EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MEMPENGARUHI FREKUENSI TERJADINYA TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SOJOL AISAH DEVI DWI YANTI D 101 13 070 DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Jubair S.H., M.H DOSEN PEMBIMBING II : Dr. H. Amiruddin Hanafi S.H., M.H ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama, bagaimana efektivitas fungsi Kepolisian Sektor Sojol terhadap frekuensi terjadinya tindak pidana di wilayah hokum Kepolisian Sektor Sojol. Kedua, apa saja kendala-kendala yang menjadi factor penghalang terlaksananya fungsi pelayanan kepolisian sector Sojol secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan dilaksanakan di Kecamatan Sojol, Sulawesi Tengah, khususnya di Kantor Kepolisian Sektor Sojol dengan mengambil data mengenai tugas dan fungsi Kepolisian Sektor Sojol dan daftar tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan sojol sepanjang tahun 2012-2016. Selain itu penulis juga mewawancarai Kapolsek Sojol dan pihak-pihak terkait lainnya seperti beberapa orang yang pernah terlibat dengan pihak Kepolisian baik besatatus sebagi pelapor, terlapor maupun narasumber yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat di wilayah yuridis kepolisian sector Sojol untuk mengetahui sejauh mana efektivitas fungsi kepolisian sektor Sojol di desa tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah beberapa literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini. Kata
Kunci:
Kepolisian
Sektor,
Fungsi,
Efektivitas,
I. PENDAHULUAN
menegaskan
A. Latar Belakang Masalah
merupakan
Undang-undang
Dasar
menjadikan
Tindak bahwa negara hukum
Pidana
Indonesia yang sebagai
Negara Republik Indonesia dalam
panglima tertinggi yang harus
pasal
ditegakkan dan dipatuhi dengan
1
ayat
(3)
telah
menyatakan: “Negara Indonesia
sebaik-baiknya
adalah
rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
negara
hukum”,
ini
oleh
seluruh
1
Dalam ilmu sosiologi hukum,
berkembangnya
terdapat
yang
peradaban ummat manusia yang
efektivitas
semakin kompleks. Tidak peduli
dalam
dimanapun dan sekecil apapun
masyarakat, antara lain: norma
ruang lingkup wilayahnya, tindak
hukum/aturan itu sendiri, aparat
pidana tetap saja dapat terjadi.
penegak hukum, sarana dan pra
Pencurian,
sarana, dan kesadaran masyarakat
pemerkosaan,
perampokan,
(social culture). Keempat unsur
pengrusakan,
penganiayaan
ini
bahkan
4
unsur
mempengaruhi berlakunya
hukum
sangatlah
penting
untuk
perjudian,
tindak
dimaksimalkan fungsinya agar
pembunuhan
hukum
efektif
yang
dalam
masyarakat
dapat
pemberlakuannya masyarakat,
di
dengan
demikan
tiga,
masyarakat.
kemanfaatan,
dan
kepastian
hukum.
menjadi
momok dalam
sehingga
perlu
adanya suatu sarana yang dapat memberikan
keadilan,
pidana
menakutkan
akan tercapai tujuan hukum yang yaitu:
tingkat
rasa
aman
bagi
Pemerintah dalam hal ini Dewan Legislatif telah berusaha
Sejak Indonesia merdeka
sangat keras dalam menyusun
hingga saat ini, problematika
beragam
aturan
perundang-
hukum
satu
undangan
demi
memenuhi
masalah yang krusial dan cukup
kepastian
hukum
rumit
masyarakat.
menjadi
untuk
salah
ditanggulangi
di
tengah
Banyak
sudah
khususnya problematika dalam
peraturan
ranah hukum pidana. masalah
yang
kejahatan, pelanggaran dan segala
menjanjikan keadilan, kepastian
jenis
dan kemanfaatan bagi rakyat.
perbuatan
yang
masuk
perundang-undangan cukup
kembali
baik
pada
dan
dalam kategori tindak pidana
namun
merupakan masalah abadi dalam
mengenai
kehidupan umat manusia, karena
efektivitas berlakunya
ia berkembang sejalan dengan
yang telah penulis paparkan di
empat
teori unsur hukum
2
atas, aturan yang baik belum
usaha menjaga keamanan dan
cukup untuk menjamin hukum
ketertiban
akan
penegakan hukum yaitu Tentara
berlaku
secara
efektif
negara
serta
didalam masyarakat. Saat suatu
Nasional
aturan
Kepolisian Republik Indonesia.
tidak
berlaku
secara
Indonesia
efektif, maka yang pertama kali
Tentara
dipertanyakan
kedaulatan
dan
diuji
bertugas
dan
menjaga
Negara
dari
kualitasnya adalah aturan itu
gangguan yang berasal dari luar
sendiri, jika aturannya sudah
sedang Polisi bertugas menjaga
baik, maka yang selanjutnya
keamanan dan ketertiban internal
yang dipertanyakan integritasnya
negara. Peran kedua lembaga ini
adalah aparat penegak hukum.
