PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2013 Estomihi Hutabarat D. Sriyono Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentraliasasi fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur tahun 2002-2013.Variabel dalam penelitian ini adalah kemiskinan sebagai variabel dependen dan desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan indodapoer untuk 13 Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Timur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan common effect.Penulis menggunakan Eviews 8 untuk mengolah data. Analisis memberikan kesimpulan bahwa : desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap kemiskinan. Kata Kunci :Kemiskinan, Desentralisasi fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi. 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Sebelum era reformasi yaitu pada zaman orde baru, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sentralistik.Kondisi tersebut berimplikasi kepada kinerja pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan masyarakat lokal atau daerah.Keadaan ini menimbulkan net tramsfer sumber daya lokal dari wilayah pedesaan ke pusat-pusat perkotaan di lokasi kekuasaan, khususnya Jakarta yang disebut backwash process (Dirgantoro, 2009). Pemerintah merespon kondisi tersebut dengan melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal, untuk itu pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengamanatkan bahwa daerah diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 bahwa pembangunan daerah sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001. Kedua Undang-Undang tersebut telah direvisi masing-masing 1
menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pemerintahan daerah bahwa untuk menyelenggarakan otonomi, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom baik kepada daerah provinsi maupun kepada daerah kabupaten/kota. Desentralisasi fiskal akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin bila diikuti dengan adanya kenaikan pada pendapatan perkapita. Peningkatan pendapatan merupakan cermin dari adanya suatu pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pontensial akan menghasilkan produk berupa barang dan/atau jasa yang mempunyai nilai guna untuk meningkatkan penjualan dan daya tarik kepada konsumen. Desentralisasi fiskal tidak hanya dapat mengetahui masalah kemiskinan tetapi dapat menjadi pendorong untuk prospek pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi.Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.Bertambahnya lapangan pekerjaan dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga penduduk miskin dapat berkurang (Sudewi, 2013). Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001. Menurut Simanjuntak (2002) pada dasarnya desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai sasaran umum, yaitu: 1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah; 2) mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan daerah; 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; 4) mengurangi ketimpangan antar daerah; 5) menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah; 6) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, hal ini dapat di lihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimiliki kaltim mencapai angka cukup besar yaitu, Rp 121.990.486 milliar pada tahun 2013.Tahun 2011 Kalimantan Timur berada pada posisi ke-tujuh dengan PDRB ter-besar di Indonesia.
Gambar 1.1 Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur (ADHK 2000) dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Tahun 1999 – 2011 Sumber: BPS Kalimantan Timur Diolah (2015). Gambar diatas memberikan gambaran yang cukup menarik, dimana pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan efek positif terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Timur. Misalnya pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi meningkat cukup tajam sebesar 12% dan di tahun yang sama kemiskinan juga meningkat 340 ribu jiwa lebih. 2
Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2012 Sumber: BPS Kalimantan Timur (diolah). Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur yang paling banyak menyumbang kemiskinan adalah Kutai Karta Negara, dimana Kutai Karta Negara menyumbang penduduk miskin sekitar sebesar 47 ribu orang. Ironisnya, Kabupaten Kurtai Karta Negara adalah penyumbang PDRB terbesar Kalimantan Timur.Kabupaten Tana Tidung adalah penyumbang angka kemiskinan yang paling kecil dimana, Tana Tidung hanya menyumbang sekitar 1000 orang penduduk miskin. Desentralisasi fiskal di Indonesia masih mempunyai berbagai kelemahan dan kekurangan, baik dari tataran konsep maupun implementasinya. Masih terdapat peraturan yang saling berbenturan satu sama lain, masih terdapat perbedaan pendapat maupun perebutan kewenangan antar level pemerintah dalam pengelolaan fisik daerah, ataupun masih sering terjadi multi-tafsir dalam implementasi kebijakan daerah. 1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kalimantan Timur. 2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pembangunan pemerintah terhadap kemiskinan di Kalimantan Timur. 3. Bagimana pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap kemiskinan di Kalimantan Timur. 4. Bagaimana Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama di Kalimantan Timur. 1.3. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel pengeluaran pembangunan pemerintah terhadap kemiskinan di Kalimantan Timur. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kalimantan Timur. 3. Untuk melihat bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Timur. 4. Untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen di Kalimantan Timur. 1.4. Hipotesis 1. Pertumbuhan ekonomi mempunyai efek yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan
3
2. Pengeluaran pembangunan berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 3. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 4. Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. 2. Landasan Teori 2.1 Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makan dan bukan makan (BPS, 194).Untuk kebutuhan minum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.Sedang pengeluaran kebutuhan minuman bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Sharp, et.al (1996: 173-191) mencoba mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanyan ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah.Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. 2.2. Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan Umumnya salah satu program prioritas pemerintah daerah adalah mengurangi kemiskinan, oleh karena itu tujuan desentralisasi adalah pemerintah dapat merespon lebih cepat terutama kebutuhan dasar penduduk miskin.Sepulveda dan Vazques (2010) menemukan penurunan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan dampak langsung dan tidak langsung dari adanya kebijakan desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah memiliki peranan penting melalui kebijakan yang terbuka dan langsung. 3. Metode Penelitian 3.1. Jenis, Sumber Data, Metode Analisis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi data kemiskinan, desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan timur. Data dalam penelitian ini terdiri dari data deret waktu (time series) dan data deret lintang (cross section), sehingga jenis data yang digunakan adalah jenis data panel (pooling data). Periode pengamatan menggunakan rentang waktu antara tahun 2002-2013, sedangkan untuk data deret lintang meliputi 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.Analisis ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang
4
mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Timur.Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bantuan softwareEviews 6. Data panel adalah gabungan antara data deret lintang (cross section) dengan data deret waktu (time series). Jika jumlah data cross section( n ) sama dengan jumlah data time series ( t ), maka data panel dikatakan seimbang (balanced panel), demikian juga sebaliknya. Pada penelitian ini jumlah data cross section atau N = 154 sedangkan jumlah data time series atau T = 10, sehingga dapat dikatakan data panel tidak seimbang (unbalance panel). Metode analisis ini mencakup analisis regresi data panel dan uji statistik (uji-t, uji-f, dan R2). Model dasar yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Kit = β0 +β1 Dit + β2 Git +β3 Pit +eit....................................................................(3.1) di mana : K =Tingkat kemiskinan kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur (persen) D =Rasio antara PAD dibagi dengan total pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur (persen) G =Realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur (persen) P =PDRB kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur (juta rupiah) β0 =Konstanta β1, β 2, β3, β4 =Koefisien regresi / estimator eit =Variabel pengganggu (error term) i =Kabupaten/kota t =Waktu. 4. Hasil dan Pembahasan Setelah dilakukan pengujian maka penelitian ini disimpulkan lebih tepat menggunakan model fixed effect. Setelah peneliti menimbang dan memperhatikan dapat dicermati bahwa penggunaan model common effect menunjukkan hasil yang lebih baik.Dengan metode common effect semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Tabel 4.1 Perbandingan Prob t-hitung Variabel Independen Prob t-hitung common Prob t-hitung fixed D 0.0000 0.0569 G 0.0100 0.0000 P 0.0074 0.3639 Berdasarkan pertimbangan signifikansi variabel maka peneliti lebih memilih model common effect dengan asumsi : 1. Perilaku antar daerah kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu. Koefisien tetap antar waktu dan antar individu sehingga dapat dianggap slope konstan dan intersep juga konstan antar individu. 2. Persamaan model common, fixed dan random effect dapat dibenarkan secara statistikal dan prosedural. Model common dapat digunakan dilihat dari signifikansi seluruh koefisien (termasuk konstanta) menunjukkan
5
tidak adanya variasi yang disebabkan oleh gabungan antar daerah kabupaten/kota. 3. Fixed dan random effect digunakan jika ingin melihat perbedaan konstanta antar daerah kabupaten/kota. Sedangkan tujuan penilitian hanya ingin melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen. Sehingga persamaan common effect dianggap sudah cukup mewakili. Tabel 4.2 Hasil Estimasi Model Common Effect Dependent Variable: K? Method: Pooled Least Squares Date: 11/18/15 Time: 15:25 Sample: 2002 2013 Included observations: 12 Cross-sections included: 13 Total pool (unbalanced) observations: 154 Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C D? G? P?
