ADOPSI KONVENSI UNCAC (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS CORRUPTION) TERHADAP KEBIJAKAN CHINA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI ( )

eJournal Ilmu Hubungan Internasional 2014, 2(3), : 843-856 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2014

ADOPSI KONVENSI UNCAC (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS CORRUPTION) TERHADAP KEBIJAKAN CHINA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI (2006-2014) M. Aidil T.W1 1002045146 Abstract The results showed that during 2006-2014 the Chinese government has adopted and implemented the three rules of the UNCAC convention; Law of the People's Republic of China on Anti-Money Laundering, which came into effect on January 1, 2007 This is China's first law aimed at preventing and monitoring of money laundering. On May 31, 2007, the Chinese government agreed to establish the National Bureau of Corruption Prevention to further strengthen efforts to prevent corruption and to launch international cooperation and assistance in preventing corruption and the criminal law on the criminalization of bribery of foreign public officials and international organizations on 1 May of 2011, was done as a response to public concerns that corruption which is now no longer growing domestic problems but also are transnational and organized that can threaten economic growth, because it often involves a foreign corporation in which China's current foreign organization entered more into the market, and officials also fear that the presence of these foreign entities will increase the likelihood of money laundering and terrorism financing in China is of course a threat to economic development that resulted in the number of assets that were taken out of the country by the corrupt. That could make Chinese investors leave, but it also has implications for the stability of the security of the State, because of the rampant corruption that continues to this can lead to a public outcry due to the emergence of the Chinese public distrust of the government in power that can lead to chaos and even a coup Keywords : China, Corruption, Uncac Pendahuluan Korupsi telah menjadi isu sosial dan politik utama di China sejak tahun 1978 ketika otoritas China mulai menerapkan kebijakan "reformasi dan keterbukaan". Dimana terjadi hubungan yang kontroversial antara kekayaan dengan kekuasaan. Melalui slogan“menjadi kaya itu mulia” (zhi fu shi guangrong/to get rich is glorius) pemimpin reformasi Deng Xiaoping mendorong rakyat China untuk 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournalIlmuHubungan Internasional, Volume 2 , Nomor 3 , 2014 : 843-856

melakukan yang terbaik dalam tiap aktivitas ekonomi mereka, namun seruan menjadi kaya tersebut disalahartikan menjadi korupsi. Dengan keadaan semacam ini kemudian disiasati oleh sejumlah pengusaha swasta dengan cara memanfaatkan relasi dengan pejabat untuk melancarkan bisnisnya atau yang dikenal dengan tradisi guanxi (koneksi) yaitu hubungan antar individu yang didasari oleh kepercayaan dan merupakan faktor penentu kunci keberhasilan bisnis. Tradisi ini begitu mengakar di kalangan masyarakat China yang menjadi salah satu penyebab begitu meluasnya korupsi. (http://bit.ly/13Q4Ou) Pasca reformasi ekonomi tersebut para pemimpin China berusaha untuk menghilangkan budaya korupsi yang sudah sangat mengakar dengan memberikan prioritas utama dalam menerapkankerja anti-korupsi melalui agenda serta memperkuat upaya-upaya antikorupsi. Tapi efektivitasnya masih sangat rendah, karena hingga sekarang fenomena korupsi masih sangat tinggi di China, dan saat ini dipandang sebagai salah satuperhatian publik yang serius selain masalah pengangguran.(http://www.ceip.org) Dimana hingga saat ini China masih termasuk salah satu negara yang tindak pidana korupsinya masih tinggi. Pada tahun 2006 tingkat korupsi China bisa dikatakan buruk karena hanya memperoleh skor 3,3 dan menduduki peringkat 70, dan di tahun 2007-2011 terjadi pasang surut dalam skor korupsi di China. Sedikit perbaikan terjadi di tahun 2013 dimana China memperoleh skor 4,0 naik satu poin dari tahun 2012 dengan skor 3,9. Walaupun skor koupsi di China mengalami penigkatan tetapi peringkatnya malah mengalami penurunan dari peringkat 70 di tahun 2006 hingga terpuruk di posisi 80 pada 2012-2013. Ini menggambarkan pemberantasan korupsi di China berjalan lambat dan praktek korupsi masih merajalela. (Transparency Internasional.org) Masih tingginya tingkat korupsi di China bisa dilihat dari banyaknya kasus kasus korupsi yang bernilai fantastis, Seperti contoh kasus yang menimpa Bo Xilai (64 tahun), mantan Ketua Partai Komunis Cina (PKC) wilayah Chongqing dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan di Jinan, Provinsi Shandong karena terbukti bersalah dalam kasus suap, penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan. Selain dihukum kurungan, Bo juga kehilangan hak-hak politik seumur hidup dan semua aset pribadinya disita negara.Bo dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Jinan karena terbukti menerima suap sebesar RMB 20,44 juta (US$ 3,34 juta atau sekitar 30,3 milyar rupiah) baik langsung atau tidak langsung lewat istrinya Bogu Kailai dan putranya Bo Guagua dari tahun 1999-2012 ketika Bo Xilai menjabat sebagai Walikota dan Ketua PKC wilayah Dalian, gubernur provinsi Liaoning dan menteri perdagangan.) Kemudian pada 15 juli 2013 terjadi kasus penyuapan yang dilakukan oleh kepala divisi perusahaan farmasi asal Inggris yang berada di China yaitu GlaxoSmithKline yang dituduh mentransfer uang sebesar US$ 489 juta kepada sejumlah konsultan dan agen perjalanan untuk menyuap para pejabat pemerintah, dokter dan rumah sakit untuk mendongkrak penjualan dan harga obat mereka, saat ini wakil presiden yang merangkap sebagai manager Liang Hong telah ditahan 844

