Dharyanto: Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA Ikang Dharyanto
ABSTRACT Money laundering is the use of money derived from illegal activity by concealing the identity of the individuals who obtained the money and converting it to assets that appear to have come from a legitimate source. It can simplify things by saying that money laundering is a process to make dirty money appear to be clean. The appearance part is very important, because under American Law, dirty money is never "clean", no matter how many times it goes through the rinse and spin cycle." Keywords: the use of money, illegal activity, assets, legitimate source, process, concealing, Money Laundering. Pendahuluan
pizza connection, yaitu terjadi aliran
Istilah money laundering atau di Indonesia diterjemahkan sebagai pencucian uang mulai dikenal di Amerika Serikat sekitar tahun 1930-an. Waktu itu, sebuah organisasi kejahatan membeli perusahaan pencucian pakaian (laundry) sebagai tempat memutihkan uang yang didapat dari bisnis illegal seperti pelacuran, perjudian dan penjualan minuman keras.
dana sekitar
Beberapa puluh tahun kemudian, sekitar tahun 1984, mencuat kasus
US$ 600 juta dari
berbagai restoran pizza di AS ke bankbank di Swiss dan Italia yang berasal dari kegiatan illegal. Sejak saat itu juga dikenal istilah narco dollar, untuk uang hasil perdagangan heroin, kokain dan ganja di Amerika Serikat. Peristiwa-peristiwa itu kemudian memunculkan istilah money laundering yang didefinisikan sebagai proses perubahan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan melawan hukum menjadi asset keuangan yang sah.
"John Madinger, Sydney A. Zaiopany, Money Laundry: a Guide for General Investigators, Florida, 1999, hal. 13. 40
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelila Harapan. Vol. III. No.3, Maret 2Q0i
Dharyanto:
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
Money laundering yang tergolong kejahatan kerah putih (white colar crime) 2) ini memang sulit dibuktikan, tapi tidak bisa dipungkiri menjadi bagian yang integral dari dunia kejahatan. Mantan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Michael Camdessus pernah menyatakan, kegiatan money laundering di dunia telah mencapai 2-5% pendapatan bruto atau sekitar $45 = 600 miliar.3' Data terakhir yang dilansir Price Water House Coopers (PWC) menge-mukakan pencucian uang yang terjadi saat ini berkisar antara US$ 500 miliar- 1,5 triluan pertahun di seluruh dunia. Proses pencucian uang bisa terjadi melalui 3 tahap, yaitu: a.
Penempatan (placement) dengan menempatkan uang haram dalam sistem keuangan bank melalui simpanan maupun deposito.
b.
Pelapisan (layering), pada tahap ini sudah terjadi pemindahan dana
21
White Collar Crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh "businessman" yang berkaitan dengan kegiatan bisnisnya sehari-hari (A. Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi). y ' Koran Tempo, 20 Agustus 2003, hal. 5. Law Review. Fakullas Hukum Universilas Peli
di
Indonesia
dari rekening yang satu ke rekening yang lain melalui transaksi yang kompleks atau membuka rekening fiktif. c.
Penggabungan
(integration),
uang haram sudah masuk dalam sistem keuangan dan berbagai institusi bisnis formal dan terlihat legal. Pencucian uang tidak hanya melibatkan lembaga penyedia keuangan seperti bank dan asuransi, tapi juga bisa melalui agen real estate, kasino dan permainan judi lainnya, pedagang logam mulia, serta dealer barang antik, dealer mobil, dan penjual barang mewah dan berharga. Beberapa titik lemah dalam kegiatan pencucian uang sehingga aktivitasnya bisa dideteksi adalah masuknya dana tunai dalam sistem keuangan, membawa uang tunai melewati batas negara, transfer antar sistem keuangan, transfer dari sistem keuangan luar sistem keuangan, pengambilalihan saham dan asset lainnya, dan penggabungan perusahaan serta pembentukan kelompok usaha baru.
Harapan, Vol. III. No. 3. Marel 2003
41
Dharyanto: Tindak Pidana Pencucian (Jang (Money Laundering) di Indonesia Currency
Smuggling
Placement Mechanism Checks, monet Instruments.^fSsets, Loans
Checks, Monc tary Instrument Cash
Elicit activity criminal organization
Layering Mechanism
Wire transfi :rs, checks
Checks/monetary instruments>Joans, assets
Wire transfe rs, checks
Integration Mechanism
Wire transfer, checks, other monetary instruments Bagan: Model money laundering cycle Money Laundering di Indonesia Pada saat ini tingkat money laundering di Indonesia sudah sangat tinggi. Menurut daftar Hitam FATF {Financial Action Task Force) Indonesia ada di peringkat 9, FATF itu sendiri merupakan satuan tugas yang dibentuk khusus untuk melawan kegiatan pencucian uang internasional negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang, ini dapat diketahui dari gelar yang diberikan oleh FATF kepada Indonesia yaitu Non Co-
4)
operative Countries and Territories, akibat dari ini semua adalah adanya ancaman akan diberlakukannya Patriot Act 311 oleh negara superpower AS, yaitu UU yang mewajibkan semua perusahaan di negeri AS untuk mengambil tindakan terhadap negara yang dianggap merugikan ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, masih ada lagi yang lain, yaitu Counter Measures yang merupakan tindakan balas berupa sanksi internasional terhadap transaksi keuangan suatu negara, yang diberikan oleh FATF.
