAR MUTU K3L

PERHATIKAN LABEL & MASA KADALUWARSA

Sosialisasi Konsumen Cerdas yang sedang dikampanyekan oleh Kemendag hadir dalam format infografis.

KONSUMEN CERDAS

adalah konsumen yang kritis dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L).

asfiranti, mulyansari, virza arigiatha, abdul syukur k, heru bahtiar arifin

gunaryo

Pemimpin Redaksi: ani mulyati

Alamat Redaksi:

Redaktur Pelaksana:

pusat humas

luther palimbong

kementerian perdagangan ri

Editor:

jl. m. i. ridwan rais, no. 5,

r. sudiyatmoko, m. amin, guntur

jakarta pusat 10110,

Fotografer: tim pusat humas kemendag

(gedung i lantai 2) telp. (021) 386371 fax. (021) 3508711

PUBLIKASI INTERNAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Redaksi menerima artikel, opini, surat pembaca. Setiap tulisan hendaknya diketik dengan spasi rangkap dengan panjang naskah 6.000 - 8.000 karakter, disertai identitas penulis.

www.informasi. kemendag.go.id

Kementerian Perdagangan

contact.us@ kemendag.go.id

@kemendag

Naskah dikirim ke: [email protected] Majalah ini dapat diakses melalui www.kemendag.go.id

TELITI SEBELUM MEMBELI

MENJADI KONSUMEN

Redaksi:

Pemimpin Umum:

ii

KATA KITA

68.

HM Jafar Sodiq Pengusaha Rotan Cirebon

Monitoring Isu Kebijakan Perdagangan

≡

66.

54.

≡

≡

60.

Opini dari Tina Nur Alam (Anggota Komisi VI DPR RI), Shinta Widjaja Kamdani (Ketua Apindo bidang Hubungan Internasional & Investasi), Edy Putra Irawady (Deputi Bidang Perniagaan dan Industri)

Salam Redaksi

ETALASE

PERISTIWA

SEKAPUR SIRIH

SALAM REDAKSI ↙ Ani Mulyati Kepala Pusat Hubungan Masyarakat KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pembaca yang budiman,

A

lhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, majalah INTRA Insight kembali hadir ke hadapan pembaca. Majalah INTRA kali ini menyuguhkan tema utama tentang Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I yaitu Paket Deregulasi dan Debirokratisasi. Kebijakan Pemerintah yang dikenal sebagai Paket September ini akan diulas secara umum, apa saja yang menjadi fokus deregulasi dan debirokratisasi, kementerian mana saja yang harus melaksanakan pemangkasan deregulasi dan substansinya seperti apa. Kemudian, akan dikupas bagaimana Kementerian Perdagangan melakukan pemangkasan perizinan, apa saja yang akan dipangkas dan bagaimana perubahannya. Daftar perubahan kebijakan deregulasi akan dimuat secara lengkap. Yang juga penting adalah kebijakan ini sejatinya adalah sebuah upaya untuk menerapkan Gerakan Revolusi Mental (GRM). Sebuah

gerakan untuk mengembalikan kesadaran baru untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Debirokratisasi yang dimandatkan dalam Paket Kebijakan ini tidak hanya memangkas birokrasi perijinan tetapi melakukan perubahan terhadap mental dan mindset birokrasi agar bertindak lebih baik, lebih melayani masyarakat dan menjadi abdi negara yang lebih baik. Khusus edisi ini, Majalah INTRA akan menurunkan banyak infografis yang terkait langsung dengan paket deregulasi dan debirokratisasi ini. Seperti biasa, INTRA juga akan menurunkan media monitoring tentang berbagai kebijakan perdagangan, dan juga refleksi media, untuk mendapatkan feedback masyarakat. Sementara liputan Warta Usaha kali ini tentang profil kinerja perajin rotan di Cirebon. Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca. Kami senantiasa membuka diri terhadap segala masukan dan kritikan. Semoga INTRA akan selalu tampil lebih baik dan optimal. Salam.

1

LAPORAN UTAMA

2

meretas jalan revolusi deregulasi

&

debirokratisasi


MERETAS JALAN REVOLUSI DEREGULASI & DEBIROKRATISASI MERETAS JALAN REVOLUSI DEREGULASI

P

:

foto : timtim humas foto humas

emerintah sedang meretas jalan revolusi perijinan. Semua peraturan yang menjadi beban yang menghambat penguatan daya saing industri nasional dipreteli. Meja birokrasi yang terlalu banyak disingkirkan. Tak ada lagi perijinan yang bertele-tele, memakan waktu dan biaya yang membuat kegiatan usaha terseok-seok dan pada akhirnya tumbang karena kalah bersaing di tengah serbuan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral.

3

LAPORAN UTAMA


&

debirokratisasi

Di tengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi: I. MENGEMBANGKAN EKONOMI MAKRO YANG KONDUSIF Pemerintah bersama-sama dengan Otoritas Moneter (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, yaitu: 1. Stabilisasi Fiskal dan Moneter (Termasuk Pengendalian Inflasi) 2. Percepatan Belanja 3. Penguatan Neraca Pembayaran

II. MENGGERAKKAN EKONOMI NASIONAL foto : tim humas

Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil). Pada tahap I meliputi:

K

etika rupiah terperosok nyaris menembus angka Rp 15.000 dan situasi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah berpikir keras untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari tubir jurang pelemahan yang lebih tajam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan selama kuartal II 2015. BPS mencatat perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,67 % atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2015 yang mencapai 4,71 %. Semua sekat yang menghambat pemulihan ekonomi mulai disingkirkan. Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I yang dikenal sebagai Paket September. Berisi tiga kebijakan strategis, yaitu: Pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan peningkatan kepastian usaha. Kedua, mempercepat implementasi proyek strategis nasional dengan menghilangkan

4

hambatan yang ada, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang serta memperkuat peran kepala daerah untuk mendukung program strategis. Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pilihan merevolusi perijinan bukan tanpa alasan. Laporan Doing Business 2015 yang dirilis oleh World Bank menempatkan Indonesia pada peringkat 153 dalam hal pengurusan perizinan (Oktober, 2014). Laporan The Global Competitivenes Report 2014-2015 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum juga tak beda jauh. Ketidakefisienan birokrasi Indonesia masih mendapatkan nilai 8.3. Peringkat ini lebih baik dari nilai tahun sebelumnya yaitu 15.4 dan 15 (September, 2014). Proses perizinan yang lama dan birokrasi yang rumit menjadi agenda penting reformasi deregulasi nasional yang telah ditabuh pemerintah. Saatnya berubah menuju ke arah kebaikan.


1. Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal) 2. Mempercepat Proyek Strategis Nasional 3. Meningkatkan Investasi di Sektor Properti

III. MELINDUNGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DAN MENGGERAKAN EKONOMI PEDESAAN Pemerintah melakukan langkahlangkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional yaitu: 1. Stabilisasi Harga Pangan 2. Percepatan Pencairan Dana Desa 3. Penambahan Raskin 13 dan 14 (HER/ASK/BERBAGAI SUMBER)

Menggerakkan Ekonomi Nasional FOKUSNYA: Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal) TUJUAN: Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk: (01) memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/ utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri; (02) mempercepat penyelesaian gap daya saing industri (sistem pengupahan, penurunan harga gas, BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW); dan (03) menciptakan inisiatif baru (seperti, fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FTA, logistics centre), sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

Cakupan

BENTUK PAKET KEBIJAKAN: A. Deregulasi • Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/ irrelevant regulations. • Melakukan keselarasan antar peraturan. • Melakukan konsistensi peraturan.

B. Debirokratisasi • Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit persyaratan perizinan, dan sebagainya. • Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas

dalam mekanisme dan prosedur perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan. • Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya). • Penerapan risk management yang selaras dalam proses perizinan. • Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.

C. Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha • Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage control channel). • Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli. • Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

A. PERLUASAN INVESTASI; B. PENGEMBANGAN INDUSTRI; C. PERDAGANGAN DAN LOGISTIK; D. PENGADAAN BAHAN BAKU, terutama untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, hasil hutan, dan barang tambang.

S

ampai saat ini telah selesai dibahas dan diperoleh komitmen dari para K/L adalah sebanyak 134 peraturan, yaitu: 17 RPP, 11 RPerpres, 2 RInpres, 96 RPermen, dan 8 aturan lainnya. Dari 134 peraturan yang siap di deregulasi sampai tanggal 9 September 2015, meliputi peraturan Menteri (Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, ESDM, Tenaga Kerja, Perhubungan, Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PUPR, Pertanian,

Pariwisata, Kesehatan, ATR), Ka BKPM, Ka BPOM, terkait fasilitas investasi, penyederhanaan ijin impor bahan baku (a.l. beras, gula, garam, hortikultura, kertas kemasan), penetapan satu identitas importir, pengurangan pemeriksaan fisik bahan baku impor dan produk ekspor, mengurangi hambatan distribusi antar pulau (gula kristal putih), dsb. Kebijakan untuk memperlancar distribusi melalui pembangunan Pusat Logistik Berikat, menarik investasi melalui pengembangan

foto : tim humas

Perkembangan Koordinasi Pembahasan Deregulasi September 2015

Kawasan Industri, dan Inland FTA, meningkatkan ekspor melalui fasilitasi trade financing. Contoh: Industri, Pemberdayaan KUKM, Perdagangan, Pariwisata, Nelayan. (HER/ASK/SUMBER KEMENKO PEREKONOMIAN)

5

LAPORAN UTAMA


&

debirokratisasi

Rekapitulasi Deregulasi Berdasarkan K/L KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PP

PERPRES

KEMENTERIAN PEREKONOMIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

INPRES

PERMEN

LAINNYA

2 1

2 14

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

30

KEMENTERIAN KEUANGAN

4

KEMENTERIAN PERTANIAN

1

KEMENTERIAN ESDM

TOTAL REGULASI

15 2

32

6

10

1

5

7

2

7

1

6

1

3

10

2

2

1

11

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEMENTERIAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

2

1

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PUPR

6

1

KEMENTERIAN KESEHATAN

1

1

2

2

KEMENTERIAN KUKM

28

28

BKPM

2

2

BPOM

2

2

8

134

TOTAL REGULASI

6

6

1

KEMENTERIAN PARIWISATA

3

17


11

2

96

↗

Industri merupakan kegiatan usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena banyak menyerap tenaga kerja, memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia yang melimpah dari kekayaan hasil laut nusantara; hasil kesuburan tanah pertanian, kebun dan hutan khatulistiwa yang luas; dan beragam hasil tambang di bumi pertiwi; yang semuanya menjadi barang kebutuhan masyarakat dan sebagian dijual ke luar negeri.

↗

Namun berbagai gejolak ekonomi global dan kawasan sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997/1998 berlanjut dengan krisis keuangan global tahun 2008 yang berpengaruh pada kelesuan ekonomi dunia yang sampai sekarang belum begitu pulih. Hal ini diperburuk dengan ketidakdisiplinan kita dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, keterlambatan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas, dan ketidakhati-hatian kita dalam memilih mitra modal dan teknologi, telah membuat industri nasional tidak berkembang dan cenderung terus menurun perannya terhadap pertumbuhan ekonomi kita.

↗

Meningkatnya ketergantungan industri kita terhadap impor baik karena ketertinggalan dalam infrastruktur, listrik, dan ketidakjelasan status ketersediaan lahan maupun belum terbangunnya konektivitas yang menghubungkan sumber-sumber daya secara efisien, membuat industri nasional tidak optimal dalam memproduksi barang-barang yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan barang-barang world class di pasar ekspor.

RESPON KEBIJAKAN

↗

Oleh karena itu Pemerintah bekerja keras, mengambil langkah-langkah strategis, dan rangkaian kebijakan untuk memulihkan industri agar tidak menimbulkan pemutusan hubungan kerja yang banyak, meningkatkan daya saing industri yang sejajar dengan industri yang efisien di negara-negara lain, sehingga menjadi daya tarik investasi, dan memberikan berbagai inisiatif baru untuk membangun keunggulan industri nasional.

foto : tim humas

Deregulasi di Sektor Industri

PERMASALAHAN

↗

Berbagai peraturan yang mendukung pengembangan kawasan industri yang atraktif, pusat logistik berikat yang menyediakan barang-barang kebutuhan industri dan penyangga ekspor serta fasilitas yang mendukung pengembangan industri substitusi impor barangbarang FTA, tentu menjadi tambahan keunggulan bagi industri.

↗

Kebijakan deregulasi dilakukan untuk membangkitkan kinerja industri dengan menghilangkan berbagai peraturan, perizinan, dan birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga yang menjadi beban waktu dan biaya produksi, menjadi kendala bagi masuknya investasi masyarakat, menjadi penghambat kelancaran perdagangan, dan menjadi mahalnya penyerapan bahan baku terutama dari hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan kita sendiri.

↗

Peraturan-peraturan mengenai sistem pengupahan, penurunan harga gas, pengelolaan sumber daya air, insentif bagi pelayanan jasa angkutan dan pelabuhan, yang semuanya tercakup dalam kebijakan ekonomi nasional ini akan menjadi tambahan daya saing industri

MANFAAT

↗

Dengan kebijakan deregulasi ini, industri nasional menjadi tahan dan kuat menghadapi dinamika ekonomi global sehingga industri akan bekerja efisien dengan tingkat utilisasi yang penuh dan produktivitas yang tinggi untuk menghasilkan barang-barang yang dapat bersaing dengan barang-barang impor serta mampu melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, yang tentunya pemutusan hubungan kerja dapat dicegah dan selanjutnya memperbaiki penyerapan tenaga kerja dari sektor industri.

(SUMBER: KEMENKO PEREKONOMIAN)

7

LAPORAN UTAMA


&

debirokratisasi

Deregulasi

di Sektor Pemberdayaan Koperasi dan UKM

PERMASALAHAN

↗

Koperasi umumnya masih terkesan rancu dalam fungsinya sebagai lembaga usaha ekonomi atau sosial karena sejarah koperasi memang menjadi lembaga sosial untuk mendekatkan kegiatan simpan pinjam dan penyediaan kebutuhan masyarakat setempat. Tetapi kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan peranan koperasi sebagai badan usaha yang sejajar dengan badan usaha profesional lain justru memperkokoh kerancuan fungsi koperasi tersebut sehingga koperasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan ragam kemajuan aktivitas bisnis modern dan menyerap berbagai fasilitas untuk berkembang.

↗

Demikian pula dengan UMKM (usaha skala mikro kecil dan menengah) yang sangat lambat untuk meningkatkan skala usahanya karena berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas seperti masalah kapasitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran, dan sebagainya.

↗

Kondisi koperasi dan UMKM ini menjadi permasalahan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang lembaga usaha dan sumber daya manusia dari beberapa negara tetangga memang lebih unggul dalam menciptakan barang dan jasa termasuk kemampuan untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan yang memediasi penjualan produk-produk mereka ke Indonesia.

RESPON KEBIJAKAN

↗

Dalam kebijakan deregulasi ini, pemerintah memangkas beban regulasi dan birokrasi untuk memperkuat fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi, dan meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat serta menangkap peluang-peluang baru dalam kerjasama ekonomi kawasan.

↗

Mengeluarkan serangkaian peraturan-peraturan yang memperkuat kelembagaan koperasi di daerah, memperluas kepemilikan dan permodalan, pengembangan kerjasama usaha, pembiayaan syariah, serta peningkatan kapasitas dan kredibilitas.

↗

Selain itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyediakan fasilitas kemudahan impor bagi koperasi dan UMKM untuk mengembangkzan produk-produk tujuan ekspor.


8

foto : tim humas

↗


MANFAAT

↗

Dengan rasionalisasi kebijakan ini koperasi dan UMKM mampu berkembang secara luas di semua daerah untuk memproduksi barangbarang kebutuhan masyarakat dan ekspor termasuk produk-produk ekonomi kreatif yang menjadi karakter produk hasil usaha koperasi dan UMKM.

↗

Dengan demikian koperasi dan UMKM Indonesia mampu bersaing dengan produk impor dan merambah pasar ASEAN.

Deregulasi di Sektor Perdagangan

PERMASALAHAN

↗

Sejak dahulu porsi peranan perdagangan kita baik volume perdagangan maupun ekspor dan impor tidak lebih dari 1% nilai perdagangan dunia. Bahkan sampai saat ini Indonesia belum banyak mensuplai jenis produk yang dikonsumsi dunia.

↗ ↗

Beban regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama efisiensi perdagangan dalam memenuhi kebutuhan industri, konsumsi, dan ekspor.

↗

Untuk ekspor saja terdapat 53 peraturan yang mencakup 2.278 jenis barang. Sedangkan untuk impor terdapat 79 peraturan yang mengatur 11.534 jenis barang sehingga sangat besar intervensi regulasi dan birokrasi dalam kelancaran perdagangan.

↗

Begitu banyak identitas sebagai pelaku ekspor maupun impor serta begitu beragam perizinan, rekomendasi, pemeriksaan, dan persyaratan dokumen yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan ekspor impor

↗

Jadi kemampuan bersaing di pasar global bukan semata dari faktor eksternal dan kapasitas sumber daya manusia, melainkan beban regulasi dan birokrasi yang memperlambat perebutan peluang bisnis.

RESPON KEBIJAKAN

↗

Dalam kebijakan deregulasi ini pemerintah memangkas peraturan, menyederhanakan berbagai perizinan, mengurangi persyaratan yang tidak relevan, serta menghilangkan pemeriksaan yang tidak diperlukan, yang selama ini ditetapkan oleh 15 K/L atau 18 unit penerbit perizinan.

MANFAAT

↗

Kelancaran perdagangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan deregulasi ini tentu akan memperlancar distribusi barang di seluruh Indonesia serta meningkatkan daya saing industri dan ekspor.

↗

Efisiensi supply chain akan menyelesaikan kelangkaan barang di berbagai daerah, menurunkan disparitas harga barang, dan menurunkan inflasi serta akan membuka peluang kerja yang lebih banyak.

↗

Tentu deregulasi ini tidak berhenti karena masih akan terus berlanjut sampai ke peraturan dan perizinan tingkat daerah.

↗

Untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dalam pelayanan perizinan telah diperkuat sistem Indonesia National Single Window (INSW) suatu pelayanan loket elektronik tunggal dalam penyelesaian proses ekspor impor, yang menerapkan prinsip single submission, single processing, dan single synchronous decision making yang juga akan berlaku dalam kegiatan ekspor impor di kawasan ASEAN.

foto : tim humas

Komposisi produk-produk ekspor kita masih berkisar pada produk-produk primer dan yang bernilai tambah rendah. Sebaliknya produk-produk yang kita impor terus berkembang baik jenis, volume maupun kecanggihan teknologinya.


9

LAPORAN UTAMA


&

debirokratisasi

Deregulasi di Sektor Pariwisata

PERMASALAHAN

↗

Indonesia ibarat surga yang dicangkokkan ke bumi, karena kita memiliki berbagai daya tarik wisata yang bertujuan untuk menyenangkan mata (pemandangan), telinga (musik tradisional), hidung (aroma bunga-bunga), lidah (kuliner), dan kenyamanan lainnya (ekowisata, wisata religi, wisata bahari).

RESPON KEBIJAKAN

↗

Dalam kebijakan deregulasi ini, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang menambah negara bebas visa, serta menghilangkan persyaratan yang menghambat dan memperlambat kunjungan pelancong Yacht dan wisata bahari lainnya.

↗

Tetapi angka kunjungan wisata mancanegara saja kita masih di bawah Singapura yang hanya memiliki wisata belanja sebagai atraksi, Paris yang menjual fashion dan Eiffel Tower, bahkan Budapest yang hanya terkenal dengan kerajinan bordir, dan sebagainya.

foto : tim humas


10

Kunjungan wisata mancanegara akan terus meningkat sehingga mencapai target 20 juta pada tahun 2019 yang berdampak langsung terhadap penerimaan devisa, industri kreatif, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

↗

Penyerapan tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung akan meningkat di sektor wisata terutama tenaga kerja instruktur diving dan snorkling, pemandu wisata, spa, kuliner, dan sebagainya. Selain itu usaha jasa perawatan dan penyewaan Yacht akan berkembang.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sungai dan laut yang luas disertai dengan pesona biodiversity, marine sport, dan shore, sands, and sun di berbagai wilayah, tetapi tidak banyak kunjungan wisata bahari, jauh dibandingkan dengan Thailand, Malaysia bahkan Singapura, apalagi wilayah Great Barrier Reef. Berbagai regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama dalam pengembangan destinasi wisata dan menarik pelancong bahari yang terkenal sebagai big spender tourist .

↗

↗

↗

↗

MANFAAT


Deregulasi di Sektor Nelayan

PERMASALAHAN

↗

Kemampuan nelayan Indonesia sudah sangat terkenal di berbagai negara, bahkan kompetensi nelayan Indonesia diakui secara de facto dalam kerjasama ASEAN, hanya saja umumnya terkendala dengan tingkat pendidikan yang membuat nelayan kita sulit mendapatkan sertifikat kompetensi.

RESPON KEBIJAKAN

↗

Dalam kebijakan deregulasi ini, Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden untuk mengkonversi minyak solar ke LPG, sehingga terjadi penghematan biaya bahan bakar sebesar 70%.

↗

Namun demikian, kehidupan nelayan sangat memprihatinkan karena tingkat kesejahteraan yang rendah baik dikarenakan kendala cuaca buruk yang panjang sebagai negara tropis maupun biaya melaut yang tinggi dibandingkan dengan hasil tangkapannya, yang sudah menjadi turun temurun dalam kehidupan nelayan.

MANFAAT

↗

Apabila sekali melaut nelayan kecil membutuhkan solar sampai dengan 30 liter, maka biaya bahan bakar (Rp 6.900/liter) akan hemat sebesar Rp 144.900. Artinya dengan modal solar Rp 62.100,dan jika nelayan mendapatkan 10 kg ikan kembung (asumsi seharga Rp 20.000,- per kilogram), maka nelayan memperoleh keuntungan sebesar Rp 137.900,- jika dikurangi biaya konsumsi dan umpan, paling tidak sekali melaut nelayan mendapatkan Rp 100.000,-

↗

Kebijakan ini tentu akan meningkatkan produksi ikan tangkap nasional sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan.

Pencemaran laut dan jenis perikanan yang bisa ditangkap dibawah 12 mil sebagai batas terjauh bagi nelayan kecil dan pembatasan peralatan tangkap, yang dibandingkan dengan ongkos solar yang tinggi membuat nelayan lebih memilih menjadi menyewakan kapal untuk memancing ketimbang menangkap ikan. (SUMBER: KEMENKO PEREKONOMIAN)

foto : tim humas

↗

Meretas jalan revolusi perijinan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban birokrasi dan peraturan yang menghambat pergerakan barang dan modal dalam meningkatkan daya saing dan menguatkan industri dalam negeri. Kita sedang meretas jalan menuju revolusi perijinan agar bangsa ini menjadi lebih baik. (HER/ASK/SUMBER MENKO PEREKONOMIAN)

11

LAPORAN UTAMA

revolusi mental

" deregulasi &

debirokratisasi "

REVOLUSI

MENTAL

"DEREGULASI & DEBIROKRATISASI" JALAN MENUJU MASA DEPAN EKONOMI DUNIA

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Paket Kebijakan September. Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil).

12


P

residen Joko Widodo sedang merevolusi mental birokrat agar mampu menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Paket deregulasi dan debirokratisasi tidak hanya sematamata mensimplifikasi perijinan dan mempercepat waktu perijinan, yang jauh lebih penting adalah menciptakan birokrat yang baik, SDM yang telah berubah sikap mentalnya menjadi abdi negara yang melayani rakyatnya.

