V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Berdasarkan ringkasan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung, setiap tahunnya selalu terjadi surplus. Hal ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara pemerintahan, karena bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan yang diterima. Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan, pengeluaran maupun surplus selalu mengalami peningkatan, namun yang perlu dilihat lebih jauh, bagian komponen penerimaan daerah yang mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan total keuangan daerah serta yang memberikan kontribusi paling besar dalam pembiayaan pembangunan sehingga kenaikan jumlah penerimaan akan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tabel 9. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tulungagung tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian
2003
2004
2005
2006
2007
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sisa anggaran Tahun Lalu
21.766
8.541
1.868
1.481
43.227
Pendapatan
396.771
452.727
424.799
650.851
757.007
Pengeluaran
409.996
459.399
425.186
609.105
756.907
8.541
1.868
1.481
43.227
43.327
Surplus/Defisit
Sumber : Bagian Keuangan-Setda Kabupaten Tulungagung, 2007 Dalam pos penerimaan dan pengeluaran APBD, PAD merupakan bagian dari penerimaan daerah, disamping bagian-bagian lain seperti bagian dana perimbangan, bagian penerimaan lainnya yang sah dan bagian pinjaman daerah. PAD sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan
39
kegiatannya. Sebab sebagian pengeluaran Pemerintah daerah tersebut dibiayai dari penerimaan PAD. Peranan PAD Kabupaten Tulungagung dalam struktur APBD Kabupaten Tulungagung pada tahun 2003 sampai 2007 berturut-turut sebesar 6,62 persen, 6,01 persen, 7,25 persen, 5,57 persen dan 6,74 persen. Dari keadaan ini dapat dikatakan bahwa sumbangan PAD dalam struktur APBD masih tergolong kecil, yaitu dibawah 10 persen, oleh karena itu harus ditingkatkan PAD ini dengan menggali sumberdaya-sumberdaya yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kenaikan peranan PAD terhadap APBD untuk tahun 2007 disebabkan kenaikan PAD yang sebesar 40,63 persen sedangkan APBD sebesar 16,31 persen, sehingga dapat dikatakan kenaikan PAD selaras dengan kenaikan APBD yang ada. Tabel 10. Komponen Penerimaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian
2003
2004
2005
2006
2007
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
26.259
27.210
30.791
36.262
50.995
326.045
363.638
373.271
611.831
705.982
0
0
0
0
0
44.467
61.879
20.737
2.758
30
396.771
452.727
424.799
650.851
757.007
Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Pinjaman daerah Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah
Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007 Selain dari PAD, ada komponen lain yang memberikan kontribusi yang sangat berarti yaitu Dana Perimbangan, yang terdiri dari komponen bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta bagi hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari propinsi. Besarnya dana perimbangan
40
merupakan refleksi ketergantungan dari Pemda Kabupaten Tulungagung terhadap pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Dari tabel 10 terlihat bahwa dana perimbangan masih memberikan kontribusi yang paling besar bagi penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung yaitu secara berturut-turut dari tahun 2003 – 2007 sebesar 82,17 persen; 80,32 persen; 87,87 persen; 94,00 persen dan 93,26 persen. Hal tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang tidak mencerminkan kemandirian pemerintah dalam menggali potensi sumber-sumber
penerimaan
di
daerahnya.