17.80723 -0.880799 -0.002630 -0.000247
0.808995 0.121982 0.001009 9.11E-05
22.01154 -7.220712 -2.607483 -2.715201
0.0000 0.0000 0.0100 0.0074
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.387872 0.375630 4.471232 2998.787 -447.1304 31.68230 0.000000
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
11.34200 5.658562 5.858836 5.937718 5.890877 0.544212
Dengan demikian dapat dibentuk persamaan regresi dari output yang didapat : Kit = 17,80 – 0,88Dit – 0,0026Git – 0,000247Pit + eit.........................................(4.1) Berdasarkan persamaan 4.1 nilai koefisien konstanta (C) sebesar 17,80723 yang artinya bahwa ketika desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah konstan maka tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Timur mencapai 17,80%. Selanjutnya dilakukan uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen.Uji statistic yang digunakan meliputi uji-t, uji-f, dan koefisien determinasi (R2). 4.2 Uji-t 1. Desentralisasi Fiskal ( D ) Regresi motode common effect menghasilkan untuk D sebesar 7.220712.Berdasarkan kriteria yang telah dibangun maka didapat bahwa 7.220712 lebih kecil dari sebesar 1.97591. Dengan kata lain persamaan dapat menolak Ho. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara individu variabel D berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan di daerah kabupaten/kota Kalimantan Timur. 2. Pengeluaran Pemerintah ( G )
6
Regresi motode common effect menghasilkan probabilitas untuk G sebesar -2.607483.Berdasarkan kriteria yang telah dibangun maka didapat bahwa -2.607483 lebih kecil dari sebesar 1.97591. Dengan kata lain persamaan dapat menolak Ho. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara individu variabel G berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan di daerah kabupaten/kota Kalimantan Timur. 3. Pertumbuhan Ekonomi ( P ) Regresi motode common effect menghasilkan probabilitas untuk P sebesar -2.715201.Berdasarkan kriteria yang telah dibangun sebelumnya maka -2.715201 lebih kecil dari sebesar 1.97591. Dengan kata lain persamaan dapat menolak Ho. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara individu variabel P berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan di daerah kabupaten/kota Kalimantan Timur. 4.2 Uji-F Selanjutnya adalah membandingkan yang didapat dengan . sebesar 31,68230 lebih kecil dari sebesar 2,66. Berdasarkan hal tersebut maka persamaan menolak . Kesimpulan yang didapat adalah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 4.3 Koefisien (R2) Koefisien determinasi ( R2) menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dalam model gujarati (2003). Dari hasil regresi common effect yang telah didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,387872. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa variabel independen ( D, G, dan P ) dapat menjelaskan variasi variabel dependen ( K ) sebesar 38,78%. Sisanya sebesar 61,22% dijelaskan oleh variasi variabel independen lain diluar model. 5. Penutup 5.1 Kesimpulan 1. Desentralisasi fiskal ( D ) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur 2. Pengeluaran pemerintah ( G ) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur 3. Pertumbuhan ekonomi ( P ) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur 4. Variabel independen ( D, G, P ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen ( K ) di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur. 5.2 Saran Berdasarkan uraian yang telah disimpulkan pada sub bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : 1. Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam membangun daerah sendiri, berarti ada kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kebebasan tersebut merupakan kesempatan yang sangat baik dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah 7
harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan agar pembangunan daerah tepat sasaran. 2. Pengeluaran pemerintah memberikan hasil yang signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan keadaan tersebut maka peneliti dapat memberikan saran kepada pemerintah di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah seharusnya menetapkan kebijakan pengeluaran yang lebih pro terhadap penduduk miskin agar kedepannya tidak menjadi beban pemerintah. Dengan berkurangnya penduduk miskin berarti kesejahteraan masyarakat semakin meningkat ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan pemerintah telah tercapai. 3. Pertumbuhan ekonomi memberikan hasil yang signifikan dan pengaruh yang negatif. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan mengurangi jumlah penduduk miskin, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin harus bertahap. Pemerintah harus membangun infrastruktur yang baik seperti jalan, gedung sekolah, listrik dan lain-lain, tujuannya agar investor tertarik menanam modal didaerah tersebut. Apabila pemerintah telah melakukan hal tersebut maka lapangan pekerjaan akan terbuka sehingga tenaga kerja akan terserap maka masyarakat memiliki pendapatan dan akan melakukan konsumsi semakin tingginya konsumsi maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan masyarakat akan keluara dari lingkaran kemiskinan. DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, berbagai edisi. ____________, Statistik Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota, berbagai edisi. ____________, Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, (2004-2013). ____________, Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota, berbagai edisi. Gujarati, Damodar N., (2003), “Basic Econometrics”, International Edition, McGraw-Hill, New York.
