V. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bengkalis adalah forum lintas pelaku dan lintas sektor sebagai wadah koordinasi, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Forum ini terdiri dari 3 (tiga) bagian utama yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat yang diwakili oleh seperti perwakilan organisasi kemasyarakatan, pemuka agama, pemuka adat. Kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis bertugas mensinergikan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik dari pusat, Provinsi Riau, dan program yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
5.1. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten Bengkalis Secara yuridis formal, pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D) didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005. Selain itu, adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2179/SJ, mengintruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk membentuk Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) serta mengaktifkan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 246/KPTS/VIII/2007, dalam rangka koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis memutuskan untuk membentuk kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis. Adapun susunan organisasi terdiri dari Pelindung (Bupati Bengkalis), pengarah
(Wakil Bupati Bengkalis), sedangkan Ketua dari kelembagaan TKPK adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Wakil
Ketua I (Asisten
Administrasi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis) dan Ketua II (Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis) serta
Ketua Pelaksana
kelembagaan TKPK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis merangkap anggota, dan Sekretaris (Kepala Bidang Usaha Ekonomi Rakyat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis). sedangkan anggota dari kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis adalah seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor terkait di Kabupaten Bengkalis. Sebagaimana telah digariskan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri serta ditindak-lanjuti dengan Pedoman Umum Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahetraan Rakyat Nomor 05/KEP/MENKO/KESRA/II/2006, kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis perlu melibatkan pemerintahan daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat.
Oleh karenanya kelembagaan TKPK
Kabupaten Bengkalis melibatkan juga unsur dunia usaha meliputi lembaga keuangan dan perusahaan/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
yang ada di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan unsur
masyarakat meliputi Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Peran dan fungsi Pemerintah Daerah melalui dinas / badan/ satuan kerja dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada dasarnya meliputi aspek-aspek regulasi, pelayanan dan fasilitasi. Peran regulasi ini, seperti mengkaji kembali peraturan yang menghambat upaya penanggulangan kemiskinan, menetapkan
berbagai peraturan yang dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan menegakkan pelaksanaan peraturan tersebut. Peran pelayanan yaitu memberikan pelayanan terutama pada bidang-bidang yang menyangkut pelayanan publik. Peran fasilitasi yaitu meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Peran aktual yang dapat dilakukan antara lain menyediakan informasi/data dan memetakan kondisi kemiskinan, memberikan kemudahan akses terutama yang berkaitan dengan birokrasi dan pelayanan publik pada berbagai pihak yang akan melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah dapat mendorong berbagai pihak untuk terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana dalam Keputusan Bupati tersebut diatas bahwa kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis yang dibentuk lebih mengandalkan peran aktif unsur dinas/badan/satker yang ada di Kabupaten Bengkalis. kelembagaan
Oleh karenanya
TKPK Kabupaten Bengkalis belum optimal melibatkan
stakeholders lainnya dari unsur dunia usaha dan masyarakat. Padahal peran dan fungsi masing-masing unsur untuk saling bersinergi akan sangat penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Peranan dunia usaha yang belum didayagunakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis antara lain peran langsung meningkatkan jalinan kemitraan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam rangka interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat dalam
penanggulangan kemiskinan dan mendorong
pemberdayaan masyarakat miskin. Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum
sepenuhnya memanfaatkan peran aktif dunia usaha sebagai wujud program tanggungjawab sosial perusahaan yang dapat dijadikan program alternatif penanggulangan
kemiskinan
daerah,
yaitu
melalui
program
kemitraan.
Kemampuan rekayasa teknis, logistik, finansial, dan sumberdaya manusia yang dimiliki korporasi da[pat dipadukan dengan modal sosial ekonomi, budaya dan pengetahuan lokal. Masyarakat lokal harus diberi kesempatan untuk memainkan peran lebih aktif dalam implementasi Community Development(CD) yang memiliki indikator pengukuran keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Peran dan program perusahaan yang telah di lakukan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan, meliputi bantuan seperti pemberian beasiswa, pembangunan sekolah, rumah ibadah, bantuan sosial dan sebagainya yang menyentuh masyarakat pedesaan, namun belum terkoordinasi dengan baik oleh pemerintah maupun kelembagaan TKPK kabupaten Bengkalis, dengan demikian tidak bersinergi dengan kegiatan yang di lakukan pemerintah kabupaten, sehingga kurang efektif. Begitu juga dengan peran masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang meliputi peran advokasi, asistensi dan pendampingan serta kontrol sosial. Peran advokasi, masyarakat melalui kapasitas masyarakat yang ada mendorong pemerintah agar kebijakan pemerintah pro kepada masyarakat miskin. Peran asistensi dan pendampingan, secara individual maupun berkelompok dapat memberikan asistensi dan pendampingan, sebagai keikutsertaan kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Peran kontrol sosial, masyarakat secara individu maupun berkelompok dapat melakukan
kontrol terhadap pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Belum terlibatnya secara aktif komitmen multi pihak diatas menjadikan selama ini peran dan fungsi kinerja kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis belum berjalan secara optimal. Padahal kepemimpinan daerah didalam hal ini bupati sudah mempunyai kebijakan politik yang jelas terhadap penanggulangan kemiskinan.
Namun faktor tersebut belum dijadikan peluang utama didalam
mempengaruhi fungsi kelembagaan yang ada yakni sinergitas aksi/program multi pihak oleh kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis. Padahal faktor itu dapat dijadikan modal untuk kemudian melakukan penguatan aksi kelembagaan, peningkatan pendanaan yang pro poor dari APBD atau sumber dana lain sebagai modal berlanjutnya aksi dari seluruh program pengentasan kemiskinan. Kejelasan pandangan politik pemimpin daerah tersebut sebenarnya dapat juga dijadikan bekal kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis untuk dapat menggandeng pihak swasta serta
BUMD di Kabupaten Bengkalis dari segi pendanaan, sehingga
dengan demikian dapat lebih memperkokoh bagi meningkatnya kinerja kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, upaya ini belum secara aktif menjadi bagian dari kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis. Apabila di tingkat kabupaten ada peluang mengembangkan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis sebagai wadah lintas sektor dan lintas pelaku dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi di tingkat kecamatan dan desa dengan kondisi yang sangat terbatas belum ada wadah lintas sektor dan lintas pelaku yang berperanan
untuk
penanggulangan
kemiskinan.
Tidaklah
heran,
kajian
menemukan bahwa kekuatan seluruh stakeholders yang ada di kecamatan belum
dimanfaatkan secara optimal.
Hal ini menjadi sebab dan akibat sumberdaya
manusia yang ada di kecamatan dan desa tidak berdaya. Dampaknya adalah perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan desa/kelurahan tidak terfasilitasi dengan baik, pelaksanaannya tidak terkoordinasi dan tidak bersinergi antar sektor dan bila dievaluasi pelaksanaannya kurang tepat sasaran serta efeknya terhadap penanggulangan kemiskinan tidak tercapai dan kurang efektif. Berdasarkan kajian yang dilakukan ada gagasan dari para pihak di tingkat kecamatan dan desa, agar membentuk wadah seperti sub-kelembagaan dari TKPK Kabupaten Bengkalis.
Ada harapan wadah tersebut dikembangkan di tingkat
kecamatan bahkan di tingkat desa, agar kebijakan dari pemerintah sampai tepat sasaran dan langsung di nikmati oleh masyarakat miskin, sehingga terciptalah suatu aksi pemberdayaan masyarakat di kecamatan bahkan di desa. Prosesnya pun perlu dikembangkan dengan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif masyarakat.
Sebagaimana dijelaskan secara teoritis, pandangan tersebut tepat.
Oleh karena lembaga di tingkat lokallah yang mampu memecahkan permasalahan dengan cepat di wilayahnya karena faktor kedekatan letak dan kemudahan aksesibilitasnya (Nugroho dan Dahuri, 2004). Fungsi sub-kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis di kecamatan dan desa dimaksudkan sekaligus untuk menumbuhkan keberpihakan dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pengurangan kemiskinan atau melakukan upaya untuk keluar dari mata rantai kemiskinan. Pembentukan sub-kelembagaan ini penting mengingat kondisi letak Kabupaten Bengkalis yang memiliki wilayah berpulau pulau dan dipisahkan oleh laut dan sungai. Sub-kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis di desa sangat mendukung bagi terselenggaranya koordinasi dan
sinergitas kegiatan yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah terutama pada daerah pedalaman dan pesisir pantai, hal ini disebabkan terciptanya pemberdayaan terhadap masyarakat desa . Sub-lembaga ini juga akan bermanfaat untuk mensinergikan berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan oleh
dunia usaha untuk
penanggulangan kemiskinan. Dunia usaha akan lebih dapat dilibatkan sebagai mitra pemerintah untuk benar-benar menanggulangi kemiskinan. Bukan hanya berperan sebagai lembaga yang bertindak karitatif (berbentuk hadiah) seperti memberi sumbangan, santunan, sembako, sebagai dalih bahwa pihak swasta juga memiliki kepedulian sosial. Kehadiran sub-lembaga TKPK Kabupaten Bengkalis di kecamatan dapat lebih mendorong kegiatan perusahaan selain untuk memberikan sumbangan berupa pembangunan fisik, juga meningkatkan sumberdaya manusia melalui pelatihan terhadap sebagian masyarakat desa di lingkungan kerja perusahaan. Kegiatan-kegiatan seperti itu selanjutnya diperlukan dan dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui pendekatan partisipatif terhadap perusahaan. Hal ini dapat mengurangi pandangan masyarakat terhadap pihak swasta yang disebut hanya mempunyai motivasi utama untuk mencari untung yang sebesar-besarnya tanpa memandang manfaatnya dari peranan masyarakat yang ada disekitarnya. Padahal tidak semua perusahaan demikian. Ada beberapa perusahaan yang ditemui saat kajian, asal diberi peluang ingin berbuat banyak untuk masyarakat.
Sikap ini merupakan manfaat yang besar, karena pihak
pengusaha pun telah menyadari mengembangkan konsep baru dalam hadir
bersama masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah kerja perusahaan yakni mengembangkan suatu program yang peduli dengan masyarakat dan lingkungan seperti Corporate Social Responsibility(CSR). CSR mungkin merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik dan perlu untuk dikembangkan oleh setiap perusahaan di Kabupaten Bengkalis. Mengingat kemajuan dan perkembangan perusahaan tidak terlepas dari dukungan masyarakat sekitar. Setiap perusahaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan lingkungan
sekitar
nya,
sudah
semestinya
memiliki
kepedulian
dan
tanggungjawab sosial dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sementara dibalik program dunia usaha itu sendiri tersimpan makna yang dalam menyangkut penanggulangan kemiskinan. Program CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis perlu dirangkul oleh pemerintah bersama pihak swasta untuk berdampingan. Bahkan, program ini sangat cocok dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis dengan keberadaan desa-desa yang terpencil serta tersebar di pulau dan daratan serta tepi-tepi pantai yang sulit untuk dijangkau karena keterbatasan tenaga maupun sarana trasportasi. Hanya saja, Program CSR ini perlu dijalankan sesuai dengan fokus agenda penanggulangan kemiskinan.
