V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Latar belakang penyusunan Laporan Keuangan

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan kepemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Angggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dinas Kesehatan selaku entitas akuntansi berkewajiban menyusun laporan keuangan untuk digabungkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Laporan keuangan yang disusun

oleh

Dinas

Kesehatan

Provinsi

Jawa

Timur

menginformasikan posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode pelaporan, selain itu juga berfungsi membandingkan realisasi pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan

-1-


Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik 1.3. Landasan hukum : Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan 2015

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ; 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur; 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur; 8. Keputusan

Gubernur

188/682/KPTS/013/2014

Jawa tentang

Timur Pedoman

Nomor Kerja

dan

Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015; 9. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Jawa Timur; 10. Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Jawa Timur; 11. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.


-2-


Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

1.4.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

1. Pendahuluan.

Memuat penjelasan mengenai Latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan 2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target

Kinerja APBD. Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan. Kebijakan Keuangan, mengenai kebijakan keuangan. Indikator pencapaian target kinerja APBD, menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD. 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. 4. Kebijakan Akuntansi.

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah. 5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas, Arus Kas dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual. 6. Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan.

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.


-3-


2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1.

EKONOMI MAKRO Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan harus dilandasi dengan asumsi dasar ekonomi makro daerah yang mempertimbangkan makro regional dan nasional. Asumsi dasar tersebut merupakan besaran fundamental yang menjadi acuan dalam meningkatkan perekonomian daerah, selain karena sangat berpengaruh besar dalam menentukan pengambilan kebijakan pengelolaan anggaran daerah yang akan dialokasikan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan, juga sebagai tindakan penyesuaian terhadap kekuatan dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat mengeliminir berbagai permasalahan krusial di masyarakat melalui prioritas pembangunan yang diimplementasikan kedalam dokumen tahunan.

2.2. Kebijakan Keuangan Kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur TA 2015 sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah: Pendapatan daerah yang ditargetkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 berasal dari penerimaan retribusi pemakaiaan kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produk usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa sewa tanah dan gedung dan bangunan yang diperoleh dari UPT Materia Medica Batu dan dari Dinas Kesehatan Prov Jatim dengan rincian sebagai berikut : No.

URAIAN

1

2

ANGGARAN 3 101.586.200,00

1 2 3 4 5 6

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

7

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

22.959.200,00

8

Pendapatan Sewa Tanah

12.500.000,00

9

Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan

10.459.200,00

101.586.200,00 78.627.000,00 18.927.000,00 19.000.000,00 40.700.000,00

b. Belanja Daerah : Belanja daerah yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2015 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 31.248.563.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 106.080.055.690,00 dengan rincian sebagai berikut :


-4-


No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

URAIAN

ANGGARAN

2 BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Insentif Pemungutan Retribusi Daerah BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Program Pengendalian Penyakit

3 137.328.618.690,00 31.248.563.000,00 24.378.795.000,00 6.867.410.000,00 2.358.000,00 106.080.055.690,00 2.676.358.150,00 9.664.913.384,00 2.849.473.030,00

2.273.603.100,00 7.132.445.740,00 4.997.528.450,00 2.483.921.900,00 2.131.507.000,00 3.900.046.500,00 1.370.302.700,00 10.090.296.400,00 49.776.756.890,00 6.732.902.446,00

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Renstra Tahun 2014-2019 sebagai berikut MATRIK PENGUKURAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NO

TARGET CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

2015 A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI) (%) Persentase Angka Kematian Ibu (%) Persentase Angka Kematian Bayi (%) Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standart (%) Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standart (%) Persentase Penurunan Kasus Pemasungan (%) Persentase Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)

13,59% 91,62% 8,3% 0,52 % 25,1% 0,8% 2,0%

8. Persentase Balita Stunting (%) 9. Persentase Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam <48 jam (%) 10. Persentase Screening PTM Bagi Penduduk Berisiko >15 Tahun secara Kumulasi (%) 11. Persentase Akses Air Minun Berkualitas (%)

29% 92% 1,6% 82,32%


-5-


12. Persentase Akses Sanitasi Dasar 13. Persentase Sediaan Farmasi Yang Memenuhi Syarat 14. Persentase Rasio Dokter Spesialis Obygn (%) 15. Persentase Rasio Dokter Spesialis Anak (%)

78,01% 40% 1,14% 0,82%

16. Persentase Rasio Dokter Umum (%) 17. Persentase Rasio Bidan (%) 18. Persentase Rasio Perawat (%)

17,14% 45,44% 85,35%

19. Persentase Rasio Nutrisionis (%) 20. Persentase Kab/Kota yang memiliki District Health Account (DHA) 21. Persentase Masyarakat Miskin Peserta Jaminan Kesehatan Daerah

4,85% 5% 6%

(Jamkesda ) Terintigrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 22. Persentase Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas

100%

Penggunaan Anggaran Keuangan dan Aset Yang Ditindaklanjuti (%)


-6-


3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD Ikhtisar pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah : Pendapatan daerah yang ditargetkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 berasal dari penerimaan retribusi pemakaiaan kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produk usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa sewa tanah dan gedung dan bangunan yang diperoleh dari UPT Materia Medica Batu dan dari Dinas Kesehatan Prov Jatim dengan rincian sebagai berikut : No.

URAIAN

1

2

ANGGARAN

REALISASI

%

4 106.242.205,00

5 104,58

1

PENDAPATAN DAERAH

3 101.586.200,00

2

PENDAPATAN ASLI DAERAH

101.586.200,00

106.242.205,00

104,58

3

Retribusi Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan

78.627.000,00

78.165.500,00

99,41

18.927.000,00

20.681.000,00

109,27

19.000.000,00

23.985.000,00

126,24

40.700.000,00

33.499.500,00

82,31

28.076.705,00

122,29

4 5 6 7 8

22.959.200,00

2.432.250,00 2.301.255,00

9

Pendapatan dari pengembalian

10

Pendapatan Sewa Tanah

12.500.000,00

12.500.000,00

100,00

11


10.459.200,00

10.843.200,00

103,67

b. Belanja Daerah : Belanja daerah yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2015 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 31.248.563.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 106.080.055.690,00 dengan rincian sebagai berikut : No.

