BAB III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL. Dalam Black s Law Dictionary disebutkan, bahwa money laundering atau

BAB III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL

A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan, bahwa money laundering atau pencucian uang disebutkan sebagai “term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transsactio, and other illegal sources into legitiate channels so that its original source cannot be traced “ 45 Pencucian uang ( money laundering ) adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian akan dibuat seolah-olah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( PPTPPU ) yang merupakan pengganti dari

Undang - Undang No. 25 tahun 2003 tentang

Perubahan atas Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya praktik pencucian uang ( money laundering ) adalah meliputi hal- hal sebagai berikut : a. korupsi; b. penyuapan;

45

Bismar Nasution, Op.cit

Universitas Sumatera Utara

c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau


z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris yakni, ”money laundering”.Apa yang dimaksud dengan ”money laundering”, memang tidak ada definisi yang universal karena , baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai defenisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan money laundering dengan pencucian uang. 46 B. Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Money Laundering mulai banyak dibahas dalam buku-buku teks, baik di bidang hukum pidana, ekonomi maupun kriminologi. Problematika uang haram ini telah menyita perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Pencucian uang atau money laundering, bukan suatu tindak pidana yang baru. Kejahatan ini sudah berlangsung cukup lama dan mencakup ke berbagai bidang kehidupan. Pencucian uang (money laundering) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, dimana munculnya istilah ini erat kaitannya dengan perusahaan laundry. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan–perusahaan yang sah dan resmi. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian (laundry) yang ketika itu

46

Ibid


sangat terkenal di Amerika, yang kemudian digunakan oleh organisasi itu sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan illegal atau hasil kejahatan. 47 Pencucian uang ( money laundering ) sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1967. Pada saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every , merompak kapal Portugis berisi berlian senilai £325.000 poundsterling. Harta rampokan tersebut dibagi Henry Every bersama dengan seluruh anak buahnya sedangkan bagian dari Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat. Istilah money laundering baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Kegiatan ini

dimulai pada tahun 1900-an, dimana

Alphonso Capone atau lebih dikenal dengan Al Capone, yang membangun suatu usaha dari hasil kejahatan dimana-mana di wilayah Amerika. Ia adalah seorang yang menapak hingga mencapai posisi tertinggi dari profesi kejahatan yang dipilihnya dan membentuk sebuah organisasi yang bernama “Al Phonso Capone Second Hand Furniture Inc” Chicago. Al Capone, penjahat terbesar Amerika di masa lalu ini mencuci uang hitam dari hasil kejahatannya dengan menggunakan si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky adalah seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al capone melalui usaha binatu (laundry). Demikianlah muncul asal mula nama money laundering. Dalam laporan tahunan perusahaan tersebut tahun 1930 yang mempunyai markas di Metropole Levington Hotel Chicago,

47

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Op cit, hal. 1


mayoritas usahanya dipusatkan di Chicago, Cicero, Miami dan Florida. Usaha utamanya dibagi dalam

divisi–divisi, yaitu divisi pembuatan dan distribusi

minuman keras, divisi perjudian, divisi layanan hiburan, divisi asurasi dan industri. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1920 dan menghasilkan uang dalam setahun sebesar US $100 juta atau dalam rupiah Rp. 900. 000.000.000 (sembilan ratus milyar rupiah), dimana Al Capone sendiri sebagai pelaku kejahatan dipenjara bukan karena keterlibatannya dalam pembunuhan, pemerasan, penjualan obat bius, namun semata-mata karena menghasilkan uang dan tidak melaporkannya. 48 Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis illegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasian nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian digunakan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru

48

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang,Op.cit, hal 1


terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. 49 Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotika dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah. Karenanya muncul istilah narco dollar yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik. 50

B. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” ( dirty money ). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yakni : a. Melalui cara penggelapan pajak (tax evasion) Yang dimaksud dengan “penggelapan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. b.Melalui cara melanggar hukum Uang menjadi kotor dengan cara-cara melawan hukum, teknik-teknik yang biasanya dilakukan dengan cara penjulan obat-obat terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (drug sales), penjualan gelap (illegal gambling), penyuapan

(bribery),

terorisme

(terrorism),

pelacuran

(prostitusion),

perdagangan senjata (arms trafficking), penyelundupan minuman keras, 49

Tb. Irman, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, (Bandung: MQS Publishing, 2006),

50

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Op.Cit, hal 2

hal. 39.


tembakau dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, tobacco and pornography), penyelundupan imigran gelap (illegal imigration rackets/people smuggling) dan kejahatan kerah putih (white collar crime). 51 Praktik-praktik money laundering memang pada mulanya hanya dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotik dan obat-obat sejenis itu atau yang lebih dikenal dengan illegal drug trafficking. Namun kemudian money laundering diperlukan pula untuk dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan yang lain, seperti yang dikemukakan di atas. Sebenarnya diantara beberapa kegiatan yang bersangkutan dengan pengumpulan uang haram secara internasionla yang berasal dari drug trafficking bukanlah sumber utama. Porsi utama dari uang haram itu berasal dari tax evision, flight capital, dan dari irregular or hiden economies yang dibedakan dari overly criminal economies. Flight capital termasuk flight capital atas uang yang disediakan oleh negara maju (developed countries) dalam bentuk bantuan keuangan (financial aid), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali pada negara-negara berkembang tersebut sebagai illegal exported capital. Uang inilah yang sering ditempatkan di bank luar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut.52

