PENERAPAN HUKUM BAGI PELANGGAR LALU LINTAS YANG MENGANCAM KESELAMATAN PEJALAN KAKI DI POLRESTA PADANG
ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh :
MORY HENDRIKO 0910012111320
Bagian Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
REG. NO: 6/PID-02/VI-2015 FAKULTAS HUKUM 1
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL Nama
:
Mory Hendriko
Nomor
:
0910012111320
Program Kekhususan :
Hukum Pidana
Judul Skripsi
Penerapan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Mengancam Keselamatan Pejalan Kaki Di Polresta Padang
:
Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website
1. Dr. Fitriati, SH., MH.
(Pembimbing I)
2. Yetisma Saini, SH.,MH.
(Pembimbing II)
2
PENERAPAN HUKUM BAGI PELANGGAR LALU LINTAS YANG MENGANCAM KESELAMATAN PEJALAN KAKI DI POLRESTA PADANG 1
Mory Hendriko1, Fitriati2,Yetisma Saini1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2 Universitas Taman Siswa Email:
[email protected] ABSTRACT
Pedestrians are protected in law No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport Section 106 subsection (2) but in the fact that pedestrians often become victims of traffic offenders for not heeding then Act No. 22 of 2009 about traffic and road transport has been set up in article 284 jo 310 subsection (4). Formulation of the problem: (1) how does the application of the law to traffic offenders who threaten the safety of pedestrians in the Polresta Desert? (2) Apaka h constraints encountered by the police in the implementation of the law for traffic offenders who threaten the safety of pedestrians in the Polresta Desert? This research uses the juridical sociological approach, and data sources in the form of primary data and secondary data. Engineering data collection with interviews and study documents. The data were analysed qualitatively. The results of this study are: 1) the application of the law to traffic offenders who threaten the safety of pedestrians in Polresta Steppe begins with the process of investigation, namely: the public report, officers went to the scene, helping to secure the scene, the victim, a suspect, though the scene, secure evidence, crime scene sketches, and photographs of the scene, then conducted investigation and filings with securities 2) constraints encountered in the implementation of the law for traffic offenders who threaten the safety of pedestrians in Polresta the field, namely: the suspect fled, witnesses and the lack of the role of the community and the number of members Polantas less. Keyword: Application, Law, Traffic, Pedestrians perdamaian antara pengendara kendaraan
A. Latar Belakang Pejalan kaki merupakan unsur lalu lintas
yang
sering
dilupakan
tanpa melanjutkan proses hukum yang telah
keberadaannya sebagai pergerakan di jalan
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22
raya. Dari jumlah kecelakaan lalu lintas yang
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
terjadi pejalan kaki merupakan salah satu
jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) padahal
objek kecelakaan yang cukup tinggi. Pejalan
Putusan Mahkamah
kaki sebagai salah satu unsur dari lalu lintas
NO.1187K/Pid/2011 menyatakan walaupun
harus diperhatikan dan dilindungi, Jika
pelaku telah bertanggung jawab serta adanya
terjadi
perdamaian
kecelakaan
yang
kali
bermotor dengan korbannya pejalan kaki
mengakibatkan
dengan
Agung
korban
tidak
korban yang berasal dari pejalan kaki
menghapuskan tuntutan pidana, hal ini sangat
penegakan hukumnya kerap kali hanya
menarik penulis untuk meneliti tentang
sampai di kepolisian atau diselesaikan secara
penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas
kekeluargaan atau lebih dikenal dengan 1
yang mengancam keselamatan pejalan kaki
membuat pejalan kaki semakin jauh dari rasa
di Polresta Padang.
aman, itu dikarenakan pengendara kendaraan
Dengan mengatur
adanya
fasilitas
UU bagi
LLAJ
yang
bermotor tidak mau mengalah dengan pejalan
pejalan
kaki
kaki,
padahal
seharusnya
diharapkan agar pejalan dapat berlalu lintas
kendaraan
dengan aman tanpa ada rasa takut akan
mengutamakan keselamatan pejalan kaki
menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dalam
dalam berlalu lintas, etika berlalu lintas yang
perkembangannya
tidak
fasilitas
pejalan
kaki
bermotor
pengendara
mau
mengalah
dari
lebih
pengendara
tersebut yang ditujukan untuk melindungi
kendaraan
pejalan kaki dari kecelakaan lalu lintas sering
pejalan kaki jauh dari rasa aman dalam
dilanggar
berlalu lintas dan rentan menjadi korban dari
oleh
pengendara
kendaraan
bermotor yang mengakibatkan pejalan kaki
bermotor
tersebut
tersebut
membuat
kecelakaan lalu lintas.
menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas.Di
Lalu lintas merupakan sarana penting
dalam Pasal 106 ayat (2) UU LLAJ bahwa
yang bersifat umum yang tidak dapat kita
setiap orang yang mengemudikan kendaraan
tinggalkan. Sesuai dengan perkembangan
bermotor di jalan wajib mengutamakan
zaman, lalu lintas mengalami perubahan
keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
yang signifikan, seperti adanya undang-
Mengutamakan keselamatan pejalan
undang yang mengatur tentang pelanggaran
kaki, baik pejalan kaki tersebut berjalan di
dan kejahatan atau kecelakaan yang terjadi di
fasilitas jalan yang telah disediakan ataupun
jalan raya. Di dalam Pasal 1 ayat(2) UU
pejalan
atau
LLAJ (memberikan definisi mengenai lalu
menyeberang di tempat bukan fasilitas
lintas, bahwa lalu lintas adalah gerak
pejalan kaki tetapi dianggap di tempat
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas
berjalan tersebut aman bagi jiwa pejalan kaki
jalan.
maka selama itulah pengendara kendaraan
pertumbuhan jumlah kendaraan di jalan raya
bermotor wajib mengutamakan keselamatan
berimbas
pejalan sebagaimana yang telah disebutkan
jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Di
Pasal 106 ayat (2), UU LLAJ sehingga
dalam Pasal 1 ayat (24) UU LLAJ bahwa
memberikan keamanan bagi pejalan kaki
kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa
yang
Dalam
di jalan yang tidak diduga dan tidak
kenyataannya apa yang diamanatkan oleh
disengaja melibatkan kendaraan dengan atau
Pasal 106 ayat (2) UU LLAJ tersebut tidak
tanpa
tercermin
lintas
mengakibatkan korban manusia dan/atau
banyaknya pertumbuhan kendaraan bermotor
kerugian harta benda. Faktor yang menjadi
kaki
berlalu
tersebut
lintas
dalam
di
praktek
berjalan
jalan.
berlalu
2
Tidak
bisa
kepada
pengguna
diingkari
dengan
jalan
pesatnya
meningkatnya
lain
yang
penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas
kejadian ini terjadi karena pelaku MR
antara lain:
mengendarai
sepeda
motornya
dengan
1. Kelalaian pengguna jalan.
kecepatan tinggi dan korban yang sedang
2. Ketidaklayakan kendaraan.
melintas di tempat kejadian tidak mampu
3. Ketidaklayakan
jalan
dan/atau
menghindari tabrakan hal ini menyebabkan
yang
korban mengalami luka berat pada bagian
pemasangan
kepala dan meninggal di tempat kejadian
rambu-rambu lalu lintas dan marka
sementara itu pelaku hanya mengalami luka
jalan.
lecet dan kendaraannya diamankan oleh unit
Kecelakaan lalu lintas menimbulkan
lakalantas Polresta Padang untuk diproses
korban manusia atau kerugian harta salah
dan pelaku MR ditetapkan sebagai tersangka.
lingkungan
kondisi
berlubang,
kurangnya
jalan
satu korban manusia ialah pejalan kaki. B. Perumusan Masalah
Pejalan kaki merupakan unsur dari kegiatan
Berdasarkan latar belakang yang telah
berlalu lintas pejalan kaki merupakan salah satu pengguna jalan yang menjadi prioritas
dikemukakan
maka
dapat
dirumuskan
terhadap upaya perlindungan keselamatan di beberapa masalah adalah:
jalan raya, artinya semua pengguna jalan lain
1. Bagaimanakah penerapan hukum
seharusnya mendahulukan pejalan kaki. Pasal 310 ayat (4) dinyatakan “Dalam
bagi pelanggar lalu lintas yang
hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada mengancam
ayat (3) yang mengakibatkan orang lain
keselamatan
pejalan
kaki di Polresta Padang?
meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
2. Apakah
kendala-kendala
yang
denda paling banyak Rp 12000.000,00 (dua belas
juta
tindakan
Rupiah)”Salah yang
tidak
bentuk
ditemui oleh pihak kepolisian dalam
mengutamakan
penerapan hukum bagi pelanggar
satu
keselamatan pejalan kaki sebagai berikut: Aksi
tidak
bertanggung
lalu
lintas
yang
mengancam
jawab keselamatan pejalan kaki di Polresta
pengendara sepeda motor memakan korban
Padang?
