VI. DAMPAK KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH TERADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA DAN TINGKAT KEMISKINAN

VI. DAMPAK KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH TERADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA DAN TINGKAT KEMISKINAN

6.1.

Hasil Spesifikasi Model Model yang dibangun dalam penelitian Dampak Komposisi Belanja

Pemerintah ini diestimasi dengan menggunakan metode two stages squares (2SLS). Dari spesifikasi model maka diperoleh hasil pendugaan yang secara ekonomi logis dan mempunyai arti serta dapat dibuktikan secara statistik. Hasil pendugaan ekonomi model penelitian ini cukup baik juga sebagaimana terlihat dari nilai koefisien determinasi (R2). Dari 18 persamaan perilaku yang diestimasi, sebagian besar persamaan mempunyai nilai R2 berkisar antara 0.8040 sampai 0.9999. Hanya terdapat tiga (3) persamaan yang mempunyai R2 kurang dari 0.8 yaitu persamaan Tingkat Pengangguran (0.7717), Jumlah Penduduk Miskin (0.7255), dan Investasi Pemerintah (0.5590). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum peubah-peubah penjelas (exogenous variables) yang ada di dalam persamaan perilaku mampu menjelaskan dengan baik perilaku peubah endogen. Dari indikator statistik diketahui bawah variasi variabel penjelas dalam setiap persamaan perilaku secara bersama-sama mampu menjelaskan dengan baik variasi peubah endogennya, disamping itu setiap

persamaan struktural mempunyai

besaran parameter dan tandanya sesuai dengan harapan dan cukup logis dari sudut pandang teori ekonomi (a priori economic). Nilai statistik-t, digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel penjelas berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya. Dalam studi ini taraf α yang digunakan α = 0.01, α = 0.05 dan α = 0.10. Berdasarkan hasil uji statistik

142

durbin-w (dw), terdapat beberapa persamaan yang mengalami masalah serial korelasi, terlepas dari ada tidaknya masalah serial korelasi yang serius, Pindyck dan Rubinfeld (1991) membuktikan bahwa masalah serial korelasi hanya mengurangi efisiensi pendugaan parameter dan serial korelasi tidak menimbulkan bias parameter regresi, oleh karena itu, hasil pendugaan model dalam kajian ini dapat dinyatakan cukup representatif dalam menggambarkan fenomena model dampak komposisi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan model dalam penelitian terdapat 26 persamaan, yang terdiri delanpan (8) persamaan identitas dan 16 persamaan perilaku atau persamaan struktural. Adapun persamaan identititas dalam penelitian ini terdiri : 1. PDBIt

= CONSt + INVTt + INVGt + CGOVt + (EXPOIMPO)t

(3.1)

2. YDt

= Yt - RTAXt + (SNBMt + SBBMt)

(3.3)

3. TREVt

= RDOMt + HBHt

(3.9)

4. RDOMt = RTAXt + PNBPt

(3.10)

5. BTOTt

= BTUSt + BTDRt

(3.12)

6. BTUSt

= BPGWt + BBRGt + BMDLt + BUTGt + SNBMt + SBBMt + BLAINt

(3.13)

7. BTDRt

= BDAKt + BDAUt + BDBHt + BDOPt

(3.20)

8. GPDBIt = (PDBIt – PDBIt-1)/PDBIt-1 * 100

(3.24)

Sementara persamaan perilaku dalam penelitian ini terdiri dari 18 persamaan berikut : 1.

1. CON St

= a0 + a1YDt + a2 LCONSt-1 + et

(3.2)

143

2. CGOVt

= b0 + b1RDOMt + b2DKt + b3LCGOVt-1 + et

(3.4)

3. INVTt

= c0 + c1PDBI + c2SBINVt + c3 LINVTt-1 + et

(3.5)

4. INVGt

= d0 + d1SBI3t + d2BMDLt + d3DKt + d4LINVTt-1 + et

(3.6)

5. EXPOt

= e0 + e1EXRRt + e2IHEt + e3INVTt + e4GIWLt + e5EXPOt-1 + et

(3.7)

6. IMPOt

= f0 + f1IHMt + f2PDBIt + f3LIMPOt-1 + et

(3.8)

7. RTAXt

= g0+ g1 GDBIt + g2 BTOTt + g3 LRTAXt-1 + et

8. BPGWt

= h0 + h1PNSt + h2INFLt + h3RTAXt + h4DOt + (3.14) h5LBPGWt-1 + et

9. BBRGt

= i0 + i1INVGt + i2TREVt + i3LBBRGt-1 + et

(3.15)

10. BMDLt

= j0 + j1RDOMt + j2DSPAt + j3LBMDLt-1 + et

(3.16)

11. BUTGt

= k0 + k1DFISt k4LBUTGt-1 + et

12. SNBMt

= l0 + l1PUNEMt + l2NPOVt-1 + l3LSNBMt-1 + et

13. SBBMt

= m0 + m1 POILt + m2 IMPMt + j3LSBBMt-1 + (3.19) et = n0 + l1RDOMt + l2PNPOVt + l3LBDAKt-1 + et (3.21)

14. BDAKt

+k2LIBOR3t

+k3DEBTt

(3.11)

+ (3.17)

(3.18)

15. BDAUt

= o0 + o1RDOMt + o2PDBIt + o3 LGPOPIt + (3.22) o4DAUt-1 + et

16. BDBHt

= p0 + p1RMGSt + p2RNMGSt + p3GPDBIt+ (3.23) p4LBDBHt-1 +et

17. PUNEMt

= q0 + q1WAGEt + q2 TOTIt + q3LPUNEMt-1 + et

18. NPOVt

= r0 + r1 GPDBIt + r2 TSUBt + r3 PUNEMt + r4 (3.26) INFLt + r5 LNPOVt-1 + et

dimana : PDBIt CONSt CGOVt INVTt INVGt TOTIt

= = = = = =

Produk Domestik Bruto (Rp Miliar ) Total konsumsi (Rp Miliar) Konsumsi pemerintah (Rp Miliar) Total investasi (Rp Miliar) Total Investasi Pemerintah (Rp Miliar) Total Investasi (Rp Miliar)

(3.25)

144

EXPOt IMPOt YDt DKt SBINVtt SBI3t EXRRt IHEt GIWLt IHMt TREVt RDOMt HBHt RTAXt PNBPt BTOTt BTUSt BTDRt BPGWt BBRGt BMDLt BUTGt SNBMt SBBMt BLAINt PNSt INFLt GPDBIt DOt DSPAt DFISt LIBOR3t DEBTt PUNEM t NPOVt-1 POILt IMPMt RMGSt RNMGSt

6.2.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ekspor (Rp Miliar) Impor (Rp Miliar) Pendapatan disposabel (Rp Miliar) Dummy Krisis Tingkat Suku Bunga Investasi Riil (persen) Tingkat suku bunga SBI 3 bulan (persen) Nilai Tukar Riil ($ US/Rp) Indeks Harga Ekspor Pertumbuhan Ekonomi Dunia (persen ) Indeks Harga Impor Total penerimaan negara (Rp Miliar) Penerimaan dalam negeri (Rp Miliar) Penerimaan dari hibah (Rp Miliar) Penerimaan negara dari pajak (Rp Miliar) Penerimaan negara bukan pajak (Rp Miliar) Total Belanja Pemerintah (Rp Miliar) Belanja pemerintah pusat (Rp Miliar) Belanja transfer daerah (Rp Miliar) Belanja Pegawai (Rp Miliar) Belanja Barang (Rp Miliar) Belanja Modal (Rp Miliar) Pembayaran Bunga Utang (Rp Miliar) Subsidi Non BBM (Rp Miliar) Subsidi BBM (Rp Miliar) Belanja lain-lain (Rp Miliar) Jumlah Pegawai Negeri Sipil (Ribu orang) Tingkat Inflasi (persen) Pertumbuhan Ekonomi (persen) Dummy otonomi daerah Dummy perubahan struktur APBN Defisit Anggaran (Rp Miliar) Suku bunga Dunia Riil (persen) Stok Utang Pemerintah (RP Miliar) Tingkat Pengangguran (juta orang) Penduduk Miskin tahun Sebelumnya (Juta orang) Harga Minyak Mentah Dunia (Rp) Impor Migas (US$) Penerimaan dari Migas (Rp Miliar) Penerimaan dari Non Migas (Rp Miliar)

Hasil Pendugaan Model

6.2.1. Blok Pendapatan Nasional Blok pendapatan nasional merupakan blok yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam menciptakan pendapatan nasional. Seperti diketahui bahwa

145

perhitungan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran merupakan penjumlahan dari sektor Konsumsi, Investasi, Pemerintah dan Sektor Luar Negeri. Dengan demikian dalam model persamaan pendapatan nasional merupakan persamaan identitas, bukan persamaan perilaku. Masing-masing variabel yang membentuk pendapatan nasional mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel pada blok pendapatan nasional maka akan dilakukan pendugaan terhadap perilaku masingmasing variabel. Dalam blok pendapatan nasional terdapat enam (6) persamaan perilaku yaitu persamaan Konsumsi Rumah Tangga (CONS), Konsumsi Pemerintah (CONG), Investasi Swasta (INVT), Investasi Pemerintah (INVG), Ekspor (EXPO), dan Impor (IMPO). Hasil dari pendugaan model diketahui bahwa konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh variabel lag atau konsumsi tahun sebelumnya dan pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) masyarakat. Hasil pendugaan perilaku konsumsi rumah tangga pada Tabel 27 menunjukkan bahwa respon konsumsi rumah tangga terhadap perubahan pendapatan disposable cukup elastis dalam jangka panjang. Pengaruh variabel lag yang signifikan menunjukkan pola konsumsi masyarakat tidak mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini juga mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat juga tidak banyak mengalami perubahan. Kondisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa

kebijakan pemerintah tidak banyak berpengaruh terhadap pola dan

distribusi pendapatan disposable masyarakat.

146

Hal ini ditunjukkan besarnya angka Koefisien Gini (Gini Coefficient) Indonesia yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyatakan bahwa kesenjangan di Indonesia tak kunjung membaik. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi, nilai 0 menyatakan kesetaraan total dan nilai 1 ketidaksetaraan maksimal. Pada tahun 1999, koefisien Gini Indonesia berada di level 0.31 selanjutnya pada tahun 2005 dan 2009 justru meningkat berada pada level 0.36 dan 0.37. Pada tahun 2010 koefisien gini kembali berada pada level 0.33. Besarnya koefisien gini menunjukkan terjadinya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Pola dan distribusi pendapatan masyarakat ini berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat.

Tabel 27. Hasil Estimasi Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Variable

Intercept Yd LCONS Uji F = 7948.43

Elastisitas

Parameter Estimate

ESR

Pr > |t|

-21657.4 0.174135

0.0143

0.28492

0.79108

Prop F = <.0001

Keterangan : a nyata pada taraf

Variable

ELR 1.3638

Intercept

<.0001 a

Disposable Income

<.0001 a

Lag Konsumsi Swasta

R2 = 0.99768

DW=1.2884

0.01

Pendapatan disposable dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan dan subsidi. Instrumen perpajakan dan subsidi idealnya adalah sebagai instrumen untuk pemerataan pendapatan antar golongan penerima pendapatan di masyarakat. Yaitu dengan membebankan pajak yang progresif untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan memberikan subsidi untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pajak progresif seharusnya tidak hanya dibebankan melalui Pajak Penghasilan (PPh) masyarakat yang berpenghasilan tinggi, namun

147

juga harus dibebankan Pada Pajak Pertambahan nilai (PPn) untuk barang-barang mewah. Sementara mekanisme subsidi harus ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, baik melalui subsidi input maupun subsidi output. Subsidi input dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas pembiayaan maupun peralatan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan memperoleh peningkatan pendapatan. Konsumsi

rumahtangga

merupakan

kontributor

terbesar

dalam

pembentukan pendapatan nasional di Indonesia. Porsi konsumsi rumah tangga rata-rata menyumbang hampir 60 persen terhadap total pendapatan nasional. Konsumsi rumah tangga merupakan motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Besarnya porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi ini ibarat pedang bermata dua. Satu sisi besarnya konsumsi, melalui efek pengganda (multiplier effect), akan berdampak positif mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Disisi lain, besarnya konsumsi menunjukkan tingkat tabungan masyarakat yang rendah. Tentu saja kondisi ini akan mempengaruhi besaran pembentukan modal tetap yang akan diinvestasikan dalam perekonomian. Sementara itu hasil pendugaan untuk perilaku konsumsi pemerintah (CONG) menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah dipengaruhi secara positif oleh penerimaan domestik, pengaruh krisis ekonomi dan konsumsi pemerintah pada tahun sebelumnya. Namun variabel yang paling signifikan berpengaruh terhadap konsumsi pemerintah adalah variabel lag nya atau konsumsi pemerintah pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pola belanja pemerintah tidak mengalami banyak perubahan hanya berdasarkan pola historis tahun