51 52

Ibid, hal 16 Ibid, hal 16-17


C. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang Sering kali lahir pertanyaan mengapa uang hasil kejahatan perlu dicuci. John C. Keeney, deputy Assistant Attorney General, Criminal division, United States departement of justice , menjelaskan sebagai berikut: 53 “ If the money can be gotten into the bank or other financial institusion, it can be wired to any place in the world in a matter of seconds, coverted to any other currency, and used to pay expenses and recapitalize the corrupt bussines. The problem for the drug trafficker, aims merchant or tax evader then, is how to get his monet into a form in which it can be moved and used most efficiently without creating a paper trail that will lead law enforcement authorities to the illegal bussines. The process of doing that is what we call money laundering. There are many ways in which it is done.” (Jika uang kotor dapat dimasukkan ke bank atau lembaga keuangan lain, uang tersebut dapat dikirim ke berbagai temapat di dunia ini dalam beberapa detik, terselubung dalam mata uang asing dan digunakan untuk membiayai bisnis kejahatan. Permasalahan bagi penjual obat-obat terlarang atau penggelap pajak, adalah bagaimana untuk mendapatkan uangnya ke dalam suatu keadaan dimana uang tersebut dapat dipindahkan dan digunakan dengan efisien tanpa membuat surat-surat yang sah dimana hal ini akan mengarahkan penegak hukum kepada bisnis ilegal tersebut. Proses dalam melakukan hal tersebutlah yang disebut sebagai pencucian uang. Ada banyak cara untuk melakuk pencucian uang tersebut.) 53

Ibid, hal. 18


Tujuan dari tindak pidana pencucian uang adalah karena uang hasil kejahatan yang sangat besar jumlahnya maka dipecahkanlah uang tesebut dalam jumlah yang kecil sehingga ketika uang tersebut diserap ke peredaran menjadi tidak tampak atau tidak ketara. Uang itu harus dikonversi menjadi uang yang sah sebelum uang tersebut dapat diinvestasikan atau dibelanjakan yaitu dengan pencucian( laundering).54

3.

Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa

dilakukan dengan beberapa cara yakni: 55 1. Melalui kerja sama modal Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (Joint Venture Project). Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak. 2. Melalui agunan kredit Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan

54 55

Ibid, hal 18 Ibid, hal. 28


peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi. 3. Melalui perjalanan luar negeri Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah–olah uang tersebut berasal dari luar negeri. 4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri Dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang bersih. 5. Melalui penyamaran perjudian Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada lottre atau

sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan

nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut. 6. Melalui penyamaran dokumen Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti membuat double


invoice dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri 7. Melalui pinjaman luar negeri Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri. 8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu. Didasarkan pada tipologinya dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa modus: 56 1. Tipologi dasar a. Modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencurian uang, dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya adalah orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen, orang ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan, orang ketiga tersebut merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku sangat dekat sehingga dapat berkomunikasi setiap saat.

56

Tb. Iraman, Op cit, hal. 114


b. Modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang ketiga, dimana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. c. Modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus pertama dan kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Disini terjadi perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang dapat ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data-data lain yang mengarah pada nasabah itu, serta keluar masuknya dari proses transaksi baik yang menuju pada seseorang maupun pada aset-aset, atau pun pada pembayaran-pembayaran lain. d. Modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usaha-usaha lain. 2. Tipologi ekonomi a. Model smurfing, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlah-jumlah kecil dibawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam


rekening para smurfing di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang sama di kota yang berbeda atau disetorkan pada rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya. b. Model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan sesuatu atau uang. Perusahaan rangka dapat digunakan untuk penempatan (placement) dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka dapat terhubung satu dengan yang lain misal saham PT A dimiliki oleh PT B yang berada di daerah atau negara lain, sementara saham PT B sebagian dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan/atau PT D yang berada di daerah atau negara lain c. Modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari kombinasi modus perbankan dan modus usaha. Contohnya, pelaku pencucian uang menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B dan sebagian dana juga didepositokan ke bank C. Selain itu A meminjam uang ke bank D. Dengan bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan pokok pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian karena harus membayar bunga pinjaman namun uang illegal tersebut telah


berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang lengkap. d. Modus under invoicing, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jual barang tersebut sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam faktur. e. Modus over invoicing, merupakan kebalikan dari modus under invoicing. f. Modus over invoicing II, dimana sebenarnya tidak ada barang yang diperjualbelikan, yang ada hanya faktur-faktur yang dijadikan bukti pembelian (penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah pelaku pencucian uang. g. Modus pembelian kembali, dimana pelaku menggunakan dana yang telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah dia miliki. 3. Tipologi IT a. Modus E-Bisnis, menggunakan sarana internet. b. Modus scanner merupakan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumen-dokumen transaksi keuangan. 4. Tipologi Hitek Dimana suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema namun orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar tetapi bila dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dikenal dengan nama modus cleaning dimana kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menembus sistem data base suatu bank.


F. Tahapan dan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang Secara umun terdapat beberapa tahapan dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu : 57 1. Tahapan Penempatan ( Placement ) Merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan ( financial system ) atau upaya menempatkan uang giral ( cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain ) kembali ke sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai ke dalam sistem keuangan ini, terdapat pergerkan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, atau cara-cara lain seperti pembukaan deposito, pemversikannya ke dalam mata uang negara lain. Jadi, placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

57

Bismar Nasution, Op.Cit, hal 19


a. Menempatkan dana pada

bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti

dengan pengajuan kredit ke bank/ pembiayaan. b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/ pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan. e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi

atau

membelikan

hadiah

yang

nilainya

mahal

sebagai

penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembiayaannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Dengan “placement” dimaksudkan “the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity”. Dengan perkataan lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber di mana uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh penegak hukum. Metode yang paling penting dari “placement” ini adalah apa yang disebut sebagai “smurfing”.


Melalui “smurfing” ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

2. Tahapan Transfer ( Layering) Merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan, berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan ( placement ). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil placement ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan Internasional baik melalui bisnis nyang sah maupun perusahaan “ shell” ( perusahaan yang mempunyai nama dan badan hukum namun tidak melakukan kegiatan usaha apapun ).. Bentuk kegiatan ini antara lain: a. Transfer dana dari satu bank ke bank yang lain dan atau antar wilayah negara.


b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company. Jadi, dalam layering, pekerjaan dari pihak pencuci uang ( launderer ) belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan placement seperti yang diterangkan di atas. Jumlah uang haram yang sangat besar yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal usulnya itu. 3. Tahapan Menggunakan Harta Kekayaan ( Intergration ) Intergration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah,baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk kembali membiayai tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkakan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.


