Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
RBA
SDM
Pengendalian Internal
Pengkinian Data
UKK 2
1. RBA
Risk
Based
Approach
3
Bank wajib menerapkan Program APU dan PPT (Ps. 2) Dalam menerapkan Program APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang tertutang dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT ( Ps. 8) Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme (ps. 10). Peraturan pengelompokkan risiko nasabah akan diatur dalam SE BI. 4
Diperlukan untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan pengawasan CDD yang efektif, dimana persyaratan dan ketentuan terhadap setiap nasabah disesuaikan dengan tingkat risiko yang dimiliki Dilakukan terhadap nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka waktu tertentu, dengan cara memperhitungkan informasi serta profil nasabah serta kebutuhan nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan Bank.
5
Parameter utk meneruskan atau memutuskan hubungan usaha
Pemantauan
Pengelompokkan Nasabah
Kebijakan Penerimaan
Pengkinian Data 6
TINGKAT RISIKO
Rendah
• diberikan pengecualian beberapa persyaratan
Menengah / Normal
• diberlakukan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku
Tinggi
• diterapkan prosedur Enhanced Due Dilligence
7
Pengelompokkan nasabah harus didokumentasikan dan dipantau secara berkesinambungan Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara transaksi/profil nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka bank harus melakukan paling kurang: o menyesuaian tingkat risiko o menerapkan prosedur CDD bagi nasabah yang tergolong berisiko rendah atau menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru. o Menerapkan prosedur EDD bagi nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP.
8
Bank wajib memiliki prosedur pendekatan berbasis risiko yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas Bank dan dikelola secara memadai. Tingkat kompleksitas bank disesuaikan dengan sifat, ukuran, kompleksitas dan faktor-faktor dari masing-masing Bank. Profil risiko merupakan nilai akhir dari seluruh komponen penilaian yang ditetapkan berdasarkan rating tertinggi dari item dalam suatu komponen, yang ditetapkan klasifikasinya menjadi risiko rendah, menengah, atau tinggi.
9
Profil Risiko Identitas
Profil Nasabah
Lokasi Usaha
Lainnya Jmlh Transaksi
Kegiatan Usaha
Struktur Kepemilikan 10
Profil risiko nasabah dapat dikembangkan sendiri oleh masing-masing Bank sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko dari masing-masing Bank. Penetapan klasifikasi tingkat risiko calon nasabah atau nasabah adalah berdasarkan rating risiko tertinggi dari suatu item yang diperoleh calon nasabah atau nasabah tersebut. Penetapan klasifikasi tingkat risiko tidak berlaku bagi calon nasabah atau nasabah yang tergolong sebagai PEP. Dengan demikian apabila terdapat calon nasabah atau Nasabah yang karena pekerjaannya atau jabatannya tergolong sebagai PEP, maka yang bersangkutan secara otomatis diklasifikasikan sebagai risiko tinggi.
11
Identitas Nasabah Rendah Identitas Nasabah
Memiliki kartu identitas yang masih berlaku dan nasabah bertempat tinggal sesuai dng informasi dalam kartu identitas
Sedang
Tinggi
Data/informasi - Data/informasi identitas identitas calon calon nasabah palsu atau nasabah kadaluarsa, asli tapi palsu, misalnya namun nasabah tetap kartu ID tidak kooperatif dikeluarkan oleh pihak melakukan updating. yang berwenang, data tidak benar, dll. - nasabah yang pada saat pembukaan rekening menggunakan alamat yang wilayahnya berada di luar wilayah Indonesia.
12
Lokasi Usaha dan Profil Nasabah Rendah
Sedang
Tinggi
Lokasi Usaha
Lokasi usaha dekat Lokasi usaha dengan bank atau berjauhan dengan diketahui oleh bank. lokasi bank
Lokasi usaha nasabah berada di zona perdagangan bebas
Profil Nasabah
Petani
- Tergolong sebagai Politically Exposed Persons/”PEP”. - Memenuhi kriteria PPATK (high risk selain PEPs). - Pegawai dari perusahaan yang tergolong berisiko tinggi, misal shell company.
Pegawai Perusahaan
13
Jumlah Transaksi dasn Struktur Kepemilikan Rendah
Sedang
Tinggi
Jumlah transaksi
Nilai transaksi rendah, misal dibawah Rp5 juta
Peningkatan jumlah Transaksi tunai dalam transaksi tidak jumlah besar significant atau significant namun didukung dengan dokumen yang memadai atau masih tergolong wajar.
Struktur Kepemili kan
Tidak memiliki pengendali dan komposisi pemegang saham tersedia dalam data publik.
Informasi mengenai - Perusahaan dengan pemegang saham pemegang saham tidak tersedia dalam berbentuk nomenee data publik.
14
Kegiatan Usaha dan Lainnya Rendah
Sedang
Tinggi
Kegiatan Usaha
Pedagang sayur di pasar tradisional
Pedagang Valuta Asing atau pengiriman Uang.
Kegiatan usaha yang berbasis uang tunai seperti mini market, jasa pengelolaan parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU), pedagang isi pu
Lainnya
Tidak terdapat informasi negatif lain..
