1.4. Modul Mengenai Pengaturan Pemberantasan Pencucian Uang Di Indonesia

PPATK E-LEARNING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME Bagian 4: Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia

Modul E-Learning 1

PENGENALAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Bagian Keempat. Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia

Tujuan Modul bagian keempat yaitu Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia bertujuan untuk menjelaskan: a. Pengaturan tindak pidana pencucian uang b. Kriminalisasi pidana pencucian dalam UU 8/2010 c. Peran pihak pelapor dan pihak terkait lainnya d. Pembentukan PPATK dan tugasnya

1.4. Modul Mengenai Pengaturan Pemberantasan Pencucian Uang Di Indonesia 1.4.1. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat ini pemberantasan pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU 8/2010 tersebut

menggantikan

undang-undang

sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangGambar 1 Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Dalam UU 8/2010, mengatur berbagai hal dalam upaya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang, yaitu:

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected], website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 1 dari 10


1. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang 2. Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Pihak Pelapor 3. Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 4. Aspek penegakan hukum 5. Kerjasama

1.4.2. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU 8/2010 Tindak Pidana Asal Sesuai dengan Pasal 2 UU 8 Tahun 2010, tindak pidana yang menjadi pemicu (disebut sebagai “tindak pidana awal”) terjadinya pencucian uang meliputi:

Gambar 2 Tindak Pidana Awal



Korupsi



Dibidang perbankan



Penyuapan



Dibidang pasar modal



Narkotika



Dibidang perasuransian



Psikotropika



Kepabeanan



Penyelundupan tenaga kerja



Cukai



Penyelundupan imigran



Perdagangan orang


Hal 2 dari 10




Perdagangan senjata gelap



Prostitusi



Terorisme



Dibidang perpajakan



Penculikan



Dibidang kehutanan



Pencurian



Dibidang lingkungan hidup



Penggelapan



Dibidang kelautan dan perikanan



Penipuan



Tindak pidana lainnya yang diancam



Pemalsuan uang



Perjudian

dengan pidana penjara 4 (empat tahun) atau lebih

Harta Hasil Tindak Pidana Harta hasil tindak pidana dalam pengertian formil merupakan harta yang dihasilkan dari suatu tindak pidana yang disebutkan sebagai tindak pidana asal pencucian uang. Selain harta hasil tindak pidana asal tersebut, harta lain yang dipersamakan dengan harta hasil tindak pidana menurut UU 8/2010 adalah harta yang patut diduga atau diketahui akan Gambar 3 Harta Hasil Tindak Pidana

digunakan atau digunakan secara langsung

maupun tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, ataupun terorisme perorangan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU TPPU meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected], website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 3 dari 10


TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada : 1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi: a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana 2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi : a. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan b. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Anti-Tipping-Off Selain tindak pidana pencucian uang, UU 8/2010 juga mengatur tindak pidana bagi pelaku yang membocorkan dokumen dan keterangan yang diterima yang berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang, kecuali dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana undang-undang (anti-

tipping-off). Gambar 4 Anti-Tipping-Off

1.4.3. Peran Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pihak Pelapor dan Pihak Terkait Lainnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi PPATK, Pihak Pelapor, regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya termasuk masyarakat. Berikut adalah gambaran secara singkat hubungan fungsional antar pemangku kepentingan dalam rezim anti Pencucian Uang di Indonesia.


Hal 4 dari 10


1.

Masyarakat

Masyarakat

yang

dimaksudkan

adalah

masyarakat pengguna jasa keuangan atau yang berkaitan dengan keuangan, seperti nasabah bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun dan lainnya termasuk peserta lelang, pelanggan pedagang emas, properti, dan sebagainya. Peran masyarakat ini adalah memberikan data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan

Gambar 5 Masyarakat

hubungan usaha dengan Pihak Pelapor, sekurang-kurangnya meliputi identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Hal ini selaras dengan slogan “Kalau Bersih Kenapa Risih”. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang.

2.

