Memahami Untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Suryohadi Djulianto

Memahami Untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi

BPPK, Jakarta 18-19 September 20081

?

KORUPSI

Menurut berbagai hasil survei nasional & internasional, gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu mutu pelayanan publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu negara menjadi tujuan invesor)

IPK, Indeks Persepsi Korupsi - TI

Skor 2.3

Ranking 143 dari 179 negara

Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis – World Bank

Perlu 12 prosedur, 151 hari, dan biaya 130,7% dari income perkapita

Sbg pembanding : Korsel juga dg 12 prosedur, hanya perlu 22 hari & biaya 17,7%

PERC

Skor 8.03

Predikat negara kedua terkorup di Asia

Global Competitiveness Index dr WEF

Skor 4.26

Ranking ke-50

The World Competitiveness Scoreboard 2006 - IMD

Kita di posisi/ranking 59, hanya satu tingkat di atas Venezuela.

Studi LPEM – FEUI 2005

Kita perlu 16 hari hanya untuk mengurus izin keselamatan kerja, 26 hr untuk izin gangguan, 27 hr untuk izin prinsip, ….43 hr untuk izin lingkungan hidup

Kondisi Korupsi di Indonesia Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor diberbagai tingkatan pusat dan daerah, disemua lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes)

Tahun 2005, CPI Indonesia adl 2,2 ( ranking ke 137 dari 159 negara ). Tahun 2006, CPI Indonesia 2,4 (ranking 130 dari 163 negara). Tahun 2007, CPI Indonesia 2,3 (ranking 147 dari 179 negara)

Korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan 3 pemberantasan korupsi.

KORUPSI sebagai sebuah perilaku yang menyimpang • Pemborosan, inefisiensi • ‘Ungkapan terima kasih’ atas jasa yang memang seharusnya diberikan • Tidak menghargai waktu • Memperlambat/menghambat pelayanan untuk mendapatkan uang/’ongkos administrasi’ • Aneka ‘biaya pendidikan’ sekalipun dikatakan SPP gratis • Perencanaan kegiatan dibuat dengan ‘pertimbangan’ tertentu • Mem-proyek-kan kegiatan rutin instansi pemerintah • dll. Perilaku ini telah dianggap sebagai perilaku yang wajar/biasa dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari.

Definisi pelayanan publik (wikipedia) : • Pelayanan publik atau pelayanan umum = segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Korupsi, Kemiskinan, & Investasi Korupsi bukan hanya menjadi masalah bagi pemerintah/penegak hukum, tapi juga menjadi masalah besar bagi dunia usaha. 1. 2.

3. 4.

Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995) dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak dari pada negara-negara yang dianggap lebih rentan terhadap kegiatan korupsi (Campos dan Pradhan, ADB) Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing (Shang, ADB) Berdasarkan survei di berbagai negara, disimpulkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi adalah negara miskin (Rizal Malik, Sekjen Transparency International Indonesia) US$ 3,8 Miliar Hengkang Selama Triwulan I-2008

Indonesia tdk berdaya menyetop derasnya dana yang mengalir keluar negeri (Kontan 5 Mei 2008)

Adakah Korelasi antara Mutu Tata Kelola Pemerintahan (governance) & Hasil Pembangunan ? • Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton,1999 : kenaikan satu standar deviasi salah satu indikator pemerintahan menyebabkan kenaikan antara 2,5 sampai 4 kali pendapatan per kapita; 2,5 sampai 4 kali penurunan angka kematian bayi; dan 15% - 25% kenaikan tingkat melek huruf. • Beberapa penelitian lain menunjukkan hubungan kausalitas positif antara efisiensi birokrasi dan menurunnya tingkat korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Bagi Indonesia, relevansi konsep ini menjadi sangat tinggi setelah banyak pihak menyalahkan ‘bad/poor governance’ sebagai faktor penyebab utama negara ini menjadi negara Asia yang mengalami dampak terburuk krisis moneter 1997.

Survei Integritas Pelayanan Publik 2007 – KPK Survei di 30 instansi pusat yang berlokasi di Jabodetabek terhadap : • pengguna langsung unit layanan publik dalam 1 tahun terakhir • Individu yang mewakili dirinya sendiri ataupun Individu yang mewakili suatu institusi (tidak termasuk calo) Simpulan :  Untuk skala 1-10, Skor rata-rata Integritas Total Sektor Publik Indonesia Tahun 2007 = 5,53. (Skor Integritas di Korea tahun 2006 = 8.77)  Meskipun nilai rata-rata potensi integritas masih rendah, tetapi secara umum telah tersedia sistem dan lingkungan yang berpotensi mendukung terselenggaranya transparansi dan profesionalisme petugas dalam melayani masyarakat  Namun demikian, tersedianya sistem ini belum cukup untuk membendung terjadinya suap dalam pemberian layanan  45 % pengguna layanan publik memandang pemberian imbalan atau lainnya pada suatu instansi merupakan hal yang wajar (Masyarakat PERMISIF)  bahkan 100% dari responden yang memberikan imbalan dalam layanan cold storage DKP (Dep Kelautan dan Perikanan) menganggap pemberian imbalan merupakan hal yang wajar.  Tingginya toleransi masyarakat terhadap korupsi di pelayanan publik berbeda di setiap unit layanan artinya pada unit layanan tertentu memang sudah sangat terbiasa dan wajar menerima imbalan dari pengguna layanan publik.

