BULLETIN FEBRUARI ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BULLETIN

STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

FEBRUARI

2016

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: [email protected] website: http://www.ppatk.go.id

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

1

Volume 72/Thn VII/2015

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME Februari 2016 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016)

Bulletin Statistik

bps PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013

Ringkasan Eksekutif

Buletin Statist ik

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN D AF T AR I SI:

PUSAT PELAPORAN DAN

Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk Volumedalam 36/Thn IV/2013 menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Maret Uang 2013 di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak ANALISIS TRANSAKSI Pidana Pencucian Uang KEUANGAN (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 36/Thn IV/2013 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh PihakVolume Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), Maret 2013 serta Ditjen Bea Cukai; ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Di awal tahun 2016, jumlah penyampaian laporan Volume ke PPATK semakin 36/Thn IV/2013 bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Februari 2016 Maret 2013 terutamaTRANSAKSI terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, LTPBJ, dan LPUT ANALISIS KEUANGAN yang masing-masing bertambah sebanyak 371,6 ribu LTKT, 216,1 ribu LTKT, 4,8 ribu LTKM, 2,8 ribu LTPBJ, dan 3 LPUT. Dengan adanya penambahan laporan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 31.775.620 laporan atau meningkat sebanyak 4,2 persen dibandingkan jumlah Volume 36/Thn IV/2013 ANALISIS kumulatifTRANSAKSI laporan per KEUANGAN akhir Desember 2015. Bila diamati Maret 2013 perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Februari 2016 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 14,1 persen, terutama penerimaan LTPBJ dan LTKL yang masingmasing turun sebanyak 38,5 persen dan 19,0 persen. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Terkait fungsi analisis, selama Februari 2016, PPATK telah Volume 36/Thn IV/2013 menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Maret 2013 penyidik sebanyak 23 HA, dengan 20 HA diantaranya merupakan HA inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 3 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 11 HA (47,8 persen). Volume 36/Thn IV/2013 Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK Maret 2013 juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Februari 2016, belum terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut LHP) yang disampaikan kepada penyidik terkait. Dengan demikian, jumlah LHP telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 67 LHP, dengan rincian 19 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 29 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 32 LHP ke Penyidik KPK, 11 LHP ke Penyidik DJP, 3 LHP ke Penyidik BNN, dan 1 LHP ke Penyidik DJBC. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir Februari 2016 terdapat 100 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 137 kasus dengan hukuman maksimal 18 tahun dan denda maksimal Rp15 Miliar. Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Buletin Statistik Halaman

D AF T AR I SI:

Ringkasan Eksekutif

1

Ringkasan Statistik DAN 2 PUSAT PELAPORAN

Buletin Statistik

D A F TTransaksi AR I SI: Laporan

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri(LTKM) D Agakan FTA R ISI: B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) D ALaporan F T AR ISI: C. Pembawaan Uang Tunai (LPUT) D. Laporan dari Penyedia D ABarang F T Adan R Jasa ISI: E. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri F. Laporan Penundaan D ATransaksi F T A R(LPT) ISI:

3

PUSAT PELAPORAN DAN 3

Buletin Statistik PUSAT PELAPORAN DAN 12 14 17

Buletin Statistik

19 PUSAT PELAPORAN DAN 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

Buletin Statistik D AHasil F TAnalisis A R I S(HA) I: A. 26 B. Karakteristik Terlapor HA 31 C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 39 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan Masyarakat 43

Buletin Statistik Lain-lain A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU B. Keterangan Ahli C. Audit D. Pertukaran Informasi Antar FIU E. Nota Kesepahaman (MoU)

45 45 48 50

Jakarta, Maret 2016

52 54

MUHAMMAD YUSUF Kepala PPATK

2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016)

RINGKASAN STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI

A. B. C. D. E.

LTKM LTKT LTPBJ LPUT LTKL

= = = = =

Periode Januari 2003 s.d. Februari 2016: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Februari 2016 sebanyak 31.775.620 Laporan. 262.694 Laporan, bertambah 3,6 persen dibanding posisi Desember 2015. 18.789.688 Laporan, bertambah 2,4 persen dibanding posisi Desember 2015. 112.225 Laporan, bertambah 7,0 persen dibanding posisi Desember 2015. 13.922 Laporan yang diperoleh melalui 20 lokasi pelaporan. 12.597.091 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2016 (s.d. Februari 2016): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 1.288.577 Laporan atau naik 2,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2015 (c-to-c). A. LTKM = 9.235 Laporan, naik 2,3 persen (c-to-c). B. LTKT = 441.792 Laporan, naik 33,6 persen (c-to-c). C. LTPBJ = 7.369 Laporan, naik 36,9 persen (c-to-c). D. LPUT = 5 Laporan, naik 150,0 persen (c-to-c). E. LTKL = 830.176 Laporan, turun 8,9 persen (c-to-c).

A. B. C. D. E.

Februari 2016: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 595.354 Laporan, atau turun 14,1 persen dibandingkan jumlah pada Januari 2016 (m-to-m), dan turun 0,7 persen (y-on-y). LTKM = 4.802 Laporan, naik 8,3 persen (m-to-m), dan naik 38,1 persen (y-on-y). LTKT = 216.104 Laporan, turun 4,2 persen (m-to-m), namun naik 35,8 persen (y-on-y). LTPBJ = 2.807 Laporan, turun 38,5 persen (m-to-m), namun naik 10,4 persen (y-on-y). LPUT = 3 Laporan. LTKL = 371.638 Laporan, turun 19,0 persen (m-to-m), dan turun 14,4 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

A. B. C. D.

A. B. C. D.

HASIL

Periode Januari 2003 s.d. Februari 2016: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Februari 2016 sebanyak 3.334 HA yang terkait dengan 9.408 LTKM. HA - Proaktif = 1.830 HA yang terkait dengan 4.801 LTKM. - Inquiry = 1.504 HA yang terkait dengan 4.607 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.111 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 82 HA yang terkait dengan 244 LTKM. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 67 Laporan. Tahun 2016 (s.d. Februari 2016): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Februari 2016 sebanyak 66 HA yang terkait dengan 66 LTKM. HA - Proaktif = 11 HA yang terkait dengan 11 LTKM. - Inquiry = 55 HA yang terkait dengan 55 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 45 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 2 HA. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 20 Laporan.


LAPORAN TRANSAKSI UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI

Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.  Selama Februari 2016, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.802 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 240 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih tinggi 8,3 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, dan naik 38,1 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Februari 2015 (y-on-y).  Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Februari 2016 mencapai sebanyak 262.694 LTKM atau bertambah 3,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2015.  Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 November 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Februari 2016 tercatat sebanyak 198.770 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 381,5 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.  Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Januari 2016 s.d. Februari 2016 tercatat sebanyak 178 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 51,7 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 48,3 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di Jakarta (44,1 persen), Jawa Barat (10,8 persen), dan Jawa Timur (10,0 persen).  Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 94,6 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada Januari 2016 s.d. Februari 2016 adalah perorangan, sedangkan 5,4 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (66,1 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (34,6 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (70,4 persen).  Berdasarkan LTKM selama Januari 2016 s.d. Februari 2016, diketahui bahwa hanya sebanyak 26,6 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 73,4 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (58,1 persen), Korupsi (14,8 persen), dan Perjudian (11,3 persen).

4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Februari 2016 Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU TPPU Tahun 2015 Tahun 2016 No. 8 Thn 2010 Tahun Kumulatif s.d. Jan-2015 s.d. Kumulatif s.d. (s.d. Oktober 2011-2014 Feb-2015 Jan-2016 Feb-2016 Feb-2015 Des-2015 Feb-2016 2010)*)

Jenis PJK Pelapor

(1)

(2) 36,309

Bank Ø Bank Umum

(3) 70,975

(4) 1,733

(5) 3,593

(6) 26,558

(7) 2,184

(8) 2,595

Jumlah

Jumlah Jan 2003 s.d. Feb-2016

Jumlah PJK Pelapor 2016 (s.d. Feb2016)

(9) 4,779

(10) 102,312

(11) 138,621

(12) 85 80

36,022

70,408

1,714

3,550

25,935

2,078

2,541

4,619

100,962

136,984

¤ Bank Milik Negara

11,096

29,311

667

1,344

10,857

893

1,066

1,959

42,127

53,223

4

¤ Bank Swasta

12,540

33,601

893

1,887

12,702

970

1,249

2,219

48,522

61,062

38

¤ Bank Pembangunan Daerah

8,614

4,543

97

189

1,441

116

121

237

6,221

14,835

23

¤ Bank Asing

2,615

1,566

37

71

446

54

64

118

2,130

4,745

8

¤ Bank Campuran

1,157

1,387

20

59

489

45

41

86

1,962

3,119

7

287

567

19

43

623

106

54

160

1,350

1,637

5

Non Bank

27,615

61,876

1,745

5,433

30,126

2,249

2,207

4,456

96,458

124,073

93

Ø Pasar Modal

1,088

2,201

20

51

437

21

88

109

2,747

3,835

12

Ø Asuransi

2,939

12,920

212

492

4,633

226

189

415

17,968

20,907

16

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

1,435

22,960

786

3,466

14,002

967

1,028

1,995

38,957

40,392

11

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Ø Money Remittance/KUPU

22,122

21,179

575

1,123

8,737

822

681

1,503

31,419

53,541

31

30

2,462

146

284

2,249

194

182

376

5,087

5,117

19

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Ø Koperasi

0

85

0

1

52

19

39

58

195

195

4

0

69

6

16

16

0

0

0

85

85

0

Ø Lainnya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,924

132,851

3,478

9,026

56,684

4,433

4,802

9,235

198,770

262,694

178

Ø Bank Perkreditan Rakyat

Ø Dana Pensiun

Total LTKM

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.Februari 2016 menggunakan Database SIAPUPPT per 29 Februari 2016.

Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor 7,991

Total Pos dan Giro

0 16

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

0 38 4

Money Remittance/KUPU

985 2,765

Pedagang Valuta Asing

6,081

179

Lembaga Pembiayaan/Leasing

38,472

7,540

0 0

Dana Pensiun Asuransi

367

Pasar Modal

136 532

Bank Perkreditan Rakyat

36 261

Bank Campuran

145 380

Bank Asing

327 412

3,478

Bank Pembangunan Daerah

1,077 1,204

Bank Swasta

1,568

Bank Milik Negara

1,387 -

5,000

Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU

9,391 8,154 10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000


Grafik 2 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2015 s.d. Februari 2016 6,000

30. 0

8.7 -12.7

25.1

-37.3

5,000

-11.5

14.0

20. 0

-11.0

-2.3

2.6

8.3

-6.9

2.6

10. 0

24.8

4,000 0. 0

3,000

- 10. 0

- 20. 0

2,000 - 30. 0

1,000 - 40. 0

5,548 3,478 4,342 4,454 4,148 5,190 4,532 4,652 4,546 5,182 5,631 4,981 4,433 4,802

2015 LTKM per Bulan

*)

2016

% Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 2016 s.d. Februari 2016

Non Bank 4,456 48%

Feb-16

Jan-16

Dec-15

Nov-15

Oct-15

Sep-15

Aug-15

Jul-15

Jun-15

May-15

Apr-15

Mar-15

Feb-15

- 50. 0

Jan-15

0

Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Januari 2016 s.d. Februari 2016

Bank 4,779 52%

Bank 85 48% Non Bank 93 52%


Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2012 s.d. Februari 2016 300,000 3.6% 250,000

28.8%

200,000

25.3%

150,000

36.4%

100,000

253,459

262,694

196,775 157,087

115,167 50,000 31,021

41,920

39,688

56,684

9,235

2012

2013

2014

2015

2016

0 Jumlah Kumulatif

Jumlah Per-tahun

Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. Februari 2016

Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2012 s.d. Februari 2016 60,000

56,684

50,000 41,920

39,688

40,000 31,021

30,000 20,000 9,235 10,000

2,585

3,493

3,307

4,724

4,618

2012

2013

2014

2015

2016

0

Jumlah Per-tahun

Rata-rata per-bulan

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. Februari 2016


Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2012 s.d. Februari 2016 60,000

56,684

50,000 41,920

40,000

39,688

31,021

30,000

30,126 21,257

20,000

23,790

26,558

20,663

14,186

15,898

9,235

16,835 10,000

4,456 4,779

0 2012

2013

Bank + Non Bank

2014

2015

Bank

2016 Non Bank

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d.Februari 2016

Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2012 s.d. Februari 2016

2016

4,617.5

2015

4,723.7

2014

3,307.3

2013

3,493.3

2012

2,585.1 0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. Februari 2016

8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 2 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Februari 2016 Jumlah LTKM Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi

(1)

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Riau Kepulauan Riau Lampung Kep Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Papua Papua Barat Total LTKM

Catatan: -

-

Feb-2015

Tahun 2015 (s.d. Feb2015)

(2)

25 138 12 70 5 18 48 37 67 7 205 1,651 348 153 350 43 46 15 13 1 0 38 39 7 16 0 10 87 4 17 0 1 7 0 3,478

% Distribusi Tahun 2016 (s.d. Feb-2016)

Perkembangan Feb-2016 (Dalam Persen)

Jan-2015 s.d. Des2015

Jan-2016

Feb-2016


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

55 352 58 168 13 60 144 86 161 13 412 4,060 1,036 447 1,124 130 154 43 18 2 0 77 89 15 44 0 29 160 18 36 0 6 16 0 9,026

789 2,219 262 901 163 344 654 927 1,098 79 3,221 26,102 6,333 2,270 5,747 600 893 151 63 30 23 393 592 125 312 1 174 1,027 116 149 0 40 886 0 56,684

44 207 30 80 14 30 65 108 162 4 235 1,992 472 180 464 51 51 14 4 9 0 39 38 4 20 0 8 74 9 8 0 3 14 0 4,433

50 226 21 110 9 48 63 96 126 16 405 2,082 526 164 455 47 53 17 12 13 3 22 47 13 27 0 24 76 15 20 0 5 11 0 4,802

94 433 51 190 23 78 128 204 288 20 640 4,074 998 344 919 98 104 31 16 22 3 61 85 17 47 0 32 150 24 28 0 8 25 0 9,235

1.0 4.7 0.6 2.1 0.2 0.8 1.4 2.2 3.1 0.2 6.9 44.1 10.8 3.7 10.0 1.1 1.1 0.3 0.2 0.2 0.0 0.7 0.9 0.2 0.5 0.0 0.3 1.6 0.3 0.3 0.0 0.1 0.3 0.0 100.0

-82.2 28.4 5.0 64.2 -25.0 77.8 23.5 -18.6 3.3 128.6 145.5 -6.2 11.4 7.2 16.7 -11.3 1.9 41.7 1,100.0 550.0 0.0 -21.4 -4.1 160.0 50.0 -100.0 118.2 -30.9 25.0 122.2 n.a. 0.0 -96.7 n.a. -3.6

100.0 63.8 75.0 57.1 80.0 166.7 31.3 159.5 88.1 128.6 97.6 26.1 51.1 7.2 30.0 9.3 15.2 13.3 -7.7 1,200.0 n.a. -42.1 20.5 85.7 68.8 n.a. 140.0 -12.6 275.0 17.6 n.a. 400.0 57.1 n.a. 38.1

70.9 23.0 -12.1 13.1 76.9 30.0 -11.1 137.2 78.9 53.8 55.3 0.3 -3.7 -23.0 -18.2 -24.6 -32.5 -27.9 -11.1 1,000.0 n.a. -20.8 -4.5 13.3 6.8 n.a. 10.3 -6.3 33.3 -22.2 n.a. 33.3 56.3 n.a. 2.3

m-to-m

y-on-y

c-to-c

Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta). Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Januari 2003 s.d. Maret 2013

LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor

Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.







Januari 2016 s.d. Februari 2016

Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM

9

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016)

10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Februari 2016 Jumlah LTKM Jenis Kategori Terlapor

(1)

Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/Korporasi Total LTKM

Feb-2015


Jan-2015 s.d. Des2015

Jan-2016

Feb-2016


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3,188 2,083 1,105

8,320 5,513 2,807

52,339 34,264 18,075

4,164 2,730 1,434

4,571 3,047 1,524

290

706

4,345

269

3,478

9,026

56,684

4,433



m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8)

(9)

(10)

(11)

8,735 5,777 2,958

94.6 66.1 33.9

-3.4 -2.1 -6.1

43.4 46.3 37.9

5.0 4.8 5.4

231

500

5.4

-6.5

-20.3

-29.2

4,802

9,235

100.0

-3.6

38.1

2.3

Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Februari 2016 Jumlah LTKM Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(1) Pengusaha/Wiraswasta Pegawai Swasta PNS (termasuk pensiunan) Ibu Rumah Tangga Pedagang Pelajar/Mahasiswa Profesional dan Konsultan

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah Ø Pengajar dan Dosen Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) Ø Pegawai Bank Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya Ø Petani dan Nelayan Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan Ø Pengurus Parpol Ø Pegawai Money Changer Ø Pengrajin Ø Tidak Teridentifikasi dll Total Terlapor Perseorangan

Feb-2015


Jan-2015 s.d. Des2015

Jan-2016

Feb-2016


(2) 1,015 847 288 227 122 99 73

(3) 3,014 2,158 627 487 480 167 192

(4) 18,447 13,579 4,439 3,264 2,473 1,406 1,110

(5) 1,475 1,128 364 256 190 183 79

(6) 1,546 1,382 273 249 262 161 113

(7) 3,021 2,510 637 505 452 344 192

60

150

951

67

74

60

142

898

70

61

36

137

656

67

44

129

793

30

65

413

29

62



m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8) 34.6 28.7 7.3 5.8 5.2 3.9 2.2

(9) 7.5 26.9 -65.7 0.4 45.6 43.8 13.0

(10) 52.3 63.2 -5.2 9.7 114.8 62.6 54.8

(11) 0.2 16.3 1.6 3.7 -5.8 106.0 0.0

141

1.6

-55.2

23.3

-6.0

131

1.5

-37.8

1.7

-7.7

54

121

1.4

-15.6

50.0

-11.7

36

52

88

1.0

-50.0

18.2

-31.8

27

24

51

0.6

-57.1

-20.0

-21.5

231

11

16

27

0.3

60.0

-44.8

-56.5

10

15

120

7

14

21

0.2

27.3

40.0

40.0

5

12

100

4

16

20

0.2

6.7

220.0

66.7

0

4

110

7

9

16

0.2

50.0

n.a.

300.0

1

8

54

6

1

7

0.1

-80.0

0.0

-12.5

3 1 0 238 3,188

4 2 0 465 8,320

20 11 6 3,258 52,339

2 1 0 184 4,164

2 1 0 261 4,571

4 2 0 445 8,735

0.0 0.0 0.0 5.1 100.0

-33.3 n.a. n.a. 11.1 -3.4

-33.3 0.0 n.a. 9.7 43.4

0.0 0.0 n.a. -4.3 5.0

11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 5 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Februari 2016 Jumlah LTKM Kategori Umur Terlapor Perseorangan Feb-2015

(1)

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Usia Dibawah 30 tahun Usia 30 - 40 tahun Usia 40 - 50 tahun Usia 50 - 60 tahun Usia Diatas 60 tahun Tidak Teridentifikasi

Total Terlapor Perseorangan


Jan-2015 s.d. Des2015

Jan-2016

Feb-2016




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

690 1,006 786 537 144 25

1,665 2,611 2,276 1,370 333 65

10,529 15,597 14,249 8,827 2,588 549

1,006 1,223 1,093 621 191 30

1,111 1,368 1,170 672 228 22

2,117 2,591 2,263 1,293 419 52

24.2 29.7 25.9 14.8 4.8 0.6

19.7 3.2 -16.9 -15.7 3.2 -59.3

61.0 36.0 48.9 25.1 58.3 -12.0

27.1 -0.8 -0.6 -5.6 25.8 -20.0

5,259

35,782

35,782

5,285

4,734

8,735

100.0

-88.1

-10.0

-75.6

Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Februari 2016 Jumlah LTKM Dugaan Tindak Pidana Asal Feb-2015


Jan-2015 s.d. Des2015

Jan-2016

Feb-2016


(1) Terkait Tindak Pidana Ø Penipuan Ø Korupsi Ø Perjudian Ø Narkotika Ø Di Bidang Perpajakan Ø Terorisme Ø Penyuapan Ø Di Bidang Perbankan Ø Penggelapan Ø Prostitusi Ø Penyelundupan Barang Ø Di Bidang Pasar Modal Ø Di Bidang Kelautan Ø Pencurian Ø Di Bidang Asuransi Ø Di Bidang Kehutanan Ø Di Bidang Lingkungan Hidup Ø Pemalsuan Uang Ø Penculikan Ø Penyelundupan Imigran Ø Penyelundupan Tenaga Kerja Ø Perdagangan Manusia Ø Perdagangan Senjata Gelap Ø Psikotropika

