Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD)
Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
Kompetensi Dasar : 4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi. 4.2. Menganalisis substansi konstitusi negara. 4.3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara.
Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
Kompetensi Dasar :
4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi. 4.2. Menganalisis substansi konstitusi negara.
(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :
• • •
Menguraikan pengertian dasar negara dan konstitusi. Mendeskripsikan substansi konstitusi negara. Menganalisis cara pembentukan dan mengubah konstitusi.
• • • • •
Pengertian Dasar Negara
HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
Herman Heller Oliver Cromwell Lasalle Bolingbroke C.F. Strong
Pengertian Konstitusi
Sifat dan Fungsi Konstitusi Substansi Konstitusi Negara
Kedudukan Konstitusi Cara Membentuk dan Meru-bah Konstitusi
1. HUBUNGAN DASAR NEGARA DGN KONSTITUSI a. Pengertian Dasar Negara Dasar negara, mrp pedoman dlm mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yg mencakup berbagai bidang kehidupan. Dasar negara bangsa Indonesia, adalah Pancasila yang berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum (TAP. MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. TAP. MPR No.V/MPR/1973, jo. TAP. MPR No. IX/MPR/ 1978). Penegasan kembali, tercantum dalam TAP. MPR No.XVIII/MPR/1998 .
B. PENGERTIAN KONSTITUSI Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constitunelle). Konstitusi, ada yg dalam bentuk dokumen tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke). Dalam pengertian sempit (terbatas), ”Konstitusi” berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitunelle), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. Strong).
Konstitusi Herman Heller Pendapat
Oliver Cromwell Lasalle Struycken
Konstitusi ≠ UUD
Konstitusi = UUD
• Herman Heller, Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar.
• Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada negara.
Oliver Cromwell, UUD itu sebagai “instrument of government” bahwa undang-undang dibuat, sebagai pegangan untuk memerintah (Konstitusi dan UUD). Lasalle, bahwa konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat. K.C. Wheare, konstitusi dapat dibagi 2 (dua), yaitu : Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah hukum ”the rule of the constitution”. Konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, citacita politik dan pengakuan kepercayaan.
C. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA
Sifat Konstitusi Sifat Umum Konstitusi : Normatif, aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara negara dan warga negaranya.
Nominal, pilihan pasal yg dilaksanakan oleh penguasa. Semantik, UUD hanya sebagai simbol sedangkan aturan bernegara menurut kemauan politik penguasa.
Sifat pokok konstitusi negara : Flexible, agar mudah mengikuti perkembangan jaman (Inggris dan Selandia Baru). Rigid, agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya (Amerika, Kanada, Jerman dan Indonesia) K O N S T I T U S I
Sifat Umum
Flexible/Luwes Rigid / Kaku
Ditentukan Dengan Ukuran
Cara Merubah Konstitusi Apakah Konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan jaman
FUNGSI KONSTITUSI Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adl untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindung (Konstitusionalisme). Fungsi Umum : Kontrol Penyelenggaraan negara, Indikator keberhasilan pemerintahan, Kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara negara.
Memuat tentang ;
Substansi Konstitusi
Tujuan negara, Lembaga negara, Pembagian kekuasaan, Hak asasi manusia, Sistem pemerintahan, Hubungan pusat dan daerah, Prosedur penyelesaian pertikaian, Pengawasan penjabat negara & perubahan konstitusi.
UUD mempunyai fungsi khusus & mrp perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh pemerintah dan penguasa.
Setiap UUD Memuat Ketentuan : Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hak-hak asasi manusia (biasa disebut Bill of Right) kalau berbentuk naskah tersendiri. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.
Secara operasional fungsi suatu konstitusi sebagai berikut : Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara Menentukan lembaga negara bekerja sama satu dengan lainnya Menentukan hubungan di antara lembaga negara Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal • Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa • Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan • • • • •
KEDUDUKAN KONSTITUSI (UUD) Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, Undang-Undang Dasar mutlak adanya. Dengan adanya Undang-Undang Dasar baik rakyat, pemerintah maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya.
Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu negara sangat penting artinya untuk mengatur sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
CARA PEMBENTUKAN & MENGUBAH KONSTITUSI 1) Cara Pembentukan No
Dengan Cara
Keterangan
1.
Pemberian
Raja memberikan suatu UUD, dan kekuasaan akan dijalankan oleh suatu badan tertentu. UUD itu timbul, karena takut akan timbul revolusi. Dng UUD kekuasaan raja dibatasi.
2.
Sengaja Dibentuknya
Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu didirikan.
3.
Cara Revolusi
Pemerintahan baru hasil revolusi, dng perse-tujuan rakyat/pemerintah mengambil suatu permusyawaratan untuk menetapkan UUD.
4.
Cara Evolusi
Melakukann perubahan secara berangsur-angsur membentuk UUD baru.
2) CARA MENGUBAH No
Dengan Cara
Keterangan
1.
Oleh Badan Legislatif/ Perundangan Biasa
Dilakukan oleh Badan Legislatif, hanya harus dengan syarat yang lebih berat dari pada membuat undangundang biasa (bukan Undang-Undang Dasar).
2.
Referandum
Yaitu dengan jalan pemungutan suara diantara rakyat yang mempunyai hak suara.
3
Oleh Badan Khusus
Badan khusus yang bertugas hanya untuk mengubah Undang-Undang Dasar saja.
4.
Khusus di Negara Perubahan UUD itu baru dapat terjadi jika mayoritas Federasi negara-negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui perubahan.
Penugasan Praktik Kewarganegaraan
1
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Hubungan Dasar Negara (Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi) Substansi Kons-titusi, dilanjutkan Penugasan dng menjawab pertanyaan sbb : 1. Berikan penjelasan yang dimaksud dengan dasar negara merupa-kan “filsafat negara” yang berkedudukan sebagai “sumber tertib hukum dalam negara” ! a. Filsafat negara : ................................................................................ b. Sumber tertib hukum dalam negara : .......................................... 2. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa Konstitusi Negara mempunyai kedudukan penting di dalam penyelenggaraan kehidupan negara ! ………………………………………………………………………. 3. Tuliskan hal-hal yang mendasari (alasan penjelasan) suatu konstitusi negara dilakukan perubahan atau tidak ! ........................ Dilakukan Perubahan
Tidak Dilakukan Perubahan
…………………………………………….
…………………………………………
