Disampaikan oleh: DR. Dadang Rukmana
Denpasar, 15 Desember 2010
bhk-djpr
bhk-djpr
2
PERMASALAHAN A. PERKOTAAN (URBAN)
Kemacetan
Sumber: http://bewor osidar kas ih.w ordpress .com/2010/06/29/beberapaide-untuk -mengatas i-k emacetan- lalu-lintas- jalan-raya-1/
Banjir Sumber: http://ndyteen.c om/2010/11 /s emarang- banjir.h tml
Permukiman Kumuh Timbunan Sampah Sumber: http://ecosoc-monitor2.blogspot.c om/2009 /05/20-pers enw ilayah-jak arta-permukiman.html
Alih Fungsi Lahan bhk-djpr
Sumber : http://s hendiary.w ordpress .com/2008/09/12/bandung-lautansampah/
3
PERMASALAHAN B. WILAYAH (REGIONAL)
Kesenjangan Antar dan di dalam Wilayah
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/ Kawasan_perk otaan
Tidak Menarik untuk Investasi Disintegrasi NKRI
bhk-djpr
4
TANTANGAN Global Warming
AFTA, NAFTA, WTO Perkembangan Teknologi
Ancaman Bencana bhk-djpr
5
SOLUSI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
operasionalisasi
PERATURAN PEMERINTAH NO. 15/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG bhk-djpr
6
7 bhk-djpr
SISTEMATIKA PP 15/2010 BAB I KETENTUAN UMUM
P E N Y E L N G G A R A A N
Pengaturan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, BAB II PENGATURAN PENATAAN RUANG dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota BAB III Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang PEMBINAAN PENATAAN RUANG BAB IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG
• •
Prosedur Penyusunan dan Penetapan RTR Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTR
BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
• • •
Penyusunan dan sinkronisasi program Pembiayaan program Pelaksanaan program
BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
• • • •
Pengaturan Zonasi Perizinan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengenaan Sanksi
Pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengawasan teknis, PENGAWASAN PENATAAN RUANG pengawasan khusus BAB VII
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP bhk-djpr
8
BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang
Pasal 1 Istilah yang didefinisikan
bhk-djpr
Ruang Tata ruang Struktur ruang Pola ruang Penataan ruang Penyelenggaraan penataan ruang Pemerintah pusat Pemerintah daerah Pengaturan penataan ruang Pembinaan penataan ruang Pelaksanaan penataan ruang
Pengawasan penataan ruang Perencanaan tata ruang Pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang Pengaturan Zonasi Peraturan zonasi Izin pemanfaatan ruang Rencana tata ruang Wilayah
Kawasan Kawasan lindung Kawasan budi daya Kawasan perdesaan Kawasan agropolitan Kawasan perkotaan Kawasan metropolitan Kawasan megapolitan Kawasan strategis nasional, provinsi, kabupaten/kota Orang Masyarakat Menteri
9
BAB II PENGATURAN PENATAAN RUANG Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang
Pasal 2 Pengaturan oleh:
Penyusunan dan penetapan •
Pemerintah
Pemerintah daerah provinsi
• Pasal 4 ayat (1)
Pasal 4 ayat (2)
•
Permen (Pedoman PR)
•
Perda Provinsi (RTRWP, RTR KSP, arahan PZ sistem provinsi) Pergub (Ketentuan perizinan, bentuk & besaran insentifdisinsentif, sanksi adm, juklak)
•
•
Pemerintah daerah kabupaten/kota
• Pasal 4 ayat (3)
PP (RTRWN & Peraturan pelaksanaan UU ttg PR) Perpres (RTR Pulau/Kepulauan & RTR KSN
Perda Kabupaten/Kota (RTRWK, RTR KSK, RDTR+PZ Kab/Kota) Perbup/wali (Ketentuan perizinan, bentuk & besaran insentif – disinsentif, sanksi adm)
Peraturan lain bidang Penataan Ruang sesuai kewenangan
Pasal 5 ayat (1) bhk-djpr
10
BAB III PEMBINAAN PENATAAN RUANG Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang
Pasal 6 Ruang lingkup pembinaan penataan ruang
Bentuk dan Tata Cara
Pasal 7-8
koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
Pe me r int ah
Pemda Provinsi
Pasal 9 - 17
