ANALISIS KINERJA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA (Studi di Kepolisian Sektor Marbau) JURNAL HUKUM Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh : MUHAMMAD EGIPRAYOGA DALIMUNTHE NIM: 130200006
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2017
ANALISIS KINERJA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA (Studi di Kepolisian Sektor Marbau) JURNAL HUKUM Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : MUHAMMAD EGIPRAYOGA DALIMUNTHE NIM: 130200006 Departemen Hukum Pidana Disetujui Oleh: Ketua Departemen Hukum Pidana (PenanggungJawab)
(Dr. M. Hamdan, SH,MH) NIP. 195703261986011001
DosenPembimbing
(Prof. Dr. Ediwarman SH.M.Hum) NIP.195405251981031003
ABSTRAK Muhammad Egiprayoga Dalimunthe* Ediwarman** Alwan*** Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dan Narkotika adalah termasuk obat-obatan serta zat adiktif terlarang yang tidak sembarang untuk mengkonsumsinya dengan tanpa izin serta dapat dikenakan hukuman pidana jika melanggar undang-undang yang mengaturnya oleh karena itu, dengan banyaknya kasus kejahatan tindak pidana narkotika di semua wilayah di indonesia yang ada di perkotaaan maupun di perdesaan yang dapat merusak generasi muda serta meresahkan masyarakat di mana pun. Dengan adanya lembaga kepolisian yang bertugas untuk memberantas kejahatan tindak pidana narkotika kita dapat bekerja sama sebagai masyarakat demi proses pemberantasan kejahatan narkotika tersebut. Permasalahan yang di bahas adalah mengenai pengaturan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, faktor- faktor penyebab tindak pidana narkotika di wilayah kecamatan marbau kabupaten labuhan batu utara, dan Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini adalah Penelitian hukum yang bersifat Yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang terhadap Pemberantasan tindak pidana narkotika. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian berupa data sekunder yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dalam menganalisis dilakukan secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan secara utuh dan menyeluruh (Komperehensif). Hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan fungsinya undang – undang no 2 Tahun 2002 dengan undang-undang No 35 Tahun 2009 di dalam memberantas tindak pidana narkotika. Kepolisian Sektor marbau telah melakukan upaya pemberantasan tindak pidana serta mengatasi hambatan yang ada di pihak kepolisian sesuai undang-undang yang mengatur kewenangan kepolisian. penelitian ini menjelaskan bahwa Kepolisian telah melakukan 4 Upaya preemtif, preventif, represif dan reformatif demi menunjang kinerja kepolisian dan mengetahui faktor penyebab tindak pidana narkotuka di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini menyimpulkan angka kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam jangka 5 tahun dari 2011-2016 dikatakana meningkat. 1
Kata Kunci:Kepolisian,Narkotika,Tindak Pidana.. 1
*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Kepolisian adalah Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan. dan begitu juga kita harus mengetahui siapa yang dikatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan dberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan.2 Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara fungsi dan lembaga kepolisian. berbicara tentang kepolisian kita dapat membahas eksitensi kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu lembaga kepolisian Indonesia. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Undang –undang Polri, yang menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengertian penyelenggaran fungsi pemerintahan yang diselenggarakan oleh kepolisian meliputi tindakan pembuatan keputusan dan wewenang melaksanakan tugasnya, baik yang berada di tingkat pusat maupun yang ada di daerah. Makna lain dari pasal di atas adalah setiap tindakan kepolisian merupakan tindakan negara yang dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Eksitensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi 2
UU RI NO. 2 tahun 2002
aman, tertib, tentram dan damai dalam kehidupan sehari hari. kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara. Pergeseran konsep tersebut sudah barang tertentu bertentangan dengan filosofi awal lahirnya lembaga kepolisian, karena kepolisian lahir darai fungsi kepolisian yang telah ada dimasyarakat sehubungan dengan adanya kepentingan dan kebutuhan untuk terpelihara dan terjaganya rasa aman, tentram, keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami eksistensi polisi tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ atau lembaga kepolisian, serta tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam perpekstif fungsi lembaga kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tentram.3 Dikatakan kejahatan narkotika itu ialah segala kejahatan yang berkaitan dengan narkotika yang menyebabkan adanya dampak Negatif dari perbuatan itu serta melanggar undang - undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. contoh perbuatan kejahatan narkotika seperti penyalagunaan narkotika, peredaran gelap narkotika, pembuatan narkotika dan perbuatan yang lainya yang melanggar undang - undang narkotika. maka dari itu dengan adanya ancaman yang sangat terbesar sekali bagi masyarakat dengan begitu meluasnya jaringan kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah pelosok indonesia sangat di perlukan sekali kinerja kepolisian yang berada di tempat wilayah bertugasnya masing masing sesuai prosedur Struktural POLRI. Dalam hal ini apabila dikaitkan kinerja kepolisian dalam memberantas kejahatan Tindak Pidana Narkotika di wilayah yang sedikit terpencil dari perkotaan salah satunya di wilayah kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu utara. Kepolisian sekitar wilayah Marbau atau POLSEK Marbau bertanggungjawab di wilayah Kecamatan Marbau dengan menjalankan 3
Pudi Rahardi,Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI, Laskbang Grafika:Surabaya, 2014, halaman 19-20.