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

1

2

4

5

A

BELANJA DAERAH

3 137.328.618.690,00

113.114.422.930,00

82,37

B

BELANJA TIDAK LANGSUNG

31.248.563.000,00

28.715.619.501,00

91,89

1

Gaji dan Tunjangan

24.378.795.000,00

22.716.857.361,00

93,18

2

Tambahan Penghasilan PNS

6.867.410.000,00

5.996.404.140,00

87,32

3

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.358.000,00

2.358.000,00 100,00


-7-


C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.2

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Program Pengendalian Penyakit

106.080.055.690,00 2.676.358.150,00

84.398.803.429,00 2.321.106.750,00

79,56 86,73

9.664.913.384,00

8.948.030.165,00

92,58

2.849.473.030,00

1.827.883.634,00

64,15

2.273.603.100,00

1.887.256.287,00

83,01

7.132.445.740,00

5.303.638.540,00

74,36

4.997.528.450,00

4.271.998.195,00

85,48

2.483.921.900,00 2.131.507.000,00

2.208.703.840,00 1.840.366.690,00

88,92 86,34

3.900.046.500,00

2.046.131045,00

52,46

1.370.302.700,00

771.920.350,00

56,33

10.090.296.400,00

7.142.102.022,00

70,78

49.776.756.890,00

40.499.370.756,00

81,36

6.732.902.446,00

5.330.295.153,00

79,17

HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN Dalam hal pelaksanaan terhadap kinerja keuangan APBD TA 2015 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang telah direncanakan. Hambatan kinerja keuangan TA 2015 sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah 1. Target Pendapatan masih rendah khususnya tentang penjualan produk usaha daerah yaitu berupa penjualan tanaman obat maupun jamu dikarenakan tanama obat yang dimiliki oleh Materia Medica Batu masih sedikit 2. Rendahnya Harga satuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2013 khususnya retribusi jasa usaha sehingga target PAD tidak bisa maksimal Solusi 1. Perlunya dilakukan revisi Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang tarif yang disesuiakan dengan kondisi saat ini sehingga dapat meningkatkan PAD


-8-


2. Perlunya pemasaran yang kuat khususnya untuk Materia Medica sehingga lebih dikenal oleh masyarakat sebagai tempat tanaman obat sehingga meningkatkan penjualan tanaman dan peningkatan jumlah kunjungan Belanja Daerah 1. Perencanaan Anggaran dan penyusunan program kegiatan pada APBD/PAPBD masih kurang tepat, utamanya untuk pengadaan barang dan jasa; 2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD; Solusi 1. Koordinasi Antara Para Pengelola Keuangan di Lingkungan Dinas Kesehatan lebih ditingkatkan khususnya tentang perencanaan dan pertanggungjawaban sehingga segala permaslahan cepat teratasi; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bimtek, kursus khusunya tentang perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan


-9-


4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas akuntansi keuangan daerah Entitas Akuntansi

Dinas Kesehatan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara periodik dan melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan. Sebagai entitas akuntansi maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terdiri dari : 1. Laporan Realisasi APBD

Laporan Keuangan terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK

Laporan Realisasi APBD menyajikan informasi realisasi pendapatanLRA, belanja, surplus/defisit LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dengan menggunakan basis kas. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan dan ketaatan entitas akuntansi terhadap angaran.  Angka realisasi Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD TA 2015 berdasarkan data penerimaan kas dari Bendahara Penerimaan disetorkan Kas Daerah.  Angka realisasi Belanja Daerah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD TA 2015 yaitu realisasi belanja daerah yang dikelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dimana pengguna

anggaran

bertanggungjawab

penuh

atas

seluruh

pengeluaran yang dibelanjakannya. 2. Laporan Operasional Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan- LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya dengan menggunakan basis akrual. 3. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.


- 10 -


4. Neraca Neraca meyediakan informasi posisi keuangan mengenai asset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu. 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas akuntansi serta ungkapanungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis akuntansi yang melandasi penyusunan LK.

 Laporan Realisasi APBD disusun dengan menggunakan Basis Kas yaitu bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.  Penyajian laporan operasional, aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca berdasarkan basis akrual, yaitu pada bahwa pendapatanLO, beban, asset, kewajiban dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.  Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pergub 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis Pengukuran yang melandasi penyusunan LK.

Unsur-unsur laporan keuangan yang menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan, bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu : Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan ; Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Kebijakan Akuntansi dalam menyusun Laporan keuangan

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 adalah :


- 11 -


(1) Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Kas Daerah

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan secara bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/belanja).Namun, dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimkasud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka asa bruto dikecualikan. (2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari Kas Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (3) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan-LO terbagi dalam 2 kelompok besar yaitu, pendapatan dari kegiatan operasional dan pendapatan dari kegiatan non operasional. Pendapatan operasional diklasifikasikan menjadi 3 yaitu, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pendapatan dari kegiatan non operasional adalah pendapatan atau keuntungan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin.Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan dengan menggunakan asas bruto yaitu bahwa pendapatan diakui sebesar hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran atas perolehan pendapatan tersebut. (4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi .

Aset terdiri dari : Aset lancar, Aset Tetap dan Aset lainnya

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

(5) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa akan depan diharapkan dapat


- 12 -


diperoleh, baik oleh pemerintah provinsi Jawa Timur atau oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar Aset lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Piutang, Beban dibayar dimuka dan Persediaan

Kas dicatat sebesar nilai rupiah

Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimilki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Piutang, Beban dibayar dimuka dan Persediaan. Kas disajikan dineraca dengan menggunakan nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka kas tersebut dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai tunai dari saldo kas yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pendapatan namun belum disetorkan Ke Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar saldo tunai yaitu selisih antara total SP2D UP/GU/TU dengan pengesahan SPJ dan penyetoran sisa kas ke Kas Daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran merupakan sisa dana Uang Persediaan (UP) yang sampai akhir tahun masih berada di Bendahara Pengeluaran.

Piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi samapi dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak /bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD. Semua jenis piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value)-nya. Piutang atas pendapatan retribusi disajikan sebesar nilai piutang pendapatan denda


- 13 -


retribusi dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piiutang retribusi dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut: No

Umur Piutang

% Penyisihan

1

<1 tahun

0,5%

2

1-2 tahun

10%

3

2-3 tahun

50%

4

Lebih dari 3 100% tahun

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Nilai Net Realizable Value untuk piutang selain piutang pajak, piutang retribusi danpiutang atas pendapatan denda pajak dan retribusi dihitung sebesar nilai nominal piutang pendapatan dikurangi dengan penghapusan piutang. Beban dibayar dimuka dicatat berdasarkan jenis beban dibayar dimuka dan periodisasi pembayaran biaya dibayar dimuka

Persediaan dicatat dengan metode FIFO

Beban Dibayar Dimuka adalah merupakan biaya yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional namun belum dinikmati manfaat dari biaya tersebut. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari asset lancar di neraca. Pengungkapan biaya dibayar dimuka di catatan atas laporan keuangan meliputi: Jenis beban dibayar dimuka dan periodisasi pembayaran biaya dibayar dimuka. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat secara periodik dengan mengukur pemakaian persediaan yang dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil stock opname dikalikan per unit dengan metode FIFO (Fisrt In First Out) . c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, , Jalan, Irigasi dan Jaringan, aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.