Memiliki usaha lainnya disamping sebagai karyawan perusahaan.
- Mempunyai nama dan kewarganegaraan mirip dengan anggota teroris
15
Contoh Pengelompokkan Rendah Identitas Nasabah
X
Lokasi Usaha
X
Profil Nasabah
Tinggi
Hasil Akhir
X
Jumlah Transaksi
X
Kegiatan Usaha
X
Struktur Kepemilikan
X
Informasi Lainnya
Sedang
Tinggi
X
16
2. Pengkinian Data
Pengkinian Data
17
Kewajiban Pelaporan Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data
• disampaikan dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan bulan Desember 2010 • disetujui oleh 2 (dua) anggota direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan
Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data
• disampaikan dalam Laporan Direktur Kepatuhan bulan Desember 2011 • wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Kepatuhan. 18
Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data
19
Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data NO.
PROGRES
JENIS NASABAH Target
Realisasi
Deviasi (%)
Kendala
Upaya yang akan dilakukan
1.
2.
3. 4. 5.
20
3. Organisasi UKK
Organisasi UKK
21
Unit Kerja Khusus (Ps. 6) Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) atau yang sebelumnya dikenal dengan Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) dalam rangka melaksanakan Program APU dan PPT. Apabila berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan kompleksitas usahanya Bank memandang belum membutuhkan UKK, maka Bank dapat menunjuk sekurangkurangnya seorang pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT. Dalam menjalankan tugasnya, UKK melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan Bank wajib menetapkan UKK sebagai unit kerja struktural dalam struktur organisasi Bank
22
Unit Kerja Khusus Pengawasan aktif Direksi antara lain mencakup (Ps.4): memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya. memastikan bahwa kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang melaksanakan program APU dan PPT. 23
Unit Kerja Khusus Jabatan pelaksana fungsi UKK dapat dirangkap oleh pejabat Bank yang mempunyai tugas lain, sepanjang tugas lain tersebut tidak merupakan bagian dari tugas operasional seperti unit kerja manajemen risiko. Agar arahan dan ketentuan dari UKK dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kantor Fungsional, Kantor Cabang Bank dan Kantor di Bawah Kantor Cabang, Bank harus memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada Pejabat UKK atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dan terdokumentasi. Mekanisme komunikasi tersebut juga dengan memperhatikan anti tipping off dan menjaga kerahasiaan informasi.
24
Unit Kerja Khusus UKK bertanggungjawab atas pelaksanaan Program APU dan PPT dan berperan sebagai contact person bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan AML dan PPT (al BI, PPATK, Penegak Hukum). Pejabat Bank yang bertanggung jawab dalam menerapkan Program APU dan PPT wajib memenuhi ketentuan: Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai APU dan PPT dan peraturan lainnya yang terkait dengan pendanaan dan produk perbankan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang perbankan
25
4. Pengendalian Internal
Pengendalian Internal
26
Internal Audit Bank harus mempunyai sistem pengendalian intern, yang dapat memastikan bahwa penerapan Program APU dan PPT oleh unit-unit kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Program APU dan PPT dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank.
27
Internal Audit SKAI sebagai satuan kerja yang melaksanakan pengendalian intern harus memiliki kewenangan dan sarana yang memadai mencakup hal-hal sbb: • Memiliki program dan prosedur audit berbasis risiko yang mencakup uji kepatuhan dengan fokus pada CDD, operasional, produk dan jasa yang berisiko tinggi; • Menilai kecukupan proses yang berlaku di bank dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan; • Mengkomunikasikan temuan pemeriksaan kepada Direksi dan/atau manajemen dengan tepat waktu; • Merekomendasikan upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada.
28
5. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia
29
SDM – kewajiban screening Bank wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan Know Your Employee (KYE), misal dengan mensyaratkan calon pegawai untuk menyampaikan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan oleh Otoritas yang berwenang. Metode screening disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas kegiatan Bank, dan profil risiko Bank. Metode screening paling kurang memastikan profil calon pegawai termasuk catatan kejahatan. Melakukan pemantauan terhadap profil karyawan. 30
SDM - pelatihan Seluruh karyawan harus mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan Program APU dan PPT. Pengadaan pelatihan berdasarkan prioritas. Pelatihan dapat dilakukan secara elekronik (online base) maupun melalui pertemuan. Bank harus melakukan evaluasi (sec. langsung melalui wawancara atau tidak sec. langsung melalui penyediaan soal) terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan dan kesesuaian materi yang diberikan. Bank harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan
31
Prioritas Pelatihan
Utama (terkait langsung) Berhadapan langsung dng nasabah
pelaksanaan tugas sehari-hari terkait dengan pengawasan pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT pelaksanaan tugas sehari-hari terkait dengan pelaporan kepada PPATK dan BI
Bkn utama (tdk terkait langsung) pelatihan paling kurang 1 (satu) kali dalam masa kerjanya mendapatkan pelatihan sebelum yang bersangkutan melaksanakan pekerjaannya dan secara berkala.
32
33
