UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMERASAN DI PANTAI PADANG ARTIKEL. Gelar Sarjana Hukum

UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMERASAN DI PANTAI PADANG ARTIKEL Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH ADRIAN BIMA PUTRA 1210012111251

Bagian Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2017 Reg.No.11/Skripsi/PID-02/FH/IX-2017

i

UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMERASAN DI PANTAI PADANG Adrian Bima Putra1. Yetisma Saini 1. Fitriati 2 Prodi IlmuHukum, FakultasHukum. Universitas Bung Hatta 2 Prodi IlmuHukum, FakultasHukum. Universitas Taman Siswa 1

Email: [email protected] ABSTRAK Pantai Padang merupakan salah satu tempat parawisata di kota Padang. Keindahan Pantai Padang dirusak oleh oknum-oknum tertentu dengan melakukan tindak pidana pemerasan kepada pemilik warung atau wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang. Pemerasan sudah diatur dalam Pasal 368 KUHP. Pemerasan ini terjadi di Pantai Padang salah contoh kasus tersangka MG melakukan ancaman kekerasan dengan memaksa menjual makanan dan minuman kepada korban bernama JK. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah upaya Kepolisian Resort Kota Padang dalam pemberantasan pemerasan di Pantai Padang? 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapai Kepolisian Resort Kota Padang dalam memberantas Tindak Pidana Pemerasan di Pantai Padang?. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian1) Upaya Kepolisian Resort Kota Padang adalah a) melakukan patroli di daerah sekitar b) Mendirikan pos-pos pantau c) Memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat d) Melakukan kerja sama dengan masyarakat satuan polisi pamong praja dan dinas prawisata dan 2) Kendala-kendala Kepolisian Resort Kota Padang dalam memberantas pemerasan di Pantai Padang a) Polisi kekurangan personil b)Banyak yang tidak mau melapor c)Ada beberapa laporan yang tidak mengarah tindak pidana. Kata kunci : TindakPidana ,Pemerasan, Kepolisian, Pemberantasan

ii

PADANG RESORT CITY POLICE EFFORTS IN COMBATING THE CRIME OF EXORTION ON THE BEACH DESERT Adrian Bima Putra1. Yetisma Saini 1. Fitriati 2 Study Program law, Faculty Law. Bung Hatta of University 2 Study Program law, Faculty Law. Taman Siswa of University 1

Email: [email protected] ABSTRAK Padang beach is one of the tourist places in the city of Padang. Padang beach beauty marred by certain persons to commit criminal acts of extortion to the owner of the shop or tourists visiting Padang Beach. it is set in Article 368 Criminal Code. This extortion occurred in Padang beach one case the suspect MG threats of violence to force selling food and drink to the victim named JK. Formulation of the problem: 1) How are the Police Resort in Kota Padang Padang Beach eradication of extortion? 2) What are the constraints on hadapai Police Resort Kota Padang in combating the Crime of Extortion in Padang Beach?. This research was conducted by the sociological juridical approach. Sources of data in the form of primary data and secondary data. The data collection technique interview and document study. Data were analyzed qualitatively. Based on the research results 1) Efforts Police Resort Kota Padang is a) to patrol the area around b) set up outposts monitor c) provide socialization law to society d) to cooperate with the community police unit of the civil service and the service prawisata and 2) Constraints constraints police Resort Kota Padang in combating extortion on the beach desert a) police personnel shortages b) many are not maumelapor c) there are some reports that do not lead to a criminal offense. Keyword : Crime, Extortion, Police, Eradication