tugas untuk memberantas kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah tersebut. Karna kejahatan tindak pidana narkotika sangatlah luas sekali penyebaranya bukan hanya di daerah perkotaan saja maupun di pedesaan juga sudah mulai berkembang yaitu salah satunya di Kecamatan terpencil di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara yaitu Kecamatan Marbau. Kita belum bisa menyimpulkan apakah kinerja kepolisianya kurang baik dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkotika tersebut atau apakah angka kejahatan narkotika yang sangat minim. Maka dari itu penulis ingin meneliti tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Marbau tersebut agar bisa mengetahui tingkat kejahatan narkotika di wilayah tersebut dan Bagaimana kinerja kepolisian dalam memberantas kejahatan narkotika di wilayah yang sangat dikatakan kecil ataupun sempit. Dan lebih ingin mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan kepolisian marbau dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. B.
Perumusan Masalah Perumusan Masalah dibutuhkan guna menegaskan masalah masalah yang
hendak diteliti, sehingga akana lebih memudahkan dalam pengerjaanya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan.Berangkat dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika ?
2.
Bagaimana fakor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara ?
3.
Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara ?
C. -
Metode Penelitian Spesifikasi penelitian
: Penelitian Normati fbersifat Asas asas Hukum dan
Sinkronisasi Hukum -
Metode Pendekatan undang
: Pendekatan Normatif melalui pendekatan Undang-
-
Lokasi, Populasi, dan Sample :Lokasi di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara, Populasi yaitu melihat Kinerja Kepolisian Sektor Marbau dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara., Sample dalam penelitian
ini
berjumlah
31
orang
dengan
7
Polisi
dan
24
Masyarakatbesertatokohmasyarakat. -
Alat pengumpulan Data :melalui Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan tentang Penelitian tersebut secara (Wawancara Tak terarah) dan Kusioner yaitu membuat angket yang berisi pertanyaan dalam penelitian tersebut
-
Prosedur Pengumpulan Data
:melalui
Studi
Kepustakaan
yaitu
memperoleh dari literature-literatur yang berupa buku ,majalah dan yang lainnya dan Lapangan yaitu mendapat data dari lapangan di tempat penelitian tersebut. -
Analisis Data
:melalui Analisis Data Kualitatif untuk diolah secara
kualitatif yang tidak berbentuk dan berhubungan dengan data-data yang berupa angka.
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.
Pengaturan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
1.
Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia Keberadaan
Lembaga kepolisian sangat diperlukann oleh masyarakat.
Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, Polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tentram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas.4 Tetapi walaupun masyarakat sangat memerlukan Polisi ataupun Polri banyak polisi yang jauh dari harapan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan di masyarakat. Pada era reformasi, Polri sangat diharapkan bisa memperbaiki kinerja dan citranya. karena sampai saat ini kinerja Polri masih di nilai kurang memuaskan, apalagi dengan citra Polri di masyarakat yang masih kurang baik dan belum sesuai harapan. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh Polri itu sendiri. Untuk menyebut diantaranya adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM), penggunaan kekerasan dalam penyidikan, persengkokolan polisi dengan penjahat dalam kasus-kasus kriminal, perilaku polisi yang tidak menunjukan mentalitas dan moralitas sebagai aparat dan penegak hukum, sikap militerisme 4
Pudi Rahardi,Op.Cit, halaman 1.