Sedangkan proses pencucian uang menurut Anwar Nasution, ada empat faktor yang dilakukan dalam proses pencucian uang yaitu : 58 a. Merahasiakan pemilik dan sumber uang hasil kejahatan tersebut. b. Mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa kemana-mana. c. Merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakanya oleh petugas hukum d. Memudahkan pengawasan uang tersebut oleh pemilik kekayaannya. G. Proses dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dapat Terjadi di Pasar Modal 59 1) Proses Placement melalui Pasar Modal Proses ini sangat jarang dilakukan melalui Pasar Modal karena proses ini merupakan proses dimana dana hasil tindak kejahatan masuk kedalam sistim keuangan. Dalam sistim Pasar Modal yang berlaku umum ( best practice ), investor yang membuka rekening efek atau membeli unit penyertaan Reksa Dana harus memasukkan dananya melalui sistim perbankan, yang artinya seleksi pendahuluan atas masuknya dana tersebut berada pada pihak Bank. Akan tetapi dengan semakin ketatnya persaingan antar Perusahaan Efek hal tersebut tidak dapat diabaikan, karena memang tidak ada satu aturan pun yang

58

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Op.cit,hal 23 Diakses dari http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/warta/2005_pebruari/money_laun dering.pdf tanggal 12 September 2010. 59


melarang Perusahaan Efek menerima dana nasabah dalam bentuk tunai.Selain itu terdapat beberapa mekanisme yang mungkin dapat digunkan dalam proses ini, yaitu antara lain: a) Penyetoran tunai pada saat margin call. Margin trading, praktik yang biasa dilakukan dalam Pasar Modal, adalah transaksi dimana pemodal dapat melakukan transaksi lebih besar dari dana yang dimiliki nasabah tersebut. Biasanya, Perusahaan Efek akan memberikan fasilitas ini hanya kepada nasabah yangbenar-benar dikenal oleh Perusahaan Efek tersebut. Tapi ada suatu kemungkinan dimana saat nasabah harus menyetor uang untuk menutup margin, dan karena waktu yang sangat mendesak untuk kliring, maka Perusahaan Efek tersebut akan menerima uang kas. Adapun uang kas tersebut dapat berasal dari Pelaku money laundering, orang yang tidak dikenal oleh sales Perusahaan Efek tersebut, melalui nasabah yang dikenal oleh penjual tersebut. Dalam kondisi seperti ini Perusahaan Efek tidak mempunyai cukup waktu untuk menelusuri asal-usul dana tersebut.

b) Masuknya uang tunai melalui mekanisme right issue. Right Issue atau yang lebih dikenal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, merupakan tindakan Emiten untuk menambah modal. Dalam suatu right issue ada kalanya Emiten menggunakan pembeli siaga, yang biasanya telah menjadi pemegang saham emiten tersebut. Pembeli siaga dapat terdiri dari beberapa pihak yang secara bersama-sama bersedia untuk membeli sisa saham


yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Dalam proses ini Pihak yang akan melakukan placement harus bekerja sama dengan Emiten, dimana Emiten tersebut bersedia menerima uang cash dari pembeli siaga. Selanjutnya uang cash dari tindak pidana kejahatan tersebut akan dibelikan saham yang tidak diambil oleh pemegang saham Emiten tersebut. Praktek seperti ini tentunya akan dibantu oleh Auditor yang mengaudit hasil penjatahan dalam right issue.

c) Pembelian Saham melalui Transaksi Luar Bursa. Pembelian saham dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Apabila transaksi di luar bursa, maka penjual dapat menerima uang dari Pelaku berupa uang tunai, yang selanjutnya Penjual dapat menstransfer saham tersebut kepada pelaku yang sebelumnya telah membuka rekening efek di Perusahaan efek lain. 2) Layering melaui Pasar Modal Pasar Modal lebih mudah digunakan dalam proses ini, karena biasanya uang hasil tindak pidana kejahatan sudah masuk ke sistem keuangan, sehingga Pasar Modal digunakan untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut. Kasus yang sederhana adalah indikasi Pasar Modal digunakan oleh para pembobol Bank BNI. Dalam kasus tersebut pembobol Bank BNI diindikasikan menggunakan uang hasil tindak pidana tersebut untuk membeli berbagai saham. Dan yang perlu dicatat dana pembelian tersebut sudah masuk sistem perbankan. Selain itu, pada proses ini, para Pelaku pencucian uang dapat menikmati keuntungan tambahan dari perdagangan saham yang dia lakukan. Hal tersebut


dapat pula dilakukan dengan aksi manipulasi pasar untuk menambah keuntungan melalui Pasar Modal. Pada umumnya pelaku sudah memiliki saham dalam jumlah yang signifikan, selanjutnya Pelaku bekerja sama dengan beberapa pihak mulai meniupkan rumor yang berupa misleading information sehingga harga saham dapat mengalami kenaikkan. Pelaku biasanya menambah kepemilikannya sehingga harga dapat merangkak naik lebih cepat. Setelah harga mencapai puncaknya, Pelaku mulai melepas kepemilikannya sehingga harga mulai turun, dan dia menangguk keuantungan dari proses layering tersebut. Dalam proses ini biasanya diikuti dengan tindak pidana yang lain terutama tindak pidana Pasar Modal. Pelaku tindak pidana pencucian uang, dalam proses layering, juga bisa melakukan pencucian uang melalui mekanisme, antara lain: a) Menggunakan mekanisme Debt to equity swap Semenjak krisis moneter, banyak perusahaan publik yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya termasuk hutang Bank. Setelah BPPN mengambil alih hutang-hutang tersebut, karena dibatasi waktu dan dikejar target setoran APBN, BPPN telah melelang kredit macet tersebut ke berbagai Pihak. Selanjutnya pemilik hak tagih baru tersebut memperjualbelikan hak tagih tersebut yang bisa jadi jatuh kepada pelaku tindak pidana. Selanjutnya pelaku menawarkan kepada Emiten tersebut untuk melakukan Debt to Equity Swap dengan rasio yang sangat menarik. Alhasil, pelaku tindak pidana sudah dapat memiliki saham perusahaan tercatat, tanpa dapat diindikasikan asal usul uang tersebut.


