KEBIJAKAN & PROSEDUR PENERAPAN PROGRAM
ANTI PENCUCIAN UANG, PRINSIP MENGENAL NASABAH DAN
PECEGAHAN PENDANAAN TERORIS
PENDAHULUAN Dalam persaingan jasa keuangan semua bank/BPR berupaya untuk meningkatkan layanan dan pengembangan produk yang ditunjang teknologi untuk kenyamanan dan kesetiaan nasabah. Dalam kenyataan diantara nasabah yang baik ada saja nasabah yang beritikad buruk melakukan tidak kejahatan yang merugikan seperti reputasi, sanksi dan hilangnya potensi keuntungan bank/BPR. Ada beberapa hal yang melater belakangi kejahatan tersebut
LATAR BELAKANG 1. Perkembangan bidang pengetahuan dan teknologi mendorong pula perkembangan aneka ragam kejahatan 2. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas negara semakin berkembang, yaitu illegal logging, perdagangan obat terlarang, penyelundupan barang, tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini melibatkan dan menghasilkan uang dengan jumlah besar. 3. Terdapat berbagai modus yang dilakukan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta, salah satunya dgn memasukkan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke sistem perbankan. 4. Dengan demikian asal usul harta kekayaannya tidak dapat dilacak oleh penegak hukum/PPATK, modus ini disebut pencucian uang (Money Laundering).
LATAR BELAKANG
(LANJUTAN)
5. Untuk menangkal masuknya uang hasil kejahatan, bank harus mengurangi risiko, agar bank tidak dimanfaatkan oleh penjahat sebagai sarana pencucian uang 6. Bank mengurangi risiko dengan cara mengenal, mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (suspicious transactions) yang dilakukan oleh pihak yang meng gunakan jasa bank/BPR Contoh Aplikasi pembukaan rekening. 7. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ dikenal umum dengan Know Your Customer Principle (KYC Principle) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam APU, juga dalam rangka penerapan
prudential banking
DASAR HUKUM 1. UU No 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2003 2. Peraturan BI No.5/23/PBI/2003 tgl. 23 Oktober 2003 tetang Prinsip Mengenal Nasabah (KYC Principles) bagi Bank Perkeditan Rakyat 3. Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan 4. Keputusan Kepala PPATK No.2/4/KEP.PPATK/2003, ttg Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan
DASAR HUKUM
(lanjutan)
5. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.2/6/KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman tatacara Pelaporan Keuangan Mencurigakan bagi Pengelola Jasa Keuangan 6. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.3/1/KEP.PPATK/2004, tentang Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan dan No.3/9/KEP.PPATK/2004 7. Peraturan BI No 12/20/PBI/2010 tgl. 4-10-2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi BPR dan BPRs
Definisi PENCUCIAN UANG ADALAH UU No.15 Thn 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003: 1. 2. 3. 4. 5.
perbuatan, menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan,
6. menghibahkan, 7. menyumbangkan, 8. menitipkan 9. membawa keluar negeri 10.menukarkan
perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan yang sah.
Definisi HASIL TINDAK PIDANA Adalah Harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana : 1. Korupsi 2. Penyuapan 3. Penyelundupan barang 4. Penyelundupan tenaga kerja 5. Penyelundupan imigran 6. Di bidang perbankan 7. Di bidang pasar modal, 8. Di Bidang asuransi 9. Narkotika, psikotropika 10. Perdagangan manusia 11. Perdagangan senjata gelap 12. Penculikan
13. Terorisme 14. Pencurian Penggelapan 15. Penupuan 16. Pemalsuan uang 17. Perjudian 18. Prostitusi 19. Di bidang perpajakan 20. Di bidang perhutanan 21. Di bidang lingkungan Hidup 22. Di bidang kelautan 23. Tindak pidana lainnya yang dianjam pidana 4 th/lebih
KATAGORI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 1. Dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya dengan mata uang/surat berharga lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya/patut diduga merupakan hasil tindak pidana, 2. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang 3. Menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 4. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang. Atas perbuatan tersebut akan dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang
PENDANAAN TERORIS adalah Penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang, termasuk upayaupaya setiap orang yang dengan sengaja memberikan : 1. bantuan atau 2. kemudahan dengan cara memberikan atau 3. pinjaman uang atau 4. pinjaman barang atau 5. harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud UU No 15 Th 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
ISTILAH DALAM APU, PMN DAN PPT 1. Anti pencucian uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) 2. Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction) adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa BPR/BPRS dan memiliki rekening pada BPR/BPRS. 4. Walk in Customer (WIC) adalah pengguna jasa BPR/BPRS yang tidak memiliki rekening pada BPR/BPRS, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah/penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah. 5. Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang memberikan kuasa atas suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum/perjanjian.
ISTILAH DALAM APU, PMN DAN PPT
(lanjutan)
6. Politically Exposed Person (PEP) adalah orang yang mendapatkan
7. 8.
9. 10.
kepercayaan, kewenangan publik, Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud UU mengatur Penyelenggara Negara, dan/atau anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan partai politik. Customer Due Dilligence (CDD) adalah kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR /dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank. Enhanced Due Dilligence (EDD) adalah CDD & kegiatan lain yang dilakukan oleh BPR/BPRS untuk mendalami profil calon Nasabah,/ Beneficial Owner tergolong berisiko tinggi termasuk Politically Exposed Person terhadap kemungkinan pencucian uang & pendanaan terorisme. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) adalah rekomendasi standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.