polisi, dan budaya korupsi. Sebagaimana halnya masalah kinerja dan citra, polri juga memiliki permasalahan kompleks dilihat dari budaya organisasi polri. Kelemahan atau permasalahan budaya organisasi polri ini bisa di lihat dari berbagai permasalahan yang selama ini belum bisa di selesaikan oleh polri, antara lain permasalahan yang berhubungan dengan perilaku anggota polri yang selama ini belum mencerminkan budaya positif yang bisa mendukung kinerja polri, mulai dari perdagangan jabatan, korupsi, termasuk pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat. Ia meminta bantuan masyarakat agar mencatat sejumlah penyimpangan yang di lakukan anggotanya saat berinteraksi dengan masyarakat, atau dalam rangka penegakan hukum. Masyarakat di minta segera melaporkanya ke kepolisian setempat.5 2.
Tugas Kepolisian dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. menegakkan hukum c. memberikan
perlindungan,
pengayoman,
dan
pelayanan
kepada
masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 14 Undang –undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 1.
Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2.
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3.
Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan . 5
Suwarni,Perilaku Polisi,Nusa Media:Bandung, 2009, hal 1.
4.
Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5.
Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6.
Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk –bentuk pengamanan swakarsa.
7.
Meakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang –undnagan lainnya
8.
Menyelenggarakan
identifikasi
kepolisian,
kedokteran
kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian 9.
Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh intansi dan/atau pihak yang berwenang 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan nya dalam lingkup tugas kepolisian serta 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.6 2. A.
Undang –undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Landasan terbitnya Undang-undang No 35 Tahun 2009
Dasar Hukum terbitnya UU No 35 Tahun 2009, Yaitu sebagai berikut. 1.
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia 45
2.
Undang-undang No 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085).
6
UU RI NO .2 Tahun 2002
3.
Undang –undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Conventions Againts llict Traffic in Narcotic Drugs and phsychotropic Subtances, 1988 ( Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2673) .7 Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang
Narkotika.Narkotika adalah Zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran
atau
pembiusan
dikarenakan
zat-zat
tersebut
bekerja
mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang terbuat dari candu (morphine, coein, methadone).Zat-zat Narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dan psikotropika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi
untukkepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam
kelangsungan eksistensi suatu bangsa. Penggolongan Narkotika di dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009. 1.
Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan.
2.
Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi, mengakibatkan ketergantungan.
3.
Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu
7
A.R Sujono dan Bony daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Sinar Grafika:Jakarta, 2013, halaman 63
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dan mengakibatkan ketergangtungan.8 b.
Keterkaitan Polri dan BNN dalam hal penyelidikan dan penyidikan Dalam hal penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI kita
dapat bandingkan melalui kewenangan penyidik BNN dan Penyidikan Polri, dapat diketahui bahwa kewenangan penyidikan oleh penyidik di BNN Tidak berbeda jauh dengan kewenangan yang di miliki oleh Polri bahkan kewenangan penyidikan oleh penyidik pada BNN Jauh lebih besar dari pada kewenangan yang dimiliki oleh Polri. Akan tetapi, kalimat yang mengatakan bahwa kewenangan penyidik BNN lebih besar dari pada penyidik polri sebenarnya merupakan sebuah kalimat atau istilah yang keliru. Mengapa? Karena menurut ketentuan dalam pasal 81 UU 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN Berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-undang ini. Arti pasal 81 UU No 35 Tahun 2009 ini adalah bahwa penyidik polri dalam melakukan upaya pemberantasan narkotika pun memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenanagan penyidikan oleh penyidikan BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik BNN dengan Polri.Keduanya sama, saling bekerja sama satu sama lain dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai sebiah kasus yang harus di dahulukan penyelesaianya.9 Pemberitahuan dimulainya penyidikan, Dalam hal melakukan penyidikan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik
BNN, begitu pula sebaliknya. dan begitu juga dalam melakukan
penyidikan terhadap penyalagunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik 8
JURNAL HUKUM Oleh Bambang Hartono. Tentang,Implementasi kebijakan Polri terhadap Pelaku Pengguna sabu sabu dibawah 1 Gram, pada tanggal 20 desember 2016 9 AR.Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 154.
pegawai negeri sipil tertentu berkordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Polri sesuai dengan Undang-undang tentang hukum acara pidana.10 Masalah barang bukti, yaitu dalam hal penyitaan barang bukti oleh penyidik, penyidik polri atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika atau yang di duga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaaan pada hari penyitaan dilakukan sekurang-sekurangnya memuat : 1.
nama, jenis, sifat dan jumlah
2.
keterangan mengenai tempat ,jam ,hari,tanggal,bulan,dan tahun dilakukana penyitaaan.