Abu Dhabi dan Dubai bisa memiliki kemajuan luar biasa karena keterbukaan dan deregulasi total. Sebab itu, deregulasi dan debirokratisasi harus dilakukan secara total. Harus ada revolusi besar-besaran dalam bidang regulasi dan birokratisasi agar jalan menuju kemajuan ekonomi bisa lebih cepat tercapai. "Uni Emirat Arab bisa cepat seperti itu, jawabannya keterbukaan dan deregulasi total. Aturan-aturan harus dibuat sesederhana mungkin. Hanya itu, enggak ada yang lain," tegas Presiden kepada wartawan. Empat belas tahun silam, jika ingin mengurus perizinan tak sampai satu jam. “Datang ke kantor perekonomian, syarat kita bawa, diberikan di meja itu. Petugasnya bilang Bapak datang ke gedung sebelah, data sudah sampai ke sana karena sudah online. Di sana saya diterima teken, dan kembali lagi ke meja itu, izin sudah dikembalikan. Enggak ada satu jam, bisa dirikan pabrik, sewa kantor, tempat tinggal, semuanya tidak lebih dari satu jam. Itu kenapa UEA bisa cepat sekali,” demikian kenang Presiden kepada wartawan. Peneliti di The Indonesian Institute, Center for Public Policy and Research Arfianto Purbolaksono memiliki analisis menarik tentang paket deregulasi dan debirokratisasi. Menurutnya, pemerintahan Joko Widodo harus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. “Pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ini seharusnya menjadi momentum untuk Pemerintah dengan serius membenahi birokrasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Arfianto, seperti yang dikutip

dari laman the Indonesian Institute. Menariknya, menurut Arfianto, Gerakan Revolusi Mental bisa menjadi dasar untuk membenahi birokrasi. “Mengubah nilai, etika, pola pikir serta budaya birokrasi saat ini. Mengubah birokrasi priyayi ke birokrasi melayani, dari birokrasi yang berorientasi kepada keluaran semata (output) ke birokrasi yang berorientasi kepada hasil (outcomes) dan manfaat (benefits),” ujarnya. Menurutnya, diperlukan restrukturisasi kelembagan birokrasi. Struktur birokrasi yang selama ini kurang lincah harus ditata agar tepat ukuran, tepat proses dan tepat fungsi. Struktur birokrasi sebagai penggerak penyelenggaraan pemerintahan harus menunjukkan performa yang tangguh, lincah, efektif dan efisien. “Selanjutnya, integritas dan profesionalitas aparatur birokrasi. Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima salah satunya didasarkan pada kualitas aparatur birokrasi yang memiliki integritas dan profesionalitas. Guna mewujudkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tutur Arfianto.

mendag thomas t . lembong

“Kebijakan ini diterbitkan sebagai respon terhadap kondisi pelemahan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional, guna memperkuat struktur ekonomi nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” katanya. Menurutnya, masyarakat belum menyadari betapa siapnya presiden mendobrak kebiasaan dan tradisi. "Kita merasa cepat puas dengan boom di sektor komoditi. Kita membutuhkan sentakan," imbuhnya. Indonesia, katanya, rata-rata mencatat pertumbuhan sebesar enam persen per tahun. Ketika konsumsi dan ekspor menyusut, ekspektasi pertumbuhan direduksi menjadi cuma 4,9 persen tahun ini. Pemerintah ingin agar investasi asing menciptakan gebrakan dan memotori pertumbuhan ekonomi. “Tantangan terbesarnya adalah birokrasi yang lamban dan korup, serta lemahnya infrastruktur harus segera diatasi,” katanya. Selain itu, sejarah 100 tahun terakhir membuktikan bahwa proteksionisme ujung-ujungnya selalu menjadi bumerang.

foto : tim humas

INSPIRASI ABU DHABI

AMANAT PRESIDEN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menegaskan sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo dalam Paket Ekonomi 2015 (Paket September), Kementerian Perdagangan RI melaksanakan kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi yang bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka ekspor, impor bahan baku khususnya industri dan distribusi barang di dalam negeri serta meningkatkan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.

Ketua Tim Deregulasi Perdagangan Ir. Arlinda, MA menegaskan deregulasi dan debirokratisasi ini merupakan implementasi Revolusi Mental dan sesuai dengan nawacita Presiden. “Norma bukanlah perizinan. Jadi kalau hal-hal dalam persyaratan perizinan itu mudah, jangan dibikin sulit,” katanya. Ada 4 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam bisnis proses pemberian perizinan, antara lain:

u SDM v Sistem perizinan w Proses dan prosedur perizinan x Pengawasan (internal dan eksternal)

Keempat faktor tersebut, harus saling terkait satu sama lain dan saling mendukung. Tidak bisa berjalan sendirisendiri. Harus simultan diperbaikinya. "Saya percaya, seluruh pegawai Kemendag akan siap menghadap perubahan birokrasai dan regulasi ini," kata Arlinda.

13

LAPORAN UTAMA

revolusi mental

" deregulasi &

debirokratisasi "

FUNDAMEN EKONOMI Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Paket Ekonomi yang secara terus-menerus dikeluarkan memiliki tujuan besar yaitu meletakkan Fundamen Ekonomi Nasional yang lebih baik. Itu sebabnya bangunan ekonomi yang saat ini keropos akan dirobohkan. Rupiah yang sering “demam” menghadapi serbuan dolar akan “diobati.” Gejolak harga yang kadang tak menentu juga inflasi akan distabilkan pada harga keekonomian yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Tentu saja, membangun fundamen ekonomi tak bisa dirasakan seperti kita mencecap cabai. Sekali gigit, terasa pedas. Ibarat membangun rumah, jika pondasi sedang dibangun dan tibatiba hujan, kita masih kehujanan. Jika panas terik, kita masih kepanasan. Gejolak rupiah, gejolak harga, dan inflasi masih mewarnai ekonomi nasional. Agar tidak kehujanan dan kepanasan, sambil membangun pondasi, kita mencari perlindungan sementara, yang tentu saja belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi bangunan yang akan kita dirikan sudah bisa kita lihat. Miniatur bangunan ekonomi Indonesia sudah dibuat. Tinggal bagaimana merealisasikan. Deregulasi dilakukan. Debirokratisasi dilaksanakan. Mental birokrasi yang menjadi faktor penting jalannya pembangunan fundasi ekonomi direvolusi mentalnya. Jika semua ini terjadi, maka sesuai hasil analisis Economist Intelleigence Unit, Indonesia akan menjadi 4 dari 7 kekuatan ekonomi masa depan dunia tahun 2050. KEKUATAN EKONOMI DUNIA MASA DEPAN Cina diprediksi akan merajai perekonomian dunia tahun 2050 menurut Economist Intelligence Unit. Tapi kiprah negeri tirai bambu itu bukan temuan yang paling mengejutkan, melainkan posisi Indonesia, 35 tahun yang akan datang. Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi masa depan dunia. Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong yang sering disebut sebagai “think tank” paket deregulasi dan debirokratisasi memastikan bahwa kebijakan pemerintah semata-mata untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai warga bangsa dunia kelas satu (the first class). Berikut ini hasilnya.

14


Tujuh Negara Masa Depan Ekonomi Dunia

u CINA: Negeri tirai bambu ini berada di peringkat kedua daftar negara sesuai besaran Produk Domestik Brutto-nya (PDB). Cina tahun 2014 berada di posisi kedua, di bawah AS dengan USD 11,212 triliun. Tapi pada tahun 2050, Economist Intelligence Unit memprediksi Cina akan mampu melipatgandakan PDB-nya menjadi USD 105,916 Triliun.

v AMERIKA SERIKAT: Saat ini AS masih mendominasi perekonomian global. Dengan nilai nominal PDB yang berada di kisaran USD 17,419 triliun per tahun, tidak ada negara lain yang mampu menyaingi negeri paman sam itu. Tapi untuk 2050 ceritanya berbeda. AS akan turun ke peringkat dua dengan nilai PDB USD 70,913 triliun.

w INDIA: Tahun 2050 India akan menikmati pertumbuhan konstan di kisaran 5%, menurut studi EIU. Saat ini raksasa Asia Selatan ini bertengger di posisi sembilan daftar raksasa ekonomi terbesar dunia dengan nilai PDB USD 2 triliun. Tapi 35 tahun kemudian India akan merangsek ke posisi ketiga di bawah AS dengan pendapatan nasional sebesar USD 63 triliun.

x INDONESIA: Perekonomian Indonesia membaik setelah tiga kali bangkrut menyusul krisis moneter berkepanjangan. Saat ini Indonesia mencatat nilai nominal PDB sebesar USD 895 miliar dan berada di peringkat 16 dalam daftar kekuatan ekonomi global. Tahun 2050, Econimist Intelligence Unit (EIU) memproyeksikan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dengan PDB sebesar USD 15,4 triliun.

Revolusi mental birokrasi menjadi sebuah gerakan penting bagaimana menjadikan bangsa ini sebagai bangsa kelas satu di antara negara-negara di seluruh dunia. Saatnya warga bangsa untuk merevolusi mentalnya, meninggalkan hal-hal buruk dan melaksanakan hal-hal baik. Menjadi bangsa kelas satu jika bangsa ini mampu melayani kebutuhan utama dunia, dihormati warga dunia dan menjadi kekuatan penting yang diperhitungkan dunia. (HER/ASK/WWW. DW.COM/DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER)

y JEPANG: Serupa AS, Jepang terpaksa turun peringkat di tahun 2050. Saat ini negeri sakura itu masih bertengger di posisi ketiga kekuatan ekonomi terbesar sejagad, dengan perolehan PDB sebesar USD 4,6 triliun. 35 tahun kemudian, Jepang digeser oleh Indonesia dan terpaksa melorot ke peringkat lima dengan USD 11,7 Triliun.

z JERMAN: Perekonomian Jerman banyak ditopang oleh sektor riil yang didominasi oleh industri padat karya. Tapi menurut EIU, justru sektor inilah yang akan banyak menyusut di masa depan. Jerman diyakini bakal kehilangan seperlima tenaga kerjanya pada 2050. Hasilnya, Jerman yang saat ini di posisi keempat dengan PDB sebesar USD 3,8 triliun, akan merosot ke posisi enam dengan perolehan USD 11,3 triliun.

{ BRASIL: Dari semua negara di posisi sepuluh besar, cuma Brasil yang tidak berubah. Saat ini raksasa Amerika Selatan itu berada di posisi tujuh dengan nominal PDB sebesar USD 2,3 triliun. Di posisi yang sama Brasil bakal mencatat perolehan sebesar USD 10,3 triliun pada 2050.

15

LAPORAN UTAMA

revolusi mental

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/ PER/9/2015, tanggal 28 September 2015, tentang Angka Pengenal Importir (API).

u Menghapus ketentuan pembatasan bagi perusahaan pemilik API-U yang hanya dapat mengimpor kelompok/jenis barang yang tercakup dalam 1 (satu) bagian (section) sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi Barang. v Menghapus ketentuan penetapan

sebagai Produsen Importir bagi perusahaan pemilik API-P yang akan mengimpor barang untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. w Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/ PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012. Permendag mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/ PER/9/2015, tanggal 28 September 2015, tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

" deregulasi &

debirokratisasi "

Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015,

tanggal 28 September 2015, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan

u Menghapus pengaturan terkait Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang bersifat transaksional dan mengoptimalkan penggunaan NPB yang bersifat non-transaksional sebagai alat pengawasan ketertelusuran barang. v Penambahan ketentuan bahwa barang impor yang telah berada di Kawasan Pabean tidak dapat memasuki Daerah Pabean jika tidak dilengkapi NPB (yang berlaku sesuai dengan masa berlaku SPPT SNI). w Penambahan ketentuan uji petik sebagai langkah ketertelusuran pemenuhan persyaratan SNI dan/atau persyaratan teknis lainnya (post-audit). xPenambahan ketentuan sanksi administratif berupa larangan memperdagangkan barang sebelum dilengkapi dengan NPB. yPenambahan ketentuan peralihan untuk NPB yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Permendag ini. Permendag mulai berlaku

1 (satu) bulan setelah diundangkan

mulai berlaku

u Menghapus ketentuan

pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Produk Hortikultura dan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikulktura. Instrumen yang digunakan dalam Permendag adalah Persetujuan Impor dan verifikasi atau penelusuran teknis impor. v Memperkuat tanggung jawab Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor produk hortikultura, dimana Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor. w Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/ PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/8/2015. Permendag mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2015

16

u Dalam ketentuan sebelumnya, SPB menjadi instrumen yang dilakukan secara transaksional sebagai alat untuk pengawasan ketertelusuran barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib. v Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib tetap bersifat lartas namun tidak bersifat transaksional. Kecuali jika Kementerian Teknis yang memberlakukan SNI secara wajib memperbolehkan penggunan sertifikasi tipe 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015, tanggal 28 September 2015, tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang

u Kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia untuk barang asal impor dilakukan sebelum barang diperdagangkan di pasar dalam negeri. v Kewajiban mengenai pengurusan/ kepemilikan SKPLBI atau SPKPLBI


Deregulasi & Debirokratisasi (Selesai) (Selesai) PERATURAN

PEMBERLAKUAN

POKOK PENGATURAN

KETERANGAN

dihapus sehingga tidak lagi menjadi dokumen kepabeanan (Lartas). w Pengawasan terhadap pencantuman label dalam Bahasa Indonesia dilakukan ketika barang telah diperdagangkan di pasar dalam negeri, atau di tempat penyimpanan barang (post audit). xMencabut Permendag Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 10/M-DAG/ PER/1/2014. Permendag mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015 Dalam ketentuan sebelumnya, kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia untuk barang asal impor dilakukan sebelum barang memasuki daerah pabean. Dalam ketentuan baru, kewajiban dimaksud dilakukan sebelum barang diperdagangkan di pasar dalam negeri.



tanggal 28 September 2015, tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi

u Gula kristal rafinasi yang dapat diperdagangkan antarpulau meliputi gula kristal rafinasi produksi dalam negeri yang berbahan baku tebu dan gula kristal mentah/gula kasar oleh produsen gula kristal rafinasi. v Gula Kristal Rafinasi hanya dapat diperdagangkan kepada industri pengguna sebagai bahan baku dan dilarang diperjualbelikan di pasar eceran. w Produsen gula kristal rafinasi yang memperdagangkan antarpulau wajib memiliki Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR) sebagai dokumen

pengangkutan dan berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. xProdusen Gula Kristal Rafinasi yang melakukan pendistribusian Gula Kristal Rafinasi kepada Industri Pengguna harus memiliki perjanjian kerja sama dengan Industri Pengguna. y Produsen Gula Kristal Rafinasi yang melanggar ketentuan dalam Permendag ini dapat dikenakan sanksi penarikan Gula Kristal Rafinasi, dan jika tidak melakukan penarikan barang akan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SPPAGKR dan/atau pembekuan Surat Persetujuan Impor. z Industri Pengguna yang melanggar ketentuan larangan penjualan Gula Kristal Rafinasi yang didistribusikan oleh Produsen Gula Kristal Rafinasi dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Menteri atau pejabat yang ditunjuk. {Mencabut Kepmenperindag Nomor 61/MPP/Kep/4/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Kepmenperindag Nomor 334/MPP/Kep/9/2004. Permendag mulai berlaku

pada tanggal diundangkan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/ PER/9/2015, tanggal 28 September 2015, tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/ MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh Permendag mulai berlaku pada

tanggal diundangkan

v Impor BPO hanya dapat Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/ PER/9/2015, tanggal 28 September 2015, tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2012 Permendag mulai berlaku pada

tanggal diundangkan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/ PER/9/2015, tanggal 28 September 2015, tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/ 2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripholyphosphate (STPP)

dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API). w Penetapan kebutuhan nasional BPO dan penetapan volume BPO yang dapat diimpor untuk masingmasing importir BPO setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam Rapat Koordinasi. xMemperkuat tanggung jawab Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor BPO, dimana Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor. y Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/ PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/7/2014. Permendag mulai berlaku pada

tanggal 1 Januari 2016.

Permendag mulai berlaku pada

tanggal diundangkan



tanggal 28 September 2015, tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Impor Ban Permendag mulai berlaku pada

tanggal diundangkan

Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Impor Ban, maka pengaturan impor ban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/12/2011 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Ban menjadi tetap berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/ PER/10/2015, tanggal 8 Oktober 2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

u Menghapus ketentuan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) BPO, penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) BPO, dan rekomendasi impor BPO dari Kementerian Perindustrian. Instrumen yang digunakan adalah Persetujuan Impor dan verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 8 Oktober 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin

u Menghapus ketentuan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Barang Berbasis Sistem Pendingin dan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Instrumen yang digunakan adalah verifikasi atau penelusuran teknis impor. v Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API). w Memperkuat tanggung jawab Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin, dimana Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor. xMencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/ PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2015. Permendag mulai berlaku pada

tanggal 1 Januari 2016.

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/ PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

u Menghapus ketentuan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) TPT dan rekomendasi impor TPT dari Kementerian Perindustrian. Instrumen yang digunakan adalah Persetujuan Impor dan verifikasi atau penelusuran teknis impor; v Impor TPT hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); w Memperkuat tanggung jawab Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT, dimana Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor; xMencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/ PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/ PER/1/2010, dan menarik kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Permendag mulai berlaku pada

tanggal 20 Oktober 2015.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

u Menghapus ketentuan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) TPT Batik dan Motif Batik dan rekomendasi impor TPT Batik dan Motif Batik dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM. Instrumen yang digunakan adalah Persetujuan Impor dan verifikasi atau penelusuran teknis impor; v Impor TPT Batik dan Motif Batik hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API); wMemperkuat tanggung jawab Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT Batik dan Motif Batik, dimana Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi

tanggung jawab penuh Surveyor; Menarik kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/ PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik. Permendag mulai berlaku

pada tanggal 20 Oktober 2015.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/ PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

uMenghapus ketentuan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu. Instrumen yang digunakan adalah verifikasi atau penelusuran teknis impor; v Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U); wMemperkuat tanggung jawab Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu, dimana Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor; xMencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/ PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014. Permendag mulai berlaku

pada tanggal 1 November 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

17

LAPORAN UTAMA

revolusi mental

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/ PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

u Ketentuan mengenai

Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), dihapus, sehingga Ekspor Produk Industri Kehutanan hanya dapat dilakukan oleh: a. Perusahaan industri kehutanan yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan b. Perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan TDP;

v Ketentuan mengenai Ekspor

Produk Industri Kehutanan yang berbahan baku kayu Ulin,dihapus.

w Ketentuan mengenai Deklarasi Ekspor oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) pemilik ETPIK,dihapus.

xProduk Industri Kehutanan yang

dibatasi ekspornya dibagi dalam Kelompok A, Kelompok B dan Kelompok C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. a. Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Kelompok A wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK. Dokumen V-Legal dimaksud digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean. b. Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Kelompok B tanpa dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tetapi harus disertai dengan dokumen yang dapat membuktikan bahwa bahan bakunya berasal dari kayu yang diperoleh dari penyedia bahan baku yang sudah memiliki S-LK atau sesuai dengan ketentuan penatausahaan hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Ketentuan untuk kelompok A dan kelompok B tidak berlaku untuk Kelompok C.

yMencabut Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 97/M-DAG/ PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015.

18

" deregulasi &

debirokratisasi "

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak

{Pelaku Usaha yang mengelola

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (R.Perpres)

|Menteri dapat mendelegasikan

tanggal diundangkan

u Pembangunan Pasar Rakyat, pendirian Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, atau peraturan zonasi, dan mengacu pada pedoman teknis terkait dengan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, kondisi sosial ekonomi, kepadatan penduduk dan daya beli masyarakat daerah setempat. v Pasar Rakyat dapat ditata,

dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik daerah.

w Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk: a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat; b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat.

xPendirian Pusat Perbelanjaan

atau Toko Swalayan harus mempertimbangkan paling sedikit: a. kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM yang ada di daerah setempat; dan b. jumlah dan jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya.

yPengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit: a. areal parkir; b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, tertib; dan c. ruang publik yang nyaman.

zPelaku Usaha Toko Swalayan

wajib menyediakan barang dagangan Produk Dalam Negeri, dengan mengutamakan barang produksi dari UMKM.


Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. pemberian perizinan kepada kepala lembaga pemerintah tertentu atau Pemerintah Daerah.

}Mencabut Peraturan Presiden

Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Menteri Perdagangan telah menyampaikan R. Perpres ini kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan proses harmonisasi melalui surat dinas Menteri Perdagangan No. 864/M-DAG/SD/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verfikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), Dan Produk Turunannya

u Menambah ketentuan bahwa Surveyor dapat melakukan kegiatan verifikasi fisik terhadap jumlah barang dan jenis barang pada waktu dan tempat yang sama dengan pemeriksaan fisik dalam rangka pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. v Menambah ketentuan bahwa

Laporan Surveyor (LS) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.

w Menambah ketentuan bahwa

dalam hal Laporan Surveyor (LS) belum dapat diterbitkan, Surveyor dapat menerbitkan surat keterangan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor dan surat pernyataan untuk pemasukan sebagian peti kemas ke dalam kawasan pabean.

xMenambah ketentuan bahwa

Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya yang merupakan barang contoh, bahan penelitian, dan barang keperluan pameran di luar negeri. Permendag mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/ PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan

u Menghapus ketentuan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) dan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT). Instrumen yang digunakan dalam Permendag adalah Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan dan rekomendasi dari menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v Impor Produk kehutanan hanya

dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U atau perusahaan pemilik API-P setelah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan

w Mencabut Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 78/M-DAG/ PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015. Permendag mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

32

32 PERATURAN di Bidang Perdagangan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I 19 Peraturan telah selesai diterbitkan.

19

19 PERMENDAG (18 amanat dan 1 Rancangan Perpres tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah disampaikan kepada Kemenkumham) —sehingga Total amanat yang sudah diselesaikan berjumlah 19, atau 61.3 %

1

Deregulasi & Debirokratisasi (Proses) PERATURAN

1 PERATURAN (SE Dirjen Dagri mengenai Perdagangan Minuman Beralkohol diminta untuk dikeluarkan dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I).

PROGRESS KETERANGAN

11

11 PERMENDAG (dengan 12 amanat) masih dalam proses pembahasan dengan alasan dan progres sebagai berikut:

DEREGULASI

Peraturan Impor Limbah Non B3 (Permendag No. 39/M-DAG/PER/9/2009)

uDraf Revisi Permendag No.

39/2009 telah dibuat. v Terkait dengan amanat tidak adanya rekomendasi untuk Limbah Non B3 jenis kertas dan skrap baja dari Kemenperin dan KLHK, Mendag telah menyampaikan surat kepada Menperin dan Men LHK untuk dapat memberikan rincian kriteria jenis Limbah Non B3 yang diimpor sebagai bahan baku/bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi, dan kriteria tersebut akan digunakan sebagai acuan pemeriksaan atau penelusuran teknis impor Limbah Non B3 di Negara muat. w KLHK telah menyampaikan kriteria yang diminta Kemendag melalui surat No. S-2252/PSLB3VPLB3/2015 tanggal 22 Oktober 2015, dan Kemenperin telah menyampaikan kriteria yang diminta Kemendag melalui surat No. 231/ ILMATE/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015. x Mengingat kriteria yang disampaikan oleh Kemenperin dan KLHK terkait dengan impuritas (material ikutan) pada Limbah Non B3 yang dapat diimpor terdapat perbedaan, maka perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam rangka harmonisasi. Ditangguhkan revisi Permendagnya

Impor Barang Modal Bukan Baru

(Revisi Permendag No 75 /M-DAG/PER/12/2013)

u Draf Revisi Permendag No. 75/2013 telah dibuat.

v Telah dilakukan beberapa kali

pembahasan draft Permendag dengan K/L terkait dan dunia usaha, terakhir pada tanggal 30 Oktober 2015.

w Kemenprin meminta waktu untuk pembahasan items dalam lampiran dengan stakeholders.

DEBIROKRATISASI

Ekspor Impor Beras (tanpa LS untuk Ekspor) (Permendag No.19/M-DAG/ PER/3/2014)

Ekspor Prekursor Non Farmasi

(Revisi Permen-dag Nomor 47/M-DAG/ PER/7/ 2012 dan

Impor Prekursor Non Farmasi (Permendag No.

u Draf Revisi Permendag

647/ Kep/MPP/10/ 2004)

No. 19/2014 telah dibuat.

v Saat ini dalam proses penelaahan BP2KP, untuk disinergikan dengan Rekomendasi KPK (tindak lanjut hasil rapat 28 Oktober 2015).

w Pengaturan disesuaikan dengan

arahan dan rekomendasi KPK karena termasuk produk pangan strategis.

Ekspor Impor Beras (tanpa rekomendasi Kemenprin untuk impor) Permendag No.19/M-DAG/ PER/3/2014)

u Draf Revisi Permendag No. 19/2014 telah dibuat.

v Saat ini dalam proses penelaahan BP2KP, untuk disinergikan dengan Rekomendasi KPK (tindak lanjut hasil rapat 28 Oktober 2015).

w Pengaturan disesuaikan dengan

arahan dan rekomendasi KPK karena termasuk produk pangan strategis.

uDraft Revisi Permendag No.

47/2012 dan Revisi Permendag No. 647/2004 telah dibuat yaitu draft Permendag tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Prekursor Non Farmasi. vTelah dilakukan beberapa kali pembahasan draft Permendag dengan BNN dan Bareskrim. wBerdasarkan hasil rapat di Kemenko Perekonomian tanggal 21 September 2015 bahwa perijinan ekspor dan impor Prekursor didelegasikan kepada BNN. xKemendag telah menyampaikan surat kepada BNN untuk meminta masukan atas draft Permendag tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Prekursor Non Farmasi terkait dengan ketentuan pendelegasian penerbitan persetujuan ekspor dan impor prekursor non farmasi kepada BNN. ySampai saat ini belum ada jawaban dari BNN karena BNN masih meminta waktu untuk pembahasan internal. Ditangguhkan revisi Permendag-nya

19

LAPORAN UTAMA

revolusi mental

" deregulasi &

debirokratisasi "

DEBIROKRATISASI

Impor Gula

Impor Garam

Impor Mutiara

(Revisi Permendag 527/ MPP/KEP/9/2004)

(Permendag No. 02/M-DAG/ PER/1/2012 jo. Permendag No.

