IKHTISAR KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

IKHTISAR KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Penyusun: Muhammad Yusuf, Edi M Yunus, Fithriadi Muslim, Riono Budisantoso, Mohammad Irfan, Rachmawati, Azamul Fadhly Noor, Nella Hendriyetty, Said Imran, Ferti Srikandi Sumanthi, Dini Rahayu. Editor: Sebastian Pompe, Gregory Churcill, Mardjono Reksodiputro, Binziad Kadafi, Fritz Edward Siregar. Design & Setting: Fruit Indonesia, PT Buah Karya Gemilang, fruit@fruitindonesia,com Penerbit: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Setiabudi Building 2, 2nd floor, Suite 207C, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920. HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG ===o0o===

KATA PENGANTAR Dengan hormat, National Legal Reform (NLRP) dibentuk dengan tujuan mendukung pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam upaya memperkokoh Indonesia sebagai negara hukum, terutama upaya meningkatkan kepastian hukum dan memajukan lembaga-lembaga hukum. Peningkatan kepastian hukum serta kinerja, keterbukaan dan akuntabilitas lembaga-lembaga hukum diharapkan menyumbang langsung kepada upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencapai pengentasan kemiskinan, perbaikan iklim usaha, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, NLRP bekerja sama dengan berbagai pihak, baik kalangan lembaga negara/pemerintah, maupun universitas dan masyarakat sipil, telah menyelenggarakan dan membantu kegiatan pembaharuan hukum di Indonesia. Salah satu keluaran dari kegiatan tersebut merupakan suatu seri dokumen regulatory manual atau Ikhtisar Ketentuan pada bidang hukum tertentu yang memiliki dampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk tahap pertama NLRP bersama dengan Hukumonline, Pusat Kajian Regulasi dan Indonesian Working Group for Forestry Finance berhasil menyusun Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha dan Ikhtisar Ketentuan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ikhtisar Ketentuan dirancang sebagai suatu dokumen yang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh informasi pokok terkait dengan peraturan perundang-undangan baik yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, maupun peraturan menteri,

peraturan komisi atau lembaga, petunjuk teknis, peraturan pelaksanaan serta surat pada bidang yang bersangkutan. Agar Ikhtisar Ketentuan ini mudah dimanfaatkan oleh siapa saja, maka tidak disusun berdasarkan alfabetis, namun disusun secara sistematis berdasarkan proses. Ikhtisar Ketentuan tentu saja tidak dimaksudkan untuk menjadi landasan bagi pemberlakuan suatu peraturan atau sebagai rujukan penafsiran, tetapi lebih merupakan cara penerbitan yang memudahkan pihakpihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan hukum. Untuk mempermudah proses penelusuran, Ikhtisar Ketentuan ini juga dilengkapi dengan CD e-regulatory manual sofware berisi semua ketentuan yang diikhtisarkan serta perangkat lunak penemuan kembali yang dapat dipasang pada komputer atau notenook. NLRP mengucapkan terima kasih kepada Pinpinan serta seluruh jajaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (BAPEPAMLK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia yang secara proaktif mendukung terqujudnya Ikhtisar Ketentuan ini. Kami anggap bahwa penerbitan peraturan perundang-undangan dengan cara Ikhtisar Ketentuan merupakan terobosan besar dalam upaya penyediaan informasi hukum kepada publik dan kami berharap agar Ikhtisar Ketentuan serupa dapat disusun di lembaga Negara lainnya. Kami persembahkan karya ini kepada Ibu Pertiwi Indonesia. Hormat kami, Sebastian Pompe Program Manager

===o0o===

SAMBUTAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Alhamdulillahi Robbil’alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku Ikthisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Buku ini disusun dengan semangat dan idealisme yang kuat untuk menyajikan sebuah referensi yang komprehensif, sistematis dan utuh sehingga dapat langsung digunakan oleh setiap orang khususnya para pemangku kepentingan (stakeholders), baik di sektor industri/keuangan (financial sector), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) maupun di sektor penegakan hukum (law enforcement sector) dalam memahami dan ikut serta dalam upaya menegakkan rezim anti-pencucian uang yang kokoh dan efektif di Indonesia. Sebagai focal point, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi poros dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam upaya menegakkan rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan pengalaman menjalankan fungsi sebagai focal pointtersebut, PPATK melihat masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi baik oleh Pihak Pelapor, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maupun Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) dalam mendeteksi dan menyampaikan laporan yang diamanatkan Undang-Undang dan LPP dalam melakukan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor, maupun oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan hasil analisis atau pemeriksaan PPATK dan menangani perkara tindak pidana pencucian uang.

