V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1.
Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholders Analisis tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholders terkait dengan
pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi stakeholders, analisis kepentingan stakeholders, analisis pengaruh stakeholders dan pemetaan stakeholders. 5.1.1. Identifikasi Stakeholders Hasil identifikasi stakeholders yang terkait dengan pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama
Papua Barat
yang
diklasifikasikan ke dalam enam kelompok yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan swasta disajikan pada tabel 8. Tabel 8. Stakeholders yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di TNTC berdasarkan level administrasi. No
Stakeholders
Prov
Kab
Distrik
Kampung
Keterangan
1
BBTNTC
√
Pemerintah
2
DinParbud Prov. Papua Barat
√
Pemerintah
3
DKP Provinsi Papua Barat
√
Pemerintah
4
Dinparbud PO Kab. Teluk
Pemerintah
√
Wondama 5
DKP Kab. Teluk Wondama
√
Pemerintah
6
Dinhub. Kab. Teluk Wondama
√
Pemerintah
7
BP3D Kab. Teluk Wondama
√
Pemerintah
8
KLH Kab. Teluk Wondama
√
Pemerintah
9
Distrik Roswar
√
Pemerintah
10
Distrik Rumberpon
√
Pemerintah
11
Distrik Roon
√
Pemerintah
12
Kampung Yende
√
Masyarakat
13
Kampung Isenebuay
√
Masyarakat
14
Tokoh Adat Isenebuay
15
Kampung Waprak
16
WWF
17
YALHIMO
18
Konsorsium Mitra Bahari
√
LSM
19
Universitas Negeri Papua
√
PT
20
Pengusaha transportasi laut
√
Swasta
√
Masyarakat √
√
Masyarakat LSM
√
LSM
50
Balai Besar TNTC (BBTNTC) adalah Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab dalam
pelaksanaan pengembangan ekowisata di TNTC
sehingga menjadi stakeholders kunci dalam pengelolaannya. Disisi lain, pengembangan ekowisata berhubungan dengan program pemerintah daerah berada pada dinas terkait, baik yang di provinsi maupun di kabupaten yakni Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Teluk
Wondama dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Provinsi Papua Barat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat dan DKP Provinsi Papua Barat merupakan stakeholders yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekowisata di kawasan TNTC. Kedua instansi ini merupakan stakeholder yang mempunyai kepentingan dan pengaruh terhadap pemanfaatan ruang TNTC yang dikenal dengan istilah zonasi. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga , Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D), Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan
merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Teluk Wondama yang berkedudukan di ibukota kabupaten. Distrik Roon merupakan distrik yang berkedudukan di kepulauan Auri dan merupakan pemekaran dari Distrik Teluk Dua Iri. Distrik Roswar
merupakan
distrik
pemekaran
dari
Distrik
Rumberpon
yang
berkedudukan di Pulau Roswar dan Distrik Rumberpon yang berkedudukan di pulau Rumberpoon. Semua stakeholders tersebut adalah perpanjangan tangan Bupati Teluk Wondama untuk melaksanakan misi daerah dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2007-2027 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pusat Pariwisata Bahari yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, mandiri serta beriman”. WWF merupakan lembaga non profit yang bekerja dan memiliki program membantu pengelolaan TNTC. WWF merintis program pengelolaan taman nasional bersama pemerintah dan mitra pembangunan lainnya, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekologis dan sosial budaya di Tanah Papua. Lembaga ini memberikan bantuan teknis dan pendanaan sehingga merupakan lembaga donor utama dalam pengelolaan TNTC.
51
Yayasan Lingkungan Hidup Manokwari (YALHIMO) merupakan LSM lokal yang memfasilitasi masyarakat dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat di dalam kawasan TNTC. Konsorsium Mitra Bahari merupakan perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai amanat dari Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Konsorsium ini berkedudukan di ibukota provinsi sebagai Mitra Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. Keanggotaan Konsorsium Mitra Bahari merupakan personal yang berasal dari berbagai kalangan seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintah, LSM dan para pemerhati kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sekretariat Konsorsium Mitra Bahari Provinsi Papua Barat berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Papua cq. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Universitas Negeri Papua (UNIPA) adalah Salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari. UNIPA sering melakukan berbagai penelitian mengenai sumber daya alam di kawasan TNTC dan menjadikan kawasan TNTC sebagai lokasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa tingkat akhir terutama bidang biologi, kehutanan, perikanan dan kelautan. Kampung Yende, dikenal sebagai kampung tertua di Pulau Roon. Kampung ini merupakan wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Roon. Kampung Waprak berada di Pulau Roswar, kampung ini telah berubah nama menjadi Saref sejak terjadinya pemekaran kampung di Distrik Roswar dan kampung Waprak menjadi salah satu lokasi pembinaan dari Konsorsium Mitra Bahari dengan berbasis ekowisata bahari. Kampung Isenebuay terletak di Pulau Rumberpon. Masyarakat di kampung ini paling banyak disentuh dengan programprogram dari pihak pengelola taman nasional maupun mitra kerja yang ada. Tokoh Adat tinggal di kampung ini bersama-sama masyarakat setempat. Kampung Waprak dan Kampung Isenebuay merupakan wilayah kerja Bidang Pengelolaan TNTC Wilayah III Ransiki. Kedua puluh instansi tersebut di atas, merupakan
stakeholders yang
mempunyai keterkaitan terhadap pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Menurut Race dan Miller (2006)
52
pemangku kepentingan (stakeholders) didefinisikan sebagai individu, masyarakat, atau organisasi yang secara potensial dipengaruhi oleh suatu kegiatan atau kebijakan. Dengan kata lain, stakeholders mencakup pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan memperoleh manfaat atau sebaliknya dari suatu proses pengambilan keputusan. 5.1.2. Tingkat Kepentingan Stakeholders Hasil
penilaian
tingkat
kepentingan
stakeholders
terkait
dengan
pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama disajikan pada 9. Tabel 9 . Tingkat Kepentingan Stakeholders Terhadap Pengembangan Ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama. No.
Kepentingan K2 K3 K4 5 5 3 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 2 4 2 2 4 3 2 4 3 3 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2
Stakeholder
Jlh
K1 K5 1 BBTNTC 5 5 23 2 DKP Prov.PB 4 2 16 3 Dinparbud Prov.PB 4 2 19 4 Dinparbud Kab.TW 5 2 20 5 DKP Kab. TW 4 2 17 6 BP3D Kab.TW 5 2 19 7 KLH Kab.TW 3 1 13 8 Dinhub Kab.TW 4 1 14 9 Distrik Roswar 4 2 18 10 Distrik Rumberpon 4 2 17 11 Distrik Roon 4 2 16 12 Kampung Yende 3 2 14 13 Kampung Isenebuay 4 2 16 14 Tokoh Adat Isenebuay 3 2 13 15 Kampung Waprak 4 1 14 16 WWF 4 2 16 17 YALHIMO 3 1 10 18 KMB 4 1 12 19 UNIPA 3 1 11 20 Pengusaha Transportasi laut 2 2 11 Keterangan: 5: Sangat tinggi; 4: tinggi; 3: Cukup tinggi; 2: kurang tinggi; 1: Rendah. K1: Keterlibatan stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TNTC. K2: Manfaat pengembangan ekowisata di TNTC bagi stakeholders. K3: Kewenangan stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TNTC. K4: Program stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TNTC. K5:Tingkat ketergantungan stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TNTC.
Berdasarkan
tabel
tingkat
kepentingan
diatas
bahwa
BBTNTC
mempunyai kepentingan sangat tinggi terkait pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama dibandingkan dengan stakeholders lainnya. Hal ini
53
dapat terjadi karena BBTNTC selaku Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan dalam penyusunan program pengelolaan TNTC. Salah satu bentuk pengelolaan kawasan TNTC yang dilakukan adalah pemanfaatan sumber daya alam melalui pengembangan ekowisata untuk kesejahteraan masyarakat dalam kawasan. Stakeholders yang mendukung pengembangan ekowisata di TNTC
adalah
Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat, BP3D Kabupaten Teluk Wondama, DKP Provinsi Papua Barat, DKP Kabupaten Teluk Wondama, Distrik Roswar, Distrik Rumberpon, Distrik Roswar, Kampung Isenebuay dan WWF. Stakeholders yang cukup mendukung pengembangan ekowisata adalah Dinas perhubungan Kab. Teluk Wondama, KLH Kab. Teluk Wondama, Kampung Yende, Kampung Waprak, Tokoh adat Isenebuay, YALHIMO, UNIPA dan Pengusaha transportasi laut. 5.1.3. Tingkat Pengaruh Stakeholders Hasil penilaian tingkat pengaruh stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TNTC kabupaten Teluk Wondama disajikan pada tabel 10. Tabel 10.Tingkat Pengaruh Stakeholders Terkait Dalam Pengembangan Ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Stakeholders BBTNTC DKP Prov.PB Dinparbud Prov.PB Dinparbud Kab.TW DKP Kab. TW BP3D Kab.TW KLH Kab.TW Dinhub Kab.TW Distrik Roswar Distrik Rumberpon Distrik Roon Kampung Yende Kampung Isenebuay Tokoh adat Isenebuay Kampung Waprak WWF YALHIMO
P1 5 4 3 4 3 4 2 3 5 4 4 3 3 3 3 3 2
P2 5 2 3 4 3 4 2 2 5 4 4 3 3 4 3 3 2
Pengaruh P3 P4 5 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 3 2 4 2 4 2 3 3 4 1 4 1 3 3 4 1 4 2 3 1
P5 5 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3
Jlh 22 15 16 19 15 18 12 12 18 16 17 14 13 16 13 16 11
54
Lanjutan tabel 10 18 KMB 3 2 4 2 3 14 19 UNIPA 3 3 3 1 3 13 20 Pengusaha transportasi laut 2 3 3 3 3 14 Keterangan: 5: Sangat tinggi; 4: Tinggi; 3: Cukup tinggi; 2:Kurang tinggi; 1:Rendah. P1: Kemampuan stakeholders dalam memperjuangkan aspirasinya terkait pengembangan ekowisata di TNTC. P2: Kontribusi fasilitas yang diberikan oleh stakeholders terkait pengembangan ekowisata. P3: Kapasitas kelembagaan/SDM yang ditugaskan oleh stakeholders terkait dengan pengembangan ekowisata. P4: Dukungan anggaran stakeholders yang digunakan terkait pengembangan ekowisata di TNTC. P5: Kemampuan stakeholders melaksanakan pengembangan ekowisata.