iii

iv

A. Latar Belakang Masalah Pantai Padang merupakan salah satu tempat parawisata di kota Padang. Keindahan pantai padang dirusak oleh oknum-oknum tertentu dengan melakukan tindak pidana pemerasan kepada pemilik warung dan wisata wan yang berkunjung ke Pantai Padang Tindak pidana pemerasan ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di area khusus pantai Padang salah satunya dengan memaksa orang membeli makanan dan minuman dengan ancaman kekerasana. Pemerasan di atur dalam Bab XXII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun Pemerasan yang terjadi di pantai Padang adalah melakukan pemaksaan kekerasan kepada pengunjung dan masyarakat yang ada di pantai Padang. Tindak pidana pemerasan di pantai Padang mempunyai efek negatif terutama yang berkunjung pantai Padang. Pemerasan di pantai Padang di upayakan Kepolisian Resort kota Padang belum optimal. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas wewenang kepolisian sebagaimana tercantum di Pasal 13 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan pemerasan yang terjadi di pantai Padang bukanlah hal baru. Bahkan masalah ini sudah sangat mengakar dan sulit diatasi karena tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu yang digunakan para pelaku membuat mereka sulit ditindak. Selain itu, keengganan wisatawan untuk melaporkan tindakan pemerasan yang mereka alami juga

masih minim, mereka lebih memilih untuk tidak meributkan hal tersebut. Salah satu contoh kasus tindak pidana pemerasan di pantai Padang seorang pelaku berinisial MG yang berumur 26 tahun melakukan pemerasan dengan melakukan ancaman kekerasan kepada salah satu korban yang bernama JK terhadap pembelian minuman botol dengan mengatakan kalau tidak membeli minuman tersebut yang seharga Rp 15 ribu yang harganya tidak sesuai dengan harga pasaran dan tidak boleh duduk di sini dan silahkan pergi. Pelaku memaksa korban membeli minuman botol tersebut lalu mereka menjual minuman tersebut dengan harga tidak masuk akal dua minuman seharga Rp 15 ribu. Dengan begitu tindakan yang dilakukan oleh MG sudah melanggar pasal 368 KUHP mengenai Tindak Pidana Pemerasan.1. Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka penulis memilih judul skripsi “UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMERASAN DI PANTAI PADANG” Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resort kota Padang dalam pembera ntasan tindak pidana pemerasan yang terjadi di Pantai Padang? 2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort kota padang dalam memberantas pemerasan yang terjadi di Pantai Padang? B. Metode Penelitian Metode adalah suatu cara yang dimaksud dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan penulisan. Cara utama yang dapat dipergunakan untuk mencapai hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan didapat kebenaran. Maka metode penelitian menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pendekatan Penelitian 1

Haluan,2015,PengunjungPantai Padang NgadukePolisi, 29 desember, http://harianhaluan.com/news/detail/46445/pengunj ung-pantai-padang-ngadu-ke-polisi

1

2. A.

B.

4.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan Pendekatan yang dimanfaatkan untuk menganailisis dan memberikan jawaban dan untuk mengekfetifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum2 Sumber dan Jenis Data Sumber data dari penelitian ini adalah: Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari Sumber pertama.3 Data ini diperoleh melakukan wawancara dengan 3 orang Kepolisian Resort Kota Padang yaitu Aiptu Dasrizal ,Brigadir Robi Kentor, Brigadir Ajrin yang pernah melakukan pemberantasan Tindak Pidana Pemerasan di Pantai Padang dan 2 orang masyarakat disana bernama ibu Dearizky dan Firdaus Data sekunder, yaitudata yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.4Data ini diperoleh dikantor Polresta Padang mengenai data tentang Tindak Pidana Pemerasan dari tahun 2011 - 2015 Teknik Pengumpulan Data Dalam melakukan penelitian keterangan dan data diatas diperoleh dengan cara: a. Wawancara Adalah suatu proses komu nikasi dengan tujuan yang serius dan ditetapkan terlebih duludan melibatkan tanya jawab suatu percakapan berdasarkan suatu maksud dan tujuan Studi dokumen Adalah mempelajari buku-buku atau literatur-literatur, jurnal, lemb aran dan kamus hukum 5. Analisis Data Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisis kualitatif adalah dimana menyatukan variable yang satu dengan yang lainya berupa data primer maupun data sekunder yang

2

Bambang Sunggono,2010,Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 12 3 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30. 4 Ibid,.hlm 31

kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk penelitian ini C. TINJAUAN PUSTAKA 1. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanyadipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan Baikagar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik,Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknyahukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan negara, terselenggaranya fungsi Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayannan kepada masyarakat. 2. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas Polmas di Desa/Kelurahan. Istilah Bhayangkara Polisi merupakan suatu istilah tingkatan anggota 2