(Revisi Peraturan Menteri Perdagagan No. 58/M-DAG/ PER/ 9/2012 tentang Ketentuan

37/M-DAG/PER/7/2014)

Impor Garam)

uDraf Revisi Permendag

No. 02/2012 jo. Permendag No. 37/2014 telah dibuat.

uDraft Revisi Permendag

vSubstansi dalam Draf Permendag

kepada Sekjen KKP dan Sekjen Kemenperin mengenai hasil rapat pembahasan terkait impor garam tanggal 6 Oktober 2015, dan meminta masukan terkait definisi garam konsumsi dan garam industri serta tindak lanjut pemberlakuan tarif.

uDraf Revisi Permendag No. 527/2004 telah dibuat.

vSubstansi Draft Permendag

telah disesuaikan dengan rekomendasi KPK agar dilakukan analisis yang komprehensif dalam pembuatan kebijakan impor.

wBP2KP Kemendag telah

melakukan analisis yang komprehensif terhadap substansi Draft Permendag.

masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan KKP terkait dengan pelaku usaha di bidang mutiara yang tergolong di dalam kelompok UMKM. Ditangguhkan revisi Permendagnya

Impor Besi Baja dan Baja Paduan

Ekspor Impor Migas (Minyak Bumi,Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain)

(Permendag No. 08/2012 dan Permendag No. 28/2014)

Permendag No. 03/M-DAG/

uDraf Revisi Permendag No. 08/2012 dan Permendag No. 28/2014 telah dibuat. v Draft Permendag masih

memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Perindustrian agar industri besi atau baja nasional dapat bersaing dengan produk impor.

Ditangguhkan revisi Permendagnya

Ekspor Barang Tambang Hasil Pengolahan dan Pemurnian

(Revisi Permendag No. 4/2014)

uDraf Revisi Permendag 03/2015 telah dibuat.

No.

vSubstansi terkait kewajiban

verifikasi oleh surveyor masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Kemenko Perekonomian dan Kemen ESDM.

Ditangguhkan revisi Permendagnya

Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (Permendag No. 15/M-DAG/ PER/3/2007 sebagaimana telah diubah dengan permendag no.

uDraft Revisi Permendag No. 4/2014 telah dibuat.

vDraft Permendag dalam proses penyesuaian dengan masukan dari Kemen ESDM mengenai lampiran produk mineral yang ada dalam Draft Permendag terkait syarat minimum pengolahan dan pemurnian.

20

PER/1/ 2015)

7/M-DAG/PER/2/2012)

uDraft Revisi Permendag 15/2007 telah dibuat

No.

vSaat ini, draft revisi dalam proses finalisasi legal drafting.


58/2012 telah dibuat

No.

vKemendag telah mengirim surat

wSampai saat ini KKP dan

Kemenprin belum menyampaikan jawaban atas surat Kemendag tersebut.

DISARANKAN UNTUK DIKELUARKAN DARI PAKET

Perdagangan Minuman Beralkohol (Revisi Perdirjen Dagri No.4/2015 yang melaksanakan Permendag No. 6/M-DAG/PER/1/2015)

Agar dikeluarkan dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I di Bidang Perdagangan Alasan Belum Diperlukannya Deregulasi terkait Minuman Beralkohol:

Pemerintah Lebih Mementingkan Melindungi Generasi Muda sebagai Generasi Penerus Bangsa dari Dampak Minuman Beralkohol

uDengan pesatnya pertumbuhan

minimarket-minimarket serta pengecer lainnya di daerah-daerah (sampai ke pemukiman penduduk), akan mengubah pola belanja masyarakat termasuk mengkonsumsi produkproduk yang dijualnya termasuk kemudahan mengakses Minuman Beralkohol Golongan A. vPemerintah menyadari bahwa dengan adanya Kebijakan pelarangan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A melalui Mini Market dan Pengecer Lainnya (Permendag 06/2015) telah berdampak pada penurunan omzet penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. wNamun demikian, Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pada kepentingan nasional yang lebih luas, yakni untuk melindungi generasi muda, meningkatkan kualitas manusia Indonesia (sesuai Nawacita) melalui Revolusi Mental xSehingga Pemerintah berkesimpulan bahwa belum perlu melakukan Deregulasi Minuman Beralkohol. yDengan demikian, Kemendag meminta agar masalah Minuman Beralkohol di keluarkan dari Paket Deregulasi. SUMBER: TIM DEREGULASI PERDAGANGAN

21

LAPORAN UTAMA

revolusi mental

" deregulasi &

sumber : menko perekonomian

22

debirokratisasi "

PAKET KEBIJAKAN



EKONOMI PEMERINTAH DALAM INFOGRAFIS


23

LAPORAN UTAMA

revolusi mental

" deregulasi &

debirokratisasi "

PAKET DEREGULASI & DEBIROKRATISASI DALAM INFOGRAFIS PAKET

JUMLAH REGULASI

SEPTEMBER

2 15 32 10 7 11 -

DEREGULASI Deregulasi kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal, barang dan jasa.

10

PAKET PAKET

KEBIJAKAN KEBIJAKAN

EKONOMI EKONOMI 2015 2015

DEBIROKRATISASI

2 3 6 1 1 2 28 2 2

Debirokratisasi adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau meniadakan peran institusi, kementerian, lembaga, atau unit-unit pemerintahan yang dinilai menghambat pergerakan terbitnya regulasi.

WAKTU Akhir September 2015 ~ Akhir Oktober

2. Permendag No. 45/M-DAG/PER/6/2015

PAKET PAKET

DEREGULASI DEREGULASI

KEMENDAG KEMENDAG 2015 2015 TOTAL:

8

REGULASI

3. Perdirjen Dagri No. 4/2015 yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 4. Permendag No. 27 Tahun 2012 5. Surat Edaran Mendag No. 1310/M-Dag/ SD/12/2014 dan Permendag No.70 tahun 2013 6. Permendag No. 75/M-DAG/PER/12/2013 7. Permendag No. 61/2004 8. Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/ 2010 jo. Permendag No.35/M-DAG/PER/5/2012

24


PAKET PAKET

DEBIROKRATISASI DEBIROKRATISASI

KEMENDAG KEMENDAG 2015 2015 TOTAL:

24

REGULASI

Kementerian Perekonomian Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian ESDM Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Kementerian Kesehatan Kementerian Pariwisata Kementerian KUKM BKPM BPOM

TOTAL:

134

REGULASI

1. 2. 3. 4.

1. Permendag No. 39 Tahun 2009

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014 Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012 Permendag No. 63 Tahun 2015 Jo. No. 78 Tahun 2014 5. Permendag No. 61/M-DAG/PER/9/2013 6. Permendag No. 54 Tahun 2015 7. Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2008/ Jo. Kepmenperindag No. 527/MPP/KEP/9/2004. 8. Permendag No. 52/M-DAG/PER/7/2015 9. Permendag No. 41/2011 10. Permendag No. 08/2012 11. Permendag No. 55 /M-DAG/PER/9/2014 12. Permendag No. 4/2014 13. Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 14. Permendag No. 67/M-DAG/PER/11/2013 jo Permendag No.10/M-DAG/PER/1/2014 15. Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 16. Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2013 17. Permendag No. 528/MPP/7/2002 18. Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2015 19. Permendag No.73/M-DAG/PER/10/2014 20. Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 jo.Permendag No.37/M-DAG/PER/7/2014 21. Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2015 22. Permendag No. 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Atas Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2012 23. Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007 24. Permendag No. 58/2012 ttg Ketentuan Impor Garam; Permenperin No. 134/2014

KEMENDAG MEMANGKAS

PAKET PAKET

35,5% PERIZINAN

PAKET PAKET

DEREGULASI DEREGULASI

PERDAGANGAN PERDAGANGAN

2015 2015

DEBIROKRATISASI DEBIROKRATISASI

PERDAGANGAN PERDAGANGAN

2015 2015 TOTAL:

TOTAL:

24

8

REGULASI

REGULASI

5

3

REGULASI

REGULASI

TELAH SELESAI

DALAM PROSES PENYELESAIAN

Tentang:

1. Impor Ban (dicabut) 2. Angka Pengenal Importir / API (disederhanakan) 3. Perdagangan Gula Antar Pulau (dimudahkan) 4. Impor Cakram Optik (dicabut) 5. Perizinan Toko Modern

14

10

REGULASI

TELAH SELESAI

REGULASI

DALAM PROSES PENYELESAIAN

Tentang:

Tentang:

Tentang:

1. Impor Limbah Non B3 2. Perdagangan Minol 3. Impor Barang Modal Bukan Baru

1. Impor STTP (dicabut) 2. SNI Wajib (SPB dihapus) 3. Label Berbahasa Indonesia (SKPLBI dihapus) 4. Impor Hortikultura 5. Impor Cengkeh (dicabut) 6. Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (penyederhanaan ketentuan) 7. Impor Bahan Perusak Ozon (penyederhanaan ketentuan) 8. Impor Produk Tertentu (Kosmetik) (penyederhanaan ketentuan) 9. Impor TPT (penyederhanaan ketentuan) 10. Impor Tekstil Motif Batik (penyederhanaan ketentuan) 11. Impor Produk Tertentu (penyederhanaan ketentuan)

1. Ekspor Impor Beras (tanpa LS untuk Ekspor) 2. Ekspor Precursor Non Farmasi 3. Impor Gula 4. Impor Besi Baja 5. Ekspor Barang Tambang Hasil Pemurnian 6. Ekspor Impor Beras (tanpa Rekomendasi Kemenperin untuk Impor) 7. Impor Mutiara 8. Ekspor Impor Migas 9. Impor Printer Fotocopy Warna 10. Impor Garam

12. Ekspor Kayu 13. Ekspor CPO

14. Impor Produk Kehutanan

TOTAL PERIZINAN DI KEMENDAG Jumlah total perizinan di Kemendag sebanyak 169 PERIZINAN

TEROBOSAN MANDAT PAKET I:

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP I

DI BIDANG PERDAGANGAN 2015

32 Peraturan Dideregulasi & Didebirokratisasi yang memangkas 60 PERIZINAN (35,5%)

PROGRESS: Telah diselesaikan 19 PERATURAN dengan memangkas 35 PERIZINAN

SUMBER: BAHAN SOSIALISASI TIM DEREGULASI PERDAGANGAN (As of Oktober 2015)

25

LAPORAN UTAMA

revolusi mental

" deregulasi &

debirokratisasi "

Ruang Lingkup Ruang Lingkup

PERMENDAG

J E NIS

No. 70/M-DAG/PER/9/2015

*API Umum (API-U) *API Produsen (API-P) *Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API

API

ANGKA PENGENAL IMPORTIR

KEWENANGAN PENERBITAN BKPM Dirjen Daglu Kepala Dinas Provinsi (Perdagangan) atau Instansi Penyelenggara PTSP Kepala Badan Pengusahaan

SA N KSI Pembekuan API Pencabutan API

MEKANISME PENGAWASAN

Post Audit

KEWAJIBAN Pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Laporan realisasi impor setiap 3 (tiga) bulan

(*) Angka Pengenal Importir (API) adalah tanda pengenal sebagai importir. Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang telah memiliki API

26


Melaporkan perubahan terkait data API paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan

AMANAH -

DEREGULASI

Pokok Perubahan PERMENDAG

No. 27/M-DAG/PER/9/2012

Pembatasan untuk API-U

Pembatasan untuk API-P

Produsen Importir

API

BEFORE


MENEGASKAN BAHWA API MERUPAKAN SATU-SATUNYA IDENTITAS IMPORTIR, SEDANGKAN IDENTITAS BAGI IMPORTIR DALAM RANGKA TATA NIAGA IMPOR DIHILANGKAN DAN DIGANTI DENGAN SPI YANG KEMUDIAN SECARA BERTAHAP DITRANSFORMASI DENGAN SISTEM PERLINDUNGAN TARIF

AFTER

Pokok Perubahan

PERMENDAG

No. 70/M-DAG/PER/9/2015

Section pada API-U Untuk API-U yang lebih dari 1 section melampirkan surat keterangan bukti Hubungan Istimewa yang ditandasahkan oleh perwakilan RI

Tidak ada section pada API-U

API-P dapat mengimpor barang industri tertentu sepanjang diperlukan untuk pengembangan usaha dan investasinya. Barang industri tertentu yang diimpor dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain untuk tujuan tes pasar dan/atau sebagai barang komplementer.

API-P hanya dapat mengimpor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Untuk API-P dengan melampirkan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat.

Tidak ada produsen importir

Pengawasan & Sanksi

Sanksi

PERMENDAG

No. 70/2015 Pasal 28

DIBEKUKAN JIKA: TIDAK MELAKSANAKAN PENDAFTARAN ULANG

Pengawasan

PERMENDAG

No. 70/2015 Pasal 28 1. Pengawasan terhadap pemilik API dilakukan dengan cara penilaian kepatuhan (post audit) terhadap: Kebenaran laporan realisasi impor; Kesesuaian antara barang yang diimpor dengan data yang tercantum dalam dokumen API dan peruntukkannya; Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor.

2. Penilaian kepatuhan (post audit) dilakukan secara berkala dan secara sewaktu-waktu. 3. Penilaian kepatuhan (post audit) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi penerbit API dan Ditjen Bea dan Cukai. 4. Dalam rangka pelaksanaan penilaian kepatuhan (post audit), Dirjen Daglu dapat membentuk Tim Terpadu Pengawasan API.

TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MELAPORKAN REALISASI IMPOR

TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUBAHAN DATA PADA API

DICABUT JIKA:

API


Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali; Tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan; Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

Menyampaikan informasi/data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API; Tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor; Melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang impor; Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.

27

LAPORAN UTAMA

revolusi mental

" deregulasi &

debirokratisasi "

MENGHILANGKAN IT HORTIKULTURA DAN SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PRODUK HORTIKULTURA (RIPH) DARI KEMENPERIN

AMANAH -


No. 16/2013

DEBIROKRATISASI

BEFORE

IMPOR PRODUK

AFTER

HORTIKULTURA

PERMENDAG No. 71/M-DAG/PER/10/2015

Menggunakan IP (Importir Produsen) Produk Hortikultura dan Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikultura serta verifikasi teknis impor di pelabuhan muat

Menggunakan PI (Persetujuan Impor) dan verifikasi teknis impor di pelabuhan muat

Pengajuan Persetujuan Impor melampirkan: IP: IUI /izin usaha lain yang setara; API-P; TDP; NPWP; RIPH (IP); Bukti Penguasaan gudang/alat transportasi sesuai karakter produk IT: IUI atau izin usaha lain yang setara; API-P; TDP; NPWP; Bukti kepemilikan gudang atau alat transportasi sesuai karakter produk; Kontrak 3 distributor (IT); Pengalaman sebagai distributor; Surat Pernyataan

Penyederhanaan syarat pengajuan Persetujuan Impor melampirkan: Konsumsi langsung: API-U; Bukti kepemilikan gudang/alat transportasi sesuai karakter produk; Kontrak 3 distributor; Pengalaman sebagai distributor; RIPH Produsen: API-P; Bukti Penguasaan gudang/ alat transportasi sesuai karakter produk; RIPH

Kewajiban

Pencantuman Label Berbahasa Indonesia

Tidak ada

Pelaksanaan Verifikasi

Pemeriksaan termasuk pemeriksaan atas kewajiban Label

Tidak ada

Masa berlaku

Untuk API-P masa berlaku PI Disesuaikan dengan masa berlaku Rekomendasi

Berlaku selama 6 bulan

8 (delapan) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima

2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar

Instrumen Perizinan

Persyaratan

Masa Pengajuan Permohonan Izin Impor

AMANAH -

MENGHILANGKAN KETENTUAN IT DAN VERIFIKASI SURVEYOR

DEBIROKRATISASI


No. 03/M-DAG/PER/1/2012

BEFORE

IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

PI BPO Verifikasi

AFTER

Pokok Perubahan

PERMENDAG No. 83/M-DAG-PER/10/2015

PI BPO Verifikasi

Instrumen Perizinan

IP BPO (API-P) IT BPO (API-U)

Persyaratan Impor

IUI (untuk API-P), SIUP (untuk API-U) API, NPWP dan TDP Rekomendasi Kemenperin Rekomendasi KLHK Rekomendasi Kementan (khusus metil bromida) Rencana Produksi (IP) Rencana Distribusi (IT)

Ketentuan Verifikasi

Setiap Impor BPO oleh API-U dan API-P

Setiap Impor BPO oleh API

Pelabuhan Tujuan

¤ Tanjung Priok, Jakarta ¤ Merak, Cilegon ¤ Belawan, Medan ¤ Tanjung Mas, Semarang ¤ Tanjung Perak, Surabaya ¤ Soekarno Hatta, Makasar ¤ Batu Ampar, Batam

API Rekomendasi KLHK SK Kementan (untuk Metil Bromida) Rencana distribusi selama 1 tahun (untuk API-U) Rencana kebutuhan produksi selama 1 tahun (untuk API-P)

Tidak ada perubahan

(khusus untuk perusahaan pemilik API-P)

Sanksi untuk Importir

28

Pokok Perubahan

Pencabutan IP BPO atau IT BPO


Pembekuan PI BPO Pencabutan PI BPO

AMANAH -

DEBIROKRATISASI


No. 55/M-DAG/PER/9/2014

Instrumen Perizinan Persyaratan Impor

Ketentuan Verifikasi Pelabuhan Tujuan

Sanksi untuk Importir

BEFORE

IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN (BBSP)

IT BBSP Verifikasi

MENGHILANGKAN SURAT REKOMENDASI KEMENPERIN UNTUK IMPOR PRODUK BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

AFTER

Pokok Perubahan

PERMENDAG No. 84/M-DAG-PER/10/2015

Verifikasi

IUI, API, TDP dan NPWP Rekomendasi KLH Rekomendasi Perindustrian Surat pernyataan menyatakan barang yang diimpor tidak menggunakan refrigeran HCFC 22

API LS

Setiap Impor BBSP

Tidak ada perubahan

¤ Pelabuhan Darat: Cikarang Dry Port di Bekasi; ¤ Pelabuhan Laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Merak di Cilegon, Tanjung Mas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makasar, Batu Ampar di Batam. ¤ Pelabuhan Udara: Seluruh Pelabuhan Udara Internasional

Tidak ada perubahan

¤ Pencabutan IT, apabila: a. Data yang tidak benar untuk persyaratan IT b. Tidak menyampaikan laporan sebanyak 2 kali c. Mengimpor BBSP tidak sesuai yang tercantum dalam dokumen impor BBSP d. Dinyatakan bersalah pada putusan pengadilan yang berkaitan penyalahgunaan BBSP

¤ BBSP yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan harus dire-ekspor/ dimusnahkan atas biaya importir

MENGHILANGKAN REKOMENDASI DAN PERSYARATAN DOKUMEN PENYERTA BARANG IMPOR, SEPERTI NPWP, TDP, SIUP/IUI.

AMANAH -


No. 52/2015

DEBIROKRATISASI

BEFORE

¤ Penangguhan Impor BBSP berikutnya ¤ Pencabutan API atau sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan ¤ BBSP yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan harus dire-ekspor/ dimusnahkan atas biaya importir

IMPOR TEKSTIL& PRODUK TEKSTIL

AFTER

Pokok Perubahan

PERMENDAG No. 85/M-DAG/PER/10/2015

Instrumen Perizinan

Menggunakan IP (Importir Produsen) TPT dan verifikasi teknis impor di pelabuhan muat

Menggunakan PI (Persetujuan Impor) TPT dan verifikasi teknis impor di pelabuhan muat

Persyaratan Impor

Perusahaan melampirkan: IUI atau izin usaha lain yang setara; API-P; NPWP; NIK

Penyederhanaan syarat, sehingga perusahaan melampirkan: IUI atau izin usaha lain yang setara API-P; Rencana impor selama 1 tahun

Rekomendasi

Kementerian Perindustrian

Tidak Ada

Keterangan dalam Persetujuan Impor

Memuat informasi: Pos Tarif/HS; Jenis; Volume; Pelabuhan tujuan impor; Masa berlaku

Memuat informasi: Pos Tarif/HS; Jenis; Volume; Negara asal dan pelabuhan muat; Pelabuhan tujuan impor; Masa berlaku

Volume yang dapat diimpor

Menyesuaikan Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian

Tidak boleh lebih dari kapasitas produksi perusahaan yang tercantum pada IUI atau izin usaha lain

Masa berlaku

Disesuaikan dengan masa berlaku Rekomendasi

Berlaku selama 1 tahun

Masa Penerbitan Izin Impor

5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar

2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar

Memuat informasi: Nama dan alamat importir; Jenis dan jumlah barang; Pos Tarif/HS dan uraian barang; Negara asal dan pelabuhan muat; Waktu pengapalan; dan Pelabuhan tujuan

Memuat informasi: Nama dan alamat importir; Jenis dan jumlah barang; Pos Tarif/HS dan uraian barang; Spesifikasi barang; Negara asal dan pelabuhan muat; Waktu pengapalan; dan Pelabuhan tujuan

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) oleh Surveyor

29

LAPORAN UTAMA

revolusi mental

" deregulasi &

debirokratisasi "

AMANAH -

DEBIROKRATISASI


53/2015

IMPOR TEKSTIL &

BEFORE

PRODUK TEKSTIL

TEKSTIL BATIK

& MOTIF

MENGHILANGKAN REKOMENDASI DARI KEMENPERIN

Pokok Perubahan

AFTER

BATIK

PERMENDAG

86/M-DAG/PER/10/2015

Menggunakan: ¤ IT (Importir Terdaftar) Batik dan Motif Batik ¤ PI (Persetujuan Impor) Batik dan Motif Batik ¤ Verifikasi teknis di pelabuhan muat

Menggunakan: ¤ PI (Persetujuan Impor) Batik dan Motif Batik ¤ Verifikasi teknis di pelabuhan muat

Perusahaan melampirkan: ¤ IT Batik dan Motif Batik ¤ API-P ¤ NPWP ¤ NIK

Perusahaan melampirkan: ¤ Penyederhanaan dengan menggunakan API-P atau API-U saja. ¤ Rencana impor selama 1 tahun

Pelabuhan Tujuan

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tidak Ada

Informasi pada barang dan/atau kemasan dalam Bahasa Indonesia

Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tj. Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar Pelabuhan udara: Soekarno Hatta di Tangerang

Tidak Berubah

Diberlakukan

Tidak diberlakukan

Memuat informasi: ¤ Pos Tarif/HS ¤ Jenis ¤ Volume ¤ Pelabuhan tujuan impor ¤ Masa berlaku

Memuat informasi: ¤ Pos Tarif/HS, ¤ Jenis, ¤ Volume ¤ Negara asal dan pelabuhan muat ¤ Pelabuhan tujuan impor

Dirjen Daglu

Koordinator Pelaksana UPTP I

Instrumen Perizinan Persyaratan Impor Rekomendasi

Keterangan dalam Persetujuan Impor

Penerbit perizinan

AMANAH -

DEBIROKRATISASI


83/2012

BEFORE

IMPOR PRODUK

TERTENTU

MENGHILANGKAN IT DAN MENGGANTINYA DENGAN SPI YANG KEMUDIAN SECARA BERTAHAP PENGAWASAN DILAKUKAN MELALUI INSTRUMEN TARIF MENGHILANGKAN PENELUSURAN TEKNIS DAN LAPORAN SURVEYOR SEBAGAI DOKUMEN PRE-CLEARANCE PRODUK KOSMETIKA KARENA MENAMBAH TAMBAHAN WAKTU 17-26 HARI DARI RFI HINGGA TERSEDIANYA LS.

Pokok Perubahan

AFTER

PERMENDAG

87/M-DAG/PER/10/2015

Instrumen Perizinan

IT-Produk Tertentu dan verifikasi atau penelusuran teknis impor

Verifikasi atau penelusuran teknis impor saja

Persyaratan Impor

API, TDP, NPWP, NIK, NPIK, Rencana Impor

API-U

Pelabuhan laut : Belawan di Medan, Tj. Priok di Jakarta, Tj. Emas di Semarang, Tj. Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Tarakan di Tarakan, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung. Pelabuhan darat : Cikarang Dry Port di Bekasi Pelabuhan udara : Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makasar.

Tidak ada perubahan

Berlaku untuk semua produk.

Tidak berlaku untuk produk kosmetik.

Pelabuhan Tujuan

Ketentuan Verifikasi

Importir Produk Tertentu yang tidak menyampaikan Sanksi

Impor oleh API-P

30

Diberikan kepada pemilik IT-Produk Tertentu dengan mencabut IT.

laporan sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi pembekuan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Importir Produk Tertentu yang melakukan impor Produk Tertentu tidak sesuai dengan pelabuhan tujuan impor atau tidak dilengkapi dengan LS dikenai sanksi pencabutan Angka Pengenal Importir (API).

Diperbolehkan mengimpor semua produk barang jadi

Hanya dapat mengimpor Produk Tertentu untuk barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong.