- 14 -


lainnya, Kontruksi Dalan Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh asset yang penganggarannya melalui belanja modal dan sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan penyimpan barang dan pengurus barang. Realisasi belanja modal merupakan langkah awal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menambah mutasi aset tetapnya. Aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aseta tetap dilakukan ketika realisasi belanja modal telah menyerap anggaran 100%. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut. Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalamkondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, kominikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan/keamanan. Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini


- 15 -


mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga dan asset tetap hewan ternak. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan atau jumlah dari penyusutan sejak asset tetap tersebut diperoleh. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Aset Lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana Yang dibatasi penggunaanya, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain

d. Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Yang termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran Rumah, Tagihan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak berwujud dan Aset Lain-lain. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), menggambarkan yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah provinsi Jawa Timur secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke Kas Daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tuntutan Ganti Rugi (TGR), merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/ pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar. Kemitraan dengan pihak ketiga, merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan


- 16 -


/atau hak usaha yang dimiliki (Bangun, Kelola, Serah). Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi : Software komputer, Lesensi dan Franchise, Hak cipta (copyright), paten, goodwill dan hak lainya, Hak jasa dan operasi. e. Kewajiban Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. Kewajiban jangka pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Terkait dengan kewajiban jangka panjang, jika terjadi kesulitan likuiditas pemerintah dapat melakukan restrukturisasi atau pendanaan kembali terhadap utang-utangnya yang akan jatuh tempo. Apabila hal ini terjadi, entitas pelaporan dapat memasukkan kewajiban jatuh temponya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan ke dalam klasifikasi kewajiban jangka panjang, jika, Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih


- 17 -


dari 12 (dua belas) bulan, dan Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Jumlah kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek menjadi kewajiban jangka panjang Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan ekuitas.

f. Ekuitas Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar akuntansi Pemerintah

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Permendagri 13 tahun 2006 telah menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengacu Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timu


- 18 -


Laporan Realisasi Anggaran (LRA) meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Realisasi Pendapatan TA 2015 Rp 106.242,205,00.

Realisasi Belanja TA 2015 Rp.113.114.422.930,00

Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 106.242.205,00, apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar Rp. 101.586.200,00 terdapat pelampauan realisasi pendapatan sebesar Rp. 4.656.005,00 atau terealisir sebesar 104,58 %. Pendapatan terdiri dari : Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 78.165.500,00, Lainlain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 28.076.705,00 Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 113.114.422.930,00. Apabila Realisasi Belanja dihadapkan pada target belanja sebesar Rp. 137.328.618.690,00 terdapat penghematan atau sebab lainnya sebesar Rp. 24.214.195.760,00 atau terealisasi 82,37 %. Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 31.248.195.760,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 106.080.055.690,00 5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN Komposisi Realisasi Pendapatan 122,29%

Komposisi Realisasi dari seluruh Pendapatan Daerah TA.2015

99,41%

Retribusi Daerah (99,41%)

140,00% 120,00% 100,00%

Lain-lain Pendapatan asli daerah yg sah

80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

Tahun Anggaran 2015

Grafik – 1

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 106.242.205,00 apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar Rp. 101.586.200,00 terdapat pelampauan realisasi pendapatan sebesar Rp. 4.656.005,00 atau melampaui target sebesar 104,58 %. Realisasi


- 19 -


Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana tabel berikut : Tabel : (1) Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2015 Anggaran Setelah

KODE REKENING 1

Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 106.242.205,00

4 4

1

4

1

2

4

1

2

02

4

1

2

02

4

1

2

02

4

1

2

02

4

1

4

4

1

4

06

4

1

4

06

4

1

4

10

4

1

4

10

4

1

4

10

4

1

4

10

4

1

4

10

4

1

4

4

1

4

1

Realisasi

Uraian

Perubahan

Rp.

%

2

3

4

5

PENDAPATAN DAERAH

101.586.200,00

106.242.205,00

104,58


101.586.200,00

106.242.205,00

104,58

RETRIBUSI DAERAH

78.627.000,00

78.165.500,00

99,41

78.627.000,00

78.165.500,00

99,41

18.927.000,00

20.681.000,00

109,27

19.000.000,00

23.985.000,00

126,24

40.700.000,00

33.499.500,00

82,31

22.959.200,00

28.076.705,00

122,29

0,00

2.432.250,00

0,00

0,00

2.432.250,00

0,00

0,00

2.301.255,00

0,00

0,00

755,00

0,00

0,00

2.050.500,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat 05 Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penjualan 08 Produksi Usaha Daerah

01

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Denda atas Pekerjaan

0,00

0,00

0,00

15

01 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan Dari 03 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Pendapatan Dari 04 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Pendapatan Dari 05 Pengembalian Pembayaran Belanja Pendapatan Dari 06 Pengembalian Kelebihan Pengeluaran Pembiayaan Pendapatan Sewa

22.959.200,00

23.343.200,00

101,67

4

15

01 Pendapatan Sewa Tanah

12.500.000,00

12.500.000,00

100,00

4

15

03

10.459.200,00

10.843.200,00

103,67

101.586.200,00

106.242.205,00

104,58


Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 78.165.500,00 adalah : a. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 20.681.000,00 yang berasal dari UPT Materia Medica Batu berupa penyewaan ruang aula dan raung pertemuan. Sedangkan dari Dinas berupa sewa ruang kantin, sewa gedung Bank Jatim dan sewa gedung foto copy b. Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 23.985.000,00 diperoleh dari kunjungan wisata pada UPT Materia Medica Batu yang memproduksi tanaman obat c. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar


- 20 -


Rp. 33.499.500,00 diperoleh dari penjualan tanaman oleh UPT Materia Medica Batu Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 28.076.705,00 adalah : a. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 2.432.250,00 diperoleh dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; b. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 2.301.255,00 diperoleh dari pengembalian atas belanja perjalan dinas dan belanja gaji c. Pendapatan sewa sebesar Rp. 23.343.200,00 diperoleh dari sewa atas tanah di Malang yang digunakan oleh Bank BRI sebesar Rp. 12.500.000,00 dan sewa rumah dinas sebesar Rp. 10.843.200,00 5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA Realisasi Belanja Sebesar Rp. 113.114.422.930,00