•"John Madinger, Sydney A. Zaiopany, Money Laundering: a Guide for Criminal Investigators, Florida, 1999. 42
Low Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. HI, No.3, Marel 2003
Dharyanto: Tindak Pidana Pencucian (Jung (Money Laundering) di Indonesia
Untuk menghindari ini semua kemudian pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan UU No. 15/2002, kemudian pemerintah membentuk suatu lembaga baru untuk membereskan semua urusan yang berkaitan dengan pencucian uang, yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Wewenang dari lembaga ini adalah untuk meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporakan kepada penyidik atau penuntut umum, melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai yang diatur dalam UU No. 15/2002 dan memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai. Meskipun pemerintah telah mengesahkan UU No. 15/2002 dan membentuk PPATK, ini bukan merupakan jaminan Indonesia akan dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh FATF.
Alasannya adalah belum sempurnanya UU No. 15/2002 ini dapat dilihat dari nilai nominal Rp. 500 juta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, adanya jenis kejahatan yang belum dimasukkan dalam kategori pencucian uang, yaitu perjudian dan jangka waktu pelaporan jika ada transaksi yang dicurigai selama 14 hari dianggap terlalu lama. Selain itu, dalam UU ini belum ada ketentuan yang mengatur larangan pemberian informasi laporan transaksi yang mencurigakan serta belum adanya ketentuan mengenai ketentuan imbal balik dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya kelemahan-kelemahan dalam UU ini, Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif, berdasarkan pertemuan tahunan FATF tanggal 12-14Februari 2003. Dengan kenyataan seperti ini maka pemerintah kemudian membuat UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan-perubahan terhadap UU No. 15/ 2002, yang antara lain memuat: a.
Cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang
Law Review, Fakullas Hukum Universitas Pelila Harapan,
Vol. Ill, No. 3, Marel
2003
43
Dharyanto: Tindak Pidana Pencucian Vang (Money Laundering)
keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk Penyedia Jasa Keuangan baru yang belum diatur dalam UU No. 15Tahun2002. b.
c.
44
Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesarRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau
di Indonesia
kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh. d.
Cakupan tindak pidana asal (predicate crime) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana. Berbagai peraturan perundangundangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal antaralain: -
UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
-
UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
-
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
-
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Law Review, Fakultas Hukum Universii s Pelila Harapan, Vol. Ill, No. 3, Marei 2003
Dharyanto:
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
di
Indonesia
e.
Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan Mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.
f.
Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (anti- tipping off). Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Namun demikian pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional dan terutama tidak bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (mutual legal assistance) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan
Dengan adanya amandemen UU pencucian uang ini yang disahkan pada tanggal 13 Oktober 2003. maka Indonesia akhirnya dapat lolos dari sanksi isolasi lembaga keuangan internasional.
g.
memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional telah di lakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun juga regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisir.
Law Review, hakullas Hukum Universilas Pelila Harapan. Vol. III. No.3, Marel 2003
45
Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA
Dalam usaha pemberantasan pencucian uang ini, dibutuhkan kerjasama dan partisipasi semuapihak terkait.
Hamzah, A. 1996, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta.
Oleh karena itu, PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya haruslah didukung oleh DPR dan instansi-instansi terkait lainnya, seperti Bapepam, Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan yang lainnya.
Madinger, Joh. 1999. Money Laundering: a Guide for Criminal Investigators, Florida. Koran Tempo, 20 Agustus 2003. Koran Tempo, 17 September 2003. www.hukum online.com
Pemberantasan pencucian uang ini sangat sulit, karena pada umumnya melibatkan para pihak yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Oleh sebab itu pemberantasan ini perlu dilakukan sampai "akar-akarnya" agar tidak membuat negara kita ini jatuh ke dalam "lubang neraka", seperti krisis ekonomi ke dua, pemutusan investasi di Indonesia, dikucilkan oleh negara di dunia. Marilah kita bekerja sama mencegah hal tersebut terjadi karena negara Indonesia akan semakin terpuruk tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.
46
Law Review, Fakultas Hukum Universiias Pelita Harapan, Vol. Ill, No. 3, Marel 2003
