WARGA NEGARA Makalah Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Dosen Pengampu : Yuli Nur Khasanah
Disusun Oleh : Sulkhah Khabibah
(1601016043)
Halimah Sa’diyah
(1601016058)
Laili Ristiani
(1601016074)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2016
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Negara sebagai suatu identitas adalah abstrak. Yang nampak adalah unsur-unsur negara yang berupa, rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut sebagai kewarganegaraan. kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa status (identitas), partisipasi, hak, dan kewajiban yang bersifat timbale (resiprokalitas). Seseorang menjadi warga negara oleh karena ia menjadi anggota dari negara yang bersangkutan. Ketika di masa lalu hidup bernegara belum ada, individu telah menjadi warga dari sebuah komunitas, anggota keluarga, marga, suku, atau bangsa. Ketika komunitas politik Negara didirikan maka individu-individu yang terkait di dalamnya memasuki status baru sebagai warga negara. Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis. Pada akhirnya pola hubungan yang baik antara warga negara dengan negara dapat mendukung kelangsungan hidup bernegara yang bersangkutan. Maka dari itu kami akan membahas konsep warga negara.1
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa pengertian warga negara? 2. Bagaimana kedudukan warga negara dalam negara ? 3. Bagaimana hak dan kewajiban warga negara Indonesia ?
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Warga Negara Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu Negara. Istilah warga Negara merupakan terjemahan dari kata citizen (inggris). Kata citizen secara etimologis berasal dari Romawi yang pada waktu berbahasa latin, yaitu kata “civis” atau “civitas” yang berarti anggota atau warga Negara dari city-state. Selanjutnya kata ini dalam bahasa perancis diistilahkan “citoyen” yang bermakna warga dalam “cite” (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. Citoyen atau citizen dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. Pada masa lalu dipakai istilah kuwala Negara (misalnya zaman, Hindia Belanda) yang menunjukkan hubungan yang tidak sederajat dengan negara. Istilah kawula negara memberi kesan warga hanya sebagai objek atau milik warga. Sekarang ini, istilah warga Negara menggantikan kuwula Negara lazim digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sederajat antara warga dengan negaranya. Di samping warga negara, perlu dijelaskan pula istilah rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjukkan pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan non-penduduk. Sedangkan penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga Negara. Pengertian warga Negara sesuai UUD 1945 Pengertian warga negara sesuai dalam pasal 26 ayat 1 sampai 3, warga negara adalah mereka yang berdasarkan undang-undang yang
berlaku diakui sebagai warga negara atau melalui proses nanturalisasi (pewarganegaraan). Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya, rakyat dibedakan menjadi warga Negara dan bukan warga Negara. a. Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara, dengan status kewarganegaraan warga asli atau warga Negara keturunnan asing. Warna Negara juga dapat diperoleh melului proses naturalisasi. b. Bukan warga Negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah dimana mereka berada seperti duta besar dan kontraktor asing. Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu, pengertian rakyat dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. a. Penduduk adalah merekan yang bertempat tinggal atau berdomissili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lam. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan disebut juga penduduk b. Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. B. Kedudukan warga negara dalam negara Hubungan dan kedudukan warga Negara ini bersifat khusus sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah Negara, tapi bukan warga Negara dari Negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan Negara tersebut. 1. Penentu Warga Negara Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, Negara tidak boleh melanggar “general principles” atau asas-asas umum hokum internasional tentang kewarganegaraan. Asas-asas tersebut yaitu : a) Suatu Negara tidak boleh memasukan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan sedikitpun dengan Negara yang bersangkutan.
b) Suatu Negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdsarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hokum umum (general principles). Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguins. Ius artinya hokum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguins berasal dari kata sanguis yang artinya darah. a) Asas ius soli adalah menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan b) Asas ius sanguins adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. a) Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. b) Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. 2. Warga Negara Indonesia Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga Negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut : a) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. b) Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. c) Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 3. Ketentuan Undang-Undang Mengenai Warga Negara Indonesia Perihal warga Negara Indonesia diatur oleh undang-undang. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, undang-
undang yang mengatur perihal kewarganegaraan adalah sebagai berikut: a) Undang-Undang No.3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. b) Undang-Undng No.6 Tahun 1947 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1946 tentang Warga dan Penduduk Negara. c) Undang-Undang No.8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Memajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia. d) Undang-Undang No.11 Tahun 1948 tentang Memperjuangkan Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia. e) Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia f) Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas pasal 18 Undang-Undang No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. g) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sampai saat ini undang-undang yang berlaku adalah UndangUndang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun peraturan pelaksanaan guna mendukung undang-undang ini antara lain, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. C. Hak dan Kewajiban warga Negara Indonesia Menurut Notonegoro (1981) hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Sementara, hak warga negara Indonesia adalah seperangkat kekuasaan, kewenangan yang dimiliki oleh warga negara ynagditentukan dan diatur menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 mengenai hak da kewajiban warga negara terdapat dalam pasal 27 sampai 34 UUD 1945 Hak warga negara sebagai berikut : 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
2) 3) 4) 5) 6) 7)
Hak membela negara Hak berpendapat Hak kebebasan memeluk agama Hak ikut serta dalam mempertahankan negara Hak untuk mendapatkan pengajaran Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia 8) Hak ekonomi 9) Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial Selain hak juga terdapat kewajiban warga negara yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara yang juga terdapat dalam pasal 27 sampai 31 UUD 1945. Diantaranya : 1) 2) 3) 4)
Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan Kewajiban membela negara Kewajiban dalam upaya pertahanan negara Kewajiban mengikuti pendidikan dasar
BAB III KESIMPULAN
Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu Negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pengertian warga negara sesuai dalam pasal 26 ayat 1 sampai 3, warga negara adalah mereka yang berdasarkan undang-undang yang berlaku diakui sebagai warga negara atau melalui proses nanturalisasi (pewarganegaraan). Warga Negara memiliki kedudukan dalam satu Negara, hubungan dan kedudukan warga Negara ini bersifat khusus sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya selain itu memiliki hak dan kewajiban yang telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
BAB IV PENUTUP
Demikian makalah sederhana ini kami susun. Terima kasih atas antusiasme dari pembaca yang segan menelaah dan mengimplementasikan isi makalah ini. Saran dan kritik konstruktif tetap kami harapkan sebagai bahan perbaikan. Sekian dan Terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA
Narmoatmojo, winarno dkk. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Penerbit Ombak. Winarno. 2015. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Bumi Aksara.