148

sebelumnya. Sementara itu penerimaan domestik hanya memiliki elastisitas yang relatif kecil terhadap besarnya konsumsi pemerintah. Dalam jangka pendek elastisitas penerimaan domestik terhadap konsumsi pemerintah hanya 0.04 dan dalam jangka panjang sebesar 0.71. Artinya penerimaan domestik tidak signifikan mempengaruhi konsumsi pemerintah. Faktor yang sangat signifikan mempengaruhi besarnya konsumsi pemerintah adalah konsumsi pemerintah tahun sebelumnya. Koefisien parameter lag konsumsi pemerintah adalah sebesar 0.9422. Dengan demikian berarti pola dan perilaku konsumsi pemerintah lebih banyak merujuk pada pola tahun sebelumnya. Atau dengan kata lain, faktor yang menentukan besarnya konsumsi pemerintah adalah menggunakan pertimbangan yang sama seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hal ini juga bisa dilihat bahwa hampir tidak pernah ada perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi pemerintah. Pola konsumsi pemerintah tercermin dalam komposisi belanja rutin, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja pembayaran utang, dan belanja lain-lain. Hampir tiap tahun komposisi belanja rutin tidak ada perubahan yang signifikan. Faktor lain yang mempengaruhi konsumsi pemerintah adalah pengaruh krisis ekonomi. Sejak krisis ekonomi 1997, porsi konsumsi pemerintah mengalami perubahan yang signifikan, antara lain disebabkan oleh peningkatan inflasi, suku bunga dan fluktuasi nilai tukar. Inflasi telah menyebabkan hargaharga meningkat tajam sehingga menambah beban pengeluaran konsumsi pemerintah. Inflasi telah mendorong kenaikan porsi belanja rutin pemerintah, utamanya yaitu belanja pegawai, belanja barang dan subsidi. Sementara

149

kenaikkan suku bunga

dan fluktuasi nilai tukar telah berdampak signifikan

terhadap peningkatan beban pembayaran beban bunga pemerintah.

Tabel 28. Hasil Estimasi Perilaku Konsumsi Pemerintah Variable

Parameter Estimate

Intercept

5646.629

RDOM

0.019354

dk LCONG Uji F = 1454.77

Elastisitas ESR

Pr > |t|

Variable

ELR 0.0263

Intercept

0.0031 a

Penerimaan dalam Negeri

17120.53

0.0650 b

Dummy Krisis

0.942246

<.0001 a

Lag Cons Pemerintah

0.0409

Prop F = <.0001

0.7090

R2 = 0.98744

Keterangan : a, b nyata masing-masing pada taraf

DW=2.037197

0.01 dan 0.05

Hasil pendugaan dari persamaan Investasi Swasta pada Tabel 29 diperoleh bahwa pendapatan nasional mempunyai pengaruh positif terhadap Investasi, sementara suku bunga investasi riil berpengaruh negatif terhadap investasi. Namun peningkatan pendapatan nasional hanya berpengaruh sangat kecil terhadap peningkatan Investasi. Setiap kenaikkan Rp1 miliar pendapatan nasional hanya berdampak pada peningkatan Investasi sekitar Rp0.07 miliar. Dalam jangka pendek elastisitas pendapatan nasional terhadap investasi swasta adalah inelastis hanya 0.33, namun dalam jangka panjang cukup elastis yaitu 1.31. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi tidak mampu mendorong tumbuhnya investasi. Begitu juga sebaliknya, Investasi hanya berkontribusi kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, peningkatan suku bunga investasi riil sebesar 1 persen akan berdampak pada penurunan Investasi sebesar Rp456 miliar. Artinya suku bunga investasi riil tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap investasi. Elastisitas jangka pendek maupun jangka panjang suku bunga riil terhadap

150

investasi hanya sebesar -0.02 dan -0.11. Artinya investasi swasta di Indonesia tidak responsif terhadap perubahan suku bunga riil. Kondisi ini dapat juga dipengaruhi oleh adanya rigiditas perubahan suku bunga. Tingkat suku bunga investasi di Indonesia relatif sangat rigid atau kaku untuk berubah. Kekakuan ini antara lain disebabkan pengaruh struktur perbankan di Indonesia yang cenderung oligopoli atau terjadi kartel. Pangsa pasar perbankan hanya didominasi oleh beberapa bank besar saja. Rendahnya pengaruh perubahan suku bunga riil terhadap investasi juga menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain diluar suku bunga yang berpengaruh signifikan terhadap investasi. Variabel lain yang menentukan minat investasi diluar faktor suku bunga, diantaranya seperti faktor iklim investasi, cost of doing bussines dan tersedianya infrastruktur yang memadai.

Tabel 29. Hasil Estimasi Perilaku Investasi Swasta Variable

Elastisitas

Parameter Estimate

ESR

Intercept

-2322.85

SBINV

-490.49

-0.02661

PDBI

0.073881

0.33533

LINVT

0.743766

Uji F = 344.71

Prop F = <.0001

Keterangan : a nyata pada taraf

Pr > |t|

Variable

ELR 0.8132

Intercept

-0.104

0.4499

Suku Bunga Investasi

1.3087

0.0056 a

Produk Domestik Bruto

<.0001 a

Lag Investasi Swasta

R2 = 0.96636

DW=1.283074

0.01

Rendahnya minat investasi swasta di Indonesia disebabkan adalah iklim investasi yang tidak kondusif, seperti berbelitnya proses perijinan dan lamanya birokrasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain iklim investasi di Indonesia masih kurang menarik. Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya tarik investasi Indonesia masih berada para peringkat ke 129. Rendahnya peringkat daya tarik

151

Indonesia untuk berinvestasi bukan dikarenakan Indonesia tidak memiliki potensi untuk berinvestasi. Potensi sumber daya (resource base) Indonesia sangat berlimpah,

baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Investor

kurang tertarik berinvestasi di Indonesia karena lamanya proses perijinan untuk mulai berinvestasi (45 hari) dan banyaknya prosedur yang harus dilalui untuk memulai usaha sebagaimana ditunjukkan Tabel 30.

Tabel 30. Biaya Transaksi Perijinan Mulai Usaha NEGARA

Peringkat Daya Saing

Singapura 1 Malaysia 18 Thailand 17 Brunei 83 Vietnam 98 INDONESIA 129 Filipina 136 Kamboja 138 Laos 165 Sumber : World Bank, 2011

Jumlah Hari Mulai Bisnis 3 6 29 101 44 45 35 856 93

Jumlah Prosedur Mulai Bisnis 3 4 5 15 9 8 15 9 7

Biaya (% thd Pendapatan/ kapita) 0,7 16,4 6,2 11,8 10,6 17,9 19,2 109,7 7,6

Kondisi yang hampir sama juga ditunjukkan oleh perilaku investasi pemerintah. Tabel 31 menunjukkan hasil pendugaan terhadap Investasi Pemerintah, dimana Investasi pemerintah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga SBI, krisis ekonomi dan belanja modal. Tingkat suku bunga SBI dan krisis ekonomi mempunyai hubungan negatif sementara belanja modal mempunyai hubungan yang positif terhadap investasi pemerintah. Jika terjadi kenaikkan suku bunga SBI 3 bulan sebesar 1 persen akan berdampak pada penurunan Investasi Pemerintah sekitar Rp581 miliar. Demikian juga krisis ekonomi telah berdampak pada berkurangnya investasi pemerintah. Dengan adanya krisis pengeluaran

152

pemerintah yang bersifat rutin meningkat sehingga porsi pengeluaran untuk investasi jadi semakin berkurang. Faktor lain yang menentukan besarnya Investasi Pemerintah adalah belanja modal, karena belanja modal merupakan komponen pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan untuk investasi. Sayangnya, belanja modal yang menjadi investasi pemerintah relatif sangat kecil. Jika terjadi peningkatan belanja modal sebesar Rp1 miliar maka investasi pemerintah hanya naik sebesar Rp 0,29 miliar. Artinya dari besarnya belanja modal pemerintah, hanya sekitar 30 persen yang berbentuk investasi pemerintah. Hal ini sekaligus mengindikasikan terjadinya inefisiensi, kebocoran atau

ketidak efektifan dari belanja modal

pemerintah. Ketidakefektifan belanja modal bisa jadi dipengaruhi oleh pola penyerapan anggaran yang buruk, dimana rata-rata penyerapan anggaran terkonsentrasi pada triwulan III dan bahkan akhir triwulan IV. Dengan singkatnya waktu penyerapan anggaran, niscaya akan berdampak pada kualitas penyerapan anggaran. Belanja modal yang yang dialokasikan dengan waktu kurang dari 6 bulan, tentu tidak akan menghasilkan pembangunan infrastruktur yang memadai, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai dari investasi pemerintah. Rendahnya porsi belanja modal dan singkatnya waktu penyerapan anggaran berakibat pada alokasi belanja modal tidak sepenuhnya

diperuntukkan pada

pembangunan infrastruktur baru.

Pembangunan infrastruktur hanya berupa perbaikan dari infrastruktur yang telah ada dan hanya bersifat tambal sulam. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, dimana dengan proporsi belanja modal yang sangat kecil masih menghadapi kualitas alokasi anggaran yang tidak tepat.

153

Permasalahan ini akan berimplikasi pada efektifitas peranan belanja modal yang seharusnya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Hasil pendugaan persamaan ini hanya memiliki derajat kepercayaan sebesar 57.9 persen, namun mempunyai tingkat kesalahan yang relatif kecil, yaitu kurang dari 1 persen. Artinya secara statistik pendugaan ini signifikan, namun masih ada variabel lain yang mempengaruhi perilaku investasi pemerintah diluar faktor suku bunga dan belanja modal.

Tabel 31. Hasil Estimasi Perilaku Investasi Pemerintah Variable

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Intercept SBI3 BMDL dk LINVG Uji F =11.67

Pr > |t|

Variable

ELR

16260.38

0.0064

Intercept

-462.6

-0.11005

0.0000

0.1723 c

SBI3

0.292368

0.15927

0.0000

0.0660 b

Belanja Modal

-13269.6

0.0503b

Dummy Krisis

0.61136

0.0013 a

Lag Invesasi Pemerintah

Prop F = <.0001

R2 = 0.57149

Keterangan : a, b, c nyata masing-masing pada taraf

DW=2.240126

0.01, 0.05 dan 0.10.

Hasil pendugaan pada persamaan ekspor menunjukkan bahwa ekspor Indonesia mempunyai hubungan yang negatif dengan nilai tukar rupiah. Elastisitas nilai tukar riil terhadap ekspor Indonesia adalah inelastis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya ketika nilai tukar riil mengalami depresiasi 1 persen, maka dalam jangka pendek ekspor hanya meningkat sebesar 0.01 persen. Tingkat respon yang rendah antara ekspor dengan nilai tukar riil ini disebabkan karena besarnya bahan baku impor pada struktur produk-produk ekspor Indonesia. Jadi ketika rupiah mengalami depresiasi, tidak secara otomatis akan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dari sisi harga.

154

Disamping itu, ekspor Indonesia didominasi oleh ekspor komoditas primer yang memiliki permintaan inelastis terhadap perubahan harga. Tabel 32 menunjukkan disamping dipengaruhi nilai tukar riil, kinerja ekspor juga dipengaruhi secara positif oleh indeks harga ekspor, investasi swasta dan permintaan dunia. Namun ketiga variabel ini juga mempunyai tingkat respon yang inelastis terhadap perubahan. Indeks harga ekspor hanya mempunyai elastisitas sebesar 0.19 dan permintaan dunia sebesar 0.05. Sementara investasi swasta relatif cukup mempunyai dampak terhadap kinerja ekspor dengan elastisitas sebesar 0.58. Variabel lag tidak dimasukkan dalam persamaan ekspor dikarenakan kinerja ekspor sangat dinamis tergantung pada kondisi perekonomian global.

Tabel 32. Hasil Estimasi Perilaku Ekspor Variable

Elastisitas

Parameter Estimate

ESR

Intercept

88807.66

EXRR

-3.05396

-0.01261

IHE

34055.77

INVT GIWL Uji F =258.38

Pr > |t|

Variable

ELR 0.0003

Intercept

-

0.5186

Nilai Tukar Riil

0.19135

-

<.0001 a

Indeks Harga Export

1.128624

0.5784

-

<.0001 a

Investasi Swasta

9067.399

0.0464

0.2111 c R2 = 0.96724

Prop F = <.0001

Keterangan : a, c nyata masing-masing pada taraf

Pertumb. Ekonomi Dunia DW=1.233002

0.01 dan 0.10.