pada Sabtu malam (10/5/2014) di jalan kampung Kalawi kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji korban pejalan kaki bernama Asril (65) Tahun. Sedangkan pelaku adalah pelajar berinisial MR (16) Tahun. 3
hukum dalam prakteknya di lapangan atau
C. Tujuan Penelitian
mengumpulkan
Tujuan yang ingin dicapai penelitian
data
dari
perundang-
undangan yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:
serta norma-norma yang berlaku tersebut lalu
1. Untuk mengetahui penerapan hukum
dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
bagi pelanggar lalu lintas yang mengancam
keselamatan
pejalan
Sumber Data
kaki di Polresta Padang.
Dalam
a. yang ditemui oleh pihak kepolisian penerapan
pelanggar
lalu
hukum
bagi
lintas
yang
keselamatan
penulis
Data Primer Data primer, yaitu data yang diperoleh
langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Iptu Sugeng
mengancam
ini
menggunakan dua jenis data yaitu:
2. Untuk mengetahui kendala-kendala
dalam
penelitian
pejalan
Riadi,
Aiptu
Nusrizal,
Bripka
Iswandi, Bripka Roni.S, Bripka Doni Ilham,
kaki di Polresta Padang.
Bripka dan Bripka Feryaldi, selaku penyidik di Unit Laka Lantas Polresta Padang. b.
Metode Penelitian Untuk maksimal
memperoleh dan
menuju
hasil
Data Sekunder Data
yang
sekunder
data
yang
telah
dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan
kesempurnaan
masalah yang dihadapi. Data yang diperoleh
penulisan ini sehingga berhasil mencapai
dari studi dokumen pada kepolisian Satlantas
sasaran dan sesuai dengan judul yang telah
Polresta Padang mengenai bukti, catatan atau
ditetapkan maka diusahakan memperoleh dan
laporan yang telah tersusun arsip dan data
menyimpulkan data yang dianggap relevan,
yang berupa berkas Berita Acara Penyidikan
dalam metode penelitian ini menyangkut
tentang
beberapa hal diantaranya:
pelanggaran
lalu
lintas
yang
mengancam keselamatan pejalan kaki lalu
Jenis Pendekatan
pada Tahun 2013-2014.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis
Teknik Pengumpulan Data
(Social Legal Research), penelitian yuridis
Dalam penelitian ini dipergunakan
sosiologis yaitu menekankan pada aspek
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
hukum yang berlaku dengan kenyataan
a. 4
Wawancara
Wawancara adalah suatu percakapan
Lalu lintas merupakan sarana untuk
tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih
manusia
yang duduk berhadapan secara fisik dan
melakukan kegiatan perpindahan dari satu ke
diarahkan pada suatu masalah tertentu.
tempat lain, lalu lintas semakin lama semakin
Wawancara yang digunakan oleh penulis
berkembang dari tahun ke tahun lalu lintas
adalah teknik wawancara semi terstruktur.
sebagai sarana perpindahan manusia dari
Teknik wawancara semi terstruktur adalah
suatu tempat ke tempat yang ingin dituju
teknik peneliti melakukan wawancara dengan
tidak diimbangi dengan pembangunan jalan
menggunakan pedoman wawancara dan ada
hal ini tidak sesuai dengan meningkatnya
kalanya
jumlah kendaraan bermotor yang melakukan
peneliti
tidak
menggunakan
melakukan
kegiatan
datanya.
pertumbuhan
b.
tinggi ini dan tidak diimbangi dengan
Studi
dokumen
adalah
teknik
lintas,
untuk
pedoman wawancara dalam pengumpulan
Studi Dokumen
berlalu
pergerakan
kendaraan
pembangunan
jalan
efek
dari
bermotor
yang
adalah
terjadinya
pengumpulan data dengan cara mempelajari
pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas
bahan kepustakaan atau literatur-literatur
salah satu bentuk pelanggaran tersebut ialah
yang ada, terdiri dari peraturan perundang-
pelanggaran
undangan, dokumen-dokumen, buku-buku
keselamatan dari pejalan kaki, sebagai unsur
yang berkaitan dengan permasalahan yang
dari lalu lintas pejalan kaki merupakan unsur
akan diteliti dan hasil penelitian yang
terlemah karena jika terjadi pelanggaran lalu
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
lintas yang dilakukan kendaraan bermotor
yang
dapat
mengancam
maka keselamatan pejalan kaki akan sangat Analisis Data
terancam
Metode analisis data dalam proses
dikarenakan
tidak
adanya
pelindung ketika terjadi benturan dengan
penelitian ini dilakukan dengan cara analisis
kendaraan bermotor pada saat kecelakaan
kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis
lalu lintas ditambah lagi dengan kesadaran
yang mengkaji sebuah pemikiran, makna dan
berkendara
cara pandang manusia mengenai gejala-
dari
pengendara
kendaraan
bermotor yang masih rendah padahal dalam
gejala yang menjadi fokus penelitian.