Satu hal yang dapat
dikembangkan tentang penyertaan pendanaan, yakni ikut dalam program pengembangan lembaga pendanaan masyarakat / dana amanah (Poverty Reduction Trushfund)
dengan memprioritaskan pelayanan bagi masyarakat yang paling
miskin ( The Poorest Among The Poor). Dana perwalian ini didistribusikan ke wilayah kerja perusahaan bahkan masyarakat miskin yang jauh di pelosok desa dapat terjangkau dan merasakan
manfaatnya dari program pelayanan ini. Disamping itu, CSR perlu tidak hanya berkaitan dengan bidang pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan lingkungan hidup. Oleh karena mementingkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis, karena hal tersebut berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Berdasarkan berbagai diskusi yang dilakukan didalam kajian ini, ditemukan bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin hanya dapat tercapai dan berjalan efektif dan efisien serta berkelanjutan dengan menjadikan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis sebagai kelembagaan pengurangan dan penanggulangan kemiskinan satu pintu. Lembaga ini juga perlu dikembangkan dengan sub-kelembagaannya di wilayah-wilayah tertentu dan mempunyai rencana kegiatan dengan menampung semua aspirasi masyarakat serta informasi kemiskinan dari kelompok masyarakat dan dari desa, dengan demikian dapat dilakukan pengelompokan-pengelompokan penanganan tentang kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Lihat rancangan pembagian wilayah sub-kelembagaan pada Gambar 7.
KELOMPOK MASYARAKAT
KALANGAN DUNIA USAHA
ORGANISASI MASYARAKAT
DPRD
LINGKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN/ STAKE HOLDERS UTAMA
BUPATI WABUP SEKDA, BAPPEDA PMD SEKRETARIS
POKJA KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN
POKJA PENDATAAN TKPKD POKJA PENDANAAN
POKJA KELEMBAGAAN
WILAYAH SUB KELEMBAGAAN TKPK KABUPATEN BENGKALIS
SUB KELEMBAGAAN WILAYAH.I Kec. BANTAN Kec.BUKIT BATU, Kec.SIAK KECIL ,Kec.BENGKALIS
SUB KELEMBAGAAN WILAYAH.II
SUB KELEMBAGAAN WILAYAH.III
Kec. MANDAU, Kec.RUPAT, Kec.RUPAT UTARA, Kec.PINGGIR
Kec.MERBAU,Kec.T.TINGGI, Kec.T.TINGGI BARAT, Kec.RANSANG, Kec RANSANG BARAT
Gambar 7. Susunan Organisasi dan Pembagian Wilayah Sub Kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis.
5.2.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi TKPK Kabupaten Bengkalis Secara garis besar, tugas dan fungsi yang dilakukan oleh kelembagaan
TKPK Kabupaten Bengkalis terkait dalam penanggulangan kemiskinan yaitu melakukan koordinasi, implementasi/pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi. Tugas dan fungsi koordinasi meliputi : (i)
Merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan kelembagaan TKPK Provinsi Riau dan DPRD Kabupaten Bengkalis,
(ii)
Merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan satuan kerja dan lintas pelaku,
(iii) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta lintas pelaku, (iv) Penyusunan perumusan dan pengembangan indikator kemiskinan daerah, (v)
penyusunan peta dan penyediaan data kemiskinan berdasarkan indikator kemiskinan,
(vi) Penyusunan anggaran daerah dan sumber-sumber pendanaan lain untuk diarahkan kepada penanggulangan kemiskinan, (vii) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan labside (laboratorium percontohan) program penanggulangan kemiskinan bersama TKPK Provinsi Riau, (viii) Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bengkalis. Tugas dan fungsi implementasi/pelaksanaan yang harus dilakukan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis meliputi:
(i)
menyusun SPKD Kabupaten Bengkalis
bersama satuan kerja dan
stakeholders lainnya, (ii)
Pendataan potensi ekonomi daerah,
(iii) Pengembangan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, (iv) Membangun, mengelola dan menyajikan data base kemiskinan serta perkembangan kondisi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis, (v)
Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah
kecamatan
dan
pemerintah desa/kelurahan, yang meliputi: penyusunan bahan fasilitasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat, pembentukan tim fasilitator penguatan
kapasitas
forum
SKPD
dan
fasilitator
musrenbang,
desa/kelurahan dan kecamatan, menyusun bahan fasilitasi forum SKPD dan bahan fasilitasi musrenbang, menggalang keterlibatan pelaku dalam forum SKPD, musrenbang, dan forum publik lainnya, mengembangkan forum publik untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, dan mendorong perumusan regulasi yang mendukung partisipasi dan kapasitas masyarakat. (vi) Menjaga konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan derah dalam penanggulangan kemiskinan. (vii) Melakukan
peningkatan
kapasitas
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan daerah. (viii) Melakukan pengalokasian dana untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah bersama dengan SKPD.
(ix) Melaksanakan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan labside penanggulangan kemiskinan, dan (x)
Mengembangkan Clearing house (Pusat Informasi dan Komunikasi) penanggulangan kemiskinan di daerah. Tugas dan Fungsi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis melakukan
Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan, Kelurahan/Desa, yang meliputi: (i)
Penyusunan instrumen penilaian berdasarkan indikator yang dikembangkan BPS,
(ii)
Pemantauan kondisi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis,
(iii) Pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis, (iv) Identifikasi permasalahan dan penyimpangan serta rumusan penanganan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, (v)
Pengkajian relevansi, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Meski kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis telah terbentuk sejak
tahun 2004, namun pelaksanaan tugas dan fungsi belum terlaksana sebagaimana yang digariskan. Tugas dan fungsi koordinasi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis , ternyata lebih didominasi oleh tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis. Sehingga timbul persepsi bahwa penanggulangan kemiskinan atau fungsi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis merupakan alih tangan dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kondisi ini berakibat lemahnya peran koordinasi, implementasi
dan pemantauan serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Program/kegiatan yang diinisiasi oleh masing-masing Dinas/Badan/Satker maupun program sharing dengan pemerintah Provinsi Riau direncanakan dan dilaksanakan tanpa terkoordinasi apalagi bersinergi. Kemudian kondisi yang menyebabkan lemahnya koordinasi ini tidak lain muncul sebagai akibat tidak berjalannya fungsi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis yang ada sebagai akibat tidak berjalannya faktor yang mempengaruhi fungsi kelembagaan, serta kurangnya kesadaran dari jajaran dinas/instansi terutama bagi yang perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan tentang keberadaan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis
itu sendiri. Peran
kelembagaan ini terdistorsi oleh peranan yang dilakukan seluruh instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, bahwa secara tidak sadar dinas/badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis hanya sekedar melaksanakan kegiatan rutin tahunan untuk mengejar target tahunan, tanpa memperhatikan keberadaan peranan dan fungsi serta tugas kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis yang telah dibentuk berdasarkan komitmen dan putusan seluruh stakeholders di daerah ini.
Selain itu, kelembagaan TKPK
Kabupaten Bengkalis selama ini hanya dipandang sebagai lembaga yang merupakan bahagian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, artinya ada pandangan yang menganggap bahwa semua kegiatan untuk pengurangan kemiskinan merupakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebenarnya tidaklah demikian, kegiatan tersebut adalah kegiatan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis, karena bila di tinjau kembali dari susunan organisasi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis, ketua pelaksana kelembagaan ini
adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, hanya berfungsi sebagai penyelenggara, namun prakteknya selama ini malah sebaliknya. Akibatnya peranan dari kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis tidak pernah wujud. Kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis tidak mampu mengoptimalkan faktor-faktor yang seharusnya dimanfaatkan oleh kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan fungsi kelembagaannya. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain ; kepemimpinan daerah yang selama ini memiliki komitmen/perhatian yang penuh terhadap upaya pengurangan angka kemiskinan, diperkuat dengan adanya dasar hukum yang dapat dipakai dan dipedomani baik dari pusat maupun dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Surat Keputusan Bupati. Kemudian adanya sokongan politik dari pihak legislatif dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Bengkalis untuk mengesahkan keberadaan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis serta disetujuinya kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Di samping itu adanya komitmen multi pihak termasuk dunia usaha yang memungkinkan setiap program yang diluncurkan dapat berjalan baik dan didukung semua pelaku dalam penanggulangan kemiskinan. Dari sisi pendanaan, Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang memiliki sumberdaya alam yang cukup, sehingga kabupaten ini memiliki sumber daerah yang cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan pembiayaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sangat memungkinkan untuk terselenggara dengan baik. Hal yang demikian juga didukung oleh sumberdaya manusia yang ada terutama dilingkungan SKPD yang merupakan bahagian dari kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis itu sendiri.
Oleh sebab itu, sebagaimana telah disebutkan, pada masa mendatang ada harapan agar kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis menjadi lembaga pengelolaan satu pintu
yang memfasilitasi semua unsur stakeholders yang
berusaha menangani penanggulangan kemiskinan bersama- sama. Kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis diharapkan menjadi wadah atau media bagi semua SKPD dan multipihak yang berkonsentrasi terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sebagai suatu wadah organisasi terdepan dan telah diakui pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Bengkalis, kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis sepatutnya menjadi garda terdepan sebagai forum konsultasi dan koordinasi dan berdiri sendiri yang memfasilitasi seluruh lintas pelaku
dengan melaksanakan fungsi kelembagaan yang ada yakni memberi
pedoman multi pihak memahami basaran tentang kejelasan data dan proses mengapa kemiskinan ada.
Karena kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis
telah mendapat sokongan politik dan dasar hukum yang jelas sebenarnya dapat memperkuat keberadaannya dengan meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi baik diantara lembaga pemerintah maupun diantara pelaku non pemerintah lainnya dalam mewujudkan operasionalisasi upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat, sistematik dan berkelanjutan. Selanjutnya
dalam
pengurangan
kemiskinan
dengan
keberadaan
kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis ini diharapkan fungsi pemberdayaan masyarakat miskin dapat terwujud dan bukan hanya sekedar berbentuk bantuan untuk memenuhi target kegiatan tahunan yang dilaksanakan instansi dan dinasdinas terkait, namun lebih dari itu, secara langsung melibatkan masyarakat ikut
berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan sehingga berkelanjutan, terselenggaranya fungsi kelembagaan diatas maka dapatlah terjalin koordinasi dan sinergitas yang kuat yang meliputi lintas sektor dan lintas pelaku dalam hal pengarustamaan permasalahan kemiskinan di negeri junjungan ini, yang di tunjang dengan pendanaan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan berjalannya semua fungsi kelembagaan ini secara teratur dan transparan diharapkan pengurangan kemiskinan nyata adanya dan terciptalah tujuan pengembangan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis yang
efisien dan
efektif.
5.3.
Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Uraian
selanjutnya
ingin
memperlihatkan
efektivitas
program
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Uraian ini dimaksudkan untuk menunjukkan, pentingnya kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis lebih di perankan didalam mengotimalkan kinerja penanggulangan kemiskinan. 5.3.1. Hubungan antara Anggaran Pembangunan untuk Pengurangan Kemiskinan Salah satu tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis apakah kebijakankebijakan pembangunan melalui program penanggulangan kemiskinan sudah berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan pro kemiskinan. Hal ini, diartikan apakah jumlah anggaran untuk program kegiatan penanggulangan kemiskinan sudah disesuaikan dengan potensi kemiskinan yang ada disetiap kecamatan. Untuk itu dilakukan analisis hubungan antara alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan disetiap kecamatan dengan jumlah ruta miskin yang ada disetiap
kecamatan. Untuk melihat jumlah ruta miskin dan besar dana yang dialokasikan untuk pengurangan kemiskinan di setiap kecamatan dapat di lihat pada Table 16. Tabel 16. Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Besar Dana yang Dialokasikan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan di Setiap Kecamatan
No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alokasi Dana (Rp juta)
Jumlah RTM (Ruta)
Mandau 13.062 22.818 Bukit Batu 6.370 2.555 Rupat 9.256 14.227 Rupat Utara 2.801 4.561 Bengkalis 16.209 12.693 Bantan 5.870 7.289 Merbau 11.579 16.824 Rangsang 7.067 9.146 Rangsang Barat 7.509 10.119 Tebing Tingi 13.530 12.134 Tebing Tinggi Barat 5.384 4.679 Pinggir 9.120 14.729 Siak Kecil 10.976 8.689 JUMLAH 118.738 140.463 Sumber : APBD 2006 dan SPKD Bengkalis 2004 (diolah)
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 5.108 606 2.748 911 2.635 1.615 3.387 1.893 2.053 2.554 980 3.121 2.006 29.617
Berdasarkan hasil analisis korelasi antara Jumlah Ruta Miskin Kecamatan dengan Jumlah Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, didapat hubungannya berkorelasi positif yang tinggi pada taraf nyata 0,01(rs = 0,69 > 0,67, a=0,01 dan n=13). Berdasarkan hasil analisis ini maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dengan efektivitas program penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis menjadi wadah yang tepat bagi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan, membuat semua bantuan dari pemerintah tepat sasaran dan langsung di manfaat dan dirasakan oleh masayarakat yang betul-betul memerlukan bantuan tersebut. Semakin banyak jumlah ruta miskin di suatu kecamatan semakin besar
alokasi dana yang dikeluarkan untuk pengurangan kemiskinan, namun bukan berarti diharapkan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sepanjang tahun, sehingga terus meningkatan anggaran belanja untuk pembangunan dalam upaya pengurangan kemiskinan bahkan sebaliknya, jumlah penduduk miskin berkurang, selain itu dapat juga dikatakan bahwa masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai koordinator telah memperhatikan aspek kemiskinan di kecamatan terutama dari sisi jumlah ruta miskin yang akan dibantu.
5.3.2. Efektivitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis
Penanggulangan
APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2006 yaitu sebesar Rp 2,71 triliyun dengan alokasi untuk belanja publik sebesar Rp 2,22 triliyun (81,87%). Alokasi anggaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD Kabupaten meningkat dibandingkan tahun 2006 baik dari jumlahnya maupun persentase terhadap belanja publik. Dari jumlah total anggaran publik sejumlah Rp. 131,56 milyar atau sebesar 5,93% dialokasikan untuk kegiatan program penanggulangan kemiskinan. Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan terdiri 77 program/kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan ekonomi melalui 14 dinas/badan/instansi sebesar Rp 70,180 milyar atau 1,47 % dari belanja publik. Sedangkan 17 program merupakan kegiatan dibidang infrastruktur untuk masyarakat miskin sebesar Rp 28,712 milyar atau 1,30 persen dari total belanja publik. Sementara itu, sebesar Rp. 32,669 milyar atau 1,47 persen digunakan untuk kegiatan penunjang.
Secara keseluruhan, jumlah program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis (yang terdata hingga akhir Nopember 2006) sebanyak 136 program/kegiatan yang meliputi 1 program/kegiatan dari APBN, 1 program/kegiatan sharing APBD Provinsi dengan APBD Kabupaten Bengkalis, dan 134 program kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Bengkalis 2006. Jumlah dana penanggulangan kemiskinan (pemberdayaan ekonomi, pendukung langsung ekonomi dan infrastruktur) tersebut di atas adalah sebesar Rp 131,56 milyar. Jumlah program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut belum termasuk yang dilaksanakan oleh dunia usaha (community development) dengan total dana yang jauh lebih besar dari dana pemberdayaan ekonomi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Meningkatnya jumlah program/kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Riau dan sharing dengan APBD Kabupaten Bengkalis, maupun APBD Bengkalis diperkirakan juga akan meningkatkan daya sentuhnya kepada masyarakat miskin. Sentuhan program/kegiatan pemberdayaan ekonomi meliputi 5.575 Ruta, masih jauh target jumlah RUTA miskin yang harus dientaskan per tahunnya (23.115 Ruta miskin/tahun). Sentuhan program/kegiatan yang mendukung langsung kepada pemberdayaan ekonomi mencakup 1250 Ruta (sertifikasi lahan), disamping penerima rescue program (292.200 Ruta penerima SLT dan Raskin).
Sedangkan program/kegiatan penanggulangan ketertinggalan
infrastruktur menyentuh sebanyak ±33.650 Ruta dan 175 Desa/Kelurahan Meningkatnya daya sentuh program penanggulangan kemiskinan ini dikelola oleh beberapa
dinas/badan
di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Bengkalis.
Dinas/badan tersebut antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
menyentuh ± 540 Ruta Dinas Pertanian dan Perternakan menyentuh ± 3,655 Ruta, Dinas Perkebunan (Pengembangan & peremajaan perkebunan rakyat) menyentuh’ ± 280 Ruta, Dinas Perikanan dan Kelautan menyentuh ±5,342 Ruta, Dinas Sosial menyentuh ± 440 Ruta, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyentuh ± 1.250 Ruta.
5.3.3. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dari jumlah anggaran kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berjumlag Rp. 131,563 milyar, maka Rp.81,167 milyar diantaranya merupakan kegiatan dikategorikan kegiatan berbasis pemberdayaan. Kegiatan yang berbasis pemberdayaan yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Program
penanggulangan
kemiskinan
yang
berbasis
pemberdayaan masyarakat terdiri dari kegiatan ekonomi, pembangunan infrastruktur secara partisipatif dan kegiatan-kegiatan penunjang. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha dan atau dalam bentuk pemberian fasilitas untuk peningkatan produksi usaha ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengertian ini maka program penanggulangan kemiskinan dibidang ekonomi terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan besar anggaran sebesar Rp. 57,054 milyar. Kegiatan ekonomi antara lain ; pinjaman modal UMKM untuk 236 usaha masyarakat tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah Rp. 322, 77 juta. Pemberian modal Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebanyak 4
(empat) UED-SP dengan jumlah dana sebesar Rp.2,5 milyar.
UED-SP
merupakan bahagian dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) program sharing Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintah Kabupaen Bengkalis. Bantuan Modal Usaha Desa yang diberikan kepada seiap desa (175 desa) di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah total Rp.53,150 milyar. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bidang Perikanan senilai Rp.289,3 juta yang diberikan kepada 50 (lima puluh) usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, terdapat juga kegiatan ekonomi dalam bentuk pengembangan ternak sapi. Pengembangan ternak sapi dilakukan dengan cara memberikan bibit sapi unggul secara bergulir kepada masyarakat. Program pengembangan ternak sapi ini terdiri dari 85 pasang sapi yang diberikan kepada 85 kepala keluarga yang tersebar di Desa Talang Mandi dan Desa Air Jamban Kecamatan Mandau, Desa Lubuk Basung dan Desa Sekar Wangi Kecamatan Pinggir, dan Desa Anak Setatah Kecamatan Rangsang Barat. Program pengembangan ternak sapi menghabiskan dana sebesar Rp.468,75 juta. Di
samping
kegiatan-kegiatan
di
atas,
terdapat
juga
kegiatan
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bersifat kegiatan penunjang ekonomi masyarakat.
Kegiatan-kegiatan ini meliputi :
kegiatan-kegiatan pelatihan usaha dan manajemen, kegiatan pemberian bantuan fasilitas usaha, pengembangan lahan pertanian masyarakat, kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dan kegiatan dalam pengembangan otonomi desa. Kegiatan-kegiatan penunjang ini terdiri dari 86 kegiatan dengan nilai Rp.23,96 milyar. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh dinas terkait antara lain : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Pemberdayaan Perempuan, Dinas
Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Perternakan, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Dinas Perikanan, dan Dinas Sosial. Secara keseluruhan baik ekonomi, penunjang dan infrastruktur, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan telah berhasil menyentuh Ruta Miskin sebanyak 9.192 KK,
Koperasi sebanyak 146 unit,
UMKM 236 unit, yang tersebar pada 175 desa di Kabupaten Bengkalis. Dari hasil analisa yang dilakukan dalam kajian ini maka efektifitas program yang telah di lakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam upaya pengurangan kemiskinan masih jauh dari apa yang di harapkan, hal ini sebagai akibat tidak terselenggaranya fungsi kelembagaan TKPK Kabupaten bengkalis sebagai kelembagaan yang seharusnya mengkoordinir semua kegiatan yang di selenggarakan seluruh dinas/instansi, namun dalam pelaksanaannya program pemerintah ini hanya berupa pemenuhan kegiatan rutin dinas/instansi terkait di tambah dengan masih kecilnya dana yang di alokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan.
5.4.
Strategi Pengembangan Kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis Karakteristik kemiskinan mempunyai empat dimensi pokok; yaitu
kurangnya kesempatan ( lack of opportunity), rendahnya kemampuan ( low of capabilities), kurangnya jaminan (low of security), dan ketidakberdayaan (low of capacity or empowerment). Untuk itu strategi penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada empat dimensi tersebut. Strategis penanggulangan kemiskinan harus mengarah pada sasaran multidimensi yang menghendaki keterpaduan program-program, menyeluruh, partisipasi aktif masyarakat dan berkelanjutan. Dengan demikian harapan untuk
peningkatan produktivitas dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dapat berlangsung. Penanggulangan kemiskinan secara subtansi merupakan upaya terpadu dan saling terkait, terkoordinasi serta terintegrasi dalam satu kesatuan kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Oleh karena itu dalam rangka melakukan
pengarustamaan
permasalahan
kemiskinan
diperlukan
suatu
kelembagaan yang meliputi lintas pelaku dan lintas sektor. Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi ;
1. Pemberdayaan masyarakat, strategi ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, 2. Peningkatan kapasitas, yaitu strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan, 3. Perlindungan sosial, adalah suatu strategi untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, penyandang cacat ) dan masyarakat miskin baru, baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain, dampak negatif krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, 4. Strategi kemitraan global, dilakukan untuk mengembangkan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional dan internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi diatas.
Memandang kepada kemiskinan yang lebih bersifat multidimensi yakni menyangkut segi ekonomi, sosial, kultur, dan politik dari kehidupan maka kajian ini juga menganalis penyebab-penyebab dari kemiskinan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam penanganan kemiskinan tersebut.