Sementara itu hasil pendugaan dari persamaan impor pada Tabel 33 menunjukkan bahwa pendapatan nasional mempunyai pengaruh positif terhadap impor. Setiap peningkatan pendapatan nasional sebesar Rp1 miliar berpengaruh pada peningkatan impor sebesar 0.21 miliar. Atau dalam jangka pendek setiap terjadi kenaikkan pendapatan nasional 1 persen maka akan terjadi peningkatan impor sebesar 0.64 persen. Demikian juga sebaliknya ketika terjadi penurunan

155

pendapatan nasional, penurunan permintaan impor juga tidak terlalu signifikan. Dalam jangka panjang hubungan pendapatan nasional dengan permintaan impor cukup elastis, yaitu sebesar 1.64. Demikian juga indeks harga impor mempunyai hubungan yang sangat tidak elastis terhadap permintaan impor. Setiap terjadi kenaikan indeks harga impor 1 persen hanya berdampak penurunan permintaan impor sebesar 0.08 dalam jangka pendek dan 0.22 dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya ketergantungan Indonesia terhadap produk impor yang sangat tinggi, sehingga perubahan harga tidak akan berdampak signifikan terhadap perilaku impor. Hal ini disebabkan permintaan impor Indonesia tidak hanya terbatas pada barang konsumsi, namun juga permintaan terhadap impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal.

Tabel 33. Hasil Estimasi Perilaku Impor Variable

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Pr > |t|

Variable

ELR

Intercept

-44520.5

IHM

-14753.1

-0.08863

-0.2265

0.1245 c

IHM

PDBI

0.212936

0.64269

1.6426

0.0005 a

Produk Domestik Bruto

<.0001 a

Lag Import

LIMPO

0.0885

0.60874

Uji F =247.57

Prop F = <.0001

R2 = 0.95377

Keterangan : a, c nyata masing-masing pada taraf

Intercept

DW=1.984543

0.01 dan 0.10.

6.2.2. Blok Fiskal Pada blok fiskal akan dianalisis mengenai perilaku penerimaan pemerintah dan perilaku belanja pemerintah. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka porsi analisis untuk belanja pemerintah akan lebih detail per jenis belanja. Sementara perilaku penerimaan pemerintah hanya akan dianalisis dari perilaku total penerimaan yang bersumber dari pajak. Seperti diketahui kontributor terbesar

156

dari penerimaan dalam negeri bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karenanya dalam model simultan ini, hanya perilaku penerimaan pajak yang akan diestimasi. Hasil pendugaan model perilaku Pajak pada Tabel 34 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan ekonomi. Namun, kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan penerimaan pajak relatif masih sangat kecil, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, maka penerimaan pajak hanya meningkat sebesar 0.03 persen dalam jangka pendek dan 0.04 dalam jangka panjang. Respon ini sekaligus menunjukkan masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, dimana tax ratio Indonesia baru mencapai 12.5 persen terhadap GDP. Sementara total belanja pemerintah berpengaruh relatif lebih elastis terhadap peningkatan penerimaan pajak. Setiap kenaikkan 1 persen total belanja pemerintah, berdampak pada peningkatan penerimaan pajak sebesar 0.94 persen dalam jangka pendek dan 1.07 persen dalam jangka panjang. Artinya total belanja pemerintah relatif mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat dipahami karena kontributor utama penerimaan pajak di Indonesia adalah pajak penghasilan dan pertambahan nilai. Sementara komponen terbesar total belanja pemerintah adalah untuk belanja pegawai, sehingga ketika terjadi peningkatan belanja pemerintah akan diikuti dengan penerimaan pajak. Tabel 34. Hasil Estimasi Perilaku Penerimaan Pajak Variable

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Pr > |t|

Variable

ELR

Intercept

-9723.07

GPDBI

823.3645

0.03574

0.0405

0.1775 c

Pertumbuhan Ekonomi

BTOT

0.599909

0.94491

1.0707

<.0001 a

Total Belanja

LRTAX

0.117506

0.0690 b

Lag Perimaan dari Pajak

Uji F = 3283.16

0.0232

Prop F = <.0001

R2 = 0.99636

Keterangan : a, b, c nyata masing-masing pada taraf

Intercept

DW=1.849262

0.01, 0.05. dan 0.10

157

Sisi blok fiskal yang lain ada blok belanja pemerintah yang akan dianalisis secara detail per jenis belanja, baik belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer daerah. Belanja Pemerintah pusat terdiri dari enam (6) persamaan, yaitu Belanja Pegawai (BPGW), Belanja Barang (BBRG), Belanja Modal (BMDL), Pembayaran Bunga Utang (BTUG), dan Belanja Subsidi BBM (SBBM), dan Belanja Subsidi Non BBM (SNBM). Sementara pendugaan terhadap belanja transfer daerah terdiri 3 persamaan yaitu belanja Dana Alokasi Umum (BDAU), Belanja Dana Alokasi Khusus (BDAK), dan Belanja Dana Bagi Hasil (BDBH).

6.2.2.1. Belanja Pegawai Belanja pegawai merupakan jenis belanja rutin dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk membayar gaji pegawai, baik untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) maupun untuk gaji Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI). Gambar 32 menunjukkan komposisi dari alokasi belanja pegawai selama tahun 2006-2010. Komponen terbesar belanja pegawai adalah untuk pembayaran uang pensiun dan uang tunggu. Komposisi belanja untuk pembayaran gaji dan tunjangan untuk PNS dan TNI/POLRI hampir sama, dimana kebutuhan untuk pembayaran gaji PNS mencapai sekitar Rp31 triliun dan untuk TNI/POLRI sekitar Rp28 triliun. Diluar untuk gaji dan tunjangan, komponen belanja pegawai juga dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pejabat negara sekitar 568 miliar dan untuk honorarium, lembur dan vakasi sekitar Rp5.6 triliun. Alokasi belanja pegawai dalam APBN merupakan belanja rutin dan mengambil porsi terbesar dalam komposisi belanja pemerintah pusat. Tingginya beban belanja pegwai terkait dengan luasnya wilayah teritorial Indonesia, sehingga memerlukan jumlah aparatur pemerintahan yang cukup besar.

158

134

Lainnya

99

Tunjangan Kesehatan Veteran

1.068

Belanja Asuransi Kesehatan

36.902

Belanja Pensiunan dan Uang Tunggu 5.614

Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai…

5.206

Honorarium, Lembur, Vakasi Gaji dan Tunjangan Non…

568 567

Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara

28.929

Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI

31.390

Gaji dan Tunjangan PNS 0

10.000

20.000

30.000

40.000

Sumber : LKPP Kementerian Keuangan, Tahun 2006-2010 Gambar 31. Komposisi Penggunaan Belanja Pegawai Tahun 2006-2010

Hasil pendugaan dari persamaan belanja pegawai pada Tabel 35 menunjukkan bahwa tingkat inflasi, jumlah PNS, penerimaan pajak dan kebijakan pemekaran wilayah mempunyai pengaruh yang positif terhadap besarnya belanja pegawai. Kebijakan pemekaran wilayah sejak tahun 2001 mempunyai hubungan dan dampak signifikan terhadap besarnya belanja pegawai. Akibat kebijakan pemekaran wilayah ini, terjadi peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang signifikan dan berujung pada meningkatnya gaji pegawai. Hasil dari pendugaan model, akibat kebijakan pemekaran wilayah ini berdampak pada peningkatan belanja pegawai sekitar Rp 9.4 triliun. Peningkatan belanja pegawai disamping disebabkan oleh peningkatan jumlah PNS, juga disebabkan oleh inflasi dan penerimaan pajak. Untuk mengimbangi laju inflasi, pemerintah telah melakukan kenaikan gaji berkala

159

untuk PNS. Sumbangan inflasi terhadap peningkatan belanja pegawai sebesar 0.02 persen dalam jangka pendek. Penerimaan pajak mempunyai elastisitas sedikit lebih besar daripada inflasi yaitu 0.20 persen. Secara umum variabel yang paling signifikan terhadap besarnya belanja pegawai adalah belanja pegawai tahun sebelumnya. Komposisi belanja pegawai juga hanya mengikuti pola dari tahuntahun sebelumnya. Artinya struktur besarnya gaji pokok, tunjangan, honorarium dan sebagainya sudah ditentukan polanya. Terbukti walaupun terjadi kenaikkan gaji berkala dari gaji PNSdan TNI/Polri namun jumlah dan besarnya sudah ditentukan secara fixed dengan formula yang ada. Jadi perubahan besarnya gaji pegawai negeri sipil dan TNI/Polri tidak serta merta mengikuti perkembangan inflasi maupun besarnya penerimaan negara dari pajak. Kenaikkan besarnya gaji pegawai lebih ditentukan keputusan politik dari pemerintah.

Tabel 35. Hasil Estimasi Perilaku Belanja Pegawai Variable

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Pr > |t|

Variable

ELR

Intercept

-816.713

PNS

0.000527

0.05996

0.3536

0.3045 c

INFL

47.90445

0.02412

0.1423

0.3622

RTAX

0.039853

0.1960

1.156

0.0163 b

Penerimaan Pajak

DO

9415.279

0.051 b

Dummy Otonomi Daerah

LBPGW

0.830453

<.0001 a

Lag Belanja Pegawai

Uji F = 670.23

0.6043

Prop F = <.0001

R2 = 0.98996

Keterangan : a, b, c nyata masing-masing pada taraf

Intercept Jumlah PNS Tingkat Inflasi

DW=2.624111

0.01, 0.05. dan 0.10

6.2.2.2. Belanja Barang Belanja barang adalah alokasi anggaran untuk membiayai keperluan operasional birokrasi, baik dalam bentuk pembelian barang maupun jasa. Komponen terbesar belanja barang adalah untuk pembelian barang-barang

160

operasional, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan serta untuk keperluan perjalanan dinas. Dari gambar 30 dapat dilihat, alokasi belanja barang terbesar adalah untuk belanja barang operasional, yaitu selama 2006-2010 rata-rata sebesar Rp21 triliun dan untuk belanja barang non operasional sekitar Rp14 triliun. Komposisi antara belanja barang operasional dan non operasional ini hampir setara, sehingga besar kemungkinan terjadinya peluang tumpang tindih atau doble anggaran. Komponen yang cukup besar berikutnya adalah belanja perjalanan dinas yang mencapai 12.5 triliun, yang meliputi perjalanan dinas di dalam dan ke luar negeri. Porsi perjalanan dinas menyedot alokasi anggaran cukup besar jika dibandingkan dengan total belanja yang dibutuhkan untuk belanja barang operasional maupun non operasional. Porsi perjalanan dinas mencapai 12.5 persen, hampir sama dengan porsi belanja non operasional 14.9 persen. Perjalanan dinas yang berkontribusi besar adalah perjalanan dinas ke luar negeri.

3.471

Belanja Barang BLU

12.503

Perjalanan

9.671

Belanja Jasa

14.914

Barang Non Operasional

20.959

Barang Operasional 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Sumber : LKPP Kementerian Keuangan, Tahun 2006-2010 Gambar 32. Komposisi Penggunaan Belanja Barang, Tahun 2006-2010

161

Hasil estimasi terhadap persamaan belanja barang Tabel 36 menunjukkan bahwa variabel investasi Pemerintah, total penerimaan negara dan variabel lag belanja barang memiliki hubungan dengan arah positif terhadap belanja barang. Idealnya besarnya belanja barang sejalan dengan besarnya investasi pemerinatah. Karena belanja barang digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional mapun non operasional dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Belanja barang dan investasi pemerintah mempunyai hubungan yang inelastis. Setiap kenaikan investasi pemerintah sebesar 1 persen hanya berpengaruh pada peningkatan belanja barang sebesar 0.03 persen. Artinya penentuan besarnya kebutuhan belanja barang tidak ditentukan oleh volume kegiatan pemerintah. Padahal setiap investasi pemerintah mustinya harus dibarengi dengan biaya operasional seperti biaya pemeliharaan dari aset-aset pemerintah. Namun hubungan belanja barang dan investasi pemerintah ini secara statistik tidak berbeda nyata dengan nol. Belanja barang juga tidak dipengaruhi cukup elastis oleh total penerimaan negara. Elastisitas jangka pendek penerimaan negara terhadap belanja barang hanya sebesar 0.23. Namun dalam jangka panjang total penerimaan negara mempunyai hubungan yang sangat elastis terhadap belanja barang, yaitu 24.26. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi belanja barang adalah variabel lag belanja barang itu sendiri. Hal ini semakin menegaskan bahwa pola belanja pemerintah hanya mengikuti pola belanja yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hampir tidak ada perubahan dari komposisi belanja barang dari tahun ke tahun. Faktor fundamental, seperti kegiatan pemerintah yang di proksi dari Investasi Pemerintah, yang seharusnya berpengaruh paling signifikan

162

terhadap belanja barang justru tidak mempunyai hubungan yang signifikan secara statistik.

