UPAYA SATLANTAS KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PADANG
JURNAL
Oleh: FEBRIANTI KUSUMASTUTI NPM. 1110005600003
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015
UPAYA SATLANTAS KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PADANG ( Febrianti Kusumastuti, Dr. Fitriati, SH. MH, Alfatri Anom, SH. MH, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang) ABSTRAK Transportasi berperan penting untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dalam usaha mencapai tujuan nasioanal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Permasalahan dalam berlalu lintas muncul ketika kurang disiplinnya pengemudi kendaraan. Lebih spesifik lagi permasalahannya ketika pengemudi kendaraan yang tidak patuh pada peraturan dan tata tertib lalu lintas, walaupun ini terkesan kesalahan ringan namun dapat berakibat fatal seperti terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan; Pertama, Apakah bentuk dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resort Kota Padang? Kedua, Apakah upaya yang dilakukan Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Padang? Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu usaha untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang Upaya Satlantas Polresta Padang Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang. Sementara itu, metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan; Pertama, Bentuk dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resort kota Padang karena kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bagi si pengemudi sangat rendah. Kedua, Upaya yang dilakukan satlantas polresta padang dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas dengan upaya preventif, upaya pre-emtif dan upaya represif, dengan mengadakan sosialisasi tertib lalu lintas dengan masyarakat sehingga lalu lintas berjalan lancar dan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Upaya Pre-emtif sangat penting untuk dikedepankan mengingat pencegahan secara dini melalui optimalisasi kegiatan bidang edukatif masih perlu dan penting untuk terus dilaksanakan. A. PENDAHULUAN Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dari sinilah pentingnya aturan Undang-undang Lalu Lintas.
1
Undang-undang lalu lintas merupakan suatu hal yang mutlak untuk di berlakukan disetiap negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain. Pelanggaran lalu lintas terkadang mengakibatkan orang atau pengguna jalan yang lain terancam, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut dapat terjadi kecelakaan, namun disamping itu masih ada faktor lingkungan dan cuaca yang juga menjadi kontribusi terhadap kecelakaan. Dalam hal ini Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia mengemukakan bahwa: Aspek keselamatan (safety) dalam berlau lintas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu diantaranya: kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan dan sarana prasarana yang memenuhi standar keselamatan. Jika salah satu komponennya tidak baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi besar.1 Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena pelanggaran lalu lintas, namun demikian masih ditemukan penyebab kecelakaan lalu lintas di luar pelanggaran lalu lintas, seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan-kemacetan lalu lintas seringkali disebabkan oleh karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan, walaupun ada faktor lain penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas itu sendiri, seperti volume jumlah kendaraan yang melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan lain-lain Satlantas Polresta Padang melaksanakan operasi zebra singgalang 2014. Operasi digelar bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, menurunkan angka kemacetan. Operasi zebra ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman berlalu lintas, tingkatkan disiplin mewujudkan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif dan mencegah terjadinya kejahatan di jalan raya, serta lebih menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas dan yang penting lagi akan menekan korban jiwa.2 Selain langkah-langkah diatas upaya penegakan hukum lainnya yang juga harus dilaksanakan dalam upaya penanggulangan terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu: Upaya penegakan hukum secara penal dan non penal a. Kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan lukalukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP Tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan 1
Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia, Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2005 dan semester I Tahun 2006, Jakarta. 2 Postmetro Padang, Hari Jum‟at tanggal 28 November 2014
2
pelanggaran lalin secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang. b. Kebijakan non penal Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi). Untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dimasyarakat tersebut diperlukan pengerahan tenaga, pemikiran, dan biaya yang besar, bahkan pemerintah harus lebih proaktif dalam menyikapi permasalahan lalu lintas. Dengan penekanan pada aspek yuridis (hukum) berupa sanksi hukum bagi para pelanggar lalu lintas, diharapkan pemakai atau pengguna jalan dapat mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, sehingga tidak melakukan pelanggaran.3 Undang - undang Lalu Lintas yang berkaitan dengan peraturan per Undangundangan seperti : 1. Undang-undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang dapat ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, Satuan lalu lintas Polresta Padang dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun bersifat represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang mantap. Berdasarkan uraian diatas penulis menemukan permasalahan yang yang sangat penting untuk dibahas yaitu : 1. Apakah bentuk dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resort Kota Padang? 2. Apakah upaya yang dilakukan Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Padang? B. PEMBAHASAN 1. Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resort Kota Padang. Kepolisian resort kota Padang khususnya Satuan lalu lintas setiap harinya menangani berbagai macam kasus pelanggaran lalu lintas, baik pelanggaran karena tidak memakai helm, tidak ada SIM dan STNK dan kelengkapan surat surat lainnya, menerobos lampu merah, serta pelanggaran lainnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di bagian Unit Laka Lantas yang mana dari penelitian tersebut penulis melihat adanya penurunan angka pelanggaran lalu lintas dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2012 - 2014. 3
Petunjuk Teknis Tentang Fungsi Lalu Lintas, Departemen Pertahanan Keamanan Mabes Polri, Tahun 2000.