5.4.1. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Dalam menentukan prioritas faktor-faktor yang meyebabkan terjadinya kemiskinan di Kabupaten Bengkalis maka dilakukan pengumpulan pendapat para stakeholders dan dianalisis dengan Analitical Hierarchy Proces (AHP) dengan menggunakan Softwer Expert Choice. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bengkalis disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah dengan nilai bobot 45,9%, sosial dengan nilai bobot 39,3% dan faktor lingkungan dengan nilai bobot 14,8% Tingginya bobot faktor ekonomi ini dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan disebabkan oleh akses modal dengan nilai bobot 22,8%, faktor kesulitan mata pencaharian dengan nilai bobot 22,1%, pendidikan yang rendah dengan nilai bobot 27,4%, serta rendahnya kreatifitas dan dengan nilai 27,6% ( Gambar 8)
Gambar 8.
Hasil Analisis Faktor Ekonomi yang menjadi Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis
Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah faktor sosial dengan nilai bobot 39,3%.
Faktor sosial ini
disebabkan oleh pendidikan informal masyarakat yang rendah dengan nilai bobot 33,3%, rendahnya tingkat keikutsertaan dalam organisasi sosial juga ikut mempengaruhi kemiskinan dengan nilai bobot 28,9%, pemahaman agama yang rendah dengan nilai bobot 13,9% dan disebabkan oleh kultural (kemiskinan kultural) dengan nilai bobot 23. % (Gambar 9)
Gambar 9. Hasil Analisis Faktor Sosial yang Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis
menjadi
Penyebab
Faktor ketiga yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah faktor lingkungan dengan nilai bobot 30,2%. Faktor lingkungan terdiri dari tingkat kesehatan yang rendah dengan nilai bobot 49,0%, permukiman yang relatif kumuh dengan nilai bobot 34,3%, dan akibat pencemaran (abrasi pantai) dengan nilai bobot 16,7%. (Gambar 10)
Gambar 10. Hasil Analisis Faktor Lingkungan yang Menjadi Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Secara parsial terlihat bahwa faktor-faktor yang memiliki bobot tertinggi dan sekaligus sebagai penyebab utama terjadinya kemiskinan di Kabupaten
Bengkalis secara berturut-turut adalah rendahnya keterampilan dan kreatifitas, pendidikan yang rendah baik formal maupun informal, akses terhadap permodalan, sulitnya mata pencaharian, keikutsertaan dalam organisasi sosial, kultur masyarakat setempat, rendahnya pemahaman agama, dan akibat buruknya tingkat kesehatan. Nilai bobot rendahnya kreatifitas dan keterampilan yang paling tinggi dalam menyebabkan kemiskinan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat tidak memiliki kreatifitas dalam mencari terobosan-terobosan dan pengembangan usaha terutama dalam penganeka ragaman produk yang dihasilkan. Meskipun Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang kaya sumber daya alam, akan tetapi belum mampu dimanfaatkan oleh masyarakat setempat bagaimana sumber daya alam tersebut dapat perpeluang dalam memenuhi kebutuhan hidup agar lebih meningkat. Kemudian keterbatasan pengetahuan merupakan salah satu faktor pembatas bagi kelembagaan ini. Pengetahuan merupakan dasar bagi peningkatan keterampilan masyarakat untuk lebih maju, agar produktif. Oleh karena itu kreatifitas dan keterampilan masyarakat yang rendah sebagai penyebab kemiskinan dengan nilai bobot yang tinggi ini diupayakan dapat diatasi dengan meningkatkan program-program dan kegiatan-kegiatan pelatihan yang diarahkan kepada masyarakat, disamping perlunya peningkatan dibidang pendidikan yang mutlak harus diikuti oleh masyarakat setempat, terutama generasi mudanya, tak pelak lagi bahwa usaha Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam upaya memutuskan rantai kemiskinan di daerah ini melalui pendidikan, merupakan suatu hal yang positif dan
sangat nyata telah dilakukan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis dengan menyisihkan sekitar 35 % dari APBD untuk dialokasikan di bidang pendidikan dengan mengadakan program pendidikan gratis bagi masyakat miskin ke seluruh pelosok desa mulai dari tingkatan Sekolah Dasar hingga ke tigkat Sekolah Menengah Atas, baik untuk Sekolah Umum sampai ke Sekolah Keagamaan (Madrasah, Ibtidyah), bahkan telah tersedia bagi siswa/mahasiswa yang mau melanjutkan pendidikan ke Luar Negeri diantaranya Negara Syria, Yordania serta Arab Saudi untuk meraih pengetahuan serta ilmu di Negeri Arab dan disambut penuh antusias oleh masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini sengaja dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai komitmen bahwa rantai kemiskinan tersebut hanya dapat diputuskan dengan memberi pendidikan kepada generasi muda yang ada di wilayah sampai ke pelosok desa, disamping membangun sarana dan prasana yang mendukung pembangunan bidang pendidikan, memberi gambaran bahwa tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam upaya meningkatkan program pendidikan kepada masyarakat di daerah ini, dengan demikian faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kabupaten Bengkalis dapat diatasi dengan suatu usaha yang benar-benar ditekankan dan terencana oleh Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang tampuk pemerintahan dan pembuat keputusan di Kabupaten Bengkalis. Akses modal yang rendah merupakan faktor ketiga dalam meyebabkan terjadinya kemiskinan di Kabupaten Bengkalis.
Rendahnya akses modal ini
menyebabkan masyarakat di lokasi kajian tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan membuka usaha.
Kondisi ini dapat diatasi dengan
meningkatkan akses masyarakat terhadap modal dengan cara meningkat
kelembagaan ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk lembaga keuangan mikro seperti koperasi, usaha-usaha ekonomi pedesaan yang bergerak dibidang simpan pinjam, dan perlakuan khusus oleh pihak perbankan terhadap masyarakat pedesaan yang miskin. Meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan dapat juga diupayakan melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Pembangunan Daerah, PT. PER, serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang saat ini sedang digalakkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan berkembangnya ekonomi kerakyatan bagi masyarakat miskin, dapat melepaskan kesengsaraan masyarakat selama ini terutama dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di akhir era orde baru. Pengembangan ekonomi kerakyatan sudah nampak dengan membuahkan hasil yang sangat menggembirakan bagi keberhasilan program pemerintah selama ini,
yakni
terjadinya
peningkatan
keterampilan
masyarakat
dalam
penganekaragaman produksi, peningkatan keterampilan diberbagai bidang dan peningkatan akhlak dengan diaktifkannya pesantren-pesantren dan pengajian yang secara rutin diadakan oleh pemuka masyarakat dan pemuka agama dengan didirikannya rumah-rumah ibadah serta diadakannya penyegaran rohani bagi masyarakat sampai kepelosok desa. Lalu program peningkatan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sampai kewilayah yang sulit di jangkau merupakan suatu terobosan guna mengatasi isolasi daerah terpencil. Bila melihat dari keadaan kasus yang ada, maka sangat penting dilakukan pengembangan
kelembagaan khusus
dan berperan aktif dalam pengentasan
kemiskinan di daerah Kabupaten Bengkalis yakni mengembangkan kelembagaan TKPK Kabupaten bengkalis yang sudah ada agar pengentasan kemiskinan dapat
lebih terfokus, kemudian faktor-faktor lain dengan nilai bobot yang relatif kecil yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis antara lain rendahnya keikutsertaan dalam organisasi sosial atau rendahnya kepedulian organisasi sosial di daerahnya, aspek budaya dan kultur, pemahaman agama yang rendah, dan kondisi kesehatan. Hal ini tentu saja dapat diatasi dengan cara-cara antara lain memperkuat kelembagaan masyarakat, pemutahiran organisasi sosial yang ada dimasyarakat, peran tokoh masyarakat dan agama, dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat.
Gambar 11. Diagram Batang Nilai Bobot Faktor-faktor Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis.
Penyebab
5.4.2. Peran Stakeholders dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Dalam menentukan prioritas peran stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis maka dilakukan pengumpulan pendapat para stakeholders dan dianalisis dengan Analitical Hierarchy Proces (AHP) dengan menggunakan Softwer Expert Choice. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan atau untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, menurut stakeholders peranan pemerintah menghasilkan bobot yang paling tinggi yaitu sebesar 43,8%, disusul peran masyarakat sebesar 34,3% dan swasta 21,8%. Peran pemerintah yang tinggi di sini terutama peranan pemerintah Kabupaten sebesar 50,0%, propinsi 33,3% dan pusat 16,7%. Tingginya peran pemerintah kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan di lokasi kajian sangat lah logis, hal ini sejalan dengan UU No 22/1999 tentang otonomi daerah dimana kewenangan di bidang pembangunan sangat ditentukan oleh daerah itu sendiri, hal ini tertuang dalam pernyataan bahwa otonomi daerah memungkinkan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggungjawab atas kegiatan tersebut berada ditangan pemerintah diaras Kabupaten dan Kota, serta Pemerintah Desa. (Sahdan, 2004) Kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di lokasi kajian juga memiliki proporsi yang besar terlihat dari pendapat para stakeholders yang memihak ke Pemerintah Daerah yang berperanan besar terhadap penanganan masalah penduduk dibawah garis kemiskinan. Komitmen pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, sudah menjadi tekad bagi seluruh para pemangku kepentingan di negeri ini. Pemerintah telah
memberi perhatian yang begitu besar dalam penanganan keluarga miskin dengan memberi curahan pemikiran, tenaga dan kucuran dana baik yang berasal dari pusat, provinsi dan dari APBD kabupaten. Kenyataan menunjukan bahwa upaya keras ini belum berhasil memberdayakan masyarakat miskin untuk lepas dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi saat ini. Oleh sebab itu perlu diupayakan penanganan penanggulangan kemiskinan ini berada pada satu lembaga khusus yang mampu menggerakkan kebijakan dan program seperti kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis harus dibangun dan dikembangkan untuk menjadi alat yang efektif dalam membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Kelembagaan penanggulangan kemiskinan akan memberi hasil yang optimal
dan
bekelanjutan
apabila
Pemerintah
Daerah
lebih
intensif
memperhatikan upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang tergambar dari kerangka kajian didepan menunjukkan pengaruh beberapa faktor terhadap berjalannya fungsi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis, untuk itu peranan Pemerintah Daerah, sebagai kunci yang paling tepat dan efektif sebagai pembentuk kapasitas lintas pelaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengarustamaan upaya penanggulangan kemiskinan.
Gambar 12. Hasil Analisis Peran Stakeholders dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Pada level pemerintah kabupaten yang memiliki peranan paling tinggi dalam menangani penanggulangan kemiskinan di lokasi kajian adalah Dinas
Pendidikan sebesar 13,3%, disusul Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 13,2%,
Dinas Pendudukan dan Tenaga Kerja sebesar 12,6%,
Dinas Sosial
sebesar 12,5%, Dinas Kesehatan sebesar 11,4%, Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 10,6%, Dinas Pertanian dan Perternakan sebesar 10,3%, Dinas Kimpraswil sebesar 10,2%, dan Badan Pertanahan sebesar 5,7%.
