USULAN ORARI DAERAH DKI JAKARTA UNTUK RAPAT KERJA NASIONAN TAHUN 2016

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

DAERAH DKI JAKARTA Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 10 Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10130 Tel: (021) 934 25 015 Fax. (021) 638 69 060 e-mail: [email protected] http://www.orari-jakarta.or.id

USULAN ORARI DAERAH DKI JAKARTA UNTUK RAPAT KERJA NASIONAN TAHUN 2016.

I.

BIDANG ORGANISASI 1. Musyawarah Nasional adalah merupakan forum tertinggi dalam ORARI. Dalam Pasal 18 Ayat 2 butir f yaitu Salah satu tugas pokok Musyawarah Nasional adalah Memilih dan Mengangkat DPP dan Ketua Umum ORARI. Terkait dengan pemilihan dan pengangkatan DPP saat ini dipandang perlu untuk diadakannya perubahan dalam hal tata cara pemilihan dan pengangkatan DPP. Ini dimaksudkan agar seluruh anggota DPP terpilih dapat selalu bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya dan selalu bersinergi dengan Pengurus dalam melaksanakan program-program yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional. USULAN : a. Musyawarah Nasional hanya memilih dan mengangkat Ketua DPP saja. b. Proses pemilihan Ketua DPP dapat dilakukan bersamaan pada saat proses pemilihan Ketua Umum ORARI. c. Untuk melengkapi jumlah anggota DPP, Ketua DPP terpilih, dapat memilih dan mengangkat anggotanya yang terdiri dari unsur anggota ORARI Daerah lainnya. d. Untuk meningkatkan komunikasi antar DPP dan Pengurus, dalam menjalankan roda organisasi perlu diadakan pertemuan antara DPP dan Pengurus ORARI Pusat dengan DPP dan Pengurus ORARI Daerah atau antara DPP dan Pengurus ORARI Daerah dengan DPP dan Pengurus ORARI Lokal, minimal satu kali dalam satu tahun 2. Masa Jabatan Ketua ORARI Daerah telah diatur pada ART ORARI Pasal 16 Ayat 1 butir k, yaitu Masa jabatan Ketua ORARI Daerah dibatasi untuk 2 (dua) periode berturut-turut. Untuk itu dalam hal pemilihan Ketua ORARI Daerah perlu adanya ketegasan Pengurus ORARI Pusat yang diutus pada saat pelaksanaan Musyawarah Daerah, agar tidak timbul polemik terkait oleh permasalahan beberapa ORARI Daerah yang Ketua ORARI Daerahnya telah menjabat selama 2 periode berturutturut. USULAN : a. Dibuatkan ketentuan untuk Ketua ORARI Daerah yang telah menjabat selama 2 (dua) periode tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan kembali pada saat pemilihan Ketua ORARI Daerah.



b. Ketentuan ini juga diberlakukan pada saat Pemilihan Ketua Umum ORARI dan Ketua ORARI Lokal.

c. Perlu adanya regenerasi kepengurusan ORARI mulai dari tingkat Pusat hingga tingkat lokal. 3. Untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, perlu direalisasikannya pemberian sanksi Oleh ORARI Pusat atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ORARI. USULAN : a. Perlu membentuk Dewan Kehormatan Etik ORARI yang terdiri dari unsur DPP, Pengurus dan Anggota untuk membahas dan menetapkan apakah sebuah pelanggaran dapat dikenakan sanksi atau tidak, hal ini diperlukan untuk menghidari timbulnya “conflik of interest” khususnya atara ORARI Daerah dan ORARI Lokal, atau antara ORARI Lokal dan Anggotanya. b. Pemberian sanksi tidak hanya diberikan kepada anggota saja, tetapi perlu juga ditambahkan Pasal tersendiri pada ART untuk pemberian sanksi terhadap Pengurus yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus baik untuk tingkat Pusat, Daerah dan Lokal. c. Untuk penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota perlu adanya kerjasama antara ORARI dengan Pihak Pemerintah dan Aparat terkait. d. Memberikan pendampingan atau bantuan hukum apabila ada anggota yang dikenai penindakan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan.

4. Pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33 Tahun 2009 Bab III Pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa Amatir radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IAR yang berlaku seumur hidup dan harus memenuhi persyaratan yang telah diatur. USULAN a. Agar ORARI Pusat juga dapat memberikan KTA ORARI yang berlaku seumur hidup bagi anggota yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan telah memenuhi persyaratan yang telah diatur sesuai dengan IARnya.

5. Terkait akan dilaksakannya system e-licensing yang akan diberlakukan, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat dimiliki dan dijangkau oleh anggota. Selain itu perlu adanya sistem data base keanggotaan untuk dapat memudahkan ORARI Daerah mengetahui jumlah anggota yang telah mengurus proses IAR nya.



USULAN a. Membuat system data base keanggotaan yang aplikasinya dapat terintegrasi dengan handphone agar dapat diakses oleh ORARI Daerah dan ORARI Lokal serta oleh Anggota.

II.