Berdasarkan analisis pengaruh stakeholders bahwa BBTNTC
sangat
mempengaruhi pengembangan ekowisata di kawasan TNTC. Hal ini dapat terjadi karena kewenangan dan tanggungjawab BBTNTC sesuai dengan Permenhut No. 03/Menhut-II/2007 untuk melakukan pengelolaan kawasan. BBTNTC selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan cq. Ditjen PHKA berpengaruh dalam penentuan
kebijakan berkaitan dengan pengembangan
ekowisata di TNTC. Selain itu BBTNTC
mempunyai kewajiban untuk
melindungi, melestarikan dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam di kawasan TNTC. Selanjutnya
stakeholders
yang
turut
mempengaruhi
pengembangan
ekowisata di TNTC adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab. Teluk Wondama, BP3D Kab. Teluk Wondama, Distrik Roswar, Distrik Roon, Dinas pariwisata Provinsi Papua Barat, WWF, Distrik Rumberpon dan Tokoh adat Isenebuay. Stakeholders yang cukup mempengaruhi pengembangan ekowisata di TNTC adalah DKP Provinsi Papua Barat, Kampung Yende, KMB, Kampung Waprak, Dinas Perhubungan Kab. Teluk Wondama, KLH Kab. Teluk Wondama, Kampung Isenebuay, UNIPA dan Pengusaha Transportasi Laut. Pengaruh stakeholders berkaitan dengan kekuasaan (power) terhadap kegiatan,
termasuk pengawasan terhadap keputusan yang telah dibuat dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sekaligus menangani dampak negatifnya. Pengaruh stakeholders dapat dinilai dengan mengukur besar kecilnya kemampuan stakeholders tersebut mempengaruhi atau memaksa pihak lain untuk mengikuti
55
kemauannya. Sumber pengaruh dapat berupa peraturan, uang, opini, informasi, massa, kepemimpinan dan sebagainya (Asikin, 2001). 5.1.4. Klasifikasi Stakeholders Terhadap Pengembangan Ekowisata Untuk mengklasifikasikan stakeholders terkait dengan pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh stakeholders
dengan menggunakan
stakeholders grid dengan bantuan Microsoft exel. Hasil analisis stakeholders dikategorikan menurut tingkat kepentingan dan pengaruh yang disajikan seperti
High
gambar 8. 25.0
Kuadran II Key Player
Kuadran I Subyek
22.5 20.0
3 5
17.5
1
6 9
10
4
Kepetingan
13 2
15.0
8 7
12.5
15
16
11
12 14 18
10.0
17
19
20
7.5 5.0 2.5 Low
Kuadran III Context setter
Kuadran IV Crowd
0.0 Low
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5 15.0 Pengaruh
17.5
20.0
22.5
25.0 High
Gambar 8. Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholders terhadap pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama. Keterangan : 1: Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih; 2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat; 3: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat; 4:Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama; 5: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Teluk Wondama; 6: BP3D Kabupaten Teluk Wondama; 7: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama; 8; Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama; 9: Distrik Roswar; 10: Distrik Rumberpon; 11: Distrik Roon; 12: Kampung Yende; 13: Kampung Isenebuay; 14: Tokoh Adat Isenebuay; 15: Kampung Waprak; 16: WWF Indonesia Site Teluk Wondama; 17: YALHIMO; 18: Konsorsium Mitra Bahari; 19: UNIPA Manokwari; 20: Pengusaha Transportasi laut.
56
Posisi kuadaran dapat menggambarkan posisi dan peranan yang dimainkan oleh masing-masing stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama yaitu: (1) Subyek artinya kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah; (2) Key Player artinya kepentingan dan pengaruhnya tinggi; (3) Context setter artinya kepentingan rendah tetapi pengaruhnya tinggi, dan (4) Crowd artinya kepentingan dan pengaruhnya rendah. Posisi Kuadran I (Subject) ditempati oleh Kantor Lingkungan Hidup Teluk Wondama dan Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama. Kedua stakeholders tersebut memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pengembangan ekowisata di TNTC namun pengaruhnya rendah. Kedua
stakeholders ini
merupakan stakeholders yang penting namun memerlukan pemberdayaan dalam proses pengembangan ekowisata di TNTC. Dinas perhubungan memiliki kepentingan yang lebih tinggi dibandingakn Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama. Hal ini dapat terjadi karena Dinas perhubungan memiliki tanggungjawab untuk membuka akses atau jalur pelayaran ke distrikdistrik yang ada di kawasan TNTC dan sekaligus sebagai sarana bagi wisatawan di TNTC. Sedangkan Kantor Lingkungan Hidup memiliki tanggungjawab untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan namun Kantor Lingkungan Hidup baru dibentuk pada tahun 2008 sehingga program yang dibuat belum nyata di lapangan. Posisi pada Kuadran II (Key Players) merupakan kelompok yang paling kritis karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang sama-sama tinggi. Terdapat empat belas
stakeholders yang menempati posisi pada Key Players
yaitu BBTNTC; DKP Provinsi Papua Barat; Dinas Pariwisata dan kebudayaan Provinsi Papua Barat; Dinparbud Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Teluk
Wondama; DKP Teluk Wondama; BP3D Teluk Wondama; Distrik Roswar; Distrik Rumberpon; Distrik Roon; Kampung Yende; Kampung Isenebuay; Tokoh Adat Isenebuay; Kampung Waprak; dan WWF . Untuk memastikan keefektifan dan dukungan koalisi terhadap pengembangan ekowisata harus membangun hubungan kerja yang baik dengan stakeholders yang ada di kuadaran II. Kepentingan Dinas Pariwisata kebudayaan Pemuda dan Olah Raga berada pada urutan terpenting kedua di kuadran II dan pengaruhnya juga pada urutan
57
kedua bahkan dari semua stakeholders yang ada. Hal tersebut terjadi karena Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama memiliki tingkat kemampuan yang sangat tinggi dalam memperjuangkan aspirasi dalam pengembangan ekowisata di TNTC, memiliki kontribusi fasilitas dan kapasitas kelembagaan/SDM serta keterlibatan dalam pengembangan ekowisata
yang
sangat tinggi dan juga kemampuan yang cukup tinggi dalam pengembangan ekowisata di TNTC. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Teluk Wondama yang lain yang mempunyai pengaruh yang tinggi dalam pengembangan ekowisata di TNTC adalah BP3D Kabupaten Teluk Wondama dan Distrik Roswar. Stakeholders ini memiliki pengaruh yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Distrik Rumberpon, Distrik Roon, Kampung Yende dan WWF. Dinas Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama mempunyai pengaruh kedua tertinggi terhadap pengembangan ekowisata. Hal ini terjadi karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Wondama mempunyai kewenangan dalam pengembangan ekowisata di kabupaten Teluk Wondama namun belum ada kewenangan dalam memberikan perijinan bagi para wisatawan yang berkunjung ke kawasan TNTC. BP3D Kabupaten Teluk Wondama dan Distrik Roswar
mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap
pengembangan ekowisata TNTC. BP3D Kabupaten Teluk Wondama mendukung Gubernur Papua Barat untuk pemanfaatan zona pariwisata yaitu mencanangkan Pulau Roswar sebagai model dalam pengembangan kawasan perikanan berbasis ekowisata. Kampung Isenebuay terletak di sebelah timur
Pulau Rumberpon.
Masyarakat di kampung ini paling banyak disentuh dengan program-program dari pihak pengelola taman nasional maupun mitra kerja yang ada. Kepala Suku tinggal di kampung ini bersama-sama masyarakat. Kedua stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama-sama sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena keduanya selalu terlibat dalam proses penetapan zona pariwisata di TNTC. Kedua stakeholders ini selalu memiliki pemahaman yang sama tentang pemanfaatan kawasan di wilayah Isenebuay.
58
Kampung Waprak yang berada di Pulau Roswar merupakan stakeholders yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Kampung ini sedang melakukan sasi pemanfaatan sumberdaya alam, sasi tersebut akan dibuka bersama-sama seluruh masyarakat pada saat yang akan ditentukan kemudian. Biasanya sasi dilakukan selama satu tahun atau tergantung kebutuhan. Sasi merupakan kearifan lokal yang sangat baik dan perlu dikembangkan karena merupakan salah satu cara pengelolaan sumberdaya alam yang baik yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat di Waprak. Selain itu, Kampung Waprak juga telah menyepakati untuk membuat Peraturan Kampung tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Kampung Yende adalah kampung tertua di Pulau Roon. Pulau ini terletak pada jajaran Kepulauan Auri yang memiliki potensi hasil laut yang sangat melimpah. Kepulauan Auri sering menjadi sasaran para tourist mancanegara untuk kegiatan diving dan snorkeling. Itulah sebabnya, Kampung Yende mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan ekowisata TNTC. Kampung Yende juga memiliki wisata rohani berupa Gereja tua dan Alkitab peninggalan Belanda yang ditulis dalam bahasa Belanda pada tahun 1898 serta makam misionaris. Konsorsium Mitra Bahari, Pengusaha Transportasi Laut dan Universitas Negeri Manokwari menempati Kuadran III (Context Setter) artinya ketiga stakeholders ini dapat mempengaruhi pengembangan ekowisata, karena memiliki pengaruh yang tinggi. Para pengusaha transportasi laut umumnya pendatang dari Sulawesi yaitu Suku Buton. Pengusaha ini untuk mengangkut kebutuhan bahan pokok ke distrik-distrik di dalam kawasan TNTC dan sewaktu-waktu bila ada tourist yang menggunakan kapal tersebut akan dilayani. Stakeholders yang berperan pada Context Setter dapat menjadi resiko yang signifikan dan perlu dipantau dan dikelola dengan hati-hati karena dapat memblokir pengembangan ekowisata di TNTC (Groenendijk. 2003). Posisi pada Kuadran IV (Crowd) adalah
Yayasan Lingkungan Hidup
(YALHIMO) artinya memiliki kepentingan dan pengaruh rendah terhadap pengembangan ekowisata. Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa stakeholders ini tidak terlibat secara langsung dengan pengembangan ekowisata
59
dilapangan. Stakeholders ini membutuhakan sedikit pengawasan dan evaluasi namun dengan prioritas yang rendah. Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholders dapat berubah tipenya sepanjang waktu dan dampak perubahan tersebut perlu dipertimbangkan (Reed et al. 2009). Stakeholders yang berada pada posisi Key players harus diajak kerjasma karena mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap fenomena pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dan stakeholders yang posisi sebagai Subject perlu dilakukan pemberdayaan, apabila tidak diberdayakan ada kemungkinan mereka melakukan perlawanan dengan membentuk aliansi. Menurut (Groenendjik, 2003) bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam suatu proyek dalam hal ini pengembangan ekowisata di TNTC maka stakeholder yang ada di kuadran I, II dan III adalah merupakan stakeholder inti yang perlu diperhatikan. 5.2. Tingkat Kebutuhan Stakeholders Terkait Pengembangan Ekowisata Pengembangan ekowisata di TNTC melibatkan beberapa stakeholders baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebutuhan stakeholders tergantung pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing terkait dengan pengembangan ekowisata di dalam kawasan TNTC. Kebutuhan stakeholders diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi serta pencermatan terhadap tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan yang menjadi dasar hukumnya. Stakeholders yang dianalisis adalah stakeholders yang berperan langsung dalam pengembangan ekowisata di taman nasional saat ini. Kebutuhan stakeholders secara umum sudah sinergis dengan pengembangan ekowisata di TNTC. Hasil identifikasi kebutuhan stakeholders dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih a. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai baik secara intern di Unit Pelaksana Teknis (UPT) ataupun bekerjasama dengan Balai Diklat Kehutanan, Dinas pariwisata (baik Provinsi maupun Kabupaten), kementerian Lingkungan Hidup; b. Peningkatan kualitas pegawai dengan studi banding ke kawasan-kawasan yang lebih maju pada bidang ekowisata;
60
c. Seminar dan lokakarya yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan ekowisata, akan menambah pengetahuan dan wawasan para personil yang bersangkutan; d. Peningkatkan prasarana dan sarana transportasi, baik dilakukan oleh pemerintah setempat atau pihak swasta, penginapan/akomodasi bagi pengunjung; e. Perlu promosi dan informasi melalui kerjasama dengan media cetak maupun media elektronik; f. Net working dengan organisasi lain, pembuatan dan penyebaran booklet, leflet, dan lain-lain; g. Untuk merangsang pasar domestik perlu ada paket-paket wisata yang bervariasi dan harganya lebih murah yang dikemas sesuai dengan situasi, kondisi dan keinginan pasar domestik maupun luar; h. Perlu dukungan anggaran yang memadai dalam pengembanagan ekowisata TNTC; i. Perlu pemberdayaan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk menyambut program ekowisata; j. Perlu perlindungan dan pengamanan ODTWA di kawasan TNTC. 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat a. Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk dapat menerima program ekowisata di kawasan TNTC; b. Program pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan TNTC; c. Peningkatan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dalam bidang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. d. Mempersiapkan Rencana Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Perikanan pada Zona Pemanfaatan di TNTC, terkait dengan ada pencanangan Roswar sebagai Model ekowisata oleh Gubernur. 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat a.