Sedangkan
untuk
komponen
penerimaan keuangan daerah yang lain besarannya fluktuatif. 5.2. Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, adalah salah satu pendukung dioptimalkannya PAD dalam era otonomi. Dalam undangundang tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan potensial yang ada di daerahnya. Secara garis besar komponen PAD dapat dibedakan menjadi empat yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Tabel 11. Komponen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian
2003
2004
2005
2006
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8.084,57
8.814,43
9.473,36
10.013,89
11.628,19
14.810,15
17.046,04
20.659,40
23.919,72
29.711,83
Pajak Daerah Retribusi daerah Bagian Laba Perusahaan daerah lain-lain PAD yang sah Jumlah
2007 (6)
630,24
344,49
391,74
428,21
659,15
2.734,31
1.004,77
266,50
1.900,17
8.995,61
26.259,27
27.209,73
30.791,00
36.262,00
50.994,78
Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007
41
Selama tahun 2003-2007, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar adalah retribusi daerah secara berturut-turut adalah 56,40 persen; 62,65 persen, 67,10 persen; 65,96 persen dan 58,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik semakin dapat dirasakan masyarakat. Sebab sifat retribusi adalah imbal balik dari suatu yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan pajak daerah memberikan kontribusi antara 20 persen sampai 30 persen. Bahkan untuk tahun 2007 ini, kontribusi pajak mengalami penurunan persentase dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun dalam sisi nilai riil mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa kenaikan penerimaan dari sisi pajak daerah tidak sebanding dengan penerimaan total dari PAD. Sedangkan komponen PAD yang memberikan kontribusi terkecil adalah laba perusahaan daerah. BUMD di Kabupaten Tulungagung itu ada 3 jenis, namun yang dapat di harapkan berkembang hanya satu yaitu BPR Kedungwaru. 5.2.1 Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Salah satu komponen PAD Kabupaten Tulungagung yang memberikan kontribusi di atas 20 persen setiap tahunnya adalah pajak daerah. Dengan disahkannya UU no. 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah yang kemudian dirubah dengan UU no. 34 tahun 2004, dimana terus terjadi peningkatan penerimaan secara nominal yang Signifikan karena dimungkinkan bagi setiap daerah kabupaten/kota untuk menetapkan jenis pajak baru seperti pajak parkir di Kabupaten Tulungagung yang mulai diberlakukan tahun 2005 Pada tabel 12 dapat dilihat bahwa semua jenis pajak daerah yang berlaku untuk setiap kabupaten/kota, juga diberlakukan di Kabupaten Tulungagung
42
walaupun pajak Parkir mulai diberlakukan tahun 2005. Sedangkan untuk pajak restoran baru bisa dipisahkan tahun 2004, sebelumnya gabung dengan pajak hotel. Komponen pajak daerah yang paling dominan adalah pajak penerangan jalan yang rata-rata setiap tahunnya memberikan kontribusi sebesar 90 persen terhadap total penerimaan PAD. Tabel 12. Komponen Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian
2003
2004
2005
2006
2007
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Pajak Hotel
366,75
305,26
330,41
351,19
391,47
Pajak Restoran
0,00
134,00
151,43
176,88
200,96
Pajak Hiburan
58,24
71,48
70,72
108,30
64,44
Pajak Reklame
176,96
217,95
250,64
280,97
342,14
7.382,34
7.975,00
8.535,24
8.993,92
10.526,30
100,29
110,75
125,54
93,61
93,41
0,00
0,00
9,38
9,03
9,48
8.084,57
8.814,43
9.473,36
10.013,89
11.628,19
Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C Pajak Parkir
Jumlah
Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007 Komponen terbesar kedua adalah pajak hotel. Bila dilihat dari sisi total jumlahnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, utamanya tahun 2007 yang mengalami kenaikan sebesar 11,47 persen. Hal ini disebabkan semakin banyaknya hotel-hotel di kabupaten Tulungagung yang memenuhi standar pelatihan, sehingga banyak pihak swasta dan pemerintah memanfaatkan hotel tersebut sebagai tempat pelatihan/seminar. Komponen selanjutnya adalah pajak reklame, yang pada tahun 2007 ini merupakan komponen yang mengalami peningkatan
paling
besar
dibandingkan
tahun
sebelumnya.
