UPAYA PENEGAKAN HUKUM APARAT KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN Studi Kasus di Kepolisian Resor Surabaya Selatan
SKRIPSI
Oleh : RENI PRISTIYANI NPM. 0671010080
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SURABAYA 2010
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan
rahmat
dan
karunia-Nya,
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul : Upaya Penegakan Hukum Aparat Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan Studi Kasus di Kepolisian Resor Surabaya Selatan. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Di samping itu dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum dalam mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, MP., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 3. Bapak Soetrisno, S.H., M.Hum selaku WADEK II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur yang ramah dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa ataupun memberikan saran kepada mahasiswa.
iv
4. Bapak Subani S.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur. 5. Prof. Dr. Wahyono, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama yang selalu memberi kemudahan dan solusi kepada penulis. 6. Ibu
Wiwin Yulianingsih,
S.H.,
M.Kn.,
selaku
Dosen Pembimbing
Pendamping yang selalu memberikan dukungan, masukan, dan kesabaran dalam memberikan pengarahan terhadap penulis. 7. Bapak Eko Wahyudi, S.H., Fauzul S.H.I., M.Hum, serta Ibu Yana Indawati, S.H, M.Kn dan Mas Anienda Tien. F, S.H., MH yang selalu bersikap fleksibel dan tidak terkesan formil kepada mahasiswa-mahasiswanya sehingga menjadikan penulis lebih terbuka dalam berkomunikasi. 8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur yang sabar dan ramah dalam melayani mahasiswa/i. 10. Kedua Orang tuaku, yakni Mudayani selaku Ayah dan Suciati selaku Ibu, yang selalu memberikan bantuan, doa, saran dan kritik, serta dukungan di setiap langkah yang penulis kerjakan. Thank you for love and goodness light my days, and sharing your life and stories with me. 11. Kakek dan Nenekku yang tercinta, yang selalu sabar dalam menuntun dan membimbing penulis agar selalu mensyukuri segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh ALLAH SWT.
v
12. Kakak dan Adikku yang selalu ada in times of need dan yang selalu membuat penulis lebih berfikir dewasa dalam menilai dan melakukan segala hal. Thanks for being there. 13. Teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2006, khususnya Maya Dyah, Leny Eka, Gheza Dorkas, Hartyan Romanda, Ruben, Rio, Adi Adrian, Pringgo, Wawan, Yudi dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum yang selalu ada dihati yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu. 14. Especially for Novy ”Mpot” Rachmawati, Lucia ”Oneng” Eirene, Ainur ”Adek” Rizqi, Dony ”Oom” Eko Setiawan, Wahib ”Abang” Syarif, Fajar ”Boss” Amin, I Putu ”Gembel” Satrya Dharma, Rudy ”Kirunz” Setiawan, dan Sigit ”Kolonk” Purnomo yang sudah menjadi sahabat terbaik dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini yang selanjutnya.
Surabaya, Mei 2010
Penulis
vi
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .
ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI ............
iii
KATA PENGANTAR ..............................................................................
iv
DAFTAR ISI ............................................................................................
vii
DAFTAR TABEL ....................................................................................
x
DAFTAR GAMBAR ................................................................................
xi
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................
xii
ABSTRAK ................................................................................................
xiii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ........................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ..................................................................
4
1.3. Tujuan Penelitian ..................................................................
5
1.4. Manfaat Penelitian ………………………………………….
5
1.5. Kajian Pustaka ………………………………………………
6
1.6. Metodelogi Penelitian .............................................................
9
BENTUK UPAYA PENEGAKAN HUKUM APARAT KEPOLISIAN ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN
vii
2.1. Aparat Kepolisian Sebagai Penyelidik dan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan ........................................................................
15
2.1.1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan ...................
19
2.1.2. Data Kriminalitas Mengenai Perdagangan Anak Perempuan di Kepolisian Resor Surabaya Selatan ..
24
2.1.3. Skema Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan ...............................
25
2.1.4. Uraian Skema Proses Penyidikan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak ..........................
26
2.1.5. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Aparat Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan ...................................................
28
2.2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak ......................
31
2.2.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan
Korban
Perdagangan
Anak
Yang
Terdapat dalam Instrumen Hukum Nasional ..........
BAB III
33
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN 3.1. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak ...........................
viii
40
3.2.
Pertanggungjawaban
Pidana
Pelaku
Perdagangan
Perempuan .......................................................................
Anak 41
3.3. Kasus Perdagangan Anak Perempuan Di Wilayah Kepolisian Resor Surabaya Selatan 3.3.1. Fakta Hukum ........................................................
44
3.3.2. Pertimbangan Hukum ............................................
45
3.3.3. Analisa Hukum .....................................................
47
3.4. Faktor-Faktor Anak Perempuan Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .............................................
48
3.5. Sanksi Pidana Pelaku Perdagangan Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana ..............................................
BAB IV
53
PENUTUP 4.1. Kesimpulan .......................................................................