Membutuhkan data dan informasi dalam rangka pengembangan wisata di TNTC secara khusus dan Provinsi Papua Barat secara umum;
b.
Peningkatan sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dalam bidang ekowisata;
61
c.
Pengadaan sarana transportasi wisata baik oleh pemerintah maupun pihak swsata;
d.
Pembuatan paket-paket wisata di kawasan Taman Nasional secara khusus dan provinsi Papua secara umum.
4. Dinas Pariwsata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Teluk Wondama a. Perlindungan dan pengamanan kawasan TNTC karena merupakan obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Teluk Wondama; b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Teluk Wondama segera diselesaikan; c. Perlu mengalihkan alternatif mata pencaharian masyarakat agar tidak merusak kawasan karena kawasan TNTC merupakan tempat mencari masyarakat secara turun temurun; d. Perda tentang Pengelolaan Wisata di Kab Teluk Wondama perlu segera dibuat sebagai dasar penerimaan PAD dari sektor pariwisata; e. Koordinasi dengan semua instansi terkait dalam pengelolaan wisata untuk menyamakan persepsi semua stakeholders; f. Publikasi potensi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; g. Sosialisasi dan pengawasan potensi wisata termasuk terumbu karang agar tidak rusak; h. Pembentukan
kelompok-kelompok
sadar
wisata
agar
masyarakat
berpartisipasi dalam mengamankan kawasan mereka sendiri. i. Peningkatan sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dalam bidang ekowisata j. Pembentukan forum ekowisata di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderwasih. 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Teluk Wondama a. Pemberian SIUP dan SIPI di dalam Kawasan TNTC
bagi pengusaha
penangkap ikan di zona pemanfaatan umum; b. Perlu penyuluhan tentang pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di TNTC. c. Pembuatan papan informasi tentang zonasi TNTC terutama zona inti ditiap-tiap kampung;
62
d. Anggaran yang memadai dalam pengelolaan kawasan konservasi di TNTC. 6. BP3D Kabupaten Teluk Wondama a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemda di bidang tata ruang dan prasarana fisik; c. Perencanaan pembangunan pariwisata sebagai salah satu program prioritas di kabupaten Teluk Wondama; d. Menjalin kerjasama dengan pengusaha untuk terlibat pengembangan ekowisata di kawasan TNTC. 7. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama a. Perlu peningkatan penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan hidup; b. Perlu adanya pengawasan dan monitoring sumber daya alam; c. Peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung Pengawasan sumber daya alam; d. Perlu sinkronisasi program lintas sektoral terutama pemanfaatan sumberdaya alam sebagai daya tarik tarik dan obyek wisata. 8. Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama a. Perlu pembangunan dermaga di setiap distrik terutama distrik yang menjadi daerah tujuan wisata; b. Pengadaan alat tranportasi laut oleh pemerintah maupun pihak swasta. 9. Distrik Roswar a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan; c. Zona pariwisata yang ada di wilyaha Distrik Roswar perlu dikelola dengan baik. d. Kesepakatan bersama yang dibuat di Distrik Roswar perlu ditetapkan dalam suatau peraturan kampung. 10. Distrik Rumberpon a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
63
b. Perlu pelatihan masyarakat di distrik Rumberpon tentang pengembangan ekowisata; c. Forum kolaborasi pengembangan ekowisata sangat dibutuhkan untuk sinkronisasi program antar sektor terkait di lapangan. 11. Distrik Roon a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekowisata; b. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan; c. Forum kolaborasi pengembangan ekowisata sangat dibutuhkan untuk sinkronisasi program antar sektor terkait di wilayah distrik Roon. d. Perlu kerjasama antar distrik terkait dalam pengembangan ekowisata diwilayah distrik Roon. 12. Kampung Yende a. Pelatihan interpreter atau guide bagi masyarakat kampung Yende; b. Pemberdayaan masyarakat Yende dibidang program ekowisata berupa guide maupun lainnya; c. Zona pariwisata harus diawasi bersama dengan instansi terkait (Balai, WWF, DKP, Dinas Pariwisata); d. Perlu pembuatan batas zona inti secara fisik di lapangan agar masyarakat tahu membedakan dengan zona pariwisata. e. Perlu pengamanan sumber daya alam bersama dengan pihak pengelola kawasan agar tidak dirusak oleh para penangkap ikan yang tidak bertanggungjawab. 13. Kampung Isenebuay a. Perlu pemberdayaan masyarakat dikampung Isenebuay, agar siap menerima program ekowisata; b. Kebutuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan masyarakat harus diperhatikan untuk kesejahteraan masyarakat; c. Perlu transportasi laut untuk mengamankan sumberdaya alam yang menjadi daya tarik wisata di wilayah kampung Isenebuay. 14. Tokoh Adat Isenebuay a. Perlu melindungi aturan adat dan tempat sakral di wilayah adat Isenebuay;
64
b. Perlu pembinaan masyarakat adat berkaitan dengan program ekowisata di kawasan TNTC; c. Perlu kerjasama dengan Balai Besar TNTC dalam perlindungan dan pengamanan kawasan secara bersama-sama sehingga obyek daya tarik wisata tetap terjaga. 15. Kampung Waprak a. Perlindungan obyek daya tarik wisata alam dan melestarikan lingkungan hidup; b. Pemberlakuan sasi di wilayah kampung waprak perlu dihargai kampung lain sehingga tidak melanggar kesepakatan adat yang sudah dibuat dan Peraturan Kampung yang sudah disepakati perlu pengesahan oleh Pemda; c. Perlu pemasangan tanda batas zona inti dengan zona pariwisata sehingga mempermudah dalam pengawasan masyarakat dilapangan. 16. WWF Indonesia Site Teluk Wondama a. Mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekologis dan sosial budaya; b. Pemetaan potensi obyek daya tarik wisata di dalam kawasan sebagai bahan dalam menentukan paket-paket wisata. c. Promosi dan penyebarluasan informasi tentang obyek daya tarik wisata di TNTC . 17. Konsorsium Mitra Bahari a. Perlu koordinasi yang rutin dengan semua anggota Konsorsium; b. Menyiapkan database Pulau Roswar untuk persiapan desa ekowisata; c. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan ketrampilan tentang pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam. 18. YALHIMO a. Mendorong nilai sosial budaya masyarakat untuk dihargai dalam pengembangan ekowisata di TNTC; b. Perlu pemberdayaan masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat agar terlibat mengelola potensi obyek daya tarik wisata di kawasan TNTC; c. Perlu pengelolaan potensi obyek daya tarik wisata secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
65
19. Universitas Negeri Papua. a. Perlu kerjasama bidang penelitian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program ekowista di kawasan TNTC; b. Promosi dan pembuatan paket-paket ekowisata di kawasan TNTC; c. Pemberdayaan masyarakat agar bisa menerima program ekowisata; d. Perlu kerjasama bidang penelitian potensi obyek daya tarik wisata dalam kawasan TNTC; 20. Pengusaha Transportasi Laut a) Perlu dukungan Dinas perhubungan serta Kepala-kepala Distrik di TNTC tentang pelayaran yang rutinitas dalam kawasan; b) Perlu peran serta masyarakat dalam menjalin hubungan baik dengan pengusaha transportasi; Hasil identifikasi kebutuhan stakeholders kemudian dideskripsikan berdasarkan bidang objek daya tarik wisata, bidang sarana dan prasarana, bidang publikasi dan informasi, bidang sumber daya manusia, bidang perencanaan pengembangan ekowisata dan bidang forum ekowisata di TNTC. Rekapitulasi analisis kebutuhan stakeholders disajikan pada tabel 11. Tabel 11. Rekapitulasi Kebutuhan Stakeholders Terkait dengan Pengembangan Ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama No I
Kebutuhan/Aspek Objek Daya Tarik Wisata Inventarisasi dan identifikasi 1. ODTW. 2.
II
III.
Perlindungan ODTWA.
dan
pengamanan
Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan sarana dan prasarana ekowisata (shelter, guest house, alat transportasi) Publikasi dan Informasi 4. Promosi dan publikasi ODTW. 5.
Penyusunan paket-paket ekowisata
6.
Studi analisis pasar ekowisata
7.
Penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat
Stakeholder BBTNTC, Dinparbud PO KTW, Dinparbud PPB. WWF, UNIPA. BBTNTC, DKP KTW, Dinparbud PO KTW, WWF.
BBTNTC, Dinparbud PO KTW, Dinparbud PPB, Dinhub, PTL.
BBTNTC, Dinparbud PO KTW, Dinparbud PPB. WWF. BBTNTC, Dinparbud PO KTW, Dinparbud PBB, WWF. BBTNTC, Dinparbud KTW, Dinparbud PPB dan WWF. BBTNTC, Dinparbud PO KTW, Distrik Roswar, Distrik Roon, Distrik Rumberpoon, WWF, YALHIMO.
66
Lanjutan tabel 11. IV.
Sumberdaya Manusia 8 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang ekowisata. 9
Pelatihan pemandu wisata (guide) kepada masyarakat di TNTC
10
V.
Pengembangan pendidikan lingkungan hidup baik secara formal maupun informal 11 Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan program ekowisata. Penyusunan pengelolaan ekowisata 12 13
VI
Penyusunan rencana pengelolaan KP3K berbasis ekowisata.
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekowisata TNTC. Pembentukan Forum 14. Forum ekowisata atau forum kolaborasi ekowisata TNTC
BBTNTC, Dinparbud PO KTW, Dinparbud PPB, DKP KTW, DKP PPB. BBTNTC, Dinparbud PO KTW, Distrik Roswar, Distrik Roon, Distrik Rumberpon, YALHIMO, Kpg Waprak, Kpg Isenebuay, Kpg Yende. KLH KTW dan YALHIMO
BBTNTC, Dinparbud PO KTW, DKP PPB, DKP KTW, WWF, KMB, YALHIMO, Tokoh adat Isenebuay. DKP PPB, DKP KTW dan KMB. BBTNTC
BBTNTC, Dinparbud PO KTW,Dinparbud PPB, DKP KTW, DKP PPB, KMB, KLH KTW. Keterangan: BBTNTC: Balai Besar Taman Nasional Teluk cenderawasih; Dinparbud PO KTW: Dinas pariwisata dan Kebudayaan pemuda dan Olah Raga Kab. Teluk Wondama; Dinhub: Dinas Perhubungan; DKP : Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinparbud PPB: Dinas Pariwisata dan kebudayaan Provinsi Papua Barat; BP3D: Badan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah; KLH: Kantor Lingkungan Hidup; KMB: Konsosium Mitra Bahari; YALHIMO: Yayasan Lingkungan Hidup Manokwari; UNIPA: Universitas Negeri Papua; WWF: World Wild Fund for Nature; PTL: Pengusaha Tranportasi Laut; Toad Isenebuay: Kpg: Kampung.