MENGHILANGKAN KEWAJIBAN VERIFIKASI SURVEYOR (LS) DALAM PERSAYARATAN EKSPOR KAYU

AMANAH -

DEBIROKRATISASI

Pokok Perubahan

EKSPOR

PERMENDAG

NO.97/M-DAG/PER/12/2014

PRODUK

BEFORE

KEHUTANAN Instrumen Perizinan

Persyaratan Impor

Menggunakan ETPIK bagi Perusahaan Industri Kehutanan dan ETPIK Npn-Produsen bagi Perusahaan Perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan

Pokok Perubahan

AFTER

INDUSTRI

PERMENDAG

89/M-DAG/PER/10/2015

Tidak ada

Perusahaan melampirkan: ¤ ETPIK (IUI/TDI, TDP, NPWP, fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, fotokopi surat pengesahan berbadan hukum dari instansi berwenang, rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan

Perusahaan melampirkan:

¤ ETPIK Non-Produsen (SIUP, TDP, NPWP, fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, fotokopi surat pengesahan berbadan hukum dari instansi berwenang, fotokopi surat perjanjian kerjasama dengan industri PIK skala kecil bukan pemilik ETPIK, rekomendasi dari Dinas setempat.

¤ SIUP dan TDP untuk Perusahaan Perdagangan di Bidang Ekspor

Rekomendasi SPE Kayu Ulin

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tidak ada

Dokumen Ekspor

IKM pemilik ETPIK wajib menyampaikan Deklarasi Ekspor ((DE) sebagai dokumen pelengkap pabean

Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Kelompok B tanpa dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tetapi harus disertai dengan dokumen yang dapat membuktikan bahwa bahan bakunya berasal dari kayu yang diperoleh dari penyedia bahan baku yang sudah memiliki S-LK atau sesuai dengan ketentuan penatausahaan hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AMANAH -

DEBIROKRATISASI


VERIFIKASI

54/M-DAG/PER/7/2015

BEFORE

EKSPOR

KELAPA SAWIT CPO & PRODUK

TURUNAN

Pemeriksaan Bersama Surveyor

Tidak Ada

dan DJBC

Verifikasi Fisik (Uji Kuantitatif)

Tidak Ada

Laporan Surveyor sebagai Output dari Verifikasi Ekspor

Tidak Ada

Pengecualian

Tidak Ada

¤ TDI/IUI dan TDP untuk Produk Industri Kehutanan

MENAMBAH CAKUPAN PEMERIKSAAN SURVEYOR SEBAGAI ACUAN BEA KELUAR, SEHINGGA PEMERIKSAAN FISIK OLEH BEA DAN CUKAI DINTEGRASIKAN DENGAN PEMERIKSAAN SURVEYOR, DAN PEMERIKSAAN KEAPBEANAN OLEH BEA DAN CUKAI BERSIFAT KONFIRMASI UNTUK KEPENTINGAN BEA KELUAR SEMATA

AFTER

Pokok Perubahan

PERMENDAG

90/M-DAG/PER/10/2015

Menambah ketentuan bahwa Surveyor dapat melakukan kegiatan verifikasi fisik terhadap jumlah barang dan jenis barang pada waktu dan tempat yang sama dengan pemeriksaan fisik dalam rangka pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Pasal 10). Penegasan bahwa Parameter Uji Kuantitatif (Lampiran II) dalam menetapkan Spesifikasi Teknis harus terpenuhi secara keseluruhan [Pasal 6 ayat (4)]. ¤ Menambah ketentuan bahwa Laporan Surveyor (LS) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor [Pasal 8 ayat (2)]. ¤ Menambah ketentuan bahwa dalam hal Laporan Surveyor (LS) belum dapat diterbitkan, Surveyor dapat menerbitkan surat keterangan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor dan surat pernyataan untuk pemasukan sebagian peti kemas ke dalam kawasan pabean [Pasal 8 ayat (3), (4), (5)]. Menambah ketentuan bahwa Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya yang merupakan barang contoh, bahan penelitian, dan barang keperluan pameran di luar negeri (Pasal 13A).

31

LAPORAN UTAMA

revolusi mental

" deregulasi &

debirokratisasi "

MENGHILANGKAN SPB-SNI WAJIB DALAM SETIAP PENGIMPORAN DAN DIGANTI DENGAN PENGAWASAN POST AUDIT DI PASAR DALAM NEGERI

AMANAH -

Pokok Perubahan

DEBIROKRATISASI PENGAWASAN

PERMENDAG

BEFORE

No.14/MDAG/PER/7/2007

BARANG

SNI

Waktu Layanan

Sanksi

Kewajiban Pedagang

Post Audit

¤ Pengawasan pra pasar terhadap produk impor melalui SPB yang terdapat NPB didalamnya.

PERMENDAG

No. 72/M-DAG/PER/9/2015

WAJIB

Mekanisme Pengawasan Pra Pasar

Pokok Perubahan

AFTER

¤ Pengawasan pra pasar terhadap produk impor melalui NPB. ¤ SPB dihapuskan, diganti dengan pencantuman NPB pada dokumen PIB (non transaksional).

¤ SPB wajib dimiliki oleh importir pada setiap kali impor barang melalui angkutan laut, darat atau udara (transaksional). ¤ NPB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

¤ NPB wajib dimiliki oleh importir produk SNI yang diberlakukan wajib dan berlaku sesuai dengan masa berlaku SPPT-SNI.

¤ SPB yang telah diterbitkan akan diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW).

¤ NPB yang telah diterbitkan akan diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW).

¤ Waktu Penerbitan NPB maksimal 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

¤ Waktu Penerbitan NPB maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

¤ Waktu Penerbitan Surat Penolakan NPB maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

¤ Waktu Penerbitan Surat Penolakan NPB maksimal 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

¤ Barang impor yang diberlakukan SNI secara wajib tidak dapat memasuki wilayah pabean jika tidak dilengkapi SPB. ¤ Barang impor SNI wajib yang berada di kawasan Pabean wajib di re-ekspor atau dimusnahkan apabila permohonan SPB ditolak atau tidak memiliki SPPT-SNI.

¤ Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang wajib mengetahui identitas pemasok Barang yang diperdagangkan. ¤ Identitas minimal yang harus dimiliki antara lain nama dan alamat lengkap produsen, importir, distributor, subdistributor, atau pemasok. ¤ Ditjen SPK secara berkala atau sewaktu akan melakukan uji petik barang SNI wajib di tempat penyimpanan barang atau gudang Pelaku Usaha (Post Audit).

¤ Tidak terdapat aturan tentang uji petik/ post audit terhadap barang SNI wajib.

¤ Uji petik dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh dan/atau Petugas Pengawas.

AMANAH -

DEBIROKRATISASI

PERMENDAG No. 67 Tahun 2013 jo. No. 10 Th. 2014

¤ Apabila ditemukan barang impor yang tidak sesuai SNI maka NPB akan dibekukan sampai pelaku usaha menyampaikan hasil perbaikan. ¤ Barang impor SNI wajib yang berada di kawasan Pabean wajib di re-ekspor atau dimusnahkan apabila tidak memiliki NPB.

¤ Tidak terdapat aturan kewajiban Pedagang untuk mengetahui asal usul barang dan identitas pemasok.

Pokok Perubahan

¤ Barang impor yang diberlakukan SNI secara wajib tidak dapat memasuki wilayah pabean jika tidak dilengkapi NPB.

KEWAJIBAN

MENGHILANGKAN SKPLBI/SPKPLBI SEBAGAI IZIN PENGGUNAAN LABEL BERBAHASA INDONESIA MENJADI PENGAWASAN DENGAN SISTEM POST AUDIT DI PASAR DALAM NEGERI

PENCANTUMAN

BEFORE

LABEL BAHASA

AFTER

INDONESIA

Pokok Perubahan

PERMENDAG

No. 73 Tahun 2015

Waktu Pencantuman

¤ Pada saat barang memasuki daerah pabean Indonesia telah berlabel dalam bahasa Indonesia.

¤ Pada saat barang diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib berlabel dalam bahasa Indonesia.

Dokumen Perijinan

¤ Pelaku usaha diwajibkan mengurus SKPLBI/SPKPLBI dan menjadi dokumen kepabeanan (LARTAS).

¤ SKPLBI/SPKPLBI dihapus, pengawasan dilakukan di pasar atau di tempat penyimpanan barang (post audit).

Jenis Barang yang Dikenakan Kewajiban

Sistem Pendanaan

¤ Jenis barang yang dikenakan kewajiban pencantuman label berjumlah 127 jenis barang dengan 908 Nomor HS.

Pencantuman label bersifat pemanen berupa: ¤ Embos atau tercetak pada kemasan; atau ¤ Label yang secara utuh melekat pada kemasan

(tidak berupa stiker yang dilekatkan sebagai tambahan informasi diatas label).

¤ Jenis barang yang dikenakan kewajiban pencantuman label berjumlah 124 jenis barang dengan 884 Nomor HS. ¤ Jenis barang yang dikurangi: Handuk saniter; Karung goni dan Pemanggang roti (toaster) digabung dengan tungku (oven) Pencantuman label pada barang dan/atau kemasan dapat berupa :

barang dan/atau kemasan diubah menyesuaikan kondisi/ karakteristik barang, antara lain:

1. Embos atau tercetak; 2. Ditempel atau melekat secara utuh; 3. Disertakan atau dimasukkan ke dalam barang dan/atau kemasan.

1. Untuk barang yang wajib SNI, penandaan menyesuaikan dengan ketentuan SNI; 2. Untuk TPT, jika tidak memiliki kemasan, informasi dapat disertakan pada barang.

Sistem penandaan pada beberapa

Informasi Alamat Pelaku Usaha

32

Informasi alamat pelaku usaha minimal kota.


Informasi alamat pelaku usaha harus alamat lengkap. Informasi dapat disertakan atau dimasukkan pada barang dan/atau kemasan.

AMANAH -

DEBIROKRATISASI

Pokok Perubahan

KEWAJIBAN

MENGHILANGKAN SKPLBI/SPKPLBI SEBAGAI IZIN PENGGUNAAN LABEL BERBAHASA INDONESIA MENJADI PENGAWASAN DENGAN SISTEM POST AUDIT DI PASAR DALAM NEGERI

PENCANTUMAN

PERMENDAG No. 67 Tahun 2013 jo. No. 10 Th. 2014

BEFORE

LABEL B AHAS A

Pokok Perubahan

AFTER

PERMENDAG

INDONESIA

Pengecualian Pemberlakuan

Pengecualian pemberlakuan ketentuan pencantuman label terhadap: ¤ barang yang dijual dalam bentuk curah dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen; atau ¤ barang yang diimpor merupakan: a. bahan baku dan/atau bahan penolong lain yang digunakan dalam proses produksi; b. barang impor sementara; c. barang yang diimpor kembali; d. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu ¤ pengetahuan; e. barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,

Sasaran Pemberlakuan

Sanksi

No. 73 Tahun 2015

kebudayaan, pendidikan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; f. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; g. barang kiriman; h. barang penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas i. barang pindahan; j. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; k. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga tersebut. Barang yang diproduksi di dalam negeri sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi

Indonesia diberlakukan bagi Importir atau Produsen.

a. Jika tidak mencantumkan Label, selain terkena sanksi adminstratif, juga dikenakan sanksi pidana sesuai UU 8/99 b. Pencabutan SIUP/API/izin usaha tentang PK. lain oleh pejabat berwenang.

¤ Barang yang dijual dalam bentuk curah dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen; atau

“Pedagang Pengumpul adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha melakukan pengumpulan hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil untuk diperdagangkan”

¤ Barang yang diproduksi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil.

¤ Kewajiban mencantumkan Label dalam bahasa Indonesia selain bagi Importir atau Produsen juga diwajibkan bagi Pedagang Pengumpul, jika diperdagangkan dengan mencantumkan merk milik Pedagang Pengumpul.

¤ Kewajiban mencantumkan Label dalam bahasa

¤ Sanksi administratif:

¤ Sanksi administratif:

a. Penarikan barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan barang tersebut.

Pengecualian pemberlakuan ketentuan pencantuman label terhadap :

LABEL BAHASA INDONESIA

¤ Sanksi pidana:

a. Penarikan barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan barang tersebut. b. Pencabutan perijinan di bidang perdagangan/izin usaha lain oleh pejabat berwenang.

a. Jika tidak mencantumkan Label, selain terkena sanksi adminstratif, juga dikenakan sanksi pidana sesuai UU 8/99 tentang PK.

¤ Sanksi pidana:

MENGHILANGKAN PENGIMPORAN KEMASAN TERTENTU (HS 48) KEBUTUHAN PRODUSEN MELALUI IT DAN REKOMENDASI KEMEN LHK

AMANAH -

Pokok Perubahan

DEBIROKRATISASI

PERMENDAG No. 78/2014

BEFORE

IMPOR

PRODUK KEHUTANAN

Pokok Perubahan

AFTER

PERMENDAG

No. 97/M-DAG/PER/11/2015

Instrumen Perizinan

Menggunakan IP (Importir Produsen) Produk Kehutanan dan Importir Terdaftar (IT) Produk Kehutanan serta Deklarasi Impor dan Rekomendasi Kementerian LHK

Menggunakan PI (Persetujuan Impor) dan Deklarasi Impor (Self Declration) dan Rekomendasi Kementerian LHK Penyederhanaan syarat pengajuan Persetujuan Impor melampirkan:

Persyaratan

¤ Untuk IP IUI atau izin usaha lain yang setara; API-P; TDP; NPWP; Deklarasi Impor; Rekomendasi Kementerian LHK;

Pengajuan Persetujuan Impor melampirkan:

¤ Untuk IT: SIUP atau izin usaha lain yang setara; API-U; TDP; NPWP; NIK; Surat izin TPT/Penguasaan Gudang

Kewajiban

¤ Laporan Realisasi Impor

Masa Berlaku

¤ Untuk IP Disesuaikan dengan masa berlaku Rekomendasi sejak tanggal diterbitkan

¤ Untuk IT, PI disesuaikan dengan tanggal diterbitkan

Masa Pengajuan Permohonan Izin Impor

8 (delapan) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Persetujuan Impor: API-U atau API-P; Deklarasi Impor; Surat izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan/ atau bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U; dan Rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk. ¤ Memenuhi legalitas Produk Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ¤ Penyampaian laporan realisasi impor setiap bulannya Persetujuan Impor berlaku sesuai dengan Rekomendasi Kementerian LHK sejak tanggal diterbitkan

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar

33

REFLEKSI MEDIA

monitoring isu kebijakan perdagangan

MONITORING ISU KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Paket

September

MEDIA MONITORING PUSAT HUMAS KEMENDAG

S

epertinya pemberitaan terkait isu kebijakan perdagangan cukup mendapat porsi di dalam pemberitaan media. Sebut saja, dimana Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I (Paket September) yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 9 September 2015 lalu terbukti cukup menyita perhatian media. Media monitoring mencoba memantau perkembangan berita terkait isu berbagai kebijakan perdagangan, termasuk perkembangan berita penerbitan Paket September. Apa kata media terkait isu sektor kebijakan perdagangan?. Berita-berita apa saja yang menjadi trending topic? Berikut Tim Media Monitoring Pusat Humas Kemendag mencoba mengulasnya. Bila dilihat, isu kebijakan perdagangan seperti isu-isu sektor perdagangan lainnya, cukup mendapat perhatian media. Lihat saja, kendati

34


berbeda periode isu pemberitan kebijakan perdagangan menempati urutan teratas. Total pemberitaan sepanjang tahun 2014 tercatat 365 berita dan sepanjang periode Januari-Oktober 2015 (per 20 Oktober) tercatat 336 berita. Sementara terkait isu Paket September mendapat perhatian yang cukup besar dari media dimana sebanyak 186 berita. Dan pemberitaan terkait dengan hasil penerbitan dari Paket September itu media monitoring memasukan dalam kategori isu deregulasi perdagangan sebanyak 42 berita.

Bila dilihat, dari keseluruhan isu yang paling banyak disoroti media sepanjang tahun 2014 dan Oktober 2015 kendati berbeda periode tidak jauh berbeda karena terdapat dua isu yang menonjol yakni isu laporan kinerja perdagangan dan laporan BPS yang kerap menjadi sorotan media. Jika dilihat dari tone pemberitaan dari media cetak dan online yang dipantau memberikan status yang cukup baik dimana rata-rata bersentimen Positif dan Netral. Kendati ada yang bersentimen Waspada maupun Negatif jumlah pemberitaannya relatif kecil.

PERKEMBANGAN

ISU BERITA KEBIJAKAN PERDAGANGAN 2014

TAHUN GRAFIK 1. Gambar ini menunjukkan persentase pemberitan Isu Berita Kebijakan Perdagangan di Media Cetak dan Online Periode Tahun 2014

83%

17%

CETAK

[1219 BERITA]

Gambar ini menunjukkan persentase sebaran sentimen berita Isu Berita Kebijakan Perdagangan Periode Tahun 2014

[243 BERITA]

23%

26%

GRAFIK 2.

POSITIF

[375 BERITA]

[749 BERITA]

420

GRAFIK 3.

350

Gambar Isu Berita Kebijakan Perdagangan yang mendapat sorotan media periode Tahun 2014

280

[337 BERITA]

WASPADA

51%

NETRAL

ONLINE

0% NEGATIF

[1 BERITA]

365 240

210

206

197

140

179

70 0

Kebijakan Perdagangan

Laporan Kinerja Perdagangan

Inflasi

Laporan Catatan BPS

Neraca Perdagangan

35

REFLEKSI MEDIA

menyoal isu kebijakan perdagangan

231 37 107

PERKEMBANGAN

86

ISU BERITA PERDAGANGAN

1 216 62

JANUARI-OKTOBER

106 48

2015

0 107 22 48 37 0 101 25

0 73

GRAFIK 4.

18

foto : tim humas

63 13

Grafik Sebaran Media

41 14 0 70 15 35

LEGENDA

GRAFIK 8.

20 0 49 14

JUMLAH

24 11

POSITIF

0 48 16

Gambar ini menunjukkan persentase sebaran sentimen Isu Berita Kebijakan Perdagangan Periode JanuariOktober 2015

LEGENDA

JUMLAH

POSITIF

WASPADA

NEGATIF

NETRAL

19

NETRAL

13 219

0 WASPADA

170

43 12

88

NEGATIF

0


6

49 33

13 26

8

36

67

42 8

23

80

90

15 0

116

16

GRAFIK 5. Gambar ini menunjukkan persentase pemberitan Isu Berita Kebijakan Perdagangan di Media Cetak dan Online Periode JanuariOktober 2015

CETAK

81%

19%

[1026 BERITA]

[244 BERITA]

10%

52%

GRAFIK 6. Gambar ini menunjukkan persentase sebaran sentimen Isu Berita Kebijakan Perdagangan Periode JanuariOktober 2015

[125 BERITA]

[660 BERITA]

WASPADA

POSITIF

38%

0%

[485 BERITA]

336

350

Grafik Isu Berita Kebijakan Perdagangan yang mendapat sorotan media periode JanuariOktober 2015

206

280

142

140

42

70 0

Laporan Kinerja Perdagangan

Paket Ekonomi

Laporan BPS

Deregulasi Perdagangan

33

2

9

22

10 6

36 20 4

21 15

12 7

27 5

6

36 22

26 31

46

40

62

64

83

186

210

Kebijakan Perdagangan

28 30 25

[0 BERITA]

NEGATIF

NETRAL

GRAFIK 7.

ONLINE

37

REFLEKSI MEDIA

menyoal isu kebijakan perdagangan

REFLEKSI

MEDIA

MEDIA MONITORING PUSAT HUMAS KEMENDAG

ISU KEBIJAKAN PERDAGANGAN CUKUP MENYITA PEMBERITAAN. LIHAT SAJA, TERBUKTI BERAGAM KOMENTAR DILONTARKAN PARA NARASUMBER TERMUAT YANG DILANSIR DI BERBAGAI MEDIA. TAK KURANG, MANTAN MENTERI PERDAGANGAN RACHMAT GOBEL ANGKAT BICARA. BERIKUT INI RANGKUMAN TIM MEDIA MONITORING PUSAT HUMAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

38


↘

↘

Rachmat Gobel

Abdulah Mansuri

Mantan Menteri Perdagangan RI

Ketua Umum DPP IKAPPI

PENINGKATAN PENGAWASAN

BELUM MAMPU BERSAING

D

K

ari pemberitaan yang dikutip dari Kompas Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengapreasiasi kebijakan pemerintah memerangi impor ilegal. Pemberantasan impor ilegal itu penting untuk melindungi industri dalam negeri, baik industri besar, menengah, maupun kecil. Kalau pemberantasan produk impor ilegal itu tidak dilakukan, daya saing industri bisa semakin melemah. Pasalnya, produk-produk impor ilegal tentunya tidak bisa dikenakan bea masuk sehingga harga menjadi murah. “Selisih Harga produk impor ilegal dengan produk dalam negeri sejenis sekitar 30%-60%. Selama ini, produk dalam negeri harus menanggung beban pajak, biaya pekerja, bunga, energi, dan logistik sehingga lebih mahal,” kata Rachmat Gobel. Ia berharap pemerintah meningkatkan pengawasan, apalagi dengan semakin terbukanya impor melalui paket deregulasi dan debirokratisasi. Terapkan pelabelan dan SNI sebagai bentuk pertanggungjawaban importir. “Jangan sampai importir mendatangkan barang terlebih dahulu di pelabuhan baru kemudian mengurus perizinan,” katanya. (ABS)

PERATURAN YANG MELEMAHKAN DAYA SAING ↘

etua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait paket deregulasi dan debirokratisasi yang merevisi Perpers No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pengembangan toko ritel modern di daerah. Soalnya, akan memperlancar pengembangan toko ritel modern di daerah, dimana hal tersebut akan mengancam keberadaan pasar rakyat.“Dampak dari moratorium yang lalu masih belum maksimal. Ini yang kami sesalkan,” jelasnya. Sebelumnya, pemerintah berencana untuk memperlancar pengembangan toko ritel modern di daerah dengan merevisi Perpers No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Sungguhnya permintaan revisi tersebut disampaikan oleh kelompok kerja deregulasi hanya untuk Surat Edaran Mendag No.1310/M-DAG/ SD/12/2014 tentang Perizinan Toko Modern. Namun, jika hanya surat

edaran tersebut yang direvisi maka akan bertentangan dengan aturan diatasnya. Dalam Surat Edaran Mendag No.1310/M-DAG/SD/12/2014 tentang Perizinan Toko Modern yang berdasarkan Perpres No. 112 Tahun 2007 itu mewajibkan pendirian toko ritel modern harus memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun, hingga saat ini terhitung baru sembilan daerah yang memiliki. Rencana tersebut dinilai akan mengancam keberadaan pasar rakyat di Indonesia, karena hingga saat ini masih belum memiliki kekuatan untuk bersaing dengan ritel modern, yang penyebarannya sangat masif dan memiliki berbagai fasilitas dalam pengembangannya. “Ekspansi ritel semakin besar yang artinya semakin tidak bisa diatur jika tidak ada campur tangan pemerintah. Jika pemerintah tidak bisa campur tangan terkait masalah tersebut, kami akan mengajukan upaya lanjutan hukum atau konsilidasi nasional,” tegas Abdullah yang dilansir dari Neraca. (ABS)

PAKET ITU TERLAMBAT

Nasril Bahar

↘ Didik J. Rachbini

Anggota Komisi VI DPR RI

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia

D

ikutip dari pemberitaan Rakyat Merdeka Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar mengatakan, dirinya sudah mendengar langsung pengaduan para pelaku industri akan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. "Peraturan itu harus dicabut, karena isi Permendag sudah sangat jelas pro liberalisasi, pro impor, dan terkesan anti penguatan produk nasional,'' tegasnya. Dikatakan, dirinya sangat menyesalkan di tengah

perlambatan ekonomi kegiatan impor dimudahkan. Seharusnya, pemerintah lebih ketat di dalam memberikan perizinan. Karena, industri nasional saat ini sedang mengalami kesulitan. Kalangan industri nasional seharusnya didukung agar bisa berkembang, minimal di negerinya sendiri. "Setiap kebijakan yang dikeluarkan katanya untuk peningkatan daya saing industri nasional, kenapa ada aturan Permendag seperti itu yang sangat melemahkan pelaku industri dalam negeri," ujarnya. (ABS)