Kepolisian yang ada di lingkungan Kepolisisian Negara Republik Indonesia.5

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemerasan

Bhabinkamtibmasjuga memiliki fungsi dan wewenang , yaitu:6

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict kadang-kadang juga memakai istilah strafbaarfeit. E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.7

Fungsi Babinkamtibmas a. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas. b. Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kamtibmas. c. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma norma yang berlaku. d. Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi dimasyarakat. e. Mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif. f. Mengkoordinasi upaya pembinaan ka mtibmas dengan perangkat desa/kelurahan .Wewenang Babinkamtibmas: a. Menerima laporan dan pengaduan b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat ( Alternative dispute resulotion) yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama. c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan ba ngsa dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuaidengan lingkup tugas yang diembankan kepada Babinkamtibmas.

Zainal Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambung yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan istilah Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu.8 Di Negeri Belanda dipakai istilah feit dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian (nelaten). Pemakaian istilah feit pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan feit itu. Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah strafwaardig feit (strafwaardig artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah delict kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “strafbaar feit” itu telah bisa dipakai.telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

7

5

Buku pintar Babinkhamtibmas,2014,hal 2 6 Ibid, hlm5

Andi Hamzah 1994, Asas asas Hukum Pidana. Bandung, PT. Rineka Cipta. hlm 86 8 Andi Hamzah , Op.cithlm 87

3

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undangPengertian tentang pemerasan menurut tata bahasa Indonesia adalah perkataan pemerasan itu berasal dari kata dasar peras yang mendapat imbuhan berupa awalan pe dan akhiran an. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata peras itu sinonim dengan kata perah yang dapat berarti memijit atau menekan dan sebagainya, supaya isinya keluar.9Namun demikian sinonim tersebut hanya dapat diggunakan pada hal-hal atau keadaan tertentu saja, seperti memerah susu. Selain dapat disinonimkan dengan kata perah, peras dapat berarti pula mengambil untuk banyak-banyak dari orang lain atau diartikan sebagai meminta uang dan sebagainya dengan mengancam. Dengan adanya penambahan imbuhan pe-an sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, menunjukkan adanya kegiatan aktif yang ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan sebagainya dengan cara mengancam. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHPidana tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Adapun unsur-unsur kejahatan pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut : 1. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2. Agar orang itu : a. Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain (pihak ketiga); b. Membuat hutang; 9

Balai Pustaka, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, halaman 752

c. Menghapus piutang. 3. Dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 4. Melawan hukum. Tindak pidana terhadap harta keka yaan adalah berupa penyerangan terhadap ke pentingan hukum orang atas harta bendamilik orang lain Kekayaan(bukan milik petindak) Unsur - unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ada 2 yaitu : A. Unsur - Unsur Objektif berupa : a. Unsur perbuatan materiil, seperti perbuatan mengambil pada pencurian, perbuatan memiliki pada penggelapan, perbuatan menggerakkan (hati) pada penipuan, perbuatan memaksa pada pemerasan dan pengancaman, perbuatan menghancurkan dan merusakkan pada penghancuran dan perusakan barang.10 b. Unsur benda atau barang. c. Unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda, yakni unsur milik orang lain yang menyertai /melekat pada unsur objek benda tersebut. d. Unsur upaya-upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dil arang, seperti kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kejahatan pemerasan, atau dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dalam melakukan perbuatan menggerakkan (hati) orang lain pada kejahatan penipuan. e. Unsur akibat konstitutif, berupa unsur yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang (perbuatan materiil), seperti orang menyerahkan barang, membuat utang atau mengha puskan piutang dari kejahatan penipuan (Pasal 378 KUHP). Unsur ini sebenarnya juga merupakan tuju 10

Asad Amad, 2010, KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN, 4 november,http://asaad36.blogspot.sg/2010/11/keja hatan-terhadap-harta-kekayaan.html