Hasil analisis kebutuhan stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TNTC kabupaten Teluk Wondama menunjukkan bahwa ada beberapa persamaan kebutuhan stakeholders karena memiliki tugas pokok dan fungsi yang hampir sama. Stakeholders yang memiliki kebutuhan yang sama adalah BBTNTC, Dinparbud Provinsi Papua Barat; Dinparbud Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama. Kesamaan kebutuhan stakeholders tersebut adalah promosi dan publikasi ODTW; pengadaan sarana dan prasarana ekowisata; peningkatan sumberdaya manusia dalam bidang ekowisata; inventarisasi dan identifikasi ODTW dan penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat. DKP Provinsi Papua Barat dan DKP Kabupaten Teluk Wondama memiliki kebutuhan tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis ekowisata di kawasan TNTC. KLH Kabupaten Teluk Wondama berkaitan tentang penyuluhan dan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat dalam kawasan TNTC.
67
5.3.
Pengembangan Ekowisata TNTC Saat Ini. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, kondisi
ekowisata saat ini di TNTC di sajikan pada tabel 12. Tabel 12. Kondisi Ekowisata Saat ini Di TNTC Kabupaten Teluk Wondama No. Aspek Kondisi Saat ini 1. Wisatawan TNTC menjadi daerah tujuan wisata sejak tahun 2004 sampai sekarang. Wisatawan mancanegara lebih dominan dari wisata nusantara untuk snorkeling, diving dan menikmati panorama pantai. 2. Akses Belum ada pelayaran rutin dalam kawasan TNTC Wisatawan biasa menggunakan sistim carter kapal untuk berwisata. 3. Sarana dan Sarana dan prasarana masih terbatas. prasarana Alat transportasi khusus wisatawan belum tersedia. 4. Kebijakan RIPPDA provinsi Papua Barat menetapkan kawasan TNTC masuk dalam wilayah pengembangan Pariwisata wilayah II dengan obyek wisata bahari. RIPPDA Kabupaten Teluk Wondama masih dalam tahap proses. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama memetakan kawasan TNTC masuk dalam wilayah pengembangan pariwisata bahari. 5. Ruang dan TNTC dibagi dalam 6 zona dan pengembangan Pengembangan ekowisata pada zona pariwisata ekowisata BBTNTC telah melakukan kesepakatan tentang pengelolaan pariwisata alam dengan Pemda Kabupaten Teluk Wondama. Pulau Roswar menjadi salah satu pilot project pengembangan ekowisata berbasis masyarakat oleh Provinsi Papua Barat. Pemerintah dan LSM melakukan pemberdayaan masyarakat terkait program ekowisata. 6. Kerjasama Pengusaha bidang ekowisata belum ada di TNTC. mitra Pengelolaan ekowisata secara umum masih ditangani oleh BBTNTC. Pengelolaan ekowisata secara umum masih ditangani oleh Balai Besar TNTC dengan sarana dan prasarana yang terbatas dan belum ada mitra swasta yang melakukan pengusahan ekowisata di TNTC. Pengembangan ekowisata di TNTC didukung oleh RIPPDA Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama.
68
5.3.1. Jumlah dan Asal Pengunjung Pajak dari Pengunjung.
Serta
Penerimaan Negara Bukan
TNTC telah menjadi daerah tujuan wisata sejak tahun 2004 bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Wisatawan mancanegara biasanya untuk diving, snorkeling dan menikmati keindahan laut dan pantai. Bentuk wisata di kawasan TNTC adalah wisata minat khusus bukan wisata massal. Selain daerah tujuan wisata, kawasan ini menjadi sasaran para peneliti dari instansi pemerintah, perguruan tinggi maupun mahasiswa
menyangkut
keanekaragaman hayati dan juga sosial masyarakat setempat. Berdasarkan data pengunjung tahun 2005-2010 bahwa jumlah wisatawan di TNTC sebanyak 463 orang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 287 orang, wisatawan nusantara sebanyak 79 orang dan peneliti sebanyak 97 orang. Jumlah kunjungan tiap tahun sifatnya berfluktuasi. Kunjungan wisatawan mancanegara lebih tinggi bila dibandingkan dengan wisatawan nusantara. Kunjungan yang paling tinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 116 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 79 orang, wisatawan nusantara sebanyak 35 orang dan peneliti 2 orang. Selanjutnya
kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan pada
tahun 2008, 2009 dan 2010 (BBTNTC, 2011). Histogram
pengunjung ke
kawasan TNTC dapat disajikan pada gambar 9. 80
Jumlah (orang)
70 60 50 40
penelitian
30
wisnu
20
wisman
10 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Tahun
Sumber: BBTNTC, 2011.
Gambar 9. Histogram pengunjung ke TNTC selama tahun 2005-2010
69
Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke TNTC berasal dari berbagai Negara. Data asal wisatawan dari tahun 2005-2010 ada 14 (empat belas) negara yang pernah berkunjung ke TNTC namun setelah dianalisis yang sering berkunjung ke TNTC ada sebanyak 9 (sembilan) negara. Wisatawan yang paling dominan berasal Polandia selanjutnya Swedia dan Amerika (BBTNTC, 2011). Wisatawan yang berkunjung ke TNTC sifatnya berkelompok atau rombongan dan lamanya kunjungan berkisar 1-2 minggu. Saat melakukan wisata di kawasan pada umumnya wisatawan mencarter satu unit kapal dari Manokwari kemudian menuju daerah tujuan wisata di kawasan TNTC. Kegitan wisatawan umumnya untuk
pada
diving, snorkeling dan pengamatan keindahan pantai serta
pengamatan burung-burung laut. Peralatan diving dan snorkeling biasanya dibawah sendiri dan untuk pengisian oksigen bisa dilakukan di Manokwari yaitu di kantor Balai Besar TNTC dan Angktan Laut Manokwari. Jumlah wisatawan berdasarkan asal negara yang sering berkunjung ke kawasan TNTC selama tahun
Jumlah (Orang)
2005-2010 dapat dilihat pada gambar 10. 160 140 120 100 80 60 40 20 0
jumlah
Asal Negara
Sumber: BBTNTC, 2011
Gambar 10. Histogram asal wisatawan yang dominan berkunjung ke TNTC sejak tahun 2005-2010. Untuk memonitoring pengunjung ke kawasan TNTC, Balai Besar TNTC memberikan pelayanan berupa
Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi
(SIMAKSI) kepada pengunjung dan mengenakan pungutan sesuai peraturan
70
perundang-undangan yang berlaku. Sejak tahun 2004 SIMAKSI sudah diberlakukan kepada pengunjung, namun pungutan masuk kawasan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengunjung baru dilakukan sejak tahun 2008-2010. Jumlah PNBP dari pengunjung di TNTC sejak tahun 2008 sampai 2010 sebesar Rp. 30.257.500 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.13.383.500 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tiga lima ratus ribu rupiah); tahun 2009 sebesar Rp. 11.859.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp. 5.015.000,- (lima juta lima belas ribu rupiah). Jumlan penerimaan Negara bukan pajak dari pengunjung ke kawasan TNTC dapat dilihat pada gambar 11.
14,000,000 12,000,000
Julah (Rp)
10,000,000 8,000,000 6,000,000
Jumlah (Rp)
4,000,000 2,000,000
2008
2009
2010
Tahun Sumber: BBTNTC, 2011
Gambar 11. Histogram Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengunjung di TNTC selama periode tahun 2008-2010. Berdasarkan histogram diatas bahwa PNBP lebih besar pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2008 . Hal ini disebabkan karena Penerimaan Negara Bukan Pajak berkaitan erat dengan jumlah pengunjung, lamanya kunjungan dan jenis aktifitas yang dilakukan wisatawan selama berwisata.
71
5.3.2. Kesepakatan Para Pihak Terkait Pengembangan Ekowisata TNTC Balai Besar TNTC melakukan semiloka pengelolaan pariwisata alam di kawasan TNTC dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Semiloka ini diikuti oleh Badan Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Lingkungan Hidup, Polres, Dinas perhubungan dan Infokom, Distrik Roon dan WWF.
Kegiatan semiloka
menghasilkan beberapa kesepakatan yang perlu ditindaklanjuti oleh para pihak terkait
antara lain: peningkatan sumberdaya manusia baik secara kuantitas
Gambar 12.
Semiloka Pengembangan pariwisata alam TNTC di Kab. Teluk Wondama (Dokumentasi saat penelitian)
maupun kualitas; peningkatan sosialisasi dan penyuluhan sadar wisata; promosi dan pemasaran kepariwisataan; penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Teluk Wondama; Pembentukan Tim Koordinasi pengembangan ekowisata daerah; dukungan anggaran yang memadai dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup baik secara formal maupun informal. 5.3.3. Sarana dan Prasarana Ekowisata Pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan ekowisata di kawasan TNTC. Beberapa jenis sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh Pemda Kabupaten Teluk Wondama dan BBTNTC dikawasan TNTC untuk mendukung peningkatkan pengembangan ekowisata antara lain: dermaga kapal
dikampung waprak, guest house di
kampung waprak dan di pulau Nusrowi, shelter di kampung Tandia, pos-pos
72
pengamanan, alat transportasi pengamanan kawasan, alat komunikasi radio terpadu berupa SSB, pembuatan pipa air minum dan listrik desa.
Gambar 13. Dermaga di Kampung Waprak Distrik Roswar dan Guest house di Pulau Nusrowi Distrik Rumberpon (Dokumentasi saat Penelitian)
5.3.4. Pemberdayaan Masyarakat Pada saat penelitian berlangsung di Kampung Waprak Distrik Roswar, Konsorsium Mitra Bahari (KMB) melakukan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan kepada ibu-ibu tentang
membuat makanan ringan dan cara membuat
souvenir. KMB merupakan LSM Lokal perpanjangan tangan dari Departemen Perikanan dan Kelautan yang dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. KMB memiliki visi utama adalah melakukan pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu program KMB ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata di Pulau Roswar.
Gambar 14. Pelatihan kepada ibu-ibu yang dilakukan oleh KMB di Kampung Waprak Distrik Roswar (Dokumetasi saat penelitian)
73
5.3.5. Kegiatan yang Boleh Dilakukan Di Zona Pariwisata TNTC Untuk mendukung pengembangan ekowisata di zona Pariwisata TNTC agar tetap lestari dan berkelanjutan maka Kepala Balai Besar TNTC mengeluarkan suatu kebijakan mengenai kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di zona pariwisata. Dengan adanya kebijakan ini maka keberlanjutan obyek daya tarik wisata bisa tetap terjaga dan lestari. Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pariwisata dapat dilihat pada tabel 13. Tabel 13. Kegiatan yang boleh dilakukan di Zona periwisata kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih No Jenis Kegiatan Zona Pariwisata 1.
Menyelam (diving)
√
2.