Adopsi Konvensi UNCAC Terhadap Kebijakan China (M. Aidil T.W)

untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan pimpinan utama GlaxoSmithKline Mark Reilly dan Steve Nechelput masih dalam pencekalan untuk keluar China. (www.bbc.co.uk/indonesia) Dengan masih begitu besarnya korupsi di negara China dari tingkatan atas sampai kebawah membuat Cina mengalami kerugian negara akibat korupsi dalam periode 2001-2010 mencapai US$2,74 triliun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan juga dari akibat money laundry, penghindaranpajak penghasilan, pembayaran bea cukai, hingga penghindaran pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh para koruptor. Melihat kejahatan korupsi yang marak dansekarang telah berkembang bahkan menjadi kejahatan lintas negara (transnational crime) hal ini mendorong PBBagar membentuk instrumen hukum internasional yang efektif untuk melawan tindak pidana korupsi. Maka dibentuklah konvensi anti korupsi atau UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) danpada tanggal 31 Oktober 2003, ke-58 Majelis PBB resmi mengadopsi Konvensi PBB melawan Korupsi.Ini adalah dokumen hukum pertama untuk membimbing kampanye anti-korupsi internasional, yang bertujuan untuk mencegah dan menindak korupsi dan memperkuat kerjasama internasional melawan para koruptor serta memainkan peran penting dalam mempromosikan kerangka kerja anti-korupsi di berbagai negara dan memperkuat kerjasama kerjasama anti-korupsi di masyarakat dunia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif, yaitu menjelaskan alasan pemerintah China dalam mengadopsi konvensi UNCAC kedalam kebijakan anti korupsi nasional. Data yang disajikan merupakan data sekunder yang diperoleh dari telaah pustaka, yakni dengan mengumpulkan data data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang dibahas seperti buku, surat kabar atau majalah, dan situs situs internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif, sedangkan data kuantitatif dipergunakan untuk memperkuat analisis kualitatif. Kerangka Dasar Teori 1. Kebijakan Publik istilah kebijakan penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Bagi para policy makers (pembuat kebijakan) orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan. definisi kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. (Solichin Abdul Wahab, 2004: 1-2) Dengan kata lain, kebijakan publik muncul dikarenakan adanya sebuah isu yang berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, mendapatkan prioritas dalam

845


agenda publik dan mempunyai dampak yang luas, sehingga isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dari isu tersebut maka dibuatlah kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah negara selaku pembuat kebijakan guna memecahkan masalah publik. (Dunn, 1998: 24) 2. Konsep Transnational Organized Crime kejahatan transnasional adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, dan sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Kejahatan transnasional jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian nasional semata-mata. Demikian pula sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-aspeknya sudah meliputi individu, negara, benda, publik dan privat. Sifatnya yang transnasional yang meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik, politik maupun bukan politik.(Bassiouni, 1986: 2-3) Dalam konsep Transnational Organized Crime bentuk kejahatan-kejahatan yang unsur transnasionalnya signifikan yaitu: Aircraft hijacking (pembajakan udara), Threat and use of force against internationally protected person(membahayakan dan menyerang orang yang dilindungi secara internasional), Taking of civilian hostage (membawa pengungsi sipil), Drug offence (penyalahgunaan obat-obatan terlarang), International traffic in obsence publication (peredaran publikasi pornografi), Destruction and or theft of national treasure (penghancuran dan atau pencurian harta karun suatu negara), Environmental protection (perusakan lingkungan), Theft of nuclear materials (pencurian bahan-bahan nuklir), Unlawfull use the mail (penggunaan surat secara melanggar hukum), Interference of submarine cables (perusakan kabel bawah laut), Falsifaction and counterfighting (pemalsuan mata uang), Bribery of foreign public officials (penyuapan pegawai publik asing) dan corruption (korupsi). (Bassioni, 1986: 3) Pembahasan A. Korupsi di China 1. Pertumbuhan Korupsi China Jumlah kasus korupsi di China meningkat pesat pada pertengahan 1980-an dengan rata-rata tahunan sebesar 2.500. Jumlah uang yang dilaporkan pulih per kasus nak dari Y4, 000 (US $ 1.700) di tahun 1984 menjadi Y42, 000 (US $ 4.900) satu dekade kemudian.Empat tahun kemudian pada tahun 1998, jumlah melebihi Y121, 000 (US $ 14.600), dan pada tahun 2007 Kejaksaan melaporkan dana yang telah kembali rata-rata lebih dari Y273, 000 (US $ 35.800). Sementara itu, Komisi Disiplin Inspeksi partai, yang memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan disiplin intra-partai, memberi sanksi sekitar 150.000 anggota partai tahun, sepertiga dari mereka karena pelanggaran yang berkaitan dengan korupsi. (http://.cnn.com) 846