ISTILAH DALAM APU, PMN DAN PPT
(lanjutan)
11. Lembaga Negara/Pemerintah adalah :Lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudigatif dan legislatif 12. BPR penerima adalah BPR yang menerima perintah pemindahan dana. 13. BPR pengirim adalah BPR yang mengirimkan perintah pemindahan dana. 14. Petugas administrasi dana pihak III adalah pegawai BPR ditugaskan untuk melakukan pencatatan, penelitian, kelengkapan, keabsahan persyaratan, penyimpanan berkasberkas pencatatan transaksi setiap nasabah penyimpan dana. 15. Petugas administrasi kredit adalah pegawai BPR ditugaskan untuk melakukan pencatatan, penelitian, kelengkapan, keabsahan persyaratan, penyimpanan berkas-berkas pencatatan transaksi dari setiap nasabah peminjam dana.
SANKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Setiap orang yang menerima atau menguasai : 1. penempatan, 5. sumbangan, 2. pentransferan, 6. penitipan, atau 3. pembayaran, 7. penukaran 4. Hibah Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 jt dan paling banyak Rp. 15 Milyar
TAHAPAN Pencucian UANG Yaitu Penetapan
(Placement)
Transfer
(Layering),
Penggunaan harta kekayaan (Integration)
Menempatkan uang berasal dari tindak pidana ke sistem keuangan/ upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, CD, dll) ke perbankan.
Mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan/bank /ke Penyedia Jasa keuangan lainnya.
Menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan/transfer sehingga seolah-olah menjadi harta halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.
Definisi PRINSIP MENGENAL NASABAH Prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, mematau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan
UNSUR -UNSUR Prinsip MENGENAL NASABAH 1. Identitas nasabah (Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence) 2. Pemantauan kegiatan transaksi nasabah 3. Pelaporan transaksi
Menerapkan PMN dan UU No.15 TPPU Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan UU No.15 tentang Tindak Pidana Penucian Uang : 1. Menproleh informasi detail mengenai calon nasabah 2. Mengenal nasabah dan memahami pola kebiasaan transaksi yang dilakukan nasabah 3. Mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal/mencurigakan 4. Melindungi reputasi dan integritas bank 5. Menfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan 6. Melindungi bank dari ancaman digunakan sebagai sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang 7. Mengurangi risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko hukum
Tujuan Menerapkan PMN dan UU No.15 TPPU TAMPAK Apabila BANK/BPR TIDAK Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah : 1. Transaksi-transaksi dari BANK/BPR bersangkutan dengan bank lain, bank koresponden, masyarakat, pemerintah dianggap sebagai pencucian uang (money laundering) 2. Bank/BPR lain tidak akan mau berhubungan bisnis lagi dengan bank/BPR bersangkutan 3. Akan mempengaruhi kinerja dan tingkat kesehatan bank/BPR bersangkutan 4. Nasabah ketakutan dan akan enggan dan engkang dari bank/BPR bersangkutan.
MODUS PENCUCIAN UANG 1. Smurfing, yaitu upaya menghindari pelaporan dengan memecah-mecah 2. 3. 4.
transaksi yang dilakukan banyak pelaku. Structuring, yaitu upaya menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga transaksi menjadi lebih kecil. U Turn, yaitu upaya mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya. Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “proceed of crime”.
5. Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. 6. Pertukaran barang (barter), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh system keuangan.
MODUS PENCUCIAN UANG
(LANJUTAN)
7. Underground Banking/Alternative Remittance Services, yaitu
kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan. 8. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya pemilik dana hasil tindak pidana. 9. Mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana hasil kegiatan usaha legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya. 10. Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.
Sisdur Tingkat Profil Risiko Profil Risiko Identitas
Profil Nasabah
Lokasi Usaha Lainnya
JML Transaksi
Kegiatan Usaha
Struktur Kepemilikan
Identitas Nasabah RENDAH Memiliki kartu identitas yang masih berlaku Identitas dan nasabah Nasabah bertempat tinggal sesuai dng informasi dalam kartu identitas
SEDANG
TINGGI
Data/informasi identitas calon nasabah kadaluarsa, namun nasabah tetap kooperatif melakukan updating.
