Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD)
Standar Kompetensi : 5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.
Kompetensi Dasar : 5.1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewargane-garaan di Indonesia. 5.2. Menganalisis persamaan kedu-dukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5.3. Menghargai persamaan kedu-dukan wn tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.
Waktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi : 5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.
Kompetensi Dasar : 5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5.3. Menghargai persamaan kedudukan wn tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.
(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :
Menguraikan Makna Persamaan.
Mendeskripsikan Jaminan Persamaan Hidup Berdasarkan Pendekatan Kultural Dan Konstitusi Negara.
Menganalisis Jaminan Persamaan Hidup Dalam Pembukaan Uud 1945, Sila-sila Pancasila, Uud 1945 Dan Peraturan Perundangan Lainnya.
Menampilkan Sikap Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara.
Makna Persamaan Pendekatan Kultural
PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA
Jaminan Persamaan Hidup
Tidak Diskriminatif
Dalam Konstitusi Negara
3. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA a. Makna Persamaan ”Persamaan” hidup, merupakan sikap yang mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama tanpa diskriminasi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan perekat yang melekat dan tertanam kuat dalam jiwa bangsa Indonesia.
b. JAMINAN PERSAMAAN HIDUP (PENDEKATAN KULTURAL) Nilai kultural yang perlu dilestarikan dalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup :
• Nilai Religius • Nilai Gotong Royong • Nilai Ramah Tamah • Nilai Kerelaan Berkorban dan Cinta Tanah Air
c. JAMINAN PERSAMAAN HIDUP DALAM KONSTITUSI NEGARA 1) Pembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwa ....... kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ........... 2) Sila-Sila Pancasila, 3) UUD 1945 (Pasal 26 s.d. 34) dan
Peraturan Perundangan Lainnya, al :
1. UU No. 40 Tahun 1999, mengeluarkan pikiran & tulisan melalui “Pers”. 2. UU No. 3 Tahun 2002, membela negara melalui “Pertahanan Negara”. 3. UU No. 31 Tahun 2002, mendirikan “Partai Politik”, 4. UU No. 4 Tahun 2004, hak praduga tak bersalah melalui “Kekuasaan Kehakiman”.
Penugasan Praktik Kewarganegaraan
3
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : 1. Rumuskan kembali makna persamaan dalam kedududkan sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara! 2. Berikan penjelasan bahwa di dalam nilai-nilai budaya gotong royong terkandung makna ttg jaminan persaman hidup ! 3. Berikan penjelasan kembali bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai citra moral yang mendukung persmaan hak antar bangsa di dunia ! 4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) contoh nilai-nilai Pancasila yang berhubungan erat dengan jaminan persamaan hidup ! 5. Identifikasikan kembali pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang memuat tentang jaminan persaman hidup sebagai warga negara !
4. MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, GENDER, GOLONGAN, BUDAYA DAN SUKU Perlu dilakukan langkah-langkah : • • • • • • •
Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legistlatif, Implementasi suatu kebijakan atau aturan yang proporsional dan profesional. Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan, Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” , Aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan, Aparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-potensi konflik yang mengarah pada SARA.
SOAL ESSAY/URAIAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan Hak Opsi dengan Stelsel Aktif dalam sistem pewarganegaraan di Indonesia ! 2. Uraikanlah Hak dasar Warga Negara menurut UUD 1945 ! 3. Bagaimanakah kewajiban negara terhadap warga negara yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial. Jelaskan Jawaban anda ! 4. Berikan penjelasan, bagaimana upaya kita dalam mewujudkan jaminan persaman hidup di dalam sekolah atau masyarakat !
5. Sebutkan hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia !
STUDI KASUS Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006, ”What Next”? Oleh : Benny G. Setiono
Setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaan baru untuk menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini disebutsebut sebagai undang-undnag yang ”revolusioner”, karena berhasil menyingkarkan dikotomi ”asli” dan ”tidak asli” yang selama ini menghantui warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya. Terlepas dari itu, lahirnya UU ini mendapat sambutan positif kalau tidak disebut euforia dari kalangan etnis Tionghoa yang selama ini merasakan diskriminasi oleh birokrasi, terutama dalam masalah Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Setiap ada urusan dengan instansiinstansi pemerintah harus dapat menunjukkannya dan prosedur yang berbelit-belit dan mahal untuk memperolehnya. Namun, dengan mulai disosialisasikannya undang-undnag ini, di masyarakat Tionghoa timbul berbagai pertanyaan antara lain, apakah masih ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa akan benar-benar hilang sepenuhnya dan tidak akan menjadi sasaran teror, amuk massa, dan objek pemerasan lagi ? Bagaimana etnis Tionghoa harus menyikapi lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru ini ? (Sumber : Disarikan dari http://www.google.com/=kewarganegaraan)
Tagihan Tugas : 1. Setelah disimak dan dibaca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda ! 2. Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa lahirnya UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang baru disahkan dianggap “revolusioner” ! 3. Berikan beberapa indikasi tentang kasus selama ini (sebelum lahirnya UU No.12 Tahun 2006) lahir, bahwa warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, dan sebagainya merasakan adanya diskriminasi oleh aparat birokrasi ! 4. Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam menghapus diskrimasi yang dirasakan oleh warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya dalam berurusan dengan aparat birokrasi ! 5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus kita lakukan agar warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya mau berbaur dengan masyarakat sekitar !
INQUIRI UU Kewarganegaraan yg lama (Nomor 62/1958), banyak yang menilai dibentuk tanpa adanya pemahaman mengenai konsep filsafat hukum kewarganegaraan. Karena muatannya hanya pada bagaimana memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewargane-garaan, dan mempertahankan kewarganegaraan tunggal. Hal ini otomatis menimbulkan diskriminasi dan bias gender. Status kewarganegaraan anak yg dilahirkan dari kawin campur akan lebih ditentukan dari sang Ayah, sehingga menimbulkan subordinasi perempuan terhadap pria, karena wanita tidak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya. Wanita akan kehilangan kewarganegaraannya jika sang suami meninggal atau bercerai, sehingga akan mengalami kesulitan keadilan hukum jika mereka mengalami kekerasan rumah tangga. Lebih dari itu, juga berpotensi merusak keutuhan keluarga yang dikarenakan permpuan dapat kehilangan hak pengasuhan anak karena perpisahan. Bila suami WNA kehilangan pekerjaanya di Indonesia, maka suami dan anak harus keluar dari Indonesia. (Sumber : Disarikan dari http://www.google.com/=kewarganegaraan
Tagihan Tugas : 1. Menurut anda, dimanakah sisi kelemahan yang utama dari Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62 Tahun 1958) ! 2. Dari sudut Hak Asasi Manusia, mengapa disebut adanya “diskriminasi dan bias gender“ terhadap warga yang melakukan perkawinan campuran ! 3. Apa solusi yang terbaik (dengan keluarnya UU No.12 Tahun 2006) jika sekarang ini : a. Menjadi salah satu warga keturunan b. Menjadi aparat birokrasi c. Menjadi salah satu warga negara yang melakukan perkawinan campur