Dalam melihat kejahatan korupsi yang terjadi di Cina, dapat didefinisikan secara luas ada tiga jenis tindak pidana korupsi yang umum terjadi diantaranya: Pertama, graft (peyuapan) yang mengacu pada kasus suap, penggelapan, dan pencurian dana publik. Graft melibatkan sesuatu yang bernilai yang diberikan untuk sesuatu hal yang fiktif dan diterima oleh pejabat publik untuk tujuan tidak jujur atau ilegal. Hal ini dilakukan oleh pejabat untuk menghabiskan uang atau menggunakan dana publik untuk kepentingan mereka sendiri. Kedua, Rent – seeking (memburu rente) mengacu pada semua bentuk perilaku korup oleh orang-orang dengan kekuatan monopoli yang biasa dilakukan oleh para elite penguasa maupun keluarga keluarga yang terdapat di lingkup elite. dalam prakteknya korupsi ini adalah dengan menjualbelikan jabatan publik yang dimiliki oleh pejabat publik guna memperoleh kekuntungan ekonomi yang sifatnya “koruptif” Ketiga, Prebendalism dapat diartikan sebagai proses menggunakan posisi pemerintahan untuk mencapai kepentingan personal, parokial, maupun kelompok. Hal ini terjadi pada saat pejabat publik yang sudah memiliki kemapanan, sehingga mendapatkan hak dan perquisites oleh kantornya. Dalam prakteknya dimana pejabat tersebut mengontrol kantor dan memberikan hak sewa atau pembayaran untuk kegiatan nyata atau palsu, dan organisasi yang berubah dari tempat kerja menjadi "bank sumber daya" di mana individu dan kelompok mengejar kepentingan mereka sendiri. Korupsi Prebendal tidak selalu harus tentang keuntungan moneter, tetapi juga termasuk perampasan perampasan hak resmi, transaksi backdoor, klientelisme, kronisme, dan nepotisme. (Xiaobo Lu,2000:14) 2. Karakteristik Korupsi di China Terjadi perubahan karakteristik korupsi di China, dimana pada tahun 1980an Korupsi di China terkonsentrasi di sektor dengan keterlibatan negara yang luas: proyek-proyek infrastruktur, penjualan hak pengguna tanah, real estate, pengadaan pemerintah, jasa keuangan, dan industri berat. Tidak adanya proses politik yang kompetitif dan pers bebas di China membuat sektor ini bahkan lebih rentan terhadap penipuan, pencurian, suap, dan suap. Pada tahun 2006 dari 3067 kasus korupsi menemukan bahwa sekitar setengah pejabat atau individu yang terlibat dalam korupsi terkait dengan proyek-proyek infrastruktur dan transaksi tanah. (www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=18110) Pasca China meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada tahun 2006, pemerintah telah memperkuat kebijakan anti-korupsi. Selain itu, pihak berwenang telah meningkatkan kerjasama internasional untuk memerangi karakteristik korupsi di China yang semakin bersifat transnational seperti memulihkan uang bahwa pejabat pemerintah yang korup telah menggelapkan luar negeri. Arus keuangan terlarang telah terbukti memperburuk ketidaksetaraan dan korupsi seperti dengan teknik pencucian uang yang merupakan karakteristik baru korupsi di China saat ini. Hal ini dapat terlihat dari arus keuangan negara yang keluar China secara illegal sejak tahun 2002 hingga 2007 terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan

847


dari US$ 67,498 million hingga mencapai US$ 112,056 million, terjadi penurunan saat memasuki tahun 2008 menjadi US$ 102,972 million, tetapi kembali terjadi kenaikan di 2009-2010 masing masing US$ 133,921 million dan US$ 165,860 million, dan akhirnya mengalami penurunan kembali di tahun 2011 sebesar US$ 151,348 million. (www.gfintegrity.org) B. Konvensi UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) 1. Profil UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) Korupsi merupakan kejahatan yang dapat memperlemah lembaga-lembaga demokratis, menghambat pembangunan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan pemerintahan. Serangan korupsi kepada lembaga-lembaga demokratis dapat dilakukan dengan mendistorsi proses pemilihan, menyesatkan aturan hukum, dan menciptakan birokrasi yang hanya Quagmire alasan hidup adalah meminta suap. Pembangunan ekonomi terhambat karena dapat menurukan para investor dari luar negeri yang akan menanamkan invenstasin investasinya di negara yang korup. (staff.ugm.ac.id/artikel/KorupsiChinaUpdate.pdf) Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya deklarasi untuk memberantas korupsi dalam (United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) yang diadakan oleh PBB pada tahun 2003. UNCAC ini digelar karena korupsi telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di suatu negara dan memberikan implikasi pula terhadap masyarakat internasional. Selain itu, korupsi berpotensi mengganggu Stabilitas dan keamanan masyarakat serta dapat memperlemah nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum. Melemahnya nilai-nilai ini, akan dapat membahayakan kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan (jeopardizing sustainable development). Dalam praktiknya, korupsi dapat menjadi mata rantai kejahatan yang terorganisasi (crime organized), pencucian uang (money laundering), dan kejahatan ekonomi (economic crime) lainnya. Bentukbentuk kejahatan besar yang muncul sebagai akibat dari korupsi ini dapat merusak prinsip-prinsip persaingan sehat (fair competition) dan menyuburkan persaingan tidak sehat (unfair competition) di dunia bisnis. Terdapat tahap tahap pembuatan UNCAC seperti: Perundingan (Negotiation), Penandatanganan (Signature), Ratifikasi (Ratification) dan Conference of State Parties (CoSP). (http://www.unodc.org) UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) adalah konvensi anti korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah korupsi. UNCAC terdiri dari delapan bab dengan 71 pasal yang mengharuskan negara-negara peratifikasi mengimplementasikan isi dari konvensi tersebut. Adapun ketentuan dari 8 bab itu adalah: Bab I ketentuan ketentuan umum, bab II tindakan pencegahan, bab III kriminalisasi dan penegakan hukum, bab IV kerjasama internasional, bab V pengembalian aset, bab VI bantuan teknis dan pertukaran informasi, bab VII mekanisme pelaksanaan, bab VIII ketentuan akhir. (http://www.unsrat.ac.id/hukum/uu/uu_7_06.htm)

848


C. Implementasi Peraturan Anti Korupsi Yang Di Adopsi Dari Konvensi UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) Berdasarkan konsep transnational organized crime, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional karena melibatkan Negara lain dalam hal peneyelesaian kasusnya misalnya, dalam pengembalian aset di luar negeri dan mengekstradisi para koruptor, serta terorganisir karena kini korupsi sering melibatkan korporasi asing sebagai pelaku dan pejabat pejabat lokal sendiri, sebagian besar yang dilakukan secara terorganisir ini adalah dalam kasus penyuapan. Untuk itu pemerintah China pasca meratifikasi dan mengeluarkan aturan aturan pemberantasan korupsi yang di adopsi dari konvensi UNCAC, saat ini China mulai mengimplementasikannya kedalam hukum anti korupsi nasionalnya sebagai komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi yang bersifat transnasional. 1. Pencegahan dan Pengawasan Transaksi Keuangan Negara Sebagai langkah dalam mengantisipasi banyaknya transaksi keuangan mencurigakan yang keluar masuk ke negara China, membuat pemerintah menyusun langkah langkah tindakan pencegahan guna menutup peluang pihak pihak yang akan melakukan transaksi keuangan yang ilegal yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang anti-pencucian uang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007. Semenjak diberlakukannya UU Anti Pencucian Uang Komite Kongres Rakyat Nasional melebarkan definisi pencucian uang untuk memasukkan korupsi, melanggar peraturan pengelolaan keuangan dan penipuan keuangan. Sebelumnya, hukum diidentifikasi hanya perdagangan narkoba, terorganisir atau kejahatan teroris dan penyelundupan sebagai pencucian uang. Mekanisme pengawasan anti pencucian uang yang dilakukan China berdasarkan Undang Undang ini adalah dengan mengadakan kerjasama Bank Sentral China dengan pihak kepolisian untuk mengidentifikasi petunjuk-petunjuk transaksi keuangan yang mencurigakan. Mekanisme kerjasama lintas departemental ini telah terbukti untuk China dalam membongkar sejumlah kasus besar pencucian uang tahun ini dengan melibatkan uang senilai 14 miliar yuan atau sekitar 1,8 miliar dolar Amerika. Hukum pencucian uang ini disusun seperti yang dipersyaratkan dalam bab II tentang pencegahan pasal 14 pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), China juga berjanji untuk meningkatkan koordinasi internasional untuk memerangi pencucian uang global dan pertukaran informasi dengan organisasi anti pencucian uang di luar negeri. (http:// www.china.org.) Kebijakan pemerintah untuk menerapakan UU anti pencucian uang ini dipengaruhi dari sisi perekonomian Republik Rakyat China yang merupakan salah satu yang terbesar setelah Amerika Serikat dan Jepang. Dalam 25 tahun terakhir, perekonomian di China telah bergerak ke arah ekonomi berorientasi pasar yang lebih membuka diri untuk perdagangan internasional. Pemerintah juga telah menjual saham minoritas di empat bank terbesar untuk investor asing dalam rangka untuk membuat atau menjadikan pasar ekonomi China lebih beragam. (http://www.bankersacademy.com)

