V. HASIL DAN PEMBAHASAN

V.

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identifikasi Penjabaran Tupoksi TN Identifikasi penjabaran tugas pokok dan fungsi TN meliputi penjabaran tupoksi TN sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/MenhutII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dilaksanakan dengan mengkaji dokumen yang berasal dari Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan selama lima tahun terakhir yaitu selama periode tahun 2007 sampai 2011 serta RENSTRA Ditjen PHKA sebagaimana terlihat pada Lampiran 3. Menurut Sutherland (2006) setelah suatu rencana telah disetujui maka perlu mengubahnya menjadi serangkaian program dan kegiatan serta mengubahnya menjadi output. Suatu tupoksi yang telah disepakati perlu dijabarkan kepada urutan yang logis dengan tata waktu yang baik serta perhitungan biaya dan jangka waktu yang tepat. Menurut Hockings et al. (2000)

dalam penjabaran tupoksi, pengelola

kawasan konservasi perlu melihat nilai-nilai kawasan, status kawasan, peluang dan ancaman serta kebijakan lingkungan global. Hal ini mampu memberikan informasi kepada pengelola dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan yang berkaitan dengan identifikasi prioritas pengelolaan, alokasi waktu dan alokasi sumberdaya untuk kawasannya sehingga membantu dalam menetapkan fokus pengelolaan. Penjabaran tupoksi BTNK dan BBTN BTS setiap tahunnya sebagaimana disajikan pada Lampiran 4 dan Lampiran 5. 5.1.1. Tupoksi Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan TN

Kegiatan,

Penjabaran tupoksi Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan TN secara garis besar terdiri dari dua kelompok program yaitu perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi

kegiatan

Penyusunan

Rencana

Strategis,

Penyusunan

Zonasi,

Penyusunan Rencana Pengelolaan TN dan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Wisata Alam, serta program monitoring dan evaluasi dengan penjabaran kegiatan antara lain Penyusunan Laporan Keuangan dan Penilaian Efektivitas Pengelolaan seperti terlihat pada Tabel 6.

38

Tabel 6 Penjabaran tupoksi Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan TN No

Program

1.

Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penjabaran Tupoksi

Penyusunan Rencana Strategis Penyusunan Rencana Kerja Review Zonasi/ Kajian Perubahan Zonasi Pengusulan Revisi Zonasi Penelusuran Dokumentasi Pemantapan Kawasan dan Zonasi Analisa Kebutuhan Minimal Sarana dan Prasarana Pengelolaan TNK Data dan Informasi TN Komodo Review Rencana Pengelolaan TN Balai Besar BTS Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Finalisasi Usulan Revisi Zonasi ke Pusat Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014 Rencana Pengelolaan Zonasi Rencana Induk Pengembangan Wisata Alam Penyusunan Usulan Proyek Reforestasi CDM 2. Monitoring Penyusunan Laporan Keuangan, Penyusunan dan Laporan Tahunan, Penyusunan LAKIP, Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Monitoring meliputi dan Evaluasi Pengelolaan TN. kegiatan : Pemantauan Kegiatan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Monitoring dan Pembinaan Kegiatan, Monitoring Evaluasi Aset Tetap (Barang Milik Negara) Monitoring Evaluasi PJLWA Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN BTS Keterangan : V = dilaksanakan, - : tidak dilaksanakan.

BTNK V V V V

BBTN Barang BTS /Jasa V V V V -

V

-

-

V -

V

-

-

V V V

-

-

V V V

-

V

V

-

V

-

-

-

V

-

-

V V

-

Beberapa kegiatan rutin dilaksanakan setiap tahun yaitu Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Penyusunan Laporan Keuangan, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyusunan Laporan Keuangan (Lampiran 4 dan 5).

Penjabaran kegiatan pada tupoksi ini tidak

menghasilkan barang dan jasa layanan umum yaitu barang dan jasa yang memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat (Sinambela et al. 2008). 5.1.2. Tupoksi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Pelaksanaan tupoksi yang kedua yaitu Pengelolaan Kawasan Taman Nasional pada masing-masing lokasi penelitian dijabarkan

sesuai kebutuhan

pengelolaan. Penjabaran pelaksanaan tupoksi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional menghasilkan barang dan jasa sebagaimana terlihat pada Tabel 7.

39

Tabel 7 Penjabaran tupoksi Pengelolaan Kawasan TN No

Program

Penjabaran Tupoksi

1. Pengelolaan Taman Nasional Model

Koordinasi Pengelolaan TN Rekontruksi Pal Batas Penyusunan Konsep BLU Persiapan Satuan Kerja PK-BLU Selesainya Draft Dokumen PK-BLU Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort Pengelolaan TN Berbasis Resort : Studi Banding Pengelolaan TN Berbasis Resort Tahap II di TN Alas Purwo Registrasi Kerusakan Hutan dan Potensi Resort Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Kawasan (SILOKA) Pembiayaan Kebutuhan Resort Pemeliharaan dan Penataan Batas Pembuatan Peta Hasil Orientasi Batas Kawasan Pembuatan Peta Pembuatan Film Dokumenter Penyusunan Data Base Pengelolaan Kawasan Studi Banding 2. Restorasi/ Restorasi/Perbaikan Habitat Perbaikan Rehabilitasi Lahan pada Gerakan Rehabilitasi Habitat/ Hutan dan Lahan Rehabilitasi Rehabilitasi Kawasan di Seksi Pengelolaan TN Revitalisasi Ekosistem Pemeliharaan Tahun I Tanaman Gerakan Rehabilitasi Penanaman Bibit pada Kegiatan CDM Pembibitan Tanaman di Resort Sosialisasi One Man One Tree : Pembagian Bibit Bertepatan Hari Bakti Kehutanan Revitalisasi Ekosistem Blok Agrowulan JIFPRO Perbaikan Ekosistem 3. Pengelolaan Pengelolaan Jenis dan Genetik : Keanekaragaman - Kajian Daya Dukung Rusa di Pulau Padar Hayati dan - Pembuatan Bak Minum Satwa Ekosistemnya : - Pelaporan Perkembangan Spesies Terancam Punah Proiritas - Pembuatan Buku Flora dan Fauna Pengelolaan Habitat Pembinaan Habitat Lutung Pembinaan Habitat Anggrek Penangkaran Rusa Insitu Penangkaran Penyu Survey Ekologi Nusa Kode dan Gilomotang Studi Perilaku Harian Anak Komodo Studi Perilaku Satwa Komodo Survey Sarang Aktif Komodo Inventarisasi Flora dan Fauna : Inventarisasi Kakatua Jambul Kuning

BTNK BBTN Barang BTS / Jasa V V V V V V V V

-

-

V V

-

-

V V V -

V V V V V V V

-

-

V V V

-

-

V V V

-

-

V

-

-

V

-

V V

-

(1) -

V V V V V

V V -

(2) (2) (2) (3) (3) (1)

V V V

-

V

-

(1) (1) (1) (1) (1)

40

Tabel 7 Penjabaran tupoksi Pengelolaan Kawasan TN (lanjutan) No

Program

Penjabaran Tupoksi

BTNK BBTN Barang/ BTS Jasa 3. Pengelolaan Inventarisasi Reptil V (1) Keanekaragaman Inventarisasi Komodo V (1) Hayati dan Inventarisasi Satwa Mangsa Komodo V (1) Ekosistemnya : Inventarisasi Terumbu Karang V (1) Inventarisasi Lokasi Bertelur Penyu V (1) Inventarisasi Burung V (1) Inventarisasi Herpetofauna V (1) Inventarisasi Hasil Laut yang Dimanfaatkan V (1) Masyarakat Updating Data Tumbuhan dan Satwa V (1) Kajian Flag Spesies Flora Fauna V (1) Rencana dan Aksi Strategi Pengelolaan V (1) Satwa Monitoring Evaluasi Satwa V (1) Penanaman dan Pemasangan Nama Jenis V (1) Pohon di Blok Ireng-Ireng Monitoring dan Evaluasi Perkembangan V (1) Populasi Satwa Hasil Pelepasliaran (Lutung) Inventarisasi Satwa V (1) Inventarisasi Flora Penting V (1) Inventarisasi Tanaman Hias V (1) Inventarisasi Tumbuhan dan Satwa V (1) Endemik Inventarisasi Anggrek V (1) Inventarisasi Aves di Resort Ranupani V (1) Inventarisasi Tumbuhan V (1) Inventarisasi Rumput Pegunungan V (1) Inventarisasi Potensi Bambu di Seksi V (1) Pengelolaan Taman Nasional IV Keterangan: V = dilaksanakan, - : tidak dilaksanakan, (1) Jasa Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, (2) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar serta Pemanfaatan Tradisional, (3) Jasa Pemanfaatan Sumber Plasma Nutfah Penunjang Budidaya.

Secara garis besar kegiatan Pengelolaan Kawasan TN terdiri atas program Pengelolaan

Kawasan

TN,

Pengelolaan

Keanekaragaman

Restorasi/Perbaikan Hayati

dan

Habitat/Rehabilitasi,

Ekosistemnya.

BBTN

dan BTS

melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Lahan pada Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN)/RHL yang rutin dilaksanakan setiap tahun selama periode tahun 2007 sampai 2011.

Kegiatan tersebut selain mendapat dukungan dari

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 29/RHL) juga didukung dengan adanya kerjasama antara BBTN BTS dengan Sumitomo Forestry co. Ltd melalui Program Pengembangan Clean Development Mechanism (CDM) seluas 1.160 hektar selama 60 tahun (2008-2068) dan dukungan dari Japan International Forestry Promotion and Coorperation Center (JIFPRO). Penjabaran tupoksi ini

41

juga mengacu pada RENSTRA Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung dan RENSTRA Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen PHKA (Lampiran 6). Kegiatan pada tupoksi ini yang menghasilkan barang yaitu Pembinaan Habitat. Kegiatan Pembinaan Habitat dapat menjamin pemanfaatan tradisional tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi secara berkelanjutan seperti pengambilan kayu bakar, anggrek dan lainnya.

Pemenuhan kebutuhan ini

terutama kepada masyarakat yang hidupnya tergantung pada kawasan. Kawasan yang lestari menjamin pemanfaatan TN yang berkelanjutan. Kegiatan pada tupoksi ini yang menghasilkan jasa yaitu Jasa Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Jasa Pemanfaatan Sumber Plasma Nutfah Penunjang Budidaya.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung penyediaan

jasa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan diantaranya adalah survey ekologi, studi perilaku satwa, kegiatan survey spesies, inventarisasi TSL dan kajian-kajian spesies.

Kegiatan yang menyediakan Jasa Pemanfaatan Sumber

Plasma Nutfah Penunjang Budidaya adalah kegiatan penangkaran. Pelaksanan kegiatan pada tupoksi ini telah secara langsung menghasilkan PNBP berupa jasa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari kegiatan Ijin Penelitian dan Ijin Shooting Film/Video dalam bentuk Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI). Sementara jasa yang lainnya berpotensi untuk dijual namun belum menghasilkan PNBP sampai saat ini. Sampai dengan tahun 2010 terdapat 61 judul penelitian pada BBTN BTS dengan PNBP kegiataan shooting dan penelitian pada tahun 2010 sebesar Rp. 29.385.000,- (BBTN BTS 2011). SIMAKSI untuk kegiatan shooting dan penelitian pada BTNK sampai dengan tahun 2011 berjumlah 30 judul penelitian dengan PNBP pada kegiatan shooting dan penelitian sebesar Rp.67.400.000,- (BTNK 2012). Satuan kerja (satker) dengan tupoksi bidang penelitian yang telah menerapkan PPK-BLU adalah sebanyak 3 satker diantaranya adalah Balai Besar Industri Agro (BBIA). Jasa penelitian yang dijual oleh BBIA diantaranya adalah jasa pengujian, jasa riset, jasa sertifikasi dan jasa konsultasi (Kemenkeu 2012).