4

an/yang dikehendaki petindak dalam kejahatan - kejahatan ini. B. Unsur - Unsur Subjektif berupa : 1. Unsur kesalahan, yang dirumuskan dengan kata - kata seperti : dengan maksud pada kejahatan pencurian, pe nipuan, pemerasan dan pangancaman, atau dengan sengaja pada kejahatan penggelapan, perusakan dan penghan curan barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga pada kejahatan penadahan. 2. Unsur melawan hukum, yang dirumuskan secara tegas dengan perkataan melawan hukum dalam kejahatan - kejahatan pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelap an, dan perusakan barang. Unsur - unsur kejahatan terhadap harta benda di samping unsur - unsur yang terdapat dalam bentuknya yang pokok sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula unsur - unsur yang khusus pada masing - masing bentuk baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan kejahatan itu. Sebagai mana contoh unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) atau unsur benda dalam kekuasaannya karena hubungan kerja, pencaharian atau mendapat upah untuk itu pada penggelapan (Pasal 374 KUHP). 4. Penanggulangan Tindak Menurut Kriminologi

Pidana

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya, dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masya rakat berupaya memaksimalkan mungkin unt uk menanggulangi timbulnya kejahatan Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif. a. Upaya Preventif Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi baik kembali,

demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha mem perbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang. Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutaman karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci kalau keluar rumah, memasang lampu penerangan ditempat gelap dan sebagainya. Di samping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain. b. Upaya Represif Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindakpara pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan di ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas system reprensif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, rumah tahanan, pemasyarakatan dan kepen gacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan hubungan secara fungsional. Untuk upaya represif dalam pelaksana annya dilakukan pula dengan metode perlaku an dan penghukuman. Untuk lebih jelasnya dapat ikuti uraian berikut ini : 1) Perlakuan Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuanyang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitik beratkan kepada berbagai kemun gkinan dari bermacam-macam bentuk perlaku

5

an terhadap pelanggar hukum sesuai dengan perlakuan 2) Penghukuman Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan, mungkin karena kronisnya atau terlalu berat nya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Jadi dengan sistem pemasyarakatan disamping, narapidana harus menjalankan hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang berguna dan dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Upaya Kepolisian Resort Kota Padang dalam Memberantas Pemerasan di Pantai Padang Upaya suatu penanggulangan tindak pidana di kota Padang sudah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Padang. Namun dalam melakukan pemberantasan tidaklah semudah dibayangkan oleh karena itu Kepolisian Resort kotaPadang tetap berusaha untuk menindak tindak pidana hingga tuntas.. Dalam hal itu upaya Kepolisian Resort Kota Padang dalam memberantas Pemerasan di Pantai Padang telah melakukan beberapa hal yaitu 1. Terhadap pengunjung Pantai Padang a. Kepolisian melakukan sosialisasi kepa da pengunjung kota baik melalui med ia maupun turun lansung ke lapang an. Dengan memberitahukan kepada pengunjung kota Padang agar segera melapor ke kantor kepolisian terdekat apabila terjadi pemerasan di Pantai padang b. Kepolisan Resort Kota padang melakukan patroli setiap hari di sekitar wilayah pantai padang dengan meelakukan pengawasan terhadap preman-preman yang ada di pantai padang salah satunya seperti terhadap juru parkir di pantai padang dengan