Snorkeling
√
3.
Wisata
√
4.
Penelitian
√
5.
Pendidikan/pengetahuan
√
6.
Berlayar melintas (tidak berhenti)
√
7.
Berlabuh
√
8.
Restorasi dan Pemulihan SDA
√
9.
Upacara adat, ritual keagamaan
√
10.
Mancing Tradisional
√
11.
Pancing tonda
√
12.
Huhate (pole & line)
√
13.
Rumpon
√
Sumber: BBTNTC 2009a.
Sedangkan kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pariwisata adalah budidaya; menyelam untuk mencari lobster, teripang dan kerang; pembuatan bagan perahu (mobile lift net); pancing ulur; pancing rawai dasar; jaring dasar; bubu dasar; kompresor; akar tuba; sianida dan bom/bahan peledak. Kegiatan tersebut dilarang di zona pariwisata karena dapat merusak obyek daya tarik wisata.
74
5.4. Kebijakan Pengembangan Ekowisata 5.4.1. Identifikasi Peraturan Perundangan Terkait Ekowisata Ekowisata merupakan kegiatan yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian
sumberdaya
pariwisata.
Masyarakat
ekowisata
internasional
mengartikan sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kebijakan pengembangan ekowisata di Taman Nasional pada umumnya mengutamakan pendekatan pengelolaan keanekaragaman hayati. Pengembangan ekowisata di kawasan pelestarian alam secara tersirat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengembangan ekowisata saat ini sudah mulai berkembang terutama di kawasan-kawasan konservasi namun bila tidak diatur dengan regulasi yang baik akan dapat merusak sumberdaya alam yang ada dan keberlanjutannya akan terbatasi. Pengembangan ekowisata secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama harus melibatkan berbagai stakeholders, karena berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku bahwa semua stakeholders mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing stakeholders kadang-kadang tidak jelas dan bahkan tumpang tindih.
Dasar
aturan formal dan kebijakan yang digunakan dalam
pengelolaan kadang-kadang tidak konsisten bahkan bertentangan satu sama lain. Kebijakan yang ditetapkan merupakan sarana legalisasi semata tanpa dasar-dasar ilmiah yang jelas. Identifikasi peraturan perundang-undangan terkait pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama disajikan pada tabel 14.
75
Tabel 14.Identifikasi Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih No. Peraturan Isi/Hubungan Dengan Pengembangan Ekowisata I. Undang-Undang 1. Undang-Undang RI Undang-undang Konservasi Sumber Daya Nomor: 5 Tahun 1990 Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHE) tentang Konservasi dan yang bersifat nasional mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan konservasi di Indonesia. UndangHayati dan undang ini diperlukan sebagai dasar hukum Ekosistemnya untuk mengatur zona pemanfaatan di kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Pasal 1 ayat 14 menyebutkan Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. 2. Undang-Undang RI No. Pasal 29 menyebutkan kewenanangan 10 Tahun 2009 tentang pemerintah provinsi terkait dengan kepariwisataan pengembangan pariwisata di provinsi antara lain menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayah provinsi; melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata; menetapkan destinasi; memfasilitasi promosi destinasi pariwisata provinsi; memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Pasal 30 menyebutkan kewenangan Pemerintah kabupaten antara lain: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata; menetapkan daya tarik; melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayah kabupaten/kota. 3.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Pasal 19 point (h) menjelaskan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
76
4.
Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Pasal 4 menjelaskan bahwa Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dilaksanakan adalah: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
5.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP)
Pasal 2 ayat 1 point (b) menyebutkan salah satu kelompok penerimaan Negara bukan pajak yaitu Penerimaan dari Pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 2 ayat 3 menyebutkan Jenis penerimaan Negara bukan pajak yang belum tercakup dalam kelompok penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan peraturan menteri.
6.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua.
Pasal 64 menyatakan bahwa pemerintah provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.
77
7.
Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
II. 8.
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
9.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lampiran IIA point (9) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan ada 11 (sebelas) sumber PNBP di Departemen Kehutanan. Salah satu (butir 7) menyebutkan Penerimaan dari pungutan masuk hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata laut.
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku di Dephutbun
Lampiran Peraturan Pemerintah ini menerangkan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Penerimaan dan pengusahaan pariwisata alam berupa pungutan ijin pengusahaan wisata alam di Indonesia didasarkan pada pembagian 3 (tiga) Rayon yaitu Rayon I, II, dan III.
Pasal 57 menyebutkan pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam yang meliputi perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.
Pasal 52 menyebutkan Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus. Pasal 53 menyebutkan Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan. Pasal 54 menyebutkan Penyelenggara pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
78
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan suaka alam dan Kawasan Pelestarian Alam
PP ini merupakan pengganti PP No.68 Tahun 1998 dan peraturan pelaksana UU No. 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang kawasan Taman Nasional dan zona pemanfaatan di Taman Nasional. Pasal 8 menjelaskan bahwa suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Taman Nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang baik; b. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; c. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan d. merupakan wilayah yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan/ atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.
12
Perauturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
Pasal 50 (1) menjelaskan Rencana pola ruang wilayah nasional terdiri atas: a). kawasan lindung nasional; dan b). kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional. Pasal 51 menjelaskan Kawasan Pelestarian alam atau Taman Nasional adalah salah satu Kawasan Lindung Nasional.
13.
Peraturan Pemerintah RI No. 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 5 Tahun 1990, menggantikan PP Nomor 18 tahun 1994. Pasal 2 menjelaskan Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di Taman Nasional.
79
Pasal 5 menyebutkan dalam Taman Nasional dapat dilakukan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragam hayati dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan. III. Peraturan Menteri Kehutanan 14. Peraturan Menteri Pasal 4 ayat (1) menjelaskan Kolaborasi kehutanan dalam rangka pengelolaan Kawasan Nomor:P.19/MenhutPelestarian Alam adalah proses kerjasama II/2004 tentang yang dilakukan oleh para pihak yang Kolaborasi Pengelolaan bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling Kawasan Suaka Alam menghormati, saling menghargai, saling dan kawasan pelestarian percaya dan saling memberikan Alam kemanfaatan. Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini menjelaskan salah satu jenis pengelolaan di Taman Nasional yang dapat dikolaborasikan adalah Pemanfaatan Kawasan (point D) meliputi: 1) Pariwisata alam dan jasa lingkungan berupa studi potensi dan obyek wisata alam dan jasa lingkungan serta Perencanaan aktivitas wisata alam; 2) Pendidikan bina cinta alam dan interpretasi berupa menyusun program interpretasi dan Pengembangan media, sarana-prasarana interpretasi. 15. Peraturan Menteri Pasal 1 ayat 6 menjelaskan Zona Kehutanan pemanfaatan adalah bagian taman nasional Nomor:P.56/Menhutyang letak, kondisi dan potensi alamnya II/2004 tentang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan Pedoman Zonasi Taman pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan Nasional lainnya. Pasal 5 ayat 3 menjelaskan Kriteria zona pemanfaatan meliputi: a). Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik; b). Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; c). Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan; d). Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan
80
16.
Permenhut Nomor: P.11/Menhut-II/2007 tentang Pembagian Rayon Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
17.
Peraturan Menteri Kehutan Nomor: P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
18.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam
jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan; e). Tidak berbatasan langsung dengan zona inti. Permenhut ini membagi kawasan konservasi di Indonesia kedalam 3 (tiga) Rayon yaitu Rayon I sebanyak 25 unit Taman Nasional, Rayon II sebanyak 12 unit Taman Nasional dan Rayon III sebanyak 13 unit Taman Nasional. Lampiran Permenhut ini menjelaskan TNTC masuk dalam Rayon II dengan Lokasi Papua. Pasal 1 menyebutkan Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah organisasi pelaksana teknis pengelolaan taman nasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Pasal 3 menjelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggrakan fungsi: a). Penataan zonasi, penyunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional; b). promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; c). Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; d). Kerjasama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan; e). pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional; g). Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam. Pasal 2 menyebutkan Ruang lingkup pengusahaan pariwisata meliputi : a). usaha pariwisata alam; b). peralihan kepemilikan izin; c). kerjasama pariwisata alam; d). pengawasan, evaluasi dan pembinaan; dan e). sanksi. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :a). areal usaha; b. jenis usaha; dan c. pemberian izin usaha.
81
IV. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19. Peraturan Menteri Peraturan ini menjelaskan bahwa dalam Dalam Negeri Nomor rangka pengembangan ekowisata di daerah 33 tahun 2009 tentang secara optimal perlu strategi perencanaan, Pedoman pemanfaatan, pengendalian, penguatan Pengembangan kelembagaan, dan pemberdayaan Ekowisata di Daerah. masyarakat dengan memperhatikan kaidahkaidah sosial, ekonomi, dan melibatkan pemangku kepentingan. Pasal 4 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam mengembangkan ekowisata dilakukan melalui: perencanaan; pemanfaatan dan pengendalian dan dilakukan secara terpadu oleh pelaku ekowisata. Pasal 14 menjelaskan susunan kepengurusan Tim Koordinasi Ekowisata di provinsi terdiri atas: ketua (Kepala Bappeda Provinsi); Sekretaris (Kepala dinas/lembaga yang membidangi pariwisata); Anggota (Kepala SKPD terkait, assosiasi pengusaha pariwisata, tenaga ahli, akademisi yang berpengalaman, dan masyarakat yang diperlukan. Pasal 15 bahwa susunan Tim Koordinasi Ekowisata di kabupaten terdiri atas: ketua (kepala Bappeda Kabupaten/kota); Sekretaris (Kepala Dinas/lembaga yang membidangi pariwisata; Anggota (Kepala SKPD terkait, assosiasi pengusaha pariwisata, tenaga ahli, akademisi yang berpengalaman dan masyarakt). V. 20.
21.
Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 472/Kpts-II/1993 tentang Penunjukan Kawasan TNTC Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8009/Kpts-II/2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
Keputusan ini menunjuk Kawasan Teluk Cenderawasih menjadi Taman Nasional Teluk Cenderawasih dengan luas 1.450.500 hektar yang secara administrasi berada di kabupaten Manokwari dan kabupaten Nabire Penetapan kawasan Teluk Cenderawasih menjadi TNTC seluas 1.453.000 Ha, dimana sebagian besar kawasannya terdiri dari lautan dan secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Nabire dan kabupaten Manokwari.
82
22.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 390/Kpts-II/2003 tentang Tata cara kerjasama di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati &Ekosistem.
Pasal 2 menjelaskan Tujuan kerjasama di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah mengoptimalkan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya maupun pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 3 menjelaskan bahwa Ruang lingkup kegiatan kerjasama dalam bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAH&E) meliputi beberapa hal diantaranya adalah point (e) Pengembangan Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan point (g) Pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan upaya KSDAH&E. VI. Keputusan Menteri Keuangan 23. Keputusan Menteri Pasal 1 ayat 1. Menjelaskan bahwa keuangan Nomor: Pungutan dibidang Perlindungan dan 656/KMK.06/2001 Konservasi Alam adalah jumlah nominal tentang Tata cara tertentu sebagai penerimaan negara bukan pengenaan, pajak (PNBP) yang dikenakan terhadap pemungutan, kegiatan izin pengusahaan pariwisata alam, penyetoran pungutan pungutan masuk objek wisata alam di zona dan iuran bidang pemanfaatan taman nasional. perlindungan hutan dan Pasal 1 ayat (5) menyebutkan PNBPdi konservasi alam bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap pengunjung dan atau peneliti dan atau pelaku kegiatan dan setiap kendaraan yang memasuki kawasan pelestarian alam. VII. Peraturan Daerah 24. Peraturan daerah Mengatur tentang RTRW Kabupaten Teluk Kabupaten Teluk Wondama. Wondama Nomor 11 Pasal 5 menjelaskan Tujuan Umum tahun 2008 tentang perencanaan ruang Kab. Teluk Wondama Rencana Tata Ruang adalah mewujudkan visi pembangunan Wilayah kabupaten jangka panjang 2006-2025 yaitu Teluk Wondama. “Terwujudnya Kabupaten Teluk Wondama sebagai pusat pariwisata bahari yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, mandiri serta beriman”.