Tabel 36. Hasil Estimasi Perilaku Belanja Barang Variable

Elastisitas

Parameter Estimate

ESR

Intercept

-703.527

INVG

0.009238

0.03237

TREV

0.01588

0.23098

LBBRG

Pr > |t| 0.6489

Intercept

3.3996

0.8102

Investasi Pemerintah

24.2573

0.0487 a

Total Penerimaan

<.0001a

Lag Belanja Barang

0.990478

Uji F = 402.45

Prop F = <.0001

Keterangan : a nyata pada taraf

Variable

ELR

R2 = 0.97105

DW=2.398695

0.01.

6.2.2.3. Belanja Modal Belanja modal memiliki peranan yang strategis dalam perekonomian. Belanja

modal

dapat

digunakan untuk

membiayai

berbagai

keperluan

pembangunan infrastruktur. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai maka akan mendorong terjadinya peningkatan investasi dan peningkatan kinerja sektor riil. Peningkatan Investasi juga akan berdampak pada peningkatan kinerja ekspor dan dapat mengurangi permintaan impor. Dengan adanya peningkatan belanja modal maka peranan stimulus fiskal dalam perekonomian akan lebih optimal. Penggunaan belanja modal terbesar adalah untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Ketiga infrastruktur ini memang sangat besar peranannya dalam menunjang kinerja sektor riil. Disamping itu pembangunan infrastruktur, belanja modal juga dipergunakan untuk pembelian peralatan dan mesin untuk kebutuhan jangka panjang atau bersifat investasi. Sementara peralatan untuk keperluan operasional dialokasikan dari belanja barang. Namun data selama tahun 2006-2010, belanja modal juga dipergunakan untuk pembangunan gedung dengan porsi yang masih cukup signifikan, yaitu mencapai Rp14 triliun. Sementara untuk

163

pembangunan infrastruktur jalan hanya sekitar Rp28 triliun, serta peralatan dan mesin sebesar Rp21 triliun.

794

BLU, Bergulir & lainnya

2.976

Fisik Lainnya 212

Pemeliharaan

28.290

Jalan, irigasi, Jaringan 14.060

Gedung

21.676

Peralatan & Mesin 1.625

Tanah 0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Sumber : LKPP Kementerian Keuangan, Tahun 2006-2010 Gambar 33. Komposisi Penggunaan Belanja Modal, Tahun 2006-2010

Hasil estimasi pada persamaan belanja modal Tabel 37 menunjukkan penerimaan dalam negeri mempunyai hubungan yang positif namun hanya mempunyai pengaruh yang kecil terhadap besarnya belanja modal. Setiap peningkatan penerimaan dalam negeri sebesar Rp1 miliar yang dialokasikan untuk belanja modal hanya sebesar Rp 0.03 miliar. Karenanya, elastisitas penerimaan domestik terhadap belanja modal hanya sebesar 0.22 dalam jangka pendek dan 0.55 dalam jangka panjang. Hal ini juga ditunjukkan oleh rendahnya proporsi belanja modal pada struktur belanja pemerintah. Padahal belanja modal semestinya merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri. Karena dengan adanya peningkatan belanja modal, maka akan meningkatkan investasi, ekspor dan juga konsumsi. Peningkatan sektor-sektor

164

tersebut yang pada akhirnya menjadi sumber penerimaan negara baik melalui mekanisme pajak maupun non pajak. Dalam model ini juga ditunjukkan adanya pengaruh perubahan struktur anggaran terhadap belanja modal. Sebelum tahun 2001, komponen belanja modal merupakan belanja pembangunan. Dalam komponen belanja pembangunan juga termasuk dalam belanja pembangunan yang diperuntukkan untuk daerah. Sementara setelah tahun 2001, komponen belanja modal hanya merupakan komponen belanja pemerintah pusat.

Tabel 37. Hasil Estimasi Perilaku Belanja Modal Variable

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Pr > |t|

Variable

ELR

Intercept

4628.47

0.0259

RDOM

0.030049

DSPA

4709.395

0.5098

Dummy Perubahan Anggaran

LBMDL

0.578954

0.0001a

Lag Belanja Modal

Uji F = 93.57

Prop F = <.0001

0.22798

Keterangan : a nyata pada taraf

0.54145

0.0187 a

R2 = 0.88633

Intercept Penerimaan Dalam Negeri

DW=2.180795

0.01

6.2.2.4. Belanja Pembayaran Bunga Utang Komponen belanja pembayaran bunga utang terbesar adalah untuk pembayaran bunga utang luar negeri dan bunga utang dalam negeri. Data selama 2006-2010 menunjukkan beban bunga utang dalam negeri jangka panjang ratarata mencapai Rp 27 triliun. Sementara beban pembayaran utang luar negeri jangka panjang telah mencapai Rp 55 triliun. Disamping pembayaran beban bunga utang jangka panjang, belanja bunga juga harus dialokasikan untuk pembayaran imbalan dan discount terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Utang Negara (SUN). Dalam tiga tahun terakhir jumlah SBSN

165

maupun SUN telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan beban pembayaran imbal jasa SUN dan SBSN.

1.189

Pembayaran Denda

29

Imbalan SBSN DN

469

Loss on Bound Redemption Buy Back…

208

SUN LN

3.737

Discount SUN DN

400

Imbalan SBSN LN

1.997

Imbalan SBSN DN

27.856

Bunga Utang LN-Jangka Panjang

55.198

Bunga Utang DN-Jangka Panjang 0

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Sumber : LKPP Kementerian Keuangan, Tahun 2006-2010 Gambar 34. Komposisi Belanja Pembayaran Bunga Utang, Tahun 2006-2010

Hasil pendugaan dari persamaan belanja pemerintah untuk pembayaran bunga utang Tabel 38 menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi besarnya beban pembayaran bunga utang adalah besarnya akumulasi atau stok utang pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya penambahan utang baru pemerintah secara terus menerus. Elastisitas stok utang pemerintah terhadap beban pembayaran bunga utang adalah sebesar 0.64 dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang elastisitasnya lebih rendah yaitu 0.12. Hal ini dikarenakan dalam jangka panjang stok utang pemerintah tentu mengalami penurunan akibat pembayaran cicilan pokok utang.

166

Besarnya pengaruh akumulasi utang terhadap beban pembayaran bunga disebabkan oleh kebijakan defisit fiskal yang selalu ditutup dengan utang baru. Hasil pendugaan, defisit fiskal mempunyai hubungan yang positif terhadap beban = 10%. Dengan demikian

pembayaran bunga dengan taraf kepercayaan

kebijakan defisit anggaran yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada peningkatan beban anggaran itu sendiri pada tahun berikutnya.

Tabel 38. Hasil Estimasi Perilaku Pembayaran Bunga Utang Variable

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Pr > |t|

Variable

ELR

Intercept

-2404.62

0.6603

DFIS

0.134982

0.06496

0.1427

0.2404 c

LIBOR3

120.0732

0.00076

0.0017

0.8381

DEBT

0.056453

0.63788

0.1240

<.0001 a

Stok Utang Pemerintah

LBUTG

0.544715

<.0001 a

Lag Belanja Pemby. Utang

Uji F = 117.25

Prop F = <.0001

R2 = 0.93055

Keterangan : a, c nyata masing-masing pada taraf

Intercept Defisit Fiskal LIBOR3

DW=1.754319

0.01 dan 0.10.

Hal yang menarik dari pendugaan perilaku persamaan pembayaran bunga ini adalah bahwa suku bunga internasional mempunyai hubungan yang tidak signifikan secara statistik. Suku bunga internasional yang di proxy dari suku bunga LIBOR 3 bulan merupakan variabel yang menentukan besarnya beban bunga yang harus dibayar oleh pemerintah. Jika hasil pendugaan besarnya tingkat bunga secara statistik tidak signifikan artinya bahwa beban terbesar beban pembayaran bunga utang bukan terletak pada besar kecilnya tingkat suku bunga, namun namun pada besarnya akumulasi utang pemerintah. Tingkat suku bunga yang rendah sering menjadi justifikasi atau pembenaran pemerintah untuk selalu menambah utang baru. Walaupun dengan suku bunga yang rendah, namun jika

167

stok utang pemerintah terus bertambah maka beban pembayaran bunga akan sangat besar. Elastisitas suku bunga riil terhadap beban pembayaran utang pemerintah juga relatif tidak elastis. Hal ini disebabkan hampir semua utang Pemerintah adalah utang jangka panjang dimana beban tingkat suku bunga sudah ditentukan secara tertentu pada awal perjanjian. Artinya perubahan tingkat suku bunga pada utang pemerintah relatif kecil. Oleh sebab itu, kedepan faktor yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan besar kecilnya utang baru adalah tidak hanya memperhatikan rendahnya tingkat bunga namun juga posisi stok atau akumulasi utang pemerintah. Pemerintah selalu menggunakan indikator untuk mengukur tingkat aman dari utang pemerintah adalah rasio utang terhadap GDP dan rasio utang terhadap ekspor. Likuiditas perekonomian seharusnya dilihat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika hanya dilihat dari rasio stok utang terhadap GDP, dimana pada tahun 2010 rasio utang Indonesia masih dalam level 41.9 persen memang masih berada pada level batas aman. Namun pembayaran bunga dan pokok utang ini kini sudah menjadi beban berat dalam APBN. Tabel 39 menunjukkan bahwa rasio beban bunga dan pokok terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 17.5 persen dan terhadap penerimaan pajak sebesar 24 persen. Artinya bahwa sekitar 24 persen dari hasil penerimaan pajak dari masyarakat habis untuk membayar bunga utang pemerintah. Apalagi jika dilihat dari posisi akumulasi utang pemerintah terhadap penerimaan dalam negeri sudah mencapai 97.77 persen. Besarnya akumulasi utang ini berpotensi menimbulkan jebakan utang (debt trap).

168

Tabel 39. Indikator Rasio Utang Pemerintah Indonesia (Rp Miliar) No

Uraian

1980

1990

556 925 9 933 2 912 8 895 407.7

950 478 42 193 22 011 32 867

1 389 770 205 335 115 913 188 392

2 310 690 992 248 723 307 697 407

4 959.2

50 068.1

754 8 147

12,577 83 119

57,691 630 951

105 650.2 173,681

4.10 14.00 4.58

11.75 22.53 15.09

24.38 43.19 26.58

10.65 14.61 15.15

Rasio F terhadap B

7.59

29.81

28.10

17.50

Rasio F terhadap C Rasio F terhadap D Rasio G terhadap A

25.90 8.48 1.46

57.14 38.27 8.74

49.77 30.62 45.40

24.01 24.90 41.98

Rasio G terhadap B

82.02

197.00

307.28

97.77

A B C D E

Pendapatan Nasional (GDP) Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan Pajak Total Belanja Pusat Pembayaran Bunga Utang

F G

Pembayaran Bunga + Pokok Stok Utang Pemerintah (%) Rasio E terhadap B Rasio E terhadap C Rasio E terhadap D

2000

2010

970 102

Sumber : LKPP Kementerian Keuangan, Berbagai Tahun

6.2.2.5. Belanja Subsidi Non BBM Kebijakan belanja subsidi Non BBM terbesar adalah untuk subsidi listrik, selebihnya dengan porsi yang relatif kecil diperuntukkan untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih dan lainnya. Subsidi non BBM ini idealnya adalah ditujukan

untuk

pengangguaran.

program

pengentasan

kemiskinan

dan

pengurangan

Subsidi non BBM semestinya tidak hanya ditujukan untuk

program-program peningkatan konsumsi masyarakat seperti program bantuan langsung tunai (BLT) dan Beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Subsidi Non BBM akan lebih baik kalau dialokasikan untuk kegiatan yang meningkatkan produktifitas, seperti subsidi benih, peralatan pertanian ataupun subsidi pupuk. Dengan demikian akan dapat meningkatkan produktifitas di sektor

169

pertanian dan dengan sendirinya akan berkontribusi terhadap program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Subsidi juga dapat diberikan pada pemotongan pajak untuk usaha kecil dan menengah agar masyarakat miskin dapat meningkatkan usaha produktif, sehingga akan meningkatkan investasi.