Fourth
Edition,
Gujarati, Damodar N., (2006), “Dasar-Dasar Ekonometrika”, Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta. Kuncoro, Mudrajad., (2004), “Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang”, UPP STIM YKPN Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajad., (2006), “Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan”, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Sukirno, Sadono., (2005), “Mikro Ekonomi”, Edisi Ketiga, Gaja Grafindo Persada, Jakarta. 8
Todaro, M.P., dan Smith, S.C., (2002), “Pembangunan Ekonomi”, Edisi Kedelapan, Jilid 1, Erlangga, Jakarta. Todaro, M.P., dan Smith, S.C., (2004), “Pembangunan Ekonomi”, Edisi Kedelapan, Jilid 1, Erlangga, Jakarta. Todaro, M.P., dan Smith, S.C., (2006), “Pembangunan Ekonomi”, Edisi Kesembilan, Jilid 1, Erlangga, Jakarta. Widarjono, A., (2013), “Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya”, Edisi Keempat, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. b. Jurnal, Skripsi, Makalah, dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya Amelia, R., (2012), “Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”, Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor. Anggraeni, Y., (2012), “Analisis Spasial Data Panel Untuk Menentukan FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan”, Skripsi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, Bogor. Arief, M., Mangkuprawira, S., Siregar, H., dan Sinaga, M., (2009), “Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Transformasi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat”, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5 Nomor 1 Maret, hal. 1-9 Barika., (2013), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Se Sumatera”, Jurnal Ekonomi DAN Perencanaan Pembangunan, Volume 05 01 Januari-Juni 2013, hal. 27-36 Cahya Suci, S., (2013), “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Banten”, Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor. Dewanto, P., Rujiman., Agus Suriadi., (2014), “Analisi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Mebidangro”, Jurnal Ekonomi, Volume 17 Juli Hari, P., (2005), “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, Jurnal Interdispliner Kritis UKSW
9
Hasura Maulana, I., (2015), “Efek Investasi Langsung, Ekspor Netto, dan Kebijakan Anggaran Defisit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Mallo, B., (2011), “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Kebijakan Pengentasannya di DKI Jakarta”, Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor. Nyoman Ayu Sudewi, Ni., (2013), “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Propinsi Bali”, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Volume 2 Maret Sasana, Hadi., (2009), “Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 10 Juni, hal. 103-124 Rusdarti dan Sebayang, L.K., (2013), “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” Jurnal Economia Vol. 9 nomor 1, diakses dari http://journal.uny.ac.id pada tanggal 6 Maret 2014. Tristanti, Erma., (2012), “Analisis Dampak Penerapan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian dan Potensi Keuangan Kota Magelang”, Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor. Tukuboya, Zadli H., (2012), “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara, 2006-2011”, Tesis, Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gajah Mada (tidak dipublikasikan). Widodo, A., Waridin., dan Maria, J., (2011), “Analisi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, No.1 Juli Wahyuni, S., (2011), “Kemiskinan dan Kebijakan Penanggulangannya di Kawasan Barat dan Timur Indonesia”’ Tesis, Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor, Bogor.
10