Walaupun
kontribusinya terhadap PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan komponen
43
lainnya tetapi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yaitu secara berturutturut dari tahun 2003-2007 sebesar 2,19 persen; 2,47 persen; 2,65 persen; 2,81 persen
dan 2,94 persen. Komponen ini yang sekarang dikembangkan oleh
pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menaikkan PAD. Salah satu caranya dengan mencopot secara paksa bagi papan-papan reklame yang tidak mendapat ijin atau masih di pajang walaupun masa berlakunya sudah habis. Sedangkan untuk komponen pajak yang lainnya kontribusinya relatif kecil dan tidak terlalu fluktuatif baik dari segi jumlah, persentase maupun pertambahannya. 5.2.2 Retribusi daerah Kabupaten Tulungagung Retribusi daerah adalah komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar di dalam penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung. Secara umum, retribusi daerah terbagi atas 3 yaitu retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Tabel 13 menunjukkan bahwa komponen retribusi umum memberikan kontribusi terbesar dari tahun 2003 – 2007 terhadap total retribusi daerah Kabupaten Tulungagung, yaitu sebesar 91,59 persen pada tahun 2003 dan 94,86 persen pada tahun 2007. Yang termasuk dalam retribusi ini adalah retribusi terminal, pelayanan kesehatan, pasar dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat semakin baik sehingga masyarakat lebih senang menggunakan failitas pemerintah dibandingkan fasilitas swasta. Komponen retribusi lainnya yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu masing-masing hanya memberikan kontribusi sekitar 2-3 persen. Oleh karena itu untuk kedua jenis retribusi ini yang perlu ditingkatkan, dengan jalan memberikan pelayanan yang baik, dalam arti
44
biaya murah dan prosedurnya tidak rumit dalam perijinan usaha maupun lainnya sehingga masyarakat mau memanfaatkan. Tabel 13. Komponen Retribusi Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian
2003
2004
2005
2006
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Retribusi Umum
2007 (6)
13.564,64
15.726,85
19.314,21
22.641,94
28.184,78
Retribusi Jasa Usaha
924,70
939,23
845,85
712,59
869,57
Retribusi Perijinan Tertentu
320,81
379,96
499,33
565,19
657,47
14.810,15
17.046,04
20.659,40
23.919,72
29.711,83
Jumlah
Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007 5.2.3 Bagian Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Tulungagung Perusahaan Daerah di Kabupaten Tulungagung ada 3, yaitu PDAM, BPR Kedungwaru, percetakan Aneka Usaha. Dari ketiga jenis BUMD tersebut yang memberikan kontribusi terbesar adalah BPR Kedungwaru. Hal ini bisa dilihat dari tabel yang menunjukkan kontribusinya terhadap total BUMD. Hal ini bisa dimaklumi, sebab sebagaimana diketahui hampir di semua daerah yang namanya PDAM itu selalu rugi. Tidak terkecuali di Kabupaten Tulungagung. Pelayanan PDAM di Kabupaten Tulungagung masih diwilayah perkotaan, belum menyebar ke daerah yang luas. Hal ini disebabkan masyarakat masih mudah untuk mencari air dengan menggali sendiri dihalamannya tanpa tahu apakah air itu sehat atau tidak. Sehingga penerimaan PDAM lebih kecil dari pada biaya operasionalnya. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan pada masyarakat akan perlunya air bersih dan sehat terutama di daerah-daerah yang disinyalir air tanahnya kurang
45
sehat, sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan PDAM, yang akhirnya nanti dapat memberi sumbangan pada PAD Kabupaten Tulungagung Tabel 14. Komponen Laba Perusahaan Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian
2003
2004
2005
2006
2007
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
75,00
224,76
169,47
255,49
555,24
119,73
222,27
172,72
630,24
344,49
391,74
428,21
Bagian Lembaga Keuangan Bank Bagian Laba Perusahaan daerah lainnya
Jumlah
659,15
659,15
Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007
5.2.4. Lain-lain PAD yang sah Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang berasal dari dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penjualan kendaraan bermotor, penjualan barang milik daerah lainnya, jasa giro dan pendapatan lainnya. Lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu komponen PAD yang sangat fluktuatif, hal ini dikarenakan setiap tahunnya selalu berubah komponenkomponen yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap total lain-lain pendapatan yang sah.