3
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan jelas dinyatakan, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mentaati peraturan lalu-lintas. Peraturan lalu-lintas tidak diajarkan secara khusus di sekolah-sekolah. Dalam pembuat Surat Izin Mengemudi (SIM) pun juga tidak mengharuskan seseorang untuk menguasai peraturan lalu-lintas. Dengan demikian sangatlah wajar apabila banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak memahami cara berlalu-lintas yang baik di jalan umum. Berbagai bentuk pelanggaran Lalulintas yang sering ditindak tegas oleh aparat kepolisian adalah : 1. Menerobos Lampu Merah 2. Melawan Arus Lalu-Lintas Saat Macet 3. Tidak Menyalakan Lampu Depan 4. Tidak Memakai Sabuk Pengaman 5. Tidak Memakai Helm SNI 6. Berputar-Balik Tidak Pada Tempatnya 7. Tidak Bawa SIM & STNK 8. SIM, STNK & Pajak Kedaluwarsa 9. Ngebut atau Kebut-Kebutan di Jalan Raya 10. Kendaraan Umum Yang Ugal-Ugalan di Jalan Sehubungan dengan pelanggaran lalu lintas diatas dalam kenyataannya juga dapat kita lihat pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum yang mana angkot seringkali melakukan pelanggaran lalu lintas baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja seperti penggunaan SIM bagi sopir angkot sering tidak sesuai dengan peruntukannya misalnya untuk dapat mengemudikan angkutan umum sopir angkot harus mempunyai SIM A umum untuk dapat mengemudikan angkot tersebut dan pada kenyataan nya sopir angkot kebanyakan hanya memiliki SIM A biasa, angkot sering menerobos lampu merah, menaikan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya, kebut kebutan di jalan raya untuk mengejar penumpang, keadaan mobil yang tidak standar lagi seperti mobil angkot yang dibuat ceper, dan kaca film hitam dan musik yang keras.4 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang sopir angkot yang sedang istirahat di depan Masjid Taqwa Muhamamadiyah Padang menyatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas adalah :5 1. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety bel. 2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, karena kurang konsentrasi mengemudi.
4
Hasil wawancara penulis dengan salah seorang sopir angkot jurusan Padang Lubuk Buaya Bapak Ridwan, tgl, 10 Mei 2015 hari Minggu, jam 9.00 WIB di depan Masjid Taqwa Muhammadiyah Padang. 5 Hasil wawancara dengan salah seorang pengendara sepeda motor Sdr. Rifki salah seorang pelajar tanggal 15 Mei 2015 di Depan GOR Haji Agussalim jam 17.00 WIB hari Minggu.
4
3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas. Hal ini yang sering kita lihat di setiap peremapatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas. 4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan tidak membawa SIM. 5. Membiarkan kendaraaan bermotor yang ada dijalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK. 6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas. 7. Menghitami lampu kendaraan sehingga pada malam hari lampu kendaraan terlihat redup dan tidak terlihat jelas oleh pengendara lain sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. 8. Tidak menggunakan kaca spion pada kendaraan. Selain itu, banyak anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Padahal helm sangat berguna untuk melindungi kepala kita saat terjadi benturan keras dalam kecelakaan lalulintas. Kurangnya kesadaran pengguna sepeda motor menggunakan helm masih sangat memprihatinkan, Mereka masih beranggapan bahwa memakai helm itu hanya peraturan saja, tidak sadar bahwa peraturan memakai helm itu dibuat untuk keamanan dan keselamatan si pengendara sendiri. Selain tidak mengenakan helm, banyak pengendara motor yang masih dibawah umur. Apakah mereka sudah memiliki Surat Izin Mengemudi? Bila tidak, ini sama saja sudah melanggar Pasal 77 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.” Seperti yang dijelaskan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berkut: a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surta Izin Mengemudi D; b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I dan; c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II. Pastinya setiap hal yang melanggar pasti akan ada dampaknya termasuk juga dampak pelanggaran lalulintas, berikut adalah dampak dari pelanggaran lalulintas: 1. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun dijalan raya. 2. Keselamatan pengendara yang mengunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyeberang jalan maupun berjalan di trotoar. 3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarnakan para pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas. 4. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas. 5. Selain dari dampak yang disebutkan di atas, telah dijelaskan juga dalam Pasal 359 KUHP mengenai “Kematian atau Melukai Orang Lain Karena Kealpaan. Pasal 359 berbunyi “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaananya) menyebabkan orang lain mati, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”