60
4.2. Saran .................................................................................
61
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
ix
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UndangUndang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 (untuk selanjutnya disingkat Keppres RI No. 36 Th. 1990) tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Perdagangan orang bukanlah hal baru di zaman ini sebelum merdeka pun sudah banyak terjadi dalam bentuk perbudakan. Perdagangan orang sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Lebih ironis lagi bahwa
2
praktik perdagangan orang ini ternyata banyak terjadi di negara ini. Orang sebagai “obyek dagang” dalam transaksi ini yang mayoritas adalah anak perempuan. Berbagai survei, penelitian, dan pengamatan menunjukkan kasus perdagangan orang cenderung meningkat dan kian memprihatinkan. Dewasa ini perdagangan anak perempuan sering di jumpai dalam bentuk prostitusi, tenaga dan bekerja, pengemis, dan sebagainya yang terjadi pada wanita dan anak-anak. Kenyataannya, dalam masyarakat sekarang ini banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap anak, contoh yang paling konkrit sering kita jumpai di perempatan jalan. Kita melihat banyak anak-anak perempuan yang mengemis maupun mengamen di jalanan. Berkaitan dengan persoalan tersebut di atas bahwa anak-anak yang dipakai sebagai obyek eksploitasi tenaga dan bekerja, ada pula yang di pakai sebagai obyek eksploitasi seksual komersial. Tindak pidana perdagangan anak perempuan ini sudah ada aturan yang lebih khusus mengaturnya, akan tetapi aparat penegak hukum belum sepenuhnya merespon dengan baik, seperti halnya kasus yang terjadi khususnya di Surabaya ditemukan fakta-fakta tindak eksploitasi anak perempuan di bawah umur 18 tahun oleh beberapa orang untuk dipekerjakan di tempat-tempat hiburan atau prostitusi yang khususnya berada di kawasan gang Doli Surabaya. Pekerja anak perempuan dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk unruk anak merupakan masalah yang kompleks, berdimensi sosial, ekonomi dan budaya, karena dipengaruhi faktor kemiskinan, lemahnya pencatatan
3
kelahiran, faktor pendidikan, faktor budaya, perkawinan dini, pekerjaan menyerupai perbudakan, kebijakan hukum yang bias gender. 1 Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat kepolisian dalam melindungi korban perdagangan anak belum maksimal. Upaya yang mereka lakukan bisa dikategorikan hanya penangganan sesaat, temporer, dan justru tidak memperhatikan trauma psikis dan gangguan psikologis yang besar kemungkinan menimpa korban perdagangan anak. Dampak yang diderita pasca menjadi korban perdagangan anak, yaitu mereka mengalami trauma sehingga tidak mau untuk diajak berkomunikasi dengan orang lain, perasaan malu dan menyesali diri sendiri secara berlebihan, serta mengalami rasa sakit akibat tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh germo atau oleh orang yang menyewanya. Untuk itu, maka diperlukanlah suatu perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai korban perdagangan, karena anak adalah harapan bangsa dan calon penerus cita-cita bangsa. Upaya perlindungan terhadap anak-anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak itu dewasa. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh, seperti yang tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disingkat UU No. 23 Th. 2002), yang menentukan : “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. non-diskriminasi; 1
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 84-89
4
b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Dewasa ini diperkirakan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran
hak-hak
anak
semakin
banyak,
anak-anak
perempuan
membutuhkan suatu bentuk perlindungan khusus. Negara kita sebenarnya telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention On The Right of The Children) sebagai hasil Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keppres RI No. 36 Th. 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya dilaksanakan dan diterapkan secara efektif, kesigapan aparat pemerintah dan aparat hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah : 1. Apa bentuk upaya penegakan hukum aparat Kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan anak perempuan ? 2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak ?
5
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak ? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum aparat kepolisian terhadap perdagangan anak perempuan sebagai korban. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan anak perempuan. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan anak perempuan. 1.4. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah : a. Manfaat Teoritis 1. Dapat mengetahui bentuk upaya penegakan hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana anak perempuan. 2. Dapat
pengetahuan
dan
pemahaman
mengenai
bentuk
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan anak perempuan
serta
faktor-faktor
yang
menyebabkan
terjadinya
perdagangan anak perempuan. 3. Untuk pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya tentang kasus tindak pidana perdagangan anak perempuan.