P

engamat Ekonomi Universitas Indonesia Didik J. Rachbini menilai paket kebijakan ekonomi "September I" yang dikeluarkan pemerintah sudah terlambat. Pasalnya, nilai tukar rupiah sudah terlanjur tertekan dalam oleh dolar. "Paket itu terlambat sekali. Itu (paket kebijakan) sebenarnya sudah ditunggu akhir tahun lalu karena krisis nilai tukar sudah mulai terjadi," kata Didik dilansir dari Tribunnews.com. Menurut Didik yang juga menjadi Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3EI) Kadin Indonesia, paket ekonomi itu harus dilihat terlebih dahulu

implementasinya. Pasalnya, paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah itu baru sebatas rencana dan konsep. "Mesti dilihat bagaimana di lapangan nanti. Dan yang disampaikan kemarin baru permulaan yang belum masuk ke jantung persoalan. Harus diikuti paket berikutnya," katanya. Meski dinilai telat, paket ekonomi itu harus tetap dilaksanakan terutama kebijakan deregulasi yang selama ini menjadi penyumbat ekonomi. "Tapi lebih bagus terlambat dari pada lelet dan tidak kerja," ucapnya. (ABS)

39

OPINI

tina nur alam

“Deregulasi Harus Jamin Kesejahteraan Rakyat "

“Paket deregulasi itu baik sekali, sehingga nggak banyak lagi aturan-aturan yang mengganggu usaha."

foto : tim humas

—TINA NUR ALAM

40


DEREGULASI HARUS JAMIN KESEJAHTERAAN RAKYAT

41

OPINI

tina nur alam

“Deregulasi Harus Jamin Kesejahteraan Rakyat "

S ↙ Tina Nur Alam Anggota Komisi VI DPR RI

Anggota Komisi VI DPR RI Dra. Hj. Tina Nur Alam, MM dikenal sebagai perempuan yang dekat dengan masyarakat. Sebagai istri Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Tina juga sudah terbiasa melakukan kunjungan ke segenap pelosok Sultra untuk memastikan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan konstituennya. Sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Tina Nur Alam juga sangat rajin membina pengrajin dan mempromosikan hasilhasil kerajinan hingga ke mancanegara.

empat menyelesaikan pendidikan di Universitas Haluoleo Kendari, tahun 2011, Tina sering mendapatkan penghargaan, di antaranya International Citra Award dari Asean Programme Consultant Indonesia dan penghargaan untuk kreasi karya terbaik unggulan daerah kelompok tekstil 2012. Tina lahir di Kendari, 23 Maret 1964. Ia tinggal di Sulawesi Tenggara –––yang luas wilayahnya 38.140 km2 (daratan) atau 28% dan 114.879 km2 wilayah Laut atau 72%, yang terdiri dari 651 pulau, 361 pulau mempunyai nama dan 290 pulau belum mempunyai nama, 86 pulau di antaranya berpenghuni––– membuat Tina makin memahami karakteristik masyarakat dan potensi besar yang dimiliki Sultra. Karena itu, sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Tina bertekad memperjuangkan kemakmuran, kemandirian dan daya saing bangsa. Bagaimana pandangannya terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla khususnya dalam Paket Deregulasi di sektor Perdagangan? Berikut petikan wawancaranya saat ditemui wartawan INTRA, Heru B. Arifin di ruang kerjanya. Q: BAGAIMANA PANDANGAN ANDA TERHADAP PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (TAHAP I) YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH, KHUSUSNYA TERKAIT PAKET DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DI SEKTOR PERDAGANGAN? A: Paket deregulasi itu baik sekali, sehingga nggak banyak lagi aturanaturan yang mengganggu usaha. Apalagi saat ini, kondisi ekonomi sedang lesu akibat pelemahan ekonomi global. Kepastian berusaha penting, dukungan bagi pelaku usaha juga sangat dibutuhkan agar tidak banyak karyawan yang di-PHK. Deregulasi dan debirokratisasi semestinya mensimplifikasi perijinan dan mengurangi birokrasi perijinan sehingga tidak berbelit-belit. Kondisi seperti itu biasanya kan memakan

42


banyak biaya dan waktunya juga lama. Deregulasi menghilangkan itu semua. Kita mesti memprioritaskan ekspor, memperkuat ekspor nasional kita. Deregulasi dan debirokratisasi seharusnya juga ditujukan untuk memperkuat ekspor kita. Masyarakat yang ingin memberikan aspirasi untuk ekspor ada semangat. Q: APAKAH PAKET KEBIJAKAN EKONOMI INI SUDAH TERSOSIALISASIKAN DENGAN BAIK DI MASYARAKAT, TERUTAMA DI DAERAH DAN BAGAIMANA RESPON DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN INI? A: Setiap kebijakan harus disosialisasikan. Selama ini, sosialisasi belum kelihatan di daerah. Pengusaha daerah apalagi UKM mungkin juga belum mengetahui dampak dari deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan oleh pusat. Saya mengapresiasi. Sekarang, investasi bisa dilakukan dalam tiga jam sudah selesai, saya memberikan apresiasi. Sekarang ada sedikitnya 20 birokrasi, K/L, yang dipangkas rekomendasinya. Di perindustrian juga dipangkas. Yang penting adalah sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat yang lebih bawah pun dapat mengerti. Coba tanyakan, UKM ke bawah belum mengerti. Kemendag harus melakukan sosialisasi, agar betul-betul pengusaha atau pengrajin misalnya di kabupatenkota juga lebih memahami regulasi ini. Q: ARAH PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MELALUI DEREGULASI INI APAKAH SUDAH BENAR? BAGAIMANA MENURUT ANDA? A: Di saat kondisi global seperti ini, rupiah juga turun, justru yang masih bertahan adalah UKM. Karena bahan baku ada di sekeliling kita dan tidak terpengaruh kenaikan dolar. Jadi betul-betul paket ekonomi seharusnya bisa mengangkat UKM dan lebih meningkatkan UKM. Ini yang menurut saya penting. Bagaimana UKM dapat bertahan di tengah kesulitan ekonomi sekarang ini.

Contohnya di Sultra. Banyak pengrajin di sana. Sultra terkeal dengan kerajinan perak dan kain tenun. Dulu sempat ikut pameran ke luar negeri, buyer minta banyak, tetapi perajinnya kewalahan. Permintaan begitu pasti banyak. Kalau kualitas handmade, orang bule itu sukanya handmade. Kerajinan memakai pewarna alam. Jadi saya pernah bilang salah satu Dirjen di Kemendag, agar bagaimana bisa kebijakan di Kemendag juga menunjuang UKM kecil supaya mereka dapat pelatihaan, supaya bisa menjadi wirausahawan yang professional. Pelatihan itu berguna buat mereka. Ini salah satu cara menguatkan mereka, pengusaha kecil. Q: APA YANG KURANG DARI BEBERAPA KALI KEBIJAKAN EKONOMI YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH? A: Setiap kebijakan Pemerintah seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya paket kebijakan ekonomi, seperti sekarang ini, saya belum melihat ada kebijakan pemerintah untuk memotong harga BBM. Kalau investasi saya angkat jempol. Tapi yang mengangkat daya beli masyarakat belum ada. Ini soal harga-harga yang terus naik dan makin sulit dijangkau masyarakat kecil. Daya beli masyarakat sangat rendah, hampir di semua sektor. Pemerintah harus lebih cermat. Seperti UKM. Kalau bisa pemerintah lebih cermat. Jangan terlalu terburuburu. Pemerintah harus perhitungkan lebih cermat agar daya beli masyarakat makin naik. Q: BAGAIMANA ANDA MELIHAT MENDAG THOMAS TRIKASIH LEMBONG? A: Walaupun dari latar belakang finansial, beliau dengan cepat mampu beradaptasi dengan dunia perdagangan. Beliau masih muda, enerjik, dan semangat. Semoga

beliau bisa mengelola sektor perdagangan ini dengan lebih baik. Meski Pak Tom baru, bagaimana perdagangan bisa lebih baik. Semangat beliau lebih kuat. Mungkin beliau masih muda. Q: APA MASUKAN ANDA UNTUK PERDAGANGAN LUAR NEGERI? A: Saran saya harus ditinjau ulang semua keberadaan ITPC. Hampir di semua negara, kondisi ITPC terpuruk seperti itu, seperti yang pernah disampaikan anggota parlemen dalam rapat dengar pendapat. Komisi VI sudah melihat sendiri kondisinya. Padahal, mereka seharusnya menjadi ujung tombak perdagangan kita di luar negeri. Di tangan mereka sebenarnya kita pertaruhkan neraca perdagangan kita, kenaikan ekspor nonmigas kita. Masalah gaji yang terlambat dan sebagainya. Bagaimana dunia mengetahui Indonesia harus ada di tempat yang strategis. Strategi promosinya yang saya inginkan. Kita buka gerai di tempat strategis. Produk kita akan banyak. Produk-produk itu yang harus dibawa ke sana. Jika ada permintaan, ya kita harus siap. Industri dalam negeri atau pengrajin juga harus disiapkan, daya saing kita harus ditingkatkan. Ada satu lagi yang juga penting diperhatikan Kementerian Perdagangan terkait perdagangan luar negeri ini. Pameran-pameran ke luar negeri di antara kementerian, baik erdagangan, pariwisata, industri dan lainnya itu kan dilakukan sendiri-sendiri. Seharusnya kita bisa berkoordinasi. Sebab, pameran sendiri-sendiri itu menghabiskan uang yang banyak dan outputnya apa, kadang tidak ada. Pameran hanya pameran saja tanpa ada hasilnya. Kalau antarkementerian bisa berkoordinasi, pameran di sana, daerah juga dilibatkan, karena banyak produk-produk unggulan di setiap provinsi, maka pameran kita di luar negeri bisa lebih efektif.

Q: SAAT INI, APA YANG HARUS LEBIH DIFOKUSKAN MENDAG TOM LEMBONG? A: Mendag harus lebih fokus pada harga-harga yang tidak stabil. Harga-harga kebutuhan pokok dan barang strategis yang terus naik. Dia harus fokus di perdagangan dalam negeri. Perkuat perdagangan dalam negeri, yang menyentuh langsung ke masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Sekarang ini semua harga naik terus. Daging naik, beras terus naik. Kasihan masyarakat. Banyak juga yang langka. Dulu pemerintahan Orba, setiap saat di RRI diumumkan harga-harga kebutuhan pokok. Apa salahnya sih yang baik-baik dilakukan kembali. Cabe rawit harganya berapa dan seterusnya. Supaya harga tidak dimain-mainkan oleh pedagang. Bawang berapa, di sini berapa. Itu yang saya maksud. Dulu diumumkan dan sekarang nggak diumumkan. Adanya di website. Di kampung tahu nggak di website. Radio itu bisa menjangkau masyarakat daerah. Dulu kalau di desadesa kalau pagi sudah putar radio. Apa salahnya di Kementerian Perdagangan itu dilakukan kembali. Enak saja bapakbapak ngomong begini, karena nggak pernah turun ke daerah. Q: ADA KEMENTERIAN PEMBINA YANG JUGA SANGAT MEMPENGARUHI HAL ITU? A: Masing-masing kementerian harus memikirkan masyarakat. Pertanian dan Perdagangan, misalnya, tak boleh ego sektoral. Harus bersinergi agar yang tadinya impor, kita tidak impor. Sapi, misalnya, banyak lho, tapi harus koodinasi. Jadi kayaknya ada mafiamafia. Mafia beras, mafia daging, gula dan lain-lain terutama yang menguasai bahan pokok. Saya lihat ada ego sektoral. Pertanian, Perdagangan, dan Bulog harus duduk bersama-sama, bersinergi. Jangan ada mafia-mafia. Harusnya rakyat kecil merasakan yang terbaik. Deregulasi dan debirokratisasi harus bisa menjamin itu. n

43

OPINI

shinta widjaja kamdani

"Paket Deregulasi Harus Bisa Diimplementasikan"

“ Pemerintah tak mungkin jalan sendiri. Dunia usaha tak mungkin jalan sendiri. Kita harus bersama-sama. Jadi harus saling sharing."

foto : tim humas

—SHINTA WIDJAJA KAMDANI

44


PAKET DEREGULASI HARUS BISA DIIMPLEMENTASIKAN

45

OPINI

shinta widjaja kamdani

"Paket Deregulasi Harus Bisa Diimplementasikan"

S ↙ Shinta Widjaja Kamdani Ketua Apindo bidang Hubungan Internasional & Investasi Chief Executive Officer Sintesa Group

Sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Shinta Widjaja Kamdani sangat dikenal di dunia usaha. CEO Sintesa Group ini bahkan pernah dinobatkan sebagai 50 perempuan pebisnis paling berpengaruh di Asia versi majalah Forbes Asia. Group Sintesa yang dipimpinnya membawahi tak kurang dari 17 perusahaan. Dua di antaranya masuk bursa yaitu PT Tigaraksa Satria Tbk dan PT Tira Austenite Tbk. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ini dikenal sebagai penggerak ekonomi hijau (green economy).

hinta bicara tentang bagaimana Paket Deregulasi Perdagangan dilakukan, tim deregulasi perdagangan harus bekerja dan memberi masukan agar pemerintah dan dunia usaha dapat berjalan bersama-sama mengatasi masalah ekonomi. Wartawan INTRA Heru B. Arifin, Abdul Syukur dan fotografer Ricky Nadian berbincang-bincang untuk mengulas paket deregulasi perdagangan. Berikut ini petikan wawancaranya. Q: PAKET EKONOMI SUDAH DIJALANKAN PEMERINTAH SEJAK SEPTEMBER 2015. SALAH SATUNYA TENTANG PAKET DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI PERDAGANGAN. KEMENTERIAN PERDAGANGAN LANTAS MEMBENTUK TIM DEREGULASI PERDAGANGAN. BAGAIMANA PANDANGAN IBU TERHADAP DEREGULASI PERDAGANGAN? A: Paket kebijakan ekonomi ini merupakan suatu upaya stimulus yang baik oleh pemerintah untuk mengatasi kelesuan ekonomi yang saat ini tidak begitu baik bagi ekonomi nasional. Memang ada satu target agar deregulasi bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Maka perlu tim yang perlu cepat tanggap agar bisa menyelesaikan paket ini dengan baik. Fokusnya adalah untuk menyederhanakan regulasi, birokratisasi. Supaya lebih mudah. Tidak terlalu menyulitkan, terutama untuk pengusaha. Namun dalam kenyataannya tak semudah itu. Maunya untuk menyederhanakan beberapa sektor, tapi sektor lain berdampak negatif. Memang tidak sederhana. (Seolah-olah) Kalau sudah dideregulasi hasilnya sudah pasti akan positif, tapi ternyata tidak seperti itu. Ini perlu diperhatikan oleh Tim Deregulasi Perdagangan agar lebih melakukan analisis lebih jauh dari revisi-revisi yang sudah ada, seharusnya seperti apa. Q: BAGAIMANA SISTEM KERJA DEREGULASI INI? A: Proses kerjanya saya lihat sekretariatnya ada di Kemenko Perekonomian. Sebenarnya yang dilakukan Kemendag itu turunan dari kebijakan yang sudah ada. Kemendag mendapat arahan dari Kemenko Perekonomian, mana saja yang harus dideregulasi dan itulah yang dijalankan oleh Kemendag. Sistem prosedurnya sudah melakukan interdepth di atas dan Kemendag

46


menjalankan. Dalam kenyataannya banyak stakeholders yang terkena dampaknya. Kadang kita melihatnya setiap ada deregulasi dampaknya sudah pasti akan positif. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi harus ada analisa lebih jauh. Kadang-kadang persepsi legal terhadap perubahan itu berbeda. Interpretasinya berbeda-beda. Ini yang harus dilakukan sosialisasi, sehingga stakeholders itu jelas, sebenarnya maksud regulasi itu seperti apa. Q: DEREGULASI INI PADA INTINYA INGIN MENINGKATKAN DAN MENGUATKAN INDUSTRI DALAM NEGERI. TERNYATA SEDIKIT ADA TURBULENSI. ADA YANG MENGANGGAP DUNIA USAHA TERLALU NYAMAN DAN TIDAK BERANJAK DARI ZONA NYAMAN INI. BAGAIMANA MENURUT IBU? A: Kita harus lihat dari banyak sisi, wajar sih wajar saja. Tapi paling tidak, namanya pengusaha yang harus menjalankan bisnisnya, dampaknya kecil atau besar, pasti akan menyuarakannya. Saya pikir kita harus melihat pengusaha dalam negeri itu dalam sektor apa dan kesiapannya seperti apa. Tentu saja kita tidak bisa menyamaratakan semua sektor. Masing-masing punya kelebihan sendiri. Jadi, kesiapan pengusaha juga berbeda-beda. Ada yang lebih matang dan ada yang belum. Jadi, ini semua tergantung strategi pemerintah dalam meningkatkan industri dalam negeri itu seperti apa. Dari situ kemudian baru bisa ditetapkan suatu regulasi seperti apa dan bagaimana. Sebab, seperti yang saya katakan, ternyata deregulasi tidak bisa membuat semua pihak puas karena pasti ada yang di sini puas tapi di tempat lain tidak puas. Namun, pada akhirnya kan regulasi harus ditetapkan. Saya melihat pemerintah itu melihatnya dari strategi yang luas dan lebih besar. Tapi kadang-kadang yang mungkin kurang adalah sosialisasi. Komunikasi

dengan stakeholders, bahwa mereka tahu maksud pemerintah ini seperti apa. Kenapa ini direvisi, karena tujuannya seperti ini. Inilah yang perlu lebih banyak dikomunikasikan. Dunia usaha di Indonesia ini sangat lemah. Hampir semua sektor dunia usaha turun. Dampaknya pada PHK dan segala macamnya besar. Itu mengkhawatirkan sekali keadaannya. Makanya pemerintah lebih cepat mengeluarkan paket deregulasi ini. Q: BAGAIMANA ARAH KEBIJAKAN DEREGULASI? A: Saya melihat sederhana saja. Deregulasi itu penyederhanaan. Kalau kita lihat saat ini birokrasinya yang terlalu besar. Kalau suatu perijinan yang seharusnya hanya satu atau dua birokrasi, tapi bisa lebih dari itu, tentu akan menambah cost of business-nya juga. Menambah proses waktu. Ini sebenarnya yang ingin di-cut. Jadi deregulasi ini tujuannya mensimplifikasi. Ini tujuannya baik sekali dan memang perlu cepat. Arah kebijakannya sudah benar, yaitu simplikasi terhadap regulasi dan birokrasi untuk menurunkan cost dan mempercepat waktu perijinan. Saya pikir tujuan objektif pemerintah ke depan adalah untuk membantu sebagai stimulus. Itu nomor satu. Justru memperbaiki kinerja dunia usaha terhadap inefisiensi dalam menjalankan usahanya. Arah kebijakannya ke situ. Q: APAKAH ARAH KEBIJAKAN ITU SUDAH DAPAT DIREALISASIKAN? A: Dalam kenyataannya sekarang, di sekretariat Kemenko Perekonomian itu sudah ada di situ poin-poinnya. Dalam kenyataannya, hal-hal seperti ini harus disosialisasikan terlebih dahulu sebelum deregulasi itu dilakukan. Sederhananya seperti itu saja. Termasuk implementasinya. Misalnya ketika ada perubahan lalu dalam dua minggu sudah harus

efektif. Itu tidak memungkinkan. Perlu waktu dan sosialisasi. Saya pikir itu saja. Dunia usaha itu perlu dikonsultasikan saja. Sehingga nggak kaget. Dunia usaha agar bisa melakukan antisipasi seperti apa. Pihak kementerian juga harus melihat, kalau melakukan kebijakan seperti ini, harus bisa diketahui siapa yang kena dampak seperti ini dan dampak positifnya seperti ini, sehingga mudah diantisipasi. Sekali lagi kita tidak mengantisipasi bahwa banyak hal-hal yang mungkin justru merugikan pihakpihak tertentu dan dalam kenyataannya itu terjadi. Q: SALAH SATU TUJUAN PAKET DEREGULASI ADALAH UNTUK MEMPERKUAT DAYA SAING. APAKAH DEREGULASI PERDAGANGAN SUDAH MATCH? A: Sebenarnya Kementerian Perdagangan hanya salah satu unsur dalam Paket Kebijakan Ekonomi. Makanya ini dari atas. Kemendag hanya menjalankan. Sebenarnya on the right track. Cuma dalam sebuah revisi dalam suatu regulasi, sering terjadi ekspektasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum mengimplementasikan suatu revisi, ya dikonsultasikan saja dulu ke stakeholders. Prosesnya seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan tim yang saat ini bekerja karena dari paket deregulasi secara menyeluruh, anggapannya kalau sudah dari atas kan sudah selesai. Ini tinggal dilaksanakan saja. Ternyata konsultasinya tidak dilakukan di atas. Kalau boleh dikatakan, paket deregulasi ini kan juga sebenarnya masukan dari dunia usaha juga. Nah, awalnya seperti itu. Mana saja sih yang dideregulasikan. Lalu dunia usaha memberikan masukan. Tapi kenyataannya tidak persis. Tentu saja tidak semua masukan diterima. Ada juga yang tidak diusulkan lalu dilakukan. Ini yang mungkin sistem prosesnya dari Kemenko dan turun ke bawah sudah dilakukan konsultasinya di atas.

Q: APA MASUKAN IBU TERHADAP PAKET KEBIJAKAN EKONOMI KHUSUSNYA PKET DEREGULASI DI SEKTOR PERDAGANGAN INI? Seharusnya paket deregulasi ini smooth jalannya. Koordinasi interdepth pemerintah sudah jalan. Kita mesti lebih jeli bahwa bagaimana caranya semua dalam kita punya niatan yg positif seperti ini, harus dilakukan stakeholders engagement. Pemerintah tak mungkin jalan sendiri . Dunia usaha tak mungkin jalan sendiri. Kita harus bersamasama. Jadi harus saling sharing. Ini koordinasi harus berjalan dengan baik. Antarpemerintah koordinasinya harus baik. Stakeholders engagement juga harus berjalan baik. Ini harus jalan bersamaan. Ini untuk kepentingan bersama. Sebab pemerintah tak mungkin bertujuan untuk merugikan dunia usaha. Kan perlu lebih banyak kerjasama. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Q: BAGAIMANA HARAPAN IBU TERHADAP PAKET KEBIJAKAN EKONOMI KHUSUSNYA PAKET DEREGULASI PERDAGANGAN? A: Awalnya sangat positif. Pemerintah sudah memperhatikan dunia usaha dengan mengeluarkan banyak paket kebijakan ekonomi. Tapi dalam kenyataannya memang pelaksanaan paket-paket itu tidak semudah itu. Ada hal yang masih membutuhkan pekerjaan rumah. Seperti perijinan. Misalnya perijinan 3 jam untuk investasi. Termasuk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), ijin konstruksi bisa didapatkan tapi di lapangan tidak semudah itu. Masalah yang dihadapi, tidak hanya ijin yang di depannya tapi ada ijin-ijin lain yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu usaha. Jadi, depannya sudah baik, mungkin di dalamnya harus diperbaiki. Harapan saya, paket kebijakan ini sudah dicanangkan tapi implementasinya yang harus diperhatikan. Sebab, jika ini tidak bisa dijalankan dengan baik pada akhirnya yang berkepentingan kita semua, apa gunanya mencanangkan paket ekonomi tapi tidak bisa dijalankan dengan baik di lapangan. Ini sesuatu yang penting. n

47

OPINI

edy putra irawady

“Atas Nama Kemandirian”

“Kita tidak anti atau membatasi modal asing, tapi Kebijakan Deregulasi ini harus dikawal tegas dan tegar."

foto : tim humas

—EDY PUTRA IRAWADY

48


ATAS NAMA KEMANDIRIAN

49

OPINI

edy putra irawady

“Atas Nama Kemandirian”

B ↙ Edy Putra Irawady Deputi Bidang Perniagaan dan Industri KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Paket Kebijakan Ekonomi khususnya deregulasi dan debirokratisasi mendapat sorotan Deputi Perekonomian Bidang Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady. Secara khusus, Edy Putra menuliskan opininya untuk mengurai seluk beluk deregulasi dan debirokratisasi yang terdapat dalam paket kebijakan ekonomi. Kepada INTRA Insight, Edy Putra Irawady mengirimkan artikelnya berjudul “Atas Nama Kemandirian.” Berikut ini selengkapnya.