42

5.1.3. Tupoksi Penyidikan, Perlindungan, dan Pengamanan Kawasan TN Penjabaran tupoksi Penyidikan, Perlindungan dan Pengamanan Kawasan TN sebagaimana terlihat pada Tabel 8. Tabel 8 No

Penjabaran Tupoksi Penyidikan, Perlindungan, dan Pengamanan Kawasan TN

Program

1. Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Penjabaran Tupoksi

BTNK BBTN Barang / BTS Jasa

Pengamanan Kawasan Hutan : Pra Operasi Pengamanan Hutan V Operasi Pengamanan Hutan V V Operasi Pengamanan Fungsional V Patroli Rutin V V Operasi Hutan Intelijen V Koordinasi Kegiatan Pengamanan/ Koordinasi V V dan Pengamanan Hutan Perjalanan Pembinaan ke Lokasi V Operasi Gabungan/ Operasi Gabungan V V Pengamanan Hutan Patroli Perairan / Patroli Pengamanan Hutan V V Fungsional Penyusunan Standard Operasional Prosedur V (SOP) Perlindungan dan Pengamanan Hutan Operasi Pengamanan Hutan PAM Swakarsa V Kerjasama dengan Instansi Penegak Hukum V Operasional Pasca Operasi Pengamanan Hutan V Penyuluhan/Kampanye Perlindungan V Pengamanan Hutan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Operasi Pengamanan Kasada V (1) Operasi/Pembinaan Masyarakat Mitra Polisi V Kehutanan Pengelolaan TN Model V Pengamanan Pengunjung Akhir Tahun V (1) Pengamanan Pendaki HUT RI di Gunung Semeru V (1) Operasi SAR/Evakuasi Pengunjung V (1) Operasi Pengamanan Pendakian Gunung Semeru V (1) Operasi Pengamanan Idul Fitri V (1) Pengembangan Usaha Ekonomi : V (2) Pembinaan Daerah Penyangga V (2) Bantuan Pembinaan Daerah Penyangga V (3) 2. Penyelesaian Penanganan Tunggakan Kasus Tindak Pidana V Kasus Gelar Perkara, Pengamanan Barang Bukti, V Hukum Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti Pelanggaran/ Penanganan Barang Bukti dan Penyelesaian V Kejahatan Perkara Hutan : Penanganan Kasus V Penyelesaian dan Penanganan Tindak Pidana V Kehutanan Tunggakan Kasus V Identifikasi/Inventarisasi/Pendataan Barang Bukti V Penyelesaian Kasus Perambahan Hutan V Keterangan : V = dilaksanakan, - : tidak dilaksanakan (1) Jasa Pengamanan, (2) Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam, (3) Barang dan Modal.

43

Penjabaran tupoksi ini selain mengacu pada RENSTRA masing-masing Balai dan RENSTRA Ditjen PHKA, juga mengacu pada RENSTRA Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 6. Penjabaran tupoksi ini menghasilkan jasa yang berpotensi untuk dijual yaitu jasa pengamanan dan jasa pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam. Adapun menghasilkan barang dan modal yang dihasilkan berupa bantuan pembinaan daerah penyangga seperti terlihat pada Tabel 8. Kegiatan BBTN BTS pada tupoksi ini terutama terlihat pada kegiatan yang berhubungan dengan pengamanan pengunjung pada puncak kunjungan yaitu pada saat akhir tahun, upacara Yadnya Kasada, Hari Ulang Tahun (HUT) RI dan Idul Fitri. Hal ini karena jumlah total pengunjung BBTN BTS relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pengunjung BTNK seperti terlihat pada Tabel 9. Jumlah total pengunjung pada BTNK hanya sebesar 28,48% dari total pengunjung BBTN BTS selama periode 2007 sampai 2011. Tabel 9 Jumlah pengunjung BBTN BTS dan BTNK periode 2007-2011 BBTN BTS No. 1 2 3 4 5

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

BBTNK Jumlah (Orang)

Jumlah (Orang) Wisnu 49.980 76.836 128.854 137.335 103.091

Wisman 14.900 18.720 22.686 25.869 22.380

Total 64.880 95.556 151.540 163.204 125.471

Wisnu 762 948 1.580 2.961 6.177

Wisman 19.307 20.814 34.954 41.711 41.822

Total 20.069 21.762 36.534 44.672 47.999

12.428

15.8608

171.036

JUMLAH 496.096 104.555 600.651 Sumber : Statistik BBTN BTS 2011, Statistik BTNK 2011

5.1.4. Tupoksi Pengendalian Kebakaran Hutan Pelaksanaan penjabaran tupoksi Pengendalian Kebakaran Hutan (Karhut) pada BBTN BTS dan BTN Komodo seperti terlihat pada Tabel 10. Penjabaran tupoksi ini juga mengacu pada RENSTRA Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan selain mengacu pada RENSTRA Ditjen PHKA dan RENSTRA Balai seperti terlihat pada Lampiran 7. Penjabaran tupoksi ini menghasilkan jasa yaitu jasa pencegahan kebakaran hutan dan jasa pemadaman kebakaran hutan. Selama periode 2007 sampai 2011 tercatat tujuh kasus kebakaran hutan dengan kebakaran terluas terjadi pada tahun 2009 seluas kurang dari 1 hektar

44

yaitu 0,09 ha pada BTNK (BTNK 2012) . Sementara jumlah kasus kebakaran hutan pada BBTN BTS untuk periode yang sama berjumlah 61 dengan luas kebakaran terbesar yaitu 705,50 ha (BBTN BTS 2012). Kejadian kebakaran yang relatif tinggi pada BBTN BTS memberikan peluang jasa pada tupoksi ini berpotensi untuk dijual, mengingat kawasan BBTN BTS sebagian berbatasan langsung dengan Perum Perhutani serta 68 desa lainnya. Perum Perhutanai berpotensi untu membeli jasa pada tupoksi ini. Tabel 10 Penjabaran tupoksi Pengendalian Kebakaran Hutan No

Program

Penjabaran tupoksi

1. Pencegahan, Pemadaman, Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Penyelamatan

BTNK BBTN Barang BTS / Jasa V V -

Deteksi Hot Spot /Monitoring Hot Spot dan Pasca Kebakaran Pemantauan Kebakaran Hutan (Karhut) V Penyuluhan/Kampanye Pengendalian Karhut V V Operasi Apel Siaga Dalam Rangka Pengendalian V Karhut Pembinaan Regu Brigade Pengendalian Karhut V Apel Siaga Dalam Rangka Pengendalian Karhut V Perbaikan Habitat Pasca Kebakaran V Patroli Pengamanan dan Pencegahan Karhut V Operasi Pemadaman Karhut V Patroli Pencegahan Karhut V V Pemadaman Karhut Secara Tradisional V (1) Pengendalian Pemadaman Kebakaran Berbasis V Masyarakat Pemadaman Karhut Secara Mandiri V Identifikasi, Evaluasi dan Monitoring Areal V Bekas Kebakaran Penyelesaian Kasus Kebakaran V Pembuatan Ilaran Api, Sekat Bakar, Embung Air V (2) Pengendalian Kebakaran dan Perlindungan V (2) Pengamanan Hutan di Lokasi CDM/Restorasi Ekosistem Keterangan : V = dilaksanakan, - : tidak dilaksanakan, (1) Jasa Pemadaman Karhut dan Lahan, (2) Jasa Pencegahan Karhut dan Lahan.

5.1.5. Tupoksi Promosi, Informasi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penjabaran tupoksi Promosi, Informasi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada BBTN BTS dan BTNK seperti terlihat pada Tabel 11. Pelaksanaan kegiatan promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya tidak secara khusus diprogramkan tetapi tetap dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.

Penjabaran tupoksi ini menghasilkan jasa iklan yaitu

penyediaan kebutuhan informasi melalui beberapa Pelaksanaan Kegiatan Pameran, Sosialisasi dan Publikasi.

kegiatan diantaranya

45

Kegiatan yang menghasilkan barang adalah pencetakan bahan promosi atau produk branding seperti pencetakan leaflet, kaos, poster, booklet dan lainnya. Tabel 11 Penjabaran tupoksi Promosi, Informasi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya No 1.

Program -

Penjabaran Tuppoksi

BTNK

BBTN BTS V

Barang / Jasa (1)&(2)

Pencetakan Bahan Promosi , Pengadaan V Leaflet, Poster, Buletin, Booklet dan CD Promosi Pembuatan Materi Promosi dan Informasi V (2) Pengembangan Pusat Informasi (2) Pembuatan Website, Re design Website V V (2) Pengelolaan Website V (2) Pendampingan Promosi New Seven Wonders V Pembuatan Buku Panduan Interpretasi Wisata V Alam Pameran Wisata Alam Tingkat Propinsi V (2) Pameran Wisata Alam Tingkat Kabupaten V (2) Pameran Pembangunan V (2) Penyusunan Modul Pendidikan Konservasi di V TNBTS Penyuluhan dan Penyebaran Informasi berupa V Modul. Publikasi Hasil Inventaris Edelweis V Desain Penerjemahan Penyusunan Pencetakan V dan Distribusi Bahan Promosi Wisata Sosialisasi Program Balai Besar TNBTS Ke 4 V Kabupaten, Sosialisasi Program TNBTS di 10 Kecamatan, Sosialisasi Program CDM, Sosialisasi Review RPTN Pembuatan Banner Profil Resort dan Flora V (2) Fauna Jurnalism Traveling V Kehumasan dan Peliputan V Fasilitas Forum/Rapat Teknis Pembuatan Baner Potensi Flora dan Fauna V (2) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Pembuatan dan Pemasangan Baliho di Airport V (2) Peliputan/Coffe Morning V Lomba Membuat Maskot TN Bromo Tengger V Semeru Road Show Identifikasi Minat Kerjasama V Keterangan : V = dilaksanakan, - : tidak dilaksanakan , (1) Produk Branding, (2) Jasa Iklan.

5.1.6. Tupoksi Pengembangan Bina Cinta Alam serta Penyuluhan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Penjabaran pelaksanaan tupoksi Bina Cinta Alam serta Penyuluhan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilihat pada Tabel 12.

46

Tabel 12 Penjabaran tupoksi Pengembangan Bina Cinta Alam serta Penyuluhan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya No

Program

1.

Pengembangan Bina Cinta Alam dan Pembentukan Kader Konservasi

Penjabaran Tupoksi

BTNK

BBTN BTS V V V

Barang/ Jasa (1) (1) (1)

Pelaksanaan Bina Cinta Alam V Pemberdayaan Generasi Muda V Pembinaan Pramuka Saka V Wanabhakti Pembentukan Kader Konservasi V (1) Pembinaan Kader Konservasi V V (1) Pendidikan Lingkungan Bagi V (1) Masyarakat (Kerjasama ESP) Kemah Kerja/ Lintas Alam V Sekolah Lapangan Konservasi dan V (1) Pendidikan Konservasi Pembinaan Kelompok Binaan Sekitar V (1) Kawasan Bina Cinta Alam Bagi Siswa Sekolah V (1) Lomba Lintas Alam Ranu Regulo V Keterangan : V = dilaksanakan, - : tidak dilaksanakan (1) Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam

Pelaksanaan penjabaran tupoksi Pengembangan Bina Cinta Alam serta Penyuluhan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada BBTN BTS dan BTNK menghasilkan jasa pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam melalui kegiatan Pelaksanaan Bina Cinta Alam, Pembentukan Kader Konservasi, Pembinaan Kader Konservasi, Pembinaan Pramuka Saka Wanabakti dan Pembinaan Generasi Muda, Sekolah Lapang Konservasi dan Pendidikan Konservasi, Pendidikan Lingkungan Bagi Masyarakat, Bina Cinta Alam Bagi Siswa Sekolah. Satker yang menerapkan PK-BLU pada bidang pendidikan dan pelatihan sebanyak 62 satker yang terdiri dari beberapa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan negeri (Kemenkeu 2012). Sehingga, jasa yang dihasilkan TN pada tupoksi ini berpotensi untuk dijual. 5.1.7. Tupoksi Kerjasama Pengembangan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pengembangan Kemitraan Penjabaran tupoksi Kerjasama Pengembangan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pengembangan Kemitraan dapat dilihat pada Tabel 13.