Realisasi Belanja pada TA. 2015 sebesar Rp. 113.114.422.930,00 apabila dihadapkan dengan anggaran sebesar Rp.137.328.618.690,00 terealisir sebesar 82,37 % terdapat penghematan belanja atau sebab lainnya sebesar Rp.24.214.195.760,00. Realisasi Belanja meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana tabel berikut : Tabel : (2) Ikhtisar Realisasi Belanja Jumlah (Rp) Nomor Urut

Uraian

1

2

5

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1

BELANJA PEGAWAI

5.2

BELANJA LANGSUNG

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.3

BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA DAERAH

Anggaran Setelah Perubahan 3

Bertambah /(Berkurang)

Realisasi

4

( Rp )

%

5(=4-3)

6

(24.214.195.760,00)

(17,63)

28.715.619.501,00

(2.532.943.499,00)

(8,11)

31.248.563.000,00

28.715.619.501,00

(2.532.943.499,00)

(8,11)

106.080.055.690,00

84.398.803.429,00

(21.681.252.261,00)

(20,44)

6.071.380.100,00

4.576.776.002,00

(1.494.604.098,00)

(24,62)

96.382.364.966,00

76.491.476.939,00

(19.890.888.027,00)

(20,64)

3.330.550.488,00

(295.760.136,00)

(8,16)

137.328.618.690,00 113.114.422.930,00

(24.214.195.760,00)

(17,63)

137.328.618.690,00 113.114.422.930,00 31.248.563.000,00

3.626.310.624,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(137.227.032.490,00)

(113.008.180.725,00)

24.218.851.765,00

17,65

Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)

(137.227.032.490,00)

(113.008.180.725,00)

24.218.851.765,00

17,65

5.1.2.a BELANJA TIDAK LANGSUNG Realisasi Belanja Tidak Langsung pada TA 2015 sebesar Rp.28.715.619.501,00 apabila dihadapkan pada dengan anggaran sebesar Rp. 31.248.563.000,00 terdapat penghematan belanja sebesar Rp. 2.532.943.499,00. Realisasi belanja tidak langsung meliputi :


- 21 -

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Realisasi

Anggaran Setelah Uraian

Perubahan

Rp.

%

Bertambah / (Berkurang)

1

2

3

4

5

BELANJA PEGAWAI

31.248.563.000,00

28.715.619.501,00

91,89

(2.532.943.499,00)

Gaji dan Tunjangan

24.378.795.000,00

22.716.857.361,00

93,18

(1.661.937.639,00)

6.867.410.000,00

5.996.404.140,00

87,32

(871.005.860,00)

2.358.000,00 100,00

0,00

Tambahan Penghasilan PNS Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.358.000,00

5.1.2 b. BELANJA LANGSUNG Realisasi Belanja Langsung pada TA 2015 sebesar Rp.84.398.803.429,00 apabila dihadapkan pada dengan anggaran sebesar Rp. 106.080.055.690,00 terdapat penghematan belanja atau sebab lain sebesar Rp. 21.681.252.261,00. Realisasi belanja langsung meliputi : Anggaran Setelah

Realisasi

Uraian

Perubahan

Rp.

%

2

3

4

5

BELANJA LANGSUNG

106.080.055.690,00

84.398.803.429,00

79,56

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.676.358.150,00

2.321.106.750,00

86,73

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2.676.358.150,00

2.321.106.750,00

86,73

BELANJA PEGAWAI

2.285.720.000,00

2.063.530.000,00

90,28

390.638.150,00

257.576.750,00

65,94

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.664.913.384,00

8.948.030.165,00

92,58

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3.284.259.454,00

2.908.027.430,00

88,54


BELANJA PEGAWAI

30.150.000,00

0,00

0,00


1.635.943.330,00

1.421.780.542,00

86,91

BELANJA MODAL

1.618.166.124,00

1.486.246.888,00

91,85

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

6.380.653.930,00

6.040.002.735,00

94,66

93.480.000,00

33.875.000,00

36,24


6.287.173.930,00

6.006.127.735,00

95,53

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

BELANJA PEGAWAI

2.849.473.030,00

1.827.883.634,00

64,15

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

928.030.000,00

592.055.246,00

63,80

BELANJA PEGAWAI

201.475.000,00

43.940.000,00

21,81


726.555.000,00

548.115.246,00

75,44

1.921.443.030,00

1.235.828.388,00

64,32

461.415.000,00

266.060.002,00

57,66

1.430.028.030,00

940.178.386,00

65,75

30.000.000,00

29.590.000,00

98,63

2.273.603.100,00

1.887.256.287,00

83,01

Penyusunan Dokumen Perencanaan

777.090.400,00

631.423.380,00

81,25

BELANJA PEGAWAI

197.768.000,00

165.234.000,00

83,55


578.322.400,00

466.189.380,00

80,61

1.000.000,00

0,00

0,00

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

573.274.000,00

495.996.500,00

86,52

BELANJA PEGAWAI

346.504.000,00

280.502.000,00

80,95


226.770.000,00

215.494.500,00

95,03

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

923.238.700,00

759.836.407,00

82,30

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

BELANJA MODAL

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL

86.758.000,00

74.230.000,00

85,56

744.480.700,00

631.431.407,00

84,82

92.000.000,00

54.175.000,00

58,89


- 22 -

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana BELANJA PEGAWAI

7.132.445.740,00

5.303.638.540,00

74,36

687.157.520,00

567.808.812,00

82,63

29.090.000,00

14.000.000,00

48,13

658.067.520,00

553.808.812,00

84,16

1.024.274.500,00

860.418.673,00

84,00

37.560.000,00

37.320.000,00

99,36

941.714.500,00

778.598.173,00

82,68

45.000.000,00

44.500.500,00

98,89

1.720.016.720,00

1.325.317.520,00

77,05

41.220.000,00

26.220.000,00

63,61

1.678.796.720,00

1.299.097.520,00

77,38

394.099.000,00

288.601.950,00

73,23

11.150.000,00

6.475.000,00

58,07


382.949.000,00

282.126.950,00

73,67

Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis

400.000.000,00

337.312.001,00

84,33

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja) BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik, Bengkel Alkes) BELANJA PEGAWAI

