REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
PENCUCIAN UANG ?
PENCUCIAN UANG Upaya untuk menyembunyikan/menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah “Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money Laundering”
DEFINISI PENCUCIAN UANG MENURUT UU NO.8/2010 Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Ps.1.1)
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, Menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, Atau perbuatan lain atas harta kekayaan (Pasal 3 UU TPPU)
Pasal 3, UU No. 8 Tahun 2010 PELAKU AKTIF: pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, Atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan (Pasal 4)
Pasal 4, UU No. 8 Tahun 2010
Setiap orang yang menerima, atau menguasai Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, Sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan (Pasal 5)
Pasal 5, UU No. 8 Tahun 2010:
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
PELAKU PASIF: dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
TINDAK PIDANA ASAL (PASAL 2 UU PPTPPU) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
Korupsi penyuapan narkotika psikotropika penyelundupan tenaga kerja penyelundupan imigran di bidang perbankan di bidang pasar modal di bidang perasuransian kepabeanan cukai perdagangan orang perdagangan senjata gelap terorisme penculikan
p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.
pencurian penggelapan penipuan pemalsuan uang perjudian prostitusi di bidang perpajakan di bidang kehutanan di bidang lingkungan hidup di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih
DAMPAK PENCUCIAN UANG Ekonomis o Instabilitas sistem keuangan o Distorsi terhadap sistem persaingan bebas o Mempersulit pengendalian moneter o Meningkatnya country risk Hukum dan Sosial o Meningkatnya kejahatan baik jenis maupun kualitasnya o Meningkatnya kerawanan sosial
POLA PENCUCIAN UANG Placement Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan
Layering Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana
Integration Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman
KEUNGGULAN PENDEKATAN ANTI MONEY LAUNDERING
PARADIGMA BARU : Follow the Money Hasil kejahatan as “Blood of the Crime” Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan Efektivitas penegakan hukum/pencegahan tindak pidana (menambah sanksi/penghukuman). Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (“follow the money”). Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.
FOLLOW-THE-MONEY Memahami follow the money dan menggunakannya agar : Harta Kekayaan hasil TP dapat diketahui melalui PENELUSURAN, selanjutnya DIRAMPAS untuk negara, atau DIKEMBALIKAN kepada yang berhak
A
B
Sumber
C
D
E
Penggunaan
Penelusuran
FOLLOW THE MONEY APPROACH
Pelaku
AML
Hasil Kejahatan Hasil Hasil Kejahatan Kejahatan
AML
Kejahatan Kejahatan Kejahatan
TUJUAN AKHIR
Law Enforcement Approach
Anti Money Laundering Approach
Kriminalitas Menurun
Intergritas & Stabilitas Sistem Keuangan meningkat
PPATK ?
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
SKEMA REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA PRESIDEN DPR
MASYARAKAT
KEJAHATAN ASAL HASIL KEJAHATAN
PIHAK PELAPOR Penyedia Jasa Keuangan Bank & Non Bank Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
PPATK
KOMITE KOORDINASI NASIONAL
Kerjasama internasional Kerjasama Dalam Negeri
PROSES HUKUM PENYIDIK
PENUNTUT
HAKIM
LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM & PERADILAN
BEA CUKAI
LBG PENGAWAS & PENGATUR AML APPROACH
LAW ENFORCEMENT APPROACH
18 18
TUGAS DAN FUNGSI TUGAS (Pasal 39)
Mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; b. Pengelolaan data dan informasi; c. Pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan TP lain.
FUNGSI (Pasal 40)
FUNGSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN Dalam Fungsi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Pasal 41) a. b. c. d. e. f. g.
meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta; menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait; memberikan rekomendasi kepada pemerintah; mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional; menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
FUNGSI PENGELOLAAN WEWENANG PPATK DATA DAN INFORMASI Dalam Fungsi Pengelolaan Data dan Informasi (Pasal 42)
a. b. c. d. e. f. g.
membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi; membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data; mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik; menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data; menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis; memfasilitasi pertukaran informasi dengan intansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.
FUNGSI PENGAWASAN KEPATUHAN Dalam Fungsi Pengawasan Kepatuhan (Pasal 43) a.
menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan;
b.
menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan TPPU;
c.
melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
d.
menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
e.
memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
f.
merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
g.
menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
FUNGSI PENGAWASAN KEPATUHAN Audit Khusus dapat dilakukan terhadap: 1.PJK yang pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi PJK tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK; 2.PJK berdasarkan permintaan lembaga atau intansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
FUNGSI ANALISIS DAN PEMERIKSAAN Dalam Fungsi Analisis dan/atau Pemeriksaan (Pasal 44) a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis ; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan TPPU;
FUNGSI ANALISIS DAN PEMERIKSAAN Dalam Fungsi Analisis dan/atau Pemeriksaan (Pasal 44) (lanjutan…) h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
WEWENANG Pasal 46 Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden
LTKM & LTKT, Transfer Dana LTKM & LTKT, Transfer Dana
PJK
Sumber informasi : Database, Domestic Agencies, FIU
LPUTLBP Inquiry
BEA & CUKAI Laporan Transaksi
Analisis
Penyedia Barang & Jasa Hasil Analisis
Penyelidikan/ Penyidikan Penyidik
PJK
PIHAK PELAPOR (Pasal 17 UU TPPU) Penyedia Jasa Keuangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
bank; perusahaan pembiayaan; perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek; manajer investasi; kustodian; wali amanat; perposan sebagai penyedia jasa giro; pedagang valuta asing; penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. 15. 16.
pegadaian; perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
Penyedia Barang & Jasa perusahaan properti/agen properti; dealer mobil; pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang 1. 2. 3.
KEWAJIBAN PELAPORAN PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, meliputi: 1. 2. 3.
Transaksi Keuangan Mencurigakan; Transaksi Tunai ≤ Rp 500jt atau mata uang asing yg setara; Transaksi Keuangan transfer dana dari dan keluar negeri
Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan Pasal 28 Pelaksanaan kewajiban pelaporan dikecualikan dari ketentuan kerahasian Pasal 29 Kecuali terdapat penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut UU ini
SANKSI ADMINISTRATIF BILA TIDAK MELAKUKAN PELAPORAN Sesuai Pasal 30 ayat (3) UU PP TPPU Sanksi Administratif Dapat Berupa : Peringatan Teguran tertulis Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau Denda administratif
ANTI TIPPING-OFF (Pasal 12 UU PP TPPU) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut UndangUndang ini. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
PERLINDUNGAN PELAPOR DAN SAKSI PASAL 83 S.D PASAL 87 Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor (Pasal 83 ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan (Pasal 83 ayat (2) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya (Pasal 84) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor (Pasal 85) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya (Pasal 86) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan (Pasal 87)
SUMBER INFORMASI PPATK STR, CTR, CBCC, transfer dana luar negeri, hasil audit kepatuhan/pemeriksaan, informasi dari PJK, penegak hukum, Pengawas PJK, pemeriksa keuangan negara, informasi publik, orang perorangan, instansi pemerintah, asosiasi profesi, FIU negara lain
PJK FIU
CBCC
Audit/ Riksa
Asosi asi
Peme rintah
PPATK Gakum
Was PJK
Pribadi
Publik
BPK/ BPKP
A→B→C→D→E Analis PPATK berusaha menemukan indikasi pencucian uang atau dugaan keterkaitan tindak pidana pada transaksi, dengan cara: 1. menelusuri aliran dana; 2. mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat transaksi dan hubungan yg melatarbelakanginya; 3. mencari dan menemukan kaitan antara transaksi yang satu dengan transaksi lainnya; dan 4. mencari dan menemukan network di antara sejumlah pihak 34
Kerjasama Pertukaran Informasi
35
KERJASAMA INTERNASIONAL
• Anggota Egmont Group 120 negara. • PPATK menjadi anggota the Egmont Group pada Juni 2004. • Sekretariat di Kanada.
• Anggota APG 40 Negara. Sekretariat di Sydney Australia. • Indonesia menjadi anggota Asia Pacific Group on ML pada tahun 2000 • Indonesia Menjadi Co-Chair APG 2006-2008
36
PERTUKARAN INFORMASI 1. Pemberian Informasi: • Atas dasar permintaan pihak lain • Atas dasar inisiatif PPATK 2. Penerimaan Informasi: • Atas dasar permintaan PPATK • Atas dasar inisiatif pihak lain
37
PERTUKARAN INFORMASI DENGAN PIHAK LUAR NEGERI • Dilakukan dengan FIU negara lain (atas dasar MoU atau resiprositas); • Berdasarkan norma yang diatur oleh the Egmont Group atau sesuai dengan ketentuan dalam MoU (bersifat rahasia, tidak diperbolehkan untuk diteruskan ke pihak lain, tidak dapat dijadikan barang bukti di pengadilan, dll); • Permintaan atau pemberian informasi dapat dalam bentuk tertulis atau elektronis; • Dalam hal permintaan informasi dilakukan oleh selain FIU, PPATK memberitahukan agar permintaan informasi dilakukan melalui FIU negara ybs atau melalui mitra kerjanya di Indonesia.
38
JUMLAH MOU PPATK • MOU Dengan Instansi Domestik : 53 MOU • MOU Dengan FIU Luar Negeri : 42 MOU
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
T E R I M
A
K A S I H E-Learning KYC/AML: http://elearning.ppatk.go.id Website: http://www.ppatk.go.id E-mail:
[email protected] or
[email protected] Phone: +62-21-3853922; 3850455 Fax: +62-21-3856809 Jl. Ir. H. Juanda 35, Jakarta Pusat 10120