47

Tabel 13 Penjabaran tupoksi Kerjasama Pengembangan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pengembangan Kemitraan No

Program

Penjabaran Tupoksi

BTNK BBTN Barang BTS / Jasa 1. Pembinaan/ Komodo Survival Program : Mendukung V (1) Penyelenggaraan penelitian populasi dan habitat komodo. Kerjasama/ Kementerian Perhubungan : Mendukung V (2) Kemitraan : pembangunan dermaga wisata di Loh Liang. Swisscontact : Membantu dalam pembuatan V (3) dan publikasi buku “Diving in West FloresKomodo”. PT. Telkomsel : Mendukung sarana prasarana V (2) komunikasi seluler, wisata, wisata dan pengembangan sumberdaya masyarakat. Koperasi Taman Nasional Komodo : V (2) Pengelolaan usaha jasa wisata. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata : V (2) Mendukung promosi. Pemerintahan Daerah : Menyediakan sarpras V (2) pendukung wisata di Labuan Bajo. Biro Perjalanan Wisata : Mengorganisir V (2) perjalanan wisatawan ke TNK. Dive Operator : Mengorganisir paket diving V (2) wisatawan ke TNK. IPB, UGM, ITB, Udayana, Undana,STIPAR V (1) Bandung, Unmer Malang, SMK Ruteng, SMK Labuan Bajo : Melakukan praktek dan penelitian. UNESCO : Dalam konteks Taman Nasional V Komodo sebagai Man and Biosphere Reserve dan World Heritage Site. Rapat Koordinasi Kerjasama Teknis V Terbentuknya Forum Pelaku Usaha Wisata V Alam Pembangunan Sarana Prasarana Wisata V (2) (Kerjasama dengan BNI) Kolaborasi Pemanfaatan Kawasan Untuk V (1) Penelitian (3 Perguruan Tinggi) Kolaborasi Konservasi Sumber Daya Air (3 V (4) desa) Proyek CDM (Kerjasama dengan Sumitomo V (5) Forestry) Forum Komunikasi dan Konsultasi Publik V Road Show/Fasilitasi Kerjasama V Fasilitasi Forum Komunikasi Pelaku Jasa V PWA Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Jasling V Fasilitas Kegiatan Penelitian dan PKL V (1) Fasilitasi Program CDM V Pelatihan Pengelolaan Jasa Wisata V (2) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama V Keterangan : V = dilaksanakan, - : tidak dilaksanakan , (1) Jasa Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, (2) Jasa Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Alam, (3) Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam, (4) Jasa Pengembangan dan Pemanfaatan Air, (5) Jasa Pemanfaatan Karbon.

48

Penjabaran tupoksi Kerjasama Pengembangan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pengembangan Kemitraan ini menghasilkan barang berupa pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) pengembangan pemanfaatan Pariwisata Alam (PWA) antara lain berupa pembangunan dermaga, sapras komunikasi seluler dan sarpras wisata yang berasal dari hasil kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Bank Negara Indonesia (BNI), Telkomsel dan Pemerintah Daerah (PEMDA). Jasa yang dihasilkan pada tupoksi ini adalah jasa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, jasa pengembangan dan pemanfaatan PWA, jasa pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam dan jasa pengembangan dan pemanfaatan air dan jasa pemanfaatan karbon. 5.1.8. Tupoksi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TN Pelaksanaan penjabaran tupoksi ini sebagaimana disajikan pada Tabel 14. Tabel 14 Penjabaran tupoksi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TN No

Program

1.

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Penjabaran Tupoksi

BTNK

BBTN BTS V V V V V V

Barang/ Jasa (1) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (1) (4) (1) -

Pelatihan Pembuatan Sirup Asam V Budidaya Lebah Madu V Penangkaran Ikan Sancara V Budidaya Terumbu Karang V Budidaya Teripang V Pengolahan Ikan Lada V Budidaya Mata Tujuh V Budidaya Rumput Laut V Pelatihan Pengolahan Hasil Laut V Model Desa Konservasi Pelatihan Pemandu Wisata dan Interpreter Evaluasi Keberhasilan Daerah Penyangga Pemberdayaan Masyarakat Penyusunan Baseline Pendapatan Masyarakat Penguatan Kelembagaan Lumbung Kayu Bakar Desa Enclave Ranupani Belajar Antar Petani V (1) Stimulasi Peningkatan Perekonomian Petani V (1) Penggarap Eks Perhutani Pelatihan Batu Bata di Ranu Pani V (1) 2 Penguatan Pembinaan Kelompok Lebah Madu Alam V (1) Kelembagaan Pembinaan Budidaya Rumput Laut V (1) Kelompok Pendataan Nelayan di Dalam Kawasan V Masyarakat Pembinaan Kelompok Pembuatan Dendeng V (1) Pembinaan Kel. Pembuat Patung/ Souvenir V (1) Pengembangan Desa Model V Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api V (1) Keterangan : V = dilaksanakan, - : tidak dilaksanakan, (1) Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam (2) Pemanfaatan Sumber Plasma Nutfah untuk Penunjang Budidaya, (3) Pemanfaatan TSL, (4) Jasa Pengembangan dan PWA.

49

Pelaksanaan tupoksi ini menyediakan jasa pendidikan dan peningkatan kesadartahuan

konservasi

alam

diantaranya

melalui

kegiatan

pelatihan,

pemberdayaan masyarakat, belajar antar petani, dan pembinaan kelompok masyarakat. Jasa lainnya yaitu jasa pengembangan pemanfaatan wisata alam melalui kegiatan pelatihan pemandu wisata dan interpreter.

Selain itu,

pelaksanaan tupoksi ini juga menghasilkan barang berupa pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) melalui kegiatan-kegiatan budidaya TSL, penangkaran dan pengolahan TSL. 5.1.9. Tupoksi Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam. Penjabaran tupoksi Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam dapat dilihat pada Tabel 15. Penjabaran tupoksi ini memenuhi layanan umum penyedia barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Kegiatan pada tupoksi ini pada umumnya berupa kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dan bermanfaat

bagi

meningkatkan

pelayanan

kepada

pengunjung

seperti

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan, Pengembangan Atraksi Wisata, Pengamanan Pengunjung, Pengembangan Kawasan Wisata Minat Khusus dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan meningkatkan kepuasan pengunjung. Kegiatan lainnya pada tupoksi ini selain wisata alam yang menghasilkan barang yaitu pemanfaatan air serta energi panas dan karbon. Penjabaran tupoksi ini selain mengacu pada RENSTRA masing-masing Balai dan RENSTRA Ditjen PHKA, juga mengacu pada RENSTRA Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 7. Penjabaran tupoksi ini menghasilkan jasa pengembangan pemanfaatan PWA, jasa pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, jasa pemanfaatan karbon dan jasa pemanfaatan air. BBTN BTS melaksanakan tupoksi melalui program Pengembangan

dan

Pemanfaatan

Jasa

Lingkungan

dan

Pengembangan

Pemanfaatan PWA dalam 2 kelompok program yaitu Pengembangan Pemanfaatan PWA dan Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Namun BTNK hanya

50

melaksanakan kegiatan pada program Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam dan tidak terdapat kegiatan pada program Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Tabel 15 Penjabaran tupoksi Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam No 1.

Program

Penjabaran tupoksi

BTNK

BBTN Barang/ BTS Jasa (1) (1) (1)

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan V Pemanfaatan Survey Kepuasan Pengunjung V Wisata Alam : Studi Banding Pengelolaan TN Berbasis V Resort di TN Alas Purwo Monitoring Evaluasi Pengusahaan PWA V (1) Studi Banding Kegiatan Ekowisata V (1) Penyusunan Design Fisik Pengembangan V (1) Wisata Alam di Blok Ireng-Ireng Desain Fisik Pengembangan ODTWA V (1) Monitoring Evaluasi Aktivitas G. Semeru dan V (1) G. Bromo Monitoring Evaluasi Aktivitas Gunung V (1) Semeru Pengembangan Atraksi Wisata, Lomba Lintas V (1) Alam, Wisata Minat Khusus dan Even Khusus Pembersihan Jalan Pendakian Gn. Semeru V (1) Pengamanan Pendakian G. Semeru V (1) Pengamanan Pengunjung di G.. Semeru V (1) Monitoring dan Evaluasi Aktivitas G. Berapi V (1) Pelayanan dan Pengamanan Pengunjung Idul V (1) Fitri Paket Kegiatan Wisata V (1) Desain Interior V (1) Monitoring Pengembangan Wisata Alam V (1) Kepada Pengunjung dan Pelaku Jasa Wisata Pembersihan Survey dan Pembersihan Jalur V (1) Pendakian G. Semeru Pembersihan Kawah G. Bromo dan Laut Pasir V (1) 2 Pengembangan Sosialisasi Penetapan Tarif Di Luar PP No.59 V Pemanfaatan Tahun 1998 Jasa Monitoring Ijin Pemanfaatan PWA V Lingkungan : Penyusunan Program Inisiatif Pembayaran V (2) Jasa Lingkungan Inventarisasi Penutupan Lahan untuk Kegiatan V (3) Reforestasi CDM Kolaborasi Konservasi Sumber Daya Air (3 V (4) desa) Kajian Lingkungan Penambangan Pasir V Taman Satryan Evaluasi Dampak Ekonomi Wisata Alam V Monitoring Dampak Lingkungan Wisata Alam V Keterangan : V = dilaksanakan, - : tidak dilaksanakan, (1) Jasa Pengembangan Pemanfaatan Pariwisata Alam, (2) Jasa Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, (3) Jasa Pemanfaatan Karbon, (4) Jasa Pemanfaatan Air.

51

BBTN BTS telah melakukan inventarisasi potensi sumber air berupa sungai sebanyak 25 lokasi dengan potensi sumber air berupa mata air sebanyak 28 lokasi, potensi sumber air berupa danau sebanyak lima lokasi dan potensi sumber air berupa air terjun sebanyak dua lokasi (BBTNBTS 2012).

Beberapa diantara

potensi air tersebut telah dihitung dimensi fisiknya. Pelaksanaan kegiatan pada tupoksi ini pada kedua lokasi secara langsung menghasilkan PNBP sebagaimana terlihat pada Tabel 16. Tabel 16 Sumber PNBP pada tupoksi pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam No. Jenis Pungutan 1. Pungutan masuk pengunjung 2. Pungutan masuk kendaraan air 3. Pungutan masuk kendaraan darat 4. Pungutan kamera foto 5. Pungutan handycame 6. Pungutan snorkeling 7. Pungutan menyelam 8. Pungutan rumah dinas Keterangan : V = dilaksanakan, - : tidak dilaksanakan.

BTNK V V V V V V -

BBTN BTS V V V V V

Pada BTNK, PNBP bersumber dari pungutan masuk pengunjung, pungutan masuk kendaraan air, pungutan kano, pungutan kamera foto, pungutan handycame, pungutan snorkeling dan pungutan menyelam.

Sementara pada

BBTN BTS tidak terdapat pungutan snorkeling, pungutan menyelam dan pungutan masuk kendaraan air melainkan pungutan masuk kendaraan darat. Namun pada BBTN BTS terdapat pungutan rumah dinas (BBTNBTS 2012). 5.1.10. Tupoksi Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Penjabaran tupoksi Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga memiliki kegiatan dengan bagian yang paling banyak baik pada BBTN BTS maupun pada BTNK. Penjabaran pelaksanaan tupoksi Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga adalah sebagaimana terlihat pada Lampiran 4 dan 5. Penjabaran Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga pada BTNK dan BBTN BTS secara garis besar meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi. b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. c. Pengadaan Sarana dan Prasarana. d. Rehab Berat Sarana dan Prasarana.

52

e. Pengembangan Sumber Daya Manusia. f. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Taman Nasional. g. Penguatan Kapasitas Kelembagan Perlindungan Hutan. h. Penguatan Kelembagaan Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam. i. Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi meliputi kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan dan rapat lainnya dan Penjabaran tupoksi Sistem Informasi Pengelolaan Kawasan (SILOKA). Berdasarkan hasil penjabaran tupoksi TN tersebut terdapat delapan tupoksi dari 10 tupoksi TN yang penjabaran pelaksanaannya berupa pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang dan/atau jasa dan kinerjanya dapat ditingkatkan melalui BLU yaitu tupoksi : 1. Pengelolaan kawasan TN. 2. Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan kawasan TN. 3. Pengendalian kebakaran hutan. 4. Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 5. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 6. Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan. 7. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TN. 8. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam. Dua tupoksi diantara delapan tupoksi yang menghasilkan barang dan/atau jasa tersebut di atas, telah menghasilkan PNBP yaitu Pengelolaan kawasan TN dan Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam. Tupoksi yang merupakan pelayanan sipil yang merupakan kewajiban pemerintah berjumlah dua yaitu Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan TN serta Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Penjabaran tupoksi TN dalam bentuk pelaksanaan

kegiatan pada masing-masing Balai memiliki persamaan dan perbedaan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan.