17.720.000,00

13.920.000,00

78,56

382.280.000,00

323.392.001,00

84,60

2.479.648.000,00

1.547.978.775,00

62,43

148.455.000,00

100.545.000,00

67,73

2.326.193.000,00

1.442.659.775,00

62,02

5.000.000,00

4.774.000,00

95,48

265.700.000,00

230.055.164,00

86,58

7.040.000,00

7.040.000,00

100,00


258.660.000,00

223.015.164,00

86,22

Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya

161.550.000,00

146.145.645,00

90,46

BELANJA PEGAWAI

2.840.000,00

1.700.000,00

59,86

158.710.000,00

144.445.645,00

91,01

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.997.528.450,00

4.271.998.195,00

85,48

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.708.410.050,00

1.460.604.750,00

85,49


BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA

29.308.000,00

23.780.000,00

81,14

1.679.102.050,00

1.436.824.750,00

85,57

616.996.000,00

443.880.150,00

71,94

17.640.000,00

15.580.000,00

88,32

599.356.000,00

428.300.150,00

71,46

2.672.122.400,00

2.367.513.295,00

88,60

53.240.000,00

43.435.000,00

81,58


2.618.882.400,00

2.324.078.295,00

88,74

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2.483.921.900,00

2.208.703.840,00

88,92

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

1.598.340.100,00

1.449.892.540,00

90,71

13.920.000,00

10.980.000,00

78,88

1.517.420.100,00

1.375.057.540,00

90,62

67.000.000,00

63.855.000,00

95,31

562.780.800,00

518.129.300,00

92,07

11.040.000,00

9.380.000,00

84,96


551.740.800,00

508.749.300,00

92,21

Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi

322.801.000,00

240.682.000,00

74,56

15.260.000,00

11.780.000,00

77,20

307.541.000,00

228.902.000,00

74,43

Pengembangan posyandu dan Desa Siaga BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA


- 23 -

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2.131.507.000,00

1.840.366.690,00

86,34

435.010.000,00

407.024.590,00

93,57

8.224.000,00

0,00

0,00


426.786.000,00

407.024.590,00

95,37

Penyehatan Lingkungan

798.890.000,00

781.035.239,00

97,77

29.160.000,00

21.975.000,00

75,36


769.730.000,00

759.060.239,00

98,61

Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat

280.807.500,00

210.331.763,00

74,90

3.900.000,00

0,00

0,00


276.907.500,00

210.331.763,00

75,96

Pengembangan sarana SAPL melalui pendekatan participatory

616.799.500,00

441.975.098,00

71,66

13.280.000,00

5.535.000,00

41,68

603.519.500,00

436.440.098,00

72,32

Program Upaya Kesehatan Perorangan

3.900.046.500,00

2.046.131.045,00

52,46

Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS

1.961.296.500,00

875.660.227,00

44,65

411.855.000,00

259.480.000,00

63,00

1.499.441.500,00

568.024.427,00

37,88

50.000.000,00

48.155.800,00

96,31

1.938.750.000,00

1.170.470.818,00

60,37

87.685.000,00

60.785.000,00

69,32

1.255.065.000,00

553.375.818,00

44,09

596.000.000,00

556.310.000,00

93,34

1.370.302.700,00

771.920.350,00

56,33

Pengembangan dan Fasilitasi Program Kesehatan

640.106.000,00

295.104.700,00

46,10

BELANJA PEGAWAI

210.485.000,00

144.725.000,00

68,76


429.621.000,00

150.379.700,00

35,00

Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan

349.964.200,00

271.624.100,00

77,61

59.430.000,00

48.535.000,00

81,67


290.534.200,00

223.089.100,00

76,79

Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan

180.232.500,00

95.118.350,00

52,78

21.935.000,00

5.345.000,00

24,37


158.297.500,00

89.773.350,00

56,71

Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT

200.000.000,00

110.073.200,00

55,04

BELANJA PEGAWAI

103.940.000,00

56.360.000,00

54,22

96.060.000,00

53.713.200,00

55,92

10.090.296.400,00

7.142.102.022,00

70,78

4.812.440.000,00

2.805.568.555,00

58,30

18.470.000,00

12.485.000,00

67,60

4.746.470.000,00

2.752.660.555,00

57,99

47.500.000,00

40.423.000,00

85,10

102.862.400,00

56.654.600,00

55,08

6.080.000,00

4.140.000,00

68,09

96.782.400,00

52.514.600,00

54,26

250.000.000,00

178.445.100,00

71,38

26.490.000,00

15.194.000,00

57,36


223.510.000,00

163.251.100,00

73,04

Peningkatan Mutu penggunaan obat

126.574.000,00

94.112.500,00

74,35

11.780.000,00

10.230.000,00

86,84

114.794.000,00

83.882.500,00

73,07

1.529.000.000,00

1.261.289.125,00

82,49

74.657.100,00

18.935.000,00

25,36


751.915.900,00

602.445.625,00

80,12

BELANJA MODAL

702.427.000,00

639.908.500,00

91,10

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)

519.420.000,00

427.197.985,00

82,25

55.320.000,00

43.635.000,00

78,88


464.100.000,00

383.562.985,00

82,65

Upaya pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika

250.000.000,00

198.491.494,00

79,40

18.550.000,00

15.490.000,00

83,50


231.450.000,00

183.001.494,00

79,07

Upaya peningkatan mutu dan keamanan makanan

450.000.000,00

356.226.256,00

79,16

48.645.000,00

32.660.000,00

67,14

376.355.000,00

304.066.556,00

80,79

25.000.000,00

19.499.700,00

78,00

200.000.000,00

173.814.762,00

86,91

11.100.000,00

8.600.000,00

77,48

188.900.000,00

165.214.762,00

87,46

Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium

1.850.000.000,00

1.590.301.645,00

85,96


1.850.000.000,00

1.590.301.645,00

85,96

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI


BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan Upaya penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Peningkataan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Peningkatan Pelayanan Kefarmasian BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Batu BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Peningkatan kualitas produk alat kesehatan BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA


- 24 -

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan

49.776.756.890,00

40.499.370.756,00

81,36

150.772.500,00

127.877.918,00

84,82

19.380.000,00

19.180.000,00

98,97


131.392.500,00

108.697.918,00

82,73

Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan

440.751.700,00

330.684.087,00

75,03

93.255.000,00

63.885.000,00

68,51


232.717.200,00

152.019.587,00

65,32

BELANJA MODAL

114.779.500,00

114.779.500,00

100,00

Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringnya)

925.750.000,00

824.397.176,00

89,05

94.906.000,00

90.626.000,00

95,49

830.844.000,00

733.771.176,00

88,32

48.259.482.690,00

39.216.411.575,00

81,26

91.590.000,00

75.550.000,00

82,49

48.149.642.190,00

39.122.849.075,00

81,25

18.250.500,00

18.012.500,00

98,70

6.732.902.446,00

5.330.295.155,00

79,17

391.262.636,00

366.484.893,00

93,67

3.100.000,00

3.100.000,00

100,00

352.625.136,00

328.514.893,00

93,16

35.537.500,00

34.870.000,00

98,12

670.627.232,00

578.081.153,00

86,20

6.640.000,00

3.640.000,00

54,82

648.987.232,00

560.141.153,00

86,31

15.000.000,00

14.300.000,00

95,33

372.606.200,00

338.402.448,00

90,82

15.740.000,00

10.260.000,00

65,18


356.866.200,00

328.142.448,00

91,95

Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis)

