JURNAL
PROSES TILANG OLEH SATLANTAS POLRESTA PADANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN PELAJAR
Oleh :
ROBBY SYAFMARTA 0810005600010
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMAN SISWA PADANG 2015
i
PROSES TILANG OLEH SATLANTAS POLRESTA PADANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN PELAJAR (Robby Syafmarta, NPM: 0810005600010, Fak. Hukum, Univ. Taman Siswa Padang, 62 Hlm, 2015) ABSTRAK Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Padang khususnya yang dilakukan oleh pelajar masih cukup tinggi.Pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan pelajar seperti tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK, bonceng tiga, tidak menghidupkan lampu pada siang hari dan ugal-ugalan dalam menggunakan jalan dan berlalu lintas. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana proses tilang oleh Satlantas Polresta Padang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, bagaimana hambatan dalam proses tilang terhadap pelajar yangmelanggar lalu lintas dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses tilang terhadap pelajar yangmelanggar lalu lintas.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu dengan data primer dengan melakukan wawancara dan data kepustakaan yakni meneliti bahanbahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses tilang dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2009. Hambatan yang ditemui dalam proses tilang adalah pelajar yang melarikan diri sewaktu akan ditilang. Upaya yang dilakukan untuk menerapkan hukum berlalu lintas kepada pelajar adalah melalui upaya penal dan non penal.Diantaranya dengan penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar maka Polri melakukan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas dengan langkah yaitu: Perumusan 5 Strategi Penanganan dan 13 Program Akselerasi Transformasi Polri dengan serta menjalankan konsep manajemen lalu lintas.
i
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, dapat membuat hidup manusia lebih tentram. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Seperti halnya di jalan raya mobil dan kendaraan bermotor lainnya merupakan kemajuan teknologi yang mampu membantu kebutuhan dan kegiatan hidup manusia.Namun, pada kenyataannyamenunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan korban jiwa, korban cidera bahkan kerugian material. Penyebab kecelakan tersebut diakibatkan oleh banyak faktor seperti faktor manusia sebagai pengguna jalan, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu – rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya.Pihak – pihak yang bertanggungjawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas.“Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, peraturan kualitas kendaraan dan kualitas jalan raya yang selalu ditingkatkan, serta berbagai macam kegiatan telah dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban maupun kemerosotan materi” diakibatkan kecelakan di jalan raya.1 Tujuan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan.Identifikasi masalah masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas.Masalah masalah lalu lintas, secara umum berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, perusakan dan pencemaran lingkungan. Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (politie toezicht) dan sebagai penindak (politie dwang) dalam fungsi politik.“Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling(misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk menggunakan helm untuk keselamatan) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi)”.2 Walaupun kebanyakan pengendara menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan jika tidak mengikuti aturan berlalu lintas,akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengguna jalan yang tetap melakukan pelanggaran di jalan raya, seperti ugal – ugalan dijalan raya, berkendara dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu- rambu, tidak menggunakan alat keselamatan berkendara seperti helm bagi pengendara sepeda motor atau pun tidak menggunakan sevety belt bagi mengendara mobil, tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi dan lain sebagainya. Jika dilihat 1
Soerjono Soekanto, 1990. Polisi Dan Lalu Lintas ( Analisis Menurut Sosiologi Hukum ), Mandar Maju, Bandung 2 Soerjono Soekanto, 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial, Citra Aditya Bakti, Bandung
1
pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di jalan raya tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja sebagai pengguna jalan.Bisa dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor ataupun pejalan kaki, dilakukan oleh laki – laki ataupun perempuan, anak – anak bahkan orang tua bahkan oleh pelajar. Ketertiban dan keselamatan berlalu lintas bagi pengguna jalan diatur dalam Undang-undang Lau lintas Pasal 106 Undang – undang Nomor 22 tahun 20093, yaitu: 1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi 2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda 3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyarata teknis dan laik jalan 4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan : a. Rambu perintah dan rambu larangan b. Marka jalan c. Alat peberi isyarat lalu lintas d. Gerakan lalu lintas e. Berhenti dan parkir f. Peringan dengan bunyi dan sinar g. Kecepatan masiman dan minimal h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain 5. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menujukkan : a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor b. Surat izin mengemudi c. Bukti lulus uji berkala d. Tanda bukti lain yang sah 6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakkan sabuk keselamatan 7. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakkan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia 8. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia 3
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2
9. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang Dipolresta Kota Padang Tahun 2014 mengelompokkan pelanggaran lalulintas berdasarkan profesi pelanggar menjadi 9 ( Sembilan ) kelompok profesi yang terdiri dari : TNI/ POLRI, Pegawai Negeri Sipil, Karyawan Swasta, Pengemudi, Mahasiswa, Pelajar, Buruh, Pedagang dan kelompok profesi lainnya. Jika dilihat dari jumlah angka pelanggaran lalulintas sepanjang Tahun 2014 dari bulan Januari sampai dengan Juni maka jumlah angka pelanggaran setiap bulannya selalu bervariasi. Jumlah angka pelanggaran lalulintas yang disebabkan oleh kelompok pelanggar pelajar tidak sedikit, padang akhir bulan Juni 2014 angka pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pelajar sebanyak 76 pelanggaran4. Pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pelajar misalnya adalah pelajar yang membawa kendaran bermotor yang tidak memenuhi aturan –aturan membawa kendaran bermotor dan banyak yang ditangkap oleh pihak yang berwajib yaitu polisi lalu lintas di daerah Simpang Haru di depan SMP 30 Padang yang merupakan wilayah hukum Polresta Padang. Banyak dari pelajar belum sepenuhnya menyadari peraturan berlalu lintas untuk keselamatan dirinya sendiri ataupun pengguna jalan lainnya. Contoh pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar di jalan Simpang Haru di depan SMP 30 Padang ini adalah sebagai berikut : 1. Pelajar menggunakan kendaraan roda dua tapi tidak menggunakan helm 2. Pelajar pengguna kendaran bermotor tidak mematuhi rambu – rambu lalu lintas seperti : melanggar rambu- rambu dilarang berhenti 3. Pelajar pengguna kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi ( SIM ) Untuk menangani dan mencegah terjadinya pelanggaran berlalu lintas tersebut banyak hal yang telah dilakukan oleh para aparat penegak hukum ( polisi lalulintas ) berperan sebagai pencegah (politize toezict ). Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah tindakan langsung yang lazim disebut tilang. Tilangmerupakan salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri (pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Kewenangan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Pasal 260 Undang Undang Nomor 22 Tahun 20095, yaitu : 1. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan lalu lintas atau merupakan alat atau hasil kejahatan 2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan 3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan angkutan umum 4
Rekap Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2014. Di Unit Tilang Polresta Padang Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.Op.cit
5
3
4. Melakukan menyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor atau surat tanda lulus uji sebagai barang bukti 5. Melakukan penindakan terhadap indak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang – undangan 6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan 7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti 8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. B. Metode penelitian Penelitian merupakan suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan induknya dan sejalan dengan objek yang akan diteliti.Di dalam mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari tulisan juga dapat dipertanggung jawabkan, maka untuk memperoleh data yang tepat dan adarelefansinya dengan bahasan skripsi ini perlu dilakukan suatu penelitian dengan memperhatikan metode sebagai berikut: 1. Pendekatan masalah Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis Sosiologis, yaitu :pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraraturan perundang- undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan penghambatnya6. Pendekatan yuridis Sosiologis ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma- norma atau peraturan perundangundangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelasdan bagaimana penerapannya di Lapangan . 2. Jenis dan sumber data a. Data primer Penelitian lapangan (field research ) untuk memperoleh data primer. Dalam hal ini sumber data primernya adalah data- data yang berhubungan dengan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di KotaPadang yang di peroleh langsung Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Padang dan Polantas Kota Padang. b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang telah siap untuk digunakan di mana tidak di perlukan pengolahan terlebih dahulu. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan bahan Hukum Tertier serta sumbernya: 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan huku yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berasal dari Peraturan Perundangundangan,yaitu: 6
