60
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1.
Sumbangan Sektor Pertanian terhadap PDRB, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Aceh 5.1.1. Sumbangan Sektor Pertanian terhadap PDRB, dan Penyerapan Tenaga Kerja Pemerintah Aceh Daerah
Pemerintah
Aceh
merupakan
daerah
agraris,
kehidupan
masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pertanian. Sumbangan sektor pertanian bagi perekonomian Pemerintah Aceh (dalam juta rupiah) dapat dilihat pada Lampiran 9. Sektor pertanian merupakan sektor yang menyumbang pendapatan terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Pemerintah Aceh setelah sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian menyumbang rata-rata 20,97 persen per tahun terhadap pembentukan PDRB daerah selama kurun waktu 2000-2007. Sumbangan sektor pertanian tergolong cukup besar bila dibandingkan dengan sumbangan sektor-sektor lain, meskipun masih dibawah sumbangan sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang rata-rata 29,74 persen per tahun terhadap PDRB Pemerintah Aceh. Dari jumlah sumbangan tersebut terlihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Aceh. Penyumbang terbesar ketiga bagi PDRB Pemerintah Aceh adalah sektor industri pengolahan yaitu rata-rata sebesar 16,50 persen disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa pada urutan keempat dan kelima yaitu berturut-turut rata-rata sebesar 13,47 persen dan 9,38 persen. Dominasi sektor pertanian terjadi dihampir seluruh kabupaten/kota di Pemerintah Aceh. Sebanyak 20 dari 23 kabupaten/kota yang ada selain kota
61
Banda Aceh, kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Utara, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB daerah. Peranan sektor pertanian dan perubahannya selama kurun waktu 2000-2007 dapat dilihat pada Lampiran 10. Di kota Banda Aceh perekonomian didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan kota Lhokseumawe dan kabupaten Aceh Utara perekonomian didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Karena kedua daerah ini kaya akan gas alam cair, kota Lhokseumawe dan kabupaten Aceh Utara memiliki pendapatan per kapita yang tinggi yaitu berkisar antara 4-6 kali lipat daerah lainnya. Angka yang relatif sangat tinggi ini diduga akan mengganggu perhitungan, sehingga dikeluarkan dari hitungan. Sektor pertanian mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Pemerintah Aceh, disamping itu mayoritas penduduk Pemerintah Aceh bekerja di Sektor Pertanian. Pada tahun 2006, sektor ini merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 56,31 persen dari total penduduk yang berumur 15 tahun keatas di Pemerintah Aceh (Tabel 1.3). Pada tahun 2007 sektor ini masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar bagi Pemerintah Aceh walaupun terjadi penurunan beberapa persen menjadi 49,68 persen.
5.1.2. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Pemerintah Aceh Sektor pertanian tumbuh rata-rata 1,52 persen per tahun (Tabel 5.1), sementara laju pertumbuhan ekonomi Pemerintah Aceh sebesar 0,57 persen per tahun. Laju pertumbuhan ini rendah karena terjadinya peristiwa musibah tsunami pada akhir tahun 2004, sehinga mengakibatkan penurunan yang cukup besar dari
62
laju pertumbuhan sektor pertanian. Pada tahun 2005, penurunan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Pemerintah Aceh. Penurunan tersebut mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi Pemerintah Aceh sampai -10,10 persen pada tahun yang sama.