3.
keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika
4.
tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan . Penyidik Polri dan penyidik PNS tertentu bertanggung jawab atas
penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaanya .ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika yang disita diatur dengan peraturan pemerintah.11 B.
Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara A.
Faktor Internal
1.
Tidak mengetahui bahaya narkotika bagi kesehatan, dikarenakan
masyarakat atau pelaku yang mengkonsumsi narkotika tidak mengetahui secara spesifik tentang dampak penyalagunaan narkotika bagi dirinya sendiri. masyarakat yang tergolong sebagai pengguna narkotika beranggapan dengan menggunakan narkotika tubuh menjadi sehat bugar dan fit padahal kekuatan yang mereka dapat hanyalah kekuatan tubuh yang bersifat sementara waktu, ketika kita
10
Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika, Rineka Cipta:Jakarta, 2012 halaman 303 11
Ibid, halaman 303-304.
menggunakan narkotika saja setelah itu lebih banyak pengaruh yang buruk bagi tubuh mereka dalam jangaka panjang. Inilah yang menjadi penyebab mereka yang selalu mengkonsumsi narkotika . 2.
Rasa ingin coba – coba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan
tindak pidana narkotika dalam mengkonsumsi narkotika bagi dirinya yang lama – kelamaan menjadi pencandu narkotika. Rasa ingin coba dan keingintahuan yang lebih tentang narkotika menjadi tolak ukur untuk menggunakannya. dengan itu banyak dari mereka setelah menggunakan narkotika untuk pertama kalinya menjadi lepas kontrol untuk memakainya dan lama kelamaaan menjadi sering memakainya dan menjadi pencandu narkotika . 3.
Kurang keharmonisan dalam keluarga juga dapat menjadi
penyebab kejahatan tindak pidana narkotika dengan mengkonsumsi narkotika, dalam hal ini kurang keharmonisan dalam keluarga di sebabkan oleh konflik rumah tangga, tidak ada kasih sayang dalam rumah tangga dan lainya. Kita tidak bisa menghilangkan secara mudah konflik yang ada di keluarga dan dengan mudah membuat keluarga menjadi harmonis. maka dari itu kebanyakan orang ketika keluarga tidak harmonis seseorang mencari kenyamanan dan ketenangan dalam dirinya dengan menggunakan narkotika yang bisa membuat dia tenang dalam dunianya sendiri. 4.
Pelampiasan emosi dan stress dapat menyebabkan pelaku
menggunakan atau mengkonsumsi narkotika di kalangan anak muda usia produktif, hal ini bisa di sebabkan karena adanya beban yang di pegang bagi seorang anak muda untuk sukses oleh orang tua, anak menjadi tidak bisa menahan beban dirinya dan mengalami stress yang akhirnya mengkonsumsi narkotika. karna di usia yang antara 20 sampai 30 tahun adalah usia yang menjadi transisi bagi diri anak muda yang menyebabkan seseorang dapat terpengaruh oleh pikiranya yang masih bingung untuk memilih jalan yang positif atau Negatif. 5.
adanya desakan istri kepada suami untuk mencari nafkah yang
menyebabkan suami tidak tahan untuk mengontrol dirinya hingga mengkonsumsi narkotika agar menenangkan dirinya dalam jangka pendek. inilah salah satu termasuk keluarga yang tidak harmonis yang menyebabkan seseorang menjadi
pecandu narkotika, bahkan dengan adanya desakan istri seseorang malah menjadi mencari nafkah dengan menjadi pengedar narkotika untuk mendapatkan nafkah bagi istri dan anak-anaknya inilah salah satu tidak adanya control terhadap pikirang yang baik terhadap seseorang. hal ini yang menyebabkan timbulnya tindak pidana narkotika bagi diri seseorang. B.
Faktor Eksternal
Sedangkan Faktor eksternal penyebab tindak pidana narkotika yang ada di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu 1.