Soejono Soekonto, 1996. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia , Rienika Cipta , Jakarta
4
a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan c. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia d. Peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia No. 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti :buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar. 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti Ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Kamus Istilah Hukum, dan lain sebagainya. 3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: a. Studi dokumen Pengumpulan data dari berbagai hukum sekunder seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang erat hubungannya dengan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berasal dari peraturan Perundang-undangan dengan cara mempelajari peraturan perundangunadangan, bahan hukum, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian yaitu mengenai Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar Di Kota Padang. b. Wawancara Pengumpulan data dilakukan dengan tidak memakai pedoman wawancara ( tidak terstruktur ) dengan Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang dan 3 orang Polantas Kota Padang untuk mencari jawaban dan keterangan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar di Kota Padang. 4. Pengolahan Data dan Analisis Data a. Pengolahan Data Data yang didapat dianalisis dengan mendeskripsikan untuk mengemukakan rumusan masalah yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Padang dan mengetaui bagaimanakah hambatan dan upaya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Padang, sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah di teliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. 1) Editing
5
Menyeleksi data-data yang telah dikumpulkan dari narasumber dan bahan bacaan yang berkaitan dalam penyusunan skripsi 2) Coding Data yang telah diedit tersebut, kemudian diberi tanda-tanda atau kodekode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data. 3) Tabulating Kegiatan untuk meringkas data yang diperoleh kedalam table-tabel yang telah dipersiapkan.Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan diproses dengan menggunakan table tertentu menurut sifat dan kategorinya. b. Analisis Data Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti, kemudian menganalisis hasil penelitian yang ada dilapanganuntuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan. C. HASIL PENELITIAN 1. Proses Tilang oleh Satlantas Polresta Padang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Pelajar Pelanggaran lalu lintas dewasa ini sangat memprihatinkan. Dimana akibat dari pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian seperti kecelakan yang menimbulkan korban jiwa, rusaknya fasilitas umum seperti rambu rambu lallu lintas, taman jalan, rusaknya badan jalan dan masih banyak lagi kerugain lainnya yang dapat terjadi. Satlantas Polresta Padang mencatat bahwa pelanggaran lalu lintas pada awal tahun 2014 sampai pertengahan adalah sebagi berikut: DAFTAR PELANGGARAN LALU LINTAS AWAL TAHUN 2014 BULAN SATUAN PENINDAK JUMLAH PELANGGARAN JANUARI
POLRESTA PADANG
1299
FEBRUARI
POLRESTA PADANG
1479
MARET
POLRESTA PADANG
888
APRIL
POLRESTA PADANG
1029
MEI
POLRESTA PADANG
849
JUNI
POLRESTA PADANG
930
TOTAL
6474
Sumber Data: Unit Tilang Polresta Padang, 2014
Dengan memperhatikan tabel di atas pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Wilayah Satlantas Polresta Padang berbeda setiap bulannya. Total pelanggaran yang tercatat sampai dengan bulan Juni pada tahun 2014 ini 6
adalah sebanyak 6474 pelanggaran.Pelanggaran yang tercatat di SatlantasPolresta Padang ini dilakukan oleh berbagai macam pihak dan terhadap pelanggaran yang lalu lintas yang berbeda pula. Berikut anatomi pelanggaran lalu lintas di kota padang : 1. Pelanggaran lalu lintas dilihat dari latar belakang pendidikan pelanggar BULAN SD SLTP SLTA PT JUMLAH JANUARI
8
28
1013
250
1299
FEB
15
41
926
497
1479
MARET
3
21
633
231
888
APRIL
0
8
833
188
1029
MEI
7
30
631
181
849
JUNI
0
6
742
182
930
JUMLAH
33
134
4778
1529
6474
Sumber Data: Unit Tilang Polresta Padang, 2014
2. Pelanggaran Lalu Lintas dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan: Bulan
Muatan
Kecepatan
Suratsurat 206
Perlengkapan 119
Helm
11
Marka/ Rambu 476
LainLain 71
Jumlah
208
Safety belt 201
JAN
7
FEB
6
17
600
241
117
269
189
40
1479
MARE T APRIL
2
6
371
112
84
182
109
22
888
0
2
408
154
93
195
141
36
1039
MEI
0
4
369
128
79
162
89
18
849
JUNI
0
7
416
142
82
138
135
10
930
JUM
1299
6474 Sumber Data: Unit Tilang Polresta Padang
