KABUPATEN DELI SERDANG Upaya Pemberantasan Kemiskinann Masyarakat Pesisir MEMBERI NELAYAN KAIL, BUKAN UMPANNYA Sumber: Inovasi Kabupaten di Indonesia, Seri Pendokumentasian Best Practices, BKKSI, 2008 • satu SITUASI SEBELUM INISIATIF
Layaknya kondisi ekonomi masyarakat nelayan di daerah pesisir pantai, kondisi nelayan di Kabupaten Deli serdang pun tak jauh beda alias cukup memprihatinkan lantaran jumlah pendapatannya yang rendah. Sehingga, kemiskinan merupakan kehidupan yang akrab bagi mereka. •
• •
Terjadinya situasi dan kondisi kemiskinan ini disebabkan beberapa hal: Nelayan dikebanyakan wilayah pesisir di Indonesia umumnya merupakan kelompok yang sangat sulit untuk diorganisasikan. Nelayan juga umumnya merupakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki alur-kas sehingga konsep perencanaan ekonominya sangat tidak pasti. Oleh karena itu, kelompok nelayan lebih banyak bergerak dalam kesatuan-kesatuan informal tanpa memiliki perencanaan ekonomi yang jangka panjang. Hal seperti ini juga terjadi pada nelayan di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi nelayan di Kabupaten Deli Serdang juga belum banyak tersentuh dengan program-program yang benar-benar dapat mengembangkan ekonomi mereka secara riil, terorganisasi dan berkelanjutan. Belum banyak LSM maupun institusi Perguruan Tinggi lokal yang secara riil fisik membantu peningkatan ekonomi nelayan, walaupun telah banyak peran mereka dalam membantu di bidang non-fisik di banyak kelompok nelayan.
Melihat situasi dan kondisi nelayan ini, pada tahun 2000 pemerintah pusat meluncurkan program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang secara khusus diarahkan untuk peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah pesisir. Program ini disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Perikanan dan Kelautan kepada daerahdaerah yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis karakteristik program ini adalah program pengentasan kemiskinan dengan alokasi Dana dari APBN untuk program JPS-PK (Jaring Pengaman Sosial – Pengentasan Kemiskinan). Mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) antara Departemen Perikanan dan Kelautan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dan Bappenas, maka mekanisme penyaluran dana untuk pelaksanaan program ini adalah seluruh dana (tidak termasuk dana untuk Administrasi Proyek) diserahkan langsung pada Kelompok Sasaran (poksar) yang pengalokasiannya telah ditentukan dalam SEB tersebut melalui mekanisme revolving fund. Selanjutnya, pada pelaksanaan di lapangan, Pimpinan Bagian Proyek yang terdapat di Kabupaten dapat menentukan lokasi dan poksar sesuai dengan Pedoman Umum yang telah disusun oleh Pimpinan Proyek Pusat.
1
• dua INISIATIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM Menyikapi kondisi kemiskinan yang dialami nelayan ini, Pemerintah Daerah Deli Serdang pun melakukan beberapa upaya inisiatif untuk membantu mengatasinya, yakni : • Dengan memanfaatkan keberadaan program PEMP, maka diperkenalkanlah berbagai inovasi / metodologi / teknik penangkapan ikan yang aman dan ramah lingkungan serta untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. • Dilakukan pengorganisasian nelayan melalui pembentukan lembaga yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah • Pengembangan fungsi lembaga nelayan sebagai wadah untuk penciptaan lapangan usaha dan pemberian fasilitas kredit dan simpan pinjam. Dari berbagai inisiatif itu, Pemerintah Daerah Deli Serdang pun menjalankan beberapa strategi pelaksanaan program. Harus diakui, bahwa ketaatan pada Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan kemampuan berinovasi dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan program PEMP sebagai pemicu pembangunan dan pemberdayaan sektor kelautan adalah sesuatu yang menjadi menonjol di Deli Serdang. Sehingga, segala strategi yang dijalankan selalu mengacu pada pemanfaatan program PEMP. Lihat saja langkah yang diambilnya. Pemerintah Daerah Deli Serdang (cq. Dinas Perikanan) melakukan serangkaian justifikasi dan penyesuaian atas Pedoman Umum dari PEMP . Proses penyesuaian ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan dari Kabupaten Deli Serdang, serta keberadaan lembaga yang dapat berperan sebagai fasilitator dan mediator. Selanjutnya, Dinas Perikanan telah mengembangkan program PEMP sebagai program yang berkelanjutan dan saling terintegrasi dengan program lainnya yang ada di Dinas Perikanan. Untuk itu, Pimpinan Bagian Proyek di Dinas Perikanan mengalokasikan kegiatan PEMP pada dua desa di Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun dana yang diperoleh untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp. 632.600.000 dengan mekanisme penyaluran berdasarkan Surat Edaran Dirjen Anggaran No. SE. 128/A/2001. Sebagai upaya pelaksanaan pendampingan bagi masyarakat, pihak Pemerintah Daerah bersama masyarakat pesisir di Percut Sei Tuan membentuk sebuah lembaga bersama yang dapat menjadi wadah yang dinamai LEPP-M3 ( Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina). Selanjutnya, LEPP-M3 merekrut seorang Staff Pendamping yang memahami hal-hal, antara lain, tentang sistem perikanan dan kelautan dan sistem distribusi perdagangan. Dana yang disuntikkan oleh Pemerintah Daerah telah berhasil dikelola dengan sangat efektif melalui manajemen sederhana dan disalurkan pada pelaksanaan 5 sub program yaitu: a. Pengadaan 14 unit Kapal Penangkap Ikan b. Pemberian Modal Usaha Pembudidayaan Ikan dan Udang kepada 20 Unit Tambak c. Pemberian Modal Usaha untuk Pengolahan Ikan sebanyak 2 unit d. Pemberian Modal Usaha untuk Pengadaan BBM sebanyak 1 unit e. Pemberian Modal Usaha untuk Usaha Bakulan sebanyak 10 orang Dengan bantuan manajemen dari LEPP-M3, program PEMP telah dapat menggulirkan sub program pengadaan kapal penangkap ikan (ukuran sedang untuk 4 penumpang) dari jumlah awal sebanyak 14 menjadi 19 buah dalam jangkan waktu selama 6 bulan. Sub program pengadaan kapal penangkap ikan dilaksanakan dengan memberikan modal kapal kepada pada kelompok nelayan (yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 nelayan) dengan kewajiban untuk pengembalian modal melalui angsuran selama 1 tahun. Dengan bertambahnya jumlah pengadaan kapal, maka jumlah anggota binaan yang tergabung dalam sub program pengadaan kapal penangkap ikan juga bertambah dari sebanyak 56 menjadi 76 nelayan. Anggota binaan lainnya yang diatur dan dikelola oleh LEPP-M3 adalah 10 orang pengusaha ikan bakulan, 6 orang dari 2 unit pengolahan ikan dan 20 orang dari 20
2
pengolahan unit tambak. Jadi, total nelayan yang berada dalam lingkungan binaan LEPP-M3 adalah berjumlah 112 orang nelayan. Selain pemberian modal usaha, LEPP-M3 juga memberikan peluang bagi anggota binaannya untuk melakukan kegiatan simpan pinjam. Setiap anggota memiliki hak untuk meminjam dana yang tersedia di LEPP-M3 dengan persyaratan yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan dapat membayar cicilan tepat waktu. Dana pinjaman dapat diberikan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dengan plafon maksimal sebesar Rp. 1 juta. Namun, LEPP-M3 tidak hanya menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir , tapi juga menjadi laboratorium lapangan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan teknologi penangkapan ikan. Dinas Perikanan telah berhasil mengembangkan sebuah alat penangkap ikan yang efektif yaitu Pukat Layang, yang dapat dikategorikan sebagai alat yang ramah lingkungan ketimbang “Pukat Harimau”. Karena, struktur jaring maupun ukurannya lebih proporsional sehingga tidak berpotensi merusak keanekaragaman hayati laut. Selanjutnya, “Pukat Layang” diujicobakan pada masyarakat nelayan dibawah koordinasi LEPP-M3. Kerjasama antara Dinas Perikanan dan LEPP-M3 lainnya adalah dalam proses produksi dan pemasaran “Pukat Layang” dalam bentuk pengembangan usaha mereka dalam produksi dan penjualan alat tangkap ikan “Pukat Layang”. Selain itu, juga dikembangkan kelompok-kelompok nelayan baru yang diarahkan untuk melayani permintaan “Pukat Layang”, mengingat adanya permintaan yang sangat tinggi dari para nelayan di sepanjang pesisir timur Sumatera bagian utara. Berjalannya program LEPP-M3 ini, ternyata tak semulus yang dibayangkan semula. Karena sempat timbul “perlawanan”, terutama berkaitan dengan persaingan usaha. Pasalnya, LEPP-M3 yang dinilai Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang telah berhasil membangun kinerja organisasi nelayan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup nelayan, justru keberadaannya dianggap sebagai ancaman bagi para tengkulak yang umumnya berusaha untuk dapat memetik banyak keuntungan dari tidak terorganisirnya masyarakat nelayan. Namun, untunglah, melalui fasilitasi Pemerintah Daerah dan dukungan dari tokoh masyarakat setempat yang dijadikan anggota LEPP-M3, pada akhirnya masalah-masalah yang mengarah pada berbagai jenis konflik yang lebih tajam berhasil diminimalisir. Caranya, LEPP-M3 secara berkala melakukan diskusi antaranggota atau sering juga disebut Rapat Anggota sebagai wadah tukar informasi antarnelayan. Pada kesempatan itulah, pihak Pemerintah Daerah sebagai mitra sejajar selalu hadir terutama untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan dan menfasilitasi berbagai kebutuhan pelayanan dari kemitraan antara pemerintah dengan LEPP-M3 tersebut. • tiga HASIL YANG DICAPAI DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH Dengan keberhasilan LEPP-M3 ini, seperti menambah jumlah armada kapal sebanyak 5 buah dalam kurun waktu 6 bulan dan juga memberikan peluang kredit simpan pinjam, tak pelak semakin banyak saja nelayan yang tertarik bergabung dalam binaan LEPP-M3. Hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat nelayan pesisir yang sebelumnya merupakan komunitas yang sulit untuk dikoordinasikan ternyata dapat diorganisir dan dapat ditingkatkan pendapatannya. Melihat animo masyarakat nelayan setempat bergabung dalam LEPP-M3, pun adanya berbagai uji coba inovasi dari Dinas Perikanan yang ditransfer kepada LEPP-M3, telah menajdikan program kemitraan (antara pemerintah-LSM-masyarakat nelayan) bergerak sangat memuaskan. Alhasil, tidak hanya para nelayan setempat saja yang tertarik bergabung dalam LEPP-M3, tapi juga LSM dan perusahaan swasta yang mencoba melihat peluang untuk mengembangkan kerjasama. Keberhasilan pelaksanaan program PEMP sebagai pemicu dan mekanisme dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan taraf hidup nelayan, tentu saja telah memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah Deli Serdang, khususnya Dinas Perikanan.
3
Keberhasilan LEPP-M3 inipun telah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dengan adanya program “Subsidi BBM” untuk nelayan. Program subsidi BBM tersebut diberikan melalui penyedian SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) khusus bagi nelayan, sehingga nelayan bisa membeli BBM dengan potongan harga yang cukup besar. SPBU – Nelayan ini dikelola oleh LEPPM3 dan merupakan satu-satunya SPBU – Nelayan di wilayah Sumatera. Yang menarik dari keberhasilan program ini – sekaligus pelajaran yang dapat kita petik, bahwa kemampuan melokalkan sebuah intervensi program dan menjadikannya terinternalisasi di dalam masyarakat, membutuhkan komitmen dan kemampuan yang tinggi untuk membangun kemitraan yang melibatkan banyak pihak. Mekanisme pemeliharaan sistem merupakan hal yang paling penting untuk mendorong adanya upaya pembesaran efek berganda. Pemerintah Daerah Deli Serdang telah berhasil memanfaatkan dan mengembangkan program Pemerintah Pusat melalui berbagai inovasinya untuk pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal. • empat KEBERLANJUTAN adanya:
Tentu saja, program LEPP-M3 ini patut dilanjutkan dan berkesinambungan, karena • • •
Kemampuan dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan para nelayan anggotanya, seperti kebutuhan akan ketersediaan perahu dengan fasilitas kredit, dana talangan untuk modal kerja, dan ketersediaan BBM bagi nelayan. Rasa kepemilikan yang tinggi dari anggota untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan Dukungan kemitraan dari pemerintah daerah dan pihak lainnya • lima KEMAMPUAN UNTUK DITRANSFER
Walaupun program PEMP merupakan sebuah program luncuran dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah Deli Serdang telah berhasil mengembangkan program-program inovatif yang disesuaikan situasi dan kondisi lokal. Seperti, pemanfaatan lemgbaga LEPP-M3 sebagai lembaga mediasi kemitraan Pemerintah Daerah – Swasta – Masyarakat, pengembangan dan produksi teknologi inovatif, peningkatan kepercayaan masyarakat pada organisasi formal, penjaminan ketersediaan modal kerja, penjaminan ketersediaan infrastruktur penunjang produksi (BBM) dan pelibatan masyarakat dalam lapangan pekerjaan baru. Selama Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berupaya membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait, maka program pemberdayaan masyarakat pesisir seperti yang telah dilakukan di Deli Serdang menjadi sangat layak untuk dapat ditransfer kepada Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia. Gambaran Umum LOKASI Letak Geografis Luas Batas Wilayah Jumlah
TERLETAK DI PROPINSI SUMATERA UTARA 2057’ – 3016’LU dan 98033’ – 99027’BT 4.397,94 km2 atau 6,21% dari luas propinsi Sumatera Utara Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumatera dan Kabupaten Langkat Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Asahan Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sumatera dan Kabupaten Asahan. 2.047.488 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2,10% dan kepadatan rata-rata 455
4
Penduduk (Sensus Ekonomi Tahun 2001) Komposisi Wilayah Komposisi mata pencaharian utama
jiwa/km2. Jumlah penduduk di Deli Serdang merupakan jumlah penduduk terbesar kedua di Propinsi Sumatera Utara setelah Medan. 85,43% (merupakan areal pertanian dan perkebunan) 8,15% (kawasan hutan) 4, 12% (pemukiman dan untuk penggunaan lainnya) 60,22% (Petani) 21,83% (Pegawai Negeri Sipil/ABRI/Karyawan) 5,40% (Pedagang) 3,17% (Jasa-jasa) 2,86% (Nelayan) 0,40% (Pengrajin) 6,12% (lain-lain)
5