Data/informasi identitas calon nasabah palsu atau asli tapi palsu, misalnya kartu ID tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, data tidak benar, dll. Nasabah yang pada saat pembukaan rekening menggunakan alamat yang wilayahnya berada diluar wilayah Indonesia
KEBIJAKAN SISTEM PROSEDUR Penerimaan NASABAH
Dengan adanya (berdasarkan) dokumen yang diserahkan calon nasabah kepada BANK/BPR, BANK/BPR wajib melakukan IDENTIVIKASI and VERIFIKASI terhadap calon nasabah tersebut Calon Nasabah yang dapat DITERIMA Bank/BPR : 1. Perorangan, 2. Badan Usaha, 3. Badan Hukum, 4. Dan Lainnya sesuai ketentuan
KEBIJAKAN SISTEM PROSEDUR Penerimaan NASABAH HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Penerimaan Calon NASABAH :
BANK/BPR/s
DALAM
1. Meneliti dan melihat dan analisa kebenaran dokumen 2. Mencocokkan dokumen fotocopy dengan aslinya, 3. Bertemu/tatap muka dengan calon nasabah sebelum diproses, 4. Melakukan identivikasi dan verifikasi lebih yang lebih ketat (extensive due diligence /EDC) terhadap calon nasabah :
a. Calon nasabah sendiri mempunyai risiko tinggi karena kewarganegaraan, kedudukan/jabatan dan kegiatan b. Calon nasabah usahanya/kegiatannya potensial sebagai sarana pencucian uang (High Rish Business) dan c. Calon nasabah berasal dari negaraberisiko tinggi (High Risk Countries)
DOKUMENTASI Profil NASABAH 1. Data base calon/nasabah lengkap sekurang-kurangnya data yang ada identitas, pekerjaan/usaha, kewarga negaraan, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktifitas rekening, tujuan pembukaan rekening, tujuan permohonan keredit. 2. File data dan penyimpanan dokumen digunakan media yang aman, tahan sesuai kebutuhan bank, dan dapat mudah diakses setiap saat oleh unit kerja yang terkait 3. Data base wajib dikinikan apabila ada informasi baru. Pengkinian dimaksudkan untuk membantu penelusuran dan analisa transaksi secara individu untuk kepentingan bank, BI dan PPATK 4. Data base harus mampu mendukung penyusunan laporan dan penyediaan informasi yang diperlukan bank, BI dan PPATK 5. Bank wajib memelihara dokumen/data yang berkaitan dgn identitas nasabah sekurang-kurangnya 5 tahun dari penutupan rekening dan tunduk pada UU No.8 th 1997 ttg dokumen perusahaan
Lokasi Usaha dan Profil Nasabah Lokasi Usaha
RENDAH
SEDANG
Lokasi usaha dekat dengan bank/diketahui oleh bank.
Lokasi usaha Lokasi usaha nasabah berjauhan berada di zona dengan perdagangan bebas lokasi bank
Profil Petani Nasabah
Pegawai Perusahaan
TINGGI
Tergolong sebagai Politically Exposed Persons/”PEP”. Memenuhi kriteria PPATK (high risk selain PEP). Pegawai dariperusahaan yang tergolong berisiko tinggi, misal shell company.
Jumlah Tranasaksi dan Struktur Kepemilikan RENDAH
SEDANG
TINGGI
Jumlah Nilai transaksi Peningkatan jumlah Transaksi tunai Transaksi rendah, misal transaksi tidak dalam jumlah dibawah Rp 5 juta significant/significant besar namun didukung dengan dokumen memadai/ masih tergolong wajar. Struktur Tidak memiliki Kepemilik pengendalian dan an komposisi pemegang saham tersedia dalam data publik.
Informasimengenaip emegang saham tidaktersediadalamda ta publik.
Perusahaan dengan pemegang saham berbentuk anomim
KEBIJAKAN SISTEM PROSEDUR Penerimaan NASABAH Daftar Calon Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers) : 1. Warga Negara Asing (WNA), 2. Warga yang mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara negara/pemerintahan/Partai Politik (Politically Exposed Person) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Pejabat negara pada lembaga tertinggi Negara (MPR) Pejabat negara pada lembaga tinggi Negara (DPR, MA, DPA, dll) Menteri, Duta besar, Gubernur, Wkl. Gubernur dll Bupati, Walikota dll Direksi/Komisaris/Pejabat struktural BUMN/BUMD Pimpinan BI, Pimpinan Bank termasuk pegawai bank Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Pejabat eselon I dilingkungan sipil, Meliter dan kepolisian Jaksa, Hakim, Panitera pengadilan, penyidik Pimpinan/Bendaharawan proyek dll
3. Mempunyai kegiatan usaha yang rawan
Kegiatan Usaha dan Lainnya Kegiatan Usaha
Lainnya
RENDAH Pedagang sayur dipasar tradisional
Tidak terdapat informasi Lainnya
SEDANG Pedagang Valuta Asing atau pengiriman Uang.
TINGGI Kegiatan usaha yang berbasis uang tunai seperti mini market, jasa pengelolaan parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU), pedagang isi pu Memiliki Mempunyai nama dan usaha lainnya kewarganegaraan mirip disamping dengan anggota teroris sebagai karyawan perusahaan.