berlalu lintas seharusnya setiap penggendara kendaraan bermotor harus mendahulukan
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
pejalan kaki seperti yang dinyatakan dalam
A. Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Yang Mengancam Keselamatan Pejalan Kaki Di Polresta Padang.
Pasal
106
ayat
2
UU
LLAJ,
untuk
melindungi keselamatan pejalan kaki dari pelanggar lalu lintas yang mengancam 5
keselamatan
pejalan
kaki
diperlukan
pelanggaran lalu lintas yang mengancam
penerapan hukum terhadap pelanggar lalu
keselamatan pejalan kaki maka diperlukan
lintas tersebut.
usaha secara represif menerapkan hukum
Proses penegakan hukum lalu lintas
terhadap
pelanggar
lalu
lintas
yang
sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang
mengancam keselamatan pejalan kaki yang
bersifat
dimulai
pencegahan
penertiban meliputi
(preventif)
(represif) kegiatan
maupun
pelaksanaannya
simpatik,
dengan
Penyidikan
penertiban
melakukan
merupakan
dilakukan dalam
hal
penyidikan. yang
perlu
mendapatkan keterangan
pelanggaran dan penyidikan Laka Lantas.
dari tersangka. Penyidikan dilakukan oleh
Pengaturan
pihak kepolisian, yaitu bagian Laka Lantas
lalu
pemberitahuan
lintas
kepada
merupakan
pemakai
jalan,
Polresta Padang.
bagaimana dan di mana mereka dapat atau
Menurut
Aiptu
Nusrizal
proses
tidak dapat bergerak atau berhenti terutama
penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas
pada waktu ada kemacetan atau keadaan
yang mengancam keselamatan pejalan kaki,
darurat, dalam arti luas pengaturan lalu lintas
sama
meliputi semua aktivitas dari polisi dalam
pelanggaran lalu lintas lainnya, hanya,
mengatur lalu lintas di jalan umum. Taktik
kebanyakan pada kasus pelanggar lalu lintas
dan teknik pengaturan lalu lintas disesuaikan
yang mengancam keselamatan pejalan kaki,
dengan perundang-undangan lalu lintas serta
diselesaikan dengan cara damai oleh pihak
peraturan
keluarga pelaku dan pihak keluarga korban
pelaksanaannya,
perkembangan
dengan
penyidikan
pelanggaran-
teknologi lalu lintas serta kemampuan teknis
Mekanisme penyidikan Laka Lantas Polresta
yang dimiliki petugas yang diperinci dalam
Padang terdapat beberapa proses sebelum ke
berbagai cara mengatur lalu lintas seperti
tahap penyidikan.
mengatur lalu lintas dengan gerakan tangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan
Namun, walaupun telah diatur sedemikian
Aiptu Nusrizal selaku Kasubnit Laka Lantas
rupa
yang
Polresta Padang bahwa Penyidikan diawali
mengancam keselamatan pejalan kaki masih
dengan Laporan masyarakat laporan yang
tetap terjadi.
diterima dari masyarakat atau Mapolsek yang
pelanggaran
lalu
lintas
Penerapan hukum juga merupakan
berada di Wilayah Polresta Padang yang
usaha agar hukum yang telah diatur dalam
terdekat dari tempat terjadinya kecelakaan
Perundang-undangan
sesuai
tersebut atau dengan menghubungi langsung
dengan apa yang telah diamanatkan oleh
ke bagian piket Laka Lantas Polresta Padang
Perundang-undangan, jika penerapan hukum
dan laporan akan diterima langsung oleh
secara preventif tidak bisa menanggulangi
anggota yang sedang piket di Laka Lantas
diterapkan
6
Polresta Padang. Petugas bagian piket Laka
atau pelanggar lalu lintas yang mengancam
Lantas Polresta Padang akan langsung
keselamatan pejalan kaki tersebut
memproses laporan tersebut.