Tabel 5.1. Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh Tahun 2000-2007 (%)
No
Kabupaten/Kota
Tahun 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Rata-rata
1
Simeulue
1,29
1,30
1,53
1,66
-1,85
-0,82
-0,42
0,38
2
Aceh Singkil
7,24
1,59
3,50
4,74
1,35
1,76
2,60
3,25
3
Aceh Selatan
2,63
2,80
4,38
4,29
2,38
0,62
4,56
3,09
4
Aceh Tenggara
44,80
21,10
-35,05
5,10
81,75
21,86
-8,05
18,79
5
Aceh Timur
1,01
0,99
1,87
2,12
2,30
2,08
1,86
1,75
6
Aceh Tengah
2,74
2,26
0,51
1,77
11,38
7,39
5,47
4,50
7
Aceh Barat
7,17
1,52
1,93
12,15
-28,38
3,30
7,72
0,77
8
Aceh Besar
1,05
2,23
2,85
3,17
-2,14
1,10
1,18
1,35
9
Pidie
0,79
1,64
1,95
12,34
-3,90
3,28
3,84
2,85
10
Bireun
1,50
2,97
2,21
3,18
0,21
1,79
0,49
1,77
11
Aceh Utara
3,89
3,50
7,70
7,39
2,81
1,75
2,70
4,25
-
-
3,39
2,49
2,23
4,26
3,10
12
Aceh Barat Daya
-
13
Gayo Luwes
-
-
-
-
3,64
3,03
2,17
2,95
14
Aceh Tamiang
1,44
1,60
2,71
2,98
6,41
4,27
10,16
4,22
15
Nagan Raya
2,90
2,79
3,01
46,31
-4,39
10,23
8,28
9,88
16
Aceh Jaya
1,47
2,58
2,40
3,55
-40,49
1,52
2,04
-3,85
17
Bener Meriah
0,44
0,81
1,10
2,05
0,85
2,48
1,64
1,34
18
Pidie Jaya
2,11
2,75
2,18
2,76
1,99
2,88
2,85
2,51
19
Banda Aceh
4,39
4,44
4,08
4,03
-35,80
3,15
0,87
-2,12
20
Sabang
2,49
1,30
0,40
3,08
0,95
2,91
2,13
1,89
21
Langsa
1,20
1,74
2,23
2,86
0,82
1,74
1,87
1,78
22
Lhokseumawe
1,55
1,60
2,64
3,15
1,83
1,86
1,49
2,02
23 Subulussalam Pemerintah Aceh
3,46
4,49
2,94
3,40
0,93
1,98
1,71
2,70
2,79
-0,17
3,43
2,00
-3,89
1,52
4,95
1,52
Sumber: Diolah dari data BPS Pemerintah Aceh, 2008
di
63
5.2.
Analisis Ketimpangan Pendapatan Perhitungan ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini menggunakan
rumus atau formula yang diperkenalkan oleh Williamson (1965) yang sering disebut CV Williamson (CVw). Semakin besar nilainya, semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi, begitu pula sebaliknya. Dalam perhitungan ketimpangan penulis hanya menggunakan data 21 dari 23 kabupaten/kota di Pemerintah Aceh. Hal ini disebabkan oleh nilai Indeks Ketimpangan seluruh kabupaten/kota di Pemerintah Aceh yang mencapai 1,67, sedangkan nilai Indeks Ketimpangan itu sendiri harus berada antara 0 dan 1. Oleh karena itu, penulis mengeluarkan dua daerah pencilan yang kaya akan gas alam cair (Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara) yang memiliki PDRB per kapita mencapai 4-6 kali lipat daerah lainnya di Pemerintah Aceh.
Tabel 5.2. Indeks Ketimpangan Pendapatan di Daerah Pemerintah Aceh Tahun 2000-2007 (Tanpa Lhokseumawe dan Aceh Utara) No 1 2 3 4 5 6 7 8
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sumber: Lampiran 11-26
CVw 0,425624 0,446708 0,308981 0,322510 0,352863 0,330206 0,344955 0,204332
64
Setelah dilakukan perhitungan tanpa mengikutsertakan kota Lhokseumawe dan kabupaten Aceh Utara, ternyata terdapat kecenderungan ketimpangan pendapatan yang semakin menurun di daerah Pemerintah Aceh dalam kurun waktu 2000-2007 (Tabel 5.2). Hal ini ditunjukkan oleh semakin kecilnya angka Indeks Williamson yang diperoleh dari hasil perhitungan.