778.066.866,00

674.543.545,00

86,69

15.900.000,00

13.400.000,00

84,28


638.166.866,00

539.135.945,00

84,48

BELANJA MODAL

124.000.000,00

122.007.600,00

98,39

1.293.793.000,00

872.471.472,00

67,44

18.660.000,00

11.770.000,00

63,08

1.257.883.000,00

843.568.972,00

67,06

17.250.000,00

17.132.500,00

99,32

Pengendalian Penyakit Malaria

653.342.500,00

402.835.114,00

61,66

BELANJA PEGAWAI

166.900.000,00

125.100.000,00

74,96


486.442.500,00

277.735.114,00

57,10

Pengendalian Penyakit PES

200.000.000,00

47.447.760,00

23,72

12.540.000,00

1.960.000,00

15,63


187.460.000,00

45.487.760,00

24,27

Pencegahan DBD (Demam Berdarah)

490.971.000,00

436.939.173,00

88,99

27.640.000,00

19.160.000,00

69,32

463.331.000,00

417.779.173,00

90,17

95.249.508,00

85.402.297,00

89,66

3.900.000,00

3.900.000,00

100,00

Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Program Pengendalian Penyakit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI

PengendalianHIV AIDS dan IMS BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL

BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA

91.349.508,00

81.502.297,00

89,22

Peningkatan Imunisasi

804.648.610,00

661.448.496,00

82,20

BELANJA PEGAWAI

109.080.000,00

106.450.000,00

97,59


673.168.610,00

532.988.496,00

79,18

22.400.000,00

22.010.000,00

98,26

200.000.000,00

167.628.693,00

83,81

13.880.000,00

3.670.000,00

26,44


186.120.000,00

163.958.693,00

88,09

Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2)

200.000.000,00

189.998.798,00

95,00

7.890.000,00

3.950.000,00

50,06


192.110.000,00

186.048.798,00

96,84

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana

582.334.894,00

508.611.313,00

87,34

10.640.000,00

7.540.000,00

70,86

571.694.894,00

501.071.313,00

87,65

BELANJA MODAL Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI



- 25 -


Penjelasan Umum Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyediakan informasi mengen

dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan

Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 94.023.716.875,50. Pendapa Realisasi Pendapatan –LO TA 2015 sebesar Rp 94.023.716.875,50

78.165.500,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 25.993 93.919.558.004,50 Realisasi Beban pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 158.816.242.670,00. Beban terdiri dan Jasa Rp. 121.493.138.139,30 dan Beban Penyusutan Rp. 4.033.047.028,00 5.2.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN-LO

Realisasi Beban Operasi sebesar Rp. 158.816.242.670,30

Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 94.023.716.875,50. Re

Asli daerah, Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang sah, pendapatan hibah barang sebagaima

Tabel : (1) Realisasi Pendapatan –LO TA

No.

Uraian

2015

2014

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH

1.1


104.158.871,00

1.1.1


0

1.1.2

PENDAPATAN PAJAK DAERAH

1.1.3

RETRIBUSI DAERAH

1.1.4

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

0 78.165.500,00 0 25.993.371,00

1.1.5

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

93.919.558.004,50

1.3.1

PENDAPATAN HIBAH BARANG

93.919.558.004,50

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

5.2.2

94.023.716.875,50

1

104.158.871,00

93.919.558.004,50

PENJELASAN POS-POS BEBAN

Realisasi Beban Operasi pada TA. 2015 sebesar Rp. 158.816.242.670,30. Realisasi Beban dan Beban Penyusutan sebagaimana table berikut :


- 26 -

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 No.

Uraian

2015

Kenaikan / Penurunan

2014

%

2

BEBAN

158.816.242.670,30

0

158.816.242.670,30

0

2.1

BEBAN OPERASI

158.816.242.670,30

0

158.816.242.670,30

0

2.1.1

BEBAN PEGAWAI

33.290.057.503,00

0

33.290.057.503,00

0

2.1.2

BEBAN BARANG DAN JASA

121.493.138.139,30

0

121.493.138.139,30

0

2.1.3

BEBAN PENYUSUTAN

4.033.047.028,00

0

4.033.047.028,00

0

158.816.242.670,30

0

158.816.242.670,30

0

JUMLAH BEBAN OPERASI


- 27 -


Posisi Keuangan secara Umum Posisi Neraca secara Umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut (dalam rupiah) : Uraian Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jk. Pendek Ekuitas

31 Desember 2015

31 Desember 2014

268.912.872.225,34 73.674.223.928,34 192.401.561.590,00 2.638.074.719,00

221.269.025.539,66 24.805.494.291,66 193.849.134.029,00 2.614.397.219,00

2.656.288.281,00 2.656.288.281,00

2.881.976.782,00 2.881.976.782,00

266.057.571.956,34

218.387.048.757,66

5.3.1 ASET 5.3.1.a ASET LANCAR 5.3.1.a.1. Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.105.100 dan Rp. 211.773,52 Kas di Bendahara pengeluaran Rp.2.105.100

Uraian

31 Desember 2015

Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2014

2.105.100

211.773,52

Kas di Bendahara Pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut : Pada tanggal 31 Desember 2015 masih terdapat kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 2.105.100,00 dimana uang tersebut adalah uang belanja SP2D insentif pemungutan retribusi daerah yang belum diambil dikarenakan Bank Jatim pada tanggal 31 Desember 2015 tidak melayani penarikan namun hanya melayani pembayaran. 5.3.1.a.2 Kas Bendahara Penerimaan Jumlah Rekening Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 dan 31 Kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,00

Desember 2014 sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00 URAIAN Kas Bendahara Penerimaan

31 Desember 2015

31 Desember 2014

0,00

0,00


- 28 -


5.3.1.b Beban Di Bayar Dimuka Beban Dibayar Dimuka Rp.0,00

Uraian Beban dibayar dimuka-Premi,iuran, asuransi dan pemeriksaan kesehatan

31 Desember 2015

31 Desember 2014

0,00

13.524.073,00

5.3.1.c Persediaan Uraian Persediaan

31 Desember 2015 73.672.118.828,34

31 Desember 2014 24.791.758.445,14

Persediaan Rp. 73.672.118.828

Jumlah tersebut merupakan persediaan yang digudang pakai habis dan digudang obat yang belum habis terpakai. Rincian Persediaan sebagai berikut : Jenis Persediaan

31 Desember 2015

Alat Tulis Kantor Alat Kesehatan Pakai Habis Perlengkapan laboratorium habis

31 Desember 2014

166.627.725,00

204.089.985,00

3.020.395.826,00

0,00

530.622.600,00

0,00

62.449.034.224,34

24.575.656.460,14

7.499.355.453,00

0,00

6.083.000,00

12.012.000,00

pakai Bahan Obat-obatan Bahan Kimia Cetak dan Penggandaan

Aset Tetap Rp. 192.600.573.578,00

5.3.2 Aset Tetap Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp.192.600.573.578,00 dan Rp. 193.849.134.029,00 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca SKPD. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (Acquisition Cost) dan memperhitungkan Depresiasi (penyusutan).