83
Pasal 16 ayat (4) menyebutkan Dalam pengembangannya, perencanaan pembangunan Wilayah kabupaten Teluk Wondama terbagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pengembangan (WP). Point c menjelaskan bahwa wilayah pengembangan (WP) III meliputi Distrik Windesi, Distrik Wamesa, wilayah daratan Distrik Rumberpon dengan pusat Wilayah pengembangan di Aisandami. Salah satu fungsi WP III ini adalah sebagai pusat kegiatan pariwisata bahari. VIII. Keputusan dan Peraturan Direktur Jenderal 25. Keputusan Dirjen Zonasi TNTC terbagi dalam 6 (enam) PHKA Nomor: zona antara lain Zona Inti, Zona SK.121/IV-KK/2009 perlindungan Bahari/Rimba, Zona tentang Zonasi Taman Pariwisata, Zona Tradisional, Zona Nasional Teluk Pemanfaatan Umum dan Zona Khusus. Cenderawasih Zona pariwisata merupakan bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. 26 Peraturan Direktur Pasal 2 menyebutkan peraturan mengenai Jenderal Perlindungan ijin masuk kawasan bertujuan untuk Hutan Nomor:SK menciptakan ketertiban dalam pemanfaatan 192/IV-SET/HO/2006 dan menjaga serta mempertahankan tentang Ijin Masuk keberdaan kawasan suaka alam, kawasan Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan taman buru agar dapat Kawasan Pelestarian dimanfaatkan secara optimal untuk Alam dan Taman Buru. menunjang ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 4 menjelaskan Setiap orang baik WNI maupun WNA yang masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pembuatan film atau video klip, pembuatan photo komersial dan ekspedisi harus terlebih dahulu mendapat ijin masuk kawasan. IX. Surat Edaran Menteri dalam Negeri 27. Surat Edaran Menteri Surat Edaran ini menjelaskan salah satu Dalam negeri Nomor: model dalam pengelolaan sumberdaya, 660.1/836/V/Bangda khususnya sumberdaya alam yang tanggal 28 April 2000 berwawasan lingkungan adalah perihal Pedoman umum pengembangan ekowisata yang berbasiskan pengembangan penguatan peran daerah dan masyarakat. ekowisata daerah
84
5.4.2. Kewenangan Pengelolaan Ekowisata Di TNTC Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 menjelaskan bahwa penyelenggaran pengelolaan Taman Nasional dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan.
Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:
P.03/Menhut-II/2007 menyebutkan Unit Pelaksana Teknis TNTC adalah Balai Besar TNTC yang melakukan pengelolaan dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan. Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007 menjelaskan bahwa fungsi Balai Besar TNTC sebagai berikut: a). Penataan zonasi,
penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan
kawasan taman nasional; b). Pengelolaan kawasan Taman Nasional; c). Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan kawasan taman nasional; d). Pengendalian kebakaran hutan; e). promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; f). Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; g). Kerjasama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan; h). pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional; i). Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam; j). pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 pasal 63 bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumberdaya alam hayati, sumberdaya non hayati dan ekosistemnya, cagar budaya dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan
85
untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk. Untuk melindungi keanekaragam hayati dan proses ekologi terpenting, Pemerintah Provinsi Papua wajib mengelola kawasan lindung, dan mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan Pemerintah Provinsi Papua Barat mempunyai kewenangan terkait dengan pariwisata di provinsi antara lain: penyusunan Rencana Induk pembangunan kepariwisataan Provinsi; mengkoordinasikan pelaksanaannya; menetapkan destinasi; memfasilitasi promosi destinasi pariwisata; memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
Pemerintah Kabupaten kabupaten Teluk Wondama memiliki
kewenangan antara lain menyusun dan menetapkan rencana Induk Pembangunan kepariwisataan kebupaten; menetapakan destinasi pariwisata; menetapkan daya tarik; melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan di wilayah, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata,
memfasilitasi
pengembangan
daya
tarik
wisata
baru,
menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan. 5.4.3. Pengembangan Ekowisata TNTC Kebijakan pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama mengacu pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi. Pasal 1 ayat 6 Permenhut Nomor:P.56/Menhut-II/2004 menjelaskan zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi serta potensi alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Peraturan Menteri ini juga menyebutkan bahwa zona pemanfaatan meliputi ciri-ciri antara lain: a). Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik; b). Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; c). Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa
86
lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan; d). Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan; e). Tidak berbatasan langsung dengan zona inti. Keputusan Dirjen PHKA Nomor: SK.121/IV-KK/2009 menjelaskan bahwa kawasan TNTC terbagi dalam 6 (enam) zona antara lain Zona Inti, Zona perlindungan Bahari/Rimba, Zona Pariwisata, Zona Tradisional, Zona Pemanfaatan Umum dan Zona Khusus. Sehingga pengembangan ekowisata di TNTC dilakukan di zona pariwisata. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengembangan ekowisata di Taman Nasional dapat memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak di Departemen Kehutanan berasal dari pungutan masuk dari taman nasional. Besarnya tarif PNBP yang berlaku di Departemen Kehutanan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomo 59 Tahun 1998 yaitu
berdasarkan Rayon. Permenhut Nomor:
P.11/Menhut-II/2007 menjelaskan bahwa TNTC masuk dalam Rayon II dengan lokasi Papua. Tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran pungutan dan iuran bidang hutan dan konservasi alam diatur dalam pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 656/KMK.06/2001. Permenhut ini menjelaskan bahwa PNBP adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap pengunjung dan atau peneliti dan atau pelaku kegiatan dan setiap kendaraan yang memasuki kawasan pelestarian alam. Pasal 16 ayat (4) Perda Kabupaten Teluk Wondama No. 11 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama masuk dalam wilayah III dan pengembangan pariwisata berpusat di Aisandami kawasan TNTC dengan kegiatan wisata bahari. Pasal 14 Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekowisata dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan dan dilakukan secara terpadu. Pasal 15 Permendagri ini menjelaskan bahwa untuk mengembangkan ekowisata daerah perlu dibentuk kepengurusan Tim Koordinasi tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi.
Susunan
kepengurusan
terdiri
dari
Ketua
(Kepala
Bappeda
kabupaten/kota/provinsi); Sekretaris (Kepala Dinas/lembaga yang membidangi
87
pariwisata); Anggota (Kepala SKPD terkait, assosiasi pengusaha pariwisata, tenaga ahli, akedemisi dan masyarakat). Secara administratif kawasan TNTC sebagian besar (69%) berada di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Berkaitan hal tersebut pengembangan ekowisata di TNTC tetap memperhatikan RIPPDA Provinsi Papua Barat dan RTRW Kabupaten Teluk Wondama. 5.4.4. Kebijakan Pengusahaan Ekowisata Di TNTC Pengusahaan ekowisata di TNTC mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 2 Peraturan pemerintah ini menjelaskan bahwa Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan,
kekhasan,
keindahan
alam
dan/atau
keindahan
jenis
atau
keanekaragaman jenis satwa liar dan/ atau jenis tumbuhan yang terdapat di Taman Nasioanal. Usaha Pariwisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam. Tindaklanjut dari Peraturan pemerintah ini terbit Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2010. Permenhut ini
menjelaskan ruang
lingkup pengusahaan pariwisata alam di Taman Nasional meliputi (a). usaha pariwisata alam; (b). peralihan kepemilikan ijin; (c). kerjasama pariwisata alam; (d). pengawasan, evaluasi dan pembinaan; dan (e) sanksi. Usaha pariwisata alam meliputi: (a). areal usaha; (b) jenis usaha dan (c). pemberian usaha. Pasal 5 Permenhut No: P.48/Menhut-II/2010 menjelaskan bahwa Jenis usaha pariwisata alam meliputi : a). penyediaan jasa wisata alam; dan b). penyediaan sarana wisata alam. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.11/Menhut-II/2007 menyebutkan TNTC masuk dalam Rayon II dengan lokasi Papua. Jenis dan besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di TNTC meliputi: a). Pungutan ijin pengusahaan wisata alam ; b). Iuran hasil usaha pariwisata alam sebesar 10 % dari keuntungan bersih dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan c).
88
Penerimaan dari pungutan masuk Taman Nasional, d) Pengambilan/snapshot, e) Olahraga/rekreasi alam bebas dan f) Kendaraan Air. Jenis Pungutan
masuk
TNTC berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 dapat sajikan pada tabel 15. Tabel 15. Jenis Pungutan Cenderawasih. No. 1.
Masuk yang Berlaku Di Taman Nasional Teluk
Jenis Pungutan Pungutan ijin pengusahaan wisata alam
2.
Iuran hasil usaha pariwisata alam
3.
Pengunjung Wisatawan Mancanegara Wisatawan nusantara
4.
5.
6.
7.
Peneliti Wisatawan mancanegara a. 1-15 hari b. 6-30 hari c. 1-6 bulan d. ½-1 tahun e. Di atas 1 tahun Wisata nusantara a. 1-15 hari b. 6-30 hari c. 1-6 bulan d. ½-1 tahun e. Di atas 1 tahun Kendaraan air Kapal motor s/d 40 PK Kapal motor 41-50 PK Kapal motor diatas 80 PK Pengambilan/snapshot Wisata mancanegara a. Film komersial b. Video komersial c. Handycam d. Foto Wisata nusantara a. Film komersial b. Video komersial c. Handycam d. Foto Olahraga/rekreasi alam bebas Wisata mancanegara a. Menyelam (diving) b. Snorkeling c. Berkemah d. Kano
Satuan hektar Dari keuntungan bersih dalam satu Tahun anggaran
Jumlah (Rp) 1.080.000 10 %
Orang Orang
15.000 1.500
Orang Orang Orang Orang Orang
75.000 150.000 300.000 450.000 200.000
Orang Orang Orang Orang Orang
25.000 50.000 100.000 150.000 200.000
Unit Unit Unit
25.000 50.000 75.000
Sekali masuk Dokumen cerita Nonkomersial Non Komersial
2.000.000 1.500.000 100.000 25.000
Sekali masuk Dokumen cerita Nonkomersial Non Komersial
1.000.000 500.000 10.000 2.500
1 jam 1 jam 1 jam 1 jam
40.000 30.000 15.000 20.000
89
Lanjutan tabel 15. Wisatawan nusantara a. Menyelam (diving) b. Snorkeling c. Berkemah d. Kano
1 jam 1 jam 1 jam 1 jam
30.000 20.000 10.000 15.000
Sumber: Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 1998
Kebijakan pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dari pusat dan daerah. Kebijakan pusat meliputi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kebijakan daerah meliputi RIPPDA Provinsi Papua Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Teluk Wondama. RIPPDA Provinsi Papua Barat menjelaskan bahwa Kabupaten Teluk Wondama masuk dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) II dan pusat pengembangan di Manokawari dengan obyek daya tarik wisata bahari yang ada di kawasan TNTC. Kebijakan Kabupaten Teluk Wondama yang tertuang Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang RTRW bahwa TNTC masuk dalam Wilayah Pengembangan III yaitu zona pariwisata bahari yang berpusat di Aisandami. Selain itu dijelaskan rencana strategi Kabupaten Teluk Wondama menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Teluk Wondama akan meningkatkan dan memperkuat fungsi TNTC untuk kepentingan ekowisata dan pendidikan lingkungan. Kebijakan BBTNTC terkait dengan pengembangan ekowisata mengacu pada Rencana Pengelolaan TNTC tahun 2010-2029. Salah satu misi BBTNTC adalah mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
melalui
pengembangan
pariwisata
alam/ekowisata
secara
berkelanjutan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Secara ringkas hirarki kebijakan pengembangan ekowisata di TNTC dapat disajikan pada gambar 15.