3. Pelanggaran Lalu Lintas Dilihat Dari Profesi Pelanggar BULAN
PNS
JAN
TNI/ POLRI 0
Pengemudi
47
Kar. Swasta 759
FEB MARET
Pelajar
pedagang
81
MahaSiswa 243
0
56
0
37
Jumlah
0
Lainlain 60
109
778
108
293
140
0
104
1479
455
65
245
67
0
19
888
1299
7
APRIL
0
30
669
43
187
72
0
28
1029
MEI
0
20
536
32
181
54
0
26
849
JUNI
0
36
542
76
184
76
0
16
930
JUM
0
6474 Sumber Data: Unit Tilang Polresta Padang
Dari daftar tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar di wilayah polresta Padang berada pada urutan ke tiga dengan total pelanggaran sampai dengan bulan juni 2014 jumlah pelanggaran yang dilakukan pelajar adalah 518 pelanggaran. Prosedur hukum yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar adalah sebagai berikut7: 1. Menghentikan kendandaraan bermotor 2. Meminta keterangan kepada pengendara kendaraan dalam hal ini pelajar 3. Melakukan tindakan hukum seperti proses tilang Tata cara peindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan adalah dengan tindakan langsung yang lazim disebut tilang. Tilang adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas ( Pasal 260 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan amgkutan ).8Biaya tilang mengacu kepada denda yang ditetapkan dalam Undang- Undang tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Penggunaan BlankoTilang, petugas kepolisian polants akan memberikan 3 (tiga) opsi kepada pelanggar lalu lintas yaitu: 1. Menerima lembar biru, jika pelanggar mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Ini berarti pelanggar akan dikenakan denda maksimal dan membayarkannya melalui kantor Bank BRI. Jika pelanggar memilih membayarkan ke bank BRI maka Polis lalu lintas akan menunjuk petugas khusus atau pelanggar itu sendiri untuk menyetorkan denda ke bank BRI. Bukti penyetoran Bank di kembalikan lagi ke polisi lalu lintas bagian tilang. Pelanggar dapat meminta SIM atau STNK yang dititipkan pada polantas, dan lembar biru tadi dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar. 2. Menerima lembar merah jika pelanggar tidak setuju dengan sangkaan penyidik pelanggarakan hadir sendiri di sidang Pengadilan Negeri dengan menggunakan lembar merah tersebut sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan pada lembar tersebut. 3. Memberi uang titipan kepada petugas khusus tilang (Polisi). Pada opsi ini pelanggar juga akan di berikan lembar biru. Bedanya dengan opsi 1 (satu) pelanggar memberi kuasa kepada Polantas, untuk hadir disidang dan 7
Wawancara dengan kasatlantas polresta padang, 30 September 2014 www.hukumonline.com/ WewenangPolisi saat Razia atau pemeriksaan kendaraan, diakses 30 Oktober 2014 8
8
perkara akan disidangkan secara verstek. Petugas tersebut akan membayar denda ke bank BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri. 2.Penerapan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh PelajarMenurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas di dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagi “ gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”9 , sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Di dalam penerapan hukum lalu lintas harus mempunyai komponen agar bisa terjadi interaksi lalu lintas yaitu sebagai berikut : a. Manusia sebagai pengguna Manusia sebagi pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda- beda( waktu reaksi, konsentrasi dan lain- lain) b. Kendaraan Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bias bermanuver dalam lalu lintas. c. Jalan Jalan merupakan lintas yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki.Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas. Dalam penerapan hukum pelanggaran lalu lintas diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa diorganisasi dengan baik sehingga penerapan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Penulis menjabarkan penerapan pasal 245 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu dengan konsep sebagai berikut: 1) Manajemen lalu lintas Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Majemen lalu lintas berjuan untuk keselamatan, keamanan, ketertibab, dan kelancaran lalu lintas dan dilakukan antara lain dengan: 9
Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
9
a) Usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan dan jaringan jalan b) Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu c) Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda d) Penerapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan 2) Kegiaan perencanaan lalu lintas Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselmatan. 3) Kegiatan pengaturan lalu lintas Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruasruas jalan tertentu, termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. 4) Kegiatan pengawasan lalu lintas a) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan- kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan- kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan- tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan. b) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. 5) Kegiatan pengendalian lalu lintas a) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan dan pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan
10
sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. b) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan lalu lintas. Dengan macam- macam konsep yang telah diuraikan diatas maka pelaksanaan penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga bisa menimbulkan kenyamanan dalam berlalu lintas. Dalam menerapkan hukum tentang pelanggaran lalu lintas tersebut, polisi berpedoman kepada Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana dalam memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas, polisi menggunakan undang- undang tersebut sebagai acuan. Hukuman yang diberikan tidaklah terdapat perbedaan, baik pelanggaran yang dilakukan olek anak sekolah maupun yang dilakukan oleh masyarakat lainnya.Contohnya, pada bulan juni 2014 tercatat 518 jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, dimana dari jumlah tersebut terdapat satu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, misalnya tindak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Polisi sebagai aparat penegak hukum sangat berperan dalam hal ini, dimana polisi memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, dimana dalam Pasala 281 dikatan bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki SIM adalah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).10 Pada umumnya tidak didapati hambatan dalam melakukan penerapan hukum tersebut, pada umumnya masyarakat sudah menerima dan mengerti tentang penerapan hukum terhadap peraturan lalu lintas ini, hanya saja tingkat kesadaran yang masih sangat kurang. Dalam upaya penerapan hukum pelanggaran lalu lintas bias juga belum bias dilaksanakan secara maksimal karena masih banyak beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut: a) Masih banyak sekali para pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan masih sering melanggara terutama para pelajar. b) Belum memadainya sarana dan prasarana dalam mewujudkan ketertiban dalam lalu lintas c) Kurangnya kesadaran dalam kegiatan tertib berlalu lintas d) Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan msyarakat sehingga masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas e) Pelaksanaan operasi kepolisian khususnya satuan lalu lintas masih kurang tepat sasaran f) Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan berlalu lintas ke sekolahsekolah masih kurang
1010
Wawancara dengan Kasatlantas Polresta Padang, 30 Januari 2014
11
g) Kurangnya sosialisasi dalam berkendara di jalan raya sehingga timbul banyaknya pelanggaran lalu lintas h) Kurangnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib dan lancar i) Belum adanya wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. j) Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya yang dilakukan polri untuk mengatasi hambatan penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar dapat dilakukan melalui 2 kebijakan , yaitu: 1. Kebijakan penal ( penal policy) Kebijakan penal disebut juga dengan kebijakan hukum pidana, yaitu kebijakan yang mengatur tingkah laku masyarakat lewat sanki (hukum) pidana. Hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut- nakuti atau mengamankan bermacam- macam tindak pidana yang mungin mbul di berbagai bidang, suatu produk perundang- undangan akan terasa kurang sempurna apabila tidak memiliki ketentuan pidana.11 Pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara penal tahap fungsionalisasinya harus melalui tahap, yaitu: a) Tahap formulasi (kebijakan legislative), adalah tahap penentuan terhadap perbuatan apa saja yang seharusnya yang dijadikan sebagai tindak pinada (kebijakan kriminalisasi) dan sanki apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap pelanggar. b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) undang- undang adalah tahap penerapan pasal- pasal yang ada di dalam undang- undang tersebut kepada masyarakat. c) Tahap eksekusi ( kebijakan eksekutif/ administrative) adalah kebijakan untuk menberika sanki pidana yang ada di dalam Undang- undang lalu lintas tersebut kepada pelaku tindak pidana lalu lintas dan angkutanjalan. Pemberian sanki harus sesuai dari ketentuan yang ada di dalan Undangundang Nomor 22 Tahun 2009. 2. Kebijakan non penal ( non penal policy ) Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana non penal adalah kebijakan- kebijakan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana sebelum terjadinya suatu kejahatan atau pun pelanggaran.Penceahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: a) Melakukan sosialisasi usaha b) Mendirikan pos jaga disetiap perempatan jalan besar c) Melaksanakan patrol acak d) Meningkatkan peran serta dari masyarakat 11
Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra aditya , Bandung
12
e) f) g) h)
Melakukan operas (razia) khusus Mengadakan perlombaan atau sayembara Mengadakan pendidikan dan pengenalan lalu lintas sejak dini Melakukan pendidikan disiplin berlalu lintas