BIDANG OPERASI DAN TEKNIK 1. Kegiatan bidang Pengawasan dan Monitoring ORARI Pusat dirasakan tidak berjalan dengan baik. Terbukti masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan alokasi frekuesi khususnya pada band HF yang dilakukan oleh anggota dan tidak adanya tindakan yang tegas yang dilakukan oleh pengurus yang terkait. USULAN a. Pengurus ORARI Pusat terkait harus menjalankan fungsinya dalam hal menyelenggarakan kegiatan monitoring dalam pengamanan dan penggunaan alokasi frekuensi. b. Membuat Pedoman dalam peyelenggaraan system monitoring dalam hal penertiban alokasi frekuensi sesuai dengan band plan yang telah ditentukan. c. Memberikan sanksi yang tegas dan tindakan yang nyata (bukan sekedar teguran biasa) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota mengingat sudah banyaknya komplain dari pihak luar negeri khususnya yang terjadi pada band HF.

2. Sebagai pembuat regulasi dan penyusun kebijakan, ORARI Pusat masih melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang operasi dan teknik yang seharusnya dilakukan dan dilaksanakan oleh ORARI Daerah. Tidak adanya aturan yang baku tentang kegiatan amatir radio sehingga menimbulkan kerancuan dan kesalahah pahaman dalam pelaksanaan kegiatan amatir radio yang dilaksanakan oleh ORARI Daerah. USULAN a. ORARI PUSAT segera menyusun kebijakan dan aturan yang baku tentang pelaksanaan kegiatan seperti : i. Kegiatan DXpedition ii. Kegiatan NET, iii. Kegiatan Lomba bidang Teknik lainnya. b. Untuk kegiatan seperti NET, Nusantara NET Atau NET yang dilakukan oleh ORARI Daerah yang terjadi saat ini disinyalir adalah adanya saling adu kuat



penggunaan power dan saling “doubling” yang tidak ada bedanya dengan kegiatan the best antenna yang kegiatannya telah dilarang, sebaiknya diatur kembali penggunaan frekuensinya, misalnya : Nusantara Net dilaksanakan pada 40 meter band dan ORARI Daerah Net dilaksanakan pada 80 meter band. c. Dibuat acuan dan tata cara pelaksanaan yang benar untuk kegiatan eksperimen antenna atau kegiatan “The best antenna” dimana kegiatan ini sangat digemari oleh anggota. d. Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan dukungan komunikasi, baik untuk dukungan komunikasi kebencanaan atau dukungan komunikasi lainnya.

e. ORARI Pusat diharapkan dapat memberikan bantuan dukungan dana kepada ORARI Daerah dalam hal penugasan kegiatan dukungan komunikasi, hal ini dimaksudkan agar setiap ORARI Daerah tidak terbebani biaya yang terlalu besar dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

3. Sesuai dengan AD/ART ORARI, ORARI merupakan cadangan nasional di bidang komunikasi radio dan sarana dukungan komunikasi radio dalam usaha-usaha yang bersifat kemanusian. Sehubungan dengan hal tersebut telah dibuat pedoman penyelenggaraan CORE (communications and rescue) ORARI yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Umum ORARI No. KEP068/OP/KU/2009. USULAN a. Merevisi Kalimat “Communications and Rescue” dengan menghilangkan kata “and” sehingga menjadi “Communications Rescue”. Hal ini sesuai dengan kompetensi anggota amatir radio di bidang komunikasi (komunikasi penyelamatan) dan bukan kompetensi penyelamatan/evakuasi.

III.

SEKRETARIAT 1. Proses penerbitan IAR yang sangat lambat dan tidak sesuai lagi dengan yang ketentuan yang berlaku, dirasakan sangat menghambat dan sangat menyulitkan anggota yang akan menyelenggarakan kegiatan amatir radionya. USULAN a. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan system online proses IAR dengan ketentuan yang diatur bersama-sama ORARI Pusat agar tidak merugikan pihak manapun. b. Memberikan pemberitahuan dan alasan secara tertulis untuk IAR dan KTA yang tidak dapat lagi diterbitkan.



2. Administrasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan pada bagian sekretariat ORARI. Untuk dapat menyelenggarakan system administrasi yang baik dan tertata dipandang perlu untuk diadakannya penyeragaman pelaksanaan administrasi pada seluruh ORARI Daerah. Penyeragaman administrasi dimaksud meliputi penyeragaman kop surat, stempel, penomoran surat dan lain sebagainya agar da USULAN a. Membuat Petunjuk Administrasi sebagai Pedoman Administrasi Umum agar adanya penyeragaman dalam pelasanaan administrasi untuk seluruh ORARI Daerah. b. Menyelenggarakan system keanggotaan secara ON-LINE untuk mempercepat dan menyederhanakan proses yang saat ini masih dirasakan lambat.

IV.

BIDANG KEUANGAN 1. Pada Pasal 25 ART ORARI disebutkan bahwa Laporan Keuangan dibuat secara berkala setiap akhir tahun takwim. Laporan Keuangan ORARI Pusat disampaikan kepada ORARI Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini ORARI Pusat tidak pernah membuat laporan keuangan secara berkala sesuai dengan yang diatur oleh ART Pasal 25 tersebut. USULAN a. ORARI Pusat Wajib membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan tersebut kepada ORARI Daerah secara berkala setiap akhir tahun takwim.

Jakarta, 9 Februari 2016 ORARI DAERAH DKI JAKARTA

USULAN ORARI DAERAH DKI JAKARTA UNTUK RAPAT KERJA NASIONAN TAHUN 2016

Recommend Documents