Dalam hal tersangka yang melarikan diri ini menjadi faktor, yang membuat kasus pelanggar lalu lintas yang mengancam keselamatan pejalan kaki tersebut terhenti
B. Kendala-Kendala yang Ditemui oleh Pihak Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas yang Mengancam Keselamatan Pejalan Kaki di Polresta Padang
begitu saja tetapi jika ada saksi atau korban sendiri yang melihat nomor polisi atau jenis kendaraan yang dipakai oleh si tersangka maka
Dalam proses penerapan hukum bagi
Pada umumnya kasus kecelakaan yang
lalu lintas yang mengancam keselamatan
peraturan
harus
terjadi dan ditangani oleh Laka Lantas
mematuhi
perundang-undangan
Polresta Padang, dalam hal kecelakaan lalu
dan
lintas
berdasarkan hukum yang berlaku. Dari hasil
dilakukan
oleh
takut
karena
fakta
di
tersebut
Kebanyakan
dimintai
alasan
dari
masyarakat yang diminta menjadi saksi
1. Tersangka melarikan diri
adalah berdalih tidak melihat kejadian,
Menurut Iptu Sugeng Riadi, kendala
padahal masyarakat tersebut turut serta
utama yang ditemui dalam penerapan hukum lalu
lintas
menolong baik korban maupun pelaku dalam
yang
kecelakaan.
mengancam keselamatan pejalan kaki adalah
keselamatan
pejalan
Jadi
pemeriksaan
saksi
merupakan salah satu kendala dalam proses
jika tersangka atau pelanggar lalu lintas yang mengancam
masyarakat
keterangan.
kendala antara lain :
pelanggar
kepolisian
seorang saksi. Hal ini disebabkan karena rasa
penyidik Laka Lantas menemukan kendala–
terhadap
kesulitan,
saksi
lapangan orang cenderung enggan menjadi
ditemukan kendala-kendala di lapangan. yang
mendapatkan
mengalami
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti,
Penyidikan
melacak
2. Kurangnya Saksi
melakukan penyidikan terhadap pelanggar
penyidik
bisa
kendaraan yang dikendarai oleh si tersangka.
keselamatan pejalan kaki, dimulai dengan
kaki
kepolisian
keberadaan si tersangka melalui nomor polisi
pelanggar lalu lintas yang mengancam
pejalan
pihak
penyidikan.
kaki
tersebut melarikan diri, hal ini merupakan
Simpulan
kendala utama yang ditemui oleh pihak
Berdasarkan
kepolisian karena jika si tersangka lari maka
penelitian
yang
telah
dilakukan peneliti di Laka Lantas Polresta
hukum tidak biasa diterapkan bagi tersangka 7
Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Sinar Grafika, Jakarta.
Padang, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitiannya, yaitu:
Soedjono Dirdjosisworo, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
1. Proses penerapan hukum yang dilakukan Polantas meliputi dan respresif terhadap pelanggar lalu lintas yang mengancam
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
keselamatan pejalan kaki yaitu:
2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
a. Penerapan secara preventif Penerapan secara preventif yang dilakukan Polantas antara lain: 1) Pemeriksaan
surat
Tanusubroto, 1989, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Amirico, Bandung.
izin
mengemudi, surat tanda nomor
Winarno, 1989, Hukum dan Lalu Lintas di Jalan Raya, Erlangga, Jakarta
kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda
Perundang-Undangan:
nomor kendaraan bermotor, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2) Tanda coba kendaraan bermotor. Pemeriksaan
fisik
kendaraan
bermotor
Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku: B. Simanjutak, 1991, Lalu Lintas di jalan Raya, Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Bambang Sugono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Burhan Ashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 27/HK.105/DRJD/96 tentang Jalan dan Prasrana Jalan
C.S.T. Kansil, 1982, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum, PN Balai Pustaka, Indonesia. Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metode dan Riset Sosial, Manjar Maju, Bandung.
Sumber Lain: Wikipedia, Kendraan Bermotor, http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_ bermotor
Naning Ramdlon, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan
8
Wikipedia,Pejalan Kaki, http://id.m.wikipedia.org/wiki/pejalan_ kaki Jimly
Asshidiqie, Penegakan http:JimlyAsshidiqie/artikelpenegakan-hukumhtml/statushukum.com
Hukum,
Liling Revita, Makalah Penegakan Hukum di Indonesia, http:Lilingreviinkink/makalahpenegakan-hukum-di-indonesia29213277-www.slideshare.net JPNN.com, Dihantam Sepeda Motor Pejalan Kaki Tewas Bersimbah Darah, http:www.JPNN.com
9