diamanatkan
Seringkali
aturan
Undang Dasar Negara Republik
hukumnya sudah baik namun
Indonesia Nomor 30 ayat (2)
yang kurang baik kinerjanya
yang
adalah penegak hukumnya dan
pertahanan
dapat pula terjadi, aparatnya
Negara
sudah baik, namun sarana dan
sistem pertahanan dan keamanan
prasarananya
rakyat
terjadi,
tidak
memadai
dalam
Undang-
menyatakan:
“Usaha
dan
keamanan
dilaksanakan
melalui
semesta oleh Tentara
atau dapat pula kesadaran hukum
Nasional
Indonesia
masyarakat yang rendahlah yang
Kepolisian
Negara
Republik
menjadi kendala utama tidak
Indonesia,
sebagai
kekuatan
berlakunya hukum secara efektif.
utama,
Mengacu pada hal-hal tersebut,
kekuatan pendukung.”
penulis
tertarik
untuk
dan
dan
rakyat
Kepolisian
sebagai
Republik
menjadikan salah satu unsur
Indonesia (selanjutnya disebut
tersebut diatas sebagai objek
POLRI)
adalah
penelitian hukum, yaitu unsur
Nasional
di
kedua, Aparat penegak hukum.
bertanggung jawab langsung di
Negara mempunyai dua institusi yang penting dalam
bawah
Indonesia
Presiden.
mengemban
Kepolisian yang
POLRI tugas-tugas
3
kepolisian
diseluruh
wilayah
Indonesia. POLRI dipimpin oleh seorang
Kepala
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.1
Kepolisian
Polri mengemban dua tugas
Republik Indonesia (KAPOLRI).
pokok antara lain tugas preventif
Pada
organisasi
dan tugas represif sesuai dengan
KAPOLRI, dibagian terbawah
yang tertuang pada BAB III
terdapat satu pengemban fungsi
Undang-undang
kepolisian
2002
Struktur
ditingkat
sektoral,
No.2
mengenai
Tahun
tugas
dan
yaitu Polisi Republik Indonesia
wewenang Polri. Tugas preventif
Sektor (POLSEK). Berdasarkan
dilaksanakan dengan konsep dan
pasal 2 Undang-undang No.2
pola pembinaan dalam wujud
Tahun 2002 tentang Kepolisian
pemberian
Negara
perlindungan
Republik
Indonesia,
pengayoman, dan
pelayanan
fungsi kepolisian adalah salah
kepada
satu fungsi pemerintahan Negara
masyarakat merasa aman, tertib
dibidang
pemeliharaan
dan tenteram tidak terganggu
ketertiban
segala aktivitasnya. Sementara
keamanan
dan
masyarakat,
penegak
agar
tugas-tugas
represif
perlindungan, pengayoman, dan
mengadakan
penyidikan
pelayanan kepada masyarakat.
kejahatan
Lalu pasal 13 Undang-undang
hukum menurut ketentuan dalam
No. 2 Tahun 2002 menjelaskan
undang-undang. Tugas represif
bahwa
atas
pelanggaran
Negara
ini
Indonesia
sebagai
dalam bidang peradilan atau
Negara
penegakan
satu
aparatur
sebagai
dan
adalah
Kepolisian
Republik salah
hukum,
masyarakat
tugas
kepolisian
hukum,
yang
memiliki tugas pokok, yang
dibebankan
kepada
petugas
pertama, memelihara ketertiban
kepolisian
dilakukan
dengan
dan keamanan masyarakat; yang
menghimpun
kedua, menegakkan hukum; dan
sehubungan dengan pengusutan
yang
ketiga
memberi
bukti-bukti
1
Yoyok Ucuk Suyono, Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.69
4
perkara dan bahkan berusaha
oknum aparat tidak melanggar
untuk
hukum itu sendiri.
menemukan
barang
curian,
penahanan
kembali melakukan
untuk
kemudian
Dari lepas
hasil
terhadap
wawancara Harry
dilimpahkan ke Kejaksaan yang
Wuwungan
selanjutnya akan diteruskan ke
Kepolisian Sektor Sojol, beliau
Pengadilan. 2
menyatakan:
Sejalan dengan tugas Polri sebagaimana Kepolisian
disebut Negara
diatas, Republik
Indonesia Sektor (Polsek) yang berkedudukan
sebagai
ujung
tombak operasional kepolisian, sebagai pelaksana utama pada tingkat
kewilayahan
mengemban
tugas
juga
kepolisian
yang sama bahkan lebih intensif. Tugas Kepolisian Sektor yang dinilai
paling
efektif
pada
terjadinya tindak pidana dalam penanggulangan pengungkapan pidana
dan suatu
tindak
adalah tugas preventif,
selaku
A.