46
Tabel 15. Komponen Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 – 2007 (Juta Rupiah) Uraian
2003
2004
2005
2006
2007
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
hasil Penjualan aset yang Tidak dipisahkan
2.355,57
Jasa Giro
98,55 159,03
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah Sumbangan Pihak Ketiga Lain_lain
Jumlah
0,00
26,68
177,50
27,79
1.190,84
3.078,57
182,67
574,76
5.396,36
9,77
10,30
99,90
0,00
378,74
737,41
45,74
8,00
343,18
2.734,31
1.004,77
266,50
1.900,17
8.995,61
Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007
5.3 Analisis Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Analisis Komponen Utama. Penerimaan PAD merupakan kontribusi dari masing-masing komponen PAD. Pada bagian ini hanya akan dianalis mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi pajak dan retribusi daerah serta kebijakan otonomi daerah terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung. Analisis penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tulungagung dikelompokkan menjadi 2 kategori yang terdiri dari jenis-jenis pajak dan retribusi yang dipungut, variabel lain yang dinilai memiliki dampak secara umum, terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah menggunakan 7 variabel yaitu jumlah hotel, jumlah restoran, jumlah perusahaan, jumlah rumah tangga, jumlah penduduk, tingkat inflasi, pendapatan perkapita. Retribusi daerah menggunakan 12 variabel yaitu panjang jalan, jumlah rumah tangga, jumlah penerbitan akta sipil, jumlah pelayanan kesehatan, jumlah kendaraan bermotor
47
wajib uji, jumlah perusahaan, jumlah penduduk, tingkat inflasi, pendapatan perkapita, jumlah pasar, jumlah juru parkir dan jumlah karcis terminal. 5.3.1. Analisis Komponen Utama Penerimaan Pajak kabupaten Tulungagung Variabel-variabel yang digunakan dalam menganalisis penerimaan pajak daerah berdasarkan kontribusi terhadap masing-masing pajak yang berlaku, yaitu variabel yang mempunyai pengaruh secara umum terhadap variabel tak bebas. Dalam proses analisis dilakukan seleksi variabel berdasarkan pertimbangan kelengkapan data dan kemampuan variabel tersebut terhadap total penerimaan pajak daerah. Setelah dilakukan seleksi ternyata terdapat 7 variabel yang terpilih yaitu jumlah hotel, jumlah restoran, jumlah perusahaan, jumlah rumah tangga, jumlah penduduk, tingkat inflasi, pendapatan perkapita. Seleksi variabel selanjutnya dilakukan melalui teknik analisis komponen utama dengan mengelompokkan variabel-variabel penting untuk melakukan pendugaan, sekaligus memahami struktur dan melihat hubungan antar variabel di wilayah studi. Analisis komponen utama terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung menghasilkan dua komponen utama yang merupakan kombinasi linier dengan peubah aslinya yang bersifat saling bebas. Komponen utama satu yang mempunyai akar ciri 4,61 mempunyai varian sebesar 65,85 persen. Artinya komponen utama satu ini mampu menjelaskan keragaman data sebesar 65,85 persen dari keseluruhan data. Sedangkan komponen utama dua mempunyai akar ciri 2,03 dan varian sebesar 29,04 persen, artinya komponen utama dua ini hanya mampu menjelaskan sebesar 29,04 persen dari keseluruhan data. Sedangkan untuk
48
komponen tiga sampai tujuh tidak digunakan sebab akar cirinya kurang dari satu, sebab jika memiliki akar ciri kurang dari satu memberikan informasi yang lebih sedikit dibandingkan variabel asal yang distandarisasi dengan nilai keragaman satu (Hair, dkk, 1975).
Sehingga
dari analisis komponen utama untuk
penerimaan pajak mempunyai dua komponen yang mampu menjelaskan keragaman data sebesar 94,90 persen yang merupakan nilai kumulatif akar ciri yang disesuaikan dengan kriteria penentuan jumlah komponen utama yang dapat digunakan. Tabel 16. Nilai Akar Ciri Penerimaan Pajak Kabupaten Tulungagung Komponen (1)
Nilai Akar Ciri Total
Varian (%)
Kumulatif Varian (%)
(2)
(3)
(4)
1
4,61
65,85
65,85
2
2,03
29,04
94,90
3
0,29
4,14
99,03
4
0,07
0,97
100,00
5
1,90E-16
2,72E-15
100,00
6
-6,88E-17
-9,83E-16
100,00
7
-5,22E-16
-7,45E-15
100,00
Sedangkan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki kontribusi yang tinggi dapat dilihat pada nilai loading yang besar dengan mengabaikan tanda positif dan negatif, sebab tanda tersebut hanya merupakan tanda korelasi yang bersifat positif atau negatif terhadap komponen utamanya. Dalam penelitian ini menggunakan rule of thum sebesar 0,5 yang berarti bahwa variabel yang mempunyai korelasi signifikan memiliki loading score ≥ 0,5.