Tabel 5.3. Indeks Ketimpangan Pendapatan, dan Peranan Sektor Pertanian di Daerah Pemerintah Aceh Tahun 2000-2007 (Tanpa Lhokseumawe dan Aceh Utara)
Tahun
CVw
PDRB Sektor Pertanian (juta rupiah)
Kontribusi Sektor Pertanian (%)
2000 0,425624 5637198 39 2001 0,446708 5929688 42 2002 0,308981 6840498 45 2003 0,322510 6363700 42 2004 0,352863 6742303 44 2005 0,330206 6393517 42 2006 0,344955 6487144 43 2007 0,204332 6843063 45 Sumber: Diolah dari data BPS Pemerintah Aceh, 2008 Keterangan: *) Menunjukkan penurunan
Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pertanian (%) 4,93 13,31 (7,49)*) 5,62 (5,46)*) 1,44 5,20
Ketimpangan pendapatan di Pemerintah Aceh yang relatif konvergen cenderung menurun dari tahun ketahun, tetapi juga berfluktuasi. Pada tahun 2000 tingkat ketimpangan daerah Pemerintah Aceh sebesar 0,425624 sedangkan pada tahun 2001 mencapai puncak ketimpangan tertinggi selama periode analisis yaitu 0,446708. Sedangkan
pada tahun berikutnya turun menjadi
0,308981.
Ketimpangan paling rendah selama periode analisis terjadi pada tahun 2007 dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,204332. Hal ini diduga karena terjadi
65
peningkatan yang cukup signifikan pada sektor pertanian di daerah Pemerintah Aceh (Tabel 5.3). Begitu pula pada tahun 2002, ketimpangan menurun diduga karena PDRB sektor pertanian meningkat dengan peningkatan yang cukup besar, yakni 13,31 persen.
5.3.
Peranan Sektor Pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Aceh 5.3.1. Peranan Sektor Pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Daerah Pemerintah Aceh Dalam menganalisis peranan sektor pertanian terhadap ketimpangan pendapatan daerah, dapat dilakukan dengan membandingkan besarnya Indeks Williamson yang memasukkan PDRB dari sektor pertanian (seluruh sektor) dalam perhitungan dengan besarnya Indeks Williamson tanpa memasukkan PDRB dari sektor pertanian. Selisih antara dua Indeks tersebut akan mencerminkan peranan sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah Pemerintah Aceh. Dari hasil perhitungan Tabel 5.4 terlihat bahwa angka Indeks Ketimpangan dengan mengikutsertakan PDRB sektor pertanian dalam perhitungan nilainya lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan tanpa mengikutsertakan PDRB sektor pertanian. Tahun 2000-2007 Indeks Ketimpangan tanpa PDRB sektor pertanian berkisar antara 0,693471602 - 0,533987351. Pada saat perhitungan dilakukan dengan memasukkan PDRB sektor pertanian, Indeks Ketimpangan turun menjadi sekitar 0,425624060 - 0,204331984. Hal ini menunjukkan sektor pertanian telah dapat menekan atau mengurangi ketimpangan pendapatan selama periode analisis (2000-2007).
66
Tabel 5.4. Peranan sektor pertanian dalam mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Daerah Pemerintah Aceh Tahun 2000-2007 (Tanpa Lhokseumawe dan Aceh Utara) Tahu n
CVw Tanpa PDRB Sektor Dengan PDRB Sektor Pertanian Pertanian
2000 0,693471602 2001 0,761325885 2002 0,593032557 2003 0,606242131 2004 0,610528270 2005 0,641326501 2006 0,650858165 2007 0,533987351 Sumber: Lampiran 11-26
0,425624060 0,446708260 0,308981405 0,322509502 0,352863235 0,330206365 0,344954532 0,204331984
PDRB Sektor Pertanian (juta rupiah) 5 637 198 5 929 688 6 840 498 6 363 700 6 742 303 6 393 517 6 487 144 6 843 063
Secara kasat mata memang terlihat bahwa angka Indeks Ketimpangan dengan mengikutsertakan PDRB sektor pertanian dalam perhitungan nilainya lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan tanpa mengikutsertakan PDRB sektor pertanian (Tabel 5.6). Benarkah hipotesis tersebut bila dilihat secara uji statistiknya? Setelah dilakukan uji dua nilai tengah berpasangan terbukti signifikan pada taraf nyata 5 persen (Lampiran 27). Pada Gambar 5.1. menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketimpangan tanpa mengikutsertakan PDRB sektor pertanian dalam perhitungan lebih besar dari pada Indeks Ketimpangan yang memasukkan PDRB sektor pertanian. Setelah dicermati, perkembangan persentase tersebut pada periode analisis terlihat bahwa jika persentase pertanian besar maka ketimpangan akan turun, begitu pula sebaliknya jika persentase pertanian kecil maka ketimpangan akan meningkat. Pada tahun 2007 ketimpangan terjadi sebesar 0,204331984 (ketimpangan terkecil
67
selama periode analisis), PDRB sektor pertanian pada tahun tersebut sebesar 6 843 miliar rupiah (terbesar selama periode analisis). Bukti ini semakin memperkuat kenyataan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan yang besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, khususnya di daerah Pemerintah Aceh.