(2) 865 465 191 51 17 34 2 5 41 20 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) 1,819 925 429 135 36 66 2 14 47 36 3 1 2 4 7 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0

(4) 13,531 6,379 2,079 1,087 504 622 185 157 1,865 211 10 3 5 16 43 0 12 19 2 0 8 0 12 0 1

(5) 971 563 143 79 47 43 31 13 7 14 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(6) 1,488 866 220 200 59 33 24 33 16 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7) 2,459 1,429 363 279 106 76 55 46 23 15 7 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih

27

101

311

23

29

2,613

7,207

43,153

3,462

3,478

9,026

56,684

4,433

Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll Total LTKM



m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8) 26.6 58.1 14.8 11.3 4.3 3.1 2.2 1.9 0.9 0.6 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(9) 43.8 53.0 35.0 124.7 -28.0 -31.3 33.3 120.0 -57.9 -66.7 -75.0 100.0 n.a. n.a. 0.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(10) 72.0 86.2 15.2 292.2 247.1 -2.9 1,100.0 560.0 -61.0 -95.0 -66.7 n.a. n.a. -75.0 -80.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(11) 35.2 54.5 -15.4 106.7 194.4 15.2 2,650.0 228.6 -51.1 -58.3 133.3 300.0 0.0 -75.0 -85.7 n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a.

52

2.1

383.3

7.4

-48.5

3,314

6,776

73.4

-16.0

26.8

-6.0

4,802

9,235

100.0

-3.6

38.1

2.3


B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.  Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Februari 2016 sebanyak 216.104 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 10.805 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut turun 4,2 persen (m-to-m), namun tercatat naik 35,8 persen dibandingkan jumlah pada Februari 2015 (y-on-y).  Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Februari 2016, PPATK tercatat telah menerima sebanyak 18,8 juta LTKT dari PJK.  Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,6 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,5 persen).  Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 82,2 persen atau sebanyak 10,2 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Februari 2016 250,000

20. 0

-4.2

9.6 200,000 -7.2

-5.2

2.5

8.8

-9.3

16.7

14.5 -1.8

6.2

-5.4

15. 0

2.3

10. 0

150,000

5. 0

0. 0

100,000

2015

LTKT per Bulan

2016

% Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Feb-16 216,104

225,688 Jan-16

Dec-15 205,959

Nov-15 193,990

Oct-15 204,992

Sep-15 200,005

Aug-15 183,866

Jul-15 202,663

Jun-15 173,602

169,687 May-15

Apr-15 179,041

Mar-15 182,235

Feb-15 159,152

0

Jan-15

50,000

171,557

- 5. 0

- 10. 0

- 15. 0

13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Februari 2016 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 Tahun 2011(s.d. Oktober 2014 Feb-2015 2010)*)

Jenis Pihak Pelapor

(1)

Tahun 2015

Tahun 2016

Kumulatif s.d. Feb2015

Jan-2015 s.d. Des-2015

Jan-2016

Feb-2016

Kumulatif s.d. Feb2016

Jumlah

Jumlah PJK Jumlah Jan Pelapor Jan 2003 s.d. 2014 s.d. Feb-2016 Feb-2016

Bank

(2) 8,620,893

(3) 7,460,973

(4) 158,171

(5) 328,715

(6) 2,215,412

(7) 224,894

(8) 215,124

(9) 440,018

(10) (11) 10,116,403 18,737,296

(12) 141

Ø Bank Umum

10,104,079 18,723,153

109

8,619,074

7,451,344

158,015

328,356

2,213,160

224,663

214,912

439,575

Ø Bank Perkreditan Rakyat

1,819

9,629

156

359

2,252

231

212

443

12,324

14,143

32

Non Bank

10,530

28,751

981

1,994

11,337

794

980

1,774

41,862

52,392

38

Ø Pasar Modal

44

24

0

0

10

0

0

0

34

78

0

Ø Asuransi

165

517

0

8

346

0

0

0

863

1,028

0 0

Ø Dana Pensiun

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

3

123

28

40

353

39

34

73

549

552

1

9,972

25,188

832

1,723

9,564

704

871

1,575

36,327

46,299

32

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Ø Money Remittance/KUPU

346

2,898

121

223

929

34

55

89

3,916

4,262

4

Ø Pos dan Giro

0

1

0

0

2

0

0

0

3

3

0

Ø Koperasi

0

0

0

0

3

0

0

0

3

3

0

Ø Pegadaian

0

0

0

0

130

17

20

37

167

167

1

Ø Lainnya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,631,423

7,489,724

159,152

330,709

2,226,749

225,688

216,104

441,792

Total LTKT

*)

10,158,265 18,789,688

179

Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2012 s.d. Februari 2016 21,000,000 2.4% 13.8%

18,000,000 13.0% 15,000,000

16.5%

12,000,000

9,000,000

18,347,896

18,789,688

2,226,749

441,792

2015

2016

16,121,147 14,270,061 6,000,000

12,247,141

3,000,000 2,033,228

2,022,920

1,851,086

2012

2013

2014

0 Kumulatif LTKT

LTKT Per-Tahun


Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Februari 2016.


C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.  Selama Februari 2016, terdapat 3 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.  Dengan adanya penambahan LPUT selama Februari 2016 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Februari 2016 tetap sebanyak 13.922 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta dan Batam.  Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Februari 2016, tercatat terjadi 138 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 15 lokasi pelaporan. Sejalan dengan pelaporan LPUT, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Batam, yakni sebanyak 29,0 persen atau 40 Laporan.

UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Februari 2016 Lokasi Pelaporan

(1)

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Batam Soekarno Hatta Bandung Tanjung Balai Karimun Tj. Pinang Ngurah Rai Denpasar Dumai Teluk Bayur Teluk Nibung Medan Balikpapan Pontianak Pekanbaru Semarang (Tj. Emas) Lombok Palembang Yogyakarta Mataram Entikong Kuala Namu Total LPUT

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2015 Tahun 2011Kumulatif s.d. Jan-2015 s.d. 2014 Feb-2015 Feb-2015 Des-2015

Tahun 2016 Jan-2016

Feb-2016

Kumulatif s.d. Feb-2016

Jumlah


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2,683 2,866 3 0 97 50 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,711

1,612 6,430 4 27 15 73 4 2 0 1 2 1 1 1 12 1 2 0 0 0 8,188

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 18

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 5

1,613 6,430 4 34 16 75 4 2 0 1 2 2 2 5 12 2 4 1 1 1 8,211

4,296 9,296 7 34 113 125 5 9 1 4 2 2 2 5 12 2 4 1 1 1 13,922

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 2006 s.d. Februari 2016 Kuala Namu Entikong Mataram Yogyakarta Palembang Lombok Semarang (Tj. Emas) Pekanbaru Pontianak Balikpapan Medan Teluk Nibung Teluk Bayur Dumai Ngurah Rai Denpasar Tj. Pinang

1 1 1 4 2 12 5 2 2 2 4 1 9 5 125 113 34 7

Bandung Soekarno Hatta Batam

9,296 4,296 0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2012 s.d. Februari 2016 16,000

0.1% 14,000

0.0%

11.8%

12,000

38.6%

10,000 8,000

4,000

13,899

13,917

13,922

1,467

18

5

2015

2016

12,432

6,000 8,971

2,000 2,027

3,461

2012

2013

0 Kumulatif LPUT

2014 LPUT Per-Tahun


Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 - Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Februari 2016.

16 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Februari 2016 Lokasi Pelaporan

Jumlah Jan-2006 s.d. Feb-2016

(1)

%

(2)

(3)

Batam

40

29.0%

Ngurah Rai Denpasar

37

26.8%

Soekarno Hatta

32

23.2%

Pekan Baru

7

5.1%

Medan

4

2.9%

Pontianak

4

2.9%

Dumai

3

2.2%

Tj. Pinang

2

1.4%

Teluk Bayur

2

1.4%

Tarakan

2

1.4%

Bandung

1

0.7%

Tj. Balai Karimun

1

0.7%

Halim Perdana Kusumah

1

0.7%

Teluk Nibung

1

0.7%

Mataram

1

0.7%

138

100.0%

Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Februari 2016 Mataram

1

Teluk Nibung

1

Halim Perdana Kusumah

1

Tj. Balai Karimun

1

Bandung

1

Tarakan

2

Teluk Bayur

2

Tj. Pinang

2

Dumai

3

Pontianak

4

Medan

4

Pekan Baru Soekarno Hatta Ngurah Rai Denpasar Batam

7

32 37 40


D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)

UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau ewallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.”

Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.  Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Februari 2016 tercatat sebanyak 2.807 Laporan, atau turun sebesar 28,9 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, namun naik 36,9 persen dibandingkan jumlah pada Februari 2015.  Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Februari 2016 telah mencapai 112.225 laporan yang berasal dari 320 PBJ.  Selama Januari 2016 s.d. Februari 2016, laporan transaksi terbanyak dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 5.883 laporan atau 79,8 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 1.344 laporan atau 18,2 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 128 laporan atau 1,7 persen dan Balai Lelang sebanyak 14 laporan atau 0,2 persen.  Sementara itu, selama Mei 2012 s.d. Februari 2016 masih belum diterima laporan transaksi yang disampaikan oleh PBJ yang bergerak di bidang perdagangan barang seni/antik.

Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Februari 2016 Tahun 2015 Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)

Tahun 2012-2014 Feb-2015

(1)


Tahun 2016 Jan-2015 s.d. Des2015

Jan-2016

Feb-2016


Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Feb-2016

Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Feb2016

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Ø Perusahaan Properti

34,414

1,759

3,671

28,785

3,956

1,927

5,883

69,082

199

Ø Pedagang Kendaraan Bermotor

26,062

703

1,560

12,513

534

810

1,344

39,919

107

Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia

1,853

80

145

825

64

64

128

2,806

4

Ø Balai Lelang Ø Barang Seni / Antik Ø Tidak terklasifikasi Total LTPBJ

276

1

8

66

8

6

14

356

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

0

0

41

0

0

0

62

0

62,626

2,543

5,384

42,230

4,562

2,807

7,369

112,225

320

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November 2010).


Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Februari 2016 0 0

Barang Seni / Antik

356 10

Balai Lelang

2,806

Perhiasan / logam mulia

4 39,919

Pedagang Kendaraan Bermotor

107 69,082

Perusahaan Properti

199

0

10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000

Jumlah Laporan Transaksi

Jumlah PBJ

Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ Tahun 2016 (s.d. Februari 2016)

Pedagang Kendaraan Bermotor 1,344 18%

Balai Lelang 14 0%

Perhiasan / logam mulia 129 5%

Barang Seni / Antik 0 0%

Perusahaan Properti 5,883 80%


UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

E. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Februari 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.  Hingga akhir Februari 2016 sebanyak 104 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 80 PJK Bank Umum dan 24 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 90 persen dari keseluruhan LTKL.  Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (31 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (37 persen), dan KUPU (32 persen).  Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Februari 2016 sebanyak 12,6 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 486,0 ribu laporan atau sebanyak 24,3 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).  Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 7,5 juta Laporan atau 59,0 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 5,2 juta Laporan atau 41,0 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming). Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.558 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp1.133 juta untuk setiap LTKL Incoming. Grafik 17 Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor

Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor NON BANK UMUM 24 23%

NON BANK UMUM 9.1%

BANK UMUM 80 77%

BANK UMUM 90.9%


Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Februari 2016

KUPU 32%

SWIFT 31%

NON SWIFT 37%

Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Februari 2016

Incoming 7,450,114 59%

Outgoing 5,184,896 41%

Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Februari 2016

Incoming Rp4,124,185, 116,965,790 48%

Outgoing Rp4,547,319, 848,467,690 52%

21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Februari 2015 s.d. Februari 2016 Ribu Laporan 400 354

350 322

300 250

308

333

330

321 291

288

262

200 150

301

311

264

255 199

214

210

228 204

172

191

229 215

200

208

194 143

100 50 0

Outgoing

Incoming

Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16

Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Februari 2015 s.d. Februari 2016 Triliun Rp 1,421 1,250 Outgoing

Incoming

950

650

350

290

339 339

304 50

470 321

335

286

294

327 331

335

334

345

479

341 366

275

370 330

312

258

204

216

183


Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Februari 2015 s.d. Februari 2016 Juta Rp/Laporan 5,500.0 Outgoing

Incoming

4,938

4,500.0

3,500.0

2,500.0 2,228

1,500.0

500.0

1,683

1,701

1,161

1,053

1,501

1,592

950

945

1,605

1,754 1,666

1,077 827

1,512 1,463

1,784 1,437 963

1,073

998

1,330

1,424

818

799



F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan UndangUndang ini. (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Februari 2016.  Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Februari 2016 tercatat sebanyak 32 Laporan, atau lebih rendah 11,1 persen dibandingkan jumlah pada Januari 2016.  Dengan penambahan tersebut, jumlah LPT yangditerima PPATK selama Januari 2016 s.d. Februari 2016 tercatat sebanyak 56 laporan.  Mayoritas penundaan transaksi selama Januari 2016 s.d. Februari 2016 dilakukan oleh PJK Bank (98,2 persen), terutama Bank Negara (76,8 persen) dan BPD (19,6 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (51,8 persen). Dilihat dari profil terlapor, keseluruhan terlapor adalah perorangan (100,0 persen) dengan profesi utama sebagai Pegawai Swasta (37,5 persen), Pengusaha/Wiraswasta (21,4 persen), dan Pelajar/Mahasiswa (14,3 persen).  Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama Januari 2016 s.d. Februari 2016 bernilai dibawah Rp100 juta (98,2 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, keseluruhan LPT selama periode tersebut atau sebanyak 100,0 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.  Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari 2016 s.d. Februari 2016 terjadi di Propinsi DKI Jakarta (41,1 persen), Sumatera Selatan (28,6 persen), Jawa Barat (10,7 persen), dan Banten (8,9 persen).  Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 50,0 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

23 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Februari 2015 s.d. Februari 2016 120 96

80

69

43

41

39

40

36

32

36

36

28

32 24

19

0 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16

Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Februari 2016 Jumlah LPT Jenis Pihak Pelapor Feb-2015

(1)

Bank Ø Bank Negara Ø Bank Swasta Ø BPD Ø Bank Asing Ø Bank Campuran Non Bank Ø Asuransi Ø Pasar Modal Total LPT

Tahun 2015 Jan-2015 s.d. (s.d. Feb-2015) Des-2015

Jan-2016

Feb-2016

Tahun 2016 (s.d. Feb-2016)



m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

31 17 1 13 0 0 1 1 0 32

56 37 3 16 0 0 3 3 0 59

472 353 30 84 2 3 30 29 1 502

24 21 0 3 0 0 0 0 0 24

31 22 1 8 0 0 1 1 0 32

55 43 1 11 0 0 1 1 0 56

98.2 76.8 1.8 19.6 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 100.0

-6.1 -18.5 0.0 100.0 -100.0 n.a. -66.7 -66.7 n.a. -11.1

0.0 29.4 0.0 -38.5 n.a. n.a. 0.0 0.0 n.a. 0.0

-1.8 16.2 -66.7 -31.3 n.a. n.a. -66.7 -66.7 n.a. -5.1

Tabel 12 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil s.d. Februari 2016 Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi

(1) Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi Total LPT

Jumlah LPT

Feb-2015


Jan-2016

Feb-2016

Tahun 2016 (s.d. Feb-2016)



m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0

1

6

0

0

0

0.0

-100.0

n.a.

-100.0

32

58

495

24

32

56

100.0

-8.6

0.0

-3.4

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

1

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

32

59

502

24

32

56

100.0

-11.1

0.0

-5.1

Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

24 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda s.d. Februari 2016 Jumlah LPT Jenis Transaksi Yang Ditunda Feb-2015

(1) Transfer Tarik/Setor Tunai SMS/Mobile Banking Polis Asuransi Incoming Valas Penukaran Valas Internet Banking Saham Remittance Pembayaran Redemption penyertaan Kirim Valas Lainnya Tidak Terisi Total LPT

(2) 14 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 6 32


(3) 22 8 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0 11 9 59

(4) 212 46 24 15 5 0 3 1 7 0 0 0 62 127 502

Jan-2016

Feb-2016

Tahun 2016 (s.d. Feb-2016)

(5) 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 24

(6) 19 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 32

(7) 29 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 11 56

% Distribusi Tahun 2016 (s.d. Feb-2016) (8) 51.8 10.7 5.4 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 19.6 100.0

Perkembangan Feb-2016 (Dalam Persen) m-to-m

y-on-y

c-to-c

(9) 26.7 -66.7 0.0 -50.0 -75.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 -11.1

(10) 35.7 -33.3 n.a. 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. -50.0 -16.7 0.0

(11) 31.8 -25.0 -25.0 0.0 n.a. n.a. -100.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. -54.5 22.2 -5.1

Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Februari 2016 Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan (1) Perorangan Ø Pegawai Swasta Ø Pengusaha/Wiraswasta Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Ibu Rumahtangga Ø Pedagang Ø Buruh Ø PEPS Ø TKW Ø Profesional Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) Ø PNS Ø Pengajar/Dosen Ø Belum/Tidak Bekerja Ø Tidak Teridentifikasi Korporasi Total LPT

Jumlah LPT

Feb-2015


Jan-2016

Feb-2016

Tahun 2016 (s.d. Feb-2016)



y-on-y

c-to-c

(2) 31 4 13 3 3 3 1 0 0 1

(3) 58 10 21 7 5 6 1 0 0 2

(4) 497 73 178 48 34 33 15 10 0 3

(5) 24 5 8 5 1 2 0 0 0 0

(6) 32 16 4 3 4 0 1 1 0 0

(7) 56 21 12 8 5 2 1 1 0 0

(8) 100.0 37.5 21.4 14.3 8.9 3.6 1.8 1.8 0.0 0.0

(9) -8.6 220.0 -63.6 200.0 -20.0 -100.0 n.a. 0.0 n.a. -100.0

(10) 3.2 300.0 -69.2 0.0 33.3 -100.0 0.0 n.a. n.a. -100.0

(11) -3.4 110.0 -42.9 14.3 0.0 -66.7 0.0 n.a. n.a. -100.0

0

0

3

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0 0 0 3 1 32

0 0 1 5 1 59

5 3 2 90 5 502

0 0 0 3 0 24

0 0 0 3 0 32

0 0 0 6 0 56

0.0 0.0 0.0 10.7 0.0 100.0

n.a. n.a. n.a. -50.0 -100.0 -11.1

n.a. n.a. n.a. 0.0 -100.0 0.0

n.a. n.a. -100.0 20.0 -100.0 -5.1

Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda s.d. Februari 2016 Jumlah LPT Kategori Nominal Transaksi Feb-2015

(1) Ø Dibawah Rp100 juta Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar Ø Diatas Rp1 miliar Total LPT

(2) 31 1 0 32


(3) 56 2 1 59

(4) 479 17 6 502

Jan-2016

Feb-2016

Tahun 2016 (s.d. Feb-2016)

(5) 24 0 0 24

(6) 31 1 0 32

(7) 55 1 0 56

% Distribusi Tahun 2016 (s.d. Feb-2016) (8) 98.2 1.8 0.0 100.0


y-on-y

c-to-c

(9) -3.1 -66.7 -100.0 -11.1

(10) 0.0 0.0 n.a. 0.0

(11) -1.8 -50.0 -100.0 -5.1

25 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 16 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi s.d. Februari 2016 Jumlah LPT

Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi Feb-2015

(1)

DKI JAKARTA SUMSEL JAWA BARAT BANTEN JAWA TENGAH DIY NAD RIAU JAMBI JAWA TIMUR BENGKULU BALI GORONTALO SULSEL NTB SULTRA PAPUA KALBAR SULBAR KALSEL SULTENG KALTENG SULUT SUMBAR SUMUT KALTIM NTT KEP BABEL MALUKU KEPRI LAMPUNG Total LPT


Jan-2016

Feb-2016

Tahun 2016 (s.d. Feb-2016)



y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

10 11 2 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32

20 14 8 4 3 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 59

232 73 76 15 12 1 1 10 2 33 1 3 0 4 1 1 0 0 0 1 1 5 0 5 10 0 0 3 0 2 10 502

9 3 5 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

14 13 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

23 16 6 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

41.1 28.6 10.7 8.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

-30.0 333.3 -83.3 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -75.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -11.1