90
UU No. 5 TAHUN 1990 PP No. 28 TAHUN 2011 PP No. 59 TAHUN 1998 PP No. 36 TAHUN 2010 RPJP DEPHUT 2006-2025
UU No.10 TAHUN 2009 UU No. 27 TAHUN 2007 UU No.32 TAHUN 2009 RIPPNAS
UU No. 26 TAHUN 2007 Tentang Penataan Ruang PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN
KEBIJAKAN DITJEN PHKA
RIPPDA PROVINSI PAPUA BARAT BARAT 2006-2017
RTRW PROVINSI PAPUA BARAT
RPTN TELUK CENDERAWASIH 2009-2029
RIPPDA KAB. TELUK WONDAMA/RENSTRA
RTRW KAB. TELUK WONDAMA 2007-2027
PENGEMBANGAN EKOWISATA TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH KAB. TELUK WONDAMA
Gambar 15. Hirarki kebijakan pengembangan ekowisata di TNTC Kab. Teluk Wondama 5.5. Rumusan Peranan Stakeholders Terhadap Pengembangan Ekowisata di TNTC Rumusan peranan stakeholders dianalisis dengan mensintesiskan hasil analisis kebijakan, hasil analisis stakeholders dan hasil analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis kebijakan bahwa pemerintah provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, masyarakat, LSM, swasta dan Perguruan Tinggi
juga memiliki peranan dalam pengembangan ekowisata di kawasan
TNTC. Hasil analisis stakeholders memetakan bahwa ada 19 (sembilan belas) stakeholders yang menjadi stakeholders inti yaitu stakeholders yang ada pada kuadran I, II dan III. Untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan ekowisata di TNTC maka peranan stakeholders ini perlu diperhatikan. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa diperoleh 14 (empat belas) jenis kebutuhan stakeholders terkait
pengembangan ekowisata di TNTC.
merumuskan peranan stakeholders juga memperhatikan
aspek
Untuk
fungsi-fungsi
manajemen terkait dengan pengembangan ekowisata di TNTC. Peranan yang dimaksudkan penelitian ini adalah bagian yang dimainkan stakeholders dalam
91
fungsi-fungsi manajemen terkait dengan pengembangan ekowisata. Menurut (Tisnawati dan Saefullah K, 2010) bahwa fungsi-fungsi manajemen terhadap program pengembangan ekowisata meliputi: 1) perencanaan (planning); 2) pengorganisasian (organizing), 3) pelaksanaan (actuating) dan 4) pengawasan (controlling). Dalam perumusan peranan stakeholders dalam penelitian ini bahwa program pengembangan ekowisata di TNTC disinkronkan dari hasil analisis kebutuhan stakeholders. Berdasarkan analisis kebutuhan stakeholders maka yang menjadi program pengembangan ekowisata di TNTC Kab. Teluk Wondama antara lain: 1) Inventarisasi dan identifikasi ODTW; 2) Perlindungan dan pengamanan ODTWA; 3) Pengembangan sarana dan prasarana ekowisata; 4) Promosi dan publikasi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW); 5) Penyusunan paketpaket wisata; 6) Studi analisis pasar ekowisata; 7) Peningkatan penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat; 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang ekowisata; 9) Pelatihan pemandu wisata (guide) kepada masyarakat dalam TNTC; 10) Pengembangan pendidikan lingkungan hidup; 11) Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan program ekowisata; 12) Pengelolaan KP3K berbasis ekowisata 13) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan ekowisata
TNTC dan 14)
Pembentukan forum kolaborasi pengembangan ekowisata di TNTC. Untuk diperlukan
mendukung program
peranan
dari
pengembangan
masing-masing
ekowisata di
stakeholders.
Matriks
TNTC peranan
stakeholders berdasarkan fungsi-fungsi manajemen terkait pengembangan ekowisata di TNTC dapat sajikan pada tabel 16. Tabel 16. Matriks Peranan Stakeholders terkait Pengembangan Ekowisata Di TNTC Kabupaten Teluk Wondama. N o 1
Program Ekowisata
2
Perlindungan dan pengamanan ODTWA. Pengembangan sarana dan prasarana ekowisata
3
Inventarisasi dan identifikasi ODTW.
Planning BBTNTC, DPKPO KTW
BBTNTC
BBTNTC, DPK PO KTW, DPK PBB, DINHUB KTW
Peranan Organizing Actuating BBTNTC, BBTNTC, DPKPO KTW DPKPO KTW, KAMPUNG BBTNTC BBTNTC, DKP KTW, KAMPUNG BBTNTC BBTNTC DPKPO KTW, DPKPO DPK PPB, KTW, DPK DINHUB PPB, KTW DINHUB KTW, SWASTA
Control BBTNTC, DPKPO KTW BBTNTC
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB, DINHUB KTW
92
Lanjutan Tabel 16 4 Promosi dan publikasi ODTW.
BBTNTC, DPKPO KTW,DPK PPB
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PBB
BBTNTC, DPKPO KTW , DPK PPB, WWF. BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB. BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB
5
Penyusunan paketpaket ekowisata
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB
6
Studi analisis pasar ekowisata
BBTNTC, DPK KTW, DKP PBB
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB.
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB.
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB.
7
Peningkatan penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang ekowisata.
BBTNTC dan DPKPO KTW.
BBTNTC, DPKPO KTW
BBTNTC, DPK PO KTW
BBTNTC, DPK PO KTW dan DPK PPB
BBTNTC, DPK KTW, DPK PPB
9
Pelatihan pemandu wisata (guide) kepada masyarakat
BBTNTC, DPKPO KTW
BBTNTC, DPKPO KTW
10
Pengembangan pendidikan lingkungan hidup baik secara formal maupun informal Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan program ekowisata.
KLH KTW
KLH KTW, YALHIMO
BTNTC,DP KPO KTW, DISTRIK, KAMPUNG BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB BBTNTC, DPKPO KTW, DISTRIK, KMB KLH KTW, YALHIMO,
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PBB, DKP KTW, DKP PPB
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB, DKP KTW, DKP PPB
Penyusunan Pengelolaan KP3K berbasis ekowisata. Penyusunan rencana induk pengelolaan ekowisata TNTC
DKP KTW, DKP PPB
DKP KTW, DKP PPB
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PBB, DKP KTW, DKP PPB DKP KTW, DKP PPB
BBTNTC
BBTNTC
Pembentukan forum kolaborasi pengelolaan
BBTNTC
BBTNTC
BBTNTC, DPKPO KTW, LSM, DISTRIK, KAMPUNG , KMB DKP KTW, DKP PPB, KMB. BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PBB, DISTRIK, KMB, UNIPA BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PBB, DISTRIK, KMB, UNIPA
8
11
12
13
14
BBTNTC, DPKPO KTW, DPK PPB BBTNTC, DPKPO KTW
KLH KTW
BBTNTC
BBTNTC
93
Keterangan: BBTNTC: Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih; DPKPO KTW: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama; DPK PPB: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat; DKP PPB: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat; BP3D: Badan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah; KLH: Kantor Lingkungan Hidup; Dinhub: Dinas Perhubungan; WWF: World Wild Fund for Nature; KMB: Konsorsium Mitra Bahari; UNIPA: Universitas Negeri Papua.
Berdasarkan matriks peranan stakeholders (tabel 16)
bahwa
stakeholders secara umum berperan dalam pengembangan ekowisata di TNTC. Namun dalam pengembangan ekowisata masing-masing stakeholders masih bekerjas sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan fakta dilapangan bahwa BBTNTC memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan dengan stakeholders lainnya. Hal ini dapat terjadi karena BBTNTC selaku UPT Departemen Kehutanan memiliki kewenangan dalam pengelolaan TNTC sesuai Permenhut P.03 Tahun 2007. Untuk meningkatkan pengembangan ekowisata di TNTC diharapkan BBTNC selaku pengelola kawasan dapat
berkolaborasi dengan
stakeholders lainnya. Pengelolaan ekowisata secara kolaboratif salah satu solusi untuk
dapat meningkatkan efektivitas pengembangan
ekowisata di TNTC
Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Secara
rinci
rumusan
peranan
stakeholders
terhadap
program
pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut: 1.
Inventarisasi dan Identifikasi ODTW Program inventarisasi dan Identifikasi ODTW di TNTC merupakan hal yang
penting sebelum membuat paket-paket wisata. Program ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan keunikan dari ODTW yang akan dipromosikan atau ditawarkan kepada wisatawan. Stakeholders yang berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program
inventarisasi dan
identifikasi ODTW adalah BBTNTC dan Dinparbud Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama. Kedua stakeholders memiliki tugas pokok yang hampir sama dalam pengembangan ekowisata sehingga diharapkan
bisa
berkobalarasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan melibatkan Perguruan Tinggi (UNIPA) dan WWF. BBTNTC dan Dinparbud Pemuda dan Olah raga memiliki tugas pokok untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi ODTW di kawasan TNTC.
94
2.
Perlindungan dan pengamanan ODTW Perlindungan dan pengaman ODTW merupakan hal yang penting secara
rutin dilakukan karena sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di kawasan TNTC. Penggunaan bahan peledak dapat merusak terumbu karang yang merupakan salah satu ODTW di kawasan TNTC. BBTNTC adalah stakeholders yang berperan dalam perencanaan perlindungan ODTW dan pengamanan kawasan TNTC. Pelaksanaan perlindungan dan pengaman ODTW di kawasan TNTC bahwa BBTNTC bisa bekerjasama dengan DKP Kabupaten Teluk Wondama bagian pengawasan hasil laut dengan melibatkan pihak Distrik dan pemerintahan kampung dalam kawasan TNTC. 3. Pengembangan sarana dan prasarana ODTW. Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam pengembangan ekowisata di TNTC yaitu berupa pembangunan guest house, shelter, pos-pos pengamanan ODTW, dermaga kapal wisata, pusat informasi dan lain-lain. Stakeholders yang berperan dalam perencanaan Pengembangan sarana dan prasarana ODTW adalah
BBTNTC, Dinparbud Pemuda dan Olah Raga,
Dinparbud Provinsi Papua Barat, Dinhub Kabupaten Teluk Wondama. Keempat stakeholder ini adalah memiliki tupoksi dalam pengembangan sarana dan prasarana ekowisata di TNTC. Pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana sebaiknya dilakukan secara sinergis atau dapat dilakukan secara bersama-sama dan diorganisir oleh masing-masing stakeholder teknis dan pelaksanaannya bisa bermitra dengan pihak swasta. Pengawasan program pengembangan sarana dan prasarana ekowisata bisa dilakukan secara bersama oleh instansi teknis terkait. 4.