Lemahnya pengendalian, SOP (kelemahan sistem)  Ketidakmampuan menilai kualitas kinerja organisasi  Akses informasi yang tertutup/terbatas  Ketidakpedulian, dan apatisme Tidak adanya hukuman atau hukuman yang sangat ringan Bagi pelanggar peraturan organisasi

Penyebab Korupsi

Opportunity

The Fraud Triangle Incentive/ Pressure • •

• •

masalah keuangan; masalah obat terlarang, judi, perselingkuhan dan sejenisnya; tekanan di lingkungan kerja; tekanan lain

• • • • • • • •

Rationalization /Attitude

Sikap permisif thd perilaku koruptif Kantor berutang pada saya Saya hanya meminjam dan akan dikembalikan Tidak ada seorangpun yang akan dirugikan Ingin dihargai lebih Untuk tujuan baik Saya telah banyak berjasa kepada negara Orang lain juga melakukan hal yang sama, dll

Pengertian Korupsi Berdasarkan UU 30 Tahun 2002 • Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU 31 / 1999 jo UU 20 / 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – pasal 1 UU 30 Tahun 2002. • Didalam undang-undang tersebut kita dapat melihat berbagai-bagai delik yang dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi

10

Rumusan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001) Delik yg terkait dg kerugian Pasal 2(1); 3 keuangan negara Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Delik pemberian sesuatu/janji Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 6(2); Ps 12 c,d Delik Penggelapan dalam Pasal 8; 9; 10 a,b,c Jabatan Delik Perbuatan Pemerasan Pasal 12 huruf e,f,g Delik Perbuatan Curang

Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

Delik Benturan kepentingan Pasal 12 huruf i dalam Pengadaan

Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)

Delik Gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C

Selama ini sebagian masyarakat memandang korupsi hanya sebagai delik tindak pidana (TPK), hal ini mendorong strategi pemberantasan yang sifatnya represif saja.

Gratifikasi

Pasal 12 B jo 12 C UU 31/1999 jo UU 20/2001 Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (Pembalikan beban pembuktian) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .

GUNUNG ES KORUPSI • lokasi :

• pemasok anggaran • pengguna anggaran, • disparitas pendapatan • manusia (berjiwa koruptor) • barang (asset neg, br sitaan) • kegiatan : • proyek pembangunan • pengadaan barang / jasa • perijinan / yan publik

TPK

CORRUPTION HAZARDS (CH)

POTENSI MASALAH PENYEBAB KORUPSI (PMPK)

Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat : • Desire to Act • Ability to Act • Opportunity • Suitable Target

Kelemahan bangsa • Kesisteman • Kesejahteraan / Pengghasilan • Mental / moral • Internal, sosial, self control • Budaya ketaatan hukum 13

Ps. 1 butir 3 UU No. 30/2002 Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk : mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikanpenyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat

Tugas

(Pasal 6)

UU No. 30 Tahun 2002

Koordinasi (Pasal 7)

Supervisi (Pasal 8)

Penyelidikan, Penyidikan, & Penuntutan (Pasal 11)

Pencegahan (Pasal 13 )

Monitoring (Pasal 14 )

•

TIGA PILAR PENCEGAHAN

Pemerintah

1. Monitoring kajian sistem yang berpotensi Korupsi – Reformasi Birokrasi (Civil Service Reform) dan Reformasi Sektor Peradilan (Judiciary Apparatus Reform) 2. Memperkuat kapasitas anggota DPRD 3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 4. Pelaporan/Penetapan Status Gratifikasi

•

Swasta – – –

•

Etika Bisnis (Good Corporate Governance) E-Procurement (e-Announcement) Island of Integrity

Masyarakat 1. Pelayanan Publik 2. Pendidikan Anti-Korupsi 3. Peran serta Masyarakat/Laporan - Koalisi Masyarakat Anti Korupsi - Sanksi Sosial

Upaya Represif (hingga Juni 2008) Penanganan Kasus/Perkara TPK oleh KPK (2004-2008) 80 70

70 60

53

50 36

40 30

29 23

10 0

27 19 17

20 2 2 0 0 2004 Penyelidikan

35 24

23 15 14

19

22 23

15 17

11

5 4 2005 Penyidikan

2006 Penuntutan

2007 Inkracht

2008 Eksekusi

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara PNBP dari Penanganan TPK yang Telah Disetor ke Kas Negara per 31 Juli

Jasa Giro: Rp1,246 M (0,30%)

Total PNBP :

Rp422.240.741.189,00.