40.0 18.2 -50.0 0.0 -50.0 n.a. n.a. -100.0 n.a. 0.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 0.0

15.0 14.3 -25.0 25.0 -66.7 n.a. 0.0 0.0 n.a. -50.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. -100.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. -100.0 -5.1

Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi s.d. Februari 2016 Jumlah LPT Alasan Penundaan Transaksi Feb-2015

(1) Pertimbangan (1) dan (2) Pertimbangan (1) dan (3) Pertimbangan (2) dan (3) Pertimbangan (1) saja Pertimbangan (2) saja Pertimbangan (3) saja Tidak Teridentifikasi Total LPT

(2) 1 0 0 2 7 1 21 32


(3) 1 0 0 6 11 4 37 59

(4) 33 1 9 100 82 33 244 502

Jan-2016

Feb-2016

Tahun 2016 (s.d. Feb-2016)

(5) 4 0 0 3 3 1 13 24

(6) 7 0 1 4 4 1 15 32

(7) 11 0 1 7 7 2 28 56

% Distribusi Tahun 2016 (s.d. Feb-2016) (8) 19.6 0.0 1.8 12.5 12.5 3.6 50.0 100.0


y-on-y

c-to-c

(9) 75.0 n.a. 0.0 300.0 -20.0 -75.0 -28.6 -11.1

(10) 600.0 n.a. n.a. 100.0 -42.9 0.0 -28.6 0.0

(11) 1,000.0 n.a. n.a. 16.7 -36.4 -50.0 -24.3 -5.1

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.


A. Hasil Analisis (HA)

ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN

UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”

ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN

 Selama Februari 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 23 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 23 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 3 HA (13,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 3 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 20 HA (87,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 20 laporan.  Selama tahun 2016 (s.d. Februari 2016), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 66 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 66 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 11 HA (16,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 11 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 55 HA (83,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 55 laporan.  Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Februari 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 1.903 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 6.298 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 658 HA (34,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.946 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.245 HA (65,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.348 laporan.  Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Februari 2016, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 3.334 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 9.408 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 1.830 HA (54,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.801 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.501 HA (45,1 persen) denga jumlah LTKM terkait sebanyak 4.607 laporan.  Berdasarkan HA selama tahun 2016 (s.d. Februari 2016), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 32 HA (48,5 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut meningkat sebesar 128,6 persen dibandingkan jumlah HA selama tahun 2015 (s.d. Februari 2015) yang jumlahnya tercatat sebanyak 14 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami kenaikan sebesar 5,0 persen.  PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2016 (s.d. Februari 2016), jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 45 IHA.

27 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Februari 2016 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)

Jenis Hasil Analisis (HA)

(1)

(2)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jan-2015 s.d. Des2015

Jan-2016

Feb-2016


Jumlah


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun 2015 Tahun 2011Kumulatif s.d. 2014 Feb-2015 Feb-2015

(3)

(4)

Tahun 2016

PROAKTIF Ø Hasil Analisis

1,172

537

4

5

110

8

3

11

658

1,830

Ø LTKM Terkait

2,851

1,801

38

46

138

8

3

11

1,950

4,801

INQUIRY**) Ø Hasil Analisis

259

939

17

35

251

35

20

55

1,245

1,504

Ø LTKM Terkait

259

3,643

15

197

650

35

20

55

4,348

4,607

Ø Hasil Analisis

1,431

1,476

21

40

361

43

23

66

1,903

3,334

Ø LTKM Terkait

3,110

5,444

53

243

788

43

23

66

6,298

9,408

TOTAL

Keterangan : - Cut off data per 29 Februari 2016. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 2012 s.d. Februari 2016 500

456

450 400

361 383

350 300

277

301

250 200 150 100

251

231 180 70

50

66

110

97

55

73

11

0 2012

2013 HA per-Tahun

2014

2015 Proaktif

2016 Inquiry


Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. Februari 2016 Penyidik

(1) Ø KEPOLISIAN SAJA Ø KEJAKSAAN SAJA Ø KPK SAJA Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN Ø KEPOLISIAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø DITJEN PAJAK Ø DITJEN BEA DAN CUKAI Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

JUMLAH HA


Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2015 Tahun 2011Kumulatif s.d. 2014 Feb-2015 Feb-2015


Jan-2016

Feb-2016


Jumlah


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0 104 0 0

510 256 428 99

10 4 3 0

19 7 8 0

135 72 59 0

15 8 9 0

7 5 4 0

22 13 13 0

667 341 500 99

667 445 500 99

1,327 0 0

52 2 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

52 2 2

1,379 2 2

0

5

0

0

0

0

0

0

5

5

0 0 0 0

7 71 9 35

0 4 0 0

0 6 0 0

0 91 3 1

0 9 0 2

0 5 0 2

0 14 0 4

7 176 12 40

7 176 12 40

1,431

1,476

21

40

361

43

23

66

1,903

3,334

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Februari 2016 Dugaan Tindak Pidana Asal

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø




Jan-2016

Feb-2016


Jumlah


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Di bidang perbankan; Di bidang Pasar Modal Di bidang perasuransian; Kepabeanan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Perdagangan orang;

580 40 47 46 0 1 9 19 4 42 419 5 17 4 7 6 0 0

789 48 58 23 1 0 14 30 5 51 189 5 20 0 68 4 3 22

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

14 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1

155 0 4 7 0 0 4 15 0 8 35 0 15 1 83 3 1 3

21 0 5 1 0 0 0 2 0 1 4 0 1 0 8 0 0 0

11 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0

32 0 9 5 0 0 0 2 0 1 7 0 1 0 9 0 0 0

976 48 71 35 1 0 18 47 5 60 231 5 36 1 160 7 4 25

1,556 88 118 81 1 1 27 66 9 102 650 10 53 5 167 13 4 25

185

146

14

17

27

0

0

0

173

358

1,431

1,476

21

40

361

43

23

66

1,903

3,334

Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih

Ø Tidak Teridentifikasi / dll JUMLAH HA

29 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Februari 2016 (HA database) Hasil Analisis

Tahun Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

LTKM Terkait

Januari 2003 Desember 2010

553

938

2011

149

323

2012

71

137

2013

35

44

2014

36

63

2015

1

1

2016 (s.d. Feb 2016)

-

-

292

568

845

1,506

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah Jumlah Tahun 2003 s.d. Feb 2015

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.

Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Februari 2016 500

456

450 400

361

350 300

277

301

250 200 150 100

66

71 35

50

36 1

0

2015

2016

0 2012

2013

HA Database

2014

HA ke Penyidik


Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan #) MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Februari 2016 Instansi

(1)




Jan-2016

Feb-2016


Jumlah


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

378

27

0

1

18

3

1

4

49

427

9 5 1

3 13 0

0 1 0

0 1 0

1 7 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 20 0

13 25 1

34

14

0

0

0

0

0

0

14

48

8 47 1 1 13 6

11 8 0 0 8 0

0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 1 0

2 35 0 0 5 0

1 5 0 0 0 0

0 10 0 0 0 0

1 15 0 0 0 0

14 58 0 0 13 0

22 105 1 1 26 6

39 1 1 12 1 0 0 0

79 0 0 2 18 1 2 1

4 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0

31 1 0 2 2 0 0 1

2 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0

114 2 0 4 20 1 2 2

153 3 1 16 21 1 2 2

0

2

0

0

0

0

0

0

2

2

0 0 0

0 11 0

0 0 0

0 0 0

0 2 3

0 1 0

0 0 0

0 1 0

0 14 3

0 14 3

0

0

0

0

5

1

1

2

7

7

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

1

0

1

5

5

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

Ø Tentara Nasional Indonesia

0

0

0

0

2

1

0

1

3

3

Ø Lainnya

6

102

5

13

78

4

11

15

195

201

563

302

11

21

201

19

26

45

548

1,111

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi Ø Badan Pengawas Pemilu Ø Komisi Yudisial Ø Tim Tas TIPIKOR (Bubar Tgl 11/06/2007) Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th. 2012) Ø Bank Indonesia Ø Dirjen Pajak Ø Kementrian Luar Negeri Ø Kementrian Kehutanan Ø Badan Pemeriksa Keuangan Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ø Kementrian Keuangan Ø Lembaga Penjamin Simpanan Ø Ditjen Bea dan Cukai Ø Badan Narkotika Nasional Ø Kementrian Hukum dan HAM Ø Kementrian Dalam Negeri Ø Ombudsman Ø Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ø Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ø Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ø Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ø Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ø Kementerian Agama RI

JUMLAH IHA

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.


B. Karakteristik Terlapor Berdasarkan HA UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi.”

 Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2016 (s.d. Februari 2016) yang berjumlah sebanyak 11 LHA, mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan (90,9 persen atau sebanyak 10 HA).

orang

 Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama tahun 2016 (s.d. Februari 2016) bernominal di atas Rp5 Miliar atau sebesar 50,0 persen.  Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 90,9 persen. Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Februari 2016 Jumlah HA Kategori Terlapor

(1) Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/korporasi Total HA Proaktif

Feb-2015

Tahun 2015 (s.d. Feb-2015)

Jan-2015 s.d. Des-2015

Jan-2016

Feb-2016

Tahun 2016 (s.d. Feb-2016)

(2) 4 0 4

(3) 5 1 4

(4) 90 74 16

(5) 7 7 0

(6) 3 3 0

(7) 10 10 0

0

0

20

1

0

4

5

110

8

3



m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8) 90.9 90.9 0.0

(9) -76.9 -70.0 -100.0

(10) -25.0 n.a. -100.0

(11) 100.0 900.0 -100.0

1

9.1

-100.0

n.a.

n.a.

11

100.0

-85.7

-25.0

120.0

Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari 2016 s.d. Februari 2016

Dibawah Rp1 Miliar 16.7 16% Di atas Rp 5 Miliar 50.0

Rp1 Miliar Rp2 Miliar 16.7 17% Rp3 Miliar Rp4 Miliar 16.7 17%

Rp2 Miliar Rp3 Miliar 0.0

Rp4 Miliar Rp5 Miliar 0.0




Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Februari 2016 Jumlah HA Propinsi Feb-2015

Tahun 2015 (s.d. Feb-2015)

Jan-2015 s.d. Des-2015

Jan-2016

Feb-2016

Tahun 2016 (s.d. Feb-2016)

(2) 0

(3) 0

(4)

Sumatera Utara

0

0

0 1

(5) 0

(6) 0

(7) 0

0

Sumatera Barat

0

0

0

0

0 0

Sumatera Selatan

0

0

1

0

0

Bengkulu

0

0

0

0

Jambi

0

0

0

Riau

0

0

Kepulauan Riau

0

Lampung



m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8) 0.0

(9) n.a.

(10) n.a.

(11) n.a.

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

2

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

1

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Kep Bangka Belitung

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Banten

0

0

3

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

DKI Jakarta

3

4

82

8

2

10

90.9

-88.9

-33.3

150.0

Jawa Barat

0

0

2

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Jawa Tengah

0

0

5

0

0

0

0.0

-100.0

n.a.

n.a.

Jawa Timur

0

0

2

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

DI Yogyakarta

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Bali

0

0

1

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Nusa Tenggara Barat

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Nusa Tenggara Timur

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Maluku

0

0

0

0

1

1

9.1

n.a.

n.a.

n.a.

Maluku Utara

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Barat

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Timur

0

0

2

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Tengah

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Selatan

1

1

3

0

0

0

0.0

n.a.

-100.0

-100.0

Sulawesi Utara

0

0

1

0

0

0

0.0

-100.0

n.a.

n.a.

Sulawesi Selatan

0

0

2

0

0

0

0.0

-100.0

n.a.

n.a.

Sulawesi Tengah

0

0

1

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Tenggara

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Barat

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Gorontalo

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Papua

0

0

1

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Papua Barat

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

4

5

110

8

3

11

100.0

-85.7

-25.0

120.0

(1) Nanggroe Aceh Darussalam

Total HA Proaktif

Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.


dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA

Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)

Catatan : Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam2003 pasal 2s.d. UU No.8 tahun 2013 2010, tanpa membedakan profile terlapor. Januari Maret









Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif Januari 2016 s.d. Februari 2016

33



C. HA Pendanaan Terorisme UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” Pasal 93: “Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

 Sepanjang tahun 2016 (hingga Februari 2016), terdapat 2 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme.  Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Februari 2016, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 82 HA, yang terdiri dari: o HA Proaktif : sebanyak 35 HA o HA Inquiry : sebanyak 47 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA)  Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. Februari 2016 sebanyak 244 LTKM.

Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Februari 2016 Hasil Analisis

Jumlah HA

Tahun Proaktif Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)

Inquiry

Jumlah Kumulatif HA


8

27

35

35

2011

3

6

9

44

2012

6

1

7

51

2013

3

2

5

56

2014

3

6

9

65

2015

11

4

15

80

2016 (s.d. Feb 2016)

1

1

2

82

Jumlah

27

20

47

82

35

47

82


*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.


Grafik 28 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Februari 2016 90 80

80 65

70 60

82

56 51

50 40 30 20 10 7

5

9

15

2012

2013

2014

2015

2

0

Jumlah Kumulatif

2016

Jumlah Per-Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Februari 2016 300 242

250

244

230 204

200

191

150 100 50

33

13

26

2013

2014

12

2

0 2012

Jumlah Kumulatif

2015 Jumlah per Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

2016


Grafik 30 Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Februari 2016

Inquiry 44 HA 64%

Proaktif 25 HA 36%

Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Februari 2016 Tahun

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*


Jumlah LTKM

Jumlah Kumulatif LTKM


128

128

2011

30

158

2012

33

191

2013

13

204

2014

26

230

2015

12

242

2016 (s.d. Feb 2016)

2

244

116

244

Jumlah Jumlah Jan-2003 s.d. Feb-2016 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

244


D. Hasil Pemeriksaan (HP) UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : “Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.” Pasal 90 Ayat (1) : “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.” Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : ”PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.” “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.“

 Selama Februari 2016, belum terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan PPATK kepada penegak hukum.  Dengan demikian, jumlah LHP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga akhir Februari 2016 telah sebanyak 67 Laporan, dengan perincian: 19 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 29 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 32 LHP ke Penyidik KPK, 11 LHP ke Ditjen Pajak, 3 LHP ke Penyidik BNN, 3 LHP ke Gubernur BI, serta masing-masing 1 LHP ke Ditjen Bea Cukai, Panglima TNI, Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM.  Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 4.629 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 486 PJK.

Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan Januari 2011 s.d. Februari 2016 Jumlah HP ke Penyidik

Bulan Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Agustus 2011 Februari 2012 Maret 2012 April 2012 Mei 2012 Juli 2012 Agustus 2012 Oktober 2012 Desember 2012 Maret 2013 April 2013 Mei 2013 Juli 2013 November 2013 Februari 2014 Maret 2014 April 2014 Juni 2014 September 2014 November 2014 Desember 2014 Maret 2015 Mei 2015 Juni 2015 Agustus 2015 Desember 2015 Februari 2016 Jumlah

Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya

Jumlah LHP Kepolisian

Kejaksaan

KPK

BNN

DJP

DJBC

2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 4 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3 1 5 2 9 0

2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 -

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 -

2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 5 -

1 1 1 -

1 1 2 1 1 2 1 2 -

1 -

67

19

29

32

3

11

1

Jumlah IHP ke Instansi Lainnya Gubernur Panglima BI TNI 2 1 1 3

1

Ketua Dewan OJK 1 1

1 -

Kemenkop & UKM 1 -

1

1

Kemendagri


Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d. Februari 2016 Tahun

Jumlah LHP

Jumlah PJK

Jumlah Rekening

2011

5

16

137

2012

13

117

780

2013

10

58

471

2014

19

95

1,410

2015

20

200

1,831

2016 (s.d. Feb 2016)

0

0

0

67

486

4,629

Jumlah Kumulatif

Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Februari 2016 4,629

1,831 1,410

780 486

471 5 16

137

2011

13

117

2012 Jumlah LHP

10 58

2013

19 95

2014 Jumlah PJK

200 20

0

2015

0

0

67

2016 Jumlah Kumulatif (s.d. Feb 2016) Jumlah Rekening


UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat : j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”

E. Tindak Lanjut Terhadap HA/HP  Terhadap LHA dan/atau LHP yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.  Tindak lanjut terhadap LHA/LHP yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut LHA/LHP yang telah disampaikan oleh Penyidik kepada PPATK, selama periode Januari 2010 s.d. Januari 2015.  Berdasarkan register feedback LHA/LHP, diketahui bahwa penerimaan feedback LHA/LHP dari Instansi Penyidik TPPU belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback hanya mencapai 39,5 persen saja dengan rasio tertinggi dimiliki Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI disusul oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian RI. Sedangkan untuk feedback LHP, diketahui bahwa dari 47 LHP yang telah disampaikan PPATK kepada Apgakum, regulator/instansi terkait selama 20112014, PPATK hanya menerima 7 feedback saja.

Grafik 32 Perbandingan Jumlah LHA dengan Feedback yang diterima berdasarkan instansi Penyidik TPPU*) Januari 2010 s.d. Januari 2015 600

70.0% 65.1% 60.0%

500 51.2%

50.0%

400 40.0%

38.6% 300

30.0%

28.7% 200

20.0%

20.0% 0.0% 54

10.0%

83

2

10

0

34

254

496

148

383

162

565

100

0

0.0% POLRI

KEJAKSAAN

LHA yang diterima

KPK

BNN

LHA yang ditindaklanjuti

DJBC

DJP

Rasio Tindak Lanjut (%)


Grafik 33 Perbandingan per Tahun Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima Januari 2011 – Januari 2015 20

19 LHP yang disampaikan Feedback yang diterima

15 13

10 10 7 5 5

0

0

0

2012

2013

0 2011

2014

Grafik 34 Perbandingan Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima dari Penyidik Januari 2011 – Januari 2015 Lainnya

6

0

LHP yang disampaikan 1 1

Panglima TNI DJBC

0

DJP

0

BNN

0

KPK

0

Feedback yang diterima

1 5 2 23

Kejaksaan

26

4

Kepolisian

18

2 0

10

20

30


F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait HA  Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Februari 2016, PPATK telah menyampaikan permintaan informasi kepada PJK dan instansi lainnya sebanyak 416 permintaan informasi.  Dengan demikian, jumlah permintaan informasi dalam rangka mendukung HA yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya sejak Januari 2010 s.d. Februari 2016 telah mencapai sebanyak 13.979 permintaan.  Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. Februari 2016 disampaikan kepada PJK Bank (84,8 persen atau 11.853 permintaan), kepada PJK Non Bank (15,0 persen atau 2.091 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,3 persen atau 35 permintaan).

Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi Januari 2011 s.d. Februari 2016

Tahun

Bank

Non Bank

Regulator/ Instansi Lainnya

Jumlah

2012

1,317

146

0

1,463

2013

1,154

121

21

1,296

2014

2,756

284

8

3,048

2015

3,205

616

4

3,825

630

114

2

746

11,853

2,091

35

13,979

84.8

15.0

0.3

100.0

2016 (s.d. Feb 2016) Jumlah Jan 2010 s.d. Feb 2016 % Distribusi


Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Januari 2012 s.d. Februari 2016

16,000 5.6%

14,000

40.7%

12,000 10,000

47.9%

8,000

25.6%

6,000

13,233

13,979

9,408

4,000

6,360

2,000 1,463

1,296

3,048

3,825

746

2012

2013

2014

2015

2016 (s.d. Feb 2016)

0

Jumlah Kumulatif

Jumlah per Tahun

Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2012 s.d. Februari 2016

3,205

3,500 2,756

3,000 2,500 2,000 1,500

1,317

1,154

1,000

630

616

500

146

121

0

0 2012

21 2013 Bank

284 8 2014 Non Bank

114 4 2015

2 2016 (s.d. Feb 2016)

Regulator/ Instansi Lainnya


G. Pengaduan Masyarakat (Dumas)  Sejak Januari 2013 s.d. Februari 2016, PPATK telah menerima 491 Dumas, dengan 6 Dumas diantaranya disampaikan selama tahun 2016 (s.d. Februari 2016).  Sebagian besar Dumas selama tahun 2016 (s.d. Februari 2016) disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 5 Dumas atau sebesar 83,3 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 1 Dumas saja atau sebesar 16,7 persen.  Terhadap 6 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama Februari 2015 s.d. Februari 2016, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0 persen Dumas telah ditindaklanjuti. Tabel 30 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 2013 s.d. Februari 2016 Jenis Pelapor

Periode Individu

Lembaga

Total

2013

33

54

87

2014

219

63

282

2015

99

17

116

2016 (s.d. Feb-2016)

5

1

6


356

135

491

Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama Tahun 2016 (s.d. Februari 2016) Lembaga 1 17%

Individu 5 83%


Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Februari 2015 s.d. Februari 2016 Pengaduan Masyarakat Tahun 2016 (s.d. Feb-2016)

Jenis Pelapor Individu

Lembaga

Total

Jumlah Laporan Dumas

5

1

6

Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

5

1

6

100.0%

100.0%

100.0%

Rasio Tindak Lanjut Dumas

Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Tahun 2016 (s.d. Februari 2016)

8 6

6 5

6

5

4

2 1

1

0 Individu Jumlah Laporan Dumas

Lembaga

Total

Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI


A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU  Berdasarkan data terkini, telah terdapat 138 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Februari 2016.