Tingginya
peranan Dinas Pendidikan disini membuktikan masyarakat dan stakeholders menganggap penyebab kemiskinan yang paling besar adalah faktor sumberdaya manusia. Hal ini juga menggambarkan pemahaman masyarakat bahwa kebodohan itu lebih dekat dengan kemiskinan. Oleh sebab itu, bukan berarti mengecilkan peran dinas/sektoral lain, dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis perlu dititik beratkan juga kepada peningkatan mutu sumberdaya manusia baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal tentu saja dapat ditingkat melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Disini ternyata adanya peranan sumberdaya manusia sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi
fungsi kelembagaan, yang menghendaki
peningkatan kualitas sumberdaya manusia didaerah ini, karena masyarakat sebagai pelaku utama dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih dekat aksesibilitasnya dengan masyarakat miskin didaerah, harus diciptakan kapasitas masyarakat yang kuat dengan lebih memperkokoh
pengadaan kontrol sosial,
terutama terhadap masyarakat yang rentan terhadap keadaan krisis terutama (ibuibu kepala rumah tangga, manula, masyarakat baru miskin, cacat dan tunanetra) juga terhadap anak-anak yang ikut menunjang perkonomian orang tua yaitu anakanak yang seharusnya sekolah, tetapi terpaksa membantu orang tuanya dalam
mencari nafkah, seperti ikut menebang kayu, ikut mendayung sampan sebagai nelayan, ikut mencangkul dan mengolah sawah. Masyarakat seperti inilah yang harus dilindungan dan diperhatikan oleh pemerintah untuk diangkat kembali tingkat kesejahteraannya dengan jalan memberi pendidikan sebagai program yang sedang digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu memberi mereka bantuan pendidikan gratis, pembangunan rumah layak huni, serta pemberian bantuan berupa pemberian sertifikasi lahan gratis, pemberian raskin dan bantuan berupa alat-alat pertanian dan perikanan serta pembuatan jalan desa, jembatan, tempat-tempat pengeringan ikan dan sebagainya, untuk mempelancar pengangkutan hasil dan sarana produksi. Sementara itu, pendidikan non formal dapat diupayakan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan usaha masyarakat melalui dinas/sektoral terkait. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menempati posisi kedua dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Hal ini juga membuktikan masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis perlu terus diberdayakan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat desa, penguatan otonomi desa, dan pengembangan usaha-usaha ekonomi perdesaan dengan usaha pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain itu, juga meningkatkan
kegiatan-kegiatan
pelatihan-pelatihan
masyarakat
untuk
peningkatan keahlian dan keterampilan dalam memanfaatkan potensi desa dan potensi daerah.
Gambar 13. Hasil Analisis Peran Dinas/Instansi di Level Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Penanggulangan Kemiskinan
Terbentuknya sinergi program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan sebagai suatu kegiatan khusus yang membantu upaya mensejahterakan masyarakat Bengkalis utamanya program strategis pemberdayaan dalam bentuk dana bantuan baik dari provinsi, maupun dari kabupaten, sebagai sinergi kegiatan berupa program pemberdayaan desa, guna menggerakkan perekonomian masyarakat, menumbuhkan lapangan kerja merupakan peluang baik untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Kemudian hasil dari analisis dilihat dari bobot faktor kedua yang memiliki peranan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah masyarakat.
Komponen masyarakat yang memiliki proporsi terbesar dalam
penanggulangan kemiskinan adalah dalam bentuk kelompok sebesar 40,4%, disusul oleh peran perorangan sebesar 31,9%, dan LSM sebesar 27,7%.
Gambar 14. Hasil Analisis Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis
Tingginya peranan kelompok dalam masyarakat
terhadap penanganan
penanggulangan kemiskinan terdiri dari peranan kelompok suku dengan proporsi 66,7%. sejak penumbuhan kelompok, masyarakat miskin ini sudah didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu bergantung kepada bantuan dan pertolongan dari luar, dari kesatuan keluarga sebagai contoh kepala keluarga merupakan satu kesatuan untuk kemajuan kesejahteraan mereka, dengan demikian keterlibatan langsung masyarakat baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara melembaga, dalam seluruh proses pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan sangat diutamakan dalam peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat ini selalu berdasarkan prinsip-prinsip desentralistik, partisipatif, demokratis, dan keterbukaan sehingga dengan demikian terbentuklah suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan, peran aktif dan timbulnya tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan agar masyarakat tampil sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan, sedangkan pemerintah lebih berperan memfasilitasi pengelolaan pemberdayaan masyarakat, salah satu
prasyarat utama untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, harus terlembaga dalam institusi lokal berbasis masyarakat, agar tercipta demokrasi partisipatif dalam proses pengelolaan pembangunan. Dengan demikian segala masalah yang dihadapai oleh masyarakat ini akan teratasi karena dari adanya penguatan kelembagaan yang ada sehingga terjalin prinsip-prinsip
pemberdayaan
masyarakat.
Peranan kelompok-kelompok
masyarakat ini sebagai komitmen dan sebagai suatu konsensus dalam upaya penanggulangan kemiskinan bersama dalam konsultasi publik yang telah terlaksana dari kegiatan yang disponsori oleh dinas/badan yang menggerakkan mulai dari tingkat RT.RW, Kelurahan hingga ketingkat yang lebih tinggi kecamatan dan kabupaten bahkan tingkat Provinsi dan Pusat. Faktor ketiga yang memiliki peranan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah peranan pihak swasta sebesar 21,8%.
Pihak
swasta yang memiliki bobot tertinggi dalam penanggulangan kemiskinan adalah Koperasi sebesar 38,1%, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 26,9%, Pengusaha sebesar 18,1%, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 16,9%. Koperasi yang memiliki peranan yang paling tinggi adalah terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam sebesar 60,3%, dan Koperasi Serba Usaha sebesar 39,7%. Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari peran Bank Pembangunan Daerah sebesar 54,2%, dan Perusahaan Air Minum (PAM) sebesar 45,8%. Selanjutnya pihak pengusaha yang terdiri dari Perusahaan Terbatas yang beroperasi di Bengkalis memiliki peranan dengan bobot tertinggi 43,8%, disusul Pengusaha perorangan seperti Saudagar sebesar 31,3%, dan perusahaan-perusahaan kecil berbentuk CV sebesar 25,0%.
Gambar 15. Hasil Analisis Peran Swasta (BUMN, BUMD, Koperasi dan Pengusaha) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan uraian di atas dengan peranan masing-masing stakeholders dengan masing-masing kekuatan peranan, maka kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis perlu melakukan koordinasi dengan lintas pelaku. Selain itu, kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dapat juga memprioritaskan kegiatankegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tingkat kekuatan-kekuatan peranan masing-masing stakeholders. Peranan dari pihak swasta dapat dijadikan mitra dalam langkah-langkah upaya penanggulangan kemiskinan yaitu menjadi mitra pemerintah yang dapat memperkuat pendanaan yaitu sebagai sumber pendanaan lain dari dana yang dianggarkan
pemerintah
Kabupaten
Bengkalis
dalam
penanggulangan
kemiskinan, pendanaan ini jauh lebih besar jumlahnya apabila pemerintah jeli dan pandai memanfaatkannya, karena keterlibatan pihak swasta ini tidak hanya berupa pendanaan tapi yang lebih besar adalah keterlibatan masyarakat miskin yang tinggal disekitar perusahaan.
5.5. Penyempurnaan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis Analisis
terhadap
kekuatan,
kelemahan,
peluang
dan
ancaman
kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 16. Kekuatan – S 1. Sudah tersedia payung hukum yang jelas 2. Adanya dokumen SPKD sebagai acuan gerak 3. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Peluang – O 1. Kerjasama dengan pihak ke tiga (swasta) 2. Tersedianya anggaran penaggulangan kemiskinan dari ABPD, 3. Partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan cukup tinggi
Kelemahan – W 1. Lemahnya koordinasi dengan Satuan Kerja lain dan stakeholders, 2. Belum tercipta sinergitas antara suatu program/kegiatan dengan kegiatan lain 3. Program kemiskinan yang kurang tepat sasaran Ancaman – T 1. Peningkatan Jumlah penduduk miskin 2. Karakteristik wilayah (banyaknya daerah sulit dijangkau)
Gambar 16. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Kekuatan merupakan suatu kompetensi yang digunakan untuk dapat menangani peluang dan ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi (Rangkuti, 1997). Keberhasilan yang ditunjukkan oleh Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis ini tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan yang dimiliki
lembaga
ini.
Kekuatan-kekuatan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
penanggulangan kemiskinan ini antara lain sudah ada payung hukum yang jelas, adanya dokumen SPKD sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, dan adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kemiskinan. Kelemahan yang ada didalam suatu organisasi harus segera diatasi untuk menangani peluang dan ancaman yang datang (Rangkuti, 1997). Disamping kekuatan yang cukup menonjol, ada beberapa kelemahan utama dalam kegiatan
TKPK Kabupaten Bengkalis. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain lemahnya koordinasi dengan satuan kerja (dinas/sektoral) lainnya, belum terciptanya sinergitas antara satu program dengan program yang lain, dan program penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat sasaran. Peluang merupakan salah satu unsur eksternal yang berpotensi menguntungkan apabila mampu memanfaatkan peluang tersebut (Tripomo, 2005). Peluang untuk penanggulangan kemiskinan ini antara lain melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan fungsi dan peran dunia usaha dalam program Community Development serta Badan Usaha Milik Daerah seperti perbankan, dana pihak ketiga ini dapat dimanfaatkan bersama dana APBD. Kabupaten Bengkalis merupakan daerah kabupaten yang kaya akan sumberdaya alam, sehingga Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang memiliki pendapatan daerah yang paling tinggi. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan peluang bagi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis untuk melibatkan masyarakat dalam setiap program penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Ancaman yang datang dari luar akan sangat berpotensi menimbulkan kesulitan atau kerugian bagi suatu organisasi (Tripomo, 2005). Ancaman terhadap Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkalis antara lain dapat berasal dari belum adanya data yang jelas tentang jumlah real penduduk miskin,
sementara itu semakin banyak program yang diarahkan terhadap
penanggulangan kemiskinan seakan-akan semakin banyak masyarakat yang mengaku miskin. keberhasilan program.
Kondisi ini mengakibatkan sulitnya mengukur tingkat
Selain itu peningkatan jumlah masyarakat miskin oleh berbagai faktor lebih cepat dari kemampuan program penanggulangan, sehingga kondisi kemiskinan cenderung stagnan atau meningkat. Kemudian, Bengkalis merupakan daerah yang mempunyai karakteristik wilayah yang berpulau-pulau. Kondisi ini mengakibatkan terdapat banyak sekali wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan terisolir. Sesuai karakteristik wilayah setiap program tentu membutuhkan biaya yang sangat tinggi dalam mencapai keberhasilannya. 5.5.1. Komponen SWOT Hasil analisis terhadap Komponen SWOT memperlihatkan nilai bobot masing-masing
komponen
meliputi
kekuatan
(strengths),
kelemahan
(weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dapat dilihat pada Tabel 17. Tabel 17. Nilai Prioritas Komponen SWOT No 1. 2. 3. 4.
Komponen SWOT Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats).
Nilai 0,581 0,451 0,611 0,338
Berdasarkan Tabel 17, komponen SWOT yang menjadi prioritas utama adalah mengoptimalkan peluang (opportunity) yang ada dengan nilai 0,611. Peluang yang ada adalah membangun kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dapat dilibatkan dalam penanggulangan kemiskinan antara lain perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis. Perusahaanperusahaan ini biasanya memiliki program pemberdayaan masyarakat (community development). Selain itu, pihak yang dapat dilibatkan dalam penanggulangan kemiskinan
adalah
masyarakat
dimana
setiap
program
penanggulangan
kemiskinan dapat menggalang partisipasi masyarakat.