Aset Tetap

Rp

31 Desember 2015 192.600.573.578,00

Rp

31 Desember 2014 193.849.134.029,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp.) : Jenis Aset Tetap

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Tanah

130.113.500.000,00

130.113.500.000,00

Peralatan dan Mesin

51.613.751.149,00

49.612.198.560,00

Gedung dan Bangunan

62.137.367.015,00

61.591.244.015,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

462.643.722,00

424.844.722,00

Aset Tetap lainnya

190.394.597,00

190.394.597,00


- 29 -


Kontruksi dalam Pengerjaan

Tanah sebesar Rp.130.113.500.00 0,00

0,00

0,00

Akumulasi Penyusutan

(52.116.094.893,00)

(48.083.047.865,00)

JUMLAH

192.401.561.590,00

193.849.134.029,00

5.3.2.a Tanah Tanah

31 Desember 2015 130.113.500.000,00

Rp

31 Desember 2014 130.113.500.000,00

Rp

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan luas tanah.......... 5.3.2.b Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 51.613.751.149,00

Peralatan dan Mesin

Rp

31 Desember 2015 51.613.751.149,00

Rp

31 Desember 2014 49.612.198.560,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Rincian Peralatan dan Mesin berikut : No.

Uraian

31 Desember 2015

31 Desember 2014

1.

Alat-alat Berat

1.574.019.250,00

1.574.019.250,00

2.

Alat-alat Angkutan

4.898.524.000,00

4.691.474.000,00

3.

Alat-alat Bengkel

2.446.137.098,00

2.437.695.098,00

4.

Alat-alat Pertanian

1.479.496.760,00

1.414.811.260,00

5.

Alat-alat Kantor dan RT.

14.609.243.578,00

13.193.921.541,00

6.

Alat-alat Studio dan Komunikasi

2.494.199.049,00

2.267.648.997,00

7.

Alat-alat Kedokteran

7.788.545.602,00

7.788.595.602,00

8.

Alat Laboratorium

16.323.585.812,00

16.244.032.812,00

9.

Alat Persenjataan

0,00

0,00

51.613.751.149,00

49.612.198.560,00

JUMLAH

Perubahan nilai Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin TA 2015 disebabkan oleh : No.

Uraian

1.

Alat-alat Berat

2.

Alat-alat Angkutan

3.

Alat-alat Bengkel

4.

Alat-alat Pertanian

5.

Alat-alat Kantor dan RT.

Berkurang

Bertambah

0,00

0,00

155.000.000,00

362.050.000,00

5.880.000,00

14.322.000,00

0,00

64.685.500,00

451.724.051,00

1.894.975.088,00


- 30 -


6.

Alat-alat Studio dan Komunikasi

106.303.348,00

322.898.400,00

7.

Alat-alat Kedokteran

50.000,00

34.870.000,00

8.

Alat Laboratorium

2.441.000,00

29.150.000,00

9.

Alat Persenjataan 721.398.399,00

2.722.950.988,00

JUMLAH

Perubahan aktiva peralatan dan mesin (daftar terlampir

)

5.3.2.c Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 62.137.367.015,00

31 Desember 2015 Gedung dan bangunan

Rp

62.137.367.015,00

31 Desember 2014 Rp

61.591.244.015,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Rincian Gedung dan Bangunan berikut : No.

Uraian

1.

Bangunan Gedung

2.

Bangunan Monumen JUMLAH

31 Desember 2015

31 Desember 2014

62.137.367.015,00

61.591.244.015,00

0,00

0,00

62.137.367.015,00

61.591.244.015,00

Perubahan nilai Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan TA 2015 diakibatkan oleh : No.

Uraian

Berkurang

Bertambah

1.

Bangunan Gedung

0,00

546.123.000,00

2.

Bangunan Monumen

0,00

0,00

0,00

546.123.000,00

JUMLAH

Perubahan aktiva tetap gedung dan bangunan ( daftar terlampir

)

5.3.2.d Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan , irigasi dan jaringan sebesar Rp. 462.643.722,00

Jalan, irigasi dan Jaringan

Rp

31 Desember 2015 462.643.722,00

Rp

31 Desember 2014 424.844.722,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan berikut : No.

Uraian

1.

Jalan dan Jembatan

2.

Bangunan Air (Irigasi)

31 Desember 2015

31 Desember 2014

19.928.744,00

19.928.744,00

0,00

0,00


- 31 -


3.

Instalasi

290.696.438,00

290.696.438,00

4.

Jaringan

152.018.540,00

114.219.540,00

462.643.722,00

424.844.722,00

JUMLAH

Perubahan nilai Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan diakibatkan oleh : No.

Uraian

Berkurang

Bertambah

1.

Jalan dan Jembatan

0,00

0,00

2.

Bangunan Air (Irigasi)

0,00

0,00

3.

Instalasi

0,00

0,00

4.

Jaringan

0,00

37.799.000,00

0,00

37.799.000,00

JUMLAH

5.3.2.e Aset Tetap Lainnya Aset Tetap lainnya sebesar Rp.190.394.597,00

31 Desember 2015 Aset Tetap lainnya

Rp

31 Desember 2014

190.394.597,00

Rp

190.394.597,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Rincian Aset Tetap Lainnya berikut : No.

Uraian

31 Desember 2015

1.

Buku dan Perpustakaan

2.

Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan

3.

Hewan/Ternak dan Tanaman JUMLAH

31 Desember 2014

184.474.597,00

184.474.597,00

5.920.000,00

5.920.000,00

0,00

0,00

190.394.597,00

190.394.597,00

5.3.2.f Konstruksi dalam Pengerjaan KDP sebesar Rp.0,00

31 Desember 2015 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp

0,00

31 Desember 2014 Rp

0,00

5.3.2.g. Akumulasi Penyusutan Ak.Penyusutan sebesar Rp (52.116.094.893.00 0,00).