b) Menggunakan SPV dalam pembelian saham. Dengan menggunakan SPV yang berdomisili di negara-negara antah berantah yang sulit ditelusuri beneficial owners-nya, pelaku tindak pidana mulai mengumpulkan saham-saham yang blue chip dan menikmati hasil deviden dari perusahaan tersebut. c) Akusisi Perusahaan Terbuka Pelaku tindak pidana pencucian uang, untuk menyamarkan dananya, dapat melakukan akusisi perusahaan terbuka. Dengan adanya akusisi tersebut Pelaku terkena peraturan Penawaran Tender dimana salah satunya adalah klarifikasi dari Bank ataupun Perusahaan Efek bahwa Pelaku mempunyai cukup dana untuk melakukan Penawaran Tender. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut bekerja sama untuk memuluskan proses Penawaran Tender, yang pada ujung-ujungnya menempatkan Pelaku sebagai mayoritas di Perusahaan Terbuka tersebut. d) Manipulasi data Keuangan Perusahaan Terbuka. Pada tahap awal biasanya pelaku telah menjadi mayoritas di perusahaan tersebut,selanjutnya dana dari tindak kejahatan disamarkan dan dicampurkan oleh pelaku dengan pendapatan yang sah dari Perusahaan tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan pendapatan yang dramatis, yang otomatis bisa mengatrol harga saham Perusahaan tersebut di Bursa. Dalam proses ini biasanya pelaku bekerja sama dengan auditor yang mengaudit Perusahaan tersebut.


3) Proses Integration melalui Pasar Modal Dalam tahap ini yang diharapkan oleh Pelaku tindak pidana pencucian uang, adalah hasil yang sudah bisa dinikmati dari Pasar Modal, baik itu deviden,capital gain, ataupun dapat duduk sebagai Direksi atau Komisaris di Perusahaan Terbuka. Jadi dalam tahap ini serangkaian tindakan pencucian telah dilakukan, baik melalui Bank,pembelian properti,emas, dll telah dilakukannya. Jadi dana hasil penjulan barang-barang berharga tersebut dia investasikan di Pasar Modal, dan menikmati hasilnya secara leluasa. Pencucian uang melalui pasar modal cenderung lebih merupakan tahapan layering ataupun integration daripada tahapan placement. Namun hal itu bukan berarti tidak ada transaksi uang tunai di pasar modal. Penempatan uang tunai dalam kegiatan pasar modal dimungkinkan pada saat 60 : 1. Setoran awal pembukaan rekening nasabah 2. Kewajiban penyetoran tunai pada saat memenuhi margin call 3. Masuknya uang tunai dari pembeli siaga dalam proses right issue 4. Transaksi luar bursa Adapun proses layering atau integration di pasar modal dilakukan melalui 61 : 1. Transaksi bursa 2. Transaksi luar bursa 3. Penggunaan perusahaan Special Purpose Vehicle dalam transaksi.

60

Adrian sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Op.cit,hal 86.

61

Ibid, hal 87.


BAB IV PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL MELALUI PRINSIP MENGENAL NASABAH ( KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES ) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. 476/BL/2009

A.Fungsi dan Kewenangan Bapepam Dunia pasar modal merupakan sebuah industri yang terlibat erat dengan pelaku pasar dan lembaga keuangan yang bergelut dengan uang dan modal yang memiliki pengalaman

puluhan tahun,

sehingga

dikhawatirkan

memiliki

kemampuan untuk melakukan rekayasa finansial. Dimana rekayasa finansial yang terjadi di Pasar Modal dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian

suatu

negara atau bahkan dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian negara lain. Badan Pengawas Pasar Modal ( Bapepam ) adalah sebuah otorita yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi kegiatan Pasar Modal di Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal ( Bapepam ) sebagai otoritas tertinggi merupakan palang pintu hukum Pasar Modal di Indonesia. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan penegakan hukum ( law inforcement ) dari kaidah-kaidah hukum Pasar Modal. Bapepam memang bertugas dan berfungsi sebagai ujung tombak dan front terdepan dalam menegakkan hukum Pasar Modal. Karena itu, ditangan Bapepamlah terletak baik buruknya praktik Pasar Modal yang terjadi di Indonesia. 62

62

Munir Fuady, Pasar Modal Modern ( Tinjauan Hukum ) (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti,1996), hal 147

55 Universitas Sumatera Utara

Bapepam dihidupkan kembali pada tahun 1976 63 yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 52 tahun 1976, bab III, Pasal 8-15 yang berbunyi sebagai berikut : “Bapepam sebagai lembaga yang independent (berdiri sendiri) yang memiliki otoritas tertinggi di bidang Pasar Modal, maka setiap indakannya harus senantiasa berpedoman pada pilar-pilar kepentingan atas perkembangan pasar tanpa berpihak pada kepentingan salah satu pelaku pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bapepam merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di Pasar Modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas Pasar Modal demi terwujudnya kegiatan Pasar Modal modern yang teratur, aman, wajar, transparan, dan efisien serta penegakan peraturan ( law enforcement ) dan melindungi kepentingan investor Pasar Modal. Sementara itu, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1887 memberikan pen gertian yang hampir sama dengan pengertian di atas yaitu Badan Pengawasa Pasar Modal adalah pelaksana tugas di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Pasar Modal yang di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan dipimpin oleh seorang ketua.” Bapepam adalah badan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan bertugas :

63

Tjipto Darmadji, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, ( Jakarta: Salemba Empat 2001), hal 14.


a. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya melaui Pasar Modal, apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan sehat serta baik; b. Menyelenggarakan bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien; c. Terus-menerus

mengikuti

perkembangan

perusahaan-perusahaan

yang

menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal. Sesuai dengan pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 503/KMK.01/1997, Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas membina, mengatur dan mengawasi sehari-hari kegiatan Pasar Modal yang wajar,teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 3 Kepmenkeu RI No : 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, fungsi Bapepam adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal. 2. Penegakan peraturan di bidang Pasar Modal 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, pendaftaran dari Bapepam, dan pihak yang bergerak di bidang Pasar Modal. 4. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emitten dan perusahaan publik.


