Disampaikan oleh: DR. Dadang Rukmana
Denpasar, 15 Desember 2010
bhk-djpr
bhk-djpr
2
PERMASALAHAN A. PERKOTAAN (URBAN) Sumber: http://bewor osidar kas ih.w ordpress .com/2010/06/29/beberapaide-untuk -mengatas i-k emacetan- lalu-lintas- jalan-raya-1/
Sumber: http://ndyteen.c om/2010/11 /s emarang- banjir.h tml
Sumber: http://ecosoc-monitor2.blogspot.c om/2009 /05/20-pers enw ilayah-jak arta-permukiman.html
bhk-djpr
Sumber : http://s hendiary.w ordpress .com/2008/09/12/bandung-lautansampah/
3
PERMASALAHAN B. WILAYAH (REGIONAL)
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/ Kawasan_perk otaan
bhk-djpr
4
TANTANGAN Global Warming
AFTA, NAFTA, WTO Perkembangan Teknologi
Ancaman Bencana bhk-djpr
5
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
bhk-djpr
6
7 bhk-djpr
SISTEMATIKA PP 15/2010
• • • • • • • • •
bhk-djpr
8
BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang
Istilah yang didefinisikan
bhk-djpr
9
BAB II PENGATURAN PENATAAN RUANG Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang
• • •
Permen (Pedoman PR)
•
Perda Provinsi (RTRWP, RTR KSP, arahan PZ sistem provinsi) Pergub (Ketentuan perizinan, bentuk & besaran insentifdisinsentif, sanksi adm, juklak)
•
•
•
bhk-djpr
PP (RTRWN & Peraturan pelaksanaan UU ttg PR) Perpres (RTR Pulau/Kepulauan & RTR KSN
Perda Kabupaten/Kota (RTRWK, RTR KSK, RDTR+PZ Kab/Kota) Perbup/wali (Ketentuan perizinan, bentuk & besaran insentif – disinsentif, sanksi adm)
10
BAB III PEMBINAAN PENATAAN RUANG Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang
d e k o n
bhk-djpr
11
BAB III …Lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 bhk-djpr
12
BAB IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG Prosedur penyusunan dan penetapan RTR yang ditinjau
RENCANA TATA RUANG Rencana Umum Tata Ruang
Rencana Rinci Tata Ruang
RTRWN
- RTR Pulau/Kepulauan - RTR KSN
RTRWP
RTR KSP
RTRW Kabupaten/Kota
bhk-djpr
Peninjauan Kembali
- RDTR - RTR KSKab/KSK
PROSEDUR Penyusunan
KRITERIA & TATA CARA
Penetapan
Jangka Waktu: paling lama 24 bulan 13
BAB IV…Lanjutan
• Proses penyusunan RTR
• Persiapan penyusunan RTR
• Pengumpulan data
• Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi RTR
• Pengolahan dan analisis data
• Perumusan konsepsi RTR • Pembahasan rancangan RTR oleh pemangku kepentingan
bhk-djpr
• Penyusunan rancangan peraturan perUUan ttg RTR
14
BAB IV…Lanjutan
Nasional
Nasional Pembahasan antar-instansi RTR kewenangan Pemerintah Pusat
Provi n si
Provinsi
K a bu pa t en / Ko ta
bhk-djpr
Pembahasan antarinstansi dan antar pemerintah daerah dengan DPRD RTR kewenangan pemerintah daerah
K a bu pa t en /Ko ta
15
BAB IV…Lanjutan
bhk-djpr
16
BAB IV…Lanjutan
Keterangan: Kab/Kota RDTR RTBL Bagian baru dari wilayah kab/kota yang perlu disusun RDTR
17
BAB IV…Lanjutan
1 x dalam 5 thn
Lebih dari 1 x dalam 5 thn Perubahan lingkungan strategis: • bencana alam skala besar; • perubahan batas teritorial negara; atau • perubahan batas wilayah daerah.