KEBIJAKAN SISTEM PROSEDUR Penerimaan NASABAH Daftar Calon Nasabah Mempunyai Bisnis Berisiko Tinggi (High Risk Business ) : 1. Lembaga keuangan Bank dan Non Bank 2. Shell Banks (Bank Asing), Bearer Corporation (Pers. Asing) 3. Kasino 4. Agen perjalanan 5. Perusahaan Ekspor dan Impor 6. Pedagang Perhiasan, Logam mulia, permata 7. Broker dan dealer 8. Pedagang barang antik dan seni 9. Internet banking 10.Real Estate
KEBIJAKAN SISTEM PROSEDUR Penerimaan NASABAH Daftar Calon Nasabah Berasal dari negara Berisiko Tinggi dan pusat penghasil Narkoba : 1. Mexico, 2. USA 3. Guatemala 4. Jamaica 5. Colombia 6. Peru 7. Bolivia 8. Paraguay 9. Brasil 10. Maroko 11. Ghana 12. Nigeria
13. South Africa 14. Kenya 15. Hungary 16. Turkey 17. Syria 18. Iran 19. Afghanistan 20. Pakistan 21. India 22. Nepal 23. Myanmar 24. Thailand dan Laos
PENOLAKAN CALON NASABAH 1. Bank/BPR WAJIB menolak calon nasabah yang yang tidak memenuhi kreteria yang telah di tetapkan : a. Calon nasabah yang tidak dapat memberi informasi yang telah ditetapkan sesuai PMN b. Calon nasabah yang tidak dapat menyerahkan dokumen pendukung c. Calon nasabah menyerahkan dokumen pendukung namun tidak dapat menperlihatkan aslinya d. Identitas beneficial owner diragukan tidak dapat diyakini e. Calon nasabah diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar f. Calon nasabah menggunakan rekening orang/badan lain 2. Bank/BPR dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan karena penggunaan rekening/ permohonan kredit tidak sesuai dgn tujuan semula
PERSETUJUAN CALON NASABAH 1. Persetujuan terhadap calon nasabah diberikan pejabat bank/BPR berdasarkan wewenang jabatan atau kepangkatan setelah diyakini kebenarannya tentang identitas, kelengkapan dokumen 2. Persetujuan terhadap calon nasabah yang tergolong dalam nasabah berisiko tinggi, usaha/kegiatan nasabah beriko tinggi atau calon nasabah berasal dari negara berisiko tinggi, penggunaan kredit tdk sesuai peruntukan (PPT) disetujui oleh pejabat yang berwenang setingkat lebih tinggi berdasarkan keyakinan dan ketentuan yang berlaku
Identifikasi NASABAH Walk-in Customer (WIC) Prinsip Mengenal Nasabah bagi Walk-in Customer yang bertransaksi dengan nominal Rp. 100 jt ke atas per transaksi wajib melakukan : a. Mengisi formulir Prinsip Mengenal Nasabah secara lengkap b. Termasuk mengenai informasi sumber dan tujuan penggunaan dana (keterangan transaksi) termasuk tanda tangan dari WIC c. Melampirkan identitas diri (foto copy) KTP, SIM atau identitas lainnya, WNA (Passport, KIMS)
Pemantauan dan Identifikasi Transaksi NASABAH Kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya mengenai : 1. Pemantauan rekening, meliputi pemantauan terhadap mutasi rekening, secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkunan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah (Nasabah yang mempunyai risiko tinggi) 2. Pemantauan Transaksi, pemantauan terhadap setiap transaksi baik tunai maupun non tunai untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah 3. Pemantauan transaksi Walk-in Customer, pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan Walk-in Customer dengan jumlah diatas Rp. 100 jt mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan
Pemantauan dan Identifikasi Transaksi NASABAH Tujuan pemantauan Transaksi dan Pemantauan mutasi Rekening : 1. Untuk mengenal dan memahami kraktertik (pola) transaksi nasabah 2. Untuk mengidentifikasi transaksi nasabah yang tidak wajar atau menyimpang dari profil dan karekteristik transaksi nasabah 3. Pemantauan transaksi dan rekening dilakukan untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang wajib dilaporkan kepada PPATK terutama : a. Transaksi tunai (Cash Transaction) b. Transaksi keuangan mencurigakan (Suspicius transaction) Agar diproleh pemantauan dan identifikasi yang akurat wajib dilakukan pengkinian profil nasabah (diedit/dievaluasi) setiap ada perubahan data nasabah
Pemantauan dan Identifikasi Transaksi NASABAH Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction) yang wajib dilaporkan sebagai Cash Transaction Report (CTR)/Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yaitu transaksi dengan kreteria : 1. Transaksi penarikan/penyetoran /pembayaran/ penerimaan dengan menggunakan uang tunai kertas maupun logam 2. Berjumlah komulatif sebesar Rp. 500 jt atau lebih atau setara dengan itu dan 3. Dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja 4. Kalau tidak dilaporkan sanksinya pidana
Pemantauan dan Identifikasi Transaksi NASABAH Transaksi Keuangan Mencurigakan (Cuspicious Transaction) : 1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik/pola kebiasaan transaksi nasabah bersangkutan 2. Transaksi keuangan nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan PJK sesuai ketentuan 3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana Ciri-ciri umum transaksi keuangan mencurigakan : 1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas 2. Menggunakan uang tunai dengan jumlah reletif besar dan atau dilakukan secara berulang-ulang diluar kewajaran 3. Aktivitas transaksi nasabah diluar kebiasaan dan kewajaran
Pemantauan dan Identifikasi Transaksi NASABAH Transaksi Keuangan yang DIKECUALIKAN dari kewajiban Pelaporan 1. Dikecualikan tanpa mengajukan permohonan pengecualian a. Transaksi antar bank b. Transaksi dengan pemerintah, transaksi menggunakan rekening milik pemerintah untuk dan atas nama pemerintah baik pusat maupun daerah, depertemen, non depertemen, lemabaga pemerintah lainnya c. Transaksi dengan BI d. Transaksi pembayaran gaji, pembayaran pensiunan yang secara rutin dilakukan e. Transaksi yang ditetapkan oleh Kepala PPATK diantaranya : • Transaksi antar PJK dalam rangka kegiatan usaha • Transaksi rutin dilakukan harian, mingguan, bulanan dari jenis usaha atau pihak-pihak seperti pengelola jalan tol, SPBU, Toko modern, Maskapai penerbangan, rumah sakit dll
Pemantauan dan Identifikasi Transaksi NASABAH Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, maka bank harus : 1. Membuat file dan menyimpan data dan daftar transaksi yang dikecualikan 2. Memelihara dan melakukan pengkinian profil nasabah sesuai PMN 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi, editing secara berkala 4. Memelihara dokumen transaksi sesuai ketentuan untuk memeudahkan penelusuran setiap saat 5. Membuat laporan jika dicurigai ada ungsur-ungsur transaksi keuangan mencurigakan.