5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian. 6. Penetapan ketentuan Akuntansi di bidang Pasar Modal, dan 7. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi di atas, maka Undang-Undang Pasar Modal memberikan wewenang kepada Bapepam yaitu antara lain : 64 a. Memberi : 1) Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi dan Biro Administrasi Efek; 2) Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manager Investasi;dan 3) Persetujuan bagi Bank Kustodian b. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan/ atau direktur serta menunjuk managemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga

64

Diakses dari www.bapepam.go.id.wewenang/Bapepam , tanggal 6 austus 2010


Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan/atau direktur yang baru; d. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran; e. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undangundang ini dan/atau Peraturan Pelaksanaannya; f. Mewajibkan setiap pihak untuk : 1) Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; dan 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud. g. Melakukan pemeriksaan terhadap : 1) Setiap emiten atau perusahaan atau perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam;atau 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini. h. Menunjuk pihak lain untukmelakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g; j.

Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.


k. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat. l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan yang dimaksud m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal. n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal. o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau dalam peraturan pelaksanaannya. p.Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5; dan q. Melakukan hal-hal yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini. Kewenangan Bapepam tersebut secara umum dapat digolongkan ke dalam fungsi lembaga yaitu : 65 1. Lembaga Pembina 2. Lembaga Pengatur 3. Lembaga Pengawas Kewenagan Bapepam tersebut , apabila dapat dilaksanakan dengan benar sesungguhnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Pasar Modal secara

65

Munir Fuady, Op.cit, hal 116


global. Sebab, dimanapun juga Otoritas Pasar Modal, seperti SEC di Amerika Serikat memiliki 3 ( tiga ) fungsi utama yaitu : 1. Fungsi Rule Making Otoritas pengawas membbuat aturan-aturan main untuk Pasar Modal. Fungsi seperti ini disebut juga sebagai Quasi Legislative Power . Jadi merupakan kewenangan legislatif. 2. Fungsi Adjudicatory Merupakan fungsi otoritas pengawas untuk melakukan fungsinya sebagai Quasi Judisial Power. Jadi merupakan kewenangan judisial seperti yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Termasuk ke dalam fungsi ini misalnya mngadili atau memecat atau mencabut izin ataupun melarang pihak-pihak pelaku di Pasar Modal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Pasar Modal. 3. Fungsi Investigatory- Enforcement Fungsi ini membuat otoritas pengawas mempunyai wewenang investigasi dan enforcement. Ini dilakukan dengan memberikan wewenang kepada Bapepam kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang membuatnya semacam polisi khusus. Kewenangan Bapepam tersebut dapat diuraikan lebih lanjut secara spesifik sebagai berikut : a. Kewenagan Bapepam Sebagai Lembaga Pemeriksa Sebagai salah satu konketisasi dari peran Bapepam sebagai pengawas adalah kewenagna Bapepam untuk melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap


setiap pihak yang melakukan atau terlibat dalam pelanggaran perundangundangan di bidang Pasar Modal. 66 Yang dimaksud dengan pemeriksaan sesuai isi Pasal 100 Undang-undang Pasar Modal adalah : “ Kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data/ atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa ada tidaknya pelanggaran atas perundangundangan di bidang Pasar Modal. Maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya tersebut, Bapaepam dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : 67 1) Meminta keterangan dan/ atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelan ggaran terhadap perundang-undangan di Pasar Modal jika dianggap perlu; 2) Mewajibkan pihak

yang diduga melakukan atau terlibat

dalam

pelanggaran terhadap undang-undang di bidang Pasar Modal untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; 3) Memeriksa dan/ atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melkukan atau terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang Pasar Modal ataupun pihak lain jika perlu; 4) Menentukan syarat dan/atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul. 66 67

Ibid, hal 121 Pasal 100 UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.


8. Kewenagan Bapepam sebagai Lembaga Penyidik Kewenangan ini juga merupakan uraian lebih lanjut dari peranan Bapepam sebagai Lembaga Pengawas. Kewenangan Penyidikan ini dapat digunakan oleh Bapepam apabila menurut pendapatnya telah terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal atau masyarakat. Kedudukan dan kewenangannya sebagai lembaga penyidik bukanlah “terusan” dari kedudukannya sebagai lembaga pemeriksa melainkan merupakan kewenagan yang mandiri karena itu Bapepam dapat saja secara langsung menggunakan kewenangan penyidikan jika ada alasan untuk itu tanpa harus sebelumnya melakukan tindakan yang tergolong ke dalam kewenagan pemeriksaan. 68 Kewenagan ini dapat diuraikan sebagai berikut :69 1) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di Pasar Modal. 2) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di Pasar Modal. 3) Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat terhadap tindak pidana di Pasar Modal. 4) Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.

68 69

Munir Fuady, Op.cit, hal.126. Ibid, hal 127.


5) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal. 6) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap baarng bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitraan terhadap barang yang dijadikan barang bukti dalam pekara tindak pidana di bidang Pasar Modal. 7) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal. 8) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal. 9) Menyatakan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan. 10) Mengajukan permohonan izin kepada menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan dari tersangka pada bank sesuai dengan perundang-undangan di bidang perbankan. 11) Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan KUHAP. 12) Meminta bantuan aparat hukum lainnya.


B.

Kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK ) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah

Pusat Pelaporan Analisi Transaksi Keuangan ( PPATK ) didirikan pada tanggal 17 April 2002 bersamaan dengan disahkannya Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir saperti terorisme dan money laundering( pencucian uang). 70 Pasal 39 Undang-undang No 8 tahun 2010 memberi tugas kepada PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dan adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 40 Undang-undang No 8 tahun 2010 menyatakan bahwa PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang: a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

70

Diakses dari www.ppatk.go.id.Profil/SejarahPPATK,hal1 tanggal 2 juli 2010


b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; c. mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait; d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang; e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, menurut Pasal 42 UU No 8 Tahun 2010, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. 3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor menurut Pasal 43 UU No.8 Tahun 2010 , PPATK berwenang: a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;


b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang; c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur. 4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi menurut Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010, PPATK berwenang: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;


f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; i.

meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

j.

meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;

k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l.

meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Sedangkan kewenangan PPATK, antara lain 71 : 1. meminta dan menerima laporan dari PJK;

71

Ibid


2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. 3. melakukan audit terhadap PJK mengenai kepatuhan kewajiban sesuai ketentuan dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan. 4. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keunagna yang dilakukan secara tunai. 5. mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk komite koordinasi nasional untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 6. melaksanakan ketentuan konvensi internasional atau

rekomendasi

internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (predicate offences). Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, PPATK menerima laporan,yaitu : a. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan ( Pasal 23 ayat (1) huruf a UU No 8 Tahun 2010)


b. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi aau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. (Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No 8 Tahun 2010) c. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.. (Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No 8 Tahun 2010) d. Laporan yang disampakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu. (Pasal 34 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010) Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi. Disamping itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Keuangan juga dapat menerima informasi dari orang perseorangan mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang. Laporan butir a dan c, terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses penempatan ( placement ) pada perbuatan pencucian uang, sementara laporan butir b terutama lainnya, PPATK melakukan analisa, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian dimaksudkan untuk mendeteksi proses transfer ( layering ). Atas dasar laporan tersebut dan informasi


menyerahkan laporannya kepada pihak Penyidik dan Penuntut (Pasal 27). Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK menjalin kerjasama dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan Financial Intteligence Unit (FIU) dar negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dengan negara lain. membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya

C. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Pasar Modal

Berikut merupakan pedoman dalam pelaksanaan penerpan prinsip mengenal nasabah di pasar modal sesuai dengan

Peraturan V.D.10 dalam Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam No.476/BL/2009 : 1. Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib: a. membentuk unit kerja atau menugaskan anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; b. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang: 1) penerimaan, identifikasi, dan verifikasi Nasabah; 2) pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah,


3) pengkinian

data

Nasabah,

dan

penatausahaan

dokumen;

manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan 4) pelaporan dalam rangka pemenuhan peraturan perundangundangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme,

yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; c. menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bapepam dan LK; dan d. menyampaikan setiap perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bapepam dan LK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut 2. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. 3. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bertanggung jawab langsung kepada direksi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.


4. Kantor Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh kantor pusat di bawah koordinasi unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kantor pusat Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. 5. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal yang merupakan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek yang melakukan kegiatan keagenan dari Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek di bawah koordinasi unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek. 6. Dalam hal Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a.

Kontrak kerjasama penjualan Efek Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memuat ketentuan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


b. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh dan di bawah koordinasi Manajer Investasi; c. Manajer Investasi wajib bertanggungjawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap Nasabah Reksa Dana; d. Manajer Investasi wajib memiliki prosedur uji kelayakan dan pengawasan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah serta menerapkan prosedur dimaksud; dan e. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memberikan informasi data Nasabah kepada Manajer Investasi dengan ketentuan bahwa seluruh data Nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas Reksa Dana yang bersangkutan. 7. Tugas pokok dan tanggung jawab unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah: a. memastikan adanya sistem identifikasi Nasabah dan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, dan/atau transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme dan melakukan pemantauan sistem dimaksud; b. memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi;


c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait; d. menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, dan/atau transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme yang disampaikan oleh unit kerja terkait; dan e. menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme kepada direksi atau penanggung jawab untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 9. Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 9, unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait. 10. Penerimaan, Identifiksi, Verifikasi Nasabah a. Sebelum Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal menerima suatu Pihak menjadi Nasabah yang berinvestasi di Pasar Modal, baik melalui atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah dan meminta informasi mengenai: 1) Latar belakang dan identitas calon nasabah; 2) Maksud dan tujuan pembukaan rekening Efek calon nasabah;


3) Informasi lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; 4) Identitas pihak lain (beneficial owner) dalam hal calon nasabah untuk dan atas nama pihak lain ( beneficial owner ). b. Informasi mengenai calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. c. Informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi: 1) Calon Nasabah Perorangan, sekurang-kurangnya terdiri dari: a)

Latar belakang dan identitas nasabah yan memuat :

b)

Keterangan mengenai pekerjaan;

c)

Alamat tempat kerja dan nomor telepon;

d)

Specimen tanda tangan;

e)

Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) bagi nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f)

Keterangan mengenai sumber dana;

g)

Rata-rata penghasilan;

h)

Maksud dan tujuan investasi;

i)

Nama bank nasabah dan nomor rekening nasabah di bank; dan

j)

Informasi dan dokumen lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.


2) Calon Nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari : a)

Nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisir;

b)

Bentuk badan usaha atau badan hukum;

c)

Akta pendirian atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Calon nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional sekurang-kurangnya berupa nama, alamat kedudukan lembaga atau perwakilan, specimen tanda tangan dari pihak-pihak yang ditujuk berwenang mewakili lembaga tersebut dan surat penunjukan atau kuasa dari pihak yang berwenang. 4) Dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain (beneficial owner ) untuk membuka rekening Efek, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memperoleh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3) terkait pihak lain (beneficial owner ) dimaksud dan hubungan hukum, penugasan,serta kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama pihak lain ( beneficial owner ) dimaksud. d. Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung mengenai calon nasabah ( customer due diligence ) dengan melakukan hal-hal antara lain :


1) Meneliti kebenaran informasi dan dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan ; 2) Dalam hal terdapat keraguan atas informasi dan dokumen yang diterima oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal wajib memastikan kebenaran identitas,informasi dan dokumen mengenai calon nasabah antara lain dengan cara : a)

Melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen;

b)

Meminta dokumen

3) Melakukan pemerikasaan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah;dan 4) Melakukan penelahaan mengenai pengendali calon Nasabah; e. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat ( enhanced due diligence ) terhadap calon nasabah dan pengendali calon nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan

mempunyai resiko tinggi terhadap praktik pencucian

uang dan/atau risiko tinggi dalam pendanaan kegiatan terorisme. Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari : 1) latar belakang atau profil calon nasabah dan calon pengendali nasabah yang termasuk orang populer secara politis ( politically exposed person ) atau nasabah yang berisiko tinggi ( high risk customer );