Kepala
“Kejahatan atau tindak pidana didalam masyarakat terutama yang dilakukan oleh remaja kita berikan penyuluhan agar supaya mereka mengerti. Adapun tidaknya, maka akan lebih banyak kita beri masukan kepada masyarakat tentang hukum, tentang aturan... selama ini yaa... efek atau dampaknya agak bagus. Adapun untuk tindak pidana yang terjadi, kami proses sesuai aturan, kemudian kita bina, supaya ada efek jera dari setiap pelaku kejahatan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, maka tetap akan kami proses sampai ke Pengadilan”3. Namun
karena cakupan tugasnya sangat
berdasarkan
luas dan jika dirumuskan dengan
data yang dilaporkan di
kata-kata, boleh berbuat apa saja
Kepolisian Sektor
asal keamanan terpelihara dan
terdapat perbedaan antara
2
Reiza Anugrah Basri, Fungsi Patroli Polisi Dalam Melakukan penanggulangan Kejahatan (SKRIPSI), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm: 2
Sojol,
hasil
wawancara
dengan
data
Kepolisian,
dimana
3
Wawancara dilakukan di Kantor Polsek Sojol pada tanggal 24 Juni 2016.
5
pada Tahun 2016 bulan
pidana di wilayah hukum
Januari-Desember,
total
Kepolisian Sektor Sojol.
tindak
yang
pidana
dilaporkan
Bertolak dari hal tersebut
mengalami
peningkatan
di atas, maka penulis tertarik
dibanding
untuk mengkaji permasalahan
tahun 2015, yaitu: Tahun
tersebut
2015 terhitung sejak bulan
dalam
53 kasus sedangkan pada
Pidana di Wilayah Hukum
Januari-Desember
Kepolisian Sektor Sojol.”
telah tercatat sebanyak 95
keterangan yang jelas dan 24 kasus tanpa keterangan. Tindak pidana pencurian merupakan pidana
jenis paling
frekuensinya
tindak tinggi
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang
1.
pidana
2.
kejanggalan karena terdapat
hukum
yang
menunjukkan
adanya
kenaikan frekuensi tindak
wilayah
Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polisi Sektor
usaha
Sojol dalam pelaksanaan
kepolisian yang dianggap
fakta
di
hukumnya?
sebuah
dengan
efektivitas
frekuensi terjadinya tindak
sektor Sojol. Hal ini jelas
maksimal
Bagaimana
Sojol dalam mempengaruhi
yang masuk di kepolisian
sudah
penulis
fungsi Kepolisian Sektor
berdasarkan data laporan
antara
maka
berikut:
jumlah laporan 16 kasus
perbedaan
diatas,
merumuskan permasalahan sebagai
dengan
merupakan
Mempengaruhi
Frekuensi Terjadinya Tindak
tahun 2016 terhitung sejak
kasus, 71 kasus dengan
judul:
“Efektivitas Fungsi Kepolisian
Januari-Desember sebanyak
bulan
dengan
fungsinya? II PEMBAHASAN 1.
Efektivitas fungsi Kepolisian Sektor
Sojol
dalam
6
frekuensi
laporan tindak pidana yang
tindak pidana di wilayah
masuk di Kepolisian Sektor
hukumnya.
Sojol sejak tahun 2012 sampai
mempengaruhi
Pelaksanaan Kepolisian
fungsi
Sektor
Sojol
tahun 2016 adalah 285 Laporan Tindak
Pidana.
Ada
8
sebagaimana yang diatur dalam
klasifikasi tindak pidana yang
Peraturan Polri No. 23 Tahun
telah
2010 tentang Susunan Organisasi
Kepolisian Sektor Sojol selama
Dan Tata Kerja Pada Tingkat
5 tahun terakhir, antara lain;
Kepolisian Resor Dan Kepolisian
(1) Kejahatan terhadap benda
Sektor adalah sebagai berikut:
meliputi
1) Pelayanan kepolisian kepada
pencurian, pencurian dengan
masyarakat,
ditangani
tindak
kekerasan,
Pelaksanaan
petugas
pidana
penggelapan,
Fungsi
pengrusakan,
penipuan,
Polsek ini diwujudkan dalam
pembakaran,
dan
bentuk
pengancaman; (2) Kejahatan
penerimaan
dan
penanganan
terhadap
laporan/pengaduan, pemberian
tindak pidana pembunuhan; (3)
bantuan
Kejahatan
dan
pertolongan
jiwa
orang
yaitu
terhadap
badan
termasuk pengamanan kegiatan
orang meliputi; penganiayaan,
masyarakat
penganiayaan
pemerintah, surat
dan dan
instansi pelayanan
izin/keterangan,
pelayanan
pengaduan
serta atas
hewan,
perkelahian atau penyerangan, pengeroyokan, penculikan, dan Kekerasan
dalam
Rumah
tindakan anggota Polri sesuai
Tangga (KDRT); (4) Kejahatan
dengan
terhadap
kehormatan
yaitu
penistaan
ketentuan
perundang-undangan.
peraturan Wujud
pelaksanaan fungsi ini dapat
penghinaan;
diketahui dari data Laporan
mengenai
Kepolisian
pemalsuan
yang
penulis
paparkan berikut ini. Total
(5)
orang atau
Kejahatan
pemalsuan dokumen;
yaitu (6)
Kejahatan terhadap kesusilaan
7
meliputi;
tindak
pidana
3) Penyelenggaraan Turjawali, 4
pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan; (7) Tindak pidana
Penyelenggaraan fungsi
khusus yaitu tindak pidana
ini
yang
kegiatan
diatur
diluar
meliputi;
KUHP
undang-undang
meliputi
pengamanan
masyarakat
seperti
pengamanan pesta pernikahan,
darurat, illegal loging, dan
kematian
undang-undang pertambangan;
kemasyarakatan
dan
pengamanan kegiatan instansi
(8)
Laporan
keterangan,
yaitu
tanpa laporan
dan
pemerintah
kegiatan lainnya,
dalam
rangka
tindak pidana yang masuk ke
pemeliharaan keamanan dan
Kepolisian Sektor Sojol namun
ketertiban
tidak
penanganan Tiriping (tindak
dilengkapi
keterangan
dengan
yang
jelas
mengenai tindak pidana apa tepatnya yang dilakukan oleh
pidana
4) Penyelenggaraan Turjawali
fungsi
lalu
intelijen dibidang keamanan.
meliputi
pengumpulan
(keamanan,
peringatan warning),
(early
dalam
rangka
pencegahan
terjadinya keamanan
dan
ketertiban masyarakat,
serta
pelayanan SKCK;
lalu lintas).
dan
dini
keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran
untuk keperluan deteksi dini detection)
guna
Kamseltibcarlantas
keterangan/informasi
(early
lintas
mewujudkan
Penyelenggaraan fungsi
gangguan
serta
dan penanganan kecelakaan
2) Penyelenggaraan
bahan
ringan)
pengamanan markas;
terlapor.
ini
masyarakat,
Penyelenggaraan fungsi ini
telah
kepolisian,
dilakukan namun
oleh belum
4
Turjawali adalah akronim atau singkatan dari Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli. Satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. www.akronima.com/wiki/Turjali diakses: 15.56 28/09/2016
8
maksimal, disebabkan kerena
perilaku remaja-remaja tersebut.”5 Pihak kepolisian
kurangnya ketegasan oknum kepolisian dalam penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, khususnya pelaku balap liar yang dilakukan oleh remaja. Berikut ini hasil wawancara yang
dilakukan
penulis
terhadap salah seorang oknum Polisi Sektor Sojol: “Salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan fungsi penegakan hukum khususnya fungsi penyelenggaraan turjali dan penanganan kecelakaan lalu lintas adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Terutama remaja yang masih sekolah, mereka seringkali masih berada di jalan raya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat tengah malam. Remaja-remaja tersebut seringkali kami peringati untuk tidak mengulangi perbuatannya, kami nasehati, tapi karena pada dasarnya pengawasan dan perhatian orangtua mereka juga kurang, maka peringatan dan nasehatnasehat kamipun hanya dianggap angin lalu. Hal tersebut membuat kami akhirnya bosan dan memilih membiarkan saja
seharusnya mengambil sikap yang tegas terhadap tindakan para remaja tersebut bukan malah
memutuskan
untuk
mengabaikan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang lebih besar seperti lakalantas yang mengakibatkan kematian. Dengan melakukan pembiaran atas terjadinya suatu tindak
pelanggaran,
maka
fungsi penegakan hukum oleh kepolisian pun tidak dapat terlaksana secara maksimal. 5) Penyelidikan
dan
penyidikan tindak pidana sesuai
dengan
peraturan
ketentuan perundang-
undang. Penyelenggaraan fungsi ini
dilaksanakan
secara
sistematis berdasarkan laporan adanya
dugaan
terjadinya
tindak pidana di Unit SPKT, kemudian
laporan
tersebut
dilimpahkan ke Unit reskrim 5
Hasil wawancara Penulis dengan Narasumber XII di Kantor Polisi Sektor Sojol pada tanggal 24/04/2017.
9
untuk dilakukan penyelidikan dan
Penyidikan
6) Pemberian bantuan hukum
serta
bagi personel Polsek beserta
identifikasi terhadap laporan
keluarganya
tersebut Berdasarkan data yang
penyuluhan
diterima
dari
masyarakat;6
Sojol
Menurut
oleh
Kepolisian
penulis Sektor
serta hukum
bagi
hasil
terdapat 285 tindak pidana
wawancara
yang diproses oleh Petugas
lakukan
Kepolisian Sektor Sojol denga
Sojol pada tahun 2016 silam,
rincian sebagai berikut: 124
beliau
kasus dinyatakan selesai, 75
Kepolisian Sektor Sojol telah
kasus dalam proses lidik, 55
melaksanakan
kasus dalam proses Sidik, 5
Hukum
kasus di limpahkan dan 26
tingkat menengah kebawah dan
kasus
keterangan.