Salah satu kendala majemuk yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam menegakkan rezim anti-pencucian uang di Indonesia adalah karena belum lengkap dan meratanya pengetahuan mengenai berbagai peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh beragamnya bentuk dan lingkup berbagai ketentuan yang ada. Selain itu, dalam beberapa kondisi ditemukan kendala berupa sulitnya mendapatkan akses informasi terkait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan teknis tertentu yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks. Penyusunan buku Iktisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme ini sesungguhnya merupakan upaya untuk memecahkan persoalan tersebut di atas. Dengan sistematisasi materi berdasarkan urutan proses pelaksanaan masing-masing tugas dari para pemangku kepentingan yang ada, buku ikthisar ini diharapkan dapat menjadi semacam “manual book” yang memuat rujukan normatif dan praktis bagi para pemangku kepentingan baik di sektor industri/keuangan maupun di sektor penegak hukum dalam melaksanakan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Buku ikthisar ketentuan ini merupakan kompilasi mengenai berbagai ketentuan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terdokumentasi secara sistematis dan utuh. Buku ini juga telah menempatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagai salah satu sumber utama dalam penyusunan buku ikthisar ketentuan ini. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah mendorong kami untuk segera menyusun kembali buku serupa yang pertama kali telah diluncurkan pada tanggal 14 April 2010 serta diterbitkan secara terbatas. Buku ikthisar ketentuan ini diharapkan tetap digunakan sebagai rujukan utama para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana tertuang dalam “Pernyataan Bersama” yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kepala PPATK serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Terlepas dari berbagai kelebihannya, tentu saja buku ikthisar ketentuan ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan apalagi mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan tidak sebanding dengan pembangunan hukum khususnya penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting demi menjaga dan meningkatkan kualitas dari buku Ikthisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada tim penyusun dari PPATK yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada National Legal Reform Program (NLRP) yang telah mendukung dan membantu penyusunan dan penerbitan buku ikthisar ketentuan ini. Semoga apa yang telah dilakukan bersama dapat dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, demi terwujudnya Indonesia yang bersih dan bebas dari tindak pidana pencucian uang. Jakarta, 22 November 2010 Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, YUNUS HUSEIN ===o0o===

DAFTAR ISI Sambutan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan_v Sambutan PJS Gubernur Bank Indonesia_viii Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia_x Sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia_xii Pernyataan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa Agung, KAPOLRI, Gubernur BI dan Kepala PPATK_xiv Daftar Isi_xv Daftar Singkatan_xix PENGANTAR_1 A. Praktik Pencucian Uang_2 B. Alasan Kriminalisasi Pencucian Uang_16 BAB I

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME_19

I.1 I.1.1 I.1.2 I.1.3 I.1.4 I.1.5 I.1.6 I.1.7 I.1.8 I.2 I.3 I.4

Lembaga-lembaga Terkait_24 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan_24 Pihak Pelapor_24 Lembaga Pengawas dan Pengatur_44 Penegak Hukum_46 Komite TPPU_49 Dewan Perwakilan Rakyat_52 Presiden_53 Masyarakat_53 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan PPATK_53 Kerjasama Domestik dan Internasional_58 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang_61

BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA ASAL_85 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5

Tindak Pidana Pencucian Uang_96 Tindak Pidana Asal_97 Jenis-jenis Tindak Pidana Asal_98 Tindak Pidana Pendanaan Terorisme_292 Tindak Pidana Lain Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang_297

BAB III PELAPORAN_301 III.1 III.1.1 III.1.2 III.1.3 III.2 III.2.1 III.2.2 III.2.3 III.3 III.4 III.5

Definisi_307 Transaksi_307 Transaksi Keuangan_307 Transaksi dengan Pihak Pelapor_307 Jenis Laporan_308 Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)_308 Transaksi Keuangan Tunai (TKT)_351 International Fund Transfer Instruction (IFTI)_363 Sanksi Administratif terkait kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor_370 Kerahasiaan Bank_379 Sanksi Terkait Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan BNI_379

BAB IV PENGAWASAN KEPATUHAN_383 IV.1 IV.1.1 IV.1.2 IV. 2

Pengawasan Kepatuhan Terhadap Prinsip Mengenal Pengguna Jasa_388 Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan pedoman dan melakukan pengawasan terhadap prinsip mengenali pengguna_388 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa_388 Pengawasan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Pelaporan_458

IV.2.1 IV.2.1.1 IV.2.1.2 IV.2.2 IV.2.3 IV.2.4 IV.2.5

Pelaksanaan Audit_458 Audit Kepatuhan_458 Audit Khusus_459 Penyampaian hasil audit dan temuan TKM_461 Tata Cara Pelaksanaan Audit_461 Pengecualian Kerahasiaan Bagi Auditor_462 Lain-lain_462

BAB V PENEGAKAN HUKUM_463 V.1. V.1.1 V.1.2

Ruang Lingkup Penanganan Perkara TPPU_468 Sistem Peradilan Pidana Terpadu_468 Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan_468 V.1.3 Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan PPATK_470 V.1.4 Tindak lanjut atas adanya laporan_471 V.1.5 Pembuatan berita acara_471 V.1.6 Pemberitahuan kepada penuntut umum (SPDP)_472 V.2 Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia _473 V.3 Penyidikan oleh Kejaksaan_546 V.4 Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) _547 V.5 Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)_560 V.6 Penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak_597 V.7 Penyidikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai_627 V.8 Pra Penuntutan_640 V.8.1 Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)_641 V.8.2 Penyerahan Berkas Perkara_642 V.9 Penuntutan_654 V.9.1 Penyusunan Surat Dakwaan_656 V.9.2 Pelimpahan perkara ke pengadilan_663 V.9.2.1 Pembuktian_664 V.9.2.2 Tuntutan Pidana_684 V.9.2.3 Sanksi Pidana_690 V.10 Pelaksanaan Putusan_694 V.10.1 Eksekusi terhadap badan_695 V.10.2 Dend_696 V.10.3 Barang bukti_696 V.10.4 Biaya perkara_697 V.11 Perampasan hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana_698 BABVI KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN_701 VI.1 VI.1.1 VI.1.2 VI.2 VI.2.1 VI.2.2 VI.2.3 VI.2.4

Kerahasiaan_703 Kewajiban merahasiakan_703 Sanksi sengaja membocorkan rahasia oleh direksi, pejabat atau pegawai penyedia jasa keuangan_706 Pelindungan_706 Pelapor_706 Saksi_706 Imunitas_706 Perlindungan khusus_707

KEPUSTAKAAN_712 INDEKS_721 LAMPIRAN_725