2) bidang usaha calon nasabah yang termasuk usaha yang berisiko tinggi ( high risk bussines ); 3) negara atau teritori asal calon nasabah. Domisili calon nasabah, atau yang dilakukannya transaksi yang termasuk negara berisiko tinggi ( high risk countries ); dan/atau f. Verifikasi yang lebih ketat ( enhanced due diligence ) terhadap calon nasabah atau calon pengendali nasabah akan dilakukan sebagai berikut : 1) verifikasi terhadap informasi dan dokumen calon nasabah dan pengendali calon nasabah tidak hanya berdasarkan informasi dan dokumen yang diberikan oleh calon nasabah tersebut, namun didasarkan pada kebenaran informasi dan dokumen,kebenaran sumber informasi dan dokumen dan jenis informasi dan dokumen terkait; dan 2) verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon nasabah dimaksud dengan pihak ketiga. g. Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 4) merupakan Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di dalam negeri, maka Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di dalam negeri tersebut telah memperoleh serta melakukan

verifikasi

dan

identifikasi

atas

dokumen

pendukung

sebagaimana dimaksud pada huruf c dan bersedia memberikan informasi


dan salinan dokumen pendukung Nasabah jika dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. h. Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 4) merupakan Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurangkurangnya setara dengan Peraturan ini, maka Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri tersebut telah memperoleh dokumen pendukung Pihak lain dan telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud dan bersedia memberikan informasi dan salinan dokumen pendukung Nasabah jika dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Jika Prinsip Mengenal Nasabah di negara Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal luar negeri tersebut tidak setara dengan peraturan ini, maka Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berdasarkan peraturan

Peraturan V.D.10

dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.476/BL/2009. i.

Persetujuan pembukaan rekening Efek atau hubungan usaha dapat diberikan setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan Nasabah melakukan kegiatan pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme, antara lain catatan, dokumen, daftar, informasi mengenai pelanggaran dan/atau kejahatan.


j.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dilarang untuk membuka atau memelihara rekening Efek anonim atau rekening Efek yang menggunakan nama fiktif.

k. Pembukaan rekening Efek atau hubungan usaha dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota direksi atau manajemen senior Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.

11. Pemantauan Rekening Efek dan Transaksi Nasabah, Pengkinian Data Nasabah, dan Penatausahaan Dokumen. a. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. b. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk menelusuri

setiap

transaksi,

apabila

diperlukan,

termasuk

untuk

penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi. c. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah termasuk pemantauan


dan analisa terkait dengan kemungkinan tindak pidana asal (predicate offense) dan Pendanaan Kegiatan Terorisme. d. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh Nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK. e. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat (enhanced due diligence) terhadap Nasabah dengan pendekatan berbasis risiko, antara lain apabila: 1) terdapat perubahan profil atau informasi penting Nasabah yang signifikan sesuai dengan tingkat risiko; 2) terdapat peningkatan nilai transaksi atau trading limit yang signifikan dan/atau; 3) perintah transaksi dilakukan oleh pemegang rekening Efek tanpa adanya alas hukum yang sah f. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening Efek dan transaksi Nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK. g. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengkinian data Nasabah dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 11.


h. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan pada huruf f dan huruf g dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening Efeknya 12. Manajemen Risiko : a. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal secara keseluruhan. b. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup: a) pengawasan oleh pengurus Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal b) pendelegasian wewenang; c) pemisahan tugas; dan d) sistem pengawasan interen termasuk audit interen. c. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf b. d. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengujian dan tes secara acak (sampling) terhadap keefektifan dari sistem dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan mendokumentasikan pengujian tersebut guna perbaikan dan pengembangan sistem yang dimiliki.


e. Penyedia

Jasa

Keuangan

di

bidang

Pasar

Modal

wajib

mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang mungkin timbul di berbagai unit kerja terkait 13. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan pelaporan kepada PPATK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme 14. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan: a. Untuk mencegah digunakannya Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal sebagai sarana dan/atau tujuan pencucian uang atau Pendanaan Kegiatan Terorisme yang melibatkan Pihak interen Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, b. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada semua karyawan yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) menyusun program pelatihan; 2) menyampaikan program pelatihan kepada Bapepam dan LK;


3) melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun; dan 4) melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada Bapepam dan LK

D. Dampak penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Pasar Modal Awal dari pada penetapan masalah pencucian uang menjadi sebuah tindak pidana adalah sejak dikeluarkannya UU No 15 tahun 2002 pada 17 April 2002. Diterbitkannya undang-undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia yang dimasukkan ke dalam daftar hitam, yaitu dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif, menurut istilah mereka Non-Cooperative Countries and Territorries ( NCCT’s) sejak Juni 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam Financial Action Task Force

(FATF ) on Money Laundering . Untuk

menunjukkan tekad bulat Indonesia dalam memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang telah diterbitkan sebuah undang-undang baru sebagai ganti UU 15 tahun 2002 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan UU. 25 tahun 2003 . Adalah UU No. 8 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu wujud perhatian Indonesia terhadap masalah pencucian uang yang dianggap tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kaitannya dengan rezim anti pencucian uang di Indonesia , Ketua Bapepam menyatakan bahwa :


a. Pasar Modal merupakan salah satu tempat yang potensial untuk melakukan kegiatan pencucian uang, karena: 1) Memiliki karakteristik yang unik 2) Tidak lepas dari perbankan dan bidang lain b. Bapepam

sendiri

tidaklah

cukup

untuk

mencegah

atau

menanggulangi kejahatan pencucian uang di Pasar Modal, melainkan perlu koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak atau lembaga terkait, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri c. Pengawasan yang terus menerus terhadap kepatuhan para pelaku Pasar Modal dan penegakan hukum akan terus dilakukan secara tegas.72 Tindak pidana pencucian uang harus diberantas karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang mengahasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar dimana asal usul kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara, termasuk melalui Pasar Modal. Kejahatan ini harus dicegah agar tidak semakin meningkat bahkan pencucian uang harus segera diberantas agar intensitas kejahatan yang terjadi di Pasar Modal dapat berkurang sehingga stabilitas perekonomian negara dan keamanan negara terjaga. Pencucian uang memang memiliki dampak-dampak makro-ekonomi yang tidak langsung ( indirect macroeconomic effects). Akumulasi dari dana yang dicuci tiap tahunnya kemungkinan lebih besar tiap tahunnya, menambah potensi

