Dalam penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan

PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI

PIALANG BERJANGKA Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan D aya S a i n g E ko n o m i , s e r t a Pe n c i p t a a n Ke m a k m u ra n R a k ya t

remarkable

BAPPEBTI - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi

Latar belakang pengaturan

D

alam penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Bappebti mengacu pada standar internasional yang dibuat oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) (dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF), Bappebti perlu menyusun Peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Pialang Berjangka), mengingat Perdagangan Berjangka Komoditi dapat digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bappebti telah menyusun peraturan terkait APU dan PPT dalam Peraturan Kepala Bappebti tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Pialang Berjangka, yang telah mendapatkan masukan dari PPATK.

Prinsip Mengenal Nasabah bagi Pialang Berjangka

1

Pokok- pokok pengaturan Definisi: Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya disebut EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Pialang Berjangka terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang tergolong dalam area berisiko tinggi. Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme. Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business) adalah bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau sarana Pendanaan Kegiatan Terorisme. 2


Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai:  tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang;  tempat dilakukannya tindak pidana asal (predicate crime); dan/atau  tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme. Orang yang Populer secara Politis (Politically Exposed Person) adalah orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau Badan Usaha Milik Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.


3

Pengawasan Pelaksanaan CDD Oleh Direksi Dan Dewan Komisaris Pialang Berjangka Pengawasan Pelaksanaan CDD oleh Direksi Pialang Berjangka, yakni :  memastikan bahwa Pialang Berjangka memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;  mengusulkan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Dewan Komisaris;  memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ditetapkan;  memastikan bahwa pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Pialang Berjangka serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan 4


 memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara berkala. Pengawasan Pelaksanaan CDD oleh Dewan Komisaris Pialang Berjangka yakni:  memberikan persetujuan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diusulkan oleh Direksi;  melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direktur Utama terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan  memastikan adanya pembahasan terkait anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Pialang Berjangka wajib melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bappebti.


5

Penanggung Jawab Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Pialang Berjangka (1) Direktur Utama sebagai penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Direktur Utama mempunyai tugas:  menyusun dan memelihara pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;  memastikan bahwa prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan Nasabah masih memadai;  memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah;  memantau rekening harian transaksi dan pelaksanaan transaksi Nasabah;  melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/ atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; 6


 menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;  memantau pengkinian data dan profil Nasabah;

peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencucian Uang dan/ atau Pendanaan Terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

 melakukan pengawasan terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap unit-unit kerja terkait;  menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang dilaporkan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan; dan  menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan secara tunai sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Pialang Berjangka

7

Penanggung Jawab Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Pialang Berjangka (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat Pialang Berjangka sebagai penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Direktur Utama mempunyai wewenang, yakni:  memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah;  melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah;  menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk membantu pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah; dan  melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau Pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK. 8


Direktur Utama mempunyai tanggung jawab, yakni:  memastikan seluruh kegiatan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terlaksana sesuai dengan pedoman;  memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat dan/atau pegawai Pialang Berjangka; dan  menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.


9

Kebijakan Dan Prosedur (1) Kewajiban Pialang Berjangka untuk menerapkan dan mematuhi, pedoman ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, serta memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Pialang berjangka secara keseluruhan.

10


Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah paling sedikit mencakup :  pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Pialang Berjangka;  pendelegasian wewenang;  pemisahan tugas;  sistem pengawasan internal termasuk audit internal. Pengelompokan Nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach).


11

Kebijakan Dan Prosedur (2)

U

ntuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan CDD dan EDD yang efektif, Pialang Berjangka perlu melakukan pendekatan berdasarkan risiko. Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Pialang Berjangka wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penilaian risiko secara memadai perlu dilakukan terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka waktu tertentu, dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil Nasabah, serta kebutuhan Nasabah terhadap produk yang ditawarkan Pialang Berjangka. Pialang Berjangka wajib melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Pialang Berjangka harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:  Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru; dan  Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah menjadi berisiko tinggi atau PEP.

12


Kebijakan Dan Prosedur (3)

U

ntuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, Pialang wajib memiliki sistem informasi yang dapat memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Pialang Berjangka wajib melakukan penyesuaian parameter secara berkala terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Sanksi dan waktu mulai berlakunya peraturan Sanksi yang diberikan Bappebti Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Kepala Bappebti ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:  peringatan tertulis;  denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Prinsip Mengenal Nasabah bagi Pialang Berjangka

13

 pembekuan kegiatan usaha;  pencabutan izin usaha; dan/atau  pembatalan persetujuan. Sanksi terhadap kewajiban Pialang Berjangka menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK Pelanggaran atas kewajiban Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan akan dikenakan sanksi administratif oleh PPATK, yakni berupa :  teguran tertulis;  pengumuman kepada publik mengenai tindakan dan sanksi; dan/atau  denda administratif Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

14


NOTES :


15

NOTES :

16


Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Gedung Kementerian Perdagangan Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat Website : www.bappebti.go.id SMS Center Bappebti : 0811 1109 901 Terbitan Tahun 2017

Dalam penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan

Recommend Documents