Promosi dan Publikasi ODTW Promosi dan publikasi ODTW merupakan program penting untuk menarik
wisatawan ke TNTC. Ada tiga stakeholders yang berperan dalam Promosi dan Publikasi ODTW di kawasan TNTC yaitu BBTNC, Dinparbud Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama dan Dinas Pariwisata Kebudayaan provinsi Papua Barat. Ketiga stakeholders tersebut memiliki kesamaan berkaitan dengan promosi dan pengembangan ODTW di TNTC mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan dan pengawasan program. Untuk melaksanakan
95
promosi dan publikasi ODTW, ketiga stakeholders tersebut bisa bekerjasama dengan LSM atau pihak swasta yang bergerak dibidang biro perjalanan. Dengan adanya kesamaan program maka ketiga stakeholders akan lebih mudah untuk melakukan kolaborasi pengembangan ekowisata di TNTC. 5.
Penyusunan paket-paket wisata. Penyusunan paket-paket wisata akan mempermudah dalam mempromosikan
produk ekowisata yang akan ditawarkan. Paket-paket wisata yang dikemas dengan baik akan dapat mempengaruhi ketertarikan wisatawan untuk datang ke kawasan TNTC. Secara teknis yang berperan menyusun paket-paket ekowisata di TNTC adalah BBTNTC, Dinparbud Provinsi Papua Barat dan Dinparbud Pemuda dan Olah Raga kabupaten Teluk Wondama. Ketiga stakeholders ini berperan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program penyususnan paket-paket wisata. Ketiga stakeholders bisa saling bekerjasama dalam penyusunan paket-paket wisata agar lebih efektif dan efisien.
Ketiga
stakeholders tersebut dalam pelaksanaan program ini bisa melibatkan WWF dan UNIPA manokwari. 6.
Studi analisis pasar ekowisata Program studi analisis pasar ekowisata di TNTC diharapkan dapat
menganalisis permintaan ekowisata di TNTC. Stakeholders yang berperan dalam studi analisis pasar ekowisata adalah BBTNTC, Dinparbud Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat. Ketiga stakeholders ini mempunyai kewenangan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program analisi pasar. Ketiga stakeholders tersebut bisa bekerjasama dengan LSM atau pihak swasta untuk melakukan analisis pasar ekowisata terkait pengembangan ekowisata di TNTC. Untuk mengawasi pelaksanaan program ini, masing-masing stakeholders bisa saling bekerjasama agar lebih terarah dan efisien. 7.
Penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat. Penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat dalam kawasan TNTC sangat
diperlukan. Masyarakat selaku pemilik hak ulayat harus memahami tentang program ekowisata. Untuk mendukung pengembangan ekowisata di TNTC sangat ditentukan oleh peranan dan kesadaran masyarakat yang tinggal dalam kawasan
96
agar turut mendukung program ekowisata di TNTC. Stakeholders yang berperan dalam program penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat adalah BBTNTC, Dinparbud Kabupaten Teluk Wondama. Pelaksanaan penyuluhan ini bisa bekerjsama dengan pemerintah kampung dan Distrik dalam kawasan TNTC. Kedua stakeholders ini berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penyuluhan wisata kepada masyarakat dalam kawasan TNTC. 8.
Peningkatan sumber daya manusia dalam bidang ekowisata Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat dibutuhkan
dalam pengembangan ekowisata di TNTC. Sumberdaya manusia cukup sangat sinergis dengan pengembangan ekowisata di TNTC. Stakeholders yang berperan dalam perencanaan peningkatan sumberdaya manusia dalam bidang ekowisata adalah BBTNTC, Dinparbud Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama, Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Papua Barat. Peningkatan sumberdaya manusia bidang ekowisata bisa dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf di
masing-masing stakeholders atau melalui
pelatihan dan bimbingan teknis bersama. 9.
Pelatihan pemandu wisata (guide) Pelatihan pemandu wisata di TNTC merupakan tanggungjawab pengelola
dalam memberdayakan masyarakat. Bila pemandu wisata berasal dari masyarakat maka aka nada rasa memiliki terhadap ODTW di kawasan TNTC. Stakeholders yang berperan perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan pemandu wisata (guide) kepada masyarakat dalam kawasan adalah BBTNTC, Dinparbud Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama. Kedua stakeholders ini berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program. Untuk melaksanakan program tersebut bisa bekerjsama dengan Distrik dan kepala-kepala kampung yang ada di kawasan TNTC. 10. Pengembangan pendidikan Lingkungan Hidup. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup salah satu pendukung penting dalam pelestarian sumber daya alam sebagai ODTW. Stakeholders yang berperan dalam perencanaan Pengembangan pendidikan lingkungan hidup di kawasan TNTC adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama.
97
Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikawasan TNTC. Pelaksanaan Program ini bisa bekerjasama dengan kepala Distrik dan kepala-kepala desa, kepala sekolah di kawasan TNTC serta Yayasan Lingkungan Hidup Manokwari. Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah dan masyarakat dalam kawasan TNTC akan pentingnya keseimbangan lingkungan dalam kehidupan manusia. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat tidak menggunakan bom dalam penangkapan ikan dan semakin peduli terhadap keberlanjutan sumber daya alam sebagai ODTW. 11.
Pemberdayaan masyarakat berkaitan program ekowisata Pemberdayaan masyatakat untuk mendukung program ekowisata di TNTC
adalah merupakan hal yang sangat penting dalam ekowisata. Program ini diharapakan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekowisata di TNTC. Stakeholders yang berperan dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat terkait program ekowisata di TNTC adalah BBTNTC, Dinparbud Pemuda dan Olah Raga kabupaten Teluk Wondama, DKP Provinsi Papua Barat dan DKP kabupaten Teluk Wondama. Dalam pelaksanaan program ini stakeholders bisa bekerjasma dengan dengan Kepala-kepala Distrik dan kepala kampung dalam kawasan TNTC. 12.
Perencanaan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis ekowisata Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis ekowisata di TNTC
merupakan program pendukung dalam pengembangan ekowisata di TNTC. Kawasan TNTC adalah Taman Nasional laut yang memiliki banyak kawasan pesisir dan gugusan pulau-pulau kecil yang perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan program ekowisata. Stakeholders yang berperan dalam program ini adalah adalah DKP Kabupaten Teluk Wondama dan DKP provinsi Papua Barat.
Kedua stakeholders ini
sudah mulai melakukan kegiatan
pengelolaan pesisir berbasis ekowisata di pulau Roswar. Kedua stakeholders ini bisa saling bekerjasama dan dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Konsorsium Mitra Bahari selaku LSM yang dibentuk oleh DKP Provinsi Papua Barat.
98
Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan dapat sinkron dengan rencana pengembangan ekowisata di kawasan TNTC Kabupaten Teluk Wondama. 13. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekowisata TNTC Untuk mengakomodir semua kepentingan stakeholders terkait dengan pengembangan ekowisata di TNTC
maka penyusunan Rencana
Induk
Pengembangan ekowisata di TNTC merupakan hal yang penting dalam pengembangan ekowisata kedepan. Penyusunan rencana induk pengembangan ekowisata di TNTC dapat menjadi acuan pengembangan ekowisata kedepan agar lebih efektif dan efisien. Stakeholders yang berperan dalam perencanaan penyusunan rencana induk pengelolaan ekowisata TNTC adalah BBTNTC. Pelaksanaan kegiatan ini BBTNTC bisa bekerjsama dengan Dinparbud Provinsi Papua Barat, Dinparbud Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama, BP3D Kabupaten Teluk Wondama,
WWF, Konsorsium Mitra Bahari serta
masyarakat dalam kawasan TNTC. 14. Pembentukan Forum Kolaborasi Pengembangan Ekowisata TNTC Untuk mendorong pengembangan ekowisata di TNTC diperlukan suatu wadah/forum kolaborasi ekowisata yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi
berkaitan
dengan
pengembangan
ekowisata.
Forum
kolabarasi
pengelolaan ekowisata bisa mengacu pada Permenhut No.19/Menhut-II/2004 tentang kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Permenhut ini menjelaskan bahwa pengelolaan Taman Nasional dalam hal ini melalui pengembangan ekowisata dapat dilakukan kolaborasi dengan para pihak terkait. Pengembangan secara kolaborasi adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh semua pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan. Pada prinsipnya masing-masing stakeholders telah berperan dalam pengembangan ekowisata di TNTC kabupaten Teluk Wondama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk meningkatkan peranan stakeholders perlu kolabarasi pengembangan ekowisata agar lebih terarah dan efisien. Secara ringkas rumusan peranan stakeholders terhadap pengembangan ekowisata di TNTC dilihat berdasarkan fungsi manajemen dapat disajikan pada gambar 16.
99
BBTNTC
DINPARBUD PPB
DINPARBUD PO KTW
DKP PPB
DKP KTW
Pengembangan Ekowisata di TNTC Kab. Teluk Wondama
KLH KTW
DINHUB KTW
UNIPA
BP3D KTW
DISTRIK RUMBERPON, ROON & ROSWAR
Gambar
16.
KAMPUNG WAPRAK ISENEBUAY & YENDE
PENGUSAHA TRANSPORTASI
WWF, Konsorsiu m Mitra Bahari
Diagram rumusan peranan stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama.
Keterangan : : :
Berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program Berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan program. Berperan sebagai perencanaan dan pengendalian pembangunan.
Gambar 16 menggambarkan rumusan peranan stakeholders bila dianalisis dari fungsi-fungsi manajemen. Ada tujuh stakeholders yang berperan dalam proses
perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan
dan
pengawasan
pengembangan ekowisata di TNTC kabupaten Teluk Wondama yaitu BBTNTC,
100
Dinparbud Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama, Dinparbud Provinsi Papua Barat, DKP Kabupaten Teluk Wondama, DKP Provinsi Papua Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama dan Kantor Lingkungan Hidup kabupaten Teluk Wondama. Ketujuh stakeholders tersebut merupakan instansi teknis yang berkaitan erat dengan pengembangan ekowisata di TNTC Kabupaten Teluk Wondama. Untuk meningkatkan pengembangan ekowisata di TNTC ketujuh stakeholders tersebut diharapkan bisa
berkolaborasi agar
pengembangan ekowisata lebih terarah dan efisien. Kelompok Stakeholder yang berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata di TNTC adalah UNIPA Manokwari, Distrik Rumberpon, Distrik Roon, Distrik Roswar, Kampung Waprak, Kampung Isenebuay, Kampung Yende, WWF, KMB, dan Pengusaha transportasi laut. BP3D adalah stakeholders yang berperan sebagai perencanaan dan pengendalian pembangunan secara umum di Kabupaten Teluk Wondama. BP3D Kabupaten Teluk Wondama telah merencanakan pengembangan pariwisata masuk dalam salah satu program prioritas dari delapan program yang sudah direncanakan di kabupaten Teluk Wondama.