Kesimpulan Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebgai berikut: 1. Tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah Polresta Kota Padang masih cukup tinggi, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Polisi lalu lintas dalam hal ini Unit Kesatuan Lalu Lintas Kota Padang melakukan tindakan hukum untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas termasuk dengan melakukan tindakan hukum berupa tilang. Pengaturan hukum mengenai proses tilang oleh Satlantas Polretsa Padang perhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar berpedoman pada UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Untuk mendukung kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar maka Polri melakukan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas dengan langkah yaitu: Perumusan 5 Strategi Penanganan dan 13 Program Akselerasi Transformasi Polri dengan serta menjalankan konsep manajemen lalu lintas, kegiatan perencanaan lalu lintas, kegiatan pengaturan lalu lintas, kegiatan pengawasan lalu lintas dan kegiatan pengendalian lalu lintas sesuai konsep Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 3. Dalam pelaksanaan penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh pelajar terdapat hambatan berupa:Masih banyak sekali para pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan masih sering melanggara terutama para pelajar, belum memadainya sarana dan prasarana dalam mewujudkan ketertiban dalam lalu lintas, kurangnya kesadaran dalam kegiatan tertib berlalu lintas, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan msyarakat sehingga masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian khususnya satuan lalu lintas masih kurang tepat sasaran, pelaksanaan pelatihan dan pendidikan berlalu lintas ke sekolah- sekolah masih kurang, kurangnya sosialisasi dalam berkendara di jalan raya sehingga timbul banyaknya pelanggaran lalu lintas, kurangnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib dan lancer, belum adanya wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapan memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Hendaknya Polri khususnya Kesatuan Lalu Lintas Polresta Padang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penerapan 13
manajemen lalu lintas sesuai dengan strategi dan langkah- langkah yang telah ditetapkan dalam upaya peningkatan mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. 2. Hendaknya penerapan hukum yang dilakukan sesuai dengan peratran perundang- undangan yang berlaku sehingga bias mengurangi tingginya angka pelanggaran lalu lintas terutama yang dilakuka oleh pelajar 3. Hedaknya faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan hukum janganlah menjadi kendala dalam mewujudkan kertiban dalam berlalu lintas sehingga proses penerapan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
14
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Bambang Sunggono,2003.Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta Bambang Waluyo,1996.Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta Barda Nawawi Arief, 2005, Bandung Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009 Fungsi Teknis Lalu Lintas , Kompetensi Umum , Semarang Mahmud Mulyadi, 2008, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanngulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Jakarta Moeljanto, 1992.Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta Mohammad Yakup, 2002. Pelaksanaan diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang, FH Malang Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta Soerjono Soekanto, 1990. Polisi Dan Lalu Lintas ( Analisis Menurut Sosiologi Hukum ), Mandar Maju, Bandung Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta S. Nasution,1996MetodeResearch, Bumi Aksara, Jakarta W.J.S. Poerwadarminta, 1985.Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta B. Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia Peraturan meteri perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas,Media Center, Jakarta Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sekretariat Negara R.I, 2007.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025, Visi Media, Jakarta
15
Undang- undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Citra Umbara ,Bandung C. Sumber Lainnya Abu Achmadi 2011, Pengertian Pelajar Menurut www.gogle.com/pelajar. Di akses Tanggal 23 November 2014
Para
Ahli,
http://google.com/ Kepatuhan Hukum, diakses Tanggal 20 Desember 2014 http://forum.vivanews.com/ Sanksi Hukum, Diakses Tanggal 15 Desember 2014 http://google/jenis/macam Pengendalian Sosial dan Pengertian Pengendalian Sosial, diakses Tanggal 10 November 2014 Setiyowati, Budaya Hukum Sabuk Keselamatan, http://suaramedeka.com Wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Padang, pada tanggan 20 Juni 2014 www.hukumonline.com/ WewenangPolisi kendaraan, diakses 30 Oktober 2014
saat
Razia
atau
pemeriksaan
www.google.com/diknaskotapadang, Jumlah_Pelajar_Dipadang, diakses pada tanggal 23 November 2014 www.goole.com/penegakan_hukum, diakses pada tanggal 10 Desember 2014 www.google.com/pengertian Pelajar_Menurut Para_Ahli, diakses pada tanggal 23 November 2014
16