Menurut Barrow et al. (2000)

penggunaan

sumberdaya memerlukan pemahaman spesifik lokasi (site specific), memerlukan

53

perhitungan terhadap variasi tipe lahan dan spesies, tekanan terhadap penggunaan sumberdaya dan permintaan potensial. 5.2. Analisis Ketepatan Penerapan Model BLU Ketepatan penerapan model BLU dalam pengelolaan menuju TN Mandiri dianalisis melalui analisis deskriptif dan analisis isi yaitu dengan membandingkan persyaratan substantif dan teknis BLU sesuai dengan PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU dengan penjabaran tupoksi TN. 5.2.1. Persyaratan Substantif Persyaratan substantif dilaksanakan melalui analisis deskriptif dan analisis isi dengan melakukan pengkajian tupoksi TN yang memenuhi kriteria layanan umum yang berhubungan dengan : 1.

Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

2.

Pengelolaan

wilayah/kawasan

tertentu

untuk

tujuan

meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan /atau 3.

Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan substantif yang dianalisis pada penelitian ini meliputi kriteria

pertama dan kedua. Kriteria ketiga tidak dianalisis karena TN tidak memiliki tupoksi pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. 5.2.1.1.

Kriteria Substantif Penyediaan Barang dan/atau Jasa Layanan Umum

Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods). Variasi barang dan/atau jasa yang dijual dengan kriteria quasipublic goods per tupoksi TN sesuai dengan identifikasi penjabaran tupoksi, sebagaimana terlihat pada Tabel 17. Berdasarkan variasi barang dan/atau jasa yang dihasilkan TN tersebut maka TN memenuhi persyaratan substantif penyedia barang dan/atau jasa layanan umum.

54

Tabel 17 Variasi barang dan/atau jasa yang dijual dengan kriteria quasipublic goods per tupoksi TN No. 1

2

3

4

5 6

7

8

9

-

-

Tambahan Satuan Pelaksana -

a. Jasa Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan* b. Jasa Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar c. Ijin Pemanfaatan Sumber Plasma Nutfah untuk Penunjang Budidaya d. Jasa Pemanfaatan Tradisional

Pungutan

Unit Bisnis

Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran Pungutan Pungutan

Unit Bisnis

Pungutan Pungutan Pungutan

Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis

Pungutan Pungutan Pungutan

Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis

Hibah

Unit Bisnis

Hibah Hibah

Unit Bisnis Unit Bisnis

Pungutan dan Iuran Pungutan Pungutan

Unit Bisnis

Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran Pungutan

Unit Bisnis

Pungutan

Unit Bisnis

Pungutan Pungutan dan Iuran Pungutan Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran -

Unit Bisnis Unit Bisnis

Tupoksi Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan Evaluasi Pengelolaan Kawasan TN Pengelolaan Kawasan TN

Penyidikan, Perlindungan, dan Pengamanan Kawasan TN Pengendalian Kebakaran Hutan Promosi, Informasi KSDAHE Pengembangan Bina Cinta Alam serta Penyuluhan KSDAHE Kerjasama Pengembangan KSDAHE

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TN

Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam

Barang dan/atau Jasa yang Dijual

a. Jasa Pengamanan b. Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam c. Barang dan Modal a. Jasa Pemadaman Karhut dan Lahan b. Jasa Pencegahan Karhut (Pembuatan Ilaran Api, Sekat Bakar, Embung Air) a. Jasa Iklan b. Produk Branding Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam a. Jasa Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan b. Jasa Pengembangan dan PWA c. Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam d. Jasa Pengembangan dan Pemanfaatan Air e. Jasa Pemanfaatan Karbon a. Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam b. Jasa Pemanfaatan Sumber Plasma Nutfah untuk Penunjang Budidaya c. Jasa Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar d. Jasa Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Alam a. Jasa Pengembangan Atraksi Wisata dan Even Khusus b. Jasa Penyewaaan Guest House c. Jasa Pengembangan dan Pemanfaatan Air d. Kerjasama Pemanfaatan Karbon e. Kerjasama Pemanfaatan Energi Panas f. Jasa Pengembangan dan Pemanfaatan Wisata Alam* g. Kerjasama Pengusahaan PWA*

10

Pelaksanaan TURT

-

Sumber Pendapatan

Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis

Unit Bisnis Unit Bisnis

Unit Bisnis Unit Bisnis

Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis -

Keterangan : * merupakan barang/jasa yang telah menghasilkan pendapatan sesuai PP No.59 tahun 1998.

55

Berdasarkan Permenpan Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) menyatakan bahwa tidak semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu satker boleh dijual. Barang/jasa yang memenuhi kriteria sebagai barang/jasa semi publik (quasi public goods) yang boleh dijual di mana disebutkan bahwa tugas dan fungsi satker PPK BLU adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dapat dijual, kecuali pelayanan yang bersifat mandatory atau pelayanan sipil yang hanya merupakan kewajiban (monopoli) Pemerintah karena perintah peraturan perudang-undangan, seperti pelayanan KTP, Imigrasi, Sertifikat Pertanahan, STNK dan SIM. Menurut Turner et al. (1994), barang dan jasa pada kawasan konservasi yang secara substantif memenuhi kriteria semi barang/jasa publik (quasipublic goods) di antaranya adalah cadangan air dalam tanah, air sungai untuk energi dan pertanian serta wisata alam yang mendukung pemenuhan kriteria substantive penyedia barang dan/atau jasa. Menurut Turner et al. (1994), kategori barang dan jasa lingkungan terdiri dari pure private goods, quasi-private goods, quasi-public goods dan pure public goods. Untuk kategori quasi-public goods karakteristik sumberdayanya adalah non-exclusive, only partially dan divisible dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18 Karakteristik dan kategori barang dan jasa lingkungan

Karakteristik Sumberdaya

Penggunaan/ Konsumsi Contoh Barang dan Jasa Lingkungan

Karakteristik dan Kategori Barang dan Jasa Lingkungan Kategori Pure Private Quasi-Private Quasi-Public Pure Public Goods Goods Goods Goods Exclusive Non-xclusive Non-exclusive Non-exclusive, Indivisible Divisible Divisible Only partially Divisible Excludable NonNon-excludable, Non-excludable, NonRivalness Excludable, Congestion rivalness Rivalness Kayu, getah, Wisata satwa Cadangan air Fungsi hidrologis buah hutan dan flora dalam tanah, air (pengendalian banjir, rakyat langka dan sungai untuk erosi, sedimentasi). Iklim unik. Air dari energy dan mikro dan global, mata air dalam pertanian, wisata pelestarian kehati, habitat kawasan hutan alam. satwa.

Sumber : Turner et al. (1994)

56

Karakretistik quasi-public goods berdasarkan definisi Turner et al. (1994) sesuai dengan tipologi barang dan jasa common pool menurut IUCN (2000) dan common pool goods menurut Ostrom (1977), diacu dalam Berge (2004) yaitu barang dan jasa yang bersifat tidak dapat dipisahkan (non-excludable) tetapi dapat dibagi (divisible/substractable) di mana jika digunakan, maka orang lain tidak dapat menggunakan tetapi akses untuk mendapatkannya terbuka untuk siapapun. Contoh instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum dan menerapkan PK-BLU adalah pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat dan daerah, penyelenggaraan pendidikan serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Contoh instansi yang menerapkan PK-BLU dan melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah atau kawasan secara otonom adalah otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Contoh instansi yang menerapkan PK-BLU dan melaksanakan pengelolaan dana adalah pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman dan pengelola tabungan perumahan. Menurut IUCN (2000), manfaat indikatif dari kawasan yang dilindungi terdiri dari Manfaat Guna (Use) dan Manfaat Bukan Guna (non-use) yang kemudian terbagi lagi ke dalam Manfaat Guna Langsung (direct), Manfaat Guna Tidak Langsung (indirect), pilihan (option), Manfaat Warisan dan Manfaat Keberadaan (existence benefits). Tipe-tipe manfaat yang dihasilkan oleh kawasan yang dilindungi berupa barang dan jasa seperti terlihat pada Tabel 19. Penyediaan barang dari kawasan yang dilindungi misalnya kesempatan rekreasi, bahan makanan pokok dan material genetik. Penyediaan jasa diantaranya adalah konservasi keanekaragaman hayati, penyerbukan tanaman, pemurnian air dan menyaksikan pertunjukan. Barang dan jasa tersebut menyediakan manfaat bagi masyarakat dengan keberadaan kawasan yang dilindungi

(IUCN 2000).

Barang dan jasa yang disediakan oleh kawasan yang dilindungi dapat mencakup lebih dari satu ketegori.

Misalnya adalah kegiatan memancing merupakan

manfaat langsung (direct use) bagi masyarakat yang mengunjungi kawasan yang dilindungi dan melakukan kegiatan memancing. Memancing juga merupakan manfaat pilihan (option benefit) bagi orang yang berharap dapat memancing pada taman nasional tetapi belum sempat melakukannya, atau dapat merupakan

57

manfaat warisan (bequest) bagi orang yang berharap bahwa generasi mendatang memiliki kesempatan untuk memancing. Tabel 19 Manfaaat indikatif dari taman nasional Manfaat Langsung (Direct Use) Rekreasi

Pemanenan berkelanjutan (sustainable harvesting) Pemanenan hidupan liar (Wildlife harvesting)

Manfaat Guna (Use) Manfaat Tidak Pilihan Langsung (Indirect use) Jasa ekosistem Informasi masa (ecosystem services) depan (future information) Stabilisasi iklim Pemanfaatan masa (climate stabilization) depan (langsung dan tidak langsung) Penyediaan air tanah (groundwater recharge)

Kayu Bakar

Penambatan karbon (carbon sequestering)

Merumput (Grazing)

Habitat

Pertanian

Penyedia pakan (Nutrient retention) Pencegahan bencana alam (natural disaster prevention) Perlindungan DAS (watershed protection) Jasa alam (Natural service)

Pemanenan Sumberdaya Genetik (Gene harvesting) Pendidikan (education) Research (penelitian)

Manfaat Bukan Guna (Non-Use) Warisan Keberadaan (existence) Nilai guna dan Keanekaragama nilai bukan guna n hayati untuk warisan (Biodiversity) Kegiatan ritual dan spiritual (Ritual or spiritual) Budaya dan warisan (Culture, heritage) Nilai-nilai masyarakat (Community values) Pemandangan (Landscape)

Sumber : IUCN (2000)

Pemenuhan kriteria substantif penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum dikuatkan dengan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan pada Taman Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terdiri atas pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Selanjutnya dalam pasal 35 PP No. 28 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa Taman Nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan: (1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, (2) Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, (3) Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, (4) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, (5) Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya dan (6) Pemanfaatan tradisional berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan

58

kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. 5.2.1.2. Kriteria Substantif Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu Untuk Tujuan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat atau Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional pasal 2 disebutkan bahwa TN melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan TN pada definisi tersebut memenuhi

kriteria

substantif

khususnya

untuk

kriteria

Pengelolaan

Wilayah/Kawasan. TN menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut-II/2006 yang menyebutkan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam sesuai definisi tersebut menguatkan pemenuhan kriteria substantif khususnya untuk kriteria Pengelolaan Wilayah/Kawasan. 5.2.2. Persyaratan Teknis 5.2.2.1. Identifikasi Tupoksi yang Kinerja Pelayanan Di Bidang Tugas Pokok Dan Fungsinya Layak Dikelola Dan Ditingkatkan Pencapaiannya Melalui BLU Mengacu kepada Rencana Strategi Bisnis pada masing-masing lokasi penelitian, variasi penjabaran pelaksanaan tupoksi yang menghasilkan barang dan jasa dalam 5 tahun ke depan periode 2012 sampai 2016 yang direncanakan akan dijual sebagaimana terlihat pada Tabel 20. Barang dan/atau jasa yang akan dijual tersebut sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bisnis BTNK dan BBTN BTS. Terdapat 17 kegiatan berbasis daratan dan tujuh kegiatan yang berbasis perairan dan laut serta 10 kegiatan berbasis darat dan/atau perairan/laut.

