www.legalitas.org
47
RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN … TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
I.
UMUM Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana
rg
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 .o
s a t li tindak pidana pencucian uang Tahun 2003 telah membuktikan bahwa a legdan integritas sistem perekonomian dan tidak hanya mengancam stabilitas . w w sistem keuangan, namun w juga dapat membahayakan sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada umumnya, pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditrasir oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui pentrasiran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, maka dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang perlu dilaksanakan secara efektif.
www.legalitas.org
48
Pentrasiran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan melalui mekanisme baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melakukan hal ini, lembaga-lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip-prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis yang untuk selanjutnya disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk proses hukum lebih lanjut. Berkaitan dengan hal itu, lembaga-lembaga keuangan bukan hanya berperan dalam membantu penegakan hukum tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai resiko yaitu resiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan
rg
sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk.omencuci uang hasil tindak
s a t li yang baik, lembaga-lembaga pidana. Dengan pengelolaan risiko a leg fungsinya secara baik sehingga keuangan akan mampu melaksanakan . w w pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya. w
Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks
dengan
modus
yang semakin meluas karena sudah
memanfaatkan lembaga-lembaga di luar sistem keuangan bahkan telah merambah ke berbagai sektor baik yang formal maupun non formal. Untuk mengantisipasi hal ini, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikenal dengan Revised 40 recommendations dan 9 special recommendations (revised 40+9 FATF), antara lain mengenai perluasan pihak pelapor (reporting parties) yang mencakup profesi advokat, notaris, akuntan, pedagang permata, pedagang mobil dan sebagainya.
www.legalitas.org
49
Penanganan
tindak
pidana
pencucian
uang
di
Indonesia
menunjukkan arah yang positif, hal ini tercermin dengan meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang seperti Penyedia Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan, regulator dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan hukuman. Namun demikian, upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada dirasakan masih memberikan ruang untuk adanya penafsiran yang berbeda-beda, adanya ”loophole”, kurang tegasnya pemberian sanksi,
rg
belum adanya hukum acara mengenai pembalikan beban pembuktian, .o
s a t li keterbatasan akses informasi, sempitnya a leg tugas laporannya, serta kurang jelasnya . w w pelaksana undang-undang. w
cakupan pelapor dan jenis dan kewenangan dari para
Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan dengan standar internasional sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai penyempurnaan dan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003. Adapun materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain: 1. Redefinisi pengertian dari istilah-istilah dalam tindak pidana pencucian uang seperti definisi pencucian uang, transaksi keuangan mengcurigakan, transaksi keuangan tunai; 2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
www.legalitas.org
50
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administrasi; 4. Perluasan pihak pelapor (reporting parties); 5. Penetapan mengenai jenis pelaporan untuk profesi dan penyedia barang dan jasa; 6. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali nasabah (Know Your Customer); 7. Penataan mengenai pengawasan atau audit kepatuhan; 8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda mutasi atau pengalihan harta kekayaan; 9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai kedalam dan keluar daerah pabean;
rg
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik .o tindak pidana asal untuk menyidik
dugaan
investigator);
tindak
. w w
le
ga
s a t i lpidana
pencucian
uang
(multi
11. Penataan kembali w kelembagaan dan perluasan kewenangan PPATK; 12. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang termasuk pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian secara perdata terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; dan 13. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana termasuk “asset sharing”.
www.legalitas.org
51
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Berdasarkan ketentuan bahwa “tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”, maka Undang-Undang ini dalam menentukan Hasil Tindak Pidana menganut asas kriminalitas ganda (double criminality). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Pasal 3 Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas.
www.legalitas.org
52
Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Personil Pengendali Korporasi” adalah pihak yang ikut mengendalikan dan menyebabkan korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1)
ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Cukup jelas. Ayat (2) Kelebihan hasil penjualan atas Harta Kekayaan yang dirampas,
dikembalikan
bersangkutan. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
kepada
korporasi
yang
www.legalitas.org
53
Pasal 12 Ayat (1) Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara. Pasal 13 Ayat (1)
rg
Ketentuan ini dikenal sebagai.o “anti-tipping off”. Ketentuan
s a t li dalam ayat ini dimaksudkan agar pengguna jasa tidak a legKekayaannya sehingga mempersulit memindahkan Harta . w w penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap w pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan ”anti-tipping off” berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik untuk mencegah pengguna jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan diri dan harta kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Ayat (4) Cukup jelas.
www.legalitas.org
54
Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Termasuk dalam pengertian Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun non formal. Huruf b Yang dimaksud dengan “Advokat” adalah orang yang
rg
berprofesi memberi jasa .o hukum, baik di dalam
s a t li pengadilan yang memenuhi maupun di luar a eg persyaratan.lberdasarkan ketentuan Undang-Undang w Republik ww Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang dimaksud dengan “Notaris” adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang dimaksud dengan “transaksi untuk dan atas nama kliennya” antara lain jual beli real estate dan properti, pengelolaan uang, surat berharga, atau harta kekayaan lainnya dari klien, pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek, keikutsertaan di dalam pembentukan, pengelolaan perusahaan, pembentukan
www.legalitas.org
55
dan pengelolaan badan hukum, serta jual beli perusahaan. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Kewenangan dimaksud mencakup kewenangan untuk menentukan kriteria Pihak Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dana sosial, yayasan atau charity. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18
ww
Cukup jelas.