sosialisasi peraturan perundangundangan bidang penataan ruang;
d e k o n
melalui
pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; pendidikan dan pelatihan;
Pemda Kab. / Kota
Ma sya ra k a t
bhk-djpr
penelitian dan pengembangan; pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
11
BAB III …Lanjutan
Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang Pasal 9 - 17
BENT UK
bhk-djpr
TA T A CA R A
1
Koordinasi penyelenggaraan PR
Tata cara koordinasi diatur dengan perpres
2
Sosialisasi peraturan Per-UU-an Bid. PR
Melalui media tatap muka dan media elektronik
3
Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan PR
Mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PR
4
Pendidikan dan pelatihan
Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat, penyusunan program diklat, penerapan sistem sertifikasi
5
Penelitian dan pengembangan
Pengembangan IPTEK bidang PR
6
Pengembangan sistem informasi dan komunikasi PR
Penyediaan basis data & informasi PR dan pengembangan jaringan sistem elektronik
7
Penyebarluasan informasi PR kepada masyarakat
Publikasi berbagai aspek PR melalui media yang mudah diakses masyarakat
8
Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat
Penyuluhan, debat publik, pembentukan kelompok masyarakat, penyediaan unit pengaduan
12
BAB IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG Prosedur penyusunan dan penetapan RTR yang ditinjau
Pasal 19 RENCANA TATA RUANG Pasal 24
Pasal 39
Rencana Umum Tata Ruang
Rencana Rinci Tata Ruang
RTRWN
- RTR Pulau/Kepulauan - RTR KSN
RTRWP
RTR KSP
RTRW Kabupaten/Kota
Pasal 20 bhk-djpr
Pasal 81 - 92
Peninjauan Kembali
- RDTR - RTR KSKab/KSK
PROSEDUR Penyusunan
KRITERIA & TATA CARA
Penetapan
Jangka Waktu: paling lama 24 bulan
Pasal 24
13
BAB IV…Lanjutan
Prosedur Penyusunan RTR Pasal 20
Pasal 21 ayat (1)
• Persiapan penyusunan RTR • Proses penyusunan RTR
• Pengumpulan data
• Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi RTR
• Pengolahan dan analisis data
• Perumusan konsepsi RTR • Pembahasan rancangan RTR oleh pemangku kepentingan
bhk-djpr
• Penyusunan rancangan peraturan perUUan ttg RTR
14
BAB IV…Lanjutan
Prosedur Penetapan Rencana Tata Ruang Pasal 22
JENIS RENCANA
PROSEDUR
Nasional
Nasional RTRW Nasional RTR Pulau/Kepulauan
Pembahasan antar-instansi RTR kewenangan Pemerintah Pusat
Provi n si
Provinsi RTR KSP K a bu pa t en / Ko ta RTRW Kabupaten/Kota RTR KS K/K Peraturan Zonasi bhk-djpr
PP Perpres
RTR KSN
RTRW Provinsi
PENETAPAN
Pembahasan antarinstansi dan antar pemerintah daerah dengan DPRD RTR kewenangan pemerintah daerah
Per da Pr ovinsi K a bu pa t en /Ko ta
Perda Kabupaten/Kota 15
BAB IV…Lanjutan
BAGIAN WILAYAH KAB/KOTA YANG PERLU DISUSUN RDTR
RTRW Kabupaten
Kota
RDTR Disusun pada bagian wilayah kab/kota yang ditetapkan dalam RTRW (paling lama disusun 36 bulan setelah RTR ditetapkan) Pasal 59 Dapat disusun pada prioritas pembangunan baru (paling lama 24 bulan setelah ditetapkan)
RTBL
Pasal 59 ayat (5)
disusun pada zona-zona yang penanganannya diprioritaskan dalam RDTR bhk-djpr
Pasal 60
16
BAB IV…Lanjutan
ILUSTRASI BAGIAN WILAYAH KAB/KOTA YANG PERLU DISUSUN RDTR
Keterangan: Kab/Kota RDTR RTBL Bagian baru dari wilayah kab/kota yang perlu disusun RDTR Untuk wilayah kota yang seluruh wilayahnya bersifat perkotaan (urbanized), rencana detail tata ruang disusun untuk seluruh wilayah kota. 17
BAB IV…Lanjutan
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Pasal 81 - 92 Pasal 82
Pasal 83
Pasal 88
Pasal 90
Kriteria PK RTR
Tata Cara PK RTR
Kriteria Revisi
Tata Cara Revisi
1 x dalam 5 thn
Penetapan Pelaksanaan PK RTR
Lebih dari 1 x dalam 5 thn Perubahan lingkungan strategis: • bencana alam skala besar; • perubahan batas teritorial negara; atau • perubahan batas wilayah daerah.
bhk-djpr
Pelaksanaan PK RTR
Rekomendasi hasil PK RTR
RTRWN a. perubahan kebijakan nasional yang m empengaruhi penataan ruang wilayah nasional; dan/atau b. terdapat dinam ika pem bangunan nasional
Revisi
Materi perubahan RTR ≤ 20%
RTRWP
Penetapan perubahan peraturan perUUan ttg RTR (amandem en perda)
a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang m empengaruhi penataan ruang wilayah provinsi; dan/atau b. terdapat dinam ika pem bangunan provinsi
RTRWKab/Kota
Tidak perlu revisi
Sesuai prosedur penyusunan RTR
a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kab/kota; dan/atau b. terdapat dinamika pembangunan kab/kota
Materi perubahan RTR > 20%
Penyusun an RTR baru
18
BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah
Pasal 93 - 146
PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM
PEMBIAYAAN PROGRAM
PELAKSANAAN PROGRAM
MEWUJUDKAN RENCANA TATA RUANG DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA TERPADU
bhk-djpr
19
BAB V…Lanjutan
Pasal 96
PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM
berdasarkan indikasi program utama dalam RTR
a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTR b.Perumusan program sektoral dan kewilayahan c. Pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah Pasal 95 bhk-djpr
Penyusunan
Sinkronisasi
Menghasilkan program jangka panjang, menengah, dan tahunan
Memperhatikan rencana pembangunan pengembangan wilayah
Dilakukan melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan
Dilaksanakan melalui berbagai forum dan rapat koordinasi
20
BAB V…Lanjutan
Perkiraan Biaya Pelaksanaan
Jangka Waktu Pembiayaan
Sumber Pembiayaan
PEMBIAYAAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Pasal 100
bhk-djpr
21
BAB V…Lanjutan
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Pasal 93 - 146
Penyusunan dan Sinkronisasi Program Penyusunan
Sinkronisasi
Program jangka panjang, menengah, dan tahunan indikasi program utama dalam RTR Sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan
Memperhat ikan rencana pembangu nan pengemba ngan wilayah Melalui berbagai forum dan rapat koordinasi
Pasal 96
Pembiayaan Program
Perkiraan biaya pelaksanaan
Sumber pembiayaan Jangka waktu pembiayaan Dapat berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
Pasal 100
Pelaksanaan Program
Dapat disusun Rencana Induk Masing-Masing Sektor Dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui Kerjasama
Pasal 98 -99
Berlaku untuk
Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemanfaatan Ruang Kaw. Strategis Pemanfaatan Ruang Kaw. Perkotaan Pemanfaatan Ruang Kaw. Perdesaan bhk-djpr
22
BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
Pasal 147
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 148
PENGATURAN ZONASI
PERIZINAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENGENAAN SANKSI
tertib tata ruang bhk-djpr
23
Bab VI … lanjutan
SISTEM PERENCANAAN INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM NASIONAL (Dalam RTRWN) Pasal 151 ayat (1)
INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI (Dalam RTRWP) Pasal 152 ayat (1)
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KAB/KOTA (Dalam RTRWK/K)
PENGATURAN ZONASI Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional Ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional Ditetapkan oleh masing-masing menteri sesuai kewenangan
Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi Ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi Ditetapkan dengan perda prov
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
berdasarkan
Ditetapkan dengan perda kab/kota
RTR KSK/RDTR
Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, izin, dan pengenaan sanksi
Pasal 153 ayat (1)
bhk-djpr
24
Bab VI … lanjutan
Pasal 158
PENETAPAN PERATURAN ZONASI (PZ) UNTUK WILAYAH KAB/KOTA
1
RTRW Kab/Kota Skala 1 : 5.000 Peraturan Zonasi (Text & Map)
Bila RTRW sdh skala detail RDTR tidak dibutuhkan, PZ tetap harus ada. Perda terpisah.
Skala 1 : 5.000 Skala 1 : 5.000
RTRW Kab/Kota
Skala 1 : 50.000/ 1 : 25.000
2 RDTR Peraturan Zonasi (Text & Map)
RTRW Kab/Kota
3 RDTR (Map) Skala 1 : 5.000 bhk-djpr
Skala 1 : 5.000
Skala 1 : 50.000/ 1 : 25.000
Peraturan Zonasi (Text)
RDTR & PZ dalam satu dokumen Perda. (Efisiensi waktu dan dana). Apabila RDTR direvisi maka PZ tetap berlaku dan diadopsi dalam RDTR baru
RDTR ada, PZ melengkapi. Perda PZ terpisah, ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Perda RDTR
25
Bab VI … lanjutan
Contoh Peraturan Zonasi Kab/Kota (zoning map dan zoning text)
26
Bab VI … lanjutan
Pasal 160 – Pasal 167 Jenis Izin Pemanfaatan Ruang
Jenis Izin
Penjelasan
IZIN PRINSIP
Diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang > 1 Ha untuk non-pertanian dan > 25 Ha untuk pertanian
IZIN LOKASI
Dasar Pemberian Izin
RTRW Kab/Kota IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
IZIN LAIN BERDASARKAN PERATURAN PER-UU-AN bhk-djpr
Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan
Dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang Diberikan berdasarkan peraturan zonasi Sebagai surat bukti dari Pemda untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor dan/atau instansi yang berwenang
RDTR Kab/Kota PZ
RTR
27
Bab VI … lanjutan
Tata Cara Penggantian yang Layak
(diatur lebih lanjut dgn Perpres)
Pasal 168
Bentuk Penggantian
a Uang
b Ruang pengganti berupa
Perubahan Rencana Tata Ruang
Setiap orang dapat mengajukan penggantian yang layak terhadap kerugian akibat perubahan RTR
c
Permukiman kembali
d
Kompensasi, dan/atau
e Urun saham
bhk-djpr
28
Bab VI … lanjutan
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif
Pasal 170-171
BENTUK oleh
kepada
Fiskal
TATA CARA
Pemerintah
Pemda 1
Pemerintah dan/atau Pemda
bhk-djpr
•Pemberian keringanan pajak •Pengurangan distribusi
Non Fiskal • Pemberian kompensasi • Subsidi silang • Kemudahan perizinan • Imbalan • Sewa ruang • Urun saham • Penyedian prasarana & sarana • Penghargaan, dan/atau • Publikasi dan promosi
Pemda
Pemda 2
Masyarakat 29
Bab VI … lanjutan Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif (lanjutan)
Pasal 172-174
TATA CARA
oleh
kepada
Pemerintah
a. subsidi silang; b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah; d. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau e. publikasi atau promosi daerah.
Pemda
Pemda 1
a. pemberian kompensasi dari pemda penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat; b. kompensasi pemberian penyediaan sarpras; c. kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemda penerima mafaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah.
Pemda 2
Pemerintah dan/atau Pemda
bhk-djpr
BENTUK
a. b. c. d. e. f. g. h.
pemberian keringanan pajak; pemberian kompensasi; pengurangan retribusi; imbalan; sewa ruang; urun saham; penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau kemudahan perizinan.
Masyarakat
30
Bab VI … lanjutan
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif
Pasal 176-177
BENTUK oleh
kepada
Fiskal
TATA CARA
Pemerintah
Pemda 1
Pemerintah dan/atau Pemda
bhk-djpr
•Pengenaan pajak yang tinggi
Non Fiskal • Kewajiban memberi kompensasi • Persyaratan khusus dalam perizinan • Kewajiban meberi imbalan, dan/atau • Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana
Pemda
Pemda 2
Masyarakat
31
Bab VI … lanjutan Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif (lanjutan)
Pasal 178-180
oleh
TATA CARA
Pemerintah
Pemda 1
Pemerintah dan/atau Pemda
bhk-djpr
BENTUK a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau c. pemberian status tertentu dari Pemerintah. a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemda pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat; b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemda pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
a. kewajiban memberi kompensasi; b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemda; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau e. pensyaratan khusus dalam perizinan.
kepada
Pemda
Pemda 2
Masyarakat
32
Bab VI … lanjutan
KRITERIA PENGENAAN SANKSI
•
•
•
bhk-djpr
Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan Kerugian publik yang ditimbulkan
Bentuk dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
BENTUK
Pasal 182-197
TATA CARA
a. Peringatan tertulis
Penerbitan surat peringatan tertulis
b. Penghentian sementara kegiatan
Penerbitan surat keputusan penghentian kegiatan, setelah peringatan tertulis diabaikan
c. Penghentian sementara pelayanan umum
Penerbitan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum kpd pelanggar, setelah peringatan tertulis diabaikan
d. Penutupan lokasi
Penerbitan surat keputusan penutupan lokasi, setelah peringatan tertulis diabaikan
e. Pencabutan izin
Penerbitan surat keputusan pencabutan izin, setelah peringatan tertulis diabaikan
f. Pembatalan izin
Penerbitan surat keputusan pembatalan izin, setelah peringatan tertulis diabaikan
g. Pembongkaran bangunan
Penerbitan surat keputusan pembongkaran bangunan, setelah peringatan tertulis diabaikan
h. Pemulihan fungsi ruang
Penerbitan surat perintah pemulihan fungsi ruang, setelah surat peringatan diabaikan
i. Denda administratif
Dapat dikenakan bersama dengan sanksi lain atau tersendiri
29 33
Bab VII PENGAWASAN PENATAAN RUANG Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
Pasal 198
Pengawasan penataan ruang dapat dilakukan oleh: - Pemerintah - Pemerintah daerah - Masyarakat
Pasal 199 Pasal 201
Kegiatan Pengawasan:
Pemantauan
Pelaporan
bhk-djpr
Melalui penilaian terhadap kinerja
Evaluasi
Pasal 200
•Pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang •Fungsi dan manfaat penataan ruang •Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang 34
Bab VII … lanjutan
SISTEM PENGAWASAN Pasal 202 – Pasal 206
Bentuk
Kegiatan
Pengawasan Teknis (keseluruhan proses PPR secara berkala)
Pengawasan Khusus (permasalahan khusus PPR sesuai kebutuhan)
• Mengawasi masukan, prosedur, serta fungsi dan manfaat keluaran , dalam aspek pengaturan, pembinaan ,dan pelaksanaan penataan ruang;
• Memeriksa data dan informasi serta melakukan kajian teknis terhadap permasalahan khusus penyelenggaraan penataan ruang
Pasal 202
• Mengawasi ketersediaan dan pemenuhan SPM bidang penataan ruang
Pasal 203
Laporan Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan PerUUan
Hasil
Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak sesuai dengan Peraturan PerUUan
Rekomendasi Untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang
Tindak Lanjut
Pasal 204
Untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dilakukan penertiban dan pengenaan sanksi
• Penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan; • Penyampaian hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana kepada PPNS; • Pelaksanaan hasil pengawasan.
Pasal 205 bhk-djpr
35
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini Pasal 207
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan. (28 Januari 2010) Pasal 209
36
Sistematika PP PPR
BAB I
Pengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang
PENGATURAN OLEH PEMERINTAH DAERAH P ROVINSI
PENGATURAN PENATAAN RUANG
PENGATURAN OLEH PEMERINTAH
BAB II Pemerintah menetapkan: PP ttg RTRWN Perpres ttg RTR Pulau/Kepulauan Perpres ttg KSN sesuai kebutuhan Permen ttg Pedoman bidang PR
BAB III
K EWEN AN GA N
Pemda Provinsi menetapkan: Perda Prov ttg RTRWP Perda ttg KSP sesuai kebutuhan Perda ttg Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi Pergub ttg jenis perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif & disinsentif, serta sanksi administratif Pergub ttg Juklak Pedoman bidang PR
PENGATURAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
KETENTUAN UMUM
TATA CARA PEMBINAAN PENATAAN RUANG
BENTUK PEMBINAAN PENATAAN RUANG
Tata c ara koordinasidiatur dengan perpres; Sosialisasi melalui media tatap muka dan media elektronik; Mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang; Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat, penyusunan program diklat, penerapan sistem sertifikasi; Pengembangan iptek bidang penataan ruang; Penyedian basis data dan informasi penataan ruang, pengembangan jaringan sistem elektronik; Publikasi berbagai aspek penataan ruang melalui media yang mudah diakses masyarakat; dan Penyuluhan, debat publik. , pembentukan kelompok masyarakat, penyediaan unit pengaduan
Pemda Prov Pemda Kab/Kota
Pemerintah
Masyarakat Pemda Kab/Kota Pemda Provinsi Masyarakat Pemda Kab/Kota
Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
Masyarakat
PELAKSANAAN PR
RTRWP
Proses Penyusunan RTR
RTRW Kabupaten
Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Perumusan Konsepsi RTR Pembahasan Rancangan RTR oleh Pemangku Kepentingan
PROSEDUR
PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG
RTRW Kota Rencana Rinci Tata Ruang RTR Pulau/Kepulauan RTR Kawasan Strategis
PENETAPAN RTR
RTR Kawasan Perkotaan
Pembahasan antarinstansi terkait RTR kewenangan Pemerintah Pusat Pembahasan antarinstansi dan antar pemerintah daerah dengan DPRD RTR kewenangan pemerintah daerah
RTR Kawasan Perdesaan RTR Kawasan Agropolitan
Penyusunan & Sinkronisasi Program
Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTR
Pembiayaan Program
Perumusan program sektoral dan kewilayahan
Pelaksanaan Program
Pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah
Tata Cara Penetapan pelaksanaan PK RTR Pelaksanaan PK RTR Rekomendasi Hasil PK RTR Tidak perlu revisi
Revisi
Pemanfaatan Ruang Wilayah Wilayah Nasional Wilayah Provinsi Wilayah Kabupaten Wilayah Kota Pemanfaatan Ruang Kawasan
BAB VI
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1 x dalam 5 tahun lebih dari 1 x dalam 5 tahun
RDTR
BAB V
PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
Kriteria
Rencana Umum Tata Ruang RTRWN
PENYUSUNAN RTR
BAB IV
PENINJAUAN KEMBALI (PK)
PEMBINAAN PENATAAN RUANG
Pemda Kabupaten/kota menetapkan: Perda Kab/Kota ttg RTRWKab/Kota Perda ttg KSKab/Kota sesuai kebutuhan Perda ttg RDTR Kab/Kota Perda ttg Peraturan Zonasi Perbup/Perwali ttg jenis perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif & disinsentif, serta sanksi administratif
Arahan Pe ratu ran Zon asi Sist em Nasional
Pengaturan Zonasi
Arahan Pe ratu ran Zon asi Sist em Pro vinsi Peraturan Zonasi P ada Wilayah Kabup ate n
Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Kawasan Perdesaan
Jenis-Jenis Izin Pemanfaatan Ruang
Perizinan
P eraturan Zonasi P ada Wilayah Ko ta
Prosedur Pemberian Izin Penggantian yang Layak Terhadap Kerugian
Insentif & Disinsentif
Bentuk & Tata Cara Pemberian Insentif Bentuk & Tata Cara Pemberian Disinsentif
Sanksi Administratif
Jenis-Jenis Sanksi Administratif Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
BAB VII
PENGAWASAN PENATAAN RUANG
Pengawasan Teknis
Keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang secara menyeluruh
Mengawasi masukan, prosedur, keluaran, fungsi dan manfaat, dan ketersediaan &pemenuhan SPM
Pengawasan Khusus
Permasalahan khusus penyelenggaraan penataan ruang sesuai kebutuhan
Memeriksa data dan informasi, serta melakukan kajian teknis
BAB VIII
Izin dalam RTRW lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Per-UU-an
KETENTUAN PERALIHAN
Izin yang diterbitkan dan/atau diperbaharui setelah RTRW berakhir dan belum diganti tidak berlaku
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP bhk-dj pr
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
37
bersama menata ruang untuk semua
bhk-djpr
38
39