5
Dalam kaitannya dengan lalulintas adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan kelalaian atas alat-alat yang sudah seharusnya dipasang pada kendaraan. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal pengguna kendaraan bermotor.6 1. Faktor internal yaitu manusia. Karena kelalaian manusia dapat menyebabkan kecelakaan seperti: mengantuk, mabuk serta kurangnya kesadaran hukum. 2. Faktor eksternal adalah a. faktor kendaraan kondisi kendaraan juga dapat menyebabkan kecelakaan seperti: kaca spion, sabuk pengaman, helm bagi pengemudi kendaraan roda dua, memeriksa mesin kendaraan sebelum dikendarai seperti rem kondisi roda dll. b. faktor jalan keadaan jalan berlobang, dan tidak rata juga dapat menimbulkan kecelakaan, serta tidak adanya rambu-rambu lalu lintas sebagai petunjuk jalan. c. faktor cuaca. Keadaan cuaca seperti hujan menyebabkan jalan licin. Kecelakaan di kota Padang hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakan juga banyak terjadi karena faktor lain, diantaranya adalah karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya juga. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemerintah. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Kanit Dikmas Polresta Padang Iptu Evi Maria, SH mengenai penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering sekali terjadi di kota Padang: 1. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas. 2. Semenjak kecil seorang anak kecil sudah di perbolehkan membawa kendaraan bermotor yang seharusnya umurnya belum mencukupi untuk berkendara sehingga mereka sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. 3. Hanya patuh ketika ada kabar bahwa akan ada razia atau saat ada polisi. Ini sudah hal biasa yang sering kita lihat dijalanan. 4. Tidak memikirkan keselamatan pengendara lain atau masyarakat yang ada di sekitar jalan. 7 6
Moh. Selamet, 2005, Undang-Undang Lalulintas dan Pelaksanaannya, Sinar Grafika Jakarta, hal.43. 7 Hasil Wawancara Penulis dengan Iptu Evi Maria, pada hari kamis tanggal 21 Mei 2015, pukul 10.00 wib.
6
Selanjutnya faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalulintas menurut Kasat Lantas Polresta Padang Komisaris Polisi Eko Susanto, SIK, 8 adalah karena manusia, karena kedisiplinan, kepentingan dan kebutuhanlah terkadang manusia sengaja atau tidak sengaja tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, padahal hal ini akan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kecelakaan yang disebabkan karena kesalahan manusia seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, salah memperkirakan jarak, tidak mempunyai SIM, waktu atau kecepatan, tidak mengerti maksud rambu-rambu lalu lintas (minimnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. 2. Upaya Yang Dilakukan Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang. Upaya yang dilakukan satlantas Polresta Padang dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas adalah meningkatkan kuantitas maupun kualitas kegiatan sosialisasi UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan dan jalan. Menyadari akan laju perkembangan teknologi modern yang diikuti pula laju perkembangan penduduk yang kian padat, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang lalu lintas jalan raya, perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lainnya. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Sat Lantas Polresta Padang yaitu upaya preventif, upaya pre-emtif dan upaya represif, dengan penjelasan sebagai berikut:9 1. Upaya Preventif Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas Polresta Padang guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu: a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas dijalan umum. b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku. c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolahsekolah seperti diadakannya Polsanak ( Polisi SahabatAnak) di TK 8
Hasil wawancara Penulis dengan Komisaris Polisi Eko Susanto, pada hari Senin 25 Mei 2015 di Kantor Kasat Lantas Polresta Padang jam 12.00 WIB 9 Hasil Wawancara Penulis dengan Komisaris Polisi Eko Susanto, pada hari selasa tanggal 26 Mei 2015, pukul 11.00 wib hari Selasa di Kantor Kasat Lantas Polresta Padang.