Pengkinian DATA Profil NASABAH Apabila ada perubahan data/profil/pembaharuan nasabah harus dilakukan updating/editing terhadap file menyangkut : 1. Nama nasabah, 2. Tempat tgl lahir 3. Kewarganegaraan 4. Alamat 5. No. Telepon/HP 6. Jenis Usaha (TDP, SIUP, dll, tgl. Jth tempo) 7. Pekerjaan (bidang usaha) 8. Alamat tempat kerja/alamat perusahaan 9. Penghasilan 10.Nama gadis ibu kandung
ANTI TIPPING Off Direksi Bank/BPR/s, Pejabat bank/BPR/s, Pengawai bank/BPR dilarang memberitahukan kepada nasabah/orang lain baik secara langsung mapun tidak langsung dengan cara apapun mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang sedang disusun atau telah dilaporkan kepada PPATK Pelangaran terhadap ketentuan di atas dipidana penjara paling singkat 3 tuhun, paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 jt dan paling banyak Rp. 1 milyar
Perlindungan PELAPOR dan SAKSI 1.
2.
Perlindungan bagi pelapor a. Pelaksanaan pelaporan dikecualikan dari dari ketentuan rahasia bank b. Pelapor tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas kewajiban pelaksanaan pelaporan c. PPATK, Penyidik, Penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor d. Setiap barang yang dilaporkan terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberikan perlindungan khusus oleh negaradari kemungkinan ancaman yg membahayakan diri, jiwadan/atau hartanya termasuk keluarganya Perlindungan bagi saksi 3. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan membahayakan diri, jiwadan/atau hartanya termasuk keluarganya 4. Saksi tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas kewajiban pelaksanaan pelaporan
PELAKSANAAN APU dan PPT PERAN AKTIF, PENGAWAS Komisaris dan TANGGUNGJAWAB Direksi Komisaris
Direksi
1. Menyetui 1. Direksi melaksana kan Kebijakan kebijakan sisdur dan dan SISDUR, bertanggungjawab 2. Mengawasi terhadap program pelaksanaan APU, PMN dan PPT program APU, 2. Membuat Kebijakan PMN dan PPT) dan prosedur APU, PMN dan PPT 3. Mengevaluasa pelaksanaan APU, PMN dan PPT 4. Membuat dan menyetujui laporan
Unit Kerja 1. melaksanak an kebijakan dan SISDUR 2. Menerima laporan 3. Membuat laporan 4. Memberi masukan
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK 1. Bank/BPR wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Kewajiban Bank/BPR untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme/pendanaan terorisme. 3. Bank/BPR wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BPR mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. 4. Penyampaian laporan berpedoman pada ketentuan PPATK.
PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL AUDIT 1. Bank/BPR harus mempunyai sistem pengendalian intern, yang dapat memastikan bahwa penerapan Program APU, PNM dan PPT oleh unit-unit kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. 2. Sistem Pengendalian Intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Program APU, PNM dan PPT dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank/BPR.
INTERNAL AUDIT SKAI sebagai satuan kerja yang melaksanakan pengendalian/pemeriksaan intern harus memiliki kewenangan dan sarana yang memadai mencakup hal-hal sbb: 1. Memiliki program dan prosedur audit berbasis risiko yang mencakup uji kepatuhan dengan fokus pada CDD, operasional, produk dan jasa yang berisiko tinggi; 2. Menilai kecukupan proses yang berlaku di bank/BPR dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan; 3. Mengkomunikasikan temuan pemeriksaan kepada Direksi dan/atau manajemen dengan tepat waktu; 4. Merekomendasikan upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada.