Lingkungan, Dalam hal ini lingkungan berpengaruh besar terhadap
penyebab kejahatan tindak pidana narkotika dikarenakan lingkungan masyarakat marbau berdekatan dengan masyarakat kecamatan lain yang lebih sering terjadi kejahatan tindak pidana narkotika. dan bisa dikatakan ketika lingkungan di huni oleh orang – orang yang memakai narkotika maka orang lain juga akan bisa terpengaruh untuk melakukan kejahatan tindak pidana narkotika. lingkungan adalah hal yang sangat kuat untuk mempengaruhi sikap, tingkah laku, watak seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. maka dari itu bisa kita katakan jika di lingkungan itu banyak pelaku narkotika. 2.
Teknologi, juga menjadi salah satu faktor tindak pidana narkotika
di wilayah Marbau dikarenakan dengan adanya teknologi yang sangat canggih para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika lebih mudah untuk menyebar luaskan peredaran narkotika di manapun. Teknologi adalah hal yang bisa di andalkan bagi seseorang pengedar narkotika. Dengan adanya teknologi pelaku pengedar narkotika dapat di permudah untuk mengedarkan barang narkotika di berbagai tempat wilayah dimanapun. 3.
Pengaruh dari masyarakat luar yang mana masyarakat luar yang
menjadi pelaku tindak pidana narkotika menjadi salah satu jaringan yang bisa di gerakan dengan masyarakat marbau tersebut. ini termasuk berpengaruh besar bagi pelaku yang awalnya tidak berminat dalam narkotika dengan adanya interkasi yang di lakukan oleh masyarakat luar seseorang menjadi berpengaruh untuk ikut melakukan kejahatan tindak pidana narkotika.
4.
Tidak adanya kepedulian masyarakat sekitar terhadap orang –
orang yang ada di sekitar masyarakat marbau yang mau melaporkan dan mencurigai pelaku-pelaku kejahatan narkotika dapat menjadi salah satu faktor penyebab tindak pidana narkotika di wilayah Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Inilah Informasi yang didapatkan melalui wawancara di Polsek marbau tentang Faktor Internal dan eksternal penyebab kejahatan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu utara. Dan ada tambahan tentang Profesi, usia, desa yang sering terjadi tindak pidana narkotika. 12 Diatas bapak kanit telah mengatakan beberapa point yang menjadi gambaran penyebab Tindak pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara, kita juga dapat melihat pendapat dari nara sumber lainnya yang lebih mendomiinasi faktor-faktor penyebab tindak pidana narkotika di marbau. Kita dapat mencamtumkan banyak pendapat yang berbeda dari beberapa narasumber yang menjadi objek dalam wawancara atau penyebaran kusioner di Kepolisian Sektor Marbau, Kalau diatas sudah kita lihat dan pahami dari Bapak IPDA J.R Ginting yang sudah sangat jelas mengutarakan pendapatnya dalam Hal Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Disini kita dapat memahami oleh pendapat Bapak AIPTU Zulham Selaku Anggota Dari Kepolisian Sektor Marbau dia mengatakan Faktor Internal penyebab tindak pidana Narkotika di kecamatan Marbau Lebih di dominasi oleh Adanya desakan istri untuk mencari Nafkah, maka dari itu pelaku melakukan adanya tindak pidana Narkotika dengan cara mejual atau mengedarkan Narkotika untuk menafkahi keluarga pelaku. dan faktor eksternal dikatakan Oleh Bapak AIPTU Zulham yang mendominasi ialah Lingkungan dikarenakan Lingkungan adalah gambaran yang sangat besar bagi penduduk di dalamnya.
