URGENSI DAN EFEKTIVITAS PENGATURAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DISAMPAIKAN OLEH: DR. DIAN EDIANA RAE – WAKIL KEPALA PPATK
INDONESIA, RESOLUSI DK PBB, DAN FATF
RESOLUSI DK PBB
FATF RECOMMENDATIONS
INTERNATIONAL BACKGROUND RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1540 (2004) • Proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security
• Member States need to fulfill their obligations in relation to arms control and disarmament and to prevent proliferation in all its aspects of all weapons of mass destruction
• The threat of terrorism and the risk may acquire, develop, traffic in or use nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery
DOMESTIC BACKGROUND – PEMBUKAAN UUD 1945 Tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional yang berkomitmen untuk mendukung upaya penanggulangan tindakan terorisme, khususnya terorisme senjata pemusnah massal.
Tindak pidana terorisme melalui penggunaan senjata pemusnah massal merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan dan peradaban sehingga pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara.
REKOMENDASI 7 FATF RECOMMENDATIONS REKOMENDASI 7 FATF RECOMMENDATION MENGHARUS SETIAP NEGARA UNTUK MELAKUKAN FREEZING WITHOUT DELAY BAGI NEGARA YANG TERKENA FINANCIAL SANCTIONS TERKAIT PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL OLEH PBB
SEJAK TAHUN 2006, PBB TELAH MENJATUHKAN FINANCIAL SANCTIONS TERKAIT PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL KEPADA KORUT, SERTA MENGELUARKAN UN LIST YANG MEMUAT INDIVIDU DAN ENTITAS TERKAIT DENGAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL
LATAR BELAKANG PENGENANAAN SANKSI TERHADAP IRAN DAN KORUT
IRAN
KORUT
IRAN MERUPAKAN SALAH SATU NEGARA YANG MENANDATANGANI TREATY ON THE NONPROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPON
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL MERUPAKAN ANCAMAN BAGI PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA.
IRAN MELANGGAR ARTICLE 1 DAN ARTICLE 2 TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPON
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2006, KORUT TELAH MELAKUKAN UJI COBA SENJATA NUKLIR.
IAEA MENYATAKAN BAHWA “MILITARY NUCLEAR DIMENSION, AND THERE ARE NO UNDECLARED NUCLEAR MATERIALS OR ACTIVITIES IN IRAN”
SEHUBUNGAN DENGAN PERISTIWA TERSEBUT MAKA KORUT TIDAK DAPAT MEMILIKI STATUS NEGARA YANG MEMILIKI SENJATA NUKLIR BERDASARKAN TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS.
STATUS SANKSI BAGI IRAN DAN KORUT
IRAN PADA TAHUN 2015, BERDASARKAN RESOLUSI 2231, SANKSI TERHADAP IRAN TELAH DI-TERMINATE
KORUT PADA TAHUN 2016, BERDASARKAN RESOLUSI 2270, SANKSI TERHADAP KORUT DIPERBERAT
BENTUK SANKSI KEPADA KORUT ASSETS FREEZE TRAVEL BAN FINANCIAL MEASURES SPECIALIZED TEACHING AND TRAINING COAL AND MINERALS BAN FUEL BAN LUXURY GOODS BAN
TARGETING THE SUPPORT NETWORK WMD PROLIFERATORS
SUPPORT STRUCTURES
INDIVIDUAL
FINANCIERS
ORGANIZATION
LOGISTIC SUPPORT SUPPLIERS
INDIVIDUAL AND ENTITIES DESIGNATED BY UNITED NATIONS (UNSCR 1718)
50 ENTITIES
*Per 5 Agustus 2017
62 INDIVIDUALS
UPAYA PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL PADA PIHAK PELAPOR KOMUNIKASI ANTARA PIHAK PELAPOR DG OTORITAS
PENCEGAHAN
LAPORAN DARI PIHAK PELAPOR KEPADA OTORITAS PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN
PAYUNG HUKUM PERATURAN BERSAMA PASAL 93 UU TPPU
Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PERATURAN BERSAMA
Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
PERATURAN BERSAMA
PROSEDUR PENCANTUMAN PERMOHONAN DITOLAK
PERMOHONAN DITERIMA MEMERIKSA & MENETAPKAN
KEPUTUSAN PPATK
identitas orang atau Korporasi yang akan dicantumkan dalam pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
rekomendasi dari KEMLU;
rekomendasi BIN dan BAINTELKAM POLRI; dan
rekomendasi dari BAPPETEN.
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL
PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
PERMINTAAN BLOKIR DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL
KEBERATAN PEMBLOKIRAN
PENYAMPAIAN DAFTAR
PENGECUALIAN PEMBLOKIRAN WAJIB MELAKUKAN BLOKIR SERTA MERTA
DITERIMA
GUGATAN PERDATA DITOLAK
EFEKTIVITAS “WITHOUT DELAY” “without delay” based on FATF Standards
• Within a matter of hours of a designation by the United Nations Security Council or its relevant Sanctions Committee.
Peraturan Bersama
• Sesegera mungkin dan paling lambat 1 (satu) hari
FIRST IMPLEMENTATION – 5 JUNI 2017 5 JUNI 2017
5 JUNI 2017
5 JUNI 2017
5 JUNI 2017
5 JUNI 2017 5 JUNI 2017