849


Kebangkitan ekonomi China menggambarkan masuknya investor asing dalam jumlah besar. Pada akhir tahun 2007, lebih dari 20 bank asing telah menerima izin untuk beroperasi di daratan China dengan status perusahaan. Bank-bank, termasuk diantaranya Citibank, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank dan Mizuho Corporate Bank, dapat melakukan bisnis yang komprehensif dalam mata uang asing dan Renminbi. Melihat hal tersebut memungkinkan China dimasuki lebih banyak organisasi asing ke pasar, dan pejabat pun takut bahwa kehadiran ini entitas asing akan meningkatkan kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan demikian, alasan inilah yang membuat pemerintah China untuk memberlakukan UU anti pencucian uang yang diadopsi dari konvensi UNCAC agar lembaga-lembaga keuangan asing yang berada di China diwajibkan untuk mengikuti kewajiban AML yang sama seperti rekan-rekan domestik mereka dalam memerangi kejahatan ini. Bank asing wajib melaporkan transaksi besar dan mencurigakan, dan memelihara catatan pada klien dan setiap melakukan transaksi keuangan. (http://www.ibtimes.com) 2. Amandemen Hukum Pidana Tentang Kriminalisasi Pengaturan Penyuapan Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Awal tahun 2011 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional melakukan Amandemen Undang-Undang Pidana Republik Rakyat China tentang penyuapan pejabat publik asing. Amandemen ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2011. Amandemen tersebut adalah menangani masalah warga China dan perusahaan menyuap pejabat asing. Hukum Pidana yang baru diubah sekarang telah mengkriminalisasi kejahatan untuk melakukan pembayaran kepada pejabat pemerintah non-RRC dan pejabat organisasi publik internasional untuk manfaat komersial yang tidak sah. (httpthebriberyact.com) Sebelum di amandemen, hukum suap di Cina menetapkan dua jenis penyuapan yaitu, penyuapan komersial dan penyuapan resmi. Penyuapan komersial berhubungan dengan perilaku sebesar persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh individu atau perusahaan.Penyuapan resmi berkaitan dengan penyuapan pegawai negeri RRC untuk mengembalikan keuntungan. Sedangkan UU sebelumnya tidak menyinggung terhadap penyuapan pejabat publik asing. Namun, kini telah diisi oleh paragraf baru ditambahkan Pasal 164 dari Hukum Pidana, yang melarang pemberian apapun "properti kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional" untuk mencari setiap "keuntungan komersial yang tidak sah". Kebijakan untuk mengadopsi peraturan penyuapan pejabat pemerintah asing dan organisasi internasional ini karena banyaknya perusahaan multinasional yang tumbuh di China dan terindikasi rawan praktek suap. Penyelidikan terhadap perusahaan farmasi GlaxoSmithKline Inggris oleh Departemen Keamanan Publik China telah mulai memperlihatkan keseriusan dalam penegakan anti-penyuapan. Serangkaian penyelidikan rumah sakit dan perusahaan farmasi di China pada awal tahun 2013 juga menemukan ekstensif menggunakan suap dan menghasilkan wacana dipanaskan atas bagaimana untuk mereformasi sistem kesehatan China.