13
Kalau kita bandingkan oleh Pendapat Bapak AIPTU M.Sebayang yang mengatakan faktor Internal penyebab tindak pidana Narkotika di wilayah 12
Marbau
13
Wawancara Oleh Bapak IPDA J.R Ginting Selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Wawancara oleh Bapak AIPTU Zulham selaku Anggota kepolisian Sektor Marbau
kecamatan Marbau ialah yang di dominasi oleh Pelampiasan Emosi dan stres imi yang mengakibatkan pelaku secara individu mengkonsumsi Narkotika. Dan dalam hal faktor eksternal Bapak AIPTU M.Sebayang mengatakan penyebab tindak pidana narkotika dikarenakan oleh teknologi yang sanggat canggih untuk mempermudah Jaringan Narkotika sampai ke Kecamatan Marbau yang sangat terdalam ini. 14 Dalam hal ini bapak AIPTU Imran Siregar juga mengatakan Faktor Internal Penyebab Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Marbau juga lebih ditekankan oleh Rasa ingin coba-coba yang sangat besar terhadap Narkotika. Dalam faktor eksternal bapak AIPTU Imran Siregar juga menjelaskan bahwasanya penyebab tindak pidana Narkotika di sebabkan oleh Keadaan Ekonomi yang minim. 15 Sedangkan Bapak AIPTU MN.Nainggolan, Bapak AIPTU Adliansyah dan Bapak AIPTU B. Lengkey berpendapat sama dari ketiga Nara sumber yang diatas dalam menjelaskan Faktor internal dan ekternal tersebut yaitu di internalnya dikarenakan rasa ingin coba-coba dan di eksternal dikarenakan Kedaan Ekonomi. Kita dapat melihat pendapat dari beberapa narasumber yaitu Kepolisian Sektor Marbau tentang Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Demikian kita akan melihat kembali pendapat dari beberapa Tokoh Masyarakat seperti Bapak Camat Marbau yaitu Bapak H.Sakti Sormen SE, Yang berpendapat bahwasanya Faktor Penyebab Tindak pidana Narkotika yang paling dominan di masyarakat marbau yaitu berasal dari keluarga dengan mengkaitkan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap Anak nya, maka dari itu perlunya keharmonisan dalam keluarga yang sangat di jaga dalam kehidupan kita di masyarakat. 16 Dalam hal ini Bapak Kepala Desa Brussel kecamatan Marbau juga berpendapat bahwasanya Faktor penyebab tindak pidana Narkotika di wilayah 14 15
Marbau
16
Wawancara oleh Bapak AIPTU M.Sebayang Selaku Anggota Kepolisian Sektor Marbau Wawanacara Oleh Bapak AIPTU Imran SiregarSelaku Anggota Kepolisian Sektor Wawancara Oleh Bapak H.Sakti Sormen SESelaku Camat Marbau
Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu Rasa ingin coba – coba yang sangat besar serta pengaruh masyarakt luar yang bisa meracuni diri seseorang di masyarakat marbau untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut. 17 Demikian setelah para Tokoh masyarakat berpendapat kita juga dapat melihat pendapat beberapa anggota masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Disini di simpulkan bahwasanya melalui kusioner yang telah di sebarkan ke masayarakat berpendapat kebanyakan faktor penyebab tindak pidana Narkotika secara Intermal disebabkan oleh Rasa ingin coba- coba yang besar terhadap tindak pidana narkotika khususnya mengkonsumsi Narkotika. Demikian secara eksternal masyarakat marbau berpendapat Faktor Tindak pidana Narkotika yaitu Pengaruh dari masyarakat luar serta tidak adanya kepedulian masyarakat
C.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara 1) UpayaPreemtif Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kanit Reskrim Polsek
Marbau (Kepolisian sektor Marbau) Yaitu IPDA J.R Ginting mengatakan bahwa upaya pre-emtif yang dilakukan oleh Polsek Marbau (Kepolisian Sektor Marbau) dalam memberantas tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan batu utara yaitu Pihak kepolisian Sektor Marbau melakukan penyuluhan hukumatau himbauan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Marbau untuk memberikan informasi tentang adanya tindak pidana narkotika kepada pihak Polri ataupun kepolisian Sektor Marbau. Dan Bapak kanit juga mengatakan bahwasanya upaya pre-emtif ini selalu dilakukan dalam upaya awal secara dini, dalam artian upaya pre-emtif yaitu upaya yang sangat harus selalu utama dilakukan di lingkungan masyarakat Kecamatan Marbau. upaya pre –emtif ini selalu dilaksanakan dan disosialisaikan kepada seluruh 1717
masyarakat, dan bukan
Wawancara Oleh Bapak IrwantoSelaku Kepala Desa Brussel Kecamatan Marbau
hanya yang usia produktif saja tetapi, upaya pre-emtif ini lebih ditekankan secara dini melalui adanya sosialisasi terhadap Pelajar – pelajar maupun mahasiswa yang ada di wilayah kecamatan Marbau