LAIN-LAIN

 Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 65 putusan atau 47,1 persen.

LAIN-LAIN

UU TPPU Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

 Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama 18 tahun dan denda maksimal sebesar Rp15 Miliar.

LAIN-LAIN

 Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 40 putusan atau 29,0 persen dari total keseluruhan putusan TPPU.

Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

LAIN-LAIN

Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Februari 2016

LAIN-LAIN

Propinsi

LAIN-LAIN LAIN-LAIN LAIN-LAIN

Kumulatif 2005 s.d. 2016 (s.d. Feb 2016)

% Distribusi

Banda Aceh

4

2.9

Sumatera Utara

9

6.5

Lampung

1

0.7

Riau

3

2.2

Kepri

2

1.4

Sumatera Selatan

2

1.4

DKI Jakarta

65

47.1

Banten

3

2.2

Jawa Barat

10

7.2

Jawa Tengah

18

13.0

Jawa Timur

5

3.6

Bali

4

2.9

Sulawesi Utara

1

0.7

Kalimantan Timur

1

0.7

Kalimantan Barat

3

2.2

Kalimantan Selatan

5

3.6

Papua Barat

1

0.7

Sulawesi Tengah

1

Jumlah

138

0.7 100.0


Grafik 39 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Februari 2016 Korupsi

40

Narkotika

36

Penipuan

16

Penggelapan

15

Perbankan

12

Pemalsuan Surat

6

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU

5

Perjudian

2

Psikotrapika

2

Kehutanan

1

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

1

Penyuapan

1

Pencurian

1

Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Februari 2016 Tindak Pidana Asal

Kumulatif 2005 s.d. 2016 (s.d. Feb 2016)

% Distribusi

Penggelapan

15

10.9

Penipuan

16

11.6

Narkotika

36

26.1

Psikotrapika

2

1.4

Pencurian

1

0.7

Korupsi

40

29.0

Pemalsuan Surat

6

4.3

Perbankan

12

8.7

Perjudian

2

1.4

Penyuapan

1

0.7

5

3.6

1

0.7

1

0.7

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Kehutanan Jumlah

138

100.0


Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. Februari 2016 Jumlah Putusan

Tahun

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) *


Hukuman Penjara (dalam Tahun) Minimal

Maksimal

Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal

Total Denda (dalam rupiah)

Maksimal


38

5 (bulan)

17

5,000,000

15,000,000,000

72,555,000,000

2011

4

7

10

300,000,000

500,000,000

8,300,000,000

2012

51

1

13

50,000,000

10,000,000,000

12,600,000,000

2013

12

-

-

-

-

-

2014

22

-

18

-

-

-

2015

10

-

-

-

-

-

2016 (s.d. Februari 2016)

1

-

-

-

-

-

Jumlah

100

1

18

50,000,000

10,000,000,000

20,900,000,000

138

5 (bulan)

18

5,000,000

15,000,000,000

93,455,000,000

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 40 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2008 s.d. Februari 2016 160 140 120 100

137

138

127 105 93

80 60 40 20 51

12

22

10

1

2012

2013

2014

2015

2016

0

Kumulatif Putusan

Jumlah Putusan


B. Keterangan Ahli  Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK telah memenuhi sebanyak 42 permintaan keterangan ahli selama tahun 2016 (s.d. Februari 2016).  Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. Februari 2016, telah terdapat 688 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.  Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 2008 s.d. Januari 2016 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 386 permintaan atau 56,1 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.  Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 629 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 353 permintaan atau sebanyak 56,1 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. Februari 2016

Instansi


Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) 2011

2012

2013

2014

2015

2016 (s.d. Feb-2016)

Jumlah Tahun 2008 s.d. Feb2016 Jumlah

BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM)

14

11

19

15

19

19

-

83

97

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES)

19

35

21

30

86

71

27

270

289

KEJAKSAAN AGUNG RI

26

24

37

45

49

33

8

196

222

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

-

-

1

4

1

1

-

7

7

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

-

8

21

16

10

7

7

69

69

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

-

1

-

-

-

-

-

1

1

PENGADILAN MILITER

-

1

-

-

-

-

-

1

1

DITJEN PAJAK

-

-

-

-

-

2

-

2

2

59

80

99

110

165

133

42

629

688

Jumlah



Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. Februari 2016

289

222

97 69

7 BARESKRIM

POLDA & POLRES

KEJAKSAAN

KPK

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

1

1

2

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

PENGADILAN MILITER

DITJEN PAJAK

Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Februari 2016 800 Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli Jumlah Keterangan Ahli per Tahun 600

646

688

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan 513

400

348

200

-

127

137

138

110

165

133

42

2013

2014

2015

2016

93

105

99 2012


C. Audit UU TPPU Pasal 43: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;”

 Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, selama tahun 2016 (s.d. Februari 2016), PPATK telah melakukan kegiatan 22 audit terhadap Pihak Pelapor, baik kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya.  Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 2016 (s.d. Februari 2016) dilakukan terhadap Perusahaan Efek dan Manajer Investasi (40,9 persen), dan Perusahaan Properti/Agen Properti (36,4 persen).  Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Februari 2016 telah mencapai 902 audit, atau meningkat 2,5 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 2005 s.d. Desember 2015 (880 audit).

Tabel 36 *) Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Februari 2016 Jumlah Audit Jenis Pihak Pelapor

(1) PENYEDIA JASA KEUANGAN: Bank Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Perposan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Koperasi Simpan Pinjam Pegadaian Kupu PENYEDIA BARANG DAN JASA: Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Kendaraan Bermotor Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia Pedagang Barang Seni dan Antik Balai Lelang Total Audit

Perkembangan Jan-2016 (Dalam Persen)

% Distribusi Tahun 2016 (s.d. Jan-2016)

m-to-m

y-on-y

c-to-c

Jan-2015

Des-2015

Jan-2015 s.d. Des-2015

Jan-2016

Tahun 2016 (s.d. Jan-2016)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

6 0

0 0

19 0

0 0

0 0

0.0 0.0

n.a. n.a.

-100.0 n.a.

-100.0 n.a.

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

4

5

5

100.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

2

0

16

0

0

0.0

n.a.

-100.0

-100.0

1 0 0

0 0 0

2 0 2

0 0 0

0 0 0

0.0 0.0 0.0

n.a. n.a. n.a.

-100.0 n.a. n.a.

-100.0 n.a. n.a.

4

5

76

0

0

0.0

-100.0

-100.0

-100.0

0

0

7

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

13

5

126

5

5

100.0

0.0

-61.5

-61.5

*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.


Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2012 s.d. Februari 2016 1,000

0.6% 16.7%

800 14.6%

14.8% 600

400 658

573

880

885

96

126

5

2014

2015

2016

754

200

0

86

85

2012

2013

Jumlah Kumulatif

Perkembangan (%)

Jumlah per-Tahun

Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2005 s.d. Februari 2016 0

Balai Lelang Pedagang Barang Seni dan …

0 13

Pedagang Permata dan …

51

Pedagang Kendaraan …

124

Perusahaan Properti/Agen …

31

Kupu

1

Pegadaian

7

Koperasi Simpan Pinjam

98

Kegiatan Usaha Penukaran …

1

Perposan

115

Perusahaan Efek dan … Dana Pensiun Lembaga …

0 96

Perusahaan Asuransi dan …

63

Perusahaan Pembiayaan

280

Bank

0

50

100

150

200

250

300


D. Pertukaran Informasi UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”

 Selama Januari 2016 s.d. Februari 2016, terdapat 50 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan FIU lain.  Dengan demikian, jumlah pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 November 2010 s.d. Februari 2016 tercatat sebanyak 705 pertukaran informasi, dengan 292 kali atau 41,4 persen merupakan penyampaian informasi Financial Intellegence Unit (FIU) lain kepada PPATK secara spontan (Spontanious Incoming Information).  Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Februari 2016, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 1.111 pertukaran informasi.  Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 482 informasi atau sebesar 43,4 persen.

Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Februari 2016 No.

Jenis Pertukaran Informasi


Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Januari 2003 Desember 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (s.d. Feb-2016)

Jumlah Tahun 2003 % Distribusi s.d. Feb 2016 Jumlah

1

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

163

32

9

36

15

15

6

113

276

24.8

2

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

198

59

46

52

46

71

10

284

482

43.4

3

Spontaneous Incoming Information

37

5

-

18

43

194

32

292

329

29.6

4

Spontaneous Outgoing Information

8

-

-

1

4

9

2

16

24

2.2

406

96

55

107

108

289

50

705

1,111

100.0

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.


Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2012 s.d. Februari 2016 250

200

194

150

100 71 50

46

46 43

52 36

0

9 0 0 2012

32

18 1 2013

15 4

15 9

2014

2015

10 6 2 2016

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

Spontaneous Incoming Information

Spontaneous Outgoing Information

Grafik 46 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. Februari 2016 Spontaneous Outgoing Information, 24, 2%

Spontaneous Incoming Information, 329, 30%

Outgoing Mutual Request (Incoming Information), 276, 25%

Incoming Mutual Request (Outgoing Information), 482, 43%


E. Nota Kesepahaman (MoU)  Selama Februari 2016, tidak terdapat penandatangan MoU baru maupun perpanjangan MoU antara PPATK dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri, dan FIU luar negeri.  Dengan tidak adanya penambahan MoU di bulan ini, maka sejak Januari 2003 s.d. Februari 2016, telah terdapat sebanyak 135 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 50 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 85 MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.  Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, 57 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada bulan November 2010, yang terdiri dari 13 MoU dengan FIU dan 44 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.  Di ASEAN, secara khusus hanya terdapat 1 (satu) negara anggota ASEAN yang belum terikat MoU dengan PPATK, yaitu: Laos.

UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia. Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”

Tabel 38 Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Februari 2016 Internasional (FIU)

Nasional (Instansi/ Lembaga)

Jumlah


37

41

78

57.8

2011

5

9

14

10.4

2012

2

11

13

9.6

Tahun


Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

% Distribusi

2013

2

8

10

7.4

2014

3

7

10

7.4

2015

1

9

10

7.4

2016 (s.d. Feb 2016)

0

0

0

-

Jumlah

13

44

57

42.2

50

85

135

100.0

Jumlah


55 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Grafik 47 Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Februari 2016 14 12 12 10

11 7

8 5

6

8

9 5 7

5

5

9

5

7

4 6 4

3 5

3

3

5

2

4

2 1

2 0

0

0 1 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 FIU

Dalam Negeri

Grafik 48 Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Februari 2016

Nasional (Instansi/ Lembaga) 85 63%

Internasional (FIU) 50 37%

Tabel 39 FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Dan Belum Memiliki MoU dengan PPATK Penandatangan Nota Kesepahaman No.

Negara (FIU)

1 2 3 4 5 6

Thailand Malaysia Philippines Vietnam Myanmar Brunei Darussalam

7

Singapura

8 9

Kamboja Laos

Tempat Bangkok Malaysia Brunei Darussalam Jakarta Jakarta Jakarta Singapore Jakarta Jakarta

Tanggal/Bulan/Tahun

Ket

24 Maret 2003 31 Juli 2003 5 Oktober 2004 18 Agustus 2010 14 November 2006 17 Desember 2008 17 September 2013 25 September 2013 22 September 2015 Belum ada

56 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 40 Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.

Nama Lembaga / Organisasi

Penandatanganan Nota Kesepahaman Tanggal Keterangan

Tempat Tahun 2003

1

Bank Indonesia

Jakarta

5 Februari 2003

2 3 4 5

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Ditjen Pajak Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Ditjen Bea & Cukai

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

6 7 8 9

Center For International Forestry Research Komisi Pemberantasan Korupsi Kepolisian Negara RI Kejaksaan Agung RI


10

Departemen Kehutanan

Jakarta

11

Badan Pemeriksa Keuangan

Jakarta

12 13 14 15 16 17 18

Itjen Departemen Keuangan Komisi Yudisial Ditjen Administrasi Hukum Umum Ditjen Imigrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Narkotika Nasional Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Banda Aceh

19 20 21 22 23

Universitas Surabaya STIE Perbanas Surabaya Universitas Gadjah Mada Badan Pengawas Pemilu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jakarta Surabaya Yogyakarta Jakarta Jakarta

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Universitas Soedirman Badan Pertanahan Nasional Universitas Andalas Ditjen Pos dan Telekomunikasi Universitas Hasanuddin Institut Teknologi Bandung Universitas Diponogoro Lembaga Penjamin Simpanan Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Universitas Indonesia Universitas Jember

Purwokerto Jakarta Padang Jakarta Makassar Bandung Semarang Jakarta Solo Jakarta Jakarta Jakarta

36 37 38 39 40 41

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Universitas Padjajaran Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Universitas Mataram Universitas Syiah Kuala Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)

Jakarta Bandung Jakarta Mataram Banda Aceh Jakarta

42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kementerian Perhubungan RI Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Universitas Pattimura Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait Ombudsman RI Universitas Sriwijaya Universitas Udayana PT. Pertamina (Persero) Universitas Bina Nusantara

Jakarta Jakarta Ambon Jakarta Jakarta Palembang Denpasar Jakarta Jakarta

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Universitas Esa Unggul Universitas Sumatera Utara Universitas Airlangga Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Itjen Kementerian Hukum dan HAM Universitas Lambung Mangkurat Universitas Cendrawasih Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Satgas REDD NCB Interpol Indonesia Itjen Kementerian Agama

Jakarta Jakarta Surabaya Jakarta Jakarta Banjarmasin Jayapura Surabaya Jakarta Jakarta Jakarta

62 63 64 65 66 67 68 69

Setjen Mahkamah Konstitusi LPSE Kementerian Keuangan Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Itjen Kemendikbud

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

70 71 72 73 74 75 76

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Keputusan Bersama antara PPATK dengan Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawasan Obat Makanan PT. Indonesia Power PT. PLN (persero) Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

77 78 79 80

Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kementerian Pemuda dan Olahraga PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan Liputan6.com) Kementerian Kesehatan Badan SAR Nasional (BASARNAS) Kementerian PPN/BAPPENAS Lembaga Sandi Negara

Jakarta Jakarta Samarinda Jakarta

20 Oktober 2003 28 Oktober 2003 28 Oktober 2003 31 Oktober 2003 Tahun 2004 16 Januari 2004 29 April 2004 16 Juni 2004 27 September 2004 Tahun 2005 28 Maret 2005 Tahun 2006 25 September 2006 Tahun 2007 12 Januari 2007 1 Februari 2007 6 Maret 2007 6 Maret 2007 19 April 2007 13 Juni 2007 15 Agustus 2007 Tahun 2008 17 April 2008 31 Juli 2008 17 September 2008 6 November 2008 7 November 2008 Tahun 2009 23 Januari 2009 17 April 2009 18 Mei 2009 12 Juni 2009 23 Juni 2009 25 Juni 2009 12 Agustus 2009 17 November 2009 20 November 2009 3 Desember 2009 7 Desember 2009 7 Desember 2009 Tahun 2010 14 April 2010 22 Juni 2010 7 Juli 2010 27 Juli 2010 8 Oktober 2010 29 Desember 2010 Tahun 2011 27 Januari 2011 18 April 2011 5 Mei 2011 29 Juli 2011 11 Agustus 2011 12 September 2011 4 Oktober 2011 19 Oktober 2011 19 Oktober 2011 Tahun 2012 10 januari 2012 30 Januari 2012 28 Februari 2012 11 April 2012 23 Oktober 2012 5 November 2012 29 November 2012 3 Desember 2012 20 Desember 2012 21 Desember 2012 26 Desember 2012 Tahun 2013 7 Januari 2013 5 Februari 2013 15 Februari 2013 18 Juni 2013 21 Juni 2013 30 Juli 2013 27 Agustus 2013 30 September 2013 Tahun 2014 30 Januari 2014 4 April 2014 4 Februari 2014 26 Mei 2014 17 Oktober 2014 19 November 2014 18 Desember 2014 Tahun 2015 5 Januari 2015 22 Januari 2015 12 Maret 2015 25 Maret 2015

81 82 83 84 85

Jakarta

17 April 2015


30 April 2015 12 Mei 2015 3 Juli 2015 9 November 2015

Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 2015) Diperbaharui pada 19 Oktober 2011

Diperbaharui pada 12 Februari 2015 Diperbaharui pada 18 April 2011 Diperbaharui pada 18 April 2011

Diperbaharui pada 24 Februari 2015

Diperbaharui pada 14 Oktober 2011

Diperbaharui pada 16 November 2015 Diperbaharui pada 7 Juli 2010

Diperbaharui pada 16 Juni 2015

Diperbaharui pada 20 November 2015

57

Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK


58 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2016) Tabel 41 FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.

Penandatangan Nota Kesepahaman Tanggal/Bulan/Tahun Tempat

Negara (FIU) Tahun 2003

1 2 3

Thailand Malaysia Korea

4 5 6

Australia Philippines Romania

7

Belgium

8 9 10

Italy Poland Spain

11

Peru

12 13

China Mexico

14

Canada

15

Myanmar

16

South Africa

17

Cayman Island

18

Japan

19 20 21

Bermuda Mauritius New Zealand

22

Turkey

23

Finland

24 25 26

Georgia Croatia Moldova

27

United States of America

28

Brunei Darussalam

29 31 32 33

Bangladesh Sri Lanka Macau Fiji Island

34 35 36 37

Solomon Island Qatar United Arab Emirate Vietnam

38 39 40 41 42

India Netherlands Luxembourg Saudi Arabia Samoa

43 44

Ukraine Russia

45

Kazakhstan

46

Singapore

47 48

Timor Leste United Kingdom of Great Britain

49

Jordan

50

Cambodia

Bangkok Malaysia Jakarta

24 Maret 2003 31 Juli 2003 20 Oktober 2003

Bali Brunei Darussalam Bucharest

4 Februari 2004 5 Oktober 2004 12 Oktober 2004

Jakarta Brussels Rome Washington Washington Sofia Jakarta

1 Februari 2005 26 Januari 2005 17 Februari 2005 29 Juni 2005 29 Juni 2005 6 Oktober 2005 18 Oktober 2005

Jakarta Limassol - Cyprus Ottawa Jakarta Jakarta Jakarta Pretoria Grand Cayman Jakarta Tokyo

29 Mei 2006 14 Juni 2006 12 Oktober 2006 16 Oktober 2006 14 November 2006 24 November 2006 29 November 2006 27 November 2006 18 Desember 2006 19 Desember 2006

Bermuda Bermuda Jakarta Ankara Jakarta Helsinki

31 Mei 2007 31 Mei 2007 18 Juli 2007 8 Agustus 2007 13 Agustus 2007 27 September 2007

Georgia Jakarta Seoul Jakarta Washington Jakarta

10 Maret 2008 21 April 2008 28 Mei 2008 19 September 2008 6 Oktober 2008 17 Desember 2008

Jakarta Doha Brisbane Brisbane

16 Maret 2009 27 Mei 2009 10 Juli 2009 10 Juli 2009

Wollonggong Cartagena Cartagena Jakarta

22 Februari 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 18 Agustus 2010

New Delhi Aruba Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia

25 Januari 2011 15 Maret 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011

Saint Petersburg Saint Petersburg

10 Juli 2012 11 Juli 2012

Astana Singapore Jakarta

2 September 2013 17 September 2013 25 September 2013

Dilli London Jakarta Amman

21 February 2014 25 February 2014 14 July 2014 10 August 2014

Jakarta

22 September 2015

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

BULLETIN

STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

FEBRUARI

2016

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: [email protected] website: http://www.ppatk.go.id

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BULLETIN FEBRUARI ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Recommend Documents