49
Tabel 17. Nilai Loading pada PC1 dan PC2 Analisis Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Variabel
Komponen 1
2
(2)
(3)
RT
0,98
-0,17
PDK
0,99
0,04
INF
0,30
-0,95
PDKP
0,97
-0,05
PRS
0,93
0,36
HTL
0,06
0,99
RST
0,88
0,09
(1)
Dari hasil pengolahan dengan SPSS dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pada Komponen Utama 1 (Principle Component 1), dari tujuh variabel yang diamati ada 5 variabel yang berkorelasi secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung karena variansi loading score tiap variabel melebihi 0,5 yaitu jumlah rumah tangga (0,98), jumlah penduduk (0,98), pendapatan perkapita (0,97), jumlah perusahaan (0,93), dan jumlah restoran (0,88).
Dari hasil tersebut ternyata secara berturut-turut yang
memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak adalah jumlah penduduk, pendapatan perkapita, jumlah rumah tangga, jumlah perusahaan dan jumlah restoran. Hal ini menunjukkan bahwa bila ke lima komponen tersebut bertambah, maka penerimaan pajak juga akan mengalami kenaikan. 2. Komponen utama 2 (Principle Component 2), ada 2 variabel yang berkorelasi secara signifikan terhadap penerimaan pajak yaitu inflasi (-0,95) dan jumlah
50
hotel (0,99). Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai inflasi bertanda negatif, artinya mempunyai korelasi negatif dengan komponen 2. Berkorelasi negatif berarti jika inflasi meningkat maka pajak akan menurun, begitu juga sebaliknya jika inflasi menurun maka pajak akan meningkat. Hal ini bisa dipahami karena inflasi tinggi akan mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak akan berkurang, karena pendapatan yang diterima akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 5.3.2. Analisis Komponen Utama Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung. Variabel-variabel yang digunakan dalam menganalisis penerimaan retribusi daerah berdasarkan kontribusi terhadap pengelompokan dari masingmasing retribusi yang berlaku, variabel yang mempunyai pengaruh secara umum terhadap variabel tak bebas. Dalam proses analisis dilakukan seleksi variabel berdasarkan pertimbangan kelengkapan data dan kemampuan variabel tersebut terhadap total penerimaan retribusi daerah. Ada 12 variabel penjelas yang digunakan, setelah itu seleksi variabel dilakukan melalui teknis analisis komponen utama dengan mengelompokkan peubah-peubah penting untuk melakukan pendugaan, sekaligus memahami struktur dan melihat hubungan antar variabel di wilayah studi. Proses analisis komponen utama terhadap penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung menghasilkan 2 komponen utama yang merupakan kombinasi linier dengan peubah aslinya yang bersifat saling bebas. Komponen utama satu yang mempunyai akar ciri 8,10 mempunyai varian sebesar 67,48
51
persen. Artinya komponen utama satu ini mampu menjelaskan keragaman data sebesar 67,48 persen dari keseluruhan data. Sedangkan komponen utama dua mempunyai akar ciri 2,57 dan varian sebesar 21,38 persen, artinya komponen utama dua ini hanya mampu menjelaskan sebesar 21,38 persen dari keseluruhan data. Sedangkan untuk komponen tiga sampai tujuh tidak digunakan sebab akar cirinya kurang dari satu, sebab jika memiliki akar ciri kurang dari satu memberikan informasi yang lebih sedikit dibandingkan variabel asal yang distandarisasi dengan nilai keragaman satu (Hair, dkk, 1975). Sehingga hasil analisis penerimaan retribusi dengan analisis komponen utama mempunyai 2 komponen utama dan mampu menjelaskan keragaman data sebesar 88,86 persen yang merupakan nilai kumulatif akar ciri yang disesuaikan dengan kriteria penentuan jumlah komponen utama yang dapat digunakan. Tabel 18. Nilai Akar Ciri Penerimaan Retribusi Kabupaten Tulungagung Komponen (1)
Nilai Akar Ciri Total
Varian (%)
Kumulatif Varian (%)
(2)
(3)
(4)
1
8,10
67,48
67,48
2
2,57
21,38
88,86
3
0,92
7,70
96,56
4
0,41
3,44
100,00
5
3,64E-16
3,03E-15