untuk mengetahui bahaya – bahaya
Narkotika.18
b)UpayaPreventif disini kita juga melihat pendapat dari Bapak AIPTU Imran Siregar selaku Anggota Kepolisian Sektor Marbau yang mengatakan Bahwasanya pihak Kepolisian Sektor Marbau harus selalu melakukan upaya pencegahan sedemikian rupa dimanapun berada khususnya di wilayah kecamatan marbau, hampir sama dengan pendapat Bapak kanit sebelumnya hanya saja Bapak AIPTU Imran srg meluaskan kembali upaya preventif tersebut, bapak Aiptu sering mendapat informasi dari masyarakat marbau bahwasanya ada hal yang mencurigakan oleh pemuda setempat di wilayah marbau yang hampir masuk kedalam tindak pidana narkotika, disini bapak AIPTU imran mengatakan ketika pihak kepolisian sektor marbau mendapat informasi itu pihak kepolisian marbau langsung mencegah dengan upaya merazia hal yang dicurigai adanya tindak pidana narkotika tersebut.19
2) UpayaRepresif Bapak AIPTU Sebayang juga berpendapat tentang Upaya Represif yang harus dilakukan oleh kepolisian Sektor Marbau Bahwasannya Represif itu adalah identik dengan penindakan, dikatakan bahwasanya jika ada hal yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika pasti kami pihak kepolisian marbau selalu cepat bertindak untuk melaksanakan tugas kami berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, apapun yang menghambat kami dari pihak kepolisian kami tetap
18
Wawancara Oleh Bapak IPDA J.R Ginting Selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor
Marbau 19
Marbau
Wawanacara Oleh Bapak AIPTU Imran SiregarSelaku Anggota Kepolisian Sektor
bertindak untuk memberantas tindak pidana Narkotika di wilayah kecamatan Marbau tersebut.20
3) UpayaReformatif Upayareformatifsepertioleh pendapat Bapak Adliansyah bahwasanya pihak kepolisian Marbau hanya dapat menindak lanjuti jika adanya tindak pidana Narkotika, Setelah itu kami hanya bisa menyerahkan pelaku kepada pihak lembga permasyarakatan untuk membinanya agar setelah pelaku keluar dari lapas tidak akan melakukan residivis kembali.21
20
Wawancara oleh Bapak AIPTU M.Sebayang Selaku Anggota Kepolisian Sektor
21
Wawancara oleh Bapak AIPTU AdliansyahSelaku anggota Kepolisian Sektor marbau
Marbau
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan 1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika dulunya diatur
dalam Undang-undang No 22 Tahun 1997 dan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan didalam Undangundang No 35 Tahun 2009 mengatur segala perbuatan yang melanggar kategori perbuatan kejahatan tindak pidana Narkotika di mulai dari pasal 111 sampai dengan Pasal 148 di Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkotika tidak terlepas dengan adanya bantuan oleh pihak kepolisian untuk bertugas sesuai kewajibanya berdasarkan juga wewenang kepolisian yang diatur Dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.jadi Undang-undang No 35 Tahun 2009 mempunyai keterikatan yang wajib dengan Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberantasan kejahatan Tindak pidana Narkotika tersebut. 2. Faktor-Faktor penyebab kejahatan Tindak pidana Narkotika di wilayah kecamatan Marbau Kabupaten labuhan batu utara adalah : a.
Faktor Internal Faktor penyebab kejahatan tindak pidana Narkotika di wilayah kecamatan
marbau tidak terlepas dengan faktor internal yaitu Tidak mengetahui bahaya Narkotika yang sebenarnya, seseorang itu hanya mengkonsumsi untuk sebagai penenang dalam jangka pendek dan tidak berpikir panjang tentang kesehatan serta masa depan hidupnya. Yang kedua Faktor penyebab tindak pidana Narkotika di wilayah marbau yaitu adanya rasa ingin coba-coba dalam menggunakan Narkotika. Yang Ketiga faktor penyebab tindak pidana Narkotika di wilayah marbau yaitu kurangnya keharmonisan dalam keluarga sehingga seseorang mencari dunia luar untuk menenangkan diri serta menikmati hidupnya dengan mengkonsumsi narkotika.
Yang keempat faktor tindak pidana Narkotika di wilayah marbau yaitu pelampiasan emosi dan rasa strees yang menghantui seseorang itulah penyebab seseorang menggunakan Narkotika. Yang kelima faktor tindak pidana narkotika di wilayah marbau yaitu adanya desakan istri yang memaksa untuk mencari nafkah yang berlebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka dari itu seseorang mengedarkan narkotika dengan cara menjual narkotika untuk mendapatkan uang tersebut. a.