sekolah tingkat menengah ke
data
tersebut,
atas di seluruh wilayah Hukum
diketahui
bahwa
kepolisian Sektor Sojol, namun
fungsi
berdasarkan hasil pengamatan
dibidang
penulis, didukung dengan data
penyelidikan dan penyidikan
laporan tindak pidana dan hasil
telah
wawancara
tanpa
Berdasarkan dapat
penyelenggaraan kepolisian
terlaksana,
disebabkan tertentu
namun
kendala-kendala
seperti
yang
penulis
terhadap
Kapolsek
menerangkan
bahwa
Penyuluhan
di
sekolah-sekolah
penulis
dengan
beberapa oknum kepolisian,
kurangnya
menunjukkan bahwa tingkat
kesadaran hukum bersaksi dari
kesadaran hukum masyarakat
masyarakat
di Wilayah Hukum kepolisian
dan
kurangnya
jumlah petugas kepolisian, hal
Sektor
tersebut
rendah.
mempengaruhi
Sojol
masih
Berikut
ini
relatif hasil
kemaksimalan penyelenggaraan tersebut.
fungsi
6
Pasal 78 dan 79 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat kepolisian Resort Dan kepolisian sektor.
10
wawancara
penulis
dengan
seorang petugas Kepolisian: “Pihak kepolisian sudah melakukan penyuluhan terkait kamtibmas, melakukan pelatihanpelatihan ke sekolahsekolah, pada kegiatan pramuka, pada pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, kami selalu melakukan himbauan untuk menaati hukum, memberikan keterangan yang sebenar-benarkan saat dibutuhkan untuk keperluan pengusutan suatu perkara yang terjadi, untuk tidak takut untuk memberikan kesaksian dan lain-lain. Tapi ya... memang kesadaran masyarakatnya yang relatif rendah sehingga penegakan hukum tidak terlaksana secara 7 maksimal.”
Fungsi
ini
telah
terselenggara
dengan
dibentuknya Polisi masyarakat yang melibatkan masyarakat sebagai
salah
satu
unsur
Pemelihara keamanan dengan dibentuknya
Hansip
dikepalai
oleh
petugas
Polisi.
yang
salah
penyelenggaraan
satu
Namun fungsi
ini
belum
merata
keseluruh
wilayah
hukum
kepolisian
sojol
sehingga
sektor
pelaksanaannya
belum
maksimal. 8) Penyelenggaraan
fungsi
kepolisian perairan; 9) Penyelenggaraan administrasi
umum
dan
ketatausahaan; dan 7) Pemberdayaan peran serta
10) Pengumpulan
masyarakat melalui polmas
pengolahan data, serta serta
dalam rangka pemeliharaan
menyajikan informasi dan
keamanan dan ketertiban masyarakat,
dokumentasi
guna
kegiatan
lingkungan Polsek.
terwujudnya kemitraan serta membangun
dan
di
8
Ketiga fungsi terakhir
kepercayaan
merupakan
masyarakat terhadap Polri;
penyelenggaraan
fungsi yang
8
7
Hasil wawancara Penulis dengan Narasumber XIV di Kantor Polisi Sektor Sojol pada tanggal 24/04/2017.
Pasal 79 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.
11
bersifat
internal
bagi
pada tahun 2013 dengan selisih
Lembaga Kepolisian Sektor
76,50% dari tahun 2012 dimana
Sojol.
tindak pidana yang terjadi saat itu
Penyelenggaraan
fungsi
pengumpulan
pengolahan
data
dan
berjumlah 23,80% turun menjadi
serta
5,60% di tahun 2013. Hal ini
dokumentasi telah telaksana
merupakan
sebuah
kemajuan,
namun
kemajuan
ini
disinyalir
berdasarkan
hasil
survey data yang penulis
disebabkan karena pada tahun
lakukan di Kepolisian Sektor
2013,
Sojol, terdapat sejumlah data
Donggala menugaskan 3 orang
yang
petugas kepolisian untuk bertugas
hilang,
misalnya
Kepolisian
hilangnya data dokumentasi
sementara
laporan tahun
tindak 2016
laporan,
di
Resort
Polsek
pidana
di
sehingga
sebanyak
24
tugas dan fungsinya polisi sektor
sehingga
data
Sojol
dalam
Sojol,
cukup
tersebut tidak terdokumentasi
menangani
dengan
penegakan
lengkap
sebagai
pelaksanaan
terbantu
kasus
dan
hukum
untuk upaya lainnya.
bahan intropeksi kedepannya.
namun pada tahun 2014, ketiga
Hal ini tentunya berpengaruh
petugas tersebut tarik kembali
terhadap pelaksanaan fungsi
dan ditugaskan di daerah lain.