850


Tetapi dalam implementasiannya pemerintah China hanya menyasar kepada pemberi suap. (http:www.edwardswildman.com) Berdasarkan Interpretasi tersebut, dapat terlihat tingkat 'keseriusan' dari pelanggaran penyuapan, dengan hukuman terkait untuk setiap kategorisasi dari 'serius', menjadi 'sangat serius' dan penyuapan yang menyebabkan tergerusnya kredibilitas negara. Dalam peraturan ini terlihat jelas bahwa perusahaan multinasional menjadi sasaran utama oleh pemerintah China. 3. Pembentukan Badan Pencegah Tindak Pidana Korupsi Dalam komitmennya pada dunia internasional dalam memberantas tindak pidana korupsi dan sebagai negara yang meratifikasi konvensi anti korupsi PBB China pada tanggal 31 desember 2007 mendirikan badan atau lembaga anti korupsi NBCP (National Bureau of Corruption Prevention of China) sesuai dengan ketentuan UNCAC pasal 6 ayat 1. NBCP bertugas untuk memonitor jalur aset yang mencurigakan serta aktivitas yang dicurigai merupakan hasil korupsi. Staf NBCP akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sejumlah sektor termasuk di antaranya dari perbankan, penggunaan lahan, pengobatan, dan telekomunikasi. sehingga mampu memonitor alur keuangan masuk dan keluar para pejabat dan mendeteksi perilaku pihak-pihak yang dicurigai. Biro ini nantinya akan melaporkan langsung temuannya kepada dewan negara atau kabinet China.Meski demikian, biro tersebut tidak akan terlibat dan tidak memiliki wewenang dalam penyelidikan kasus perseorangan. NBCP berada di bawah state council yang bertanggungjawab dalam pencegahan korupsi di China. Biro ini sekarang bertempat di kementerian pengawasan dan dipimpin oleh Ma Wen sebagai direktur NBCP. Dalam biro ini terdapat dua deputi direktur, satu sebagai Vice Minister of Supervision (wakil kepala NBCP), yang sekarang dipegang oleh Qu Wanxiang. Satu lagi Vice Minister level oversees yang mengerjakan pekerjaan rutin di biro, yang sekarang dijabat oleh Cui Hairong. Dan secara rinci tugas dari badan anti korupsi China atau NBCP adalah: Bertanggung jawab terhadap pengharmonisasian, perencanaan, formulasi kebijakan dan pengujian serta supervisi dari pemberlakuan anti korupsi di China, pengkoordinasian dan pengarahan untuk pencegahan kerja di bidang swasta, sektor publik, kelompok sosial, dan organisasi sosial lainnya dan bertanggung jawab untuk kerjasama internasional dalam hal pencegahan korupsi. (http://www.nbcp.gov.cn) Kebijakan membentuk NBCP ini merupakan sebuah pekerjaan dasar yang penting dalam upaya mendapatkan serta menemukan korupsi dalam waktu yang sesingkat mungkin karena badan anti korupsi ini akan dapat melaporkan langsung temuannya kepada Dewan Negara atau Kabinet China. Dan badan anti korupsi ini juga sebagai tindakan untuk menguatkan pencegahan tindak pidana korupsi yang

851


dilakukan secara transnasional karena badan ini mengawasi alur keluar masuknya aset dari masuk sampai keluar China dan mendeteksi secara detail pelaku pelaku yang melakukan kegiatan tersebut. Namun sayangnya biro tersebut tidak akan terlibat dalam penyelidikan kasus perseorangan. D. Alasan China Mengadopsi Konvensi UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) Dalam Kebijakan Memberantas Tindak Pidana Korupsi 1. Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Melihat korupsi yang masih terus terjadi ini tentu saja menjadi ancaman laten yang paling mematikan bagi perkembangan ekonomi China. Pemerintah pun mengakui bahwa korupsi yang merajalela secara umum telah menjadi masalah besar, karena dapat berdampak pembangunan ekonomi dengan cara berikut: Pertama, korupsi menghambat akumulasi modal dan investasi produktif. Aset negara adalah target utama dari berbagai praktik korupsi. Pejabat korup langsung menyita aset aset publik melalui korupsi dan penggelapan sementara juga menggunakan aset untuk publik untuk keuntungan mereka sendiri. Pejabat korup juga keuntungan dari "suap" dan komisi dalam pengadaan publik dan kontraktor, pendapatan ilegal pejabat korup sering menemukan jalan ke bank asing atau digunakan untuk mendukung kehidupan mewah mereka, dan jarang diinvestasikan kembali dalam kegiatan produktif. Kedua, korupsi mendistorsi persaingan pasar dan menyebabkan kekacauan dalam ekonomi. Persaingan pasar memberi upah kepada orang pengusaha yang dapat menyediakan kualitas tinggi barang dan jasa dengan biaya rendah dan mendorong perusahaan untuk bersaing untuk meningkatkan layanan mereka dan untuk mengembangkan teknologi baru. Persaingan di rente bukan penghargaan sukses suap pemberi dan mendorong perusahaan untuk bersaing untuk mendapatkan preferential perawatan dari pemerintah. Korupsi yang merajalela juga mengurangi efisiensi alokasi sumber daya sebagai pejabat korup mengalokasikan sumber daya dalam menanggapi untuk suap daripada efisiensi perusahaan. Karena menguntungkan untuk melarikan diri pemerintah peraturan, banyak pengusaha mencoba untuk menyuap pejabat terkait untuk melonggarkan peraturan ekonomi atau tidak untuk melaksanakan kebijakan peraturan yang relevan. Akibatnya, kejahatan ekonomi seperti spekulasi dan pencatutan, penyelundupan, penggelapan pajak, dan komersial penipuan menjadi awal yang merajalela serius mengganggu urutan kehidupan ekonomi China. Ketiga, korupsi mempersulit pelaksanaan perencanaan ekonomi dan kebijakan developmental. Sebagai negara berkembang, melalui rencana pembangunan dan kebijakan, berbagai tingkat pemerintahan China memainkan peran utama dalam memajukan pengembangan ekonomi. Namun, korupsi yang meluas melemahkan pemerintah kemampuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dengan mengalihkan pejabat dari pekerjaan tersebut. Pejabat korup tidak memiliki insentif struktural untuk bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan rencana mental dan kebijakan, sedangkan mereka memiliki insentif struktural, yaitu personal

852


keuntungan moneter, untuk selektif menerapkan rencana dan kebijakan tersebut. (http://www.chuck.edu.hk) Dampak yang besar dari korupsi bagi pembangunan ekonomi China tentu saja dibutuhkan formula atau kebijakan yang tepat dalam memerangi tindak pidana korupsi ini tidak hanya domestik tetapi juga internasional melihat korupsi yang kini berkembang menjadi kejahatan transnasional dan terorganisir. Maka pemerintah China selaku pembuat kebijakan memutusakan meratifikasi dan mengadopsi peraturan peraturan yang terdapat dalam konvensi anti korupsi internasional UNCAC yang dibentuk oleh PBB. Kebijakan untuk meratifikasi dan mengadopsi UNCAC diambil sebagai respon dari permasalahan korupsi yang dapat menghancurkan perekonomian China yang saat ini sedang mengalami kebangkitan luar biasa di sektor ekonomi. Terlihat jelas goal atau tujuan China untuk mengadopsi UNCAC kedalam kebijakan anti korupsi nasionalnya adalah guna melindungi perekonomian China yang sedang dalam tren positif dari tindakan tindakan korupsi yang bersifat transnational sepertii mengembalikan aset hasil dar pencucian uang yang dilakukan oleh para koruptor China di luar negeri, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan Negara tujian koruptor tersebut. Dengan China mengadopsi pasal pasal yang berada didalam konvensi UNCAC diantaranya UU Pencucian Uang setidaknya bisa melakukan tindakan pencegahan terhadap para koruptor tersebut dengan melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi keuangan mencurigakan agar perekonomian China tetap stabil dan para investor pun tetap aman menanamkan modalnya di China. 2. Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Korupsi di China merupakan sebuah isu yang mendapatkan status sebagai masalah publik, mendapatkan prioritas dalam agenda publik dan mempunyai dampak yang luas salah satunya adalah dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan krisis legitimasi dari suatu pemerintahan negara. Dimana hingga saat ini pemerintahan China masih sepenuhnya diatur oleh PKC (Partai Komunis China) yang merupakan partai tunggal. (http://carnegieendowment.org) Skandal skandal korupsi seperti penyuapan dan pencucian uang dengan skala besar inilah yang membuat timbulnya stigma negatif di mata masyarakat China tentang ketidakpuasan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, apabila ini terus terjadi bukan tidak mungkin dapat berimplikasi terhadap stabilitas keamanan Negara yang dapat menimbulkan chaos. Melihat kasus korupsi yang sudah menjadi masalah publik dan transnasional maka pemerintah China sebagai pembuat kebijakan publik memutuskan untuk meratifikasi konvensi internasional anti korupsi yang di bentuk PBB yaitu UNCAC. Sebagai negara yang meratifikasi tentu China akan mengadopsi konvensi tersebut kedalam kebijakan anti korupsi nasionalnya. Namun dalam prakteknya seperti dalam mengimplementasikan UU hukum pidana penyuapan pejabat publik asing dan organisasi internasional China lebih

853


memproses pelaku korupsi di luar partai seperti pejabat pejabat perusahaan asing yang member suap, tetapi enggan untuk secara terbuka menuduh pejabat sendiri, yang merupakan anggota dari Partai Komunis China yang biasa menerima suap tersebut. Partai Komunis melakukan ini agar dapat menghindari rasa malu publik dari pelebaran skandal melibatkan banyak pejabat Partai yang terlibat korupsi, walaupun ada dari anggota PKC yang duhukum tetapi kebijakan yang diambil ini dipandang hanya untuk menghukum seorang pejabat korup untuk memberi contoh dan untuk menenangkan masyarakat, bukan menghukum semua anggota partai yang bersalah. (http://moritzlaw.osu.edu/) Dengan di adopsinya pasal pasal UNCAC kedalam kebijakan anti korupsi nasional, hal ini merupakan upaya dari pemerintah China dalam meredam dan menghilangkan rasa satigma negative atas ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat atas komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi domestik dan global yang terorganisir dan pelaksanaan UNCAC ini memiliki dampak besar bagi transparansi China. Kerena sebuat tingkat transparansi yang tinggi memiliki efek yang kuat dalam membangun kepercayaan terhadap pemerintahan yang berkuasa, sehingga dapat meredam aksi aksi yang bisa menimbulkan chaos dan dapat mengancam stabilitas keamanan Negara. Dan juga ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa China sangat terbuka untuk melakukan kerjasama atau perjanjian internasional terutama dengan Negara Negara yang meratifikasi konvensi UNCAC. Kesimpulan pemerintah China telah mengadopsi dan mengimplementasikan beberapa peraturan konvensi UNCAC tersebut kedalam UU anti korupsi nasional diantaranya: Undang undang anti pencucian uang yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007. Pada 31 Mei 2007 di bentuk NBCP (National Bureau of Corruption Prevention of China) serta mengamandemen hukum pidana tentang kriminalisasi penyuapan pejabat publik asing dan organisasi internasional pada tanggal 1 Mei 2011 dengan menambahkan paragraf baru di pasal 164 hukum pidana yang melarang pemberian apapun kepada pajabat publik asing atau organisasi internasional untuk mencari keuntungan komersial yang tidak sah. Hal itu pun dilakukan sebagai sebagai respon dari permasalahan publik yaitu tindak pidana korupsi yang saat ini semakin berkembang bukan lagi masalah domestik tetapi juga bersifat transnasional dan terorganisir yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi, karena sering melibatkan korporasi asing dimana saat ini China dimasuki lebih banyak organisasi asing ke pasar, dan pejabat pun takut bahwa kehadiran ini entitas asing akan meningkatkan kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme di China yang tentu saja menjadi ancaman bagi pembangunan ekonomi yang mengakibatkan banyaknya aset yang dilarikan ke luar negeri oleh para koruptor. Yang bisa membuat China di tinggalkan para investor, selain itu juga berdampak bagi stabilitas keamanan Negara, karena kejahatan korupsi yang terus merajalela ini dapat menimbulkan