50

eberapa tahun yang lalu, saya sangat geram ketika disodori data impor yang luar biasa tinggi nilainya yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal asing yang jumlahnya ribuan. Saya ingat tidak ada peraturan yang membuka kegiatan perdagangan impor untuk asing, karena perusahaan modal asing yang melakukan investasi diberikan impor barang secara terbatas untuk kegiatan pelaksanaan investasi dan kebutuhan produksi sendiri, bukan mengimpor barang untuk diperdagangkan. Dengan keterbukaan demikian, tidak mengherankan jeruk dari Berastagi Sumatera Utara atau jeruk Pontianak Kalimantan Barat kalah bersaing dengan jeruk impor dari RRT, karena jeruk kita bentuknya tidak merata segarnya, packaging-nya asal-asalan, harganya mahal, hal ini karena jeruk kita dihasilkan dari pertanian rakyat, dimana pengumpulnya pedagang umum, dan distribusinya mahal. Sebaliknya jeruk RRT semuanya tertata, mulai perkebunannya, pengumpul, pengekspor, pengimpor, dan penditribusiannya di Indonesia merupakan satu afiliasi atau satu mata rantai sampai ke pelosok desa. Mereka juga memiliki modal dan kapasitas pelaku yang kuat. KEBIJAKAN MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI Ketika dalam suatu forum yang membahas kebijakan terobosan untuk mengatasi penurunan dan perlambatan ekonomi dari 5,12% di kwartal II tahun 2014 menjadi 4,67% di kwartal II tahun 2015, tersaji data yang menunjukkan bahwa disamping faktor eksternal termasuk depresiasi Rupiah, ternyata industri nasional merupakan faktor yang memacu kondisi melemahnya ekonomi kita. Kontribusi industri terhadap PDB terus menurun tajam lebih dari 10 tahun terakhir (2005-2015) dari di atas 28,09% menjadi sedikit diatas 20,91% pada Mei 2015, artinya porsi peran industri menurun terhadap pembangunan ekonomi. Produk industri semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan barang dalam negeri baik dari sisi jenis dan kualitas, maupun harga yang bersaing. Pohon industri semakin ranggas, karena daun, ranting, dan cabangnya


berguguran menghadapi persaingan global yang semakin bebas terbuka. Industri tidak lagi inovatif untuk menciptakan produk ekspor baru. Bahkan tidak sedikit industri yang beralih dari membuat barang menjadi pengimpor barang jadi. Kesimpulan yang disepakati adalah industri nasional semakin lemah dan perlu membersihkan lemak atau karat regulasi dan birokrasi yang membebaninya, termasuk kemudahan ekspor dan impor untuk kepentingan dan kebutuhan industri. Lalu, mulai 9 September 2015, Pemerintah mengeluarkan rangkaian kebijakan deregulasi termasuk insentif fiskal dan nonfiskal difokuskan untuk meningkatkan daya saing industri nasional agar tahan dan menghadapi persaingan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional, yang nantinya diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dalam APBN 2016 diasumsikan sebesar 5,3% yang kiranya harus kita capai lebih. TANTANGAN KETAHANAN DAN KEKUATAN INDUSTRI Belakangan ini saya kembali resah, karena gencarnya beberapa industri di Indonesia yang menuntut tetap dibolehkan untuk mengimpor barang jadi dengan alasan barang komplementer (maksudnya barang pelengkap varian yang diproduksi di Indonesia), after sales service (kurang jelas apakah maksudnya replacing goods atau jaminan komponen untuk purna jual), dan tes pasar (juga saya kurang paham berapa banyak, berapa lama, dan kenapa harus diimpor sendiri). Bukankah identitas untuk mengimpor bagi produsen adalah Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang hanya boleh mengimpor bahan baku, bahan penolong, atau komponen yang diolah untuk memproduksi barang jadi yang dijual di pasar dalam negeri atau diekspor.

Dari data impor yang berdasarkan nama produsen pengimpor (sumber INSW), sangat banyak barang jadi yang diimpor oleh perusahaan produsen atau industri dalam negeri, yang menunjukan industri kita masih banyak yang tidak berdikari karena tergantung dengan strategi bisnis prinsipal yang berada di luar negeri. Kemungkinan lain adalah kepastian usaha dan biaya produksi barang tersebut di RRT, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan sebagainya jauh lebih efisien dari pada di Indonesia. Dari komposisi jenis barang impor (sumber BPS) selama 5 tahun dalam rezim industri boleh mengimpor barang jadi dengan alasan-alasan pelengkap varian barang karena skala ekonomi, replacing goods, tes pasar yang berkepanjangan, terlihat nilai impor barang jadi rata-rata per tahun (2010-2014) sangat menguras devisa yang berpengaruh langsung terhadap overall current account kita, misalnya telepon selular (USD 2,6 miliar), komputer laptop dan gadget (USD 1 miliar), mobil CBU (USD 2,6 miliar), sepeda motor CBU (USD 147 juta), televisi (USD 101 juta), makanan jadi (USD 2,8 milyar), minuman (USD 88 juta), kosmetik (USD 138 juta), peralatan rumah tangga (USD 496 juta), dsb. Kenapa produsen jadi pedagang? Bisa dimaklumi, pertama bagi perusahaan produsen nasional murni, adalah karena produksi di Indonesia kurang kompetitif untuk menghadapi barang sejenis asal impor. Ini umumnya pada industri peralatan rumah tangga,makanan, dan minuman. Model bisnis lain, adalah perilaku produsen yang menjadi afiliasi atau subsidiary dari perusahaan multinational corporations (MNCs) yang membagi segmentasi produksi dan distribusi, artinya varian tertentu dibuat di suatu negara, varian lainnya dibuat di negara lain,

dan seterusnya, lalu di setiap negara itu dilakukan sharring variant untuk penjualan di pasar domestik. Dari data ekspor, ternyata tidak semua demikian, karena tidak banyak ekspor dari Indonesia ke negara lain sebagai model market sharing sebagaimana dicanangkan dalam pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bahwa ASEAN sebagai basis produksi. Kesimpulan kasarnya, banyak barang diproduksi di negara lain terutama ASEAN karena efisiensi biaya produksi dan logistik, juga termasuk kepastian usaha, tetapi pasarnya adalah Indonesia, karena konsumen Indonesia lebih dari 252 juta orang dengan daya beli yang relatif tinggi. Perilaku MNCS ini didukung dan dipacu karena adanya kerjasama ASEAN dan FTA lainnya yang membuat impor kita juga tidak dibebankan tarip 0% bea masuk. Pembiaran perilaku MNCs ini tidak akan membuat industri nasional mandiri dan berdaya saing global. Pembolehan impor barang jadi bukan insentif investasi, malah akan menghancurkan struktur industri. Jika skala ekonomi belum memungkinkan, seharusnya dilakukan dengan produksi menumpang (makloon) pada industri sejenis di Indonesia, atau harus jelas sampai kapan mengimpor barang jadi yang sejenis dengan barang hasil produksinya. Apa yang dijelaskan diatas adalah perilaku produsen yang

meretardasi (atau membonsai) diri sendiri dan membuat sulit bagi industri nasional sejenis untuk bersaing. Gangguan impor terhadap pembangunan industri nasional lebih besar lagi datang dari penyelundupan (unidentified trader) dan perilaku pedagang pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U) baik nasional maupun asing. Bayangkan, devisa yang keluar karena perilaku impor yang tidak tercatat nilainya rata-rata USD 26 miliar per tahun. KEBIJAKAN HARUS MEMBERIKAN KEBAJIKAN Memang tidak ada negara yang bisa mengasingkan diri dari perdagangan internasional. Ini sesuai slogan WTO: open and fair trade, namun kapan industri kita siap menghadai revolusi industri tahap 4 sebagaimana dicanangkan World Economics Forum 2015 yang kuncinya inovasi industri kalau kita tidak punya strategi industri dan perdagangan yang cerdas (smart policy). Kondisi industri bermodal asing yang ada memang banyak yang cacat sejak lahir, karena banyak investasi industri yang: (1) bedol desa dengan teknologi kuno, boros, produktivitas rendah; (2) bersifat imigrant, artinya dari mesin, modal, tenaga kerja, mungkin sampe mi instan-pun dibawa dari negaranya; dan (3) industri basa basi, artinya industri yang menjadi mata rantai distribusi kegiatan industri yang lebih efisien di negara lain. Oleh karena itu, kita tidak anti atau membatasi modal asing, tapi kebijakan deregulasi ini harus dikawal tegas dan tegar. Industri kita harus terus berinovasi dan SDM kita harus mampu berkreasi dan melakukan temuan-temuan baru. Bangunlah jiwanya, bangunglah badannya untuk Indonesia Raya. n

51

WARTA USAHA

hm jafar sodiq

" Sukseskan Pemasaran Di Luar Negeri"

“Saya berharap bisa fokus mengembangkan bisnis ini karena potensinya besar." HM JAFAR SODIQ

52


53

foto : tim humas

WARTA USAHA

hm jafar sodiq

" Sukseskan Pemasaran Di Luar Negeri"

CV Fortune Enterprise

↙ HM Jafar Sodiq Pengusaha Rotan Cirebon

SUKSESKAN PEMASARAN DI LUAR NEGERI "APA YANG SAYA LAKUKAN INI KARENA SAKING CINTANYA KEPADA USAHA ROTAN, SEHINGGA TAK MEMBUAT SAYA JERA MEMBANGUN USAHA.”

K

erja keras serta piawai membaca peluang pasar membuat HM Jafar Sodiq mampu bertahan dalam usaha memasarkan produk kerajinan dari rotan hingga ke luar negeri. Sudah banyak temantemannya yang dahulu membangun usaha bersama bertumbangan. Perusahaan pertama lelaki asal Jember, Jawa Timur ini pertama kali bekerja bahkan telah gulung tikar.

54


Sekitar 17 tahun silam setelah lulus dari STBA YAPIRI, Bandung tahun 1998 tak pernah terbayang dalam benak Jafar akan menjadi pengusaha pengekspor rotan. Padahal, sebelumnya, ia hanyalah tenaga bagian marketing pada perusahaan yang cukup besar di sentra industri kerajinan rotan di bilangan Tegalwangi, Weru, Cirebon, Jawa Barat. Namun, pengalaman selama menjadi tenaga marketing di perusahaan rotan yang telah bangkrut telah melecut dirinya untuk mandiri membangun usaha sendiri. Bersama temantemannya, Pak Haji―begitu sapaannya― telah dua kali mendirikan usaha patungan, namun tak berjalan lama karena perusahaan hasil patungan itu gulung tikar. Sepertinya, jatuh bangun dalam membangun usaha rotan tak pernah surut dalam benak lelaki kelahiran Jember tahun 1973 ini. Maka pada tahun 2001, dengan bermodalkan Rp 15 juta, Jafar membangun usaha sendiri dengan mendirikan CV Fortune Enterprise. Semua uang untuk modal usaha mendirikan perusahaan itu diperolehnya dari hasil menabung selama menggeluti kerajinan rotan sebelumnya.

foto : tim humas

Jl. Jalan Nyi Ageng Mantor, Tegalwangi, Cirebon

“Apa yang saya lakukan ini karena saking cintanya kepada usaha rotan, sehingga tak membuat saya jera membangun usaha. Walaupun, saya tahu sejumlah teman pesimis melihat saya membuat usaha rotan lagi,” jelas Jafar saat ditemui INTRA Insight di workshop-nya di bilangan Jalan Nyi Ageng Mantor, Tegalwangi, Cirebon. Terbukti, keraguan teman-temannya salah, dimana hingga saat ini usaha yang dikelolanya terus berjalan. Meski setumpuk permasalahan kerap menghadapinya. Sebut saja masalah pihak bank yang belum melirik usahanya atau persoalan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terkait Deklarasi Ekspor (DE) yang akan berakhir 31 Desember 2015, serta persoalan-persoalan lainnya yang menghadang industri kerajinan rotan. Namun demikian usaha Jafar yang merupakan anggota Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) cabang Cirebon ini usahanya tetap eksis berproduksi. Bahkan, berkat usahanya, Jafar tidak hanya memberikan pekerjaan bagi puluhan pekerjanya, tetapi juga menghidupkan usaha kecil di sekitar lingkungan usahanya. “Selain produksi sendiri, saya juga menggandeng pengrajin untuk menjalankan proses produksi,” katanya seraya menambahkan bahwa dia memberikan modal berupa bahan baku kepada sekitar 10 perajin berskala kecil menengah. “Terbukti dengan kerjasama sama ini cukup membantu meningkatkan produksi,” ujar bapak tiga anak ini. Dijelaskan, saat ini hampir 100% hasil produksinya untuk ekspor. “Pasar dalam negeri kurang peminatnya,” jelasnya.

Rata-rata setiap bulannya CV Fortune Enterprise mengirimkan produk hasil buatannya baik berupa kursi tamu, bangku santai serta berbagai produk aksesori, rotannya sebanyak 350-400 pieces diangkut dengan 3-4 kontainer setiap bulannya ke luar negeri. Berbagai negara telah dirambahnya, seperti Australia, Finlandia, Prancis, Swedia, Inggris, Spanyol, Jepang, Italia, Belarusia, dan Rusia. Dari sekian banyak negara tujuan ekspornya saat ini, Rusia-lah yang mendominasi. “Paling banyak disukai para pembeli berupa kursi tamu,’’ ungkap Jafar yang memiliki kantor di Jalan Simaja Selatan No. 88, Drajat-Kesambi, Cirebon 45133, Jawa Barat. Dalam memasarkan produk pameran, menjadi salah satu media promosi yang dipilih Jafar tidak kurang 80 kali pemeran, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk dalam negeri diantaranya Trade Expo Indonesia (TEI) dan pameran furnitur IFFEX. Untuk luar negeri, Jafar pernah melakukannya di Jerman dan Dubai. Kendati usahanya terbilang cukup berhasil dengan aset sebesar Rp 2 miliar, Jafar terus melakukan berbagai terobosan untuk mengembangkan usahanya. Apalagi, saat ini usaha kerajinan rotan sedang dilanda kelesuan dan berbagai persoalan lainnya sehingga dia juga memanfaatkan berbagai forum jual beli online dan marketplace dengan website: www.rattan-fortune.com. “Terus terang saat ini saya mengandalkankan website untuk berjualan. Pemasaran seperti ini cukup berhasil,” ungkap Jafar.

Berkat kegigihannya dalam membangun usaha rotan, Jafar telah mendapat berbagai penghargaan, sebut saja “International Europe Award For Quality New Millenium Award” 2004 dari Editorial Office and Trade Club, Madrid; “Asean Development Citra Award 2004-2005” dari Asean Programme Consultant; dan “Asean Best Executive Citra Award 2004-2005” dari Asean Programme Consultant. “Saya berharap bisa fokus mengembangkan bisnis ini karena potensinya besar. Saya lihat banyak konsumen di luar negeri yang juga ingin mendapatkan produk dari rotan,” ungkapnya. —(SKR/GTR)

55

MENGENAL LEBIH DEKAT

ir . arlinda , ma

Pimpin Paket Deregulasi, Dedikasi Tiada Henti

“Saya harus selalu melakukan sesuatu yang terbaik, do the best.”

PIMPIN PAKET

DEREGULASI,

DEDIKASI N

ama Ir. Arlinda, MA kini sedang menjadi pembicaraan nasional. Sosok ibu murah senyum ini menjadi bagian penting dari keluarnya Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Arlinda dipercaya Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai Ketua Tim Deregulasi Perdagangan. “Ini tugas berat dan saya harus serius melaksanakannya. Deregulasi ini bagian dari perjalanan penting sejarah bangsa Indonesia,” kata Arlinda.

56


↙ Ir. Arlinda, MA Ketua Tim Deregulasi Perdagangan STAF AHLI BIDANG KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

foto : tim humas

TIADA HENTI

Sejak kecil, lulusan S-2, Master of Arts in Economics, University of Colorado at Boulder, Colorado, United State of America ini dikenal selalu mengikuti banyak kegiatan. Lahir di Palembang, Arlinda kecil yang berdarah Minangkabau ini, sudah sangat sibuk dengan berbagai aktivitas di sebuah Sekolah Dasar Teladan di Tanjung Karang, Lampung. Semasa remaja Arlinda diboyong orang tuanya ke Bandung. Di kota Paris Van Java ini, Arlinda banyak belajar dan mengenal budaya Sunda. Menginjak gadis, Arlinda diboyong kembali ke Tanjung Karang, sementara orangtua-nya pindah bertugas di Kanwil Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan, Palembang. Saat usia inilah, di sekolah menengah atas, Arlinda yang mandiri di kota tersebut, disibukkan dengan berbagai kegiatan seni, olahraga bahkan paduan suara, seperti renang, voli, basket ball, bahkan menyanyi. “Hampir semua lomba saya mewakili sekolah. Saya seolah tak pernah absen,” katanya. Sibuk dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, tidak berarti kegiatan intrakurikuler-nya ditinggalkan, namun hal ini berjalan bersama-sama bahkan Arlinda selalu muncul menjadi juara kelas dan menjadi Pelajar Teladan dari SMAN 2 Tanjung Karang, yang mendapat beasiswa tanpa ujian masuk dari Propinsi Lampung di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Proyek Perintis II tahun 1981 saat ini. Semangatnya yang begitu besar untuk terus berprestasi ternyata merupakan slogan hidupnya. “Saya harus selalu melakukan sesuatu yang terbaik, do the best,” ujarnya. Makanya, saat kuliah di IPB dan menyelesaikan studi magister di Amerika, serta memasuki dunia kerja di Kementerian Perdagangan, Arlinda melakukan pekerjaannya dengan prinsip “do the best” tadi. Menjadi PNS di Kementerian Perdagangan sejak 1986. Sejak saat itu, Arlinda mengalami ditempatkan di 17 unit Kementerian Perdagangan, termasuk di daerah, di Kanwil Perindag Semarang, Jawa Tengah. Dedikasinya pada negara diabdikan sepenuhnya di kementerian ini. Arlinda sempat juga menjadi Atase Perdagangan di Washington DC Amerika Serikat selama 3 tahun, Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan, Direktur Impor-Ditjen Perdagangan Luar Negeri, dan Kepala Pusat Humas, dan kini Arlinda menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kerja keras, kerja cerdas, kesabaran dan senyum telah menjadikan Arlinda sebagai sosok perempuan yang

selalu berada pada lingkaran penting pengambil keputusan. Inilah dedikasi pada negeri yang seolah tidak henti. Dukungan dan semangat dari suami tercinta, Imbang Jaya Mangkuto, serta kedua putri putra tersayang Agita Presilia dan Adimas Wicaksono, membuat Arlinda selalu rileks menghadapi berbagai masalah dan tekanan pekerjaan. Karena Arlinda yakin dan sangat percaya bahwa “tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, pasti ada jalan keluarnya yang terbaik, dan segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmah nya dari Allah SWT”, ujarnya. Apalagi saat ini, ketika ia ditunjuk sebagai Ketua Tim Deregulasi Perdagangan, tugas Arlinda semakin menumpuk. Sering kali ia pulang larut, dari rapat ke rapat, dari koordinasi ke koordinasi, dari pembahasan pasal per pasal hingga mengatur dan mengkonsolidasi tim. Bagi Arlinda, kekompakan tim kerja merupakan yang utama. Belum lagi ia berhadapan dengan jurnalis yang sering mengejarnya sebagai narasumber. Arlinda yang sering tampil di berbagai acara diskusi dan talkshow televisi itu seolah selalu terlambat pulang ke rumah. Ketika berbincang dengan INTRA, telepon dari anaknya pun, yang saat itu menggunakan nomor telpon temannya, dikira panggilan dari wartawan. “Halo, dari mana?” kata Arlinda. “Hallo, mami dimana,” ujar anaknya. Arlinda pun tergelak. Berikut ini petikan wawancara INTRA selengkapnya.

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP I YANG DIKENAL SEBAGAI PAKET SEPTEMBER, SEBENARNYA APA INTINYA?

Ada tiga bagian penting dalam Paket Kebijakan Ekonomi pemerintah. (1) Mengembangkan Ekonomi Makro yang Kondusif, (2) Menggerakkan Ekonomi Nasional (3) Melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Dalam menggerakkan ekonomi nasional pada tahap I Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal, yang meliputi (1) Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal), (2) Mempercepat Proyek Strategis Nasional, dan (3) Meningkatkan Investasi di Sektor Properti. APA SEBENARNYA MASALAH DALAM PERDAGANGAN DAN APAKAH PAKET DEREGULASI INI DILUNCRUKAN DILUNCURKAN SEBAGAI JAWABANNYA? MOHON DIJELASKAN?

Sebelum melihat inti deregulasi perdagangan, kita harus melihat masalah dalam perdagangan. Salah satu masalahnya adalah bahwa terdapat beban regulasi dan birokrasi yang menjadi kendala utama efisiensi perdagangan dalam memenuhi kebutuhan industri, konsumsi, dan ekspor. Begitu banyak identitas sebagai pelaku ekspor maupun impor serta begitu beragam perizinan, rekomendasi, pemeriksaan, dan persyaratan dokumen yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut adalah menerapkan kebijakan deregulasi. Pemerintah memangkas peraturan, menyederhanakan berbagai perizinan, dan mengurangi persyaratan yang tidak relevan, serta menghilangkan pemeriksaan yang tidak diperlukan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kelancaran perdagangan. Kebijakan deregula si ini tentu akan memperlancar distribusi barang di seluruh Indonesia serta meningkatkan daya saing industri dan ekspor. Manfaat lainnya yang penting adalah efisiensi supply chain akan menyelesaikan kelangkaan barang di berbagai daerah, menurunkan disparitas harga barang, dan menurunkan inflasi serta akan membuka peluang kerja yang lebih banyak. JADI ARAH KEBIJAKAN DEREGULASI PERDAGANGAN INI KE MANA?

Arah dan tujuan kebijakan deregulasi perdagangan ini pada intinya adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya saing tidak hanya dari produk tapi dari birokrasi, proses kemudahan orang melakukan usaha atau bisnis. Itu salah satu cara meningkatkan daya saing. Berdaya saing, mengurangi inflasi, meningkatkan tenaga kerja. Deregulasi hanya bagian kecil dari semuanya. Makanya pemerintah mengeluarkan banyak paket kebijakan ekonomi. SEMPAT TERJADI SEMACAM “TURBULENSI” SELAMA PROSES PELAKSANAAN DEREGULASI, TERUTAMA TENTANG ANGKA PENGENAL IMPOR (API) UNTUK PRODUSEN DAN UNTUK UMUM. SEBENARYA APA YANG INGIN ANDA

57

MENGENAL LEBIH DEKAT

ir . arlinda , ma

Pimpin Paket Deregulasi, Dedikasi Tiada Henti

KATAKAN DARI “TURBULENSI” ITU?

Ketika kita berpikiran bahwa membedakan antara produsen (API-P) dan umum (API-U), sebenarnya ada keinginan pemerintah untuk fokus. Fokus dalam artian kalau dia importir produsen, maka dia fokus di situ. Kita permudah dan dukung untuk melakukan importasi guna kepentingan produksinya. Sehingga ke depan, kita akan menjadi negara yang punya basis produksi. Kita beri kesempatan pada mereka, tentu dengan batas waktu juga. Sementara yang umum, tidak juga terlalu bebas mengimpor apa saja. Sebab, ada beberapa persyaratan juga setiap komoditas. Sehingga mereka tidak hanya menjadi murni trader yang memainkan harga di dalam dan melupakan perlindungan konsumen. Pemerintah tetap tidak meliberalisasi perdagangan sebebas-bebasnya. SEBAGAI PEMERITAH, SEBENARNYA DI MANA SEHARUSNYA POSISI PEMERINTAH DALAM HAL INI?

Sebenarnya, ada keinginan bahwa Pemerintah itu tidak perlu banyak mengatur. Meskipun jika diserahkan ke mekanisme pasar semuanya juga tidak selamanya bisa berjalan. Pada komoditas tertentu, Pemerintah harus turun tangan. Seperti komoditas pangan dan komoditas strategi untuk kebutuhan masyarakat banyak. Juga pada industri yang menjadi fokus kita yang kita bisa menentukan harga, seperti CPO. Di situlah pemerintah harus hadir, turun tangan, mengatur secara langsung. Tapi untuk yang lain-lain, bisa diserahkan kepada swasta. Sebab, jika terlalu banyak proteksi, kita kan juga berdagang dengan negara lain. Bukan berarti kita ini liberal lho. Sebab, masih banyak hal yang bisa digunakan untuk melindungi industri kita di dalam negeri seperti trade remedy yang meliputi safeguard, anti dumping, subsidi, dll. Jadi, sudah

58

saatnya hal-hal seperti itu harus segera dimulai. Industri juga tidak boleh terlalu manja dan terlena dalam zona nyaman yang membuat mereka selalu ingin diproteksi dan harus mampu menghadapi dinamika persaingan pasar global yang semakin cepat. APA SAJA YANG SUDAH DILAKUKAN TIM DEREGULASI PERDAGANGAN?

Permendag baru telah diterbitkan pada akhir bulan September 2015 dan Oktober 2015 sebanyak 19 regulasi yang telah dideregulasi dan didebirokratisasi. Dari jumlah itu, sebanyak 14 regulasi debirokratisasi dan 5 regulasi dideregulasi. Secara keseluruhan, Kemendag diberi mandat melakukan deregulasi dan debirokraisasi di sektor perdagangans sebanyak 32 regulasi (peraturan). Dari jumlah itu, terdapat 60 perijinan akan dipangkas atau jika dipersentase sekitar 35,5% perijinan dihilangkan. SELANJUTNYA, APA LANGKAHLANGAH YANG DILAKUKAN TIM DEREGULASI?