Kerjasama masyarakat
dapat juga dilakukan dengan melakukan penguatan kelembagaan masyarakat desa yang merupakan wilayah kantong-kantong kemiskinan. Penguatan kelembagaan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat miskin untuk menentukan sendiri apa kebutuhannya, merencanakan, dan melaksanakan secara transparan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan. Memberikan dukungan untuk mewujudkan peran masyarakat miskin dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. Prioritas kedua adalah terus membangun kekuatan (strengths) dengan nilai bobot 0,581. Membangun kekuatan adalah melengkapi dan menyempurnakan payung-payung hukum, revisi dan perbaikan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, membuat aturan-aturan pendukung berupa pedoman umum kegiatan program, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Selain itu, terus mendorong komitmen pemerintah daerah kabupaten dan menggalang dukungan dari legislatif daerah. Prioritas ketiga adalah mereduksi kelemahan (weaknesess) dengan nilai 0,451. Hal ini perlu diperhatikan karena kelemahan yang sekalipun nilainya kecil akan tetapi dapat mempengaruhi kekuatan yang ada dan akan menyebabkan ketidakmampuan memanfaatkan peluang yang ada.
Kajian ini menemukan
bahwa lemahnya koordinasi internal dan eksternal, kurangnya sinergitas antar kegiatan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis, serta program penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran sehingga belum dapat dirasakan oleh sebahagian besar masyarakat miskin.
Koordinasi internal adalah koordinasi yang harus dibangun antar anggota TKPK Kabupaten Bengkalis, terutama kerjasama kelompok-kelompok kerja tim yang terdiri dari dinas/instansi terkait. Kondisi ini terlihat dari kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis yang seakan-akan merupakan tanggung-jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bukan tanggung jawab kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis secara tim.
Padahal seharusnya kelembagaan TKPK
Kabupaten Bengkalis merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan tidak berada pada salah satu dinas/instansi yang ada di Kabupaten Bengkalis, karena indikator suatu kelembagaan TKPK yang baik adalah adanya good will atau keputusan politik dari pemerintah baik gubernur, bupati/walikota dan adanya fasilitas pendukung. Selain itu, yang juga termasuk dalam faktor kelemahan (weaknesess) adalah sinergitas atau sinkronisasi antar kegiatan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Sinergitas antar program terutama program sejenis oleh dinas berbeda yang mengalokasikan kegiatan pada satu desa yang sama. Setelah mengantisipasi kelemahan (weaknesess), prioritas terakhir adalah bagaimana menghadapi ancaman (threats) yang memiliki nilai 0,338. Ancaman yang terjadi dalam program penanggulangan kemiskinan meliputi laju peningkatan jumlah penduduk miskin yang sulit diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh instabilitas ekonomi makro Indonesia. Kemudian juga menjadi ancaman adalah karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdapat di wilayah daratan pulau Sumatra, tepian pantai dan pulau-pulau yang tersebar yang sulit dijangkau. Hal ini berkaitan juga dengan ketersediaan infrastruktur yang terbatas.
5.5.2. Faktor-Faktor Komponen SWOT a. Faktor-Faktor Kekuatan (Strengths) Hasil analisis terhadap faktor-faktor kekuatan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan kemiskinan yang meliputi memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah dan Surat-surat keputusan Bupati tentang kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis, dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Bengkalis, dan komitmen yang tinggi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. Nilai Prioritas Faktor-Faktor Kekuatan (Strengths) No Faktor-Faktor Kekuatan 1 Komitmen yang 2 Memiliki Payung Hukum 3 Memiliki Dokumen SKPD
Nilai 0,204 0,127
Berdasarkan Tabel 19, kekuatan utama kelembagaan TKPK kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan kemiskinan adalah komitmen pemerintah daerah kabupaten Bengkalis terhadap penanggulangan kemiskinan dengan nilai sebesar 0,250.
Kemudian telah tersedianya payung hukum berupa Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang TKPK, Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 05/Kep/Menko/Kesra/II/2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja TKPK, Surat Keputusan Bupati Nomor
246/KPTS/VIII/2007
tentang
Pembentukan
kelembagaan
TKPK
Kabupaten Bengkalis. Kekuatan lain bagi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan kemiskinan daerah adalah telah disusunnya dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Bengkalis.
Dokumen ini
merupakan landasan dan arahan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dan kelompok kerja kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam merancang kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. b. Faktor-Faktor Kelemahan (Weaknesess) Hasil analisis terhadap faktor-faktor kelemahan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan kemiskinan meliputi koordinasi dengan satuan kerja lain dan berbagai pihak dianggap belum optimal, kurang sinerginya antara satu program dengan program yang lain, serta kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran, dapat dilihat pada Tabel 19.
Tabel 19. Nilai Prioritas Faktor-Faktor Kelemahan (Weaknessess) No Faktor-Faktor Kelemahan Nilai 1 Koordinasi TKPK Kabupaten dengan satker dan pihak lain belum 0,154 optimal 2 Kurangnya sinergitas antar program/kegiatan penanggulangan 0,150 kemiskinan 3 Program kemiskinan yang masih kurang tepat sasaran 0,147 Belum optimalnya kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam melakukan koordinasi dengan satuan kerja lain merupakan komponen kelemahan utama karena memiliki bobot tertinggi dengan nilai 0,154. Kondisi ini terlihat juga dari sinergitas antara program/kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan kurang sinergis.
Pelaksanaan
program-program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini oleh masingmasing satuan kerja berjalan secara sendiri-sendiri. Kurangnya sinergitas antar
program/kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ini memiliki nilai bobot 0,150. Kelemahan lain kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis adalah program kemiskinan yang masih kurang tepat sasaran yang memperoleh nilai bobot 0,147. Dari kajian ditemukan
program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada
belum menyentuh aspek-aspek kebutuhan masyarakat miskin. Sehingga programprogram yang sudah ada belum dapat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Selain itu, program yang telah diluncurkan belum berbasis pemberdayaan masyarakat karena dilihat dari kegiatan yang ada hanya lebih bersifat bantuan tanpa ada usaha pemberdayaan. Dengan demikian, secara umum program penanggulangan kemiskinan belum secara nyata dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaen Bengkalis. c. Faktor-Faktor Peluang (opportunities) Hasil
analisis
terhadap
faktor-faktor
peluang
untuk
peningkatan
kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa peluang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dengan nilai bobot 0,146, anggaran yang cukup dalam penanggulangan kemiskinan dengan nilai bobot 0,249, dan tingginya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan setiap program dari pemerintah termasuk penanggulangan kemiskinan dengan nilai bobot 0,215.
Hasil analisis terhadap faktor-faktor
peluang ini dapat dilihat pada Tabel 20. Faktor peluang utama yang akan dapat meningkatkan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah tersedianya anggaran yang cukup bagi penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah paling tinggi di Provinsi Riau. Demikian juga dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Bengkalis juga memiliki jumlah APBD tertinggi di Provinsi Riau.
Oleh karena itu, ini
merupakan peluang bagi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis untuk menciptakan program-program penanggulangan kemiskinan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin. Berdasarkan besarnya potensi anggaran ini seharusnya Kabupaten Bengkalis mampu menjadi daerah yang paling cepat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
Tabel 20. Nilai Prioritas Faktor-Faktor Peluang (Opportunities) No 1 2 3
Faktor-Faktor Peluang Nilai Tersedianya anggaran yang cukup untuk penanggulangan 0,249 kemiskinan Partisipasi masyarakat tinggi terhadap program penanggulangan 0,215 kemiskinan Kerjasama program P.Kemiskinan dengan pihak ketiga (swasta, 0,146 masyarakat)
Peluang kedua adalah memanfaatkan tingkat partisipasi masyarakat Bengkalis yang tinggi
untuk penanggulangan kemiskinan.
Memanfaatkan
partsifasi masyarakat dapat dilakukan melalui program-program yang mampu memberdayakan masyarakat dan program yang akan dapat mendorong penguatan kelembagaan masyarakat. Bengkalis
seharusnya
Dengan demikian, kelembagaan TKPK Kabupaten mampu
menggagas
dan
meluncurkan
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
program Program-
program serupa bukanlah suatu hal yang baru, seperti contoh sebelumnya pemerintah Propinsi Riau telah meluncurkan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Terlepas dari segala bentuk kelemahan, PPD telah berhasil mendorong penguatan
kelembagaan ditengah-tengah masyarakat, menciptakan iklim yang kondusif terhadap peningkatan usaha-usaha ekonomi masyarakat, dan telah berhasil menyalurkan Dana Usaha Desa (DUD) melalui suatu lembaga yang dikenal dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) secara transparan dan tepat sasaran. Tidak sampai disitu, UED-SP nantinya akan terus dikembangkan ditingkatkan statusnya menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis harus membangun sinergitas dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah ada sebelumnya, baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Peluang lain adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga terutama program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
Pihak
ketiga yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan menengah dan besar yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis. Beberapa bentuk program perusahaan yang dapat dimanfaatkan adalah program pengembangan masyarakat (community development). Selain itu, kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis seharusnya juga mampu mendorong mewujudkan program tanggungjawab sosial perusahaan untuk masyarakat miskin seperti Corporate Social Responsibility (CSR). Kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis harus mampu mendorong terwujudnya kepekaan dan kepedulian sosial perusahaan-perusahaan terhadap masyarakat miskin. Selain itu, kerjasama dengan pihak ketiga juga dapat diwujudkan dalam bentuk mendorong lembaga-lembaga keuangan (bank) baik swasta, BUMN maupun BUMD untuk menyalurkan kredit usaha kepada masyarakat perdesaan, sehingga dapat meningkatkan akses modal terhadap masyarakat miskin di perdesaan.
d. Faktor-Faktor Ancaman (Threats) Faktor-faktor ancaman yang akan mereduksi kemampuan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan kemiskinan meliputi laju pertumbuhan penduduk miskin dan karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis. Hasil analisis terhadap faktor ancaman ini ditunjukkan pada Tabel 21. Tabel 21. Nilai Prioritas Faktor-Faktor Ancaman (Threats) No Faktor-Faktor Ancaman 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin 2 Karakteristik Wilayah Bengkalis
Nilai 0,179 0,159
Faktor laju pertumbuhan penduduk miskin dengan nilai bobot 0,179, dan faktor karaktersitik wilayah Kabupaten Bengkalis dengan nilai bobot 0,159. Laju pertumbuhan penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Indonesia.
Kondisi ini akan menjadi ancaman bagi kelembagaan TKPK
Kabupaten Bengkalis bila program penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan secara optimal. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang tidak optimal dapat berupa program kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi kemiskinan
di
Kabupaten
Bengkalis.
Kemudian
kualitas
program
penanggulangan kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh jenis program/kegiatan yang tidak sesuai dengan basis masyarakat setempat. Selain itu, juga diakibatkan oleh penempatan alokasi program.