Boxplot of Cvwnp, Cvwp 0.8 0.7
Data
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 Cvwnp
Cvwp
(Sumber: Diolah dari data BPS Pemerintah Aceh) Gambar 5.1. Boxplot Perbandingan Antara Indeks Williamson dengan Mengikutsertakan PDRB Sektor Pertanian dan Indeks Williamson Tanpa Mengikutsertakan PDRB Sektor Pertanian
Dari hasil analisis korelasi juga menunjukkan bahwa terjadi korelasi negatif antara PDRB sektor pertanian dengan Indeks Ketimpangan. Korelasi antara PDRB sektor pertanian dengan Indeks Ketimpangan sangat kuat yaitu sebesar -0,814 (Lampiran 28). Dapat diartikan bahwa semakin besar kontribusi sektor pertanian maka tingkat ketimpangan pendapatan akan semakin kecil yang berarti distribusi pendapatan semakin merata.
68
5.3.2. Peran Sektor Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Aceh Sektor pertanian yang memiliki potensi besar di Pemerintah Aceh. Hal ini tercermin dari analisis korelasi yang menunjukkan bahwa antara kontribusi sektor pertanian dengan PDRB per kapita telah terjadi hubungan korelasi positif pada taraf nyata 15 persen. Korelasi positif antara kontribusi pangsa pertanian dengan PDRB per kapita yaitu sebesar 0,612 (Lampiran 29). Dapat diartikan bahwa daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, cenderung memiliki PDRB per kapita yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Aceh. Daerah yang didominasi oleh sektor pertanian juga masih memerlukan sektor lain (agroindustri). Akan tetapi, jika produktivitas di sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Pemerintah Aceh rendah dan pembangunan cenderung lebih memusatkan pada sektor-sektor yang sedikit menyerap tenaga kerja, maka ketimpangan pendapatan antar daerah akan terjadi. Sektor pertanian yang terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Pemerintah Aceh harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dilihat, daerah atau penduduk yang bekerja pada sektor pertanian cenderung memiliki PDRB per kapita yang tinggi.
69
Tabel 5.5. Peran Sektor Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Aceh Tahun 2000-2007 PDRB Pertanian (juta Tahun rupiah) PDRB Per Kapita (Rp) 2000 5 637 198 5.873.553 2001 5 929 688 5.798.031 2002 6 840 498 8.793.567 2003 6 363 700 8.564.336 2004 6 742 303 8.875.741 2005 6 393 517 7.309.227 2006 6 487 144 7.086.326 2007 6 843 063 6.173.828 Sumber: Diolah dari data BPS Pemerintah Aceh, 2008
Peningkatan sektor pertanian tanpa diikuti oleh peningkatan sektor huluhilirnya (agroindustri) di daerah yang didominasi oleh sektor pertanian tidak akan optimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jadi diperlukan juga peningkatan pada sektor hulu-hilirnya (agroindustri) agar nilai tambah yang dicapai pada daerah yang didominasi sektor pertanian akan lebih besar. Dengan meningkatnya sektor pertanian didukung oleh peningkatan sub-sektor agroindustri, pertumbuhan ekonomi akan semakin besar, ketimpangan pendapatan antar daerah pertanian dan daerah non pertanian juga akan semakin kecil. Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka hipotesis dari penelitian ini terbukti. Dari analisis yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa sektor pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan laju pertumbuhan ekonomi di daerah Pemerintah Aceh. Sektor pertanian yang terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Pemerintah Aceh. Hasil analisis juga menunjukkan
70
telah terjadi dinamika ketimpangan antar daerah yang semakin menurun di Pemerintah Aceh dan sektor pertanian terbukti mempunyai peranan yang besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi tersebut.