Faktor eksternal
Faktor eksternal penyebab tindak pidana narkotika diwilayah kecamatan marbau yaitu lingkungan yang dapat mempengaruhi secara alami dalam perilaku seseorang,kedua,teknologi yang dapat mempermudah transaksi narkotika,ketiga, pengaruh dari amsyarakat luas juga berperan penting dalam penyebab kejahatan tindak pidana narkotika, keempat, yaitu tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap masyarakatnya dalam kejahatan tindak pidana narkotika tersebut. 3. Upaya pemberantasan kejahatan tindak pidana Narkotika di wilayah kecamatan Marbau kabupaten Labuhan batu utara a.
Upaya Pre-emmtif yaitu pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum tentang narkotika di kecamatan marbau dalam upaya memberantas kejahatan tindak pidana narkotika tersebut.
b.
Upaya Preventif yaitu pihak kepolisian melakukan kegiatan pencegahan dengan melakukan pengawasan dan pemantauan yang kuat terhadap warga masyarakat yang di curigai cenderung melakukan kejahatan tindak pidana narkotika serta melakukan razia –razia di tempat hiburan atau kumpulan yang di masyarakat.
c.
Upaya Represif yaitu Pihak kepolisian berupaya melakukan penindakan secara langsung ketika ada tindak pidana narkotika di wilayah kecamatan marbau.
d.
Upaya
Reformatif
yaitu
Pihak
kepolisian
berupaya
melakukan
pengurangan-pengurangan kejahatan ulangan (Residivis) dimana pihak kepolisian berupaya mengarahkan tentang hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan narkotika dan bekerja sama oleh pihak lembaga permasyarakatan untuk membina
narapidana. Dan dari Data kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah kecamatan marbau kita dapat menyimpulkan kejahatan narkotika di wilayah kecamatan marbau tersebut sudah dikatakan juga banyak dalam ruang ligkup yang sangat kecil dan kinerja kepolisian bisa dikatakan stabil serta baik dalam melakukan tugasnya. Dikarenakan pihak kepolisian marbau sudah dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan strategi yang dilakukan mereka dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika tersebut. B.
Saran
1.
Perlunya kinerja kepolisian yang lebih baik lagi dalam segala upaya yang dilakukan kepolisian mulai dari upaya pre-emtif ,preventif,represif dan reformatif demi kelancaran dalam pemberantasan kejahatan tindak pidana narkotika .
2.
Perlunya kerja sama oleh badan-badan yang bisa membantu pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkotika seperti BNN, Bidang Kesehatan, Lembaga permasyarakatan serta yang lainnya.
3.
Membuat suatu gerakan Anti narkoba di dalam masyarakat bekerja sama oleh para aktivis ataupun organisasi yang kuat dalam mendorong masyarakat untuk menjauhi Narkotika di dalam masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA A.BUKU Rahardi, Pudi. Hukum Kepolisian kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri, Surabaya:Laksbang Grafika, 2014. Siswanto. Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika, Jakarta:Rineka cipta, 2012. Sujono, AR dan Daniel Bony.Komentar dan Pembahasan Undang –undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.Jakarta:Sinar Grafika, 2013. Suwarni. Perilaku Polisi.Bandung:Nusa B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika C.INTERNET JURNAL HUKUM Oleh Bambang Hartono, TentangImplementasi kebijakan Polriterhadappelakupenggunasabu-sabu D.WAWANCARA Wawancara Oleh Bapak IPDA J.R Ginting Selaku Kepala Unit Resort Kriminal di Kepolisian Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Wawancara Oleh Bapak AIPTU Zulham Selaku Anggota Kepolisian Sektor Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara Wawancara Oleh Bapak AIPTU Lengkey Selaku Anggota Kepolisian Sektor MarbauKabupaten Labuhan Batu Utara Wawancara Oleh Bapak AIPTU M.Sebayang Selaku Anggota Kepolisian Sektor Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara
Wawancara Oleh Bapak AIPTU Adliansyah Selaku Anggota Kepolisian Sektor Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara Wawancara Oleh Bapak AIPTU Imran Siregar Selaku Anggota Kepolisian Sektor Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara Wawancara Oleh Bapak AIPTU MN.Nainggolan Selaku Anggota Kepolisian Sektor Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara Wawancara Oleh Bapak H.Sakti Sormen SE Selaku Camat Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara Wawancara Oleh Bapak Irwanto Selaku Kepala Desa Brussel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara
