PT Bank OCBC NISP, Tbk Anti Money Laundering & Counter Financing Terrorism
KUTIPAN KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
I.
PENGANTAR PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") adalah perusahaan publik yang terdaftar dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Nomor 40 tahun 2007. Bank resmi menjadi Bank Umum pada tahun 1967, Bank Devisa pada tahun 1990, dan Perusahaan Publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Bank berkomitmen penuh untuk menerapkan standarisasi dalam upaya untuk mematuhi regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU – PPT). Kutipan ini memberikan informasi terkait implementasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diterapkan oleh Bank. Manajemen (Direksi dan Dewan Komisaris) dan seluruh karyawan berkomitmen untuk mematuhi standar yang ada untuk melindungi Bank dan reputasinya disalahgunakan untuk pencucian uang dan / atau pendanaan teroris atau tujuan ilegal lainnya. Bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator terkait lainnya seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemerintah Indonesia telah memiliki ketentuan hukum yang berlaku dan dirancang untuk pencegahan kejahatan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan dari regulasi yang telah ditetapkan adalah untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu, Bank wajib mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Bank akan meninjau ulang tujuan, strategi, serta kerangka program APU-PPT secara berkala dan berusaha menjaga agar program yang telah disusun dijalankan dengan efektif dan mencerminkan praktik terbaik sesuai implementasi regulasi APU-PPT yang berlaku untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
II.
STRUKTUR DAN KEBIJAKAN Pengawasan aktif Bank terhadap program APU-PPT dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, dan pelaksanaan/implementasi program APU-PPT berada dibawah tanggungjawab Kepala Divisi AML CFT beserta seluruh anggota tim ("Divisi") yang telah ditunjuk oleh Manajemen. Divisi ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank terhadap regulasi APU-PPT yang dikeluarkan oleh PPATK dan OJK. Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur mengenai standar dan prinsip – prinsip penerapan APU-PPT. Kecukupan atas standar pedoman APU-PPT membantu memastikan bahwa penerapan program APU-PPT diimplementasikan ke dalam kegiatan operasional perbankan sehari-hari. Semua kebijakan dan prosedur yang ada dipublikasikan melalui media yang mudah diakses sehingga dapat diketahui oleh seluruh karyawan Bank. Kebijakan dan prosedur akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan penerapan regulasi APU-PPT yang terkini.
III.
CUSTOMER DUE DILIGENCE Bank menerapkan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah untuk memastikan bahwa semua jenis calon nasabah/nasabah harus melalui proses identifikasi dan verifikasi. Prosedur prinsip mengenal nasabah telah diimplementasikan di seluruh kantor cabang dan unit bisnis. Tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah adalah Bank memiliki informasi dan data pendukung yang
1|Page
cukup tentang profil calon nasabah/nasabah, pihak-pihak yang berhubungan dengan nasabah, dan juga pengendali akhir nasabah. Prosedur mencakup persyaratan dokumen yang wajib disertakan, penerapan due diligence yang lebih ketat untuk area berisiko tinggi dan PEP, screening proses, pemantauan transaksi, dan pengkinian data nasabah. Bank wajib menolak untuk membuka rekening calon nasabah atau menutup rekening nasabah, jika memenuhi salah satu kondisi berikut: a) Tidak dapat memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Bank mengetahui identitas yang sebenarnya dari nasabah dan/atau UBO atau bidang usaha nasabah; b) Diketahui dan/atau diduga menggunakan dokumen/identitas palsu; c) Aset yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana; d) Melakukan hubungan bisnis dengan individu atau perusahaan yang diketahui atau diduga merupakan teroris atau organisasi teroris/kriminal atau terdaftar pada daftar black list regulator APU-PPT atau aparat penegak hukum; e) menggunakan rekening anonim atau rekening yang dioperasikan untuk shell bank. IV.