Bila program-program penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan salah sasaran, tentu saja tidak dapat mempengaruhi penurunan jumlah masyarakat miskin. Oleh sebab itu di perlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan menurunkan angka kemiskinan yang lebih besar dari pada laju pertumbuhannya. Karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis dikenal sebagai daerah kepulauan yang memiliki banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Ini
merupakan ancaman bagi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan keberhasilan setiap program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, kondisi ini juga terhambat oleh keterbatasan infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu, program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan untuk membuka isolasi terhadap daerah-daerah sulit, dan penyediaan infrastruktur wilayah senantiasa dilakukan untuk lebih menghemat biaya yang di keluarkan dalam operasionalnya.
5.5.3. Prioritas Strategi Matriks SWOT merupakan matriks matching tool yang membantu untuk mengembangkan empat tipe strategi untuk penyempurnaan strategi baru pengembangan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis, yaitu strategi SO, WO, ST dan WT. Strategi SO adalah menggunakan kekuatan internal kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis untuk meraih peluang-peluang yang ada diluar kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis. Strategi WO adalah memperkecil kelemahan-kelemahan internal kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis, dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Strategi ST adalah kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Terakhir, strategi
WT adalah merupakan taktik
untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Strategi SO adalah dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis untuk mengeksploitasi peluang yang tersedia. Strategi SO ini meliputi meningkatkan jumlah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sekaligus terus mendorong
partisipasi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan upaya melakukan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat
miskin
untuk
menentukan
keputusan
dan
menyelesaikan
permasalahannya sendiri. Yang demikian dapat di sebut sebagai hakekat pembangunan partisipatif dan secara teoritis hal ini dijelaskan dengan pendapat Nugroho dan Dahuri , 2004 bahwa lembaga di tingkat lokallah yang mampu untuk memecahkan masalah di wilayah tersebut karena faktor kedekatan letak dan aksesibilitasnya, masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, maka untuk kegiatan perencanaan, masyarakat sendiri yang terhimpun dalam lembaga forum lintas pelaku setempat yang layak dan mampu untuk merumuskan kegiatan pembangunan yang cocok di wilayahnya. Kemudian, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga (swasta) terutama perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis untuk mengoptimalkan programnya dalam penanggulangan kemiskinan. Strategi ini didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh lembaga ini yaitu lembaga TKPK Kabupaten Bengkalis adalah lembaga resmi yang memiliki payung hukum dan arah kebijakan sesuai dokumen SPKD. Strategi ini juga memanfaatkan peluang yang tersedia yaitu potensi program community development pihak ketiga (swasta) yang masih belum optimal dan belum dapat menyentuh masyarakat miskin. Seiring dengan terwujudnya penguatan kelembagaan ditengah-tengah masyarakat dan kontribusi pihak ketiga (dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan, maka untuk menambah daya sentuh terhadap masyarakat miskin kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis harus melakukan penambahan jenis dan alokasi program.
Tabel 22. Matriks SWOT untuk Memformulasikan Strategi Baru Kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis Internal Eksternal PELUANG (Opportunities) - O 1. Tersedianya anggaran penaggulangan kemiskinan dari ABPD, 2. Partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan cukup tinggi 3. Kerjasama dengan pihak ke tiga (swasta)
ANCAMAN (Threats) - T 1. Peningkatan Jumlah penduduk miskin 2. Karakteristik wilayah (banyaknya daerah sulit dijangkau)
KEKUATAN (Strengths) - S 1. Komitmen yang tinggi dari Pememerintah kabupaten Bengkalis 2. Sudah tersedia payung hukum yang jelas 3. Adanya dokumen SPKD sebagai acuan gerak STRATEGI SO 1. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan (S1, S2, S3, O2, O3) 2. Jalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam program pengembangan masyarakat (S1, S2, , O1, O3) 3. Meningkatkan jenis dan alokasi program (S1, S2, S3, O2) STRATEGI ST 1. Membangun indikator yang jelas dan evaluasi jumlah capaian (S1, S2, T1) 2. Percepatan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah (S1, S3, T2)
KELEMAHAN (Weaknesses) -W 1. Lemahnya koordinasi dengan Satuan Kerja lain dan stakeholders, 2. Belum tercipta sinergitas antara suatu program/kegiatan dengan kegiatan lain 3. Program kemiskinan yang kurang tepat sasaran STRATEGI WO 1. Jalin koordinasi dengan semua pihak termasuk swasta dan elemen masyarakat (W1, W2, O2, O3) 2. Tingkatkan sosialisasi program dan upayakan singkronisasi antar program (W1,W2, O1, O3)
STRATEGI WT 1. Membentuk tim fasilitasi program penangulanan kemiskinan (W1, W3, T1, T2) 2. Pembentukan TKPK Kabupaten, hingga ke tingkat Desa (W1,W2,W3,T2)
. Strategi WO meliputi upaya penyempurnaan/membentuk strategi baru penanggulangan kemiskinan adalah terus meningkatkan koordinasi dengan dinas/sekotral terkait, pihak swasta, dan masyarakat. Melakukan sosialisasi program kepada semua pihak dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Mendorong
partisipasi
semua
pihak
dalam
mendorong
percepatan
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Strategi-strategi ini sekaligus untuk mengatasi tidak sinergisnya antara satu program dengan program lain yang terjadi selama ini, sehingga program penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan oleh pemerintah (dinas/sektoral), pihak swasta maupun masyarakat secara perorangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Strategi ST meliputi upaya upaya membangun indikator kemiskinan bersama-sama (pemerintah dan swasta), menyusun permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bengkalis, serta langkah-langkah dan program aksi
bersama.
Sehingga dengan demikian semua pihak memiliki pandangan yang
sama terhadap kemiskinan baik mengenai indikator, permasalahan maupun tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Selain itu perlu dipetakan dan membuat pola penanggulangan antara satuan-satuan kerja terkait dan swasta agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Selain itu, untuk mensiasati karakteristik wilayah yang berpulau-pulau dan sulit dijangkau, diperlukan percepatan ketersediaan infrastruktur dan prasarana wilayah.
Membuka isolasi-isolasi daerah untuk
membuka akses terhadap daerah-daerah terpencil. Strategi WT adalah melibatkan pihak ketiga baik swasta maupun masyarakat setempat dalam program penanggulangan kemiskinan.
Kemudian
membentuk struktur organisasi sub kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis hingga ke tingkat RT/RW, melakukan desentralisasi program penanggulangan kemiskinan hingga ke tingkat desa.
Organisasi sub kelembagaan TKPK
Kabupaten Bengkalis tingkat kecamatan dan desa dapat menjadi jembatan bagi kelembagaan TKPK Kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungan masing-masing, dalam pembentukan Sub kelembagaan ini tenaga dari tim dapat di rekrut dari tenaga-tenaga lokal yang ada di kecamatan dan desa terutama dari sarjana-sarjana yang berpeluang untuk itu, kondisi ini memberi jalan bagi terbukanya peluang kerja bagi para sarjana dan lulusan Sekolah Menengah Keatas sehingga dalam hal ini dapat mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Hasil analisis terhadap keempat kelompok (SO. WO, ST, dan WT) yang terdiri dari 9 strategi ditunjukkan pada Tabel 23.
Tabel 23. Nilai Prioritas Strategi Baru TKPK-D dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis No
Strategi
1.
Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan
0.316
3.
Jalin kerjasama dengan pihak pengembangan masyarakat
program
0.264
5.
Tingkatkan sosialisasi program dan upayakan singkronisasi antar program
0.257
4.
Jalin koordinasi dengan semua pihak termasuk swasta dan elemen masyarakat
0.247
2.
Meningkatkan jenis dan alokasi program
0.223
8.
Membentuk kemiskinan
9
Membentuk Sub kelembagaan TKPK Kabupaten
0.152
7.
Percepatan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah
0.127
Membangunan indikator yang jelas dan evaluasi jumlah capaian (community maping)
0,089
Tim
fasilitasi
Nilai
ketiga
program
dalam
penanggulangan
0.153
Berdasarkan Tabel 24, prioritas utama strategi yang perlu diterapkan adalah Strategi SO menghasilkan bahwa penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan dengan nilai sebesar 0,316.
Diikuti strategi menjalin kerjasama dengan pihak ketiga
nilai 0,264 serta strategi meningkatkan sosialisasi program dan upaya sinkronisasi antar program dengan nilai 0,257, strategi ini dapat diwujudkan dengan melakukan penguatan kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
Untuk mendukung pelaksanaan strategi pertama ini, dapat juga dilakukan pembentukkan
Sub
kelembagaan
program
penanggulangan
kemiskinan.
Meskipun strategi pembentukan Sub kelembagaan pada prioritas ke-9, tapi merupakan strategi yang dapat mempelancar upaya-upaya pengurangan kemiskinan untuk sampai ke pelosok wilayah yang terpencil, selama ini upayaupaya pengurangan kemiskinan se akan terputus bahkan tidak menyebar ke titiktitik pusat kemiskinan yang terdapat di tengah masyarakat yang jauh terpencil, mereka tak tersentuh dengan semua program yang telah di laksanakan baik oleh Pemerintah maupun oleh pihak swasta, oleh sebab itu masih terdapat keluhankeluhan masyarakat bahwa selama ini pembangunan hanya menyapa daerah perkotaan dan desa-desa yang mudah di akses, hal ini yang menyebabkan kecemburuan bagi masyarakat miskin yang dapat menyebabkan gejolak masyarakat di pedesaan, pembentukan Sub kelembagaan ini sangat perlu di lakukan mengingat tim ini lebih dekat aksesnya dengan mesyarakat miskin yang ada di sekitar lokasi/ wilayah miskin dan hal ini juga sejalan dengan program yang di laksnakanan oleh pihak swasta yang di kenal dengan program tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya dalam lingkup perusahaan, bahkan masyarakat yang jauh dari perusahaan, untuk itu Pemerintah Daerah harus jeli memanfaatkan kesempatan ini, guna mendapatkan dukungan spirit dan lebih dari itu adanya sokongan dana dari pihak swasta dapat menambah serta menyentuh program pemberdayaan masyarakat lebih luas ke masyarakat miskin yang ada. Hal ini sesuai dengan prioritas strategi baru bagi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis yakni melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan nilai 0,264. Strategi kedua ini dapat dilakukan dengan melibatkan perusahaan-
perusahaan untuk mengoptimalkan program community development.
Pihak
ketiga yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan menengah dan besar yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis. Kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalsi harus mampu mendorong terwujudnya kepekaan dan kepedulian sosial perusahaan-perusahaan terhadap masyarakat miskin. Selain itu, kerjasama dengan pihak ketiga juga dapat diwujudkan dalam bentuk mendorong lembaga-lembaga keuangan (bank) baik swasta, BUMN maupun BUMD untuk menyalurkan kredit usaha kepada masyarakat perdesaan, sehingga dapat meningkatkan akses modal terhadap masyarakat miskin di perdesaan. Kerjasama ini bukan saja dilakukan sebatas penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan saja, akan tetapi mencakup semua aspek kegiatan mulai dari rencana, strategi bersama, indikator yang digunakan, hingga pemetaan masyarakat miskin itu sendiri (community maping).