100,00
6
2,23E-16
1,86E-15
100,00
7
4,69E-17
3,91E-16
100,00
8
-7,27E-17
-6,06E-16
100,00
9
-1,49E-16
-1,24E-15
100,00
10
-2,56E-16
-2,13E-15
100,00
11
-5,50E-16
-4,58E-15
100,00
12
-1,58E-15
-1,32E-14
100,00
52
Sedangkan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki kontribusi yang tinggi dapat dilihat pada nilai loading yang besar dengan mengabaikan tanda positif dan negatif, sebab tanda tersebut hanya merupakan tanda korelasi yang bersifat positif atau negatif terhadap komponen utamanya. Dalam penelitian ini menggunakan rule of thum sebesar 0,5 yang berarti bahwa variabel yang mempunyai korelasi signifikan memiliki loading score ≥ 0,5. Tabel 19. Nilai Loading pada PC1 dan PC2 Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung Variabel
Komponen 1
2
(2)
(3)
RT
0,99
-0,11
PDD
0,98
0,10
INF
0,35
-0,80
PDKP
1,00
-0,03
AKTE
-0,22
0,93
PJ
0,94
0,15
KSH
0,91
0,34
PRS
0,87
0,33
PSR
0,87
-0,28
KWU
0,92
0,16
JP
-0,67
0,69
KC
-0,68
-0,49
(1)
Dari hasil pengolahan dengan SPSS dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pada Komponen utama 1 (Principle Component 1), dari 12 variabel yang diamati, hanya 2 variabel yang tidak mempunyai korelasi yang Signifikan
53
yaitu jumlah akte dan tingkat inflasi. Dari nilai loading yang Signifikan, jumlah juru parkir dan jumlah karcis terminal yang mempunyai korelasi negatif. Artinya semakin banyak jumlah juru parkir atau jumlah karcis terminal, maka penerimaan retribusi akan menurun. Hal ini perlu diperhatikan, sehingga pengawasan pengelolaan hasil retribusi oleh petugas perlu ditingkatkan agar penyalahgunaan keuangan oleh petugas dapat diminimalkan. Selain itu dapat juga dengan meningkatkan kesejahteraan para petugas. 2. Komponen Utama 2 (Principle Component 2) , ada sekitar 3 variabel yang berkorelasi secara Signifikant, yaitu inflasi, jumlah akte, juru parkir. Inflasi berbanding terbalik dengan penerimaan retribusi, artinya jika inflasi tinggi maka penerimaan daerah dari retribusi akan menurun. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, agar penerimaan retribusi dapat sesuai dengan target, maka inflasi setiap saat harus tetap di jaga kestabilannya. 5.4. Implikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Hasil Analisis Faktor-Faktor Utama yang Mempengaruhi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung Sebagaimana dijelaskan terdahulu, bahwa salah faktor utama yang mempengaruhi pajak maupun retribusi daerah Kabupaten Tulungagung adalah tingkat inflasi yang berkorelasi negatif atau berbanding terbalik terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini berarti apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan, maka penerimaan pajak daerah akan menurun. Tingkat inflasi
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal tingkat inflasi merupakan faktor-faktor yang dapat ditanggulangi dibawah kemampuan pemerintah daerah, sedangkan faktor
54
eksternal adalah faktor-faktor yang timbul dari masalah-masalah yang diluar kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulanginya, seperti keadaan moneter regional, harga bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Sedangkan faktor-faktor lainnya berkorelasi positif, artinya jika ada peningkatan pada variabel tersebut, maka penerimaan pajak atau retribusi juga meningkat. Oleh karena itu, dengan diketahuinya variabel-varibael tersebut, diharapkan dengan target pajak yang meningkat jangan sampai menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah pada dasarnya perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu: (i) dasar pengenaan pajak dan (ii) tarif pajak. Pemerintah daerah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoretis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan. Dengan asumsi bahwa biaya administrasi perpajakan dianggap tidak signifikan dan ceterisparibus level pelayanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak, maka Gambar 3 menunjukkan hubungan antara tarif pajak proporsional atas basis pajak tertentu. Bentuk kurva (“Laffer”) yang berbentuk parabola menghadap sumbu Y (tarif pajak), menghasilkan Total Penerimaan Pajak Maksimum yang ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk menghindari beban pajak baik legal maupun ilegal