CORRESPONDENT BANKING Bank telah menerapkan prosedur untuk layanan correspondent banking. Prosedur mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a) Permintaan untuk memberikan informasi untuk mengetahui kegiatan bisnis, manajemen dan struktur kepemilikan, peraturan dan pengawasan di negara correspondent banking, pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dan pengawasan termasuk penilaian risiko kepatuhan correspondent banking dalam menerapkan regulasi APU-PPT; b) Klasifikasi risiko correspondent banking; dan c) Memperoleh persetujuan pejabat senior untuk menyetujui atau menolak hubungan bisnis dengan correspondent banking. Bank wajib menolak untuk membuka rekening atau membina hubungan bisnis kepada shell bank. Correspondent Banking harus memberikan konfirmasi bahwa mereka tidak akan memberikan layanan perbankan atau terlibat dalam bisnis dengan shell bank.
V.
PELAPORAN Bank memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tunai dengan jumlah tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku, transaksi keuangan mencurigakan, dan perintah transfer dana internasional. Transaksi yang mencurigakan harus ditangani dengan analisa yang komprehensif dan dieskalasi kepada Direktur Kepatuhan untuk disetujui/tidak disetujui dilaporkan kepada regulator.
2|Page
VI.
PENILAIAN RISIKO APU – PPT TERHADAP PRODUK/LAYANAN BANK Produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank dapat menimbulkan tingkat risiko yang tinggi terhadap pencucian uang atau pendanaan terorisme yang tergantung pada fitur dari produk atau layanan yang ditawarkan. Produk atau layanan Bank dapat digunakan oleh pihak – pihak yang tidak diketahui / anonim, atau melibatkan volume transaksi yang tinggi. Bank menerapkan analisis dan pengukuran risiko terhadap produk atau layanan sebagai tindakan pencegahan (exante) untuk meminimalisir risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme serta mencegah pelanggaran peraturan terkait produk atau layanan perbankan.
VII.
SANCTIONS COMPLIANCE Implementasi sanctions Compliance penting dalam kegiatan perbankan. Bank OCBC NISP perlu menyusun pembatasan dan kontrol pada pergerakan barang, jasa, dan dana milik nasabah yang ditransaksikan melalui produk dan layanan yang disediakan. Tujuan implementasi Sanctions Compliance adalah untuk menjaga Bank OCBC NISP dari risiko kepatuhan, risiko operasional, dan risiko reputasi. Bank OCBC NISP menerapkan prosedur Sanctions AML-CFT sebagai bentuk mitigasi risiko. Implementasi ini didasari oleh implementasi yang telah diterapkan Group dan regulasi Sanctions yang dikeluarkan pemerintah/yurisdiksi lokal, lembaga internasional/multilateral dan negara pemilik mata uang.
VIII.
PENATAUSAHAAN DOKUMEN Bank wajib mendokumentasikan seluruh data, dokumen, dan informasi mengenai nasabah dan transaksi keuangan nasabah. Sesuai regulasi APU-PPT yang berlaku, Bank mendokumentasikan data, dokumen, dan informasi mengenai nasabah dan transaksi keuangan nasabah minimal 5 (lima) tahun, meskipun retensi dapat dilakukan lebih lama seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Bank akan memberikan informasi dan/atau dokumen nasabah atau transaksi keuangan nasabah hanya kepada pihak yang kompeten dan berwenang seperti yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan terkait.
IX.
PELATIHAN Bank telah menerapkan program pelatihan APU-PPT untuk semua staf. Program pelatihan Bank disesuaikan dengan masing-masing tugas dan tanggungjawab unit kerja operasional dan unit kerja bisnis untuk memastikan semua staf menyadari pola yang berbeda, metode, teknik, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan teroris yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional perbankan sehari-hari. Program-program pelatihan mencakup kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan Program APU-PPT serta peran dan tanggung jawab karyawan untuk membantu pemberantasan pencucian uang atau pendanaan terorisme serta menghindarkan Bank dijadikan media bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme dari hasil kejahatan.
3|Page
X.
INTERNAL CONTROL Bank telah memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Program APU-PPT yang telah Bank susun merupakan objek yang harus dikontrol secara independen oleh Satuan Kerja Audit Internal. Kontrol yang dilakukan meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, pengawasan internal, dan tanggung jawab unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan program APU-PPT.
Kutipan kebijakan ini merupakan satu kesatuan dari Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Bank dan efektif berlaku sejak tanggal 18 Mei 2015.
4|Page