Dengan demikian, semua
pihak memiliki pandangan yang searah dengan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam memahami kemiskinan dan konsep penanggulangannya di Kabupaten Bengkalis.
Untuk percepatan proses pengentasan kemiskinan ini
setiap tahun anggaran perlu menambah alokasi kegiatan sekaligus menemukan terobosan-terobosan baru program penanggulangan kemiskinan. Belum terlibatnya secara aktif dunia usaha menjadikan selama ini peran dan fungsi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis belum berjalan secara optimal. Disamping karena keterbatasan sumber dana maupun sumber daya manusia.
Padahal dengan sumberdaya manusia maupun sumberdana yang
dimiliki oleh dunia usaha ini mungkin lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu upaya melibatkan
kelompok dunia usaha secara aktif dalam kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis mutlak dilakukan agar kemiskinan di Kabupaten Bengkalis dapat ditanggulangi secara cepat dan berkelanjutan. Strategi ketiga adalah melakukan sosialisasi program dan kegiatan pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan kepada semua pihak termasuk masyarakat dalam hal ini termasuk prioritas ke-3 dengan nilai bobot 0,257. Strategi meningkatkan sosialisasi program penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memperluas pengenalan program penanggulangan kemiskinan kepada semua pihak (stakeholders) sehingga meningkatkan keterlibatan masing-masing pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Sosialisasi juga perlu dilakukan
untuk membangun sinergitas antar program dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis.
5.6. Strategi dan Program Penyempurnaan Kelembagaan Kabupaten Bengkalis dalam Penanggulangan Kemiskinan
TKPK
Prioritas program untuk penyempurnaan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan kemiskinan antara lain : 1. Mengembangkan
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
pemberdayaan masyarakat dalam bentuk aksi melalui : 1) Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat; untuk membuka peluang dan partisipasi yang seluas-luasnya melalui pelimpahan wewenang dan kepercayaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan
pembangunan,
penanggulangan kemiskinan.
terutama
dalam
program
2) Program peningkatan kapasitas masyarakat, terutama pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat 3) Pembentukan
Sub-Kelembagaan
TKPK-D
dalam
satuan-satuan
wilayah yang dapat mendorong sinergi program aksi hingga ke tingkat kecamatan dan desa agar tepat sasaran. 2. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam program pengembangan masyarakat melalui : 1) Mendorong pihak swasta (perusahaan-perusahaan) untuk terlibat langsung dalam program penanggulangan kemiskinan termasuk penyediaan dana (bergulir) untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkalis. 2) Mengoptimalkan program community development. 3) Melakukan koordinasi secara terus menerus mulai dari menyusun bersama strategi, indikator, target dan capaian-capaian dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. 3. Meningkatkan pemahaman Program Penanggulangan Kemiskinan kepada semua pihak termasuk masyarakat diwujudkan melalui program : 1) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis 2) Pelatihan dengan kerangka Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan kemiskinan para tokoh agama, adat, masyarakat, dan tokoh lain tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis
3) Membentuk Forum Diskusi, Sarasehan, Seminar dan Lokakarya baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis 4) Komunikasi program secara intensif melalui brosur, media cetak dan elektronik dan pertemuan-pertemuan (seminar, ceramah umum dan lainnya)
5.7. Hasil Temuan dalam Kajian Dari hasil kajian di temukan bahwa kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis belum berkembang secara optimal, terutama menurut tugas dan fungsinya sebagai lembaga lintas pelaku dan lintas sektor, kelembagaan ini belum berjalan sebagaimana layaknya, tidak wujudnya keberadaan kelembagaan ini disebabkan perannya terdistorsi oleh adanya peran salah satu dinas. Selama ini kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis memang cendrung mencirikan suatu kelembagaan birokratik. Dari kajian yang dilakukan hal tersebut terjadi akibat adanya keputusan para pemangku kepentingan yang menetapkan bahwa dari susunan organisasi yang bertindak sebagai ketua pelaksanaan TKPK Kabupaten Bengkalis adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis, kondisi ini memberi kesan bahwa seolah-olah Kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis adalah bagian dari organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis, sehingga timbul persepsi bahwa semua kegiatan maupun program kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa, terlintas sebagai kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa seluruhnya, padahal sesungguhnya apabila kita urut kembali ke belakang dari susunan organisasi
TKPK Kabupaten Bengkalis, memang ketua pelaksana kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, tapi sebenarnya hal tersebut adalah tugas dan fungsi dari kelembagaan TKPK kabupaten Bengkalis, bukan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis. Lalu bila di lihat dari keberadaan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis se akan-akan belum disadarai oleh dinas/instansi , padahal pembentukan kelembagaan ini adalah atas dasar komitmen dan keseriusan seluruh stakeholders yang ada, hal inilah merupakan suatu kekeliruan yang harus di angkat kembali kepermukaan tentang keberadaan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis, sehingga mencerminkan suatu kelembagaan yang berdiri sendiri dengan memfasilitasi semua unsur lintas pelaku dalam berusaha mengurangi angka kemiskinan bersama-sama di negeri ini. Kemudian bila dikaji kembali dari Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor
426/KPTS/VIII/2007,
tentang
terbentuknya
kelembagaan
TKPK
Kabupaten Bengkalis bahwa kehadiran peran dan fungsi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat di butuhkan dan harus diaktifkan sebagai suatu wadah dan forum konsultasi publik organisasi dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat meliputi Dunia Usaha, Tokoh agama, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Instansi Pemerintah terkait, untuk menjadikan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis sebagai gerbang dalam penanggulangan kemiskinan
di Kabupaten Bengkalis yang memfasilitasi semua unsur lintas pelaku yang mempunyai perhatian bersama-sama terhadap kemiskinan. Guna mewujudkan keberadaannya, kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis harus dapat menampung semua aspirasi masyarakat miskin, baik yang berasal dari aras kabupaten, aras kecamatan dan aras desa. Oleh karena itu Kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis harus menjadi pusat informasi berbagai program kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
di
Kabupaten Bengkalis dan tetap akses menjalin kerjasama dengan forum lintas pelaku lainnya termasuk pemerintah, dunia usaha maupun BUMD dan masyarakat melalui kebijakan politik Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati. Jika dilihat peranan pemerintah memang sangat dominan dalam penanganan masalah kemiskinan, hal ini di temui dalam hasil kajian bahwa peranan pemerintah lebih dominan daripada peranan kelompok masyarakat, sebagaimana di jelaskan secara teoritis bahwa pernyataan ini tepat,Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai daerah otonom mengemban tugas, peluang dan tanggungjawab yang lebih kompleks di dalam hal kesejahteraan masyarakat dan Pemerintah Daerah merupakan kunci bagi penentuan kebijakan yang paling tepat dan efektif karena menghadapi jarak spasial yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri, dan perlu suatu ketetapan dan aturan serta ketegasan melalui Peraturan Daerah yang mengikat dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak swasta, sehingga dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan jalur hukum yang telah disetujui bersama- sama. Supaya tugas dan fungsi kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis berjalan secara sistematis, efisien dan efektif serta berkelanjutan perlu dibentuk
sub-sub kelembagaan di wilayah-wilayah tertentu sehingga program kebijakan pemerintah terfasilitasi, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat miskin terutama masyarakat yang jauh di pelosok desa dan tepi-tepi pantai yang sulit di jangkau karena kondisi serta karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis yang penduduknya tersebar di daratan dan pulau-pulau, keberadaan sub-sub kelembagaan ini sangat cocok serta sangat mendukung program pengentasan kemiskinan di wilayah terpencil sehingga dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan di Pemerintahan kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dan seluruh kekuatan lintas pelaku di kecamatan dan desa dapat di manfaatkan secara optimal dengan melakukan aksi pemberdayaan yang di kembangkan dengan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif masyarakat, sub-sub kelembagaan ini dapat menciptakan peluang kerja, dan di atas itu semua, yang paling utama lagi adalah
akan
memudahkan
terbentuknya
pengelompokan-pengelompokan
penanganan kemiskinan di daerah. Keberadaan sub kelembagaan ini sangat penting terutama dapat menyalurkan bantuan agar lebih tepat sasaran, memberi informasi kepada masyarakat tentang perkembangan yang ada seperti adanya program pemerintah dalam menghadapai masa-masa krisis pangan dan energi seperti keadaan sekarang ini, guna dapat menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin sehingga program pemerintah akan lebih efisien dan dapat dimanfaat serta dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Sub-sub kelembagaan ini dapat dibagi atas sub kelembagaan wilayah I terdiri dari Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bengkalis, sedangkan sub kelembagan wilayah II meliputi wilayah
Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, dan Kecamatan Pinggir, kemudian sub kelembagaan wilayah III terdiri dari wilayah Kecamatan Merbau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat serta Kecamatan Ransang. Kemudian sebagaimana dalam keputusan Bupati mengenai kelembagan TKPK Kabupaten Bengkalis, selama ini terbentuknya kelembagaan ini
lebih
mengandalkan peran aktif unsur dinas/instansi yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan belum pernah melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang ikut berperan bagi berkembangnya kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis, padahal dengan di ikut sertakan peran aktif Dunia Usaha dan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah kabupaten Bengkalis dapat menggandeng forum ini dengan kekuatan yang di miliki berupa kebijakan politik kepemimpinan daerah untuk dapat berpartisipasi dalam upaya pengurangan kemiskinan, serta mempunyai kesempatan yang besar dalam mengembangkan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis, mengingat pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis ada yang peduli dengan masyarakat dan lingkungannya dan peluang ini harus di manfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis karena disana terdapat penyertaan pendanaan dari pihak swasta yang di distribusikan untuk penanggulangan kemiskinan di sekitar perusahaan bahkan perusahaan juga mempunyai rencana kegiatan untuk menyentuh masyarakat yang jauh di pedesaan, hal ini sejalan dengan kegiatan sub-sub kelembagaan apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah dan ketentuan yang di buat dalam jalinan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan pihak swasta serta Badan-badan Usaha Milik Daerah lainnya.
Dengan demikian pengembangan kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis dapat berjalan secara optimal. Bertitik tolak dari hasil kajian ini, untuk meningkatkan kharisma kelembagaan TKPK Kabupaten Bengkalis agar dalam penyelenggaraannya lebih leluasa baik untuk hubungan keluar pemerintahan maupun untuk mengadakan hubungan ke dalam pemerintahan, serta di pandang keberadaannya dan kehadirannya, sebaiknya susunan organisasi ini di bentuk dalam suatu susunan organisasi baru, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagai berikut : 1. bukan berasal dari lingkungan birokrat, melainkan berasal dari luar satuan tugas perangkat daerah, sebaiknya pejabat yang telah berakhir masa tugas/ jabatannya namun masih memiliki potensi serta berpengalaman tentang pemberdayaan masyarakat, 2.
mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap program pemerintah terutama tentang penanggulangan kemiskinan di daerah,
3. mempunyai
wawasan
dan
pengalaman
di
lapangan
tentang
kemiskinan serta tentang potensi dan karakteristik wilayah dan permasalahannya, 4. mempunyai perhatian yang besar dan tanggungjawab yang tinggi terhadap upaya penanggulangan dan pengurangan kemiskinan.