7
Bhayangkari, PKS, Police Goes to Campus di Universitas Andalas dan Universitas Putra Indonesia, Taman Lalu Lintas, Saka Bhayangkara dan lain-lain. d. Polmas atau pemolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkat komuniti guna membentuk budaya tertib lalu lintas. e. Menambah jumlah sarana pos polisi yang rawan terhadap pelanggaran marka jalan. f. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta system pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas. g. Meningkatkan kegiatan Turjawali (peraturan, penjagaan, pengawalan patrol) terutama didaerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan. h. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. 2. Upaya Pre-emtif Pendekatan ini sangat penting untuk dikedepankan mengingat pencegahan secara dini melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan bidang edukatif masih dirasa sangat perlu dan penting untuk terus dilaksanakan. Pendekatan ini dapat dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut : 1. Pendidikan Masyarakat Pendidikan masyarakat (dikmas) dalam berlalu lintas penting dilaksanakan karena dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sejak usia dini. Langkah konkretnya adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan program „Polisi Sahabat Anak‟, dalam wujud: Pengenalan rambu lalu lintas di TK Bhayangkari, Kunjungan kesatuan Lalu Lintas, pengenalan kendaraan, taman bermain lalu lintas diberbagai sekolah/tempat umum. b. Patroli Keamanan Sekolah (Saka Bhayangkara), dalam wujud: Pembinaan PKS dengan mengirimkan anggota lalu lintas pada waktu-waktu ekstrakulikuler sekolah seperti yang telah dilaksanakan di SMUN 2 Padang. Mengikut sertakan anggota PKS dalam pengaturan lalu lintas di jalan raya, dengan didampingi anggota. Melaksanakan lomba-lomba antar sekolah mengenai kecakapan anggota PKS. c. Police goes to campus, yang telah dilaksanakan di Universitas Andalas dan Universitas Putra Indonesia (UPI) dalam wujud: Pelaksanaan layanan SIM keliling dikampus-kampus seperti Forum bersama antara polisi
8
dan mahasiswa dalam bentuk kegiatan sosial (pengawalan), pengecekan surat-surat kendaraan dilingkungan kampus, sosialisasi peraturan dan kegiatan akademisi lainnya. 2. Pemberdayaan Masyarakat Upaya mencegah kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Polisi namun dibutuhkan peranan masyarakat. Pembinaan kelompok masyarakat, dalam wujud: Membuka komunikasi aktif dengan berbagai komunitas sosial masyarakat seperti komunitas pengendara sepeda motor (bikers), wujudnya bisa berupa pengawalan komunitas. Kegiatan bersama dengan kelompok penyedia jasa lalu lintas, seperti perlombaan antar tukang becak dan sopir angkot dengan melibakan komunitas lainnya seperti dealer mobil/motor. 3. Upaya Represif Adapun kegiatan Satlantas Polresta Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut : a. Tilang adalah bukti pelanggaran. fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar. b. Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM). c. Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Dari uraian diatas mengenai pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas, maka Satlantas Kepolisian Resort kota Padang melakukan upaya untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di Kota Padang. Berikut ini adalah upaya yang harus dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang setiap harinya sering terjadi dan tidak sedikit yang merenggut korban jiwa, yaitu sebagai berikut: 1. Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang akan bersosialisasi ke masyarakat dalam peraturan-peraturan lalulintas. Jadi, masyarakat bisa tahu apa saja peraturan-peraturan lalulintas yang berlaku atau yang baru diterapkan. 2. Pendidikan bagi pengemudi. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mengahasilkan pengemudi dan pengendara bermotor terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. 3. Menambah atau memperbaiki rambu-rambu lalu lintas yang ada dijalan.
9
Hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polresta Padang bahwa Operasi Zebra tidak cukup efektif untuk meningkatkan budaya disiplin berkendara. Pasalnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengendara untuk mematuhi rambu-rambu di jalan raya. Jumlah kendaraan misalnya, dinilai memiliki dampak signifikan terhadap cara pengguna jalan dalam berkendara. C. PENUTUP Bentuk dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resort kota Padang yaitu karena kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bagi si pengemudi sangat rendah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan serta edukatif. Upaya yang dilakukan satlantas polresta padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yaitu dengan mengadakan sosialisasi tertib lalu lintas dengan masyarakat sehingga lalu lintas berjalan lancar dan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Ali Ahmad, Menguak Toeri Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan. Jakarta, 2012. Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia, Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2005 dan semester I Tahun 2006, Jakarta. Farouk Muhammad, Praktik Penegakan Hukum Bidang lalu Lintas, Cetakan Kedua, UI-Press, Jakarta, 1998. Moh. Slamet, Undang-undang Lalu Lintas dan Pelaksanaannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Petunjuk Teknis, tentang Fungsi Lantas Pol, Departemen Pertahanan Mabes Polri, Tahun 2000 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed 1, Cet. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005. Sulchan Yasyin, Politea, 1987 Untung S. Radjab, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan, CV. Utomo, Bandung, 2003. B. Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. C. Sumber Lain Pos Metro Padang, hari jum‟at tanggal 28 November 2014. 10
http://ahndriyanaade.blogspot.com/2013/01/pelanggaran-lalu-lintas.html diakses pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 pukul 20.00 Wib http://pustakakaryaifa.blogspot.com/2013/05/makalah-penegakanhukum.html, diakses pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, pukul 20.00 Wib. http://asrulashary.blogspot.com/2013/05/makalah-pelanggaran-lalulintas.html diakses pada hari selasa tanggal 9 Desember 2014, pukul 13.00 Wib.
11