Proses perizinan ekspor-impor akan dilakukan secara mandatory online dengan tanda tangan elektronik (digital signature) pada tahun 2015. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Perindag, dan tim INSW (Indonesia National Single Window). Sementara itu, pengawasan dalam pelaksanaan terhadap revisi kebijakan Kementerian Perdagangan akan dilakukan dengan mekanisme postaudit dan rakortas, serta memperkuat tim terpadu pengawasan barang beredar (K/L terkait dan aparatur penegak hukum). Evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Deregulasi Perdagangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. APA SAJA UPAYA-UPAYA STRATEGIS PAKET DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI PERDAGANGAN?

Pertama, mencegah lonjakan impor Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan barang impor di pasar


dalam negeri, Kementerian Perdagangan tetap mempertahankan kebijakan kewajiban pencantuman label dalam Berbahasa Indonesia untuk produkproduk impor sebelum barang tersebut diperdagangkan di dalam negeri. Kedua, penetapan alokasi impor Terkait dengan telah dihapuskannya beberapa rekomendasi yang diterbitkan oleh K/L teknis pada komoditas pangan yang bersifat strategis seperti Beras, Gula, dan Hortikultura, maka penentuan alokasi impor akan ditetapkan melalui forum Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) berdasarkan kepastian volume impor yang dibutuhkan dalam negeri dan mempertimbangkan neraca komoditi tersebut, waktu importasi diluar masa panen, serta pendistribusian komoditi impor di luar sentra produksi. Ketiga, pembentukan tim monitoring dan evaluasi Kementerian Perdagangan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk penilaian kepatuhan (post-audit) dan menyusun tata laksana monitoring dan evaluasi. Dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan barang impor, Kementerian Perdagangan akan menerapkan mekanisme post audit secara berkala dan sewaktu-waktu melalui koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah. INSW akan menyediakan semua informasi terkait pelaksanaan post audit yang terintegrasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah. Cakupan post audit tersebut meliputi kebenaran realisasi impor, kesesuaian barang yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor (PI), serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap produk-produk yang harus dilakukan post audit (misal produk wajib SNI) melalui INSW akan membantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketika melakukan inspeksi ke pasar. Kementerian Perdagangan juga akan menerapkan sistem sanksi yang memberatkan seperti penangguhan

pengeluaran Surat Persetujuan Impor (SPI) dan pencabutan Angka Pengenal Impor (API) untuk memberikan efek jera pada importir yang melanggar ketentuan perundang-undangan. PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DILAKUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN ONLINE. BISA ANDA JELASKAN?

Poin penting dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah ke depannya pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan melalui sistem elektronik dimana proses perizinan ekspor impor akan dilakukan secara mandatory online melalui INSW dengan tanda tangan elektronik (digital signature). Dengan mekanisme tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pengurusan perizinan serta meningkatkan transparansi dan kepastian berusaha. Guna menyukseskan mekanisme mandatory online tersebut, maka harus didukung oleh Sistem

Informasi Perdagangan (SIP) yang lengkap, akurat, cepat, dan tepat guna yang melibatkan K/L terkait (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, pemerintah daerah, dan K/L lainnya) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain fungsi perijinan, INSW dapat pula digunakan untuk mendukung mekanisme post audit. BAGAIMANA GAMBARAN NILAI EKSPOR IMPOR PRODUK YANG DIDEREGULASI?

Nilai ekspor produk yang dideregulasi pengaturan ekspornya (Minyak Bumi, Produk Kayu, Beras, dan Prekursor non Farmasi) mencapai USD 32,2 miliar atau 41, 1% dari total ekspor Januari-Juni 2015. Di antara 4 jenis produk yang diatur ekspornya, trend nilai ekspornya mengalami penurunan kecuali Produk Kayu yang masih naik 5,0% per tahun selama 2012-2014. Adapun nilai impor produk yang dideregulasi pengaturan impornya (Minyak Bumi; Barang Modal Bukan Baru; Tekstil dan Produk Tekstil; Besi Baja; Baja Paduan; Kemasan Produk Kehutanan; Hortikultura; Barang Berbasis Sistem Pendingin;

Waste paper; Ban; Kosmetik; Garam; Gula; BPO; Scrap Baja; Batik dan Motif Kain Batik; dan Sodium Tripoliphosphate) mencapai USD 54,2 miliar atau 73,2% dari total impor Januari-Juni 2015. Selama 2012-2014, nilai impor ke-17 produk tersebut mengalami penurunan kecuali Minyak Bumi, TPT, Kemasan produk kehutanan, dan Kosmetik. Negara utama asal impor Minyak Bumi adalah Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara impor Barang Modal Bukan Baru berasal dari RRT, Jepang dan Singapura. Adapun negara utama asal impor TPT adalah RRT, Korea Selatan, dan Hong Kong. PROSES DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI YANG DILAKUKAN TIM DEREGULASI PERDAGANGAN MENGALAMI KECEPATAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN BARU. BAGAIMANA KOORDINASI DENGAN 20 K/L DAN APAKAH ANDA SEMPAT SAKIT?

Ego sektoral itu pasti ada, tapi kita ingin meyakinkan tujuan utama deregulasi ini sendiri. Dan itu bisa diselesaikan dengan baik. Saya meyakini bahwa ini tugas berat karena harus melakukan perubahan besar dan tidak semua aturan itu bisa menyenangkan semua pihak. Memang saya sempat kepikiran sampai dibawa tidur. Tetapi Alhamdulillah selama menjalani proses ini saya tetap sehat dan seperti Anda lihat, saya masih tetap bugar dan selalu bisa tersenyum, meskipun harus pulang malam. Saya akan tetap bekerja dengan serius. Saya didukung oleh tim yang kuat. Unit-unit lain terkait yang membantu secara penuh. Soliditas tim ini membuat kita ada rasa ingin berusaha keras, do our best. Kerja tim yang baik harus didukung oleh tim yang kuat dan solid untuk mencapai tujuan yang sama. (HER/ASK/ LP/RICK)

59

ETALASE PERISTIWA ↘ Mendag Thomas Lembong saat peluncuran AEC Center didampingi Dirjen KPI Bahcrul Chairi dan Manajer AEC Center Tri Mardjoko

AEC Center Diluncurkan I N T RA – Menteri Perdagangan

(Mendag) Thomas Trikasih Lembong didampingi Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) Bachrul Chairi, Ketua ASEAN Business Advisory Council (ABAC) Subronto Laras dan Manager AEC Center Tri Mardjoko, meluncurkan ASEAN Economic Community (AEC) Center di Auditorium Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Senin (28/9). Peluncuran ini merupakan salah satu upaya Kemendag untuk mensosialisasikan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 1 Januari 2016 mendatang. Mendag Thomas Lembong dalam sambutan mengatakan bahwa AEC Center ini sangat diperlukan agar semua pihak bisa mendapatkan update dan progress tentang MEA dan Indonesia dapat meraih dan memaksimalkan manfaat MEA bagi

60

perekonomian Indonesia. AEC Center ini sangat diperlukan agar semua pihak bisa mendapatkan update dan progress tentang MEA dan Indonesia dapat meraih dan memaksimalkan manfaat MEA bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya Mendag menuturkan AEC Center dibentuk dengan misi untuk memberikan konsultasi perdagangan dan jasa, edukasi publik tentang perkembangan dan peluang MEA, serta pelayanan advokasi bagi para pelaku usaha untuk pasar ASEAN. “Salah satu kunci keberhasilan implementasi MEA adalah jika seluruh masyarakat mengetahui secara benar mengenai MEA dan cara memanfaatkannya. AEC Center akan memberikan dukungan dan pengetahuan seputar MEA,” tegas Mendag. D alam kesempatan tersebut, Mendag juga meluncurkan dan meresmikan mobile magic box MEA. Mobile magic box ini akan melakukan roadshow, berkeliling ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. ASK


↘ Para peserta Sosialisasi Pembinaan Motivator Perlindungan Konsumen Untuk Komunitas Konferensi Waligereja Indonesia Angkatan VI berfoto bersama dengan Dirjen SPK Widodo

Sosialisasi Pembinaan Motivator Perlindungan Konsumen I N T RA – Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan

Konsumen (SPK) Widodo membuka secara resmi acara Sosialisasi Pembinaan Motivator Perlindungan Konsumen Untuk Komunitas Konferensi Waligereja Indonesia Angkatan VI yang diselenggarakan di Gedung Syantikara, Yogyakarta, Selasa (15/9). Dalam sambutannya Dirjen SPK mengatakan bahwa konsumen Indonesia harus ditempatkan pada posisi subjek penentu kegiatan ekonomi agar para pelaku usaha terdorong untuk dapat memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang berkualitas serta berdaya saing di era globalisasi. Dalam hal regulasi, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan ketentuan kewajiban label dalam bahasa Indonesia terhadap 127 jenis barang dan ketentuan kewajiban manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia terhadap 45 produk telematika dan elektronika. Pada kesempatan tersebut Dirjen SPK di damping Direktur Pemberdayaan Konsumen Ganef Judawati, Pastor Kepala Paroki Santa Maria Kumetiran Yogyakarta Dwi Harsanto, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Yogyakarta Eko Witoyo. Selain itu hadir pula Kepala Balai Besar POM Yogyakarta, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, dan beserta para peserta dari Komunitas Konferensi Waligereja Indonesia Yogyakarta. ASK

Sertifikat SNI ISO 9001:2008 Untuk Balai Diklat PMB I N T RA – Balai Diklat Penguji Mutu Barang Pusdiklat Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerima sertifikat SNI ISO 9001:2008 dari TUV Rheinland Indonesia, Selasa (29/9). Acara yang diselenggarakan di Pusdiklat Kementerian Perdagangan (Kemendag) Sawangan Depok, ini dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen Junaedi. Dengan mendapatkan sertifikat ini diharapkan lebih meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ASK

↘ Dirjen PDN Srie Agustina bersama Menperin Saleh Husin saat menghadiri pencanangan Hari Kopi Internasional, di Kantor Kemenperin

Pencanangan Hari Kopi Internasional I N T RA – Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN)

Srie Agustina menghadiri acara pencanangan Hari Kopi Internasional, di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kamis (1/10). Pencangan kegiatan tersebut dilakukan Menteri Perindustrian Saleh Husin yang dihadiri Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto, Ketua Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (AKSI) Syafrudin, Ketua Asosiasi Eksportir & Industri Kopi Indonesia (AEKI) Sosho, dan Ketua Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) Achwan Nursidik.

↘ Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen saat foto bersama para karyawan Balai Diklat Penguji Mutu Barang Pusdiklat Kemendag dengan sertifikasi ISO dari TUV Rheinland Indonesia

Pencanangan Hari Kopi Internasional bertujuan untuk merayakan budaya kopi yang sudah mengakar di masyarakat dan untuk menggairahkan ekspor produk kopi ke pasar internasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, industri, dan penyedia jasa retail kopi. Acara ini rencananya akan dirayakan setiap tahun di seluruh dunia, dan diperingati pula di 74 negara dan 26 asosiasi kopi dunia. Untuk menyemarakkan acara, digelar minum kopi gratis sehingga para pengunjung dapat merasakan keragaman kopi nusantara. ASK

Ibu Francisca Thomas Lembong Kunjungi JRDC I N T RA – Ibu Francisca Thomas Lembong mengunjungi Jakarta

Regional Design Center (JRDC) di Gedung Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Jl. Letjen S. Parman No. 112 Jakarta, Jumat (2/10). Pada kesempatan tersebut ibu Mendag didampingi Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Nus Nuzulia Ishak. Pada kunjungan ini turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Indrasari Wisnu Wardhana dan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) Simon Zelotes. Dirjen Nus menjelaskan bahwa JRDC merupakan wahana untuk berkolaborasi bagi dunia usaha, desainer, asosiasi, dan juga akademisi dalam menciptakan produk berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. Tujuannya yaitu menyediakan fasilitas untuk menginspirasi pola pikir kreatif di dunia desain Indonesia; membangun kesadaran akan nilai desain kepada masyarakat dan dunia usaha dari kegiatan JRDC yang berkaitan dengan desain; serta sebagai wadah stimulus yang mendidik dan memberikan pengalaman kepada penggunanya untuk memicu imajinasi dalam berkarya. “Ditjen PEN merekomendasikan fungsi JRDC sebagai Pusat Promosi Desain, Pusat Konsultasi Desain, dan Pusat Pelayanan Desain,” jelasnya. ASK

↘ Ibu Mendag Francisca Thomas Lembong bersama Dirjen PEN Nus Nuzulia Ishak saat memberikan keterangan usai melakukan kunjungan di Jakarta Regional Design Center (JRDC) di Gedung BB PPEI, Jakarta.

61

ETALASE PERISTIWA

↘ Pameran Mini Batik Indonesia di kantor Kemendag dibuka secara resmi oleh Dirjen PDN Srie Agustina

I N T RA – Bertempat di ruang

Pada pertemuan tersebut Mendag menjelaskan berbagai kebijakan di sektor perdagangan dan penjelasan terkait deregulasi di sektor perdagangan. Dalam kesempatan tersebut Mendag juga mengharapkan masukan dan saran terkait kebijakan di sektor perdagangan. Pertemuan dihadiri para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. (ASK)

I N T RA – Pada Jumat (2/10) di

lobi gedung utama Kementerian Perdagangan (Kemendag) digelar pameran mini batik Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Srie Agustina membuka kegiatan pameran tersebut. Pameran ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2015, dengan tujuan untuk lebih memasyarakatkan batik dan produk hasil kerajinan berbahan batik/ motif batik dimulai dari pegawai Kemendag yang nantinya dapat juga dikenal di kalangan masyarakat. Pameran kali ini diikuti oleh 13 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan di bidang kerajinan batik dengan aneka produk berupa pakaian batik dewasa, sepatu batik, tas batik, dan pakaian batik anak.

Pertemuan Mendag dengan Forum Pemred Auditorium Kementerian Perdagangan, Jumat (2/10) Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Pemred) Media Massa. Dalam pertemuan tersebut Menteri Perdagangan berdiskusi dengan para pimpinan redaksi media massa elektronik dan cetak.

Pameran Mini Batik di Kemendag

(ASK)

↘ Mendag Trikasih Lembong berfoto bersama dengan Forum Pemred usai melakukan pertemuan

Kemendag Pertahankan Opini WTP I N T RA –Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan

(Irjen) Karyanto Suprih menerima piagam penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2014. Pemberian penghargaan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution didampingi Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pada saat Rapat Kerja Akuntansi dan Pelaporan 2015 di Gedung Dhanapala, di Jakarta (2/10).

↘ Irjen Karyanto Suprih menerima piagam penghargaan opini WTP 2014 dari Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution disaksikan Menkeu Bambang PS Brodjomegoro

62


Irjen mengatakan Kemendag mampu mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2011. Pencapaian ini tentu saja berkat kerja keras para pengelola keuangan dan auditor yang senantiasa mengawal pelaporan keuangan Kemendag. “Prestasi ini dapat terus dipertahankan menuju Kemendag bersih dan tertib dalam pengelolaan keuangannya,’’ harap Irjen. (ASK)

Mendag pada OECD-G20 di Istanbul, Turki I NTRA –Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas

Trikasih Lembong menjadi panelis dalam OECD – G20 yang berlangsung di Istanbul, Turki, Senin (5/10). Pada kesempatan ini, Mendag memaparkan mengenai pentingnya kebijakan investasi dan perdagangan dalam menghadapi ekonomi dunia yang sedang melemah. Lebih lanjut Mendag menjelaskan bahwa Indonesia perlu melakukan introspeksi terhadap kebijakan-kebijakan di masa lalu, serta melakukan structural reform, deregulasi, kemudian menyusun kebijakan yang kondusif secara berkesinambungan. Dengan hal tersebut, Mendag optimis bahwa perdagangan dan investasi Indonesia akan terus bergeliat maju. Di sela-sela pertemuan G20 Trade Ministers Meeting 2015 Menteri Perdagangan RI dan Menteri Ekonomi Turki, H.E. Nihat Zetbekci melakukan pertemuan bilateral. Selain itu Mendag Thomas Lembong juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, H.E. Yosuke Takagi. (ASK)

↘ Pertemuan bilateral antara Mendag Thomas Trikasih Lembong dengan Menteri Ekonomi Turki, H.E. Nihat Zetbekci di sela-sela pertemuan G20 Trade Ministers Meeting 2015 di Turki

Mendag Menjadi Narasumber di Forum Dialog HIPMI

Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Otonomi Daerah

I N TRA –Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas

I N T RA –Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan

Trikasih Lembong menjadi narasumber di Forum Dialog Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ) yang diselenggarakan di Menara Bidakara II. Kamis (8/10). Dalam paparannya, Mendag menjelaskan upaya pemerintah untuk mendorong pengusaha muda agar terus berperan aktif dalam membangun perekonomian nasional. Diskusi yang diadakan oleh HIPMI tersebut membahas mengenai peluang usaha serta solusi di tengah lesunya perekonomian Indonesia. Hadir sebagai pembicara lain Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia, Direktur PT. Sarana Penida, Ian Dafy Fachry. Pada forum tersebut tampil pembicara Ownership Zalora Budi Frans dan CEO PT. Marketing Komunika Indonesia Ardantya Syahreza. (ASK)

↘ Mendag Thomas Trikasih Lembong menjadi narasumber di Forum Dialog Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ) yang diselenggarakan di Menara Bidakara II

Johanes Gunawan dan Dosen Universitas Parahyangan Bernadette M. Waluyo hadir sebagai narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Otonomi Daerah yang berlangsung di Auditorium Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (8/10) dengan moderator Direktur Pengawasan Barang dan Jasa, Irpan Gandaputra. Pembukaan kegiatan FGD tersebut dilakukan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong didampingi Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Widodo dan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) Tjahya Widayanti dengan melakukan pemukulan gong. Dalam sambutannya, Mendag mengharapkan FGD Sinergitas Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Otonomi Daerah dapat menghasilkan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah pasca diterbitkannya deregulasi dan debirokratisasi, khususnya terkait dengan pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, UU Metrologi Legal dan UU Perdagangan. ASK ↘ Mendag Thomas Trikasih Lembong menjadi narasumber di Forum Dialog Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang diselenggarakan di Menara Bidakara II

63

ETALASE PERISTIWA

Acara Sosialisasi Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu

Munas III Tahun 2015 APPSI Dibuka Mendag I N T RA –Munas III Tahun 2015 Asosiasi Pedagang Pasar

Seluruh Indonesia (APPSI) dibuka Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong di Hotel Grand Cempaka Jakarta, Jumat (9/10). Hadir pada acara tersebut Ketua Umum APPSI Prabowo Subianto, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharam, dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon . Dalam sambutannya Mendag menyampaikan antara lain bahwa para pedagang pasar merupakan motor penggerak peredaran barang dan jasa. Disamping itu, pasar rakyat juga merupakan wadah budaya nasional karena banyak sekali aspek budaya, ciri khas seperti makanan daerah dan kerajinan daerah yang bertempat di pasar rakyat.

↘ Mendag Thomas Lembong saat menjadi pembicara pada acara Sosialisasi Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu di kantor BKPM

I N T RA –Menteri Perdagangan

(Mendag) Thomas Trikasih Lembong, bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, dan Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin, menghadiri acara Sosialisasi Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu yang diselenggarakan di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jumat (9/10). Dalam sambutannya Mendag mengatakan, bahwa di tengah guncangan ekonomi global saat ini, insentif berupa desk investasi dari BKPM ini sangat tepat waktunya dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan dukungannya mengingat potensi ekspor yang dimiliki kedua industri sangat besar.”Pembentukan

Ditegaskan Mendag bahwa kejayaan suatu bangsa ditentukan dari kearifan lokal dan budaya bangsa. “Saya berjanji untuk bekerja keras dalam upaya membenahi pasar tradisional/pasar rakyat yang merupakan rumah kita bersama,” ungkapnya. (ASK)

desk khusus investasi sektor tekstil dan sepatu ini merupakan bagian yang terintegrasi dari strategi BKPM mendorong investasi padat karya,” ungkapnya. Strategi tersebut bertujuan agar industri tetap memiliki daya saing dan terus menyerap atau menciptakan tenaga kerja dalam jumlah besar. Desk khusus ini nantinya dapat membantu memfasilitasi dan mencari solusi atas permasalahanpermasalahan yang dihadapi investor di dua sektor tersebut. Desk khusus ini juga sebagai tempat untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan pihak terkait yakni, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo). (ASK)

Mendag Mengunjungi Pasar Santa

↘ Ketua APPSI Prabowo Subianto dan Mendag Thomas Lembong di acara Munas III Tahun 2015 Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)

I N TRA –Pasar Santa merupakan tempat

berinovasinya anak-anak muda yang tercipta secara spontan, demikian diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong saat melakukan kunjungan ke pasar tersebut, Jumat (16/10). Sebab, kata Mendag terkenalnya Pasar Santa yang terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tempat nongkrong hanya bermula dari satu gerai kopi yang dibentuk oleh anak muda. Mendag juga akan memantau perkembangan Pasar Santa, terutama untuk mengajukan waktu operasi toko-toko inovasi anak muda tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Mendag juga mengunjungi lokasi pasar sayuran yang berlokasi di basement Pasar Santa. (ASK) ↘ Mendag saat mengunjungi salah satu kios gerai kopi di Pasar Santa, Jakarta Selatan

64


Rakernas KADIN Dorong Kinerja Perdagangan I N T RA –Menteri Perdagangan

(Mendag) Thomas Trikasih Lembong memberikan paparan sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (19/10). Mendag dalam arahannya menekankan kerjasama dan kemitraan pemerintah

dan Kadin terutama dalam menghadapi krisis keuangan global saat ini. “Saya berharap kolaborasi yang baik selama ini dapat ditingkatkan untuk mendorong kinerja ekonomi dan perdagangan Indonesia,” harapnya. Mendag juga mengharapkan kebijakan pemerintah menghadapi krisis global yang telah dan sedang diambil pemerintah juga mendapat masukan dan kontribusi yang positif dari KADIN. (ASK)

Seminar Forum Sawit untuk Peningkatan Ekspor

↘ Mendag saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Jakarta

IN TRA – Perdagangan komoditas sawit

saat ini menghadapi berbagai hambatan di beberapa negara tujuan ekspor utama, kata Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong di Seminar Forum Sawit untuk Peningkatan Ekspor yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Selasa (20/10). Bentuknya, kata Mendag berupa regulasi atau kebijakan yang bersifat non tariff barrier (NTB) yang mengarah pada Technical Barriers To Trade (TBT), tuduhan trade remedies (dumping, subsidi, dan safeguard), dan penggalangan opini negatif terhadap penggunaan kelapa sawit.

↘ Para peserta pameran Seminar Forum Sawit untuk Peningkatan Ekspor yang diselenggarakan di Hotel Borobudur menyaksikan Mendag Thomas Lembong memotret produk yang mereka pamerkan.

Untuk itu dalam sambutannya, Mendag meminta seluruh perwakilan RI di luar negeri khususnya Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) lebih proaktif mendorong produk sawit Indonesia agar lebih kondusif di pasar ekspor. “Kami meminta para pewakilan perdagangan di luar negeri harus mampu meningkatkan kemampuan diplomasi yang komprehensif mengenai ekspor produk kelapa sawit,” katanya.

Selain itu, juga dibahas isu-isu strategis, yaitu mengenai peluang pasar alternatif yang bisa dijadikan tujuan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya seperti negara-negara Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Mediterania. Dibahas pula menganai optimalisasi produk minyak sawit sebagai produk unggulan dibandingkan minyak nabati lainnya dalam rangka mendorong pembangunan menuju sustainable development. Forum ini juga mengupas berbagai masalah sertifikasi produk sawit seperti Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) di antara sertifikasi minyak sawit internasional seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Certified Sustainable Palm Oil (CSPO), dan lainnya. Hadir pada kesempatan tersebut Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (DAGLU) Karyanto Suprih dan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat M. Sinaga. (ASK)

Trade Expo Indonesia 2015 I N T RA – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Perdagangan

Thomas Trikasih Lembong membuka pameran internasional Trade Expo Indonesia 2015 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta. Rabu (21/10). Dalam sambutannya Mendag mengatakan, TEI merupakan salah satu alat meningkatkan akses pasar dan diversifikasi pasar tujuan utama ekspor, khususnya pasar nontradisional dan emerging market. Guna menjadikan TEI sebagai kegiatan promosi yang efektif, Kementerian Perdagangan fokus pada upaya mendatangkan buyers dari mancanegara melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, antara lain kantor perwakilan RI di luar negeri, seperti KBRI, Atase Perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), serta International Trade Promotion Office, maupun KADIN negara-negara sahabat dalam menyebarluaskan informasi tentang penyelenggaraan TEI di mancanegara. TEI tahun ini menempati lahan pameran seluas 50.000 m2, lebih luas dibanding tahun lalu yang hanya seluas 40.000 m2 dan tingkat okupansi kepesertaan sebanyak 99% dari target. Produk-produk yang dipamerkan antara lain produk manufaktur (otomotif, alas kaki, tekstil, household appliances, building materials, housewares, consumer goods, produk kertas, alat kesehatan, produk karet, dan lain-lain), jasa profesi, furnitur dan home decoration, makanan olahan, produk perikanan, produk agrikultur, dan produk-produk kreatif lainnya. (ASK)

↘ Presiden RI Joko Widodo didampingi Mendag Thomas Lembong usai membuka pameran TEI 2015

65

KOLOM PEDULI

hari raya idul adha 1436 H berqurban tebar kebaikan

u v

foto : tim humas

w

x 66


BERQURBAN

TEBAR

KEBAIKAN I N T R A - Rasulullah SAW berwasiat:

“sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya”

D

(HR. Thabrani dan Daruquthni dari Jabir RA)

u Mendag Thomas Lembong

secara simbolis memberikan seekor sapi kurban kepada ketua panitia pemotongan kurban

engan spirit itulah siapapun berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan salah satunya dengan cara melakukan berqurban seperti telah disyariatkannya Qurban, karena dapat berbagi dengan sesama. Maka, tak berlebihan bila Idul Adha tiba semua orang ingin berqurban karena berbagai kebaikan terkandung dalam ibadah kurban.