baik di Unit penyelenggara fungsi
pengumpulan,
Diawali dari tahun 2014, tindak
pidana
yang
terjadi
pengolahan dan dokumentasi
kemudian mengalami kenaikan
data,
Unit
frekuensi dari 5,60% di tahun
fungsi
2013 menjadi 16,50% di tahun
maupun
penyelenggara
penyelidikan dan penyidikan. Berikut ini data frekuensi
2014 dengan selisih 34,00%. Pada
tahun
2015,
tindak pidana pertahun sejak
tindak
tahun
Terjadi
kenaikan dari angka 16,50%
tindak
menjadi 20,70% dengan selisih
pidana yang cukup signifikan
kenaikan 79,70% kondisi ini
2012-2016:
penurunan
frekuensi
pidana
Frekensi mengalami
12
tidak
membaik,
melainkan
kinerja
kepolisian
dalam
semakin parah dengan angka
pelaksanaan
frekuensi tindak pidana yang
Misalnya
dalam
semakin
penyelenggaraan
fungsi
naik
menyentuh
2016
hingga
angka
fungsinya.
33,30%
pelayanan kepolisian kepada
dengan
selisih
kenaikan
masyarakat, berdasarkan data
62,10%,
naiknya
frekuensi
laporan masuk sebanyak 285
tindak pidana dari tahun 2014
laporan tindak pidana sepanjang
hingga
tahun 2012, 2013, 2014, 2015
2016
disebabkan rendahnya
disinyalirkan oleh
sampai
2016.
Hal
ini
kesadaran
menunjukkan bahwa kepolisian
hukum masyarakat baik dalam
telah melaksanakan fungsinya
hal ketaatan terhadap aturan
dalam hal pelayanan kepolisian
hukum yang berlaku maupun
kepada masyarakat, selain itu
terkait sehingga
tingkat
masih
kesadaran
bersaksi.
dalam penyelenggaraan fungsi
dalam
upaya
penegakan hukum, kepolisian
menegakkan hukum preventif
juga
maupun represif, petugas tidak
fungsinya dengan memproses
dapat melaksanakan tugasnya
setiap laporan masyarakat yang
dengannya maksimal. Hal ini
masuk
diperparah dengan kurangnya
penyelidikan dan penyidikan,
personel pada Badan Kepolisian
hal ini dibuktikan dengan data
Sektor Sojol, sehingga petugas
yang menunjukkan bahwa dari
kewalahan dalam menangani
285 laporan yang masuk ada
ataupun
124 kasus dinyatakan selesai, 75
menegakkan
aturan
yang ada.
melaksanakan
melalui
proses
kasus dalam proses lidik, 55
Efektivitas penyelenggaraan
telah
kasus dalam proses Sidik, 5 fungsi
kasus di limpahkan dan 26
Kepolisian Sektor Sojol disatu
kasus tanpa keterangan.
sisi telah membawa hasil yang
Berkaitan
cukup baik jika dilihat dari
efektivitas
fungsi
dengan Kepolisian
13
dalam mempengaruhi frekuensi
ketertiban masyarakat di dalam
terjadinya
di
negeri; (2) terwujudnya tertib
Kepolisian
hukum; (3) terwujud tegaknya
wilayah
tindak
pidana
hukum
Sektor Sojol yang mana fungsi
hukum;
kepolisian disini adalah sebagai
terselenggaranya perlindungan,
fungsi pemerintahan negara di
pengayoman dan dan pelayanan
bidang pemeliharaan keamanan
kepada masyarakat. Hal tersebut
dan
dapat
ketertiban
masyarakat,
penegakan
dan
ditinjau
(4)
dari
naiknya
hukum,
frekuensi tindak pidana pada
perlindungan, pengayoman, dan
tahun 2014, 2015, dan 2016
pelayanan kepada masyarakat,
yang mengindikasikan bahwa
maka
dapat
keamanan dan ketertiban belum
dinyatakan belum efektif karena
terwujud secara nyata dalam
meskipun beberapa fungsinya
masyarakat karna tindak pidana
telah terselenggara sebagaimana
yang begitu banyak terjadi.
yang telah penulis paparkan
Meskipun
diawal pembahasan bab ini
dapat
namun fungsi tersebut belum
walaupun
terselenggara secara maksimal
pidana
disebabkan
efektivitas
fungsi tersebut
kendala-kendala
demikian,
penulis
menyimpulkan
bahwa
frekuensi
tindak
dipengaruhi
oleh
fungsi
yang yang dihadapi oleh Polisi
sebagai
Sektor Sojol dalam pelaksanaan
efektivitas penegakan hukum
fungsinya, sehingga hal tersebut
dalam
berdampak
terdapat faktor-faktor lainnya
efektifnya Sektor
pada fungsi
Sojol
kurang Kepolisian
dengan
tidak
yang pidana
salah
Kepolisian satu
masyarakat,
menyebabkan terus
unsur
namun
tindak
mengalami
tercapainya empat tujuan utama
kenaikan frekuensi, salah satu
yang menjadi konsep dasar
faktor
penyelenggaraan
Kesadaran Masyarakat.