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” antara lain hubungan rekening koran. Pasal 21 Ayat (1) Huruf a. Pada dasarnya Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut
www.legalitas.org
56
dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut: 1) tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas; 2) menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau 3) aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “transaksi lain” adalah transaksitransaksi
yang
dikecualikan
yang
sesuai
dengan
karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket. Selain
berdasarkan
jenis
transaksi,
Kepala
PPATK
menetapkan transaksi lainnya yang dikecualikan berdasarkan besarnya jumlah transaksi, bentuk Penyedia Jasa Keuangan tertentu, atau wilayah kerja Penyedia Jasa Keuangan tertentu.
Pemberlakuan
pengecualian
tersebut
dapat
www.legalitas.org
57
dilakukan baik untuk waktu yang tidak terbatas (permanen) maupun untuk waktu tertentu (temporer). Ayat (6) Ketentuan ini dimaksudkan agar Penyedia Jasa Keuangan dapat sesegera mungkin melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku pencucian uang dapat segera dilacak. Unsur
Transaksi
Keuangan
Mencurigakan
adalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9)
ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Cukup jelas. Ayat (10) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai transaksi yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPATK untuk keperluan analisis. Rincian daftar transaksi yang wajib dibuat dan disimpan pada dasarnya sama dengan transaksi tunai yang seharusnya dilaporkan kepada PPATK. Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi tersebut tidak mudah hilang atau rusak. Ayat (11) Cukup jelas.
www.legalitas.org
58
Ayat (12) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.
ww
Pasal 26
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Cukup jelas. Pasal 27 Yang dimaksud dengan “dituntut secara perdata” antara lain adalah tuntutan ganti rugi. Yang dimaksud dengan “dituntut secara pidana” antara lain tuntutan pencemaran nama baik. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas.
www.legalitas.org
59
Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “membawa” adalah termasuk juga pengiriman uang tunai melalui jasa titipan atau kargo. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
ww
Pasal 33
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “melakukan segala bentuk campur tangan” adalah perbuatan atau tindakan dari pihak manapun
www.legalitas.org
60
yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas.
le w.
Pasal 40
g
ta i l a
r o . s
g
w “menyelenggarakan sistem informasi” Yang dimaksud w dengan antara lain meliputi: a.
membangun,
mengembangkan
dan
memelihara sistem
aplikasi; b.
membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data;
c.
mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
d.
menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
e.
menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
f.
memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri atau luar negeri; dan
www.legalitas.org
61
g.
melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.
Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44
a
r o . s
g
t Yang dilaporkan adalah transaksi ali keuangan yang dilakukan oleh g
profesi tersebut untuk dan .leatas nama kliennya. Yang dimaksud
w w “kerahasiaan” w
antara lain rahasia bank, rahasia
non-bank dan sebagainya. Pasal 45 Ketentuan ini dimaksudkan agar PPATK dapat menetapkan ketentuan sesuai dengan perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi
internasional
di
bidang
pencegahan
dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain ketentuan mengenai perluasan Pihak Pelapor. Pasal 46 Cukup jelas.
www.legalitas.org
62
Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas.
ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
www.legalitas.org
63
Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas.
ww
Pasal 62
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pemblokiran” adalah segala upaya untuk tidak mengalihkan kepemilikan, memindahkan,
www.legalitas.org
64
menukarkan terhadap harta kekayaan seperti penghentian mutasi atau pengalihan harta kekayaan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas.
ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 PPATK dalam ketentuan ini sebagai yang mewakili negara dalam perkara keperdataan. Pasal 71 Cukup jelas.
www.legalitas.org
65
Pasal 72 Ayat (1) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan
pada
penyidik,
pada
tahap
penuntutan
kewenangan pada penuntut umum, dan kewenangan hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6)
ww
Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas.
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
www.legalitas.org
66
Ayat (2) Ketentuan ini merupakan pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi, atau Jaksa Agung Republik Indonesia atau
Kepala
Kejaksaan .o
ta s
rg Tinggi
berhalangan,
penandatanganan dapat ali dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
ww
Ayat (5)
le w.
g
Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “penyelidik tindak pidana asal” adalah penyelidik yang diatur oleh undangundang lain. Ayat (2) Cukup jelas.
www.legalitas.org
67
Pasal 77 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana pencucian uang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79
g
ta i l a
r o . s
g
Yang dimaksud dengan.le“penyidik tindak pidana asal” adalah
w w pejabat dari instansi w yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal. Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tindak pidana asalnya. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas.
www.legalitas.org
68
Pasal 82 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Gabungan” adalah tim khusus yang beranggotakan wakil-wakil dari instansiinstansi terkait dan dibentuk untuk mendukung penyidikan tindak pidana pencucian uang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas.
ww
Pasal 85
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Cukup jelas. Pasal 86 Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan peradilannya
dapat
berjalan
dengan lancar, maka sekalipun terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran terdakwa. Ayat (2) Cukup jelas.
www.legalitas.org
69
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Disamping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas.
ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Ayat (1) Ketentuan ini telah diterapkan di beberapa negara dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum. Ayat (2) Cukup jelas.
www.legalitas.org
70
Pasal 91 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “PPATK” dalam ayat ini adalah Kepala, Wakil Kepala, Deputi dan seluruh pegawai di lingkungan PPATK. Yang dimaksud dengan “pelapor” adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Ayat (1)
ww
le w.
g
ta i l a
r o . s
g
www.legalitas.org
71
Yang dimaksud dengan “kerja sama formal” adalah Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
rg
o Dalam Masalah Pidana 2006 tentang Bantuan Timbal.Balik
s a t li dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun a leg Internasional. 2000 tentang Perjanjian . w w Ayat (2) w Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas.
www.legalitas.org
72
Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas.
g
ta i l a
r o . s
g
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA .le REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
w w w