Pihak Pelapor dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pihak Pelapor adalah pihak yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagai berikut: a. Penyedia Jasa Keuangan: 1) bank; 2) perusahaan pembiayaan; 3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4) dana pensiun lembaga keuangan; 5) perusahaan efek; 6) manajer investasi;

Gambar 6 Pihak Pelapor dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


Hal 5 dari 10


7) kustodian; 8) wali amanat; 9) perposan sebagai penyedia jasa giro; 10) pedagang valuta asing; 11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12) penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; 13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14) pegadaian; 15) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau 16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain: 1) perusahaan properti/agen properti; 2) pedagang kendaraan bermotor; 3) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4) pedagang barang seni dan antik; atau 5) balai lelang. Laporan yang wajib disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan ke PPATK: 

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)



Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)



Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri

Laporan yang wajib disampaikan oleh Penyedia Barang dan atau jasa ke PPATK: 

Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Agar bisa melaporkan transaksi ke PPATK, Pihak pelapor wajib menerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dengan melakukan : 

identifikasi Pengguna Jasa,



verifikasi Pengguna Jasa; dan


Hal 6 dari 10




pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK. Laporan yang disusun tersebut bersumber dari hasil pengawasan atas pemberitahuan setiap orang yang membawa Uang Tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang keluar atau masuk wilayah pabean RI senilai Rp 100 juta atau lebih.

3.

Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Pihak Pelapor dilaksanakan oleh PPATK apabila terhadap Pihak Pelapor yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengaturnya.

Gambar 7 Lembaga Pengawas dan Pengatur

Pihak-pihak yang menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Penyedia Jasa Keuangan antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO), Badan Pengawas Perdagangaan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI),

Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil

dan Menengah) 4.

Lembaga Penegak Hukum

Penyidikan Kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected], website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 7 dari 10


Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Penuntutan 1) Kejaksaan

Gambar 8 Lembaga Penegak Hukum

Melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. 2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik KPK sesuai dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Proses Pengadilan 1) Pengadilan Umum Melakukan pemeriksaan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal di luar tindak pidana korupsi 2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi Pihak terkait lainnya Berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, perusahaan BUMN dan swasta, maupun masyarakat luas, menjadi bagian yang saling melengkapi dari sistem anti pencucian uang di Indonesia.


Hal 8 dari 10


1.4.4. Pembentukan Lembaga PPATK dan Tugasnya Pembentukan Lembaga PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara umum dikenal sebagai unit intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU), dibentuk sejak tahun 2002 melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan secara khusus diberikan mandat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Gambar 9 Pembentukan Lembaga PPATK dan Tugasnya

PPATK

merupakan

lembaga

independen,

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan melaporkan kinerjanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur. Tugas PPATK Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK berperan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kewenangan yang diberikan antara lain pengelolaan database, menetapkan pedoman bagi Pihak Pelapor, mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, mewakili Pemerintah dalam forum internasional, menyelenggarakan edukasi, melakukan audit kepatuhan dan audit khusus, memberikan rekomendasi dan atau sanksi kepada Pihak Pelapor, dan mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Di samping peran tersebut, peran utama lainnya adalah melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, dengan beberapa kewenangan antara lain meminta dan menerima laporan dan informasi dari berbagai pihak, meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi, dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.


Hal 9 dari 10


1.4.5. Ringkasan 1.

Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang

2.

Harta hasil tindak pidana merupakan harta yang dihasilkan dari suatu tindak pidana yang disebutkan sebagai tindak pidana asal pencucian uang

3.

Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan hasil tindak pidana, yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu aktif dan pasif.

4.

PPATK mengemban peran sentral untuk mencegah dan memberantas pencucian uang di Indonesia

5.

Terdapat peran dari berbagai pihak yaitu masyarakat pengguna jasa, Pihak Pelapor, Lembaga pengawas dan Pengatur, dan aparat penegak hukum, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.


Hal 10 dari 10

1.4. Modul Mengenai Pengaturan Pemberantasan Pencucian Uang Di Indonesia

Recommend Documents