Uraian Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2014 (48.083.047.865,00)

31 Desember 2015 2.638.398.399,00

31 Desember 2014 2.614.397.219,00,00

5.3.3 ASET LAINNYA Uraian

Aset Lainnya sebesar Rp. 2.638.398.399,00

31 Desember 2015 (52.116.094.893.000,00)

Aset lainnya


- 32 -


Jumlah tersebut merupakan aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut: No

Uraian

31 Desember 2015

31 Desember 2014

1.688.676.320,00

1.664.998.820,00

1

Aset Tak Berwujud

2

Aset Lain-lain

949.398.399,00

949.398.399,00

JUMLAH

2.638.074.719,00

2.614.397.219,00

Perubahan nilai Aset lainnya diakibatkan oleh : No

Uraian

Berkurang

Bertambah

1

Aset Tak Berwujud

0,00

23.677.500,00

2

Aset Lain-lain

0,00

0,00

JUMLAH

0,00

23.677.500,00

5.3.4. KEWAJIBAN

Kewajiban sebesar Rp. 2.656.288.281,00

Kewajiban Jangka Pendek

Rp

31 Desember 2015 2.656.288.281,00

Rp

31 Desember 2014 2.881.976.782,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014 Rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut : 5.3.4.a. Pendapatan Diterima Di Muka Uraian Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan diterima di muka sebesar Rp. 7.291.667,00

31 Desember 2015 7.291.667,00

31 Desember 2014 5.208.333,00

Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan diterima di muka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Utang Pendapatan Diterima Dimuka tersebut merupakan utang atas pendapatan sewa tanah kepada Bank BRI yang menyewa tanah kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mulai Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 . 5.3.4.b Utang Belanja Uraian

Utang belanja sebesar Rp. 2.648.996.614,00

Utang Belanja

31 Desember 2015

31 Desember 2014

2.648.996.614,00

2.876.768.449,00

31 Desemb 20 4.939.628.053

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Rincian utang belanja sebagai berikut :


- 33 -


No 1 2 3

Uraian Utang Belanja Gaji & Tunjangan Utang Belanja Jasa Utang Belanja Kesehatan Masyarakat JUMLAH

31 Desember 2015

31 Desember 2014

0,00

37.441.001,00

97.481.591,00

86.827.675,00

2.551.515.023,00

2.752.499.773,00

2.648.996.614,00

2.876.768.449,00

5.3.5.EKUITAS Ekuitas sebesar Rp. 266.057.571.956,34

Uraian Ekuitas

31 Desember 2015

31 Desember 2014

266.057.571.956,34

218.387.048.757,66

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014.


- 34 -


6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan

Provinsi

Jawa

Timur

merupakan

salah

satu

unsur

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesehatan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Dinas Kesehatan 2014-2019 adalah: ”Masyarakat Jawa Timur lebih Mandiri untuk Hidup Sehat” Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara jelas menggambarkan visi Dinas Kesehatan yang menjadi cita-cita upaya kesehatan dan menguraikan upaya-upaya yang akan di lakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Misi tersebut adalah: 1. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat 2. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 3. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan 4. Mendayagunakan sumber daya kesehatan 5. Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur :


- 35 -


Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah sebagi berikut: 1.

Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu “Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat“, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”.

2.

Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat“.

3.

Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu “Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan” maka tujuan yang ingin dicapai adalah

“Optimalisasi penanggulangan masalah gizi“ dan

“Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana“ serta “Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat“. 4.

Dalam mewujudkan misi keempat yaitu “Mendayagunakan sumber daya kesehatan“, maka tujuan yang ingin dicapai adalah

“Optimalisasi

ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan” dan

“Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan

pengembangan sumber daya kesehatan” dan “Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil”. 5.

Dalam mewujudkan misi kelima yaitu “Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi manajemen kesehatan untuk menunjang program kesehatan“.

4.2.2. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Dalam mewujudkan tujuan “ Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat “ maka ditetapkan sasaran “Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat” dengan indikator: Persentase Desa Siaga Aktif PURI.


- 36 -


2. Dalam mewujudkan tujuan “ Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat” maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat” dengan indikator: a. Angka Kematian Ibu (AKI) b. Angka Kematian Bayi (AKB) c. Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar d. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar e. Persentase Penurunan Kasus Pemasungan 3. Dalam mewujudkan tujuan “Optimalisasi penanggulangan masalah gizi” maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya Penanggulangan masalah gizi yang optimal“ dengan indikator: a. Persentase Balita Gizi Buruk. b. Persentase Balita Stunting 4. Dalam mewujudkan tujuan “Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana”, maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana” dengan ndicator: a. Persentase penanggulangan KLB skala provinsi dalam <48 jam b. Persentase screening PTM bagi penduduk berisiko usia >15 tahun secara kumulasi 5. Dalam mewujudkan tujuan “Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat” maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya Akses pada lingkungan yang sehat“ dengan ndicator: a. Persentase akses air minum berkualitas b. Persentase akses sanitasi dasar (jamban sehat) 6. Dalam mewujudkan tujuan “Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes, dan makanan”, maka ditetapkan sasaran “ Meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman” dengan ndicator: Presentase sediaan farmasi, yang memenuhi syarat. 7. Dalam mewujudkan tujuan “Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengambangan sumber daya kesehatan dan kecukupan pembiayaan kesehatan”, maka ditetapkan sasaran “Terwujudnya Sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal” dengan indikator rasio tenaga kesehatan strategis terhadap jumlah penduduk yaitu:


- 37 -


a. Rasio Dokter Spesialis Anak b. Rasio Dokter spesialis Obgyn c. Rasio Dokter Umum d. Rasio Bidan e. Rasio Perawat f. Rasio Nutrisionis 8. Dalam mewujudkan tujuan “Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil“, maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya pembiayaan kesehatan” dengan indikator: Persentase kecukupan pembiayaan kesehatan sesuai standar. 9. Dalam mewujudkan tujuan “Optimalisasi kesehatan untuk menunjang program kesehatan”, maka ditetapkan sasaran “Terwujudnya Tertib adminstrasi dan manajemen keuangan , aset , perencanaan dan evaluasi”, dengan indikator: Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas penggunaan Anggaran keuangan dan aset yang ditindaklanjuti.


- 38 -



- 39 -



- 40 -



- 41 -



- 42 -



- 43 -



- 44 -



- 45 -



- 46 -



- 47 -



- 48 -



- 49 -



- 50 -



- 51 -



- 52 -



- 53 -



- 54 -



- 55 -



- 56 -



- 57 -



- 58 -



- 59 -



- 60 -

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. PENDAHULUAN

Recommend Documents