BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam
upaya
memberi
pertanggungjawaban
terhadap
tingkat
pencapaian kinerja, berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, Inspektorat Provinsi
Bali
berkewajiban
untuk
menyusun
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah Inspektorat Provinsi Bali tahun 2015. Pertanggungjawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan pengukuran atau penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi. A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Provinsi Bali tahun 2015 dilakukan dengan cara : 1. Membandingkan
antara
target
dengan
realisasi
masing-masing
indiKator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator Kinerja sasaran tahun 2015, sebagai berikut :
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
17
NO
SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET
REALISASI
PROSENTASE
1
2
3
4
5
6
7
1.
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel.
1.1
Opini BPK.
LHP
WTP
WTP
100%
2
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan External.
2.1
Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti.
%
85
3
Terwujudnya SAKIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.
3.1
Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B.
SKPD
25
36
144%
4
Terwujudnya SPIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.
4.1
Prosentase penurunan temuan penyimpangan kepatuhan pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
%
35
35
100%
5.
Meningkatnya keahlian aparatur Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5.1
Prosentase peningkatan keahlian aparatur pengawas dalam tugas pengawasan.
%
90
93
103%
100%
Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target yang dicanangkan dalam tahun 2015 untuk masing-masing sasaran strategis dengan indikator pengukurannya jika dibandingkan dengan realisasinya telah tercapai 100% bahkan ada realiasasi melebihi target yang ditetapkan yaitu pada indikator kinerja utama (IKU) Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B tercapai 144%. Dengan demikian hasil (outcome) yang diharapkan dalam tahun yang bersangkutan (Tahun 2015) telah dapat dicapai atau diwujudkan.
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
18
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indicator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama tahun 2015 dan tahun 2014, sebagai berikut : NO 1
SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
2
3
CAPAIAN TAHUN 2014
CAPAIAN TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
4
5
6
7
8
LHP
WTP
WTP
WTP
WTP
1.
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel.
1.1
Opini BPK.
2
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan External.
2.1
Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti.
%
80
80
85
98
3
Terwujudnya SAKIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.
3.1
Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal katagori B.
SKPD
20
20
25
36
4.
Terwujudnya SPIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.
4.1
Prosentase penurunan temuan penyimpangan kepatuhan pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
%
40
40
35
35
5.
Meningkatnya keahlian aparatur Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5.1
Prosentase peningkatan keahlian aparatur pengawas dalam tugas pengawasan.
%
80
80
90
93
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
19
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indicator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2015 telah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut : SASARAN KINERJA NO 1
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
3
2
CAPAIAN TAHUN 2015
TARGET RENSTRA TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
4
5
6
7
8
LHP
WTP
WTP
WTP
WTP
%
85
98
85
98
1.
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel.
1.1
Opini BPK.
2
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan External.
2.1
Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti.
3
Terwujudnya SAKIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.
3.1
Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal katagori B.
SKPD
25
36
25
36
4.
Terwujudnya SPIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.
4.1
Prosentase penurunan temuan penyimpangan kepatuhan pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
%
35
35
35
35
5.
Meningkatnya keahlian aparatur Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5.1
Prosentase peningkatan keahlian aparatur pengawas dalam tugas pengawasan.