berkerja sama dengan satuan polisi pamung praja 2. Terhadap warga Pantai Padang a. Terhadap pedagang Pantai Padang Kepolisian resort kota padang mela kukan pengawasan yang berkerja sama denga dinas parawisata terhada rumah makan atau cafe yang mejuaal makanan dan minuman secara paksa dan menjual terlalu mahal atau tidak sesuai harga pasaran b. Terhadap pemuda yang ada di Pantai Padang Melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif dengan pemuda di pantai padang untuk tidak melakukan pemerasan di Pantai Padang apabila itu terjadi pengunjung banyak tidak datang ke Pantai Padang sehingga pendapatan asli daerah semakin berkurang Dikaitkan dengan hal tersebut di atas, khusus tindak pidana yang menjurus kepada kejahatan pemerasan, maka upaya-upaya kepolisian Resort Kota Padang mena nggulangi tindak pidana tersebut dapat dilak ukan dengan dua cara yaitu dengan cara preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan): 1. Upaya Preventif Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Desrizal, menegaskan bahwa Langkah-langkah preventif kepoli sian melaksanakan langkah-langkah sebag ai berikut : a. Mengadakan patroli keliling di sekitar wilayah Pantai Padang, di mana dari personil kepolisian bekerja mengawasi para preman Pantai Padang per jam, di tem pat-tempat yang memang telah dicurigai rawan akan kejahatan dan di tempattempat ramai yang sering di kunjungi oleh pengunjung |Pantai Padang, sehingga mau tidak mau para pelaku tindak pidana akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.11 b. Mendirikan pos-pos pantau di tempattempat yang memang telah ditentukan,

11

Wawancara dengan Aiptu Desrizal personil Kepolisian Resort kota Padang pada tanggal 1 April 2016 jam 11.30 wib

6

agar masyarakat tidak terlalu khawatir akan terjadinya kejahatan. c. Memberikan sosialisai yang dilakukan bintara pembinaan dan keamanan keterti ban masyarakat kepada masyarakat dalam melakukan penyuluhan hukum tentang Tindak Pidana Pemerasan d. Melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas perawisatata e. Membuat stiker rekomendasi disetiap rum ah makan sekitar Pantai Padang yang bekerja sama dengan dinas kebudayaan dan parawisata berisi sertifikasi dari Peme brintah kota Padang f. Melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan 2. Upaya Represif Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang terjadi. Upaya represif yang dapat dilakukan Kepolisian Resort Kota Padang untuk menang gulangi kejahatan dapat berupa : a. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana pemerasan. b. Melakukan penahanan kepada para pelaku kejahatan pemerasan c. Membuat berita acara pemeriksaan Berkaitan dengan hal tersebut, AiptuDasrizal mengatakan bahwa : Upaya pihak Polresta Padang dalam menangg ulangi kejahatan pemerasan dengan melakukan penindakan kepada pelaku, polisi melakukan penangkapan, penahanan dan melanjutkan per karanya ke kejaksaan. Dengan up aya represif demikian diharapkan adanya efek jera kepada para pelaku pemerasan.12 Apabila diamati upaya-upaya penanggulangan, baik yang bersifat preventif maupun represif, maka nampak dalam upayaupaya penanggulangan tersebut telah dilaksanakan secara efektif dalam arti tidak berkesinambungan, sehingga tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan upaya penan ggulangan yaitu agar pelaku kejahatan tidak 12

Wawancara dengan Aiptu Desrizal Personil Kepolisian Resort kota padang pada tanggal 1 April 2016 jam 11.45 wib

lagi mengulangi kejahatannya, belum tercapai sepenuhnya.Sementara itu Kepolisian Resort kota Padang merilis data-data sejumlah lap oran kasus pemeresan baik yang di lidik maupun di sidik sebagai berikut Perkara yang masuk ke Kepolisian Resort kota Padang tidak semua disidik oleh Kepolisian Resort kota Padang ini terlihat pada tabel hal ini disebabkan : 1. Tidak ada saksi yang dapat memberikan petunjuk kearah pelaku Tindak Pidana; 2. Alamat tersangka tidak jelas, sehingga sulit dilakukan penyelidikan dan penyidi kan; 3. kesulitan dalam hal barang bukti, apakah barang buktinya hilang ataukah kesulitan dalam memperoleh barang bukti; 4. Adanya beberapa laporan yang tidak mengarah keperbuatan pidana setelah dila kukan penyidikan sehingga laporan terseb ut tidak ditindak lanjuti; 5. Tersangka telah melarikan diri, sehingga agak menyulitkan petugas menindak lanj uti hal tersebut.13 Dilihat dari kenyataanya bahwa pemerasan masih banyak terjadi,mungkin ini terlihat dari beberapa cara orang memeras orang dengan cara berbeda dan sehingga tak diketahui oleh para aparat penegak hukum. Beberapa cara pemerasan di sekitar Pantai Padang 1. Dengan cara menjadi tukang parkir yang bukan tukang parkir sebenarnya. Pemera san ini dilakukan dengan cara mem inta uang parkir yang tidak sesuai dengan harga yang telah di tetapkan pemeri ntah,dengan cara memaksa kalau tidak me mbayar mereka akan menahan kita dan mengancam kita 2. Dengan cara menjadi pengamen ,bisa di lihat cara pengamen tersebut meminta uang ke pada pengunjung dengan mema ksa dan mereka melihatkan tatapan ke pengunjung dengan wajah mengancam sehingga para pengunjung disana merasa takut dan terganggu