72

Diaskses dari http://www.kiva.org// tanggal 23 Juli 2010.


bagi distabilisasi yang secara ekonomis merupakan kegiatan yang tidak efisien, baik terjadi secara lintas batas maupun dalam negeri. Namun sangat sulit mengidentifikasi dugaan tindak pidana pencucian uang di pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas, meski sebagian kalangan pelaku pasar sudah cukup memahami aturan yang ada. Banyak pelaku money laundering telah menjadikan bursa efek sebagai mesin cuci uang yang efektif. Tapi semua praktik pencucian seperti itu baru bisa dilakukan jika ada keterlibatan - sengaja atau tidak sengaja - perusahaan efek (PE). Tanpa ada bantuan perusahaan efek (PE), pelaku money laundering tidak mungkin bisa melakukan

transaksi

saham

di

bursa

efek

atau

di

pasar

modal.

Sayangnya sejauh ini belum banyak perusahaan efek yang secara suka rela melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction report STR) di bursa efek dimana berdasarkan statistik PPATK jumlah pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sangat minim mengingat banyaknya perusahaan efek,pengelola reksa dana, dan bank kustodian yang berjumlah ratusan perusahaan. 73 Untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal maka diterapkanlah prinsip mengenal nasabah.. Dalam kaitan dengan pengenalan nasabah, Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 telah mengatur bahwa Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang:

73

Adrian sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Op.cit,hal 84.


1. Penerimaan Nasabah 2. Pengidentifikasian nasabah 3. Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah 4. Manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah Selain itu, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan atas Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Bapepam dan PPATK. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, laporan tersebut wajib disampaikan kepada selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diketahuinya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1. Menyimpang dari profil, karakteristik, ataupun kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan 2. Patut diduga dilakukan dengan tujun untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan 3. Yang dilakukan ataupun batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana Dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Pasar Modal diharapkan akan membawa kebaikan-kebaikan pada Pasar Modal Indonesia, dimana diharapkan prinsip mengenal nasabah di Pasar Modal dapat membawa dampak sesuai pada bagian menimbang pada surat keputusan Ketua Bapepam –LK No.476/BL/2009


yaitu untuk menciptakan industri Pasar Modal yang sehat serta terlindung dari praktik-praktik tindak pidana pencucian uang .


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Lahirnya Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle/KYC Principle) di Pasar Modal untuk mencegah kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk penyedia jasa keuangan di Pasar Modal memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lain atau lembaga keuangan lainnya dan bahwa penyedia jasa keuangan di Pasar Modal juga tidak bisa terlepas begitu saja. Dengan penerapan Prisip Mengenal Nasabah di Pasar Modal bertujuan dan berorientasi sebagai instrumen pencegahan pencucian uang yang dilakukan oleh Bapepam agar penyedia jasa keuangan di Pasar Modal dapat mengenali profil nasabahnya dan karakteristik setiap transaksi nasabah, sehingga penyedia jasa keuangan dapat mengidentifikasi transksi-transaksi yang dilakukan nasabahnya, apakah

transaksi

biasa

atau

transaksi

mencurigakan

(suspicious

transactions), sehingga dapat ditindaklanjuti 2. Tindak Pidana Pencucian uang dapat terjadi di Pasar Modal melalui tahapan- tahapan yaitu : Tahapan Penempatan (Placement ), Tahapan Transfer (Layering ) dan Tahapan Menggunakan Harta Kekayaan (Integration ). Tahapan Penempatan (Placement ) terjadi pada saat margin


call , melalui mekanisme right issue dan pembelian saham melalui transaksi luar bursa. Tahapan Transfer (Layering ) terjadi pada saat mekanisme Debt to equity swap, penggunaan SPV dalam pembelian saham, akuisisi perusahaan terbuka, dan manipulasi data keuangan perusahaan terbuka. Tahapan Menggunakan Harta Kekayaan (Integration ) terjadi juga pada penggunaan SPV dalam pembelian saham, transaksi bursa dan transaksi luar bursa. 3. Dalam melaksanakan fungsinya Bapepam berwenang mengeluarkan peraturan yang bersifat mengikat. Sesuai Surat Keputusan Ketua Bapepam No.476/BL/2009 maka setiap penyedia jasa keuangan di Pasar Modal wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah demi pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan dengan cara penerimaan, identifikasi dan verifikasi nasabah

B. Saran Dengan melihat kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 1. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Pasar Modal haruslah diterapkan secara menyeluruh dan pemberian sanksi yang tegas karena sampai saat ini dalam penerapannya Prinsip Mengenal Nasabah masih terkendala karena banyak Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal yang tidak melaporkan walaupun ada transaksi mencurigakan.


2. Agar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah lebih maksimal maka Bapepam harus lebih memberikan perhatian dalam hal penyuluhan mengenai ciri khas atau proses-proses serta karakteristik pencucian uang (money laundering ) yang bagaimana yang biasa terjadi di Pasar Modal sehingga penyedia jasa keuangan dalam mengidentifikasi pencucian uang ( money laundering ) dapat melakukannya dengan tepat. 3. Dalam hal menerapkan Keputusan Ketua Bapepam No. 476/BL/2009 lebih melibatkan pihak-pihak lain seperti PPATK agar dalam pelaksanaannya Keputusan Ketua Bapepam tersebut dapat dilakukan dan diterapkan dengan maksimal.


BAB III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL. Dalam Black s Law Dictionary disebutkan, bahwa money laundering atau

Recommend Documents