Mendag Thomas Lembong v

Bertepan Hari Raya Idul Adha 1436 H, Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong turut memberikan bantuan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat sekitar Pasar Cipanas, Lebak, Banten saat melakukan kunjungan ke pasar tersebut, Kamis (24/9). “Ini bentuk kami untuk berbagi dalam pelaksanaan kurban,” ungkapnya.

Mendag turut mengamati w

Sebelumnya pada Jumat (25/9) di halaman parkir Kementerian Perdagangan (Kemendag) dialakukan pula penyembelihan hewan kurban dengan total sebanyak 26 ekor sapi. Secara simbolis Mendag Thomas Lembong menyerahkan hewan kurban kepada Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha 1436 H, Inayat Iman.

tengah menyampaikan sambutan peringatan Hari Raya Idul Adha di halaman Kementerian Perdagangan

panitia Kurban tengah memotong daging kurban

Mendag Thomas Lembong saat w memberikan bantuan seekor sapi pada Hari Raya Idul Adha untuk masyarakat di Pasar Cipanas, Lebak, Banten

Dalam sambutannya Mendag mengajak segenap karyawan di lingkungan Kemendag untuk meresapi makna pada hari raya kurban ini dengan cara bekerja sepenuh hati untuk peningkatan etos kerja dengan cara semangat berbagi dan peduli kepada sesama umat manusia. Gema takbir terus berkumandang dalam proses pemotongan hewan kurban. Pada acara pemotongan hewan turut hadir para pimpinan Kemendag. Hewan kurban ini selain untuk karyawan yang berhak dan masyarakat sekitar lingkungan Kemendag juga disalurkan kepada sejumlah panti asuhan serta warga komplek perumahan karyawan Kemendag se-Jabotabek (ASK)

67

KATA KITA

dwika dasawarsih

:

“Berdoa Sebelum Bekerja"

Berdoa Sebelum Bekerja

“Kalau dalam diri kita sudah bisa berdamai, kita juga bisa berdamai ketika menghadapi orang lain." —DWIKA DASAWARSIH

D

Hari Minggu yang biasanya digunakan untuk keluarga, acap kali justru didedikasikan dengan membahas deregulasi. Jika tak sedang rapat, pembahasan bisa dilakukan secara virtual melalui whatsapp atau email.

68


foto : tim humas

i balik padatnya aktivitas pembahasan deregulasi perdagangan, terselip nama Dwika Dasawarsih. Kasubdit Pelayanan Perdagangan ini hampir selalu terlihat dalam rapat-rapat tim deregulasi. Kadang ia tak kenal waktu. Pulang kantor sering kali sampai larut malam.

↙ Dwika Dasawarsih Kasubdit Pelayanan Perdagangan KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pernah suatu hari Minggu, Ika ditegur suaminya. Pasalnya, nasi goreng pete yang sudah disuguhkan tidak ditengok hingga sudah dingin. "Saya langsung minta maaf sama suami. Waktu itu, saya masih sibuk koordinasi membahas regulasi," tuturnya sambil tertawa. Menurutnya, Paket Deregulasi di sektor perdagangan memang cukup banyak. Belum lagi, perizinan di sektor perdagangan sebelumnya melibatkan rekomendasi 20 Kementerian/ Lembaga. Jadi, perlu pembahasan yang lebih intens. "Tim deregulasi diberi mandat yang cukup berat. Deregulasi di sektor perdagangan paling banyak dan waktunya yang cepat sehingga cukup padat," tutur Ika. Melihat begitu padatnya proses deregulasi, Ika melandasi pekerjaannya dengan doa dan puasa. "Berdoa sebelum bekerja. Biasanya saya duduk diam di kursi tempat saya bekerja. Saya membiasakan diri seperti itu," tutur Ika. Sebelum pulang, ia juga menghentikan semua pekerjaan dan meminta stafnya ikut berdoa. Beberapa kali

terlibat pembahasan infografis deregulasi bersama Tim INTRA, Ika juga berpuasa Senin-Kamis. Dengan berdoa, Ika berharap hasil pekerjaan deregulasi lebih bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, dan bangsa ini. "Jika memulai perbuatannya dengan bismillah, dengan hati yang baik, insya Allah semoga hasilnya baik, sesuai dengan yang kita inginkan," kata Ika. Sebagai Kasubdit Pelayanan Perdagangan, Ika memang perlu banyak mengetahui semua regulasi perijinan. Proses deregulasi yang menyasar sekitar 35,5 % peraturan di Kementerian Perdagangan harus dijalankan. Staf yang mengurus perijinan harus mengetahui detail perubahannya sehingga dokumen perijinan juga bisa diketahui apa saja yang dipersyaratkan dan yang tidak dipersyaratkan. Regulasi baru juga perlu disosialisasikan kepada para pelaku usaha. Ika mengambil hikmah dalam proses deregulasi perdagangan. Menurutnya, setiap membahas regulasi, dirinya makin banyak mendapatkan ilmu. "Makin banyak terlibat dalam tim deregulasi, saya jadi makin paham bagaimana kebijakan dikeluarkan

sehingga makin banyak ilmu," tuturnya. Dengan banyak ilmu, Ika mengaku lebih memahami bagaimana melaksanakan regulasi ini. Sebagai "penjaga beranda depan pintu perdagangan," ia dan stafnya akan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat dan pelaku usaha. "Dengan berbagai karakternya, masyarakat harus dihadapi dan dilayani dengan baik. Semakin kita paham regulasi, kita semakin punya banyak cara untuk menjelaskan regulasi kepada mereka," terangnya. Pada akhirnya, Ika bersyukur bisa dilibatkan secara aktif dalam tim deregulasi ini. Dan ia akan tetap memegang pelajaran orang tuanya untuk tetap membiasakan berdoa sebelum memulai pekerjaan dan berdoa sebelum pulang. Ika juga tetap rajin berpuasa. Semoga dalam bekerja diberikan keselamatan, terhindar dari hal-hal buruk, dan tetap dapat berbuat baik. "Kalau dalam diri kita sudah bisa berdamai, kita juga bisa berdamai ketika menghadapi orang lain," katanya. Selamat bekerja, Bu Ika...!

69

MENYONGSONG MEA

anak agung gede ngurah

"Tujuh Jurus Hadapi MEA"

( aagn )

puspayoga

↙ Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga Menteri Koperasi dan UKM KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga secara khusus membuat tagline sebagai persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tagline-nya berbunyi: “Indonesia Tanah Airku, ASEAN Dunia Usahaku.”

D

alam laman khusus Kemenkop, dijelaskan ASEAN merupakan gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja) yang memiliki pandangan terbuka, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, serta terikat bersama dalam kemitraan dalam pembangunan yang dinamis. Untuk itu, pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk membangun suatu “masyarakat ASEAN” pada tahun 2020. Dalam perkembangannya para pemimpin negara anggota mempertegas komitmennya dan memutuskan untuk mempercepat pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015.

70

TUJUH JURUS

HADAPI

M EA

Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) 2015, akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. Pemberlakuan MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja.


Implementasi MEA akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas 7 (tujuh) sektor barang (industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan 5 (lima) sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau e-ASEAN). Kementerian Koperasi dan UKM memiliki perhatian dan komitmen dalam mendukung upaya mengantisipasi pelaksanaan MEA melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergi dan kerjasama mulai dari aspek hulu, tengah dan hilir dalam kerangka pemberdayaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

JURUS#4 7 JURUS HADAPI MEA Tujuh jurus menghadapi MEA merupakan tujuh kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Puspayoga menyatakan 7 kebijakan ini bertujuan menyiapkan UMKM dalam menghadapi hadirnya MEA.

JURUS#1 Pertama, mengembangkan produk unggulan daerah melalui One Village One Product atau OVOP. Pengembangan dilakukan dengan meningkatkan pembentukan sentra-sentra UKM.

JURUS#2 Kedua, mendorong peningkatan sumber daya manusia dan kewirausahaan. Kemenkop UKM secara khusus melakukan peningkatan SDM melalui berbagai pelatihan dan pendidikan mengenai enterprenuership dan berbagai kegiatan laiinya guna meningkatkan kemampuan wirausaha para pengurus koperasi dan UKM.

JURUS#3 Ketiga, sejalan dengan peningkatan kualitas SDM, Kemenkop UKM melakukan peningkatan kualitas dan standardisasi produk-produk UMKM. “Salah satunya dilakukan dengan mendorong UMKM memiliki sertifikat halal dan HAKI,” tegas Puspayoga. Untuk kepentingan ini, Kemenkop UKM bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Puspayoga, pengurusan sertifikat hak cipta tidak dipungut biaya. “Pelaku usaha mikro dan kecil diberikan fasilitas gratis dalam mengurus hak cipta,” katanya.

Jurus Keempat, Kemenkop UKM menyiapkan skema pembiayaan dengan fasilitas sangat special, yakni dengan bunga murah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)KUMKM yang saat ini sedang menyiapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM. ”Penyediaan dana bergulir LPDB-KUMKM bagi Koperasi simpan Pinjamn/Unit Simpan Pinjamn (KSP/USP) dari bunga 9 persen menjadi 8 persen per tahun. Termasuk koperasi sektor riil diturunkan bunga dari 6 persen menjadi 5 persen per tahun,” ujarnya. Dukungan pemerintah meningkatkan daya saing UKM dengan program perluasan dan kemudahan akses pembiayaan melalui penyaluran KUR mikro dan ritel dari bunga pinjaman per tahun 22 persen menjadi 12 persen hingga 9 persen pada 2016.

JURUS#5 Kelima, Kemenkop UKM mengeluarkan kebijakan program pembiayaan melalui kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) bersama Jamkrida dan Jamkrindo. Selain itu, untuk UKM yang bergerak di bidang ekspor, Kemenkop UKM juga mendukung kerjasama dengan lembaga pembiayaan ekspor. "Untuk mengakses pasar ekspor, Kemenkop UKM bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)," katanya.

JURUS#6 Keenam, kebijakan yang dikeluakan pemerintah yaitu melakukan pengawasan terhadap masuknya produk impor ilegal ke pasar dalam negeri. Produk-produk ilegal ini bisa merugikan UMKM. Karena itu, Kemenkop UKM juga melakukan pengawasan terhadap masuknya barang-barang ilegal di dalam negeri.

JURUS#7 Ketujuh, memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan standardisasi produk baik SNI/ISO dan kehalalan produk. Kementerian ini bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memudahkan UMKM mendapatkan sertifikasi melalui BSN atas produk mereka. “ Tujuh kebijakan ini dilakukan guna membantu UMKM agar mampu bersaing saat MEA diberlakukan,” kata Puspayoga.

Dalam kesempatan berbeda, Puspayoga menegaskan pentingnya semangat untuk bersinergi di antara anggota ASEAN untuk merealisasikan 5 Strategic Goals yang menjadi acuan pengembangan UKM di Kawasan ASEAN. “Semangat dan Sinergi 5 Strategic Goals akan membuat UKM eksis saat memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” ujar Puspayoga usai pertemuan kemitraan UKM ASEAN 2015 yang digelar ASEAN SME Partnership Indonesia, di Hotel Alliun, Tangerang, Banten, November 2015.

LIMA STRATEGIC GOALS terdiri atas: u Peningkatan produktivitas,

pemanfatan teknologi dan inovasi

v Peningkatan akses pembiayaan w Peningkatan akses pasar dan proses memasuki pasar internasional

x Perbaikan proses penyusunan

kebijakan dan peraturan yang lebih kondusif

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas SDM.

Lima strategic goals merupakan hasil pertemuan SME Working Group di Yogyakarta 4-5 November lalu. Pada acara itu disusun ASEAN Strategic Action Plan SME Development (SAP-SMED) 2016-2025 yang menjadi pedoman dalam pengembangan UKM di ASEAN. (HER/ HUMAS KEMENKOP UKM/WWW.DEPKOP.GO.ID)

71

TRADE-PEDIA

ayo , jadi konsumen cedas !

TEGAKKAN HAK & KEWAJIBAN ANDA SELAKU KONSUMEN

KIAT


MENJADI KONSUMEN

CERDAS

BELI SESUAI KEBUTUHAN, BUKAN KEINGINAN

PASTIKAN PRODUK SESUAI DENGAN STANDAR MUTU K3L

PERHATIKAN LABEL & MASA KADALUWARSA

KONSUMEN CERDAS

adalah konsumen yang kritis dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L).

72 |


M

araknya berbagai produk yang masuk ke Indonesia mengharuskan kita menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam memilih dan membeli barang. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerapkan program Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen agar konsumen dapat melindungi diri sendiri, keluarga dan lingkungan dari barang atau jasa yang tidak sesuai ketentuan atau tidak sesuai dengan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan (K3L).

Konsumen yang cerdas harus terbiasa untuk teliti sebelum membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan.

KEWAJIBAN KONSUMEN CERDAS MEMBACA ATAU MENGIKUTI PETUNJUK/ INFORMASI DAN PROSEDUR PEMAKAIAN BERITIKAD BAIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI

PASTIKAN PRODUK SESUAI DENGAN STANDAR MUTU K3L Konsumen sebaiknya mulai akrab dengan produk-produk Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tentunya memberikan jaminan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L) pada konsumen. Hingga saat ini terdapat 89 jenis produk yang sudah SNI wajib.

TEGAKKAN HAK DAN KEWAJIBAN ANDA SELAKU KONSUMEN Sebagai konsumen, sebaiknya Anda lebih kritis dan berani memperjuangkan hak apabila barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai standar yang dijanjikan. Tidak hanya itu, konsumen juga harus memahami kewajibannya yang terdapat dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen (UUPK).

penggunaan, masa berlaku, serta kartu garansi untuk barang tertentu. Bila Anda membeli barang secara online, sebaiknya perhatikan petunjuk pembeliannya dan lakukan sistem jual beli langsung yaitu dengan cara bertemu.


MEMBAYAR SESUAI DENGAN NILAI TUKAR YANG DISEPAKATI MENGIKUTI UPAYA PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERHATIKAN LABEL DAN MASA KADALUWARSA Terkait kondisi barang, konsumen juga harus lebih kritis untuk mengetahui barang yang akan dibelinya. Pastikan barang yang dibeli terbungkus rapi dan disertai label, serta dicantumkan antara lain: komposisi, petunjuk

Sekilas AEC tentang

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

BELI SESUAI KEBUTUHAN BUKAN KEINGINAN Dalam hal jual-beli, masyarakat Indonesia terkenal sebagai konsumen yang konsumtif. Seringkali membeli barang atau jasa sekedar memenuhi keinginan dan belum tentu menjadi kebutuhan. Oleh karenanya seringkali masyarakat Indonesia tertipu oleh kualitas. Melalui program Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen, konsumen diajak untuk tidak dikuasai oleh keinginan untuk membeli barang atau jasa tersebut.

M

asyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah komunitas negara-negara ASEAN yang memberlakukan sistem pasar tunggal yang berarti terbuka dan bebas untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal maupun tenaga kerja demi mewujudkan ekonomi ASEAN yang terintegrasi.

Mulailah menjelma menjadi konsumen cerdas yang cermat dan kritis demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mulai dari diri sendiri dan sebarluaskan perilaku ini kepada keluarga dan lingkungan Anda.

Anggota MEA terdiri dari 10 negara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pada awalnya pelaksanaan MEA akan dimulai pada tahun 2020, namun setelah penandatanganan “Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015” pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007, pelaksanaan MEA diputuskan akan dimulai pada akhir tahun 2015. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan ASEAN dalam memperkuat daya saing untuk menghadapi kompetisi global, penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20%, dan meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI, dan adanya persaingan.

HAK KONSUMEN CERDAS

MENDAPATKAN KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN

DIDENGAR PENDAPAT DAN KELUHANNYA

MENDAPATKAN MEMILIH BARANG PEMBINAAN ATAU JASA YANG AKAN DIGUNAKAN DIPERLAKUKAN ATAU DILAYANI MENDAPATKAN SECARA BENAR INFORMASI YANG DAN JUJUR BENAR, JELAS, MENDAPATKAN DAN JUJUR TENTANG KONDISI GANTI RUGI ATAU BARANG ATAU KOMPENSASI JASA

|

MEA memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memberikan beberapa manfaat

73

bagi para anggotanya, antara lain mendorong peningkatan daya saing, penghapusan hambatan tarif maupun nontarif, memberikan kesempatan bagi produsen untuk mendistribusikan produknya ke pasar yang lebih luas, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Namun, manfaat serta tujuan utama dari MEA adalah meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan seluruh negara di kawasan ASEAN. Sebagai salah satu negara anggota MEA, Indonesia memiliki 9 produk unggulan untuk diekspor ke negara ASEAN lainnya. Produk-produk tersebut diantaranya adalah produk perkebunan seperti cokelat, kopi, karet, produk hutan, elektronik, otomotif, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, serta udang yang merupakan produk kelautan. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat total impor Indonesia pada tahun 2013 adalah sebanyak 15% dari total impor seluruh negara ASEAN. Sebaliknya, total ekspor Indonesia terhadap total ekspor negara-negara ASEAN pada tahun yang sama adalah 14,4%. Sesuai dengan kesepakatan ASEAN Free Trade Area (AFTA), nantinya para anggota MEA dapat melakukan kegiatan jual beli atas barang tanpa harus memikirkan hambatan tarif karena sudah 98,87% pos tarif AFTA Indonesia dibebaskan atau sudah 0%. Namun hingga saat ini Indonesia masih

menempatkan 9 pos tarif beras dan 7 pos tarif gula dalam Highly Sensitive List sehingga tarif atau bea masuk komoditas tersebut belum dihapus. Dalam pelaksanaan MEA 2015 terdapat 12 Priority Integrated Sectors (PIS) yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu perdagangan jasa dan perdagangan barang. Adapun 5 sektor dalam perdagangan jasa meliputi transportasi udara, e-ASEAN, pelayanan kesehatan, pariwisata, dan logistik. Sedangkan 7 sektor lainnya yang masuk dalam kategori perdagangan barang antara lain adalah hasil pertanian, elektronik, otomotif, produk berbasis kayu, produk berbasis karet, hasil perikanan, serta tekstil. Terkait dengan liberalisasi pada sektor jasa, negara-negara anggota MEA menandatangani Saling Pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) pada tanggal 19 November 2007. Saling Pengakuan ini menjadi sebuah hal mutlak yang dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa yang berasaskan keadilan. Dalam Saling Pengakuan tersebut terdapat 8 bidang ketenagakerjaan yang telah disepakati, yaitu teknik rekayasa, keperawatan, arsitekur, pemetaan, pariwisata, medis, dokter gigi, dan akuntansi. Dengan demikian, para pekerja yang memiliki kualifikasi tersebut dapat diterima dengan terbuka di pasar ASEAN.

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

BARANG Tekstil & garmen, produk kehutanan, coklat, kopi, udang, kulit & produk kulit, rempah obat, makanan olahan, kerajinan, bumbu

THAILAND

CAMBODiA

VIETNAM

JASA Legal, teknisi, arsitek, perawat, kurir, telekomunikasi, konstruksi, komputer, distribusi, transportasi

2.706 55.183 5.678 1.908 6.8

5.9

7.2

5.3 5.4

6.5

4.7

3.9

2.9

2.5

2012

2013

11.445 9.148 182.551 2.592 228.276 11.436 53.978 410.249 228.730 132.664 36.111 9.176 186.628 3.292 205.985 12.009 65.130 373.015 249.517 132.109 Jumlah Penduduk

PDB per kapita

Ekspor

Impor

(dalam ribuan) 2013 (US$ million) 2013 PELAKSANAAN

MEA

Tingkat Pertumbuhan PDB

(US$ million) 2013

JASA Dokter hewan, perawat, arsitek, waralaba, hotel, restoran, agen perjalanan & wisata, kereta api & konstruksi

JASA Legal, teknisi, arsitek, perawat, kurir, telekomunikasi, konstruksi, komputer, distribusi, transportasi

-1.8 KETERANGAN:

BARANG Mesin & peralatan, produk baja, bahan baku industri pakaian & sepatu, elektronik, plastik, otomotif

BARANG Makanan & minuman olahan, produk konstruksi, obat, pupuk, toiletries, produk plastik & elektrik, ban, kertas, furnitur & kosmetik

MYANMAR

7.5 5.6

Sumber: www.asean.org

1.0

7.9 8.2 6.2 5.8

JASA Taman hiburan, rumah sakit, legal, akuntan, medis & dokter gigi, teknisi, arsitek, audio-visual, distribusi

VIETNAM

THAILAND

SINGAPORE

PHILIPPINES

MYANMAR

MALAYSIA

LAOS

INDONESIA

CAMBODIA

BRUNEI

DARUSSALAM

7.0 7.0

916

BARANG Elektronik, kimia organik, kertas, produk plastik, perhiasan, ban, produk kehutanan, otomotif, perikanan, bumbu, coklat

PELUANG BISNIS INDONESIA DI ASEAN

BARANG Makanan & minuman olahan, produk konstruksi, obat, pupuk, perlengkapan mandi, produk plastik & elektrik, ban, kertas, furnitur, kosmetik

406 14.962 248.818 6.644 29.948 61.573 99.384 5.399 68.251 89.708 3.466 1.505 10.420

JASA Legal, akuntan, medis & dokter gigi, teknisi, arsitek, dokter hewan, hotel, restoran, audio-visual, distribusi

JASA periklanan, perfilman, konstruksi, hotel, restoran, taman rekreasi, transportasi udara & laut

Komunitas negara-negara ASEAN yang memberlakukan SISTEM PASAR TUNGGAL yang berarti TERBUKA dan BEBAS untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal maupun tenaga kerja demi mewujudkan ekonomi ASEAN yang terintegrasi

39.678 1.046

BARANG Karet, alas kaki, udang, kopi, coklat, alat medis, rempah, perikanan, makanan & minuman olahan, kertas, alat tulis, perhiasan, elektronik

SINGAPORE

MALAYSIA

DIKOMUNIKASIKAN OLEH:

(dalam %)

% POS TARIF AFTA INDONESIA

98.87 MENCAPAI

AKHIR

9

0%

(SUDAH DIBEBASKAN)

(US$ million) 2013

HIGHLY SENSITIVE LIST

12 PRIORITY INTEGRATED SECTOR (PIS)

POS TARIF BERAS

PERDAGANGAN

JASA

9 produk unggulan ekspor Indonesia ke ASEAN:

coklat, kopi, karet, produk hutan | elektronik, otomotif | tekstil, alas kaki | udang | Sum ber :w

15.0

MEA

e r:

www

.as e a n.org

Meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan seluruh negara di kawasan ASEAN

PARIWISATA

SEKTOR

SALING PENGAKUAN 8 JENIS KUALIFIKASI PROFESIONAL (MRA)

JASA LOGISTIK

PERDAGANGAN

PERTANIAN

D

B C

Penghapusan hambatan tarif maupun non tarif

PELAYANAN KESEHATAN

BARANG

2013

mb

e-ASEAN

2013

PANGSA IMPOR INDONESIA-ASEAN

Su

Mendorong peningkatan daya saing Membuka peluang penyerapan tenaga kerja

D

5

POS TARIF GULA

PANGSA EKSPOR INDONESIA-ASEAN

%

MANFAAT

rg an.o .ase ww

14.4

%

TRANSPORTASI UDARA

7

A

ELEKTRONIK E

TEKNIK KEPERAWATAN ARSITEKTUR PEMETAAN REKAYASA

PERIKANAN

SEKTOR

DISTRIBUSI

Memberikan kesempatan bagi produsen untuk mendistribusikan produknya ke pasar yang lebih luas

7

TEKSTIL

PRODUK BERBASIS KARET

OTOMOTIF PRODUK BERBASIS KAYU Sumber: www.kemendag.go.id

PARIWISATA

MEDIS

DOKTER GIGI

Sumber: www.kemendag.go.id

AKUNTANSI

WARTA USAHA. "Apa yang saya lakukan ini karena saking cintanya kepada usaha rotan, sehingga tak membuat saya jera membangun usaha

Recommend Documents