13

Wawancara dengan Brigadir Ajrin personil Kepolisian Resort Kota Padang Padangpada tanggal 5 April 2016 jam 11.30 wib

7

3. Menjadi penjual minuman yang berada di sekitar tepi pantai padang,dengan mema ksa untuk membeli barang daganganya sep erti membeli minuman yang dijualnya dngan nada mengancam,soalnya apabila tidak membeli minuman maupun makanan tersebut mereka tidak dibolehkan duduk di pantai tersebut. Oleh karena itu para penegak hukum terutama Kepolisian Resort kotaPadang bisa lebih semaksimalkan mungkin memberikan pengawasan terhadap para oknum pemeras yang beraksi dengan cara cara tertentu dan kepolisian harus lebih rutin lagi dalam melakukan patroli demi kenyamanan para pengunjun wisatawan Pantai Padang. 2. Kendala- Kendala Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Memberantas Pemera san Di PantaiPadang Dalam hal ini kepolisian resort kota Padang selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu melapor apabila terjadi pemerasan di daerah terseubut. Tapi malah masyrakat malah jarang melapor dan lebih namun hal itu lah menjadi suatu kendala bagi Kepolisian Resort Kota Padang dalam memberantas pemeresan di Pantai Padang. Dari hasil penelitian wawancara saya dengan Brigadir Ajrin salah satu penyidik yang menyelidiki kasus pemeresan di pantai padang menyebutkan kendala-kendala kepolisian resort kota padang dalam memberantas pemeresan di pantai padang yaitu 1. Kendala dari Kepolisian itu sendiri a. Kemampuan personil masih dalam bekerja kurang karena dilihat dari para personil kepolisian ada yang tamatan SMA b. Sarana yang menunjang kinerja kepolisian masih jauh memadai. Fasilita yang diberikan Mabes Polri ke Kepolisian Resort Kota Padang masih kurang salah satunya seperti senjata R4,R2 dan juga alat tulis kantor c. Keterbatasan dana operasional anggaran masih belum cukup dan terkadang melakukan polisi

melakukan kinerjanya memakai uang saku sendiri. 14 2. Kendala kepolisian terhadap masyarakat itu sendiri 1. Banyaknya masyarakat yang tidak mau melapor.ini dikarenakan masyarakat takut dengan pemeras 2. Korban banyak berasal dari luar Padang yang tidak mau berurusan dengan polisi karena berurusan dengan polisi 3. Dilihat dari segi nilai kerugian yang di peras. Mereka tak mau berurusan dengan polisi karena nilai kerugian yang diperas cuma sedikit. Para korban merasa tidak perlu melapor polisi karena cuma diperas seribuan atau dua ribuan 4. Banyak laporan dari masyarakat yang laporanya bukanlah tindak pidana. Terka dang banyak laporan yang kasusnya bukan pemerasan, karna tidak disertai ancaman. Beberapa kendala diatas itulah yang membuatkepolisian resort kota. padang sulit untuk melakukan pemberantasan pemerasan di pantai padang tersebut yang sangat sering terjadi dan menjadi kendala besar bagi kepolisian adalah salah satunya adanya banyak nya korban yang tidak mau melapor. disini terlihat berhubungan banyak masyarkat di sana yang masih belum paham akan pengetahuan hukum seperti bagaiman melapor ke Polisi karna rata rata korban berasal darin luar daerah yang masih awam akan hukum tersebut. Disini perlunya lebih meningksatkan sosialisasi hukum kepada para pengunjung pantai padang baik secara lansung maupun tidak lansung,dengan melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat disana dan juga masyarakat yang sudah mengerti hukum tersebut. Oleh karena itu kepolisian resort kota Padang harus lebih ekstra lebih dalam memberikan sosialisasi kepada masyrakat yang masih awam hukum baik secara lansung dan tidak lansung dan lebih meningkatkan kerja sama dengan masyrakat di sekitar daerah Pantai Padang, satuan Kepolisian Pamong Praja dan Dinas Perawisata kota Padang. E. PENUTUP