822

Subsidi Lainnya

1.373

Subsidi PSO

12.973

Subsidi Pajak

12.270

Subsidi Pupuk 1.074

Subsidi Benih

50.904

Subsidi Listrik 10.428

Subsidi Pangan 0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Sumber : LKPP Kementerian Keuangan, Tahun 2006-2010 Gambar 35. Komposisi Belanja Subsidi Non BBM, Tahun 2006-2010 Hasil pendugaan dari persamaan belanja subsidi non BBM pada Tabel 40 menunjukkan bahwa belanja subsidi Non BBM dipengaruhi secara positif oleh jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Besarnya jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap besarnya belanja subsidi non BBM. Hal ini ditunjukan dengan koefisien parameter, dimana setiap kenaikkan 1 juta penduduk miskin, memerlukan tambahan alokasi belanja subsidi non bbm sebesar Rp170 miliar atau elastisitasnya sebesar 0.73. Sayangnya belanja non subsidi BBm ini diberikan dalam bentuk Bantuan langsung tunai (BLT) yang hanya berpengaruh pada peningkatan konsumsi masyarakat. Juga

170

ketika jumlah pengangguran meningkat 1 persen, maka belanja subsidi non BBM naik sebesar Rp 343 miliar atau elastisitasnya sebesar 0.24. Dalam jangka panjang, baik tingkat pengangguran maupun tingkat kemiskinan mempunyai hubungan yang sangat elastis (Tabel 38). Tabel 40. Hasil Estimasi Perilaku Belanja Subsidi Non BBM Variable

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Intercept

-6 361.93

PUNEM

343.6425

0.24470

LNPOV

170.9685

0.73419

LSNBM

0.993466

Uji F = 49.35

Prop F = <.0001

Keterangan : a nyata pada taraf

Pr > |t|

Variable

ELR 0.3868

Intercept

37.45

0.5033

Tingkat Pengangguran

112.36

0.4306

Lag Juml. Penduduk Miskin

<.0001 a

Lag Belanja Sub Non BBM

R2 = 0.80439

DW=2.219149

0.01

6.2.2.6. Belanja Subsidi BBM Belanja subsidi BBM memakan porsi terbesar dari besarnya subsidi yang diberikan pemerintah, terutama untuk subsdi premium, minyak tanah dan minyak solar (Tabel 3). Data 2008 menunjukkan penurunan besarnya subsidi untuk minyak tanah karena adanya program konversi terhadap gas elpiji. Banyak hasil studi menunjukkan bahwa subsidi premium tidak tepat sasaran, karena penerimanya lebih banyak golongan masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Besarnya subsidi BBM selalu menimbulkan kontroversi, hal ini dikarenakan BBM merupakan bahan bakar yang terkait langsung dengan kegiatan produksi maupun konsumsi masyarakat. Kenaikkan harga BBM pasti akan disertai dengan kenaikkan harga barang-barang dan akhirnya akan berdampak pada tingkat inflasi. Secara teoritis, sebanrnya inflasi tidak selalu berakibat negatif terhadap perekonomian. Kenaikan harga juga diperlukan untuk merangsang terjadinya peningkatan aggregat supply. Jika kenaikkan harga ini dapat dikendalikan maka

171

kenaikkan aggregat supply justru akan diikuti oleh kenaikkan permintaan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

8.882

Subsidi Elpiji

26.512

Subsidi Minyak Tanah

23.851

Subsidi Minyak Solar

30.548

Subsidi Premium

0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Sumber : LKPP Kementerian Keuangan, Tahun 2006-2010 Gambar 36. Komposisi Belanja Subsidi Non BBM, Tahun 2006-2010 Hasil estimasi dari persamaan belanja subsidi BBM pada Tabel 41 menunjukkan besarnya subsidi BBM sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan besarnya impor migas. Faktor utama besarnya subsidi BBM, sebenarnya bukan terletak pada perubahan harga minyak dunia, namun lebih dikarenakan kebutuhan impor migas yang cukup besar. Dalam model ini harga minyak mentah dunia telah dikonversi dalam mata uang rupiah, sehingga dapat langsung dihubungkan dengan kebutuhan besarnya subsidi. Hasil estimasi menunjukkan setiap terjadi kenaikkan 1 persen harga minyak mentah dunia, menyebabkan kenaikkan kebutuhan belanja subsidi BBM sebesar 0.02 persen. Namun jika terjadi kenaikan impor migas, terutama BBM, akan meningkatkan belanja subsidi sebesar 16.55 persen. Artinya, besarnya kebutuhan belanja subsidi BBM sebanrnya bukan disebabkan oleh kenaikkan harga minyak mentah dunia, tapi

172

karena besarnya kebutuhan impor migas untuk memenuhi tingginya permintaan BBM di dalam negeri.

Sebagian besar kebutuhan konsumsi BBM dalam negeri

berasal dari impor. Bahkan Indonesia sudah menjadi negara net importir BBM. Padahal pada tahun 1980-an Indonesia masih menjadi negara net eksportir BBM. Peningkatan kebutuhan konsumsi terhadap BBM dalam negeri telah menyebabkan hubungan yang sangat erat antara besarnya kebutuhan impor dengan besarnya subsidi BBM. Setiap kenaikkan Rp1 miliar impor BBM telah berdampak pada peningkatan subsidi BBM sekiatar Rp1.34 miliar. Tabel 41. Hasil Estimasi Perilaku Belanja Subsidi BBM Variable

Elastisitas

Parameter Estimate

ESR

Intercept

-16 304.5

POILR

0.191491

0.02236

IMPM

1.341059

16.54799

LSBBM

0.002516

Uji F = 85.11

Prop F = <.0001

Keterangan : a pada taraf

Pr > |t|

Variable

ELR 0.012

Intercept

0.0224

0.8381

Harga Minyak Mentah Riil

16.5897

<.0001a

Impor Migas

0.9842

Lag Belanja Subsidi BBM

R2 = 0.87643

DW=1.757323

0.01

Permintaan terbesar konsumsi BBM adalah untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat, terutama kebutuhan premium. Ketiadaan transportasi publik yang memadai menyebabkan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat pesat ini menyebabkan daya tampung ruas jalan menjadi tidak memadai. Akibatnya hampir di semua kota besar terjadi kemacetan, sehingga mengakibatkan pemborosan penggunaan BBM dan semakin meningkatnya kebutuhan BBM. Sementara pemerintah belum mempunyai grand strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM. Oleh karenanya setiap terjadi kenaikkan harga minyak dunia, pasti akan menimbulkan polemik

173

6.2.2.7. Belanja Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. DAK diperuntukkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Kegiatan khusus daerah yang menjadi prioritas nasional utamanya adalah program pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, semestinya besarnya alokasi DAK dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hasil pendugaan Belanja Dana Alokasi Khusus pada Tabel 42 menunjukkan bahwa dalam jangka pendek tingkat kemiskinan tidak mempunyai pengaruh yang cukup elastis (hanya 0.29 persen) dalam menentukan besarnya DAK. Namun pengaruh tingkat kemiskinan terhadap DAK cukup besar, dimana setiap kenaikan 1 persen tingkat kemiskinan mengakibatkan belanja DAK meningkat sebesar Rp 4.09 triliun.

Tabel 42. Hasil Estimasi Perilaku Belanja Transfer Daerah Variabel

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Pr > |t|

Intercept

-1 244.02

0.3143

RDOM

0.008843

0.57490

2.0729

<.0001 a

PNPOV

4 095.655

0.29543

1.0652

0.4725

LBDAK

0.722654

<.0001 a

Uji F = 293.59 Prop F = <.0001

Keterangan : a nyata pada taraf

Variable

ELR

R2 = 0.96073

Intercept Penerimaan dalam Negeri Tingkat Kemiskinan Lag Belanja Daerah DAK DW=1.570737

0.01

Namun hubungan ini secara statistik tidak berbeda nyata dengan nol atau tingkat kesalahan dari pendugaan ini cukup besar. Sementara penerimaan dalam negeri juga memiliki hubungan yang positif dengan belanja DAK, dengan

174

pengaruh yang tidak terlalu besar. Namun, secara statistik hubungan antara penerimaan dalam negeri dan belanja DAK mempunyai hubungan yang signifikan denagan tingkat

= 0.01 dan ditunjukkan dengan tingkat kesalahan yang sangat

kecil dibawah 1 persen.

6.2.2.8. Belanja Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer daerah yang diperuntukkan untuk menjalankan tugas pelayanan pemerintahan di tingkat daerah. Oleh sebab itu, salah satu formulasi penentuan besarnya DAU adalah luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh pemerintah daerah. Hasil estimasi dari persamaan belanja DAU seperti dalam Tabel 43 menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai hubungan yang positif terhadap besarnya belanja DAU. Setiap kenaikan 1 juta jumlah penduduk berpengaruh pada peningkatan dana DAU sebesar Rp240 miliar. Atau peningkatan 1 persen jumlah penduduk berdampak pada peningkatan DAU sebesar 0.03 persen. Namun korelasi antara jumlah penduduk dan DAU ini secara statistik tidak berbeda nyata dengan nol. Sementara jumlah penerimaan dalam negeri dan pendapatan domestik bruto juga berpengaruh positif. Setiap peningkatan penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1 miliar maka yang akan dialokasikan pada peningkatan belanja DAU sebesar Rp0.11 miliar. Atau setiap peningkatan 1 persen penerimaan domestik dialokasikan untuk belanja DAU sebesar 0.58 persen. Namun hubungan ketiga variabel tersebut dengan belanja DAU secara statistik tidak signifikan dengan tingkat kesalahan kesalahan pendugaan yang masih cukup besar. Variabel yang signifikan hanyalah besarnya belanja DAU pada tahun sebelumnya. Bisa jadi

175

penentuan formula besarnya DAU hanya mengikuti pada pola tahun-tahun sebelumnya saja.

Tabel 43. Hasil Estimasi Perilaku Belanja Dana Alokasi Umum Variable

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Pr > |t|

Variable

ELR

Intercept

-1 456.97

RDOM

0.118351

0.58192

1.1607

PDBI

-0.00017

-0.00494

-0.00985

0.9686

Produk Domestik Bruto

GPOPI

740.9836

0.03483

0.06947

0.6557

Pertumbuhan Penduduk

LBDAU

0.498646

Uji F = 777.17

0.7837

<.0001 a

Prop F = <.0001

Keterangan : a nyata pada taraf

<.0001 a

R2 = 0.98887

Intercept Penerimaan dalam Negeri

Lag Belanja Daerah DAU DW=1.959068

0.01

6.2.2.9. Belanja Dana Bagi Hasil Belanja Bagi hasil merupakan dana transfer daerah yang ditujukan untuk memenuhi asas keadilan dan pemerataan antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti diketahui sumber daya alam baik yang berbentuk migas maupun non migas dihasilkan oleh daerah. Untuk itu harus adanya pembagian yang proporsional terhadap hasil sumber daya tersebut antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil pendugaan untuk persamaan Belanja Dana Bagi Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penerimaan migas mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap belanja dana bagi hasil. Hal ini dikarenakan belanja bagi hasil sebagian besar berasal dari penerimaan migas. Setiap kenaikan Rp1 miliar penerimaan non migas yang dialokasikan untuk belanja bagi hasil sebesar Rp0,1 miliar atau elastisitasnya sebesar 0.29. Sementara peningkatan penerimaan migas Rp1 miliar hanya berpengaruh terhadap besarnya dana bagi hasil sebesar Rp0.88 miliar atau elastisitas jangka pendeknya sebesar 0.36. penerimaan,

pertumbuhan ekonomi

juga

berpengaruh

Disamping

signifikan,

setiap

176

peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan meningkatkan belanja dana bagi hasil sebesar Rp78 miliar atau sebesar 0.03 persen.