Kebijakan dan Prosedur Memuat UMUM
PELAKSANAN CDD
VERIFIKASI DOK
1. Penerapan prog. APU +PPT 2. Ada Kebijakan SISDUR disetujui Dewan Komisaris 3. Sisdur berbasis teknologi untuk tidak disalah gunakan 4. Admin Dana+Kredit Melakukan CDD 5. CDD thd penerima kuasa +transaksi tdk wajar 6. CDD pada Nasabah lama 7. Penerimaan nasabah Pendekatan risiko APU+PPT 8. Pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko 9. Ketentuan katagori risiko 10. Meminta info pada nasbah+WIC 11. Melalukan tatap muka dgn nasabah 12. Perhatian pada negara yg tdk rekomendasi FATF 13. Tidak ada rekening anonim/fiktif
1. Info calon nasabah Perseorangan 2. Info Calon Nasabah perusahaan 3. Dokumen pendukung perseorangan+Peru sahaan (Identitas, spesimen) 4. Info calon Nasabah Bank dan dokumen 5. Info calon Nasabah yayasan dan dokumen 6. Info Calon Nasabah Lembaga Negara/Pemerintah dan Dokumen
1. BPR wajib memverifikasi dokumen 2. BPR melakukan wawancara /meneliti kebenaran dokumen 3. Ada keraguan dapat meminta dokumen dukung lain 4. Wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas 5. Dapat menerima calon nasabah sebelum verifikasi selesai 6. Verifikasi calon nasabah diselesaikan untuk perseorangan selesai 14 hari perusahaan 90 hari
Kebijakan dan Prosedur Memuat PENGKINIAN DATA
PEMANTAUAN DOK
PEMINDAHAN DANA
PENUTUPAN/ PENO LAKAN TRANSAKSI
1. BPR wajib peng 1. BPR wajib me 1. Melakukan pemin 1. Nasabah yg tidak kinian data nasabah lakukan pe dahan dana di memenuhi keten perseorang, perusa mantauan do lakukan BPR di tuan yang ditetap haan & dokumen kumen rek. BPR di bank kan wajib menolak 2. BPR wajib memeli 2. Dokemen umum 2. Menolak/membata hara daftar teroris mencakup 2. Jika pemindahan lkan transaksi/ 3. Melakukan Peman identitas, info dana tdk dila menutup hubu tauan berkesinam transaksi, baik kukan dgn pende ngan jika ada bungan & identifikasi perseorangan katan risiko, pe keraguan, info tdk 4. Minta latar belakang /perusahaan mindahan dapat benar. dan tujuan transaksi 3. BPR wajib ditolak/pembatala 3. BPR wajib tdk sesuai dengan memberi info/ n/ mengakhiri melaporkan jika profil nasabah dokumen pd hubungan ada transaksi yang 5. Memiliki sistem pen BI lembaga 3. Jika ada indikasi mencurigakan ke catatan dapat meng otoritas/ lain pemindahan dana PPATK identifikasi dan nya yang mencurigakan analisa. berwenang dapat melaporkan ke PPATK
Kebijakan dan Prosedur Memuat BENEFICIAL OWNER
POLITICALLY EXPOSED PERSON
CCD SEDERHANA
1. Memastikan calon nasabah/ WIC mewa kili Beneficial owner 2. Calon nasabah/WIC/Benefici al owner melalui prosedur CDD 3. BPR wajib mempro leh bukti identitas, kebeneran sumber dana Beneficial owner 4. Identitas Beneficial owner telah diverifikasi 5. Bila ragu kebenaran identitas Beneficial owner BPR wajib menolak 6. Beneficial owner lembaga negara/pemerintah, perusa haan terdaftar di bursa efek tdk wajib meminta identitas
1. BPR wajib meneliti calon nasabah 2. Calon nasabah PEP wajib melakukan EDD 3. Nasabah PEP risiko tinggi dibuat daftar sendiri 4. Termasuk nasabah yang menerima kiriman dari negara berisiko tinggi 5. BPR melakukan hubungan dengan PEP direksi/ pejabat eksekutif bertang gungjawab 6. Direksi/pejabat eksekutif ber wenang memberi persetu juan/ menolak/ menghentikan hub dengan nasabah PEP 7. BPR wajib meminta dokumen tambahan, kebenaran profil, menganalisa nasabah
1. BPR dapat mene rapkan CDD yang sederhana thd nasa bah risiko rendah 2. Diketahui ada indi kasi transaksi keua ngan tdk wajar wajib melakukan CDD 3. BPR wajib menyim pan nasabah diperla kukan CDD 4. Nasabah Pereorang an/perusahaan wajib minta dokumentasi tambahan 5. Transaksi terdapat dugaan pencian uang/PPT CCD seder hana tdk berlaku
Kebijakan dan Prosedur Memuat PELAKSANAAN CDD PIHAK III 1. BPR dapat meng gunkan CDD yg dilakukan pihak III 2. CDD yang dihasil kan pihak III ber dasarkan keten tuan standar 3. BPR dapat me mastikan hasil CDD cukup iden titas & verifikasi 4. CDD pihak III da pat dipertanggung jawabkan dalam tatausaha doku men
PENGENDALIAN INTERNAL
SDM & PELATIHAN
PELAPORAN
1. BPR memiliki 1. BPR wajib me 1. Pelaporan ttg pedoman pengendaliann lakukan penya pelaksanaan Apu dan intern efekif ringan pegawai PPT tertuang dalam SK 2. Adanya batasan baru/screening Direksi dilaporkan ke BI wewenang dan mengindari 2. BPR wajib menyampai tanggungjawab BPR sebagai kan laporan Transaksi 3. Adanya fungsi media APU, Keuangan Mencuriga pemisahan anta PNM dan PPT kan, transaksi tunai ra pelaksana dgn 2. BPR wajib me dan lain kepada PPATK pengawas pelak laksanakan pe 3. Paling lambat 3 hari sanaan APU, latihan kerja sejak diketahui PNM dan PPT 3. Pelatihan adanya transaksi keua 4. Adanya dapat dilaku ngan mencurigakan pemantauan thd kan in house 4. Laporan disamapaikan efektivitas pelak training, ikut berpedoman pada sanaan APU, pihak lain, sara ketentuan PPATK PNM dan PPT na elektronik
Kebijakan dan Prosedur Memuat KETENTUAN LAIN
PENUTUP