854


protes publik akibat timbulnya rasa ketidakpercayaan masyarakat China terhadap pemerintah yang berkuasa yang bisa menimbulkan chaos bahkan kudeta. Daftar Pustaka Buku Dunn, N. William 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, Indonesia. Wahab, Abdul Solichin. 2004 Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara Xiaobo, Lü, 2000, Cadres and Corruption, Stanford University Press, hal. 14 Media Internet: “Angang Hu, Corruption and Anti-corruption Strategies in China, paper presented in Symposium on Cor-ruption in China held by CarnegieEndowment,melalui,http://www.ceip.org/files/events/AngangHuEv ent.asp?p=1&EventID=284 Anti Money Laundry (AML) by China, melalui http://www.bankersacademy.com/resources/free-tutorials/301-aml-china china corruption treaty future melalui, carnegieendowment for http://carnegieendowment.org/files/pb55_pei_china_corruption_final.pdf “China Fights Againts Corruption”, international anti bribery,melalui http://.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/east/04/01/willy.column China mencekal kepala divisi finansial perusahaan farmasi asal Inggris GlaxoSmithKline,melalui,www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/07/1307 18_bisnis_glaxosmithkline.shtml China money laundering wealthy Chinese smuggling cash out using art, melalui http://www.ibtimes.com/chinas-money-laundering-wealthy-chinesesmuggling-cash-out-using-art-1557155 Corruption Threatens China’s Future, Minxin Pei (Foreign Policy,March 2006) www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=18110 CPIChina , melalui Transparency International.org Daniel Chow, the interplay between China Anti-bribery laws and Foreign Corrupt PracticesAct,melalui,http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/oslj/files/201 3/02/73.5.Chow_.pdf.html Edwards Wildman Client Advisory a new player in town: domestic anti bribery enforcement by China, melalui http:www.edwardswildman.com from-may-1st-new-china-anti-corruption-laws-follow-long-arm-jurisdiction-trend melalui,httpthebriberyact.com20110530from-may-1st-new-china-anticorruption-laws-follow-long-arm-jurisdiction-trend.html Hukuman Bo Xilai, melalui http://m.kompasiana.com/post/read/594537/3 Illicit Financial Flows From China and the role of trade Misinvoicing, diakses melalui www.gfintegrity.org Money Laundry Law, melalui http:// www.china.org.cn/english/news/187247/html Nur Rachmat Yuliantoro tentang “Korupsi dengan Karakteristik China : sebuah Update” melalui.rachmat.staff.ugm.ac.id/artikel/KorupsiChinaUpdate.pdf Pembentukan Biro Nasional Pencegahan Korupsi (NBCP), melalui http://www.nbcp.gov.cn/article/English/Organization

855


Ririn Darini, Korupsi Di China. Perspektif HistorisUNY. Yogyakarta,2010 diakses melalui http://bit.ly/13Q4Ouj United Nations Convention Againts Corruption ”Convention Higlights”diakses melalui:https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/conventionhighlights.html Zang He, Corruption and anti corruption in reform China paper, hal 260-263, melalui http://www.chuck.edu.hk/gpa/wang_files/corruption.pdf Jurnal Bassiouni M Cheriff, International Criminal Law, Vol. I: Crimes, (New York: Transnational Publishers, 1986).

856

ADOPSI KONVENSI UNCAC (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS CORRUPTION) TERHADAP KEBIJAKAN CHINA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI ( )

Recommend Documents