kepolisian
secara maksimal, yakni: (1) terwujudnya
keamanan
dan
1.
terbesarnya
Kendala-kendala
adalah
yang
dihadapi Polisi Sektor Sojol
14
dalam
pelaksanaan
fungsinya.
anggota
Sebagaimana dibahas
keterangan salah satu
telah
pada
sub-bab
polisi
penulis
yang
wawancarai,
masih ada dua desa
sebelumnya, bahwa ditinjau dari
yang
frekensi tindak pidana yang
keamanannya dipegang
terjadi
hukum
oleh satu orang petugas
Kepolisian Sektor Sojol, maka
Polisi, ini disebabkan
dapat diketahui bahwa frekuensi
oleh masih kurangnya
tindak
personel
Hukum
di
wilayah
pidana
di
tersebut
wilayah mengalami
tanggung-jawab
polisi
yang
ditugaskan di wilayah
peningkatan, ini menunjukkan
hukum
pelaksanaan fungsi Kepolisian
sektor Sojol sehingga
belumlah efektif. Berikut ini
membuat
petugas
kendala-kendala yang dihadapi
seringkali
kewalahan
Polisi
dalam
Sektor
Sojol
dalam
pelaksanaan fungsinya: a.
pelaksanaan
fungsinya.
Kendala internal:
Hal
ini
berimbas pada kurang
1) Keterbatasan
jumlah
maksimalnya
kinerja
Personel
Polisi.
kepolisian
karena
Idealnya, dalam setiap
petugas
Desa ditugaskan satu
memproses lebih lanjut
orang
setiap
Petugas
Kepolisian
sementara
tidak
9
menurut
Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di Desa/Kelurahan.
dapat
perkara
masuk,
Bhabinkamtibmas,
9
Kepolisian
yang
disebabkan
karena kurangnya orang atau tenaga pembantu dalam
pelaksanaan
fungsi
penyidikan,
penyelidikan
maupun
fungsi lainnya.
15
2) Pihak kepolisian dinilai
wawancara
penulis
kurang tegas dalam upaya
dengan
seorang
penegakan hukum. Hal ini
Narasumber
ditinjau
sikap
merupakan
yang
pelaku
dari
beberapa petugas dinilai
salah
yang salah
aktif
satu tindak
melakukan
pidana tersebut, terkuak
pengabaikan
terhadap
fakta bahwa kepolisian
pelanggaran
yang
tidak berupaya sungguh-
berpotensi menimbulkan
sungguh
akibat hukum yang lebih
memberantas
besar seperti lakalantas
sabung ayam di wilayah
yang
hukum Kepolisian Sektor
mengakibatkan
untuk praktek
kematian [baca hlm. 33].
Sojol,
Dengan
petugas Polisi yang ikut
melakukan
bahkan
pembiaran atas terjadinya
andil
suatu tindak pelanggaran,
sabung ayam tersebut.
maka fungsi penegakan
Berikut ini cuplikan hasil
hukum oleh kepolisian
wawancara
pun tidak dapat terlaksana
dengan Narasumber:
secara maksimal. 3) Kurangnya
kesadaran
hukum
dari
petugas
Polisi
sendiri
dalam
upaya
menaati
dan
mematuhi hukum yang berimbas efektifnya
pada
tidak upaya
penegakan hukum dalam masyarakat. Ayam berdasarkan
Sabung misalnya, hasil
dalam
ada
praktek
penulis
“Polisi bahkan angkatan laut pun tau mengenai praktek sabung ayam yang marak terjadi di desa Bou, bahkan beberapa oknum seringkali ikut turun bermain maupun sekedar mengamankan arena sabung ayam. Polisi membiarkan praktek perjudian itu tetap berlangsung, dengan catatan, jangan sampai ada kekacauan yang mengganggu keamanan masyarakat. Jadi petugas kepolisian membiarkan 16
masyarakat yang memang pada dasarnya hobi menyabung ayam, karena berasumsi bahwa walaupun dicegah, masyarakat tetap akan menyabung, sehingga polisi membiarkan berlangsungnya praktek perjudian selama bertahun-tahun dengan syarat suasana yang kondusif dan kemananan harus tetap 10 diutamakan.” b. Kendala Eksternal 1) Kesadaran
perbuatan yang melanggar hukum. 11 2) Tingkat masyarakat
partisipasi untuk
ikut
serta andil dalam upaya penegakan hukum yang masih kurang, misalnya untuk
berpartisipasi
sebagai saksi dalam suatu perkara terjadi.
hukum
pidana
yang
masyarakat
cenderung acuh dan takut
masyarakat yang minim.
untuk
Misalnya,
kesaksian kepada Petugas
munculnya
memberikan
stigma dalam masyarakat,
Kepolisian
khususnya remaja dengan
Petugas Kepolisian pun
usia rata-rata 13-15 tahun
kesulitan
cenderung merasa bangga
melakukan
ugal-ugalan mengendarai
perkara,
motor di jalan raya hal ini
perkara menjadi berlarut-
semakin
larut
parah
dengan
dan
sehingga
dalam pengusutan mengakibatkan
sulit
untuk
minimnya upaya untuk
diproses lebih lanjut. Hal
menasehati anak-anaknya
ini tentunya berpengaruh
bahwa selain hal tersebut
terhadap citra dari kinerja
membahayakan nyawa si
Kepolisian
anak
masyarakat yang memberi
juga
merupakan
ditengah
kesan bahwa polisi tidak
11
10
Hasil wawancara Penulis dengan Narasumber III di Desa Bou pada tanggal 19/04/2017.