Tabel 44. Hasil Estimasi Perilaku Belanja Transfer daerah Dana Bagi Hasil Variable

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Pr > |t|

Variable

ELR

Intercept

-1 258.84

RNMGS

0.099113

0.29013

0.5607

<.0001 a

Penerimaan Non Migas

RMGS

0.87792

0.36723

0.7097

<.0001 a

Penerimaan Migas

GPDBI

78.46814

0.02934

0.0567

0.4291

LBDBH

0.482529

Uji F = 1648.12

0.0859

<.0001 a

Prop F = <.0001

Keterangan : a nyata pada taraf

R2 = 0.99472

Intercept

Pertumbuhan Ekonomi Lag Belanja DBH DW=1.437371

0.01

6.2.3. Blok Kinerja Perekonomian Pada blok kinerja perekonomian digunakan untuk mengukur perilaku dari indikator kinerja perekonomian, utamanya adalah pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat kemiskianan. Namun demikian, karena persamaan pertumbuhan ekonomi merupakan persamaan identitas bukan persamaan perilaku maka yang dapat diestimasi hanya persamaan tingkat kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan. Untuk melihat tingkat kesempatan kerja akan di proxy dengan perilaku tingkat pengangguran. Hasil estimasi dari persamaan tingkat pengangguran diketahui bahwa tingkat pengangguran sangat dipengaruhi oleh kenaikan rata-rata tingkat upah riil. Jika tingkat upah riil naik sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran akan naik sebesar 0.42 persen. Sedangkan total investasi berpengaruh negatif dan secara statistik cukup signifikan terhadap tingkat pengangguran. Namun secara ekonomi, total investasi hanya berpengaruh kecil terhadap pengurangan pengangguran. Setiap kenaikkan 1 persen investasi total,

177

maka tingkat pengangguran akan turun sangat kecil sekali seperti yang ditunjukkan Tabel 45. Tabel 45. Hasil Estimasi Perilaku Tingkat Pengangguran Variable

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Pr > |t|

Variable

ELR

Intercept

1.524157

0.0133

WAGE

0.000013

0.42936

1.1124

0.0016 a

Tingkat Upah

TOTI

-6.38E-06

-3.07E-01

-1.653E-05

0.0156 a

Total Investasi

LPUNEM

0.614013

<.0001 a

Lag Tingk. Pengangguran

Uji F = 40.58

Prop F = <.0001

Keterangan : a nyata pada taraf

R2 = 0.77179

Intercept

DW=1.872554

0.01

Relatif kecilnya pengaruh tingkat Investasi terhadap pengangguran ini disebabkan karena pertumbuhan tingkat investasi yang rendah dan pertumbuhan investasi terbesar berada pada sektor-setor non tradable. Sektor-sektor non tradabe seperti sektor jasa dan pengangkutan merupakan sektor yang relatif padat modal, sehingga tidak banyak menciptakan lapangan kerja. Sementara sektorsektor pertanian dan industri cenderung pertumbuhannya menurun dan menyerap investasi yang relatif rendah. Hubungan yang positif dan sangat signifikan antara kenaikan tingkat upah riil dengan tingkat pengangguran disebabkan karena kondisi faktor pasar tenaga kerja yang mengalami over supply tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat pengangguran terbuka yang cukup besar. Disamping pengangguran terbuka, jumlah tenaga kerja yang bekerja tidak penuh atau tingkat pengangguran terselubung mencapai 33 persen. Di tengah rendahnya tingkat Investasi kondisi pasar tenaga kerja yang seperti ini akan cenderung membuat upah riil cenderung tidak berubah atau rigid. Disisi lain tingginya tingkat inflasi membuat tuntutan pekerja terhadap kenaikkan upah menjadi suatu keniscayaan. Tuntutan kenaikkan

178

upah inilah yang mendorong meningkatnya biaya produksi dan selanjutnya cenderung berdampak pada menurunnya ekspansi penyerapan tenaga kerja. Tabel 46. Kondisi Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran di Indonesia Uraian

2007

2008

2009

2010

PENDUDUK 15 THN KEATAS

164 118 323

166 641 050

169 328 208

172 070 339

1. ANGKATAN KERJA (AK)

109 941 359

111 947 265

113 833 280

116 527 546

66.99

67.18

67.23

67.72

99 930 217

102 552 750

104 870 663

108 207 767

68.34 109 670 399

90.89

91.61

92.13

92.86

93.44

69 031 794

69 213 385

70 902 834

72 450 960

72 447 648

Tingkat Partisipasi AK (%) a. Bekerja Tingkat kesempatan Kerja(%) i. Pekerja Penuh Penyerapan Kerja Penuh(%) ii. Pekerja Tidak Penuh Pengang. Terselubung (%) b. Pengangguran Terbuka

2011 171 756 077 117 370 485

69.08

67.49

67.61

66.96

66.06

30 898 423

33 339 365

33 967 829

35 756 807

37 222 751

30.92

32.51

32.39

33.04

33.94

10 011 142

9 394 515

8 962 617

8 319 779

7 700 086

Tingkat pengang.Terbuka (%)

9.11

8.39

7.87

7.14

6.56

2. BUKAN ANGKATAN KERJA

54 176 964

54 693 785

55 494 928

55 542 793

54 385 592

a. Sekolah

13 777 378

13 226 066

13 810 846

14 011 778

13 104 294

b. Mengurus Rumahtangga

31 989 042

32 770 941

33 346 950

32 971 456

32 890 423

8 410 544

8 696 778

8 337 132

8 559 559

8 390 875

c. Lainnya

Sumber : Sakernas, BPS

Sementara itu hasil estimasi dari persamaan jumlah penduduk miskin menunjukkan hubungan yang negatif antara besarnya pertumbuhan ekonomi dan total subsidi pemerintah. Elastisitas jangka pendek pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya sebesar 0.01 dan dalam jangka panjang sebesar 0.05. Artinya setiap kenaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen hanya mampu mengurangi penduduk miskin sebesar 0.01 persen dalam jangka pendek dan 0.05 persen dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap program pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak pro poor dan pro job. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memperluas lapangan kerja sehingga tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin.

179

Demikian juga total subsidi pemerintah, elastisitas jangka pendek maupun jangka panjang sangat kecil sekali seperti ditunjukkan Tabel 47. Artinya peningkatan belanja subsidi pemerintah tidak berpengaruh terhadap upaya penurunan kemiskinan (pro poor).

Hal ini dikarenakan upaya penangulangan

kemiskinan oleh pemerintah hanya bersifat adhoc seperti BLT dan Raskin yang tidak berdampak pada pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan adanya tambahan Rp100 ribu per bulan maka sebagian penduduk miskin sudah bergeser dari garis kemiskinan Rp 233 ribu. Namun jika dilihat dari hasil pendugaan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, maka dapat tarik kesimpulan bahwa program BLT juga belum berpengaruh besar terhadap pergeseran penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Rendahnya pengaruh kebijakan subsidi terhadap pengurangan kemiskinan menunjukkan bahwa program subsidi yang seharusnya ditujukan untuk asas pemerataan dan keadilan bagi penduduk miskin tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan proporsi belanja subsidi terbesar adalah subsidi energi atau subsidi BBM. Dimana subsidi BBM sebagian besar yang menikmati adalah penduduk golongan menengah keatas. Sementara subsidi non BBM yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin porsinya relatif kecil. Faktor lain yang signifikan terhadap besarnya jumlah penduduk miskin adalah tingkat inflasi. Walaupun tingkat elastisitasnya jangka pendek maupun jangka pendek tidak cukup elastis, namun inflasi mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah penduduk miskin. Kenaikan harga-harga secara umum yang meningkat tajam membuat daya beli masyarakat menurun dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, tingkat pengangguran juga mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah penduduk. Pengangguran

180

yang meningkat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Namun hubungan antara pengangguran dan jumlah penduduk miskin secara statististik tidak berbeda nyata dengan nol.

Tabel 47. Hasil Estimasi Perilaku Jumlah Penduduk Miskin Variable

Intercept GPDBI TSUB PUNEM INFL LNPOV

Parameter Estimate

Elastisitas ESR

Pr > |t|

5.891078

0.1356

Intercept

-0.06716

-0.01024

-0.0516

0.783

-5.23E-06

-5.51E-03

-0.0278

0.6566

Total Subsidi

0.050175

0.00832

0.0419

0.8649

Tingkat Pengangguran

0.095047

0.03417

0.1722

0.1253 b

Tingkat Inflasi

<.0001 a

Lag Jumlah Penduduk Miskin

0.801552

Uji F =21.74

Prop F = <.0001

R2 =0.76172

Keterangan : a, b nyata masing-masing pada taraf

6.3.

Variable

ELR Pertumbuhan Ekonomi

DW=1.62589

0.01 dan 0.05.

Validasi Model Untuk mengetahui apakah model cukup valid untuk membuat suatu

simulasi alternatif kebijakan atau non kebijakan, maka perlu dilakukan pengujian terhadap model, dengan tujuan untuk manganalisis sejauhmana model tersebut dapat mewakili fenomena komposisi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan. Dalam kajian ini, kriteria statistik untuk validasi model yang digunakan adalah Root Means Percent Square Error (RMSPE) yaitu untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai peubah endogen hasil pendugaan menyimpang dari alur nilai-nilai aktualnya dalam ukuran relatif (persen), atau seberapa dekat nilai dugaan itu mengikuti perkembangan nilai aktualnya, sedangkan Theil’s Inequality Coefficient (U), bermanfaat untuk mengetahui kemampuan model untuk melakukan simulasi dan analisis kebijakan. Pada dasarnya semakin kecil nilai RMSPE dan U-Theil’s, maka pendugaan model semakin baik (Pindyck and Rubinfield, 1991).

181

Tabel 48. Hasil Ringkasan Validasi Model Komposisi Belanja Pemerintah

Variabel

Keterangan

N Obs

Mean Actual

Mean Predicted

Mean Abs % Error

RMSE % Error

U

CONS

Konsumsi Rumah Tangga

6

1 166 431

1 175 936

1.02

1.24

0.0058

CONG

Konsumsi Pemerintah

6

166 171

164 122

1.84

2.94

0.0169

INVT

Investasi Swasta

6

465 933

477 674

2.61

3.24

0.0154

INVG

Investasi Pemerintah

6

70 858

76 741

11.45

13.61

0.0656

EXPO

Export

6

939 967

942 488

4.55

6.16

0.0305

IMPO

Import

6

743 922

714 045

6.79

7.71

0.0407

BPGW

Belanja Pegawai

6

101 085

104 621

5.22

6.76

0.0213

BBRG

Belanja Barang

6

60 849

53 083

16.17

18.11

0.0775

BMDL

Belanja Modal

6

63 510

71 657

19.67

35.56

0.0892

BUTG

Belanja Peby. Bunga Utang

6

82 447

77 410

8.94

9.44

0.0478

SNBM

Belanja Subsidi Non BBM

6

35 922

30 971

46.92

58.73

0.2068

SBBM

Belanja Subsidi BBM

6

129 919

123 001

18.12

21.25

0.1374

BDAK

Belanja Daerah DAK

6

16 503

14 602

20.20

24.58

0.0991

BDAU

Belanja Daerah DAU

6

161 452

158 232

7.18

9.51

0.0375

BDBH

Belanja Daerah Bagi Hasil

6

70 711

69 012

6.32

7.72

0.0327

RTAX

Penerimaan Pajak

6

541 526

528 619

6.78

7.63

0.0390

PUNEM

Tingkat Pengangguran

6

9.02

8.36

6.85

7.97

0.0475

NPOV

Jumlah Penduduk Miskin

6

35.03

32.97

5.61

6.78

0.0373

RDOM

Penerimaan dalam Negeri

6

775 805

762 899

4.68

5.26

0.0272

PDBI

Produk Domestik Bruto

6

2 077 370

2 134 847

2.74

2.86

0.0143

BTUS

Total Belanja Pusat

6

555 940

542 949

8.02

10.17

0.0477

BTDR

BTDR

6

262 609

255 788

5.25

6.91

0.0296

TOTB

Total Belanja Pemerintah

6

818 548

798 738

6.31

8.07

0.0356

Dari 23 persamaan yang divalidasi terdapat 16 persamaan yang memiliki RMSE dibawah 10 persen, 3 persamaan yang memiliki RMSE dibawah 20 persen dan hanya satu persamaan yang RMSE 59 persen, yaitu persamaan belanja subsidi non BBM. Beberapa variabel yang memiliki RSMPE cukup besar ini tidak dapat dihindarkan karena beberapa variabel dalam model tersebut berbentuk persamaan identitas. Faktor lainnya adalah simulasi hanya dilakukan untuk data 6 tahun terakhir, sementara pendugaannya dilakukan untuk data selam 40 tahun, dimana struktur belanja pemerintah mengalami beberapa kali perubahan. Pemilihan 6

182

tahun terakhir dalam simulasi dengan pertimbangan struktur APBN mulai tahun 2006 sudah tidak mengalami perubahan lagi. Semua klasifikasi data sudah sama dan dengan sistem perhitungan data pada variabel makro ekonomi juga sama. Sedangkan dilihat dari nilai Theil’s Inequality Coefficient (U), model ini dapat dijadikan sebagai sebuah evaluasi model untuk melihat alternatif kebijakan, karena rata-rata nilai U-Theil berada di bahwa 0.03. Dengan kata lain bahwa, secara keseluruhan model ini dapat digunakan untuk melakukan peramalan perilaku dan simulasi maupun alternatif kebijakan. Dalam kajian ini model tidak digunakan untuk meramalkan, melainkan hanya untuk melihat bagaimana dampak perubahan komposisi belanja pemerintah terhadap kinerja perekonomian khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan. Hasil dari validasi model diringkas dalam Tabel 48.