14

Wawancara dengan Brigadir Ajrin Personil Kepolisian Resort kota padang pada tanggal 5 April 2016 jam 11.00

8

1. Upaya Kepolisian resort Kota Padang dalam memberantas pemerasan di pantai Padang sudah.Pihak Kepolisian Resort Kota Padang melakukan pemberanta tindak pidana pemerasan ditinjau dari beberapa hal sepiti terhadap pengunjung pantai Padanfg, terhadap kepolisian itu sendiri, terhadap dan terhadan warga yang ada di pantai Padang . Kepolisian telah melakukan upaya preventif di daerah sekitar pantai Padang kewaspadaan dengan melakukan patrol- patroli, melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan, men gadakan memberika sosialisasi pembi naan hukum kepada masyarakat yang dilakukan bintara pembinaan dan keamanan ketertiban masyarakat, mendirikan pos pos pantau dan memb uat stiker rekomendasi kepada rumah makan di sekitar Pantai Padang dan disertai upaya represif kepolisian yaitu melakukan penangkapan terhadap pela ku tindak pidana pemersan, melakuk an penahanan terhadap pelaku dan membuat berita acara pemeriksaan. 2. Kendala-kendala Kepolisian Resort kota Padang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pemerasan seperti dari kepolisian itu sendiri dan dari masyarakat tersebut yaitu kekurangan personil, fasilitas ya ng tidak memadai ,kekurangan angga ran dan juga banyaknya masyarakat yang tidak melapor oleh karena bebe rapa alasan, masyarakat tidak mau ber urusan dengan karena kerugian Cuma sedikit dan banyak laporan masyarakat bukanlah tindak pidana. Oleh karena itu Kepolisian Resort Kota Padang lebih ekstra lagi dan profesional dalam bekerja dalam memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan menin gkatkan dengan semua pihak yang berperan dalam memberantas pemer asan di pantai Padang DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Abdulyasi, 1992, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi

Hamzah, 2008, Asas-asas Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Hukum

------------------, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta Bisri

Ilham, 1998, Sisten Hukum Indonesia,Grafindo Persada,Jakarta

Bambang Suggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa & Nusa Media, Bandung Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitensier di Indonesia, Jakarta, Liberty halaman J.E Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, Paradok Dalam Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta Leden Marpaung 2008, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika Lamintang, 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti Topo Santoso Dan Eva Achiani Zulfa, 2003, Kriminologi Cetakan Ketiga, PT Grafindo Persada , Jakarta Tongat, 2002., Hukum Pidana Materiil, Malang , UMM Press \ B.Peraturan Perundang-Undangan UndangNomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Kepolisian Republik Indonesia C.Sumber lainnya 9

Aniskismadi, 2013, pemerasan pengancaman, http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasa npengancaman.html Boy Yendra Tamin, 2015, TindakPidana Pemerasa(blackmail):Pelaku Tidak Harus Benar-Benar Menerima Apa Yang dimintanya , http://www.boyyendra tamin.com /tindakpidana-pemerasan-blackmail.htm Emen , 2016, Inilah Beberapa Modus Pemalakan Di Tempat Wisata Kota Padang, Padang http://www.infosumbar.net/artikel/hati-hatiinilah-beberapa-modus-pemalakan-di-tempatwisata-di-kota-padang Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua jajaran Fakultas Hukum Unirvesitas Bung Hatta yang membantu penulis hingga sampai saat ini.

10