Hasil Denda: Rp4,400 M (1,04%) Uang Sitaan Hasil Korupsi: Rp23,294 M (5,93%)

Uang Pengganti TPK: Rp392,983 M (93,07%)

Tugas Koordinasi

UU No. 30 Tahun 2002

(Pasal 7)

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang: a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tpk b. Menetapkan sistem pelaporan dlm kegiatan pemberantasan tpk

Kejaksaan BPK

c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tpk d. Melaksanakan dengar pendapat & pertemuan dg instansi terkait e. Meminta laporan instansi terkait ttg pencegahan tpk

Kepolisian

BPKP Inspektorat LPND Itjen Dep

Bawasda

Tugas Supervisi

UU No. 30 Tahun 2002

(Pasal 8)

Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang: Kepolisian

Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan thd instansi yg menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dg pemberantasan tpk, dan instansi yg melaksanakan pelayanan publik

Mengambil alih penyidikan atau penuntutan thd pelaku tpk yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan

BPK Itjen Dep

Kejaksaan BPKP Bawasda

Departemen, LPND, Kementerian (pelayanan publik)

Kepolisian Kejaksaan Pasal 9, 10

(1)

Tugas Pencegahan

UU No. 30 Tahun 2002

(Pasal 13)

KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb: Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan harta kekayaan penyelenggara negara Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi

Depdiknas & semua Lemb. pendidikan lain

Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan

Media Massa, LSM, Lemb keagamaan Masy umum

Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tpk

Luar negeri

Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat umum Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tpk

Pendidikan antikorupsi • Materi pendidikan atikorupsi SD, SMP, SMU • ToT Mahasiswa dan matakuliah antikorupsi • Kampanye, sosialisasi, pendidikan masyarakat

UU No. 30 Tahun 2002

Tugas Monitoring

(Pasal 14)

KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb: Melakukan pengkajian thd sistem pengelolaan administrasi

di semua lembaga negara & pemerintah

Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi

Kepada semua pimpinan lembaga negara & pemerintah

Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan

Kepada : Presiden, DPR, & BPK

Mendorong Pelayanan Bebas KKN • • • •

Menetapkan Zona antikorupsi/island of integrity. Kode Etik (+komite Etika + sanksi) Pelaporan LHKPN dan Gratifikasi Perbaikan sistem berkelanjutan pada zona antikorupsi • Memahami pengertian korupsi • Pakta Integritas • Mengaitkan kinerja pegawai dengan pendapatan, misalnya dengan Tunjangan Kinerja Daerah, dan perjanjian kinerja.

Reformasi Birokrasi Perbaikan layanan publik • Sosialisasi dan bimbingan menuju good public governance • Island of Integrity - Pemda

Kerangka Waktu 2006

2007

2008 Lainnya

Kejaksaan

TNI

350.000 orang

POLRI

350.000 orang

17.00025.000 orang

2009 dst More Reform

Penerimaa n Negara Meningkat

Pertanahan BKPM Investasi Meningkat

Dep keuangan

62.000 orang

Menpan 400 orang

BPK MA KPK

3.5009.000 orang

27.000 orang

Kepastian Hukum Meningkat & Kebocoran Menurun

Reformasi sbg Bagian dari proses manajemen planning

ng

contr

organizi

olling

 Reformasi bukanlah sesuatu yang luar biasa, namun merupakan bagian dari proses manajemen yang berkelanjutan.  Reformasi menjadi sebuah keharusan karena proses evaluasi terlambat dan pelaksanaan program tidak pernah di-adjust selama 30 th, sehingga mengakibatkan terjadinya distorsi dan semakin lebarnya jarak antara harapan masyarakat dengan kenyataan/ capaian.

di

re

ct

in

g

sta

n ffi

g

Reformasi sbg Bagian dari proses manajemen …  Secara politis bahkan sering dikatakan bahwa pemerintah telah gagal memenuhi harapan rakyatnya, dan kemudian makin tergiring menuju peran sebagai ‘penguasa’ dengan memaksakan kehendaknya. • Reformasi birokrasi adalah sebuah upaya progresif (bukan radikal) yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembalikan fungsi dan perannya sebagai ‘serving and protecting agency’.

Tahapan Reformasi Birokrasi 1

Kenali keinginan masyarakat apa keluhan masyarakat (public complaints) atas layanan yang mereka terima ? Apa harapan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan kinerja institusi ?

2

Customer oriented!

Business Process (pelaksanaan tupoksi) Analisis dan reviu atas business process yang existing Rumuskan kembali business process yang berorientasi pada kepentingan/ kehendak publik dan ditetapkan dengan ‘key performance indicator’/KPI yang SMART

3 4

Manajemen Sumber Daya : SDM, Keuangan, & Fasilitas Quick Win !!

Public support & public trust

Paradigma yg salah.. • Reformasi birokrasi = perbaikan penggajian pegawai negeri • Hal ini menjadi semacam promosi yang kontra produktif terhadap ide reformasi birokrasi itu sendiri. • Sebetulnya, reformasi birokrasi jauh lebih luas daripada itu. • Hasil survei TII tentang IPK Indonesia 2006 atas pertanyaan “Apakah gaji yang rendah penyebab tingginya tingkat korupsi? “ 