%
90
93
90
93
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
20
4. Analisis
Penyebab
Keberhasilan/Kegagalan
atau
Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan. Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2015 telah dapat dicapai 100%. Namun demikian bukan berarti tidak ada kendala ataupun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, diantaranya adalah : 1. Terbatasnya sumber daya aparatur pengawas internal pemerintah yang ada di Inspektorat Provinsi Bali. 2. Rendahnya
kemauan
aparatur
pemerintah
pada
SKPD
untuk
memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Kurang komitmennya Pimpinan SKPD dalam pelaksanaan kinerjanya. Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun kedepan adalah : 1. Memperkuat SDM dengan menambah jumlah aparatur pengawas dan menyelenggarakan kediklatan. 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD melalui pemeriksaan dan asistensi. 3. Pengaturan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan. 5. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya Dalam
melaksanakan
tugas
pembinaan
dan
pengawasan
dengan
pemanfaatan sumber daya yang ada, selalu mengedepankan prinsip : a. Transparan;
membuka
diri
terhadap
hak
masyarakat
untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara b. responsif;
dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan
perubahan yang terjadi di daerah. c. efisien;
yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan
terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
21
d. efektif;
merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber
daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. e. akuntabel; yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. partisipatif;
merupakan hak masyarakat untuk terlibat melakukan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan di daerah. g. terukur;
adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan
cara-cara untuk mencapainya. 6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja. Analisis
Kinerja
didasarkan
atas
hasil
pengukuran
kinerja
atas
pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut, dan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin diwujudkan,
Inspektorat
menetapkan
program
dan
kegiatan
sebagaimana berikut : a. Sasaran strategis 1; Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome Opini BPK (WTP), dengan tingkat capaian sebagai berikut : No 1.
Indikator Kinerja Utama Opini BPK.
Target WTP
Realisasi Prosentase WTP
100%
Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2014 adalah WTP. Hal ini
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
dicapai dengan kegiatan-
22
kegiatan pembinaan kepada SKPD untuk mengeliminir terjadinya temuan dalam rangka mempertahankan prestasi yang telah dicapai yaitu pemberian opini dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel”, Inspektorat Provinsi Bali menetapkan program : 1) Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan dengan kegiatan Pemeriksaan reguler, khusus dan kasus,
jumlah
anggaran
Rp.5.989.091.750,-
(lima
milyar
sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat
mempunyai
tugas
melakukan
pembinaan
dan
pengawasan terhadap peleksanaan urusan pemerintahan di daerah
baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam
menjalankan fungsi pengawasan tersebut Inspektorat melakukan pemeriksaan baik reguler, khusus dan kasus. Dengan dilakukannya pembinaan dan pemeriksaan secara rutin, diharapkan dalam pengelolaan keuangan dan aset semakin tahun semakin baik dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset yang materiil dapat diminimalisir dan dihindari. Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai Keputusan Gubernur Nomor: 918/21/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran
sebesar
Rp.5.989.091.750,-.
Secara
keseluruhan
pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -
Anggaran
:
Rp.5.989.091.750,-
-
Realisasi Fisik
:
100 %
-
Realisasi Keuangan
:
Rp.5.253.753.450,- (87,72%)
-
Sisa Anggaran
:
Rp.735.338.399,- (12,28%)
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
23
2) Program
Peningkatan
sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah
Daerah,
jumlah
anggaran
Rp.226.750.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah tereviunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, baik semester satu, prognosis 6 bulan berikutnya dan laporan tahunan, adalah untuk meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai Keputusan Gubernur Nomor: 918/21/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.226.750.000,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -
Anggaran
:
Rp.226.750..000,-
-
Realisasi Fisik
:
100 %
-
Realisasi Keuangan
:
Rp.145.916.200,- (64,35%)
-
Sisa Anggaran
:
Rp.80.833.800,- (35,65 %)
b. Sasaran strategis 2; Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan External. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome prosentase
penyelesaian
tindak
lanjut
rekomendasi
hasil
pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal, dengan tingkat capaian sebagai berikut :
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
24
No
Indikator Kinerja Utama
Target
1
Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti.