6.4.

Simulasi Kebijakan Simulasi kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak

dari perubahan komposisi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan. Simulasi berangkat dari hipotesis bahwa jika proporsi belanja modal dinaikkan maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Terdapat 3 skenario yang akan dilakukan dalam simulasi kebijakan terkait dengan perubahan komposisi belanja pemerintah. Pada dasarnya, simulasi yang akan dilakukan adalah untuk melihat dampak dari perubahan komposisi belanja pemerintah. Skenario yang dilakukan adalah jika terjadi peningkatan belanja modal sebesar Rp 20 triliun. Pertimbangan kenaikan belanja modal

183

sebesar Rp 20 triliun adalah berdasarkan rata-rata besarnya defisit anggaran selama tahun 2005-2010 adalah sekitar Rp 20 triliun. Idealnya kebijakan defisit anggaran adalah untuk tujuan stimulus fiskal, yaitu adanya alokasi anggaran yang memadai untuk mendorong kinerja perekonomian. Stimulus fiskal yang efektif untuk memacu perekonomian adalah belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur. Simulasi dilakukan dengan tahun dasar atau base line data antara tahun 2005-2010, dimana selama 6 tahun terakhir diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi aktual rata-rata sebesar 5.79 persen, dengan tingkat pengangguran sebesar 9.49 persen dan jumlah penduduk miskin sebesar 35 juta orang. Dari 3 simulasi akan diketahui komposisi belanja yang paling besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Adapun 3 simulasi kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Simulasi 1 : Jika terjadi perubahan komposisi belanja pemerintah pusat, yaitu kenaikkan belanja modal sebesar Rp 20 triliun berasal dari pengurangan secara merata sebesar Rp 5 triliun dari belanja pegawai, belanja Subsidi BBM, belanja barang, dan belanja pembayaran bunga utang. 2. Simulasi 2 : Jika terjadi efisiensi alokasi Belanja Modal, yaitu koefisien parameter atau kontribusi belanja modal terhadap investasi pemerintah dinaikkan 1 persen dari 0.29 menjadi 0.39. 3. Simulasi 3 : Gabungan antara simulasi 1 dan 2. Jika terjadi perubahan komposisi belanja pemerintah pusat disertai dengan efisiensi belanja modal.

184

6.4.1.

Dampak Pergeseran Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Simulasi pertama, perubahan komposisi belanja pemerintah pusat

dilakukan melalui pergeseran dari belanja pegawai, belanja subsidi BBM, belanja barang dan belanja pembayaran bunga utang dimana masing-masing dikurangi sebesar Rp5 trliun. Dengan demikian terdapat penghematan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 20 triliun dan dialokasikan untuk peningkatan belanja modal. Dalam skenario pertama ini diasumsikan belum ada perubahan dari pola belanja pemerintah. Dampak dari pergeseran ini berdampak pada pengurangan belanja pegawai sebesar 4.23 persen, belanja barang turun 9.43 persen, belanja subsidi BBM turun 4.07 persen dan belanja pembayaran bunga utang turun 6.46 persen. Pergeseran komposisi belanja pemerintah pusat ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : Pertama, penurunan belanja pegawai. Penurunan belanja pegawai dapat dilakukan melalui beberapa langkah : (1) melakukan relokasi dan resdistribusi PNS penempatan PNS. Seperti diketahui, setiap terjadi kebijakan pemekaran wilayah maka akan diikuti dengan penerimaan PNS baru. Kebutuhan PNS untuk daerah pemekaran sebenarnya dapat dilakukan dengan menggeser penempatan PNS dari tempat asal daerah pemekaran atau menggeser PNS dari tempat yang kurang produktif. Demikian juga ketika terjadi pembentukan lembaga negara baru atau badan baru tidak serta merta diikuti dengan rekruitmen PNS baru, dan (2) moratorium Pegawai Negeri Sipil, penghentian sementara untuk penerimaan PNS baru baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selama tahun 2006 – 2010 terjadi peningkatan PNS yang sangat drastis. Dari Tabel 49 dapat dilihat pada tahun 2007 jumlah PNS mengalami peningkatan

185

sebesar 9.18 persen. Demikian juga pada tahun 2009, jumlah PNS naik sebesar 10.8 persen.

Tabel 49. Pertumbuhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Tahun 2003-2010 Tahun

Jumlah

% Pertumbuhan

2003

3.648.005

2004

3.587.337

-1,66

2005

3.662.336

2,09

2006

3.725.231

1,72

2007

4.067.201

9,18

2008

4.083.360

0,40

2009

4.524.205

10,80

2010

4.598.100

1,63

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2010

Kedua, Pengurangan subsidi BBM. Sejak krisis ekonomi 1997, porsi alokasi subsidi BBM terus mengalami peningkatan. Hasil pendugaan sebelumnya menunjukkan faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan subsidi BBM adalah kenaikan harga minyak mentah dunia. Selama tahun 2006-2010 rata-rata porsi subsidi BBM mencapai sekitar Rp 129 triliun. Hasil pembahasan di bab sebelumnya menunjukkan bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran, karena yang menikmati adalah lebih banyak golongan menegah keatas. Disisi lain, BBM merupakan sumber energi utama. Ketergantungan masyarakat terhadap BBM cukup besar, tidak hanya untuk kebutuhan transportasi tapi juga untuk kepentingan produksi. Apalagi sumber energi utama lainnya seperti listrik juga masih menggandalkan BBM sebagai bahan bakunya. Dengan demikian jika subsidi BBM dikurangi, dikhawatirkan akan mempunyai efek ganda

186

(multiplier effect) sehingga akan memicu terjadinya inflasi. Kekhawatiran tersebut dijawab dengan hasil hasil penelitian Ikhsan (2005), menyebutkan bahwa elastisitas inflasi terhadap kenaikan harga BBM adalah 0.056, maka jika terjadi kenaikan harga BBM sebesar 50 persen akan menyebabkan kenaikan inflasi secara langsung sebesar 2.8 persen. Jika diperhitungkan dampak tidak langsung, dimana kenaikkan BBM juga akan mendorong kenaikan harga input lain, maka dapat dihitung dengan dikalikan proporsi biaya produksi yang berasal dari nonBBM, maka diperoleh dampak tidak langsung terhadap biaya produksi bervariasi antara 2.6 persen-2.7 persen. Jadi, dampak total dari kenaikan BBM terhadap biaya produksi bervariasi antarai 3.8 persen - 6.2 persen. Tampak jelas bahwa karena porsi biaya non BBM jauh diatas porsi biaya non BBM, maka kenaikkan harga BBM sebenarnya akan berkontribusi besar terhadap inflasi. Alasan paling fundamental pengurangan subsidi BBM ini adalah karena subsidi BBM tidak tepat sasaran. Data kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77 persen. Sementara 25 kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15 persen. Disamping itu, BBM bersubsidi terbesar adalah untuk Premium yaitu sebesar 60 persen, sisanya untuk minyak solar 34 persen dan minyak tanah 6 persen. Gambar 37 menunjukkan penggunaan premium terbesar adalah untuk transportasi darat sebesar 89 persen, khususnya untuk mobil pribadi sebesar 53 persen dan Motor sebesar 40 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsumsi BBM bersubsidi terbesar adalah untuk kendaraan pribadi yaitu hampir mencapai 93

187

persen. Konsumsi BBM untuk ini terus meningkat rata-rata 5 persen per tahun, mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari. Subsidi BBM tidak menguntungkan diterapkan di negara yang merupakan importer neto BBM. Jika demikian kondisinya maka alternatif solusi dari permasalahan subsidi ini adalah menciptakan transportasi massa (publict transport) yang memadai sehingga akan berdampak pada pengurangan besarnya subsidi BBM.

Perikanan

3%

Usaha Kecil

1%

Rumah Tangga

6%

Transportasi… 0%

53%

Mobil… Mobil…

1%

Transportasi Air

3%

Umum

89% 50% 100%

4% 40%

Motor 0%

50% 100%

Sumber : Kementerian ESDM, Tahun 2011 Gambar 37. Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Tahun 2011

Ketiga pengurangan belanja barang. Komposisi belanja barang terdiri dari belanja barang operasional 34 persen, belanja barang non operasional 24 persen, belanja perjalanan dinas 20 persen, belanja jasa 16 persen, dan belanja barang BLU 6 persen. Dilihat dari nomenklatur belanja barang yang hampir mirip-mirip maka berpotensi timbulnya tumpang tindih alokasi anggaran. Berdasarkan hasil pendugaan hubungan antara belanja barang dengan investasi pemerintah sebagai proksi kegiatan pemerintah adalah sangat kecil sekali. Untuk

188

itu porsi alokasi belanja barang ini masih bisa diefisienkan dengan dilakukan pergeseran untuk porsi belanja modal. Keempat,

pengurangann

belanja

pembayaran

bunga

utang.

Pengurangan pembayaran bunga utang dimungkinkan jika adanya negosiasi untuk melakukan moratorium dengan pihak kreditur. Seperti ditunjukkan gambar 35 dimana porsi terbesar pembayaran bunga utang adalah untuk utang jangka panjang. Dengan demikian dapat dilakukan renegosisasi agar adanya kesepakatam moratorium utang pemerintah, baik dalam bentuk pembayaran cicilan pokok maupun pengurangan tingkat suku bunga. Jika pemerintah berhasil melakukan moratorium utang luar negeri, maka belanja pembayaran bunga utang masih dimungkinkan dikurangi sebesar Rp5 triliun. Moratorium utang pemerintah dimungkinkan karena sejak sebelum krisis ekonomi terjadi (Pelita V), neraca utang luar negeri pemerintah sudah mengalami net negative transfer. Artinya besarnya utang baru yang diterima pemerintah lebih kecil dibandingkan besarnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Disamping itu, porsi untuk pembayaran beban bunga utang saja selama 20062010 telah mencapai sekitar 14 persen. Jumlah ini belum termasuk untuk pembayaran beban cicilan pokok utang. Moratorium utang pemerintah ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk penundaan atau penghentian sementara kewajiban membayar cicilan dan bunga utang, tetapi juga bisa dilakukan renegosisasi besarnya beban cicilan dan tingkat suku bunga serta reshedulling waktu jatuh tempo. Dengan pertimbangan tersebut diatas maka, skenario pergeseran belanja pemerintah pusat tersebut masih mungkin dilakukan. Pengurangan belanja rutin

189

pemerintah pusat tersebut tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Namun jika penghematan tersebut dapat direalokasikan pada pembangunan infrastruktur, maka dampak negatif tersebut dapat di offset melalui peningkatan investasi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur maka akan memperlancar arus distribusi barang dan dapat menekan biaya distribusi. Penyediaan infrastuktur juga akan memperlancar proses produksi dan mendorong tumbuhnya investasi baru. Tabel 50 menunjukkan hasil pergeseran belanja rutin pemerintah pusat, telah berdampak pada peningkatan belanja modal sebesar 28.62 persen. Dampak negatif dari penurunan subsidi dan belanja pegawai telah dinetralisir dengan meningkatnya semua kinerja sektor riil, yaitu kenaikan pada Investasi Pemerintah (7.67 persen), Investasi swasta (0.20 persen), ekspor (0.11 persen), konsumsi masyarakat (0.14 persen), dan penerimaan pajak (1.06 persen). Secara keseluruhan dampak realokasi belanja pemerintah ini menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar sebesar 0.33 persen. Demikian juga tingkat pengangguran menurun sebesar 0,83 persen serta jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0.02 persen. Dari simulasi pertama ini dapat disimpulkan bahwa dampak perubahan komposisi belanja pemerintah yang berasal dari pergeseran belanja rutin untuk direalokasikan ke belanja modal hanya berdampak kecil terhadap perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena terjadinya inefisiensi pada belanja modal, sehingga dampak negatif dari pengurangan belanja rutin tidak dapat dinetralisir secara penuh oleh peningkatan kinerja Investasi maupun ekspor.

190

Tabel 50. Dampak Pergeseran Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Variabel

Keterangan

Satuan

Nilai

Simulasi 1

Dasar 1 176 363

Nilai 1 178 045

% 0.14

CONS

Konsumsi Rumah Tangga

Rp Miliar

CONG INVT INVG EXPO IMPO BPGW

Konsumsi Pemerintah Investasi Swasta Investais Pemerintah Ekspor Impor Belanja Pegawai

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

164 187

164 076

-0.07

477 848

478 782

0.20

77 483

83 426

7.67

942 685

943 739

0.11

714 478

716 890

0.34

104 632

99 632

-4.78

53 104

48 104

-9.42

71 663

91 663

27.91

77 410

72 410

-6.46

BBRG BMDL BUTG SNBM SBBM BDAK

Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pembyr. Bunga Utang Belanja Subsidi Non BBM Belanja Subsidi BBM Belanja Daerah DAK

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

BDAU

Belanja Daerah DAU

BDBH RTAX PUNEM NPOV RDOM

31 068

31 058

-0.03

123 001

118 001

-4.07

14 604

14 630

0.18

Rp Miliar

158 253

158 953

0.44

Belanja Daerah Bagi Hasil Penerimaan Pajak

Rp Miliar Rp Miliar

69 014

69 025

0.02

528 735

534 315

1.06

Tingkat Pengangguran Jumlah Penduduk Miskin Penerimaan Dalam Negeri

% Juta Orang Rp Miliar

8.35

8.28

-0.83

33.27

33.26

-0.02

763 015

768 595

0.73

2 143 110

0.33

543 085

551 075

1.47

PDBI BTUS BTDR

Produk Domestik Bruto Total Belanja Pusat Total Belanja Daerah

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

2 136 021 255 813

256 551

0.29

TOTB

Total Belanja

Rp Miliar

798 898

807 626

1.09

6.4.2. Dampak Peningkatan Efisiensi Belanja Modal Pada simulasi kedua diskenariokan tanpa adanya pergeseran komposisi belanja pemerintah, tapi hanya melalui jika terjadi efisiensi alokasi belanja modal. Artinya pola dan komposisi belanja modal benar-benar difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Disamping itu terdapat perubahan dari pola perencanaan dan penyerapan anggaran. Kualitas alokasi belanja modal ditingkatkan melalui perbaikan pola penyerapan anggaran, misalnya pelaksanaan tender pembangunan infrastruktur harus sudah dilaksanakan sejak awal tahun.

191

Dengan demikian kualitas pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan dan peran stimulus fiskal akan lebih optimal. Berdasarkan hasil pendugaan kontribusi belanja infrastruktur terhadap investasi pemerintah hanya sebesar 0.29. Dalam skenario ini dilakukan peningkatan efisiensi sebesar 10 persen, yaitu menjadi 0.39. Tabel 51 menunjukkan hasil simulasi efisiensi alokasi belanja modal. Secara keseluruhan, jika terdapat efisiensi alokasi belanja modal dampaknya lebih efektif daripada pergeseran komposisi belanja pemerintah seperti pada skenario 1. Dampak dari efisiensi belanja modal mampu meningkatkan Investasi Pemerintah (17.42 persen), Investasi swasta (0.61 persen), ekspor (0.35 persen), konsumsi masyarakat (0.59 persen), dan penerimaan pajak (0.08 persen). Hasil akhir dari efisiennya ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0.91 persen. Sementara tingkat pengangguran berkurang sebesar 2.22 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 0.17 persen. Dampak efisiensi alokasi belanja modal ini jauh lebih baik jika dibandingankan dengan hasil simulasi pertama dengan melakukan pergeseran komposisi belanja pemerintah pusat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang utama dalam komposisi belanja pemerintah lebih disebabkan adanya inefisiensi alokasi anggaran. Dalam hal ini, alokasi belanja untuk modal tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal yang berpengaruh cukup signifikan lainnya adalah kualitas penyerapan anggaran. Jika sebagian besar penyerapan anggaran, termasuk belanja modal dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV, maka dapat dipastikan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur yang ada tidak akan optimal.

192

Tabel 51. Dampak Peningkatan Efisiensi Belanja Modal Variabel

Keterangan

Satuan

Nilai

Simulasi 2 %

Dasar 1 176 363 164 187 477 848 77 483 942 685 714 478 104 632

Nilai 1 183 353 164 212 480 747 90 982 945 957 721 654 104 675

53 104

53 467

0.68

71 663

71 686

0.03

77 410

77 410

0.00

31 068

30 885

-0.59

123 001

123 001

0.00

0.59

CONS CONG INVT INVG EXPO IMPO BPGW

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Investasi Swasta Investais Pemerintah Ekspor Impor Belanja Pegawai

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

BBRG BMDL

Rp Miliar Rp Miliar

BUTG SNBM SBBM

Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pembyr. Bunga Utang Belanja Subsidi Non BBM Belanja Subsidi BBM

BDAK

Belanja Daerah DAK

Rp Miliar

14 604

14 612

0.06

158 253

158 329

0.05

69 014

69 041

0.04

528 735

529 157

0.08

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

BDAU BDBH RTAX

Belanja Daerah DAU Belanja Daerah Bagi Hasil Penerimaan Pajak

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

PUNEM NPOV RDOM

Tingkat Pengangguran Jumlah Penduduk Miskin Penerimaan dalam Negeri

% Juta Orang Rp Miliar

PDBI BTUS BTDR

Produk Domestik Bruto Total Belanja Pusat Total Belanja Daerah

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

TOTB

Total Belanja

Rp Miliar

6.4.3.

0.02 0.61 17.42 0.35 1.00 0.04

8.35

8.16

-2.22

33.27

33.21

-0.17

763 015 2 136 021 543 085

763 437 2 155 529 543 331

0.06

255 813

255 925

0.04

798 898

799 257

0.04

0.91 0.05

Dampak Pergeseran Komposisi Belanja Pemerintah Pusat dan Efisiensi Belanja Modal Pada simulasi ketiga, merupakan gabungan dari skenario pertama dan

kedua. Artinya pada simulasi ketiga ini diasumsikan terdapat peningkatan belanja modal yang berasal dari pergeseran belanja rutin dibarengi dengan peningkatan efisiensi belanja modal.

Hasil simulasi ditunjukkan oleh Tabel 52, dimana

melalui skenario ketiga ini dampak terhadap kinerja perekonomian lebih optimal. Dampak dari pergeseran belanja pemerintah pusat dan efisiensi belanja modal mampu meningkatkan Investasi Pemerintah (27.69 persen), Investasi swasta (0.87 persen), ekspor (0.50 persen), konsumsi masyarakat (0.48 persen), dan

193

penerimaan pajak (1.08 persen). Hasil akhir dari pergeseran dan efisiensi ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1.37 persen. Sementara tingkat pengangguran berkurang sebesar 3.33 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 0.21 persen. Tabel 52. Dampak Pergeseran Komposisi Belanja Pemerintah Pusat dan Efisiensi Belanja Modal Variabel

Keterangan

Satuan

Nilai Dasar

CONS CONG INVT INVG EXPO

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Investasi Swasta Investais Pemerintah Ekspor

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

1 175 936 164 122 477 674 76 741 942 488

IMPO BPGW BBRG BMDL BUTG SNBM SBBM

Impor Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pemb. Bunga Utang Belanja Subsidi Non BBM Belanja Subsidi BBM

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

714 045 104 621 53 083 71 657.1 77 409.9 30 970.5 123 001

BDAK BDAU BDBH RTAX

Belanja Daerah DAK Belanja Daerah DAU Belanja Daerah Bagi Hasil Penerimaan Pajak

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

PUNEM NPOV RDOM

Tingkat Pengangguran Jumlah Penduduk Miskin Penerimaan dalam Negeri

% Juta Orang Rp Miliar

PDBI BTUS BTDR

Produk Domestik Bruto Total Belanja Pusat Total Belanja Daerah

TOTB

Total Belanja

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

Simulasi 3 Nilai 1 185 971

% 0.82

164 088

-0.06

482 027

0.87

989 41.2

27.69

947 402

0.50

724 971

1.47

99 632

-4.78

48 103.8

-9.42

91 663.1

27.91

72 409.9

-6.46

30 858.5

-0.67

118 001

-4.07

14 601.7 158 232 690 12.1 528 619

14 633.5

0.20

8.36 32.97 762 899

158 980

0.46

690 57.2

0.06

534 449

1.08

8.07

-3.33

33.20

-0.21

768 729

0.75

2 134 847 542 949 255 788

2 165 390

1.37

550 876

1.43

256 613

0.31

798 738

807 489

1.08

Kelebihan dari skenario ketiga ini tidak hanya menghasilkan kinerja perekonomian yang lebih baik, namun juga prosentase penurunan masing-masing belanja rutin juga lebih rendah dibandingkan pada simulasi pertama. Sebagai contoh pengurangan belanjan pegawai 5 triliun hanya berdampak pada

194

pengurangan belanja pegawai sebesar 0.78 persen, demikian juga untuk pengurangan belanja rutin lainnya (Tabel 52).

6.5.

Alternatif Pilihan Kebijakan Dalam setiap keputusan kebijakan publik, masing-masing pilihan

kebijakan yang akan diambil pemerintah mempunyai implikasi dan dampak atas pilihan kebijakan diambil. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Namun untuk mencapai pilihan kebijakan yang terbaik tentu saja bukan masalah yang mudah dan sederhana. Sebagai salah satu acuan, kebijakan publik yang baik adalah jika dapat meminimalisir dampak negatif dan dapat mengoptimalkan dampak positif yang akan diminati oleh sebagian besar masyarakat. Berdasarkan 4 hasil simulasi terhadap perubahan komposisi belanja pemerintah, maka dapat dipilih alternatif komposisi belanja yang mempunyai dampak paling optimal bagi masyarakat. Tabel 53 menunjukan perbandingan antara dampak yang ditimbulkan dari 3 skenario perubahan komposisi belanja pemerintah. Secara umum hasil simulasi 3 berdampak paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pengurangan jumlah penduduk miskin, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1.37 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang 3.33 persen. Secara umum hasil dari 3 simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah tidak mempunyai akan dampak besar terhadap kinerja perekonomian jika tidak disertai perbaikan, baik dari pola perencanaan maupun implementasi anggaran.

195

Tabel 53. Perbandingan Dampak Perubahan Komposisi Belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan Variabel

Keterangan

Satuan

Nilai

Sim 1

Sim 2

Sim 3

0.14

% 0.59

% 0.82

-0.07

0.02

-0.06

0.20

0.61

0.87

7.67

17.42

27.69

0.11

0.35

0.50

Dasar CONS CONG INVT INVG EXPO

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Investasi Swasta Investais Pemerintah Ekspor

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

1 175 936 164 122 477 674 76 741 942 488

IMPO BPGW BBRG BMDL

Impor Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pemb. Bunga Utang Belanja Subsidi Non BBM

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

714 045 104 621 53 083 71 657.1

Rp Miliar Rp Miliar

77 409.9 30 970.5

Belanja Subsidi BBM Belanja Daerah DAK Belanja Daerah DAU Belanja Daerah Bagi Hasil Penerimaan Pajak

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

Tingkat Pengangguran Jumlah Penduduk Miskin Penerimaan dalam Negeri

% Juta Orang Rp Miliar

BUTG SNBM SBBM BDAK BDAU BDBH RTAX PUNEM NPOV RDOM PDBI BTUS BTDR TOTB

0.34

1.00

1.47

-4.78

0.04

-4.78

-9.42

0.68

-9.42

27.91

0.03

27.91

-6.46

0.00

-6.46

-0.03

-0.59

-0.67

123 001 14 601.7 158 232 69 012.1 528 619

-4.07

0.00

-4.07

0.18

0.06

0.20

0.44

0.05

0.46

0.02

0.04

0.06

1.06

0.08

1.08

8.36 32.97 762 899

-0.83

-2.22

-3.33

-0.02

-0.17

-0.21

0.73

0.06

0.75

Produk Domestik Bruto Total Belanja Pusat Total Belanja Daerah

Rp Miliar Rp Miliar Rp Miliar

2 134 847 542 949 255 788

0.33

0.91

1.37

1.47

0.05

1.43

0.29

0.04

0.31

Total Belanja

Rp Miliar

798 738

1.09

0.04

1.08

Hal ini dapat diperbandingkan dengan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, terutama jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian di Negara lain. Sebagai contoh, jika dibandingkan dengan komposisi belanja di Thailand, diman komposisi belanja modal Thailand sekitar 20 persen dari total anggaran pemerintah, namun Thailand mempunyai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu sebesar 7.9 persen. Disamping itu, berdasarkan hasil penelitian Wan dan Sebastian (2011) angka elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan di Thailand sebesar -5.62 jika menggunakan garis kemiskinan US$1.25 per hari, dan

196

-1.28 jika menggunakan garis kemiskinan US$2 per hari. Artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Thailand mampu mengurangi penduduk miskin sebesar 1.28 persen. Sementara nilai elastisitas kemiskinan Indonesia hanya sebesar -0.88 artinya jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 0.88 persen. Jika garis kemiskinan akan berkurang sebesar 0.88 persen. Jika garis kemiskinan dinaikan menjadi US$2 perhari, elastisitas kemiskinan di Indonesia semakin rendah lagi yaitu hanya -0.34. Jadi setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen hanya akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 0.34 persen.