55
dengan mengubah “economic behavior” dari wajib pajak. Gambar 3 juga mengasumsikan bahwa penyesuaian wajib pajak terhadap pengenaan tarif pajak tertentu adalah independen terhadap jenis pajak dan tarif pajak lainnya. Model Leviathan akan mencapai total penerimaan pajak maksimum (T*) pada tarif t*. Pada tarif t*, menunjukkan bukanlah tarif tertinggi, tetapi dapat dicapai total penerimaan pajak maksimum. Pada kondisi ini dikenal sebagai Revenue Maximizing Tax Rate. Model Leviathan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respons harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai Total Penerimaan Maksimum. Model Leviatan ini dapat dikembangkan untuk menganalisis hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mencapai Total Penerimaan Pajak Maksimal. Tarif Pajak Daerah Kurva Laffer
t*
T*
Gambar 3. Model Leviatan
Total Penerimaan Pajak Daerah
56
5.5. Komponen-komponen Penerimaan yang berpengaruh terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Sejalan dengan pengimplementasian otonomi yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab yang mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah sehingga sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Di sisi lain pembangunan yang berkesinambungan harus dapat memberi tekanan pada mekanisme ekonomi sosial, politik dan kelembagaan, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, demi terciptanya suatu perbaikan standar hidup masyarakat secara tepat. Untuk itu pemerintah daerah di tuntut untuk mampu mengalokasikan sejumlah besar anggaran pembangunan untuk membiayai program-program yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. APBD Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu tahun 2003-2007, yaitu sebesar 18,24 persen per tahun, sedangkan PAD mengalami pertumbuhan rata-rata 18,84 persen per tahun dan dana perimbangan mengalami pertumbuhan sebesar 23,31 persen. Belanja rutin mengalami pertumbuhan rata-rata 9,31 persen per tahun sementara belanja pembangunan tumbuh sebesar 41,62 persen per tahun. Namun bila dilihat dari nilai kontribusi terhadap total APBD, PAD hanya menyumbang
rata-rata sebesar 6,26 persen, sedangkan dana perimbangan
memberikan sumbangan sebesar 75 persen. Sementara belanja rutin menyerap rata-rata 71,73 persen total belanja daerah. Dengan melihat perkembangan yang ada, maka peningkatan PAD sudah mulai tampak, dan pertumbuhan PAD itu sebanding dengan pertumbuhan APBD. Karena nilai PAD yang kecil, maka sebaiknya pertumbuhan PAD harus lebih besar dari pertumbuhan APBD sehingga
57
kontribusinya
semakin
meningkat.
Sedangkan
alokasi
belanja
walupun
kontribusinya yang terbesar masih di belanja rutin, tetapi kontribusi untuk belanja Pembangunan semakin meningkat, dan pertumbuhan belanja pembangunan juga semakin besar. Tabel 20 . APBD Kabupaten Tulungagung 2003-2007 (Juta Rupiah) Uraian (1)
2003 (2)
2004 (3)
2005 (4)
2006 (5)
2007 (6)
1 Sisa anggaran Tahun Lalu
21.766,27
8.540,90
1.868,00
1.481,00
43.227,26
2 Pendapatan Asli Daerah
26.259,27
27.209,73
30.791,00
36.262,00
50.994,78
326.045,06
363.637,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.466,67
61.879,15
20.737,00
2.758,00
30,00
3 Dana Perimbangan 4 Pinjaman daerah 5 Lain - Lain Pendapatan Daerah 6 Belanja Rutin 7 Belanja Pembangunan Jumlah
373.271,00 611.831,00 705.982,16
313.452,68
358.239,65
338.140,00 453.029,00 459.421,92
96.543,68
101.159,70
87.046,00 156.076,00 297.485,16
418.537,27
461.267,59
426.667,00 652.332,00 800.234,20
Sumber : Bagian Keuangan Setda-Kabupaten Tulungagung, 2007