Hasil wawancara Penulis dengan Brigpol Hendra Heryanto, Jabatan: Banit Reskrim di Kepolisian Sektor Sojol. Wawancara dilakukan di Kantor Polisi Sektor Sojol pada tanggal 24/04/2017.
17
kompeten
dalam
efektivitas fungsi kepolisian
melaksanakan tugas dan
sebagai
fungsinya, padahal pada
efektivitas penegakan hukum
hakekatnya
dalam
masyarakat
salah
satu
masyarakat,
namun
pun turut berperan dalam
terdapat
cepat
yang juga menyebabkan tindak
atau
lambatnya
faktor-faktor
terus
lain
proses penyelidikan dan
pidana
mengalami
penyidikan suatu perkara.
kenaikan frekuensi, salah satu
III PENUTUP
faktor
A. Kesimpulan
kesadaran masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, maka
unsur
penulis
dapat
menarik
2.
terbesarnya
adalah
Kendala-kendala
yang
dihadapi Polisi Sektor Sojol
kesimpulan sebagai berikut:
secara umum terdiri atas 2
1.
Pelaksanaan fungsi kepolisian
kendala yaitu kendala internal
dalam
dan
mempengaruhi
kendala
eksternal.
frekuensi tindak pidana di
Kendala
wilayah
keterbatasan jumlah personel
hukum
kepolisian
internal
sektor sojol belum efektif, hal
Polisi,
ini
kurang tegas dalam upaya
ditinjau
dari
naiknya
Kepolisisan
meliputi
frekuensi tindak pidana pada
penegakan
tahun 2014,2015 sampai 2016
Kurangnya kesadaran hukum
yang mengindikasikan bahwa
dari petugas Polisi sendiri
keamanan
dalam
dan
ketertiban
hukum
dinilai
upaya
dan
menaati dan
belum terwujud secara nyata
mematuhi
dalam
berimbas pada tidak efektifnya
masyarakat,
karena
hukum
yang
tindak pidana yang begitu
upaya
penegakan
hukum
banyak
dalam
masyarakat.
Adapun
eksternal
meliputi
demikian,
terjadi.
meskipun
penulis
juga
kendala
menyimpulkan
bahwa
kesadaran hukum masyarakat
walaupun
tindak
yang
pidana
frekuensi dipengaruhi
oleh
minim
dan
Tingkat
partisipasi masyarakat untuk
18
ikut serta andil dalam upaya
menjadi uswatun hasanah bagi
penegakan hukum yang masih
masyarakat.
kurang B. Saran 1.
Memperbaiki
sistem
pengawasan
di
Badan
Kepolisian,
agar
supaya
oknum Polisi yang di duga melakukan terhadap
pengabaian terjadinya
tindak
atau
tidak
pidana
melaksanakan fungsinya dan menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya
untuk
meningkatkan
lebih tindakan
preventif dan represif. 2.
Aparat penegak hukum dalam hal ini Petugas Kepolisian diharapkan upaya
untuk
memaksimalkan meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat, tidak
dengan
melaksanakan
sekedar penyuluhan
hukum dan upaya sosialisasi formal lainnya, namun juga secara pribadi menaati dan menerapkan nilai-nilai hukum di dalam masyarakat dengan baik dan benar sehingga dapat
19
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Arief, Barda Nawawi dan Muladi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT. Alumni, 2005 Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Chazami, Adami. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012 Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984 Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2012 Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012 Sudarto, Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990 Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1992 Setiadi, Adi. Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013 Suyono, Yoyok Ucuk. Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013 Tongat. Hukum Pidana Materiil, Malang: UMM Press, 2003 Basri, Reiza Anugrah. Fungsi Patroli Polisi dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar. 2014 Hamzah, Andi. Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Purwodarminto, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986 Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. 20
Internet/Sumber lain: /12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1 www.akronima.com/wiki/turjali www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibmas-keamanan-ketertiban masyarakat.html melianamabespolri.blogspot.com/2012_03_01.archive.html?m=1 metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html?m=1
21
BIODATA PENULIS
NAMA
: AISAH DEVI DWI YANTI
TEMPAT TANGGAL LAHIR
: PALU, 15 DESEMBER 1996
ALAMT
: JL. UNTAD I, TONDO
EMAIL
:
[email protected]
NOMOR TELEPON/HP
: 082388386726
22