85%
Realisasi Prosentase 98%
115%
Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti tahun 2015 adalah 100%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 85% telah dapat dicapai dengan tingkat capaian 115%. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan data hasil pemutakhiran data selama tahun 2015 dengan perhitungan (Jumlah Tindak Lanjut dibagi jumlah rekomendasi) x 100%. Pada tahun 2015, dari hasil pemeriksaan terdapat 1 rekomendasi sebanyak 1090 rekomendasi. Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan selama tahun 2015, telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 1076 rekomendasi temuan (1076
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
dibagi
1090
jumlah
rekomendasi kali 100% = 98,71%.) Untuk
mewujudkan
pencapaian
Sasaran
“Terwujudnya
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan External”, dilaksanakan program Pendayagunaan
Perencanaan,
Pengelolaan
dan
Pelaksanaan
Pengawasan dengan kegiatan Pemantauan tindak lanjut dan pemutakhiran
data
hasil
pemeriksaan
dengan
jumlah
Rp.3.888.790.764,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam uluh empat rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah tuntasnya tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah di Lingkungan
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
25
Pemerintah
Provinsi
Bali
dan
Kabupaten/Kota
se-Bali
serta
pemeriksaan eksternal. Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai Keputusan Gubernur Nomor: 918/21/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.888.790.764,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -
Anggaran
:
Rp.3.888.790.764,-
-
Realisasi Fisik
:
100 %
-
Realisasi Keuangan
:
Rp.3.646.187.100,- (93,76 %)
-
Sisa Anggaran
:
Rp.242.603.664,- (6,24 %)
c. Sasaran strategis 3; Terwujudnya SAKIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal katagori B, dengan tingkat capaian sebagai berikut :
No 1
Indikator Kinerja Utama Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal katagori B.
Target 25
Realisasi Prosentase 36
144%
Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal katagori B tahun 2015 adalah 144%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 25 SKPD telah dapat dicapai dengan tingkat capaian 36 SKPD dari 43 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD tahun 2014
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
26
dengan perhitungan jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang nilai LAKIP-nya mengalami peningkatan kearah Level A. Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya SAKIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali,”, dilaksanakan dengan program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan Verifikasi Laporan
Kinerja
aparatur
pemerintah,
jumlah
anggaran
Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, dengan kegiatan yang dilakukan adalah : -
Menilai sejauh mana Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kinerja organisasinya dan mewujudkan capaian kinerjanya.
-
Mendorong penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara konsisten dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja outcome organisasinya.
-
Menilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
-
Memberikan saran perbaikan untuk penguatan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Adapun aspek yang dinilai dalam penilaian SAKIP adalah
aspek
Perencanaan, aspek Pengukuran Kinerja, aspek Pelaporan Kinerja, aspek Evaluasi Kinerja dan aspek capaian kinerja. Evaluasi LAKIP dilakukan terhadap 43 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2015, dan dari hasil evaluasi dapat dikemukakan bahwa SKPD yang mendapat kategori B (Baik, perlu sedikit perbaikan) sebanyak 33 SKPD dan Kategori A (Sangat Baik) sebanyak 4 SKPD.
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
27
Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai Keputusan Gubernur Nomor: 918/21/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.260.000.000,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : - Anggaran
: Rp. 260.000.000,-
- Realisasi Fisik
: 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp.104.708.300,- (40,27 %) - Sisa Anggaran
: Rp.155.291.700,- (59,73 %)
d. Sasaran strategis 4; Terwujudnya SPIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome prosentase penurunan temuan kepatuhan pada peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan tingkat capaian sebagai berikut : No 1
Indikator Kinerja Utama Prosentase penurunan temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Target
Realisasi
Prosentase
35%
35%
100%
Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja prosentase penurunan temuan kepatuhan pada peraturan perundangundangan yang berlaku tahun 2015 adalah 100%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 35% telah dapat dicapai dengan tingkat capaian 34,88%. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan jumlah SKPD dengan temuan penyimpangan kepatuhan sebanyak 15 SKPD dibagi jumlah SKPD sebanyak 43 SKPD x 100%.) Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya SPIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali,”, dilaksanakan
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
28
dengan program Peningkatan system Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan jumlah anggaran Rp.726.902.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua ribu rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk memacu dan membina Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mampu menyusun suatu sistem untuk melakukan pengendalian terhadap kinerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
sesuai
Kep.Gubernur
Nomor:
918/21/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.726.902.000,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -
Anggaran
:
Rp.726.902.000,-
-
Realisasi Fisik
:
100 %
-
Realisasi Keuangan
:
Rp.257.271.985,- (35,39 %)
-
Sisa Anggaran
:
Rp.469.630.015,- (64,61 %)
e. Sasaran Strategis 4; Meningkatnya keahlian aparatur Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome prosentase peningkatan keahlian aparatur pengawas dalam tugas pengawasan, dengan tingkat capaian sebagai berikut : No 1.
Indikator Kinerja Utama Prosentase peningkatan keahlian aparatur pengawas dalam tugas pengawasan.
Target 90%
Realisasi Prosentase 93%
103%
Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Prosentase peningkatan keahlian aparatur pengawas dalam tugas L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
29
pengawasan tahun 2015 adalah 103%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 90% telah dapat dicapai dengan tingkat capaian 93% Pencapaian tersebut dihitung dengan membandingkan jumlah aparat pengawas yang telah mengikuti diklat sebanyak 25 orang dengan seluruh jumlah aparat pengawas yang ada sebanyak 27 orang dengan perhitungan (jumlah Aparatur Pengawas yg telah mengikuti Diklat dibagi jumlah aparatur pengawas) x 100%. Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “Meningkatnya keahlian aparatur Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan”, dilakukan melalui program Peningkatan system Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan Peningkatan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.971.009.550,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian para pejabat fungsional aparat pengawas internal Inspektorat Provinsi Bali, untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan, dengan mengirim atau memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pejabat fungsional secara bertahap. Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
sesuai
Kep.
Gubernur
Nomor:
918/21/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.971.009.550,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -
Anggaran
:
Rp.1.971.009.550,-
-
Realisasi Fisik
:
100 %
-
Realisasi Keuangan
:
Rp.1.030.301.473,- (52,27%)
-
Sisa Anggaran
:
Rp.940.708.077,- (47,73%)
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
30
4. Rencana dan realisasi anggaran program/kegiatan Tahun 2015. Rencana anggaran yang dijabarkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Bali dalam melaksalakan tugas pokok dan fungsinya untuk Tahun 2015 dan realisasinya terlihat sebagaimana tabel berikut : Rencana (Rp)
No
Program/Kegiatan
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Realisasi (Rp)
3.640.000
3.638.830
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
516.250.000
171.748.916
3
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
899.400.000
832.383.838
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
114.134.576
110.539.000
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
110.268.000
101.190.200
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
65.620.000
61.368.650
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.000.000
6.782.000
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
60.000.000
51.231.380
9
Penyediaan bahan logistik kantor
10.000.000
4.095.000
10
Penyediaan makanan dan minuman
45.000.000
45.000.000
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
515.000.000
469.931.000
12
Upacara Keagamaan
132.310.000
115.921.000
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13
Pengadaan Gedung Kantor
8.300.000.000
6.031.213.000
14
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
60.000.000
32.565.000
15
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor / wisma
1.395.507.000
1.199.286.150
III
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
16
Verifikasi Laporan Kinerja Aparatur Pemerintah
260.000.000
104.708.300
17
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
176.563.000
168.615.850
18
Peningkatan Kapasitas APIP
1.971.009.550
1.030.301.473
19
Penyelenggaraan SPIP
726.902.000
257.271.985
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
31
No
Rencana (Rp)
Program/Kegiatan
150.000.000
Realisasi (Rp)
20
Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
IV
Program Pendayagunan Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Pengawasan
21
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
225.000.000
128.119.500
22
Pemeriksaan Reguler, Kasus dan Khusus
5.989.091.750
5.253.753.450
23
Pemantauan tindak lanjut dan pemutahiran data hasil pemeriksaan
3.888.790.764
3.646.187.100
24
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
226.750.000
145.916.200
25
Pembinaan dan Pengawasan LP2P
122.000.000
57.908.400
26
Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi
174.500.000
138.123.700
27.133.736.640
21.116.187.722
JUMLAH
95.639.800
Dari Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Provinsi Bali Sebesar Rp.27.133.736.640,- terserap sebesar Rp.21.116.187.722,- atau 77,82 %. Sedangkan Presentase Realisasi Fisik sebesar 100 %.
L K I P 2015 – I N S P E K T O R A T
PROVINSI
BALI
32