bhk-djpr
Penetapan Pelaksanaan PK RTR
Pelaksanaan PK RTR
Rekomendasi hasil PK RTR
RTRWN a. perubahan kebijakan nasional yang m empengaruhi penataan ruang wilayah nasional; dan/atau b. terdapat dinam ika pem bangunan nasional
RTRWP a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang m empengaruhi penataan ruang wilayah provinsi; dan/atau b. terdapat dinam ika pem bangunan provinsi
RTRWKab/Kota
Tidak perlu revisi
Revisi
Materi perubahan RTR ≤ 20%
Penetapan perubahan peraturan perUUan ttg RTR (amandem en perda)
a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kab/kota; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan kab/kota
Materi perubahan RTR > 20%
Penyusun an RTR baru
18
BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah
PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM
bhk-djpr
PEMBIAYAAN PROGRAM
PELAKSANAAN PROGRAM
19
PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM
bhk-djpr
Penyusunan
Sinkronisasi
Menghasilkan program jangka panjang, menengah, dan tahunan
Memperhatikan rencana pembangunan pengembangan wilayah
Dilakukan melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan
Dilaksanakan melalui berbagai forum dan rapat koordinasi
20
BAB V…Lanjutan
Perkiraan Biaya Pelaksanaan
Sumber Pembiayaan
Jangka Waktu Pembiayaan
PEMBIAYAAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
bhk-djpr
21
Penyusunan
Sinkronisasi
Program jangka panjang, menengah, dan tahunan indikasi program utama dalam RTR Sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan
Memperhat ikan rencana pembangu nan pengemba ngan wilayah Melalui berbagai forum dan rapat koordinasi
Perkiraan biaya pelaksanaan
Sumber pembiayaan Jangka waktu pembiayaan Dapat berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
Dapat disusun Rencana Induk Masing-Masing Sektor Dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui Kerjasama
Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemanfaatan Ruang Kaw. Strategis Pemanfaatan Ruang Kaw. Perkotaan Pemanfaatan Ruang Kaw. Perdesaan bhk-djpr
22
BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
bhk-djpr
23
Bab VI … lanjutan
SISTEM PERENCANAAN INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM NASIONAL (Dalam RTRWN)
INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI (Dalam RTRWP)
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KAB/KOTA (Dalam RTRWK/K)
PENGATURAN ZONASI Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional
Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
RTR KSK/RDTR
bhk-djpr
24
PENETAPAN PERATURAN ZONASI (PZ) UNTUK WILAYAH KAB/KOTA
1
Skala 1 : 5.000
Skala 1 : 5.000 Skala 1 : 5.000
RTRW Kab/Kota
Skala 1 : 50.000/ 1 : 25.000
2 RDTR Peraturan Zonasi (Text & Map)
RTRW Kab/Kota
3 RDTR (Map) Skala 1 : 5.000 bhk-djpr
Skala 1 : 5.000
Skala 1 : 50.000/ 1 : 25.000
Peraturan Zonasi (Text)
25
Contoh Peraturan Zonasi Kab/Kota (zoning map dan zoning text)
26
Jenis Izin Pemanfaatan Ruang
Jenis Izin
Penjelasan
IZIN PRINSIP
IZIN LOKASI
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
Dasar Pemberian Izin
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
IZIN LAIN BERDASARKAN PERATURAN PER-UU-AN bhk-djpr
27
Bab VI … lanjutan
Tata Cara Penggantian yang Layak
(diatur lebih lanjut dgn Perpres)
berupa
Bentuk Penggantian
bhk-djpr
28
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif
BENTUK oleh
Fiskal
•
TATA CARA
•
Non Fiskal
kepada
• • • • • • • • •
bhk-djpr
29
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif (lanjutan)
BENTUK
kepada
TATA CARA
oleh
bhk-djpr
30
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif
BENTUK oleh
Fiskal
•
Non Fiskal
kepada
•
TATA CARA
•
bhk-djpr
•
•
31
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif (lanjutan)
BENTUK
kepada
TATA CARA
oleh
bhk-djpr
32
Bab VI … lanjutan
KRITERIA PENGENAAN SANKSI
Bentuk dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
BENTUK
TATA CARA
•
•
•
bhk-djpr
29 33
Bab VII PENGAWASAN PENATAAN RUANG
Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
•
• •
bhk-djpr
34
Bab VII … lanjutan
SISTEM PENGAWASAN
Bentuk
Kegiatan
Pengawasan Teknis (keseluruhan proses PPR secara berkala)
Pengawasan Khusus (permasalahan khusus PPR sesuai kebutuhan)
• Mengawasi masukan, prosedur, serta fungsi dan manfaat keluaran , dalam aspek pengaturan, pembinaan ,dan pelaksanaan penataan ruang;
• Memeriksa data dan informasi serta melakukan kajian teknis terhadap permasalahan khusus penyelenggaraan penataan ruang
• Mengawasi ketersediaan dan pemenuhan SPM bidang penataan ruang
Laporan Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan PerUUan
Hasil
Rekomendasi Untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang
Tindak Lanjut bhk-djpr
Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak sesuai dengan Peraturan PerUUan
Untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dilakukan penertiban dan pengenaan sanksi
• Penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan; • Penyampaian hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana kepada PPNS; • Pelaksanaan hasil pengawasan.
35
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan. (28 Januari 2010)
36
Sistematika PP PPR
bhk-dj pr
37
bersama menata ruang untuk semua
bhk-djpr
38
39