1. BPR melakukan tindakan yang 1. OP harus disosialisasikan agar diperlukan untuk mencegah dapat di pahami dan penyalahgunaan teknologi dilaksanakan dalam berbagai modul 2. Kebijakan dan SOP sudh pencucian uang atau skema disahkan dewan Komisaris dan pendanaan teroris berlaku sejak ditetapkan. 2. BPR wajib bekerjasama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris
SANKSI Berdasarkan UU No.15 Tindak Pidana Pencucian Uang Bank
dengan sengaja tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK dikenakan pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak 1 milyar
Setiap orang yang menerima atau menguasai : 1. penempatan, 5. sumbangan, 2. pentransferan, 6. penitipan, atau 3. pembayaran, 7. penukaran 4. Hibah Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 jt dan paling banyak Rp. 15 Milyar. KETENTUAN di ATAS tidak berlaku Bagi BANK yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
IGIN SUKSES
KONSEP DIRI, IMPIAN KERJA KERAS, TEAM PEDULI DIRI, KELUARGA ,&TEAM
Tidak menghargai diri sendiri, keluarga dan Perusahaan konsep yang salah Konsep yang diharapkan membawa perubahan adalah 1. Pemiliki Impian 2. Konsep Menghargai diri sendiri 3. Keluarga, perusahaan 4. Sikap Positip 5. Jujur 6. Disiplin
IMPIAN terlalu tinggi, tetapi kita terlalu santai dan MALAS untuk mewujudkannya ! Coba evaluasi dan tanya diri, sudahkah kita bekerja keras dengan semangat tanpa lelah ? Jika jawabannya SUDAH.. Coba amati dan sadari apa sudah yang diperbuat dan dikerjakan .......... Untuk mencapai impian
BERARTI Kita Tidak Menghargai Sendiri, KELURGA dan PERUSAHAAN
DIRI-
Semuanya tertunda, impian Tinggal kenangan dan hayalan belaka ? Sikap pasif Coba kita renungkan APAKAH –AKU TerLALU SANTAI, MALAS, TIDAK JUJUR, TIDAK DISIPLIN serta Tidak Bersikap Positip pada DIRI, PERUSAHAAN ? Masih ada waktu merubahnya !
Ubah Konsep DIRI, Imbasnya pada DIRI, Keluarga dan PERUSAHAAN
Berikan PENGHARGAAN pada DIRI-MU sendiri 1. Pertama dengan ujudkan mimpi-MU, bekerja KERAS, Pimpin diri-MU, 2. Kedua SEMANGAT JUANG-MU Tak Pernah LELEH, 3. Ketiga menjunjung tinggi KEJUJURAN dalam bertindak, berbuat dan berbicara 4. Keempat selalu bersikap POSITIP dalam mengerjakan sesuatu 5. Kelima DISIPLIN dasar keberhasilan 6. Keenam, mungkin kamu akan menjadi pemimpin Bank, bahkan Memiliki-NYA semua serba mungkin, JIKA terlaksana dengan BAIK
KIta memerlukan AKTUALISASI diri => KOSNSEP aktualisasi dapat diraih jika memiliki KEPERCAYAAN DIRI. Coba kita ukur tinggi rendahnya percaya diri KITA (ukur) BERCERMINLAH pada HASIL kepercayaan diri Pada penerapan konsep, sambil mengenal sikap AKAN TERCERMIN PRODUKTIVITAS
1. Kejujuran 2. Mencintai Pekerjaan 3. Bekerja dengan semangat 4. Kreatif dan Inovatif 5. Bertanggungjawab pada keputusan 6. Mempunyai integritas yang tinggi sesuai sistem 7. Mempunyai relasi yang luas dan realistis 8. Hubungan kerja yang harmonis 9. Keluarga yang harmonis 10.Sikap, Sifat dan berpikir POSITIP 11.Jangan lupa Bertaqwa kepada TUHAN dan bersyukur
Siapa TEAM : 1. 2. 3. 4. 5.
Memegang Saham Manajemen Karyawan/diri sendiri Nasabah Lingkungan
1. Memberikan masukan (feedback)
2. Berikan ruang gerak bila atasan sedang “BAD MOOD” 3. Jangan pernah MENCELA, tunjukkan KESETIAAN 4. Menerima PERBEDAAN dan Tetap Saling MENGHORMATI 5. Memberi pelayanan dengan Etika
1. Meningkatkan Good Corporate Governance (GCG) terutama dalam pelaksanaan operasional perkreditan. 2. Memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat dalam pelaksanaan perkreditan . 3. Meminimais risiko terhadap bentuk pengikatan agunan yang dapat digunakan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam PBI No. 13/26/2011. 4. Prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mitigasi risiko atas setiap pemberian kredit. 5. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dalam pemberian kredit yang dapat merugikan 6. Untuk mencegah terjadinya praktek pemberian kredit tidak bertanggungjawab
1. Sebagai pedoman bagi BPR dalam setiap pelaksanaan pemberian kredit yang memuat semua aspek perkreditan memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, antara lain dalam proses pemberian kredit secara individual, pemantauan portofolio perkreditan secara keseluruhan, dan dalam pelaksanaan penanganan kredit bermasalah. 2. Sebagai standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan pemberian kredit pada semua tahapan proses perkreditan secara individual.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan; Organisasi dan Manajemen Perkreditan; Kebijakan Persetujuan Kredit; Dokumentasi dan Administrasi Kredit; Pengawasan Kredit; dan Penanganan Kredit Bermasalah; Memberikan informasi dengan lengkap dan jelas mengenai kredit yang ditawarkan meliputi: Informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan meliputi nama kredit yang ditawarkan, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan kredit, biaya-biaya, perhitungan bunga dan jangka waktu kredit dan Kejelasan mengenai bentuk dan isi Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan.
1. Kebijakan Pemberian Kredit 2. Kebijakan Penilaian Agunan 3. Kredit pada Pihak terkait 4. Pemberian Kredit Pada Sektor Ekonomi dan Risiko Tinggi 5. Pemberian Kredit Yang Perlu Dihindari
1. kredit untuk tujuan tidak jelas arah dan tujuannya ; 2. kredit diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup; Informasi keuangan yang tidak mencukupi
Repaymen capacity
3. kredit yang memerlukan keahlian analisa khusus; dan 4. kredit kepada debitur bermasalah dan/atau debitur dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet
1. Sepakat kedua belah pihak 2. Cakap berbuat hukum (cukup umur, tidak dibawah pengapuan, tidak sakit jiwa) 3. Berdomisili diwilayah kerja atau berdomisili seluruh Bali dengan pertimbangan yang wajar. 4. Tidak penah menunggak/bermasalah 5. Tidak nasabah yang tergolong bermasalah di lembaga keuangan lain 6. Agunan yang diserahkan tidak bermasalah karena tersangkut sengketa hukum atau fhisik agunan tidak ada lagi. 7. Memenuhi kelayakan analisa kredit yang telah ditetapkan
1. 2. 3. 4. 5.
Dewan Komisaris Direksi Kabag. Kredit A/O Adm. Kredit
Sampai Jumpa
Sayonara …… Sayonara
Pada panci yang pertama, masukkan beberapa buah wortel
Pada panci yang kedua, masukkan beberapa buah telur
Pada panci yang ketiga, masukkan beberapa biji kopi yang sudah dihaluskan menjadi bubuk kopi
Panaskan ketiga panci tersebut selama 15 menit
Keluarkan isi dari ketiga panci tersebut
Wortel yang sebelumnya keras, Sekarang berubah jadi empuk
Telur yang sebelumnya lunak di bagian dalamnya, sekarang menjadi keras
Bubuk kopi sudah menghilang
Tapi..air panas sudah berubah warnanya dan mempunyai bau kopi yang sangat harum
SEKARANG pikirkan tentang Pekerjaan Pekerjaan itu tidak selamanya mudah Pekerjaan itu tidak selamanya nyaman Bahkan kadang-kadang pekerjaan menjadi sangat susah
Keadaan tidak berubah seperti yang kita inginkan Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan Kita bekerja sangat keras, tapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan Apa yang terjadi pada saat kita menghadapi kesulitan?
Sekarang pikirkan tentang ketiga panci itu?
Air yang mendidih bagaikan masalah di pekerjaan kita.
Kita dapat menjadi seperti wortel
Kita maju dengan kuat dan tegas.
Tapi kita keluar dengan lemah dan lunak
Kita menjadi sangat lelah Kita kehilangan harapan Kita menyerah Hilanglah semangat juang di diri kita Apakah kita mau menjadi wortel ?!?!
Kita dapat menjadi seperti telur.
Kita memulai dengan hati yang tulus dan sensitif
Kita berakhir dengan sangat egois dan cuek
Kita membenci orang lain Kita membenci diri kita sendiri
Tidak ada lagi kehangatan di diri kita Apakah kita mau menjadi telur ?!?!
Kita dapat menjadi Bubuk Kopi.
Air tidak mengubah bubuk kopi BUBUK KOPI yang mengubah air
Air menjadi berubah karena adanya bubuk kopi Lihatlah. Ciumlah. Minumlah. Makin PANAS airnya, makin ENAK rasanya.
Kita dapat menjadi Bubuk Kopi
Kita membuat sesuatu yang baik dari tantangan yang kita hadapi. Kita belajar hal-hal baru.
Kita mempunyai Semangat Baru, Pengalaman Lama Menjadi Cermin untuk Maju
Kita tumbuh dengan kerja sama team dilandasi norma dan etika
Kita membuat dunia di sekeliling kita menjadi LEBIH BAIK, Lebih KUAT toleran
Kita Harus bersenyum , dan ceria kita bekerja lebih keras.
Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar.
Kita harus tetap bersemangat.
handle with care
Masalah dan kesulitan memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih kuat… dan lebih baik… dan lebih mampu.
Jadi, kita akan menjadi apa setelah ini ? Menjadi seperti wortel…
atau telur… atau biji kopi?
Jadilah seperti BIJI KOPI OK !!!
BAGAIMANA ???
Sampai Jumpa
Sayonara …… Sayonara