6
b. Manfaat Praktis 1. Penelitian skripsi ini diharapkan diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengapa perdagangan anak perempuan perlu diberantas. 2. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukkan maupun saran bagi semua pihak, baik kepada pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam menanggani tindak pidana perdagangan anak perempuan. 1.5. Kajian Pustaka Sehubungan dengan kajian tentang masalah upaya penegakan hukum aparat Kepolisian dalam menangani tindak pidana perdagangan anak, maka dapat dikemukakan konsep-konsep berikut ini. a. Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto, arti penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk meciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di indonesia kecendrungannya adalah demikian.2 Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang.yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukm dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.3 2
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 3 3 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, h. 15 dan 24-29
7
Suharto yang dikutip oleh R. Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat.4 b. Tindak Pidana Perdagangan Anak Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.5 Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsurunsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana, yakni antara lain6 : 1. Kelakuan atau akibat (perbuatan). 2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 4. Unsur melawan hukum yang obyektif. 5. Unsur melawan hukum yang subyektif”. 4
R. Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997, h. 18 5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 54 6 Ibid, h. 63
8
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) juga menyebutkan mengenai pengertian dari perbuatan pidana, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat (1), ”barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana”, akan tetapi tentang penentuan perbuatan menganut Azas Legalitas yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Secara konseptual perdagangan anak perempuan dapat dipahami sebagai suatu aktifitas yang meliputi proses perekrutan, pengangkatan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, yaitu penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi ataupun memberi atau menerima bayaran serta manfaat tertentu sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain yang rentan tereksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi disini meliputi, eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga dan pekerja, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh.7 Sampai sekarang, terdapat kecenderungan penyempitan makna perdagangan anak perempuan yang seringkali hanya dilihat dari aspek pelacuran. Padahal fakta menunjukkan bahwa perdagangan anak 7
Ahmad Sofian, et al, Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak: Kasus Sumatera Utara, dalam Setiadi dan Wini Tamtiari (ed.), Cetakan I, PSKK UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta, 2004, h. 9
9
perempuan bukan hanya untuk tujuan pelacuran, tapi memiliki makna yang luas. Hal ini tidak terlepas dari tingginya permintaan terhadap anakanak untuk berbagai tujuan.8 c. Pertanggungjawaban Pidana Hukum
pidana
menentukan
yang
dinamakan
dengan
pertanggungjawaban pidana yang dibatasi dengan ketentuan-ketentuan UU pertanggungjawaban menjurus pada pemidanaan petindak. Jika telah menentukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang ditentukan dalam UU dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan. Asas pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidanakan jika tidak ada kesalahan.9 Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai ”toerker
baarheid
criminal
resposibility,
criminal
liability”.
Pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.10 1.6. Metodelogi Penelitian Hukum A. Jenis Dan Tipe Penelitian Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan “metode penelitian hukum normatif”, yaitu mengkaji
8
Ibid. h. 11-12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 153 10 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, h. 221 9
10
hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang”.11 Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.12 Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum diskriptif. B. Sumber Data Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. “Data Sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundangundangan”.13 a. “Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat secara umum (perundang-undangan) atau
mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)”.14 Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa perundang-undangan : 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 194 11
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52. 12 Ibid, h. 50. 13 Ibid, h. 151. 14 Ibid, h. 82.
11
2. Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang. Berdasarkan teori diatas, maka Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah : 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana; 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana; 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 6) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia; 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia; 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; b. ”Bahan Hukum Sekunder, yaitu : Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik)”15
15
Ibid, h. 82
12
c. ”Bahan Hukum tersier, yaitu : bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (contohnya : Rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia)”.16 C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan, dengan cara mempelajari bukubuku, Undang-undang, KUHP, Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan tindak pidana perdagangan anak khususnya anak perempuan. D. Metode Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.17 E. Sistematika Penulisan Skripsi dengan judul ”Upaya Penegakan Hukum Aparat Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan Studi Kasus di Kepolisian Resor Surabaya Selatan”, dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :
16 17
Ibid, h. 82 Ibid, h. 127
13
Bab I, adalah merupakan Pendahuluan dan di dalamnya menguraikan tentang ltar belakang masalah dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada Kajian Pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, yang kemudian diuraikan definisi yang berkaitan dengan judul di atas. Selanjutnya diuraikan tentang Metode Penelitian yang merupakan salah satu syarat mutlak dalam setiap penelitian, yang intinya mengemukakan tentang jenis dan tipe penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data, dengan pertanggungjawaban sitematika. Bab II, merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah yang ada pada bab I, yaitu: bentuk upaya penegakan hukum aparat kepolisian atas tindak pidana perdagangan anak perempuan, yang meliputi : proses penyelidikan dalam tindak pidana perdagangan anak perempuan, proses penyidikan dalam tindak pidana perdagangan anak perempuan, skema proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan anak perempuan, uraian skema proses penyidikan terhadap korban tindak pidana perdagangan anak perempuan, kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana perdagangan anak perempuan. Serta membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban tindak pidana perdagangan anak.
14
Bab III, berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua dan ketiga, yaitu: pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan anak perempuan, kasus perdagangan anak perempuan di wilayah Kepolisian Resor Surabaya Selatan, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak, khususnya anak perempuan. Bab IV, mengakhiri semua pembahasan dan analisa dari keseluruhan bab sebelumnya (dari bab I, II, dan III), maka pada bab ini dapat dibuat bebrapa kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan beberapa hal sebagai masukan tentang hal-hal mengenai upaya penegakan hukum aparat kepolisian dalam tindak pidana perdagangan anak perempuan yang diangakat dalam penelitian ini.