59

Tabel 20 Rencana barang dan/atau jasa yang dijual periode 2012-2016 BTNK BBTN Barang/ Tupoksi Basis Kegiatan BTS Jasa Darat, Air, Laut 1. Tiket Masuk Kawasan Mancanegara V V (1) (IX) Darat, Air, Laut 2. Tiket Masuk Kawasan Nusantara V V (1) (IX) Darat, Air, Laut 3. Penelitian Mancanegara V V (2) (II) Darat, Air, Laut 4. Penelitian Nusantara V V (2) (II) Air, Laut 5. Kendaraan Air V (1) (IX) Darat 6. Kendaraan Darat V (1) (IX) Darat, Air, Laut 7. Snapshot Mancanegara (Kamera, Handycam, V V (1) (IX) Shooting) Darat, Air, Laut 8. Snapshot Nusantara (Kamera, Handycam, V V (1) (IX) Shooting) Air, Laut 9. Olahraga Alam Mancanegara V (1) (IX) Air, Laut 10. Olahraga Alam Nusantara V (1) (IX) Darat, Air, Laut 11. Penginapan/Resort/Guesshouse/Asrama V V (1) (IX) 12. Guide / Jasa Pemanduan V V (3) (VI)/(VIII) Darat, Air, Laut Air, Laut 13. Glass buttom boat V (1) (IX) Air, Laut 14. Penyewaan Alat Olahraga Air dan Tracking V (1) (IX) Darat 15. Porter V (3) (VIII) Darat 16. Wartel V (1) (IX) Air, Laut 17. Penyewaan Jet Sky V (1) (IX) Air, Laut 18. Penyewaan Banana Boat V (1) (IX) Darat 19. Penjualan Barang/ Souvenir Shop V (6) (V) Darat 20. Wisata Minat Khusus Geovulkanologi V (1) (IX) Darat 21. Paket Outbond V (1) (IX) Darat 22. Paket Agrowisata V (1) (IX) Darat 23. Wisata Pendakian V (1) (IX) Darat 24. Paket Wisata Minat Khusus (Wisata Religi) V (1) (IX) Darat 25. Camping Ground V (1) (IX) Darat 26. Penjualan Tanaman Hias V (4) (II) Darat 27. Wisata Rehabilitasi V (1) (IX) Darat 28. Regulasi Pemanfaatan tanaman Adas V (4) (II) Darat 29. Regulasi Penanaman Rumput Gajah di Zona V (4) (II) Pemanfaatan Tradisional Darat 30. Regulasi Pemanfaatan Air V (5) (IX)/(VII) Darat 31. Paket Kunjungan ke PPKA Bodogol V (1) (IX) 32. Paket Wisata Minat Khusus dan Pendidikan V (1)/(3) (IX)/(VII) Darat, Air, Laut Konservasi Alam Darat, Air, Laut 33. Pengamatan Tumbuhan dan Satwa Liar V V (1)/(3) Darat 34. Jasa Catering V (1)/(5) Keterangan : (1) Jasa Pemanfaatan PWA, (2) Jasa Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, (3) Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam, (4) Jasa Pemanfaatan TSL dan Pemanfaatan Tradisional, (5) Jasa Pemanfaatan Air, (6) Produk Branding. (II) Tupoksi Pengelolaan Kawasan TN, (V) Tupoksi Promosi KSDAHE, (VI) Tupoksi Pengembangan BCA dan Penyuluhan KSDAHE, (VII) Tupoksi Kerjasama Pengembangan KSDAHE, (VIII) Tupoksi Pemberdayaan Masyarakat, (IX) Tupoksi Pengembangan Jasling dan PWA. No

Kegiatan

Tupoksi TN yang kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU berjumlah 6 tupoksi yang merupakan hasil dianalisis pada masing-masing butir tupoksi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategi Bisnis BTNK dan BBTN BTS dalam tahun 2012 sampai 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 21.

60

Tabel 21 Tupoksi BTNK dan BBTN BTS yang layak ditingkatkan kinerjanya selama periode 2012-2016 No. 1

2

3

4 5 6

7

8

9

-

-

Tambahan Satuan Pelaksana -

a. Jasa Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan* b. Jasa Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar c. Jasa Pemanfaatan Sumber Plasma Nutfah untuk Penunjang Budidaya d. Jasa Pemanfaatan Tradisional

Pungutan

Unit Bisnis Unit Bisnis

-

Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran Pungutan dan Iuran -

-

-

c. Jasa Iklan d. Produk Branding Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam

Pungutan Pungutan Pungutan

Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis

a. Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam b. Jasa Pengembangan Jasa Lingkungan dan PWA

Hibah

Unit Bisnis

Pungutan, Iuran dan Hibah

Unit Bisnis

Jasa Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam

Pungutan

Unit Bisnis

a.Jasa Pengembangan Atraksi Wisata dan Even Khusus b. Jasa Penyewaaan Guest House c. Kerjasama Pemanfaatan Air

Pungutan

Unit Bisnis

Pungutan Pungutan dan Iuran Pungutan

Unit Bisnis Unit Bisnis

Tupoksi Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan Evaluasi Pengelolaan Kawasan TN Pengelolaan Kawasan TN

Penyidikan, Perlindungan, dan Pengamanan Kawasan TN Pengendalian Kebakaran Hutan Promosi, Informasi KSDAHE Pengembangan Bina Cinta Alam serta Penyuluhan KSDAHE Kerjasama Pengembangan KSDAHE

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TN Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam

Barang dan/atau Jasa yang Dijual

d. Jasa Pengembangan Paket Wisata Alam* e.Kerjasama Pengusahaan Pariwisata Alam* f.Jasa Penyewaan Kendaraan g. Kerjasama Pemanfaatan Karbon 10

Pelaksanaan TURT

-

Sumber Pendapatan

Pungutan dan Iuran Pungutan Pungutan dan Iuran -

Unit Bisnis Unit Bisnis

Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis Unit Bisnis -

Keterangan : * merupakan barang/jasa yang telah menghasilkan pendapatan sesuai PP No.59 tahun 1998.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sampai saat ini hanya dua tupoksi TN yang telah dikelola untuk menghasilkan pendapatan sesuai PP No.59/1998 yaitu tupoksi Pengelolaan Kawasan TN dengan jasa Ijin Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tupoksi Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam dengan kegiatan Jasa Pengembangan Paket Wisata Alam dan

61

Kerjasama Pengusahaan Pariwisata Alam. Tupoksi lainnya juga menghasilkan barang/jasa yang dihasilkan dan dapat melakukan penyesuaian tarif, pungutan dan iuran yang dapat ditingkatkan capaiannya melalui BLU (PP No.23/2005) dengan mempertimbangkan

kontinuitas

dan

pengembangan

layanan,

daya

beli

masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat, yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Sehingga berdasarkan kriteria kinerja pelayanannya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU maka BTNK dan BBTN BTS memenuhi persyaratan tersebut. Menurut IUCN (2000) pilihan lain yang tersedia untuk para pengelola kawasan adalah untuk mengembangkan produk terkait untuk dijual dalam bisnis lokal atau di sebuah toko. Sebagian dari keuntungan penjualan maka bisa dikembalikan ke kawasan. Produk yang dapat dikembangkan seperti madu dan makanan tradisional lainnya, obat tradisional, paket benih asli, makanan herbal atau kerajinan lokal. Produk tersebut juga bisa menjadi bahan pendidikan seperti panduan wisata alam, buku gambar atau video. Dalam upaya untuk menyelesaikan beberapa masalah, IUCN (2000) juga mengkritik perundangan yang menguntungkan perusahaan pemegang ijin yang bekerja di taman nasional. IUCN (2000) menggambarkan sulitnya mengelola efektivitas pemegang ijin di dalam konteks hukum dan kelembagaan yang lebih besar, di mana kepentingan kawasan dinomorduakan. Kawasan konservasi dapat membentuk dana dari bisnisnya dan menggalang berbagai sumber dana sehingga memberikan kontribusi terhadap pengelolaan. Pengelolaan TN dengan PK BLU memungkinkan TN memiliki kewenangan yang lebih dalam menggali sumbersumber pendapatan dan membiayai pengelolaan kawasannya menuju kelestarian yang berkelanjutan. 5.2.2.2. Analisis Kinerja Keuangan Satuan Kerja Instansi yang Bersangkutan Adalah Sehat Sebagaimana Ditunjukkan dalam Dokumen Usulan Penetapan BLU Penilaian persyaratan teknis lainnya adalah analisis untuk menilai kinerja keuangan satuan kerja yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Menurut Kepala Seksi Pembinaan PK-BLU III C, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Wahyu Joko

Susilo,

pemenuhan

persyaratan

teknis

merupakan

domain

62

Kementerian/Lembaga.

Untuk kinerja keuangan sehat, dapat diketahui melalui

instrument, antara lain sebagai berikut : 1.

Pendapatan satker menunjukkan tren naik dari tahun ke tahun, sehingga satker cenderung akan dapat lebih mandiri.

2.

Ada potensi pendapatan yang dapat ditingkatkan. PNBP pada satker BTNK dan BBTN BTS selama periode 2007 sampai

2011 dapat dilihat pada Tabel 22. PNBP BTNK mengalami kenaikan rata-rata setiap tahunnya sebesar 70,36% sedangkan PNBP BBTN BTS hanya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 19,91%. Proyeksi pendapatan BTNK dan BBTN BTS sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis juga menunjukkan tren naik dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 27 dan Tabel 29. Tabel 22 Realisasi PNBP BTNK dan BBTN BTS periode 2007-2011 Tahun

BTNK

Kenaikan

BBTN BTS

Kenaikan

2007

397.834.000

2008

500.136.000

25,71%

647.458.655

39,46%

2009

678.070.000

35,58%

910.518.760

40,63%

2010

1.446.926.500

113,39%

1.061.918.760

16,63%

2011

2.991.505.000

106,75%

880.519.840

(17,08%)

464.258.250

19,91% Rata-rata : 70,36% Rata-rata : Sumber : BTNK (2012b), BBTNBTS 2012, Ket : angka dalam kurung menunjukkan nilai negatif.

5.2.2.2.1. Analisis Biaya Biaya yang diperhitungkan berdasarkan pada biaya pengelolaan dalam satu tahun. Prediksi Biaya dilakukan dengan menghitung rata-rata realisasi anggaran selama 5 tahun terakhir ditambah dengan tambahan biaya yang tercantum dalam Rencana Strategi Bisnis usulan penetapan BLU masing-masing satker. Realisasi Anggaran BTNK selama Periode 2007 sampai 2011 seperti terlihat pada Tabel 23. Rata-rata kenaikan Belanja Pegawai selama lima tahun terakhir adalah 5%, kenaikan rata-rata Belanja Barang 27% dan kenaikan rata-rata Belanja Modal 36%.

Kenaikan belanja tahun 2010 sebesar 574% dianggap pencilan

dalam perhitungan rata-rata kenaikan Belanja Modal, dan dikeluarkan dari perhitungan rata-rata biaya. Hal ini karena kenaikan Belanja Modal mengalami

63

penurunan pada tahun 2011 sebesar 6%.

Proyeksi biaya BTNK seperti

ditampilkan pada Tabel 24. Tabel 23 Realisasi Anggaran BTNK tahun 2007-2011 Realisasi

Kenaikan Rata-rata (%)

Jenis Belanja 2007 Belanja Pegawai

2008

2009

2010

3.393.229.968 3.833.191.435 3.806.463.885

4.152.419.613

(1)

6

3

1.714.130.481 2.050.032.562 2.545.583.153

2.839.729.722

4.301.988.466

Kenaikan per tahun (%) Belanja Barang

13

Kenaikan per tahun (%) Belanja Modal

381.625.000

20

24

12

51

201.993.000

530.461.000

3.575.300.000

3.349.373.000

(47)

163

574

(0,06)

Kenaikan per tahun (%) Jumlah

2011

4.033.929.580

5

27

36

5.488.985.449 6.085.216.997 6.882.508.038 10.448.959.302 11.803.781.079

Kenaikan per tahun (%)

11

13

52

13

22

Sumber : BTNK (2012b), diolah.

Tabel 24 Proyeksi Biaya BTNK tahun 2012-2016 Jenis Belanja

Realisasi

Proyeksi

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Belanja Pegawai

4.152.419.613

4.372.307.920

4.603.840.250

4.847.633.203

5.104.336.031

5.374.632.368

Belanja Barang

4.301.988.466

5.450.801.541

6.906.396.351

8.750.696.608

11.087.503.125 14.048.335.927

Belanja Modal

3.349.373.000

4.568.814.489

6.232.230.880

8.501.264.787

11.596.409.757 15.818.436.740

Jumlah

11.803.781.079 14.391.923.951 17.742.467.481 22.099.594.598 27.788.248.913 35.241.405.035

Proyeksi Total

14.422.732.652 17.622.761.364 21.532.793.097 26.310.359.029 32.147.942.402

Realisasi anggaran pada BBTN BTS selam periode lima tahun terakhir yaitu periode 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 25. Tabel 25 Realisasi Anggaran BBTN BTS tahun 2007-2011 Jenis Belanja 2007 Belanja Pegawai

3.233.041.164 4.071.580.325 4.094.064.455 0,01

0,12

0,09

2.438.494.868 2.204.200.889 2.220.698.115

2.660.185.063

3.284.626.929

0,01

0,20

0,23

276.152.500 1.671.816.000

2.688.891.000

2.410.563.678

0,26

(0,10) 1.142.151.700

Kenaikan per tahun (%) Belanja Lain-Lain

0

Kenaikan per tahun (%) Jumlah

Kenaikan Rata-rata (%)

2011 4.988.649.546

Kenaikan per tahun (%) Belanja Modal

2010 4.591.536.778

Kenaikan per tahun (%) Belanja Barang

Realisasi 2009

2008

(0,76)

5,05

0,61

(0,10)

0

0

0

90.000.000

0

0

0

-

6.813.687.732 6.551.933.714 7.986.578.570

Kenaikan per tahun (%)

Sumber : BBTNBTS (2012), diolah.

(0,04)

0,22

0,12

0,09

-0,06

-

9.940.612.841 10.773.840.153 0,24

0,08

0,13

64

Sumber dana pada BBTN BTS setiap tahunnya ada 2 yaitu berasal dari DIPA Bagian Anggaran 29 serta dari DIPA Bagian Anggaran 69 atau DIPA Bagian Anggaran 29 BPDAS BRANTAS. DIPA Bagian Anggaran 69 serta DIPA DIPA Bagian Anggaran 29 BPDAS BRANTAS merupakan sumber pendanaan tambahan untuk kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sehingga dalam perhitungan proyeksi Biaya PK-BLU maka anggaran tersebut dikeluarkan dari perhitungan. Rata-rata kenaikan Belanja Pegawai selama 5 tahun terakhir adalah 12%, kenaikan rata-rata Belanja Barang 9% dan penurunan rata-rata Belanja Modal 6%. Dalam menghitung rata-rata kenaikan Belanja Modal, kenaikan belanja tahun 2009 sebesar 505% dianggap pencilan dan dikeluarkan dari perhitungan rata-rata biaya. Proyeksi realisasi biaya seperti ditampilkan pada Tabel 26. Tabel 26 Proyeksi Biaya BBTN BTS tahun 2012-2016 Jenis Belanja

Realisasi

Proyeksi

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Belanja Pegawai

4.988.649.546

5.578.415.510

6.237.904.531

6.975.359.377

7.799.997.290

8.722.125.189

Belanja Barang

3.284.626.929

3.567.141.112

3.873.954.634

4.207.157.507

4.569.019.505

4.962.005.631

Belanja Modal

2.410.563.678

2.257.877.367

2.114.862.283

1.980.905.846

1.855.434.277

1.737.910.140

Jumlah

10.683.840.153

11.403.433.989

12.226.721.448 13.163.422.729 14.224.451.072 15.422.040.960

12.144.904.143

13.690.447.839 15.432.675.286 17.396.616.189 19.610.485.492

Proyeksi Total

Biaya Investasi dengan adanya BLU seperti tertulis dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis usulan penetapan Pengelolaan Keuangan BLU (PKBLU) BTNK dapat dilihat pada Lampiran 8. BBTN BTS tidak menganggarkan biaya investasi BLU. Total Biaya merupakan penjumlahan dari Proyeksi Biaya Pengelolaan di luar Biaya Pegawai ditambah dengan Biaya Investasi dengan penerapan satker PK-BLU seperti terlihat pada Tabel 27, Tabel 28 dan Tabel 29. 5.2.2.2.2. Pendapatan Proyeksi pendapatan PK-BLU BTNK dan BBTN BTS sebagaimana yang tercantum dalam

dokumen usulan penetapan Rencana Strategis Bisnis

Pengelolaan Keuangan BLU (PK-BLU) seperti pada Lampiran 9 dan Lampiran 10. Proyeksi pendapatan dan biaya tahun 2012 sampai 2016 dengan PK BLU Balai Taman Nasional Komodo seperti terlihat pada Tabel 27.

Proyeksi

pendapatan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis

65

Bisnis BTN Komodo menunjukkan tren pendapatan yang menaik dengan nilai B/C > 1, dengan asumsi sebagai berikut : a.

Tiket Masuk Kawasan Mancanegara, jumlah pengunjung sekitar 21.000 jiwa/tahun : a. PNBP : Rp. 20.000; b. Pemerintah Daerah Rp. 20.000; c. Conservation fee Rp. 150.000 Total pungutan dari 3 jenis tiket dijadikan 1 tiket dengan harga Rp. 200.000/pengunjung maka Pendapatan pada Tahun T-0 dengan jumlah pengunjung sebannyak 21.000 jiwa x Rp 200.000; = Rp. 4.200.000.000; sampai pada T-5 setiap tahunnya naik 10 %.

b.

Tiket masuk Kawasan Wisatawan Nusantara Wisatawan Nusantara harga tiket sebesar Rp. 75.000 dengan asumsi pada T-0 jumlah pengunjung 1.310 jiwa maka pendapatan T-0 = Rp 75.000 x 1.310 jiwa = Rp 98.250.000.

c.

Penelitian Mancanegara. Pada Tahun 2007 peneliti mancanegara sebanyak 6 orang, Asumsi pada T-1 ada 8 orang peneliti Mancanegara dengan Tarif Rp. 100.000 per orang selama ½ bulan maka pendapatan pada T-1 sebesar Rp. 800.000;

d. Penelitian Nusantara.

Asumsi pada T-1 ada 10 orang peneliti nusantara

dengan Tarif Rp. 75.000 per orang selama 1 bulan maka pendapatan pada T-1 sebesar Rp. 750.000; e. Kendaraan Air Pendapatan kendaraan air sebesar Rp. 161.700.000; Boat 40 PK kebawah

= 1.260/tahun x 50.000

= 63.000.000,-

Boat 4 1 – 80 PK

= 588/tahun x 75.000

= 44.100.000,-

Boat 81 PK – keatas

= 336/tahun x 100.000

= 33.600.000,-

Kapal besar (kapal pesiar)

= 7/ tahun x 3.000.000

= 21.000.000,-

Sewa kendaraan air berdasarkan PP Nomor 59 tahun 1998 tentang PNBP untuk Rayon I. f. Snapshot Mancanegara, pada T-I pendapatan diasumsikan sebesar Rp 167.000.000,- dan akan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya.

66

Rincian snapshot mancanegara pada T-I yaitu pengambilan gambar (film komersial) sebanyak 14 x Rp.3.000.000,- = Rp. 42.000.000,-; sementara Rp.125.000.000,- berasal dari kamera foto (Rp. 5.000,-/ kamera) dan handycam non komersial (Rp.150.000,-/ handycam). g.

Snapshot Nusantara Pendapatan yang dapat diperoleh pada T-1 diperkirakan sebesar Rp. 9.000.000,-,dengan asumsi pengunjung yang mengambil film komersial sebanyak 3 orang (3 Orang x 2.000.000 = Rp 6.000.000,-) dan 200 orang yang memakai handycam non komersial sehingga pendapatan 200 orang x 15.000; = Rp 3.000.000,-

h. Olahraga Alam Mancanegara Olahraga Alam yang ditawarkan terdiri atas diving, snorkeling dan berkano. Apabila diasumsikan jumlah pengunjung mancanegara sebanyak 21.000 orang/ tahun maka pendapatan yang dapat diperoleh dari ketiga jenis olahraga alam tersebut adalah sebagai berikut: -

Diving : untuk diving per jam Rp. 75.000,- dengan asumsi sebanyak 25% pengunjung (5.250 orang) melakukan diving dan setiap orang menyelam selama 3 jam maka pendapatan diving sebesar Rp. 75.000,- x 3 jam x 5.250 orang = Rp. 1.181.250.000,-

-

Snorkeling : untuk snorkel per jam Rp. 60.000; dengan asumsi olah raga Snorkel 50 % (10.500 orang) dari jumlah total pengunjung 1 tahun (15.000) dan setiap orang menyelam selama 1 jam maka pendapatan snorkel sebesar Rp. 60.000,- x 1 jam x 10.500 orang = Rp. 630.000.000,-

-

Kano : untuk Kano per jam Rp. 40.000; dengan asumsi olaha raga Kano 5% (1.050 orang) dari jumlah total pengunjung 1 tahun (15.000) dan setiap berkano selama 2 jam maka pendapatan sewa kano sebesar Rp. 40.000,- orang x 2 jam x 1.050= Rp. 42.000.000,- Total pendapatan olahraga alam pengunjung mancanegara = Rp 1.853.250.000,-

Tarif

untuk Olahraga alam berdasarkan PP Nomor 59 tahun 1998 tentang PNBP untuk Rayon I.

67

i.

Olahraga Alam Nusantara Pendapatan yang dapat diperoleh dari olahraga alam, dengan asumsi pengunjung nusantara sebanyak 1.310 orang /tahun adalah sebagai berikut: -

Diving : untuk diving per jam Rp. 50.000,- dengan asumsi pengunjung yang melakukan Diving sebanyak 10 % (131 Orang) dari jumlah total pengunjung dan setiap orang menyelam selama 3 jam maka pendapatan Diving sebesar Rp. 50.000,- x 3 jam x 131orang = Rp. 19.650.000,- Snorkel : untuk snorkel per jam Rp. 40.000,- dengan asumsi olaha raga Snorkel 25 % (327 orang) dari jumlah total pengunjung dan setiap orang menyelam selama 1 jam maka pendapatan Snorkel sebesar Rp. 40.000,x 1 jam x 327 orang = Rp.13.080.000,-. Sehingga Total pendapatan olahraga alam wisatawan nusantara = Rp 32.730.000,-

j.

Penginapan.

Pada tahun 2007 dari koperasi Taman Nasional Komodo

mendapat keuntungan dari penginapan sebesar Rp. 27.770.000; dan Pada T-1 Penginapan di asumsikan 5 % dari pengunjung mancanegara (1.050 orang) menggunakan penginapan dengan sewa per malam sebesar Rp. 300.000,maka pendapatan sebesar Rp. 315.00.000,k. Guide. Jasa Guide pada tahun 2007 sebesar Rp. 100.089.000,- dengan asumsi naik 10% setiap tahun maka pada tahun berikutnya bertambah pendapatan 10%. l. Glass buttom boat. Glass buttom boat akan disewakan pada T-III dengan asumsi yang menyewa sebesar 2 % (420 orang) dari jumlah pengunjung. Sewa glass buttom boat sebesar Rp. 100.000,-/ orang sehingga besarnya pendapatan yang diperoleh adalah Rp. 42.000.000,-. m. Penyewaan alat olahraga dan tracking. Pendapatan yang dapat diperoleh dari penyewaan alat diving dengan asumsi pengunjung yang menyewa sebanyak 50 % pengunjung (2.625 orang) dari pengunjung yang beraktivitas diving dengan sewa sebesar Rp. 200.000,-. maka pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 525.000.000,-. n. Porter. Porter disediakan bagi pengunjung yang akan melakukan diving, penelitian dan shooting. Diasumsikan dalam setahun pengguna jasa porter

68

adalah sebanyak 1.900 orang dengan tarif sebesar Rp. 100.000,- maka pendapatan yang dapat diperoleh adalah sebanyak Rp. 190.000.000,-. o.

Wartel. Perhitungan pendapatan yang dapat diperoleh dari jasa komunikasi (wartel) berdasarkan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 7.680.000,-. Dengan pendapatan pada T-0 setara dengan pendapatan tahun 2007, maka pendapatan pada 5 tahun berikutnya diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 10%.

p.

Penyewaan Jet sky, Penyewaan jet sky direalisasikan pada T-IV dan diperkirakan dalam setahun sebanyak 1.000 pengunjung menyewa jet sky dengan tarif sewa Rp. 300.000,-/ orang; sehingga pendapatan yang dapat diperoleh sebesar Rp. 300.000.000,-

q.

Penyewaan Banana Boat. Penyewaan banana boat direalisasikan pada T-IV dan diperkirakan dalam setahun sebanyak 1.000 pengunjung menyewa jet sky dengan tarif sewa Rp. 150.000/ orang; sehingga pendapatan yang dapat diperoleh sebesar Rp. 150.000.000,-.

r. Penjualan Souvenir. Pendapatan di asumsikan pada T-0, pada T-1 sampai T5 pendapatan harus lebih besar dengan penjualan Souvenir keuntungan per hari Rp. 100.000,- maka pendapatan selama 1 tahun sebesar Rp 365.000.000,dan tahun berikutnya naik 10 %. s.

Penjualan minuman dan makanan. Pendapatan dari penjualan minuman dan makanan oleh Koperasi Taman Nasional Komodo pada tahun 2007 sebesar 16.397.000,- di jadikan pendapatan T-0 dan pada tahun berikutnya akan naik 10%.

t. CD Film Penjualan CD film dilakukan pada T-2 dengan asumsi 100 pengunjung yang membeli CD film dengan harga 50.000/keeping maka pendapatan dalam satu tahun sebesar Rp. 5.000.000,-. u.

Buku Informasi Penjualan Buku informasi dilakukan pada T-2 dengan asumsi 100 pengunjung yang membeli Buku Informasi dengan harga Rp.50.000,-/buah maka pendapatan dalam satu tahun sebesar Rp. 5.000.000,-.

69

Proyeksi pendapatan BTNK sesuai dengan Renstra Bisnis PK-BLU masih menggunakan asumsi data dasar tahun 2007 sebagai dasar perhitungan jumlah wisatawan. Penetapan tarif masuk wisatawan mancanegara sebesar Rp. 200.000,juga tidak menggunakan tarif masuk sesuai hasil kajian rata-rata kesediaan membayar (Willingness to Pay (WTP)) yaitu USD 11,70 (Walpole et al. 2000) dan penetapan tarif masuk wisatawan nusantara sebesar Rp. 75.000,- belum berdasarkan kajian ilmiah.

Proyeksi pendapatan BTNK pada penelitian ini

dengan menggunakan data kunjungan tahun 2011 dan tarif wisatawan mancanegara sesuai rata-rata WTP sebesar Rp.110.000,- (Walpole et al. 2000) dan tariff wisatawan nusantara sebesar Rp. 2.500,- kembali dihitung sebagaimana terlihat pada Lampiran 11 dengan menggunakan asumsi sebagai berikut : a.

Kunjungan wisatawan mancanegara 41.140 orang dan kunjungan wisatawan nusantara 6.128 orang.

b.

Tarif masuk wisatawan mancanegara sesuai rata-rata WTP USD 11,70 setara dengan Rp. 110.000,- (1 USD = Rp.9.500,-) dan tarif masuk wisatawan nusantara tetap Rp 2.500,-.

c.

Penjualan barang sesuai dengan pendapatan koperasi tahun 2011 adalah Rp. 918.678.000.

d.

Penerimaan dari jasa guide sesuai dengan pendapatan koperasi tahun 2011 adalah Rp. 170.395.000,- .

e.

Pendapatan diasumsikan naik rata-rata 10% setiap tahunnya.

f.

Data lainnya yang tidak tersedia untuk tahun 2011 tetap menggunakan asumsi data tahun 2007. Proyeksi pendapatan dan biaya tahun 2012-2016 dengan PK BLU BTNK

dengan WTP seperti terlihat pada Tabel 28.

Hasil perhitungan dengan

menggunakan asumsi-asumsi tersebut di atas juga memperlihatkan tren pendapatan yang menaik bahkan menghasilkan nilai yang lebih besar, demikian juga dengan hasil perhitungan B/C >1 dan memperlihatkan nilai yang lebih besar. Proyeksi pendapatan BTNK menunjukkan tren yang menaik selama 5 tahun ke depan sehingga BTN Komodo layak ditetapkan menjadi BLU sesuai PP No.23 tahun 2005. Hal ini diperkuat dengan hasil perhitungan B/C dengan nilai lebih

70

besar dari 1 maka Balai TN Komodo layak untuk melaksanakan BLU (Gittinger 1982). Tabel 27 Proyeksi pendapatan dan biaya BTNK tahun 2012 - 2016 dengan PKBLU serta perhitungan B/C TAHUN No

URAIAN 2012

I

2013

2014

2015

2016

PENDAPATAN Pendapatan Usaha/Jasa Layanan - Jasa Layanan

8.536.790.000

9.390.469.000

10.371.516.000

11.859.028.000 13.043.032.000

- Terikat

-

-

-

-

-

- Tidak Terikat

-

-

-

-

-

Hibah

Pendapatan APBN

II

- Operasional

4.372.307.920

4.603.840.250

4.847.633.203

5.104.336.031 5.374.623.368

- Investasi Pendapatan Usaha Lainnya - Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

4.568.814.489

6.232.230.880

8.501.264.787

11.596.409.757 15.818.436.740

-

-

-

-

-

- Sewa - Jasa Lembaga Keuangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Lain-lain Jumlah Pendapatan (Benefit)

-

-

-

-

-

17.477.912.409

20.226.540.130

23.720.413.990

28.559.773.788 34.236.380.108

320.000.000

2.153.275.000

1.039.500.000

1.449.500.000 2.190.500.000

Belanja Pegawai

4.372.307.920

4.603.840.250

4.847.633.203

5.104.336.031 5.374.623.368

Belanja Barang

5.450.801.541

6.906.396.351

8.750.696.608

11.087.503.125 14.048.335.927

Belanja Modal

4.568.814.489

6.232.230.880

8.501.264.787

11.596.409.757 15.818.436.740

Jumlah Biaya (Cost)

14.711.923.950

19.895.742.481

23.139.094.598

29.237.748.913 37.431.896.035

SURPLUS/DEFISIT (Benefit-Cost)

2.765.988.459

581.319.392

(677.975.125) (3.216.753.927)

BIAYA Biaya Layanan Biaya Umum dan Adm

(1+0,07)ͭ ᶵ Present Value B-C NPV

330.797.649 1

2.765.988.459 591.618.555

Gross B

106.531.602.341

Gross C

105.939.983.786

B/C

1,0056

1,07 309.156.681

1,1449 507.746.870

1,225043

1,31079601

(553.429.655) (2.454.046.169)

71

Tabel 28 Proyeksi pendapatan dan biaya BTNK tahun 2012 - 2016 dengan PKBLU dan menggunakan WTP serta perhitungan B/C TAHUN No

URAIAN 2012

I

2013

2014

2015

2016

PENDAPATAN Pendapatan Usaha/Jasa Layanan - Jasa Layanan

9.704.102.000 10.674.512.000

11.783.964.000

13.412.719.000 14.752.471.000

Hibah - Terikat

-

-

-

-

-

- Tidak Terikat

-

-

-

-

-

Pendapatan APBN

II

- Operasional

4.372.307.920

4.603.840.250

4.847.633.203

5.104.336.031 5.374.623.368

- Investasi Pendapatan Usaha Lainnya - Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

4.568.814.489

6.232.230.880

8.501.264.787

11.596.409.757 15.818.436.740

-

-

-

-

-

- Sewa - Jasa Lembaga Keuangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Lain-lain Jumlah Pendapatan (Benefit)

-

-

-

-

-

18.645.224.409

21.510.583.130

25.132.861.990

30.113.464.788 35.945.531.108

320.000.000

2.153.275.000

1.039.500.000

1.449.500.000 2.190.500.000

Belanja Pegawai

4.372.307.920

4.603.840.250

4.847.633.203

5.104.336.031 5.374.623.368

Belanja Barang

5.450.801.541

6.906.396.351

8.750.696.608

11.087.503.125 14.048.335.927

Belanja Modal

4.568.814.489

6.232.230.880

8.501.264.787

11.596.409.757 15.818.436.740

Jumlah Biaya (Cost)

14.711.923.950

19.895.742.481

23.139.094.598

29.237.748.913 37.431.896.035

SURPLUS/DEFISIT (Benefit-Cost)

3.933.300.459

1.614.840.649

BIAYA Biaya Layanan Biaya Umum dan Adm

(1+0,07)ͭ ᶵ Present Value B-C NPV

1 3.933.300.459 6.764.835.306

Gross B

112.704.819.092

Gross C

105.939.983.786

B/C

1,0639

1,07 1.614.840.649

1.993.767.392 1,1449 1.993.767.392

875.715.875 1,225043 875.715.875

(1.486.364.927) 1,31079601 (1.133.940.686)

72

Proyeksi pendapatan dan biaya BBNT

BTS tahun 2012 sampai 2016

dengan PK BLU seperti terlihat pada Tabel 29. Tabel 29 Proyeksi Pendapatan dan Biaya Tahun 2012-2016 dengan PK-BLU BBTN BTS serta perhitungan B/C TAHUN No

URAIAN 2012

I

2013

2014

2015

2016

PENDAPATAN Pendapatan Usaha/Jasa Layanan - Jasa Layanan

2.745.400.000

2.937.578.000

3.143.208.460

3.363.233.052

3.598.659.366

- Terikat

-

-

-

-

-

- Tidak Terikat

-

-

-

-

-

Hibah

Pendapatan APBN - Operasional - Investasi Pendapatan Usaha Lainnya - Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

II

5.578.415.510 2.257.877.367

6.237.904.531 2.114.862.283

6.975.359.377 1.980.905.846

7.799.997.290 1.855.434.277

8.722.125.189 1.737.910.140

-

-

-

-

-

- Sewa - Jasa Lembaga Keuangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Lain-lain Jumlah Pendapatan (Benefit)

-

-

-

-

-

10.581.692.877

11.290.344.814

12.099.473.683

13.018.664.619

14.058.694.695

-

-

-

-

-

Belanja Pegawai

5.578.415.510

6.237.904.531

6.975.359.377

7.799.997.290

8.722.125.189

Belanja Barang

3.567.141.112

3.873.954.634

4.207.157.507

4.569.019.505

4.962.005.631

Belanja Modal Biaya Layanan Pengembangan Usaha BLU

2.257.877.367

2.114.862.283

1.980.905.846

1.855.434.277

1.737.910.140

-

-

-

-

-

Jumlah Biaya (Cost) 11.403.433.989

12.226.721.448

13.163.422.730

14.224.451.072

15.422.040.960

(1.063.949.047)

(1.205.786.453)

(1.363.346.265)

BIAYA Biaya Layanan Biaya Umum dan Adm

SURPLUS/DEFISIT (Benefit-Cost) (1+0,07)ͭ ᶵ

(821.741.112) (936.376.634) 1

1,07

Present Value B-C

(821.741.112) (875.118.350)

NPV

(4.650.525.024)

Gross B

53.053.985.068

Gross C

57.704.510.091

Gross B/C

0,9194

1,1449 (929.294.303)

1,225043 (984.280.922)

1,31079601 (1.040.090.338)

73

Proyeksi pendapatan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis BBTN BTS menunjukkan tren yang menaik sehingga BBTN BTS layak ditetapkan menjadi BLU. Namun hasil perhitungan B/C menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 1 yang menunjukkan hasil yang tidak layak (Gittinger 1982). Menurut Hanley (2000) Analisis Biaya Manfaat / Cost Benefit Analysis (CBA) telah digunakan sebagai alat untuk menganalisis kebijakan dan proyek di seluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menggabungkan dampak lingkungan dengan CBA.

Penggunaan CBA bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pengambilan keputusan pemerintah dan pengambil keputusan. 5.3. Analisis Implikasi Penerapan BLU Analisis implikasi penerapan BLU menuju pengelolaan TN Mandiri yang berkelanjutan dilaksanakan melalui analisis deskriptif dan analisis isi dengan memperhatikan hasil kajian terhadap tujuan pertama dan hasil kajian terhadap tujuan kedua. Implikasi penerapan model BLU menuju pengelolaan TN Mandiri diantaranya akan merumuskan pola tata kelola dan struktur organisasi TN yang sesuai dengan model BLU. 5.3.1. Beberapa Permasalahan yang Ditemukan Beberapa permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : a.

TN tidak memiliki tupoksi melaksanakan dan mengembangkan bisnis sehingga struktur organisasi TN tidak memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola bisnis dan tidak fokus melaksanakan bisnis. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Teknis BBTN BTS, Emy Endah Suwarni dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha BTNK Heru Rudiharto, yang menyatakan perlunya penambahan SDM bagi TN untuk melaksanakan bisnis. Menurut Stoner et al. (1996), pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga sasaran organisasi dapat tercapai.

Menurut

hasil

wawancara dengan pihak Putri Naga Komodo (PNK), selaku pemegang Ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) pada Balai TN Komodo, yaitu dengan Bapak Mulyana, pimpinan PNK menyatakan jika TN melaksanakan bisnis, maka akan terjadi conflict of interest dan beliau berpendapat TN sebaiknya

74

meningkatkan kinerja tupoksi yang sekarang dan menyerahkan urusan bisnis kepada pihak ketiga. TN yang berupaya melaksanakan bisnis akan berperan sebagai operator dan juga regulator dan tupoksi tersebut menjadi semakin berat. Menurut Mulyana, kerjasama bisnis dengan pihak ketiga dapat meringankan TN dalam melaksanakan tupoksinya. Berbeda dengan Bapak Mulyana, Manager pemegang IPPA Bromo Permai pada BBTN BTS, Indra, menyatakan tidak keberatan dengan rencana penerapan bisnis pada BBTN BTS tetapi menyarankan pengaturan produk yang dijual sehingga tidak terjadi persaingan antara sesama pelaku bisnis. b.

Kecilnya pendapatan karena rendahnya tarif PNBP dan belum optimalnya pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan.

Tarif masuk kawasan

untuk wisatawan domestik hanya Rp. 2.500,- dan tarif masuk untuk wisatawan asing hanya Rp. 20.000,-.

Jika tarif masuk dapat ditetapkan

minimal sama dengan biaya per unit layanan, maka potensi pendapatan akan semakin besar.

Belum optimalnya pengawasan juga menjadi salah satu

kendala tidak optimalnya pendapatan.

Komposisi jumlah penerimaan

berdasarkan jenis pungutan pada BTNK dapat dilihat pada Tabel 30. Tabel 30 Realisasi PNBP BTNK berdasarkan jenis pungutan tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Pungutan Pengunjung Shooting Film/Video Menyelam/Diving Snorkling Handycame Kamera Foto Penelitian (1-6 Bulan) Kano Kendaraan Air 0-40 PK 41-80 PK 81 PK Ke atas JUMLAH

Volume/Banyak 47.268 31 10.201 2.826 857 18.685 1 4

Total Per Tahun 838.120.000 67.000.000 759.700.000 166.680.000 120.585.000 867.470.000 400.000 100.000

2.145 80 585 82.680

107.250.000 6.000.000 58.200.000 2.991.505.000

Sebagai contoh adalah pengawasan kegiatan snorkeling dan diving pada BTNK di mana kegiatan tersebut memiliki tarif per jam layanan tetapi karena kekurangan SDM pengawas pada titik-titik snorkeling dan diving maka sejumlah besar potensi pendapatan hilang. Seperti terlihat pada Tabel 30, dari 47.268 pengunjung, jumlah snorkling hanya 2.862 dan jumlah kamera hanya

75

18.685. Jika kegiatan snorkling dapat ditingkatkan 10 kali lipat maka potensi pendapatan dari snorkling melebihi 1,6 milyar rupiah. Demikian juga dengan pungutan kamera foto, jika jumlah kamera foto dapat ditingkatkan 2 kali lipat maka potensi penambahan pendapatan lebih dari 1,7 milyar rupiah. c.

Walaupun penelitian ini tidak mengkaji Persyaratan Administrasi dalam penetapan BLU, namun persyaratan administrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mengkaji persyaratan substantif dan teknis. Beberapa

permasalahan

yang ditemui

terkait

dengan

permasalahan

administrasi diantaranya adalah pada dua satker yang di teliti yaitu BBTN BTS dan BTNK menggunakan format penulisan dan substansi penulisan yang berbeda dalam penyusunan Rencana Strategi Bisnis dan menggunakan asumsi yang berbeda.

Penetapan tarif misalnya, pada BBTN BTS menggunakan

tarif sesuai dengan PP No. 59 tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, sementara pada BTNK tidak sepenuhnya menggunakannya. Hal lainnya adalah perhitungan biaya, pada Renstra Bisnis BLU BTNK biaya telah diperhitungkan, sementara pada BBTN BTS belum diperhitungkan. Penyusunan Renstra Bisnis ini perlu peyempurnaan guna mendukung pemenuhan persyaratan BLU terutama persyaratan teknisnya. Permasalahan lainnya terkait persyaratan administrasi adalah terkendalanya pemenuhan persyaratan administrasi seperti penyusunan Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Pola Tata Kelola. d.

Instansi Pembina di pusat tidak memiliki tupoksi pembinaan BLU, sehingga upaya pencapaian pembentukan BLU menjadi terhambat. Instansi Pembina BLU ini penting keberadaaannya dalam mensukseskan pembentukan BLU. Permasalahan ini berdampak minimnya alokasi sumber daya terhadap perwujudan satker BLU baik dalam hal sumberdaya manusia, metode dan anggaran yang berkaitan dengan BLU. Bahkan sampai dengan bulan Juni tahun 2012 belum ada realisasi anggaran terkait BLU pada instansi Pembina di pusat. Padahal perwujudan persiapan BLU merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Kehutanan Tahun 2012 seperti yang tertulis pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.57/Menhut-II/2011

76

tanggal 14 Juli 2011 tentang Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan 2012. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan PK-BLU III C Direktorat Pembinaan PK-BLU, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Bapak Wahyu Joko Susilo, meyatakan bahwa salah satu permasalahan yang terjadi terhadap kegagalan peningkatan kinerja satker BLU adalah instansi Pembina Pusat lepas tangan terhadap satker sehingga satker

BLU

tidak

mampu

memenuhi

beberapa

kewajibannya

dan

meningkatkan kinerja layanannya. Kesatuan gerak dan sinergitas antara satker BLU dan instansi Pembina merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan keberhasilan pembentukan BLU. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Teknis BBTN BTS, Emy Endah Suwarni menyatakan bahwa persiapan pembentukan BLU BBTN BTS saat ini tinggal menunggu arahan dari pusat di mana masing-masing satker telah mengalokasikan anggaran Persiapan Pembentukan BLU namun terkendala belum optimalnya arahan dari pusat. Hasil wawancara dengan Kepala Balai TNK Sustyo Iriono dan Kepala Balai Besar TN BTS Ayu Dewi Utari yang menyatakan bahwa perangkat organisasi pada satkernya siap melaksanakan PK-BLU. 5.3.2. Langkah-langkah Penerapan PK-BLU dan Implikasinya Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan permasalahan yang telah disebutkan di atas maka langkah-langkah yang dapat ditempuh adalalah sebagai berikut : a.

Penambahan tupoksi pengembangan bisnis pada satker (UPT TN) BLU yaitu revisi pada P.03/Menhut-II/2007 dan penyesuaian struktur organisasi dan tata kelolanya.

Sesuai dengan Permenpan Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007

tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU menyatakan bahwa pembagian unit organisasi harus memperhatikan sifat pekerjaan dalam organisasi dalam arti mendukung terwujudnya institutional coherence, namum tugas-tugas yang bersesuaian tidak perlu dipecah-pecah ke dalam beberapa unit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Perum Perhutani Unit III, Ir. Lies Bahunta, MSc pada awalnya Perum Perhutani juga tidak memiliki unit bisnis, namun karena pelaksanaan bisnis menjadi tidak fokus maka dibentuklah Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) di bawah Kepala Unit. KBM

77

dipimpin oleh seorang General Manager.

Struktur organisasi KBM

berkembang dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan setelah terbentuknya KBM,

pendapatan menjadi

9.031.402.828,-

pada

tahun

meningkat 2007,

secara

meningkat

signifikan sampai

yaitu

Rp

dengan

Rp.

34.653.151.408,- pada tahun 2011 atau terjadi peningkatan pendapat sebesar hampir 400%. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang baru maka perlu peningkatan kapasitas SDM melalui Pelatihan-Pelatihan, Penambahan Jumlah maupun perekrutan tenaga lepas. Berdasarkan hasil wawancara dengan General Manager KBM Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, Bapak Slamet, kekurangan tenaga juga terjadi pada unit kerjanya terutama untuk tenaga pemasaran. Hal ini diatasi dengan merekrut tenaga lepas yang handal dan terus melaksanakan pelatihan-pelatihan dan penyegaran. Menurut Osborne et al (1996), pemerintahan dan bisnis adalah lembaga yang berbeda secara mendasar. Pemerintah tidak bisa meraih efisiensi pasar seperti bisnis. Kenyataan bahwa pemerintah tidak dapat dijalankan seperti sebuah bisnis tentu saja tidak berarti bahwa pemerintah tidak bisa mewirausaha. Pemerintah yang berwirausaha dapat menjadi pemerintahan yang lebih baik namun membutuhkan keahlian yang lebih baik. b.

Untuk meningkatkan kinerja keuangan perlu dilakukan optimalisasi pendapatan dan efisiensi biaya (Tabel 31).

Optimalisasi pendapatan

dilakukan pada tupoksi yang direncanakan menghasilkan pendapatan dengan mengoptimalkan pengawasan pada sumber-sumber pendapatan, penyesuaian tarif berdasarkan hasil survey kesediaan membayar bagi TN yang berpotensi untuk diterapkannya PK-BLU secara berkala guna mendukung penyesuaian tarif sesuai biaya per unit layanan serta efisiensi pada sumber-sumber biaya (Tabel 31). Menurut Walpole et al. (2000), kesediaan membayar wisatawan mancanegara (willingness to pay (WTP)) pada tiket masuk ke TN Komodo dapat mencapai nilai tertinggi yaitu USD 32 atau setara dengan Rp. 304.000,dengan asumsi kurs 1 USD = Rp. 9.500,-

78

Tabel 31 Strategi peningkatan kinerja keuangan TN dengan PPK-BLU No. 1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

c.

Tupoksi Penataan Zonasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pemantauan Evaluasi Pengelolaan Kawasan TN Pengelolaan Kawasan TN Penyidikan, Perlindungan, dan Pengamanan Kawasan TN Pengendalian Kebakaran Hutan Promosi, Informasi KSDAHE Pengembangan Bina Cinta Alam serta Penyuluhan KSDAHE Kerjasama Pengembangan KSDAHE Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TN Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam Pelaksanaan TURT

Strategi Efisiensi Biaya

Efisiensi Biaya dan Optimalisasi Pendapatan Efisiensi Biaya Efisiensi Biaya Efisiensi Biaya dan Optimalisasi Pendapatan Efisiensi Biaya dan Optimalisasi Pendapatan Efisiensi Biaya dan Optimalisasi Pendapatan Efisiensi Biaya dan Optimalisasi Pendapatan Efisiensi Biaya dan Optimalisasi Pendapatan

Efisiensi Biaya

Kerjasama dengan pihak ketiga baik tenaga ahli dan konsultan dalam Pemenuhan Persyaratan Administrasi seperti penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, pembuatan SPM dan penyusunan Pola Tata Kelola. Berdasarkan hasil wawancara dengan General Manager KBM Jasa Lingkungan dan Produk LainnyaPerum Perhutani Unit III Slamet Winarto, Penyusunan Master Plan KBM dilakukan oleh pihak ketiga sehingga memungkinkan hasil yang lebih baik.

Menurut Basuni (2009),

manajemen kawasan hutan konservasi menjadi lebih kompleks sejalan dengan munculnya konsep biodiversitas yang mencakup level genetik, species dan ekosistem bahkan lanskap-lanskap. Implementasi konsep ini tentu saja membawa implikasi pada semakin banyaknya macam obyek dan aktivitas konservasi serta semakin perlu untuk melibatkan banyak profesional yang berlainan dari banyak bidang keahlian yang berbeda yang bekerja ke arah tujuan yang sama yaitu konservasi biodiversitas dalam kawasan hutan konservasi. d.

Optimalisasi alokasi sumber daya pada instansi Pembina pusat baik dalam hal sumberdaya manusia, metode dan anggaran yang berkaitan dengan BLU guna mendukung